DEKLARASI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI PERWUJUDAN KOMITMEN NASIONAL INDONESIA TERHADAP PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI*

552

Hukum dan Pembangunan

DEKLARASI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI PERWUJUDAN KOMITMEN NASIONAL INDONESIA TERHADAP PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI* Oleh : Hadi Wayarabi PennasalaluJn Hale Asasi Manusia dewasa ini cukup banyak mendapal "sotTJtan" dari berbagai kalangan. Meski Deklarasi HAM telah dihasilkan namun penempan HAM berbeda diantara masing-masing negam. Dewasa ilii banyak diantara negammaju cenderung mengkaitkan masalah HAM sebagai persyaratan dalam ketjasama ekonomi dDn Pembangwum. Untuk mengatisipasi hal tersebut, menunll pandangan penulis sudah saatnya ba.gi Indonesia untuk membuat suatu "Deklarasj Nasional Hak Asasi Manusia", yalfg berpedoman pada konsepsi dan paham hak asasi yang berdasarkan falsafah Pancasila.

Pendahuluan Hak asasi Manusia (HAM) kini berkembang menjadi rnasalah yang lebih penting daripada sebelumnya di percaturan politik internasional. Universalitas HAM rnenimbulkan kecenderungan ke arah teriadinya internasionalisasi rnasalah-masalah yang menyangkut HAM di suatu negara , sehingga jurisdiksi domestik suatu negara mengenai rnasalah HAM menjadi kabur. Dalam era globaJisasi yang semakin terbuka, masalah HAM, Iingkungan hidup dan Good Governance akan semakin mendapat sorotan tajam. Negara-negara berkembang terrnasuk Indonesia mengakui

•

DisalDpaikaD peda Sc.. ioar Hak·H.k Masi Maau.la : ·Hak AIM. Mauuala Kontemporer", di Auditorium Djolmsoetono, taOU" 15 Deaember 1991, Depok.

Desember 1992

Deklarasi Nasionlll Hak-Hak Asosi Manusia

553

dan menghormati prinsip-prinsip universal HAM, perlunya melestarikan lingkungan dan tegaknya dernokrasi dan terus berjalannya dernokratisasi, tetapi rnenolak HAM dan lingkungan hidup dijadikan sebagai kondisionalitas dalarn hubungan kerjasarna ekonorni dan pernbangunan serta rnenganggap rnasalah HAM sebagai kornpetensi dalarn negeri. Di lain pihak, di negara-negara rnaju jelas rnengkaitkan HAM dengan kerjasarna ekonorni dan tidak rnenganggap rnasalah HAM sernata-mata sebagai rnasalah dalarn negeri, rnelainkan kedua pandangan ini akan terus menjadi sumber perbedaan pendapat atau bahkan friksi. Dalam pada itu perlu pula dicatat adanya kecenderungan kearah penyelesaian konflik regional dan terus berlangsungnya proses dernokratisasi dan liberalisasi di Eropa Tirnur yang didahului oleh penyatuan kernbali Jerman Barat dan Jerman Tirnur dan Eropa Barat sernakin feasible. Pada gilirannya perkernbangan ini telah rnenirnbulkan kecenderungan di kalangan negara-negara Eropa Tirnur untuk rnenerirna kern bali tata nilai Barat, terutarna yang rnenyangkut Hak Asasi Manusia (HAM). Jadi pada dasamya dapat dikatakan bahwa dalarn rnasalah HAM Eropa Timurpun sudah sepandangan dengan Barat. Fenornena yang rnengemuka adalah sernakin tajam dan rneluasnya penyorotan atas isue HAM di masyarakat internasional, baik oleh pernerintah, parlernen, . pers rnaupun lernbaga swadaya (NGO), termasuk sorotan terhadap situasi HAM di Indonesia_

Perserikatan Bangsa-Bangsa Ide untuk perlindungan internasional atas hak-hak asasi rnanusia yang berlaku secara universal tirnbul sebagai akibat dari kejadiankejadian tragis yang terjadi selama Perang Dunia II dan dari sis tern atau cara-cara totalitarian yang mendahului perang tersebut. Selama perang, berjuta-juta penduduk sipil mati/terbunuh di kota-kota yang jauh dari medan perang melalui bornbardemen udara, rnulai dari born biasa sampai dengan born atom. Selain itu selarna perang dunia II berjuta-juta orang lainya dibunuh dengan mernpergunakan alasan dan berdasarkan politik superioritas ras dan sosial dan mulai dikenal kata "genocide" yaitu pemusnahan secara leralur sua/u golongan bangsa a/au yang seringkali disebul dengan pembunuhan massal dimana kelompok-kelompok besar manusia dibunuh karena rasnya, kebangsaannya a/au agama yang dipeluk mereka. Dengan latar belakang tersebut rnaka Piagarn PBB tahun 1945 Nomor 6 Tahun XXII

554


memuat suatu pemyataan tekad, dari bangsa-bangsa di dunia yang menjadi anggota PBB atas penghonnatan dan kepercayaan terhadap hak-hak asasi fundamental, atas penghonnatan dan nilai diri manusia dan memajukan kebebasan-kebebasan dasar manusia tanpa membedakan, jenis kelamin, bahasa atau agama. Piagam PBB juga menekankan bahwa anggota-anggota PBB berjanji untuk mengambil langkah-Iangkah baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan bekerjasama dengan PBB untuk merealisasikan tujuan-tujuan perlindungan dan peningkatan penghonnatan hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia itu (Pasal 55 Piagam PBB). Piagam PBB melalui organ-organnya seperti tercennin di dalam pasalpasal tertentu menghendaki agar realisasi perlindungan dan peningkatan pengakuan HAM dan kebebasan dasar dapat dilakukan secata nyata dan terarah, yang tentunya dengan meningkatkan pengertian dan kerjasama diantara negara-negara anggota PBB di bidang perlindungan dan peningkatan HAM tersebut. Majelis Umum PBB dan badan-badan lain dibawah PBB, berdasarkan pasal-pasal yang terkait seperti: Pasal I, pasal13, pasal 55, pasal 56, pasal 60, pasal 62, pasal 64, pasal 68, pasal 73, dan pasal 87 Piagarn PBB serta instrumen-instrumen intemasional di bidang kemanusiaan dan HAM bertujuan untuk merealisasikan salah satu tujuan mulia dari didirikannya PBB itu. Ketentuan yang terkadung dalam pasal-pasal Piagam PBB dan instrumen-instrumen intemasional mengandung hal-hal,langkah-langkah yang harus diambil dan dipenuhi oleh negara-negara anggota dan badanbadan PBB di bidang HAM. Memang ketentuan tersebut bersifat umum dan tidak mengikat karena hanya "pledge", dan dipihak lain piagam PBB juga memuat ketentuan yang mengatur yurisdiksi domestik suatu negara berdaulat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PBB tidak dapat diotorisasikan untuk mencampuri hal-hal yang pada esensinya merupakan yurisdiksi domestik suatu negara. Usaha-usaha rekonsiliasi ketentuan yang mengatur HAM dengan ketentuan yang mengatur yurisdiksi domestiklnasional di dalam Piagarn PBB telah menimbutkan kesulitan-kesulitan tertentu dan argumentasi-argumentasi legalistik serta kontroversi politik dikalangan negara-negara anggota PBB. Mengingat perlindungan dan penghonnatan HAM secara tradisional merupakan yurisdiksi domestik negara-negara anggota dan kurang jelasnya pengaturan pengaturan internasional, sebagaian negara-negara anggota PBB ·berpendapat, • bahwa PBB tidak berwenang untuk melaksanakan perlindungan HAM di negara anggotanya sendiri. Sebagaian lainnya Dut!mber 1992

Deklarasi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia

555

negara-negara anggota PBB menekankan bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Piagam PBB mengandung elemen-elemen pengaturan kewajiban secara hukum dan bahwa "pledge" negara-negara anggota PBB tersebut tidak bisa diabaikan dan ketentuan-ketentuan yurisdiksi domestik tidak dapat diterapkan atas perlindungan dan penghormatan hak hak asasi manusia karena hak-hak asasi manusia sudah tidak lagi "secara esensiaJ didalam konleks yurisdiksi domeslik" negara anggota. Dalam perkembangannya, tafsir dan yurisprudensi terhadap apa-apa yang termasuk jurisdiksi domestik sudah berubah. Pelanggaranpelanggaran besar (gross violations) HAM yang merupakan "matters of international concern" sudah tidak lagi merupakan yurisdiksi domestik suatu negara. Dengan kata lain, negara lain apalagi masyarakat internasional dapat peduli, bahkan merasa berhak mengkaji dan mengusulkan langkah-Iangkah mengatasi pelanggaran tersebut. Masyarakat internasional dalam Resolusi PBB No. 32/130 Tahun 1977, yang diterima tanpa ada satu negara-pun menentang, dalam pasal 1 (b) dan (d) menyatakan sebagai berikut: (b) The full realization of civil political rights without tire enjoyment of economic, social and cultural rights is impossible: the achievement of lasting progress in lhe implementation of human rights is dependent upon sound and effective national and international policies of economic and social development by Procwmation of Teheran of 1968: (d) Consequently, human rights questions should be examine globally, taking into account both the over all context of the various societies in which they present themselves, as well as the need for the promotion of the full dignity the human person and the development and well being of the society;

Selama 50 tahun terakhir ini ternyata PBB tidak dapat dibatasi untuk mempertimbangkan, menyelidiki dan mengambillangkah-Iangkah konkrit mengenai situasi HAM apabila hal itu dikehendaki oleh mayoritas negara anggota. Pada bulan J uni 1993, PBB akan menyelenggarakan Konperensi Dunia mengenai HAM yang merupakan konperensi dunia kedua (yang pertama berlangsung di Teheran 1968) untuk menyusun program-program HAM PBB diwaktu yang akan datang. Konperensi tersebut dimaksudkan untuk meninjau dan mengkaji kemajuan dibidang HAM sejak diterimanya Deklarasi HAM Sedunia :

Nomor 6 Tahun XXII

556

Hukum dan Pembllllgunan

Mengi dentifikasikan kesulitan-kesulitan yang m enghambat kemajuan dan cara-cara untuk mengatasinya Mengkaji hubungan anUira pembangunan dan penikmatan semua hakhak ekonomi; sosial dan kebudayaan serta hak-hak sipit dan politik; Pengakuan atas pentingnya menciptakan situasi yang memberi kemungkinan bagi semua orang diseluruh dunia untuk meniklnati hakhak tersebut; Mengkaji cara-cara dan sarana-sarana untuk mettihgkatkdn implementasi atuan-aturan dan instrumen;*lStrumen HAM yang berlaku sekarang ini; Memberikan penilaian terhadap efektifitas cara-cara dan mekanisme yang dipergunakan oleh PBB dibidang HAM; Merumuskan rekomendasi-rekomendasi nyata untuk meningkatkan efektivitas kegiatan-kegiatan dan mekanisme-mekanisme PBB dibidang HAM melalui program-program yang bertujuan untuk memajukan, mendorong dan memonitor penghormatan - terhadap HAM dan kebebasan fundamental; dan Mengajuan rekomendasi-rekomendasi untuk menjamin tersedianya dana keuangan untuk kegiatan-kegiatan PBB yang diadakan guna memajukan dan melindungi HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental;

Dalam rangka persia pan konferensi dunia tersebut telah diselenggarakan beberapa kali pertemuan komite persiapan khususnya lIotuk menentukan rancangan agenda konferensi dunia tersebut. terdapat 2 pandangan utama mengenai agenda, yaitu : Pandangan periama, menghendaki agar agenda cukup secara umum tanpa memasukkan spesifikasi secara rinci hak-hak dan masalahmasalah rinci yang perlu dibicarakan; ,-

Sedangkan pandangan kOOua, menganggap bahwa agenda perlu Desember 1992

DekJarasi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia

557

disusun secara rinei sehingga pembahasan dapat lebih terarah; Akhirnya disepakati bahwa agenda disusun secara umum namun dengan tetap membuka kemungkinan pembahasan secara rinei hak-hak asasi dan masalah-masalah yang termasuk didalam mata acara agenda tersebut_ Persepsi Negara-Negara Maju Tentang HAM dan Usaha-Usaha Penerapannya Negara-negara maju memandang HAM bersifat universal dan perlindungan serta promosinya menjadi tanggung jawab utama pemerintah. Dan kebijakan sepenuhnya dari HAM tersebut dipandang sebagai dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian. Lebih lanjut ditegaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran HAM tidak hanya menjadi masalah dan kompetensi suatu negara tetapi masyarakat internasionalpun boleh mempermasalahkannya. Penerapan hak asasi manusia oleh negara-negara maju ditekankan terhadap jaminan pemenuhan seutuhnya hak-hak individu dan sering mengabaikan atau mengalahkan hak-hak lainnya. Sebagai contoh pandangan negara-negara maju ini dapat dikemukakan : Pernyataan Dr. Klaus Kinkel, Menteri Luar Negeri Federal Jerman pada 5idang Majelis Umum PBB 1992; "Under the nazi regime gravest crimes against humanity were committed .in the name of Germany. In 1945 the Germans in the western part of our country had the good fortune to be able to establish a free, democratic society based on the rule of law. Those in the other part of Germany had to bear another totalitarian regime until 1990. So we have well and truly suffered in this respect. We know from Own experience that a life of dignity and fulfillment is not possible without respect for human rights. I therefore never tired of repeating my" belief that policy, including foreign policy, must focus on the individual It is he who counts. It is he who must be protected and saved from injustice. ... . "

Namun pernyataan ini kiranya dapat merupakan penjelasan mengenai peranan latar belakang sosial ekonomi dan sejarah sebagai Nomor 6 Tahun XXII

558


aspek-aspek yang menentukan terhadap penerapan hak asasi di suatu negara, yang tidak harus selalu sarna dengan negara lain. Sebagaimana yang dinyatakan pula oleh Senator Chris Schacht, Chair of the Joint Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade, dalam laporannya kepada parlemen Australia, Desember 1992. "Asia is different", we are told. I agree. Asia is different. It is different within itself and it is different from us. Many Asian cultures stress the importance of communality where we stress individuality. From our western origins we have inherited advanced technical skills, an industrial system of manufacturing, mechanised agriculture, parliamentary democrocy and social strnctures and attitudes that are largely egalitaria. Individual rights and freedoms are firmly entrenched in most of our social and political strnctures".

Selanjutnya oleh negara-negara maju hak-hak asasi dikembangkan sebagai alat politis!kondisionalitas politik yang diterapkan dalam kerjasama ekonomi dan pembangunan dengan negara- negara berkembang. Sehingga merupakan suatu bentuk pengingkaran nyata terhadap penghormatan dan penegakan hak-hak asasi. Prasyarat tersebut merupakan pengingkaran terhadap prinsip-prinsip kerjasama intemasional yang telah diakui oleh PBB yang ditetapkan harus berdasarkan kepada penghormatan kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah masing-masing negara termasuk hak setiap orang untuk menentukan sistim sosial, ekonomi dan politiknya sendiri.(Resolusi Majelis Umum PBB No. 32/130 tahun 1977). Prasyarat tersebut juga telah melanggar resolusi Majelis Umum PBB Bo. 42/133 tahun 1986 mengenai "Right to development") yang berbunyi sebagai berikut : 1.

The achievement of the right to development requires as concerted international and national effOrl to eliminate economic deprivation, hunger ami disease in all paris of tlte world without discrimination in accordance with the declaration and tite programme of action on a New International economic order, tlte international development strategy for tite Charier on the economic rights and duties of states.

1.

To this end, international co-operation should aim at maintenance of stable and suistained economic growth with simultaneous action to increase concessional assistance to developing countries, build world food security. Desember 1992

DekIarasi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia

559

resolve the debt bunien, eliminate trade ba~TS, promote monetary stability and enhance scientific and technological clrope,ation,

Sebaliknya prasyarat ini secara tegas pula dinyatakan oleh negaranegara maju sebagaimana yang dimuat dalam Annex I Resolution of the Council and of the Member States meeting in the Council on Human Rights, Democracy and Development, tanggal 28 Nopember 1991Resolusi ini antara lain menyatakan sebagai berikut : "... Development co-operation is based on the central place of the individual and has therefore in essence to be designed with a view to promoting - in parallel with economic and social rights - civil and politicfll liberties by means of representative democratic rule that is based on respect for human rights ... " (para 3)

Seianjutnya dinyatakan pula : " The community and its member state will explicitly introduce the consideration of human rights as an element of their relations with developing countries; human rights clauses will be intended in future co-operation agreements. .... ". "The community and its member states undertake in addition to integrate the promotion of respect for human rights and the advancement of democracy in their future co-operation programmes"

Kondisionalisasi hak asasi dalam kerjasama ekonomi dan pembangunan juga tidak sejalan dengan Paris Charter yang melahirkan suatu Eropa barn tanggal 21 Nopember 1990 dari KIT mengenai Konperensi Keamanan dan Kerjasama Eropa (CSCE - Conference on Security and Cooperation in Europe) ditegaskan bahwa : "Human rights and fundamental freedoms are the birthright of all human being, are inalienable and are guaranteed by law. Their protection and promotion is the first responsibility of government. Respect for them is an essential safeguard against an over-mighty state. Their observance and full exercise are the foundation of freedom, justice and peace. We will ensure that everyone will enjoy recourse to effective remedies national of international, against any vidlation of his rights" Nomor 6 Tahun XXII

560


Selanjutnya resolusi Dewan Eropa tersebut diterapkan pula hubunganlkerjasama rnereka dengan negara-negara berkembang, terutama Indonesia. Beberapa contoh dapat dikemukakan sebagai berikut: a.

Pertemuan "CGI" yang lalu telah melahirkan format baru "consortium aid" dimana Belanda tidak lagi ikut dalam CGI dan tidak pula mengetuai konsorsium. Hal ini adalah sesuai dengan kehendak Indonesia yang berpendapat bahwa Belanda telah menggunakan bantuan sebagai alat untuk menekan dan campur tangan terhadap politik dalam negeri.

b. Dalam Post Ministrial Meeting (PMC) tanggal 24-25 Juli 1992 di Manila para Menten Luar Negeri ASEAN antara lain telah mendengar pernyataan Wakil Menlu Jepang, Koji Kakizawa yang menyatakan bahwa Jepang akan terus aktif memberi bantuan pembangunan, namun dengan mempertimbangkan aspek HAM dan anggaran militer negara penerirna bantuan dalam menentukan kebijakannya. Perhatian penuh akan diberikan pada usaha peningkatan (good governance) dan pemberlakuan perekonomian yang berorientasi pasar serta dijaminnya HAM dan kebebasan di negara penerima bantuan. c.

Sementara itu Menlu Inggris, Douglas Hurd sebagai Juru Bicara Masyarakat Eropa (ME) juga menyatakan akan mengkaitkan bantuan ME dengan HAM serta prinsip-prinsip demokrasi dan pasar bebas. Sekaligus mengakui bahwa Masyarakat Eropa tidak akan bersikap memaksakan (imposing), tetapi HAM jelas akan terus merupakan masalah peka bagi kedua belah pihak, karena HAM merupakan dasar dan bagian integral dari usaha menumbuhkan hubungan sehat antara rakyat dengan pemerintah dan dalam hubungan an tar negara.

Dalam kaitan ini para Menteri Luar Negeri ASEAN dalam pertemuannya di Manila 24-25 Juli 1992 juga menolak dengan tegas pengkaitan masalah HAM (dan masalah lingkungan hidup) sebagai persyaratan dalam kerjallama ekonomi dan pembangunan. Contoh lain yaitu dihentikannya bantuan IMET (International Military Education and Training) oleh Pemerintah AS atas desakan Kongres AS. Desember 1992

Deklarasi Nasiona/ Hak-HakAsasi Manusia

561

Persepsi Negara-Negara BerkembangINon-Blok Tentang Hak Asasi Manusia Persepsi negara-negara berkembangltergabung dalam Gerakan Non Blok (GNB) mengenai HAM pada dasamya sejalan dengan persepsi Indonesia_ Perhatian GNB terhadap masalah HAM juga makin besar. Deklarasi KIT IX Non Blok di Beograd tahun 1989 mencantumkan bahwa promosi HAM dan kemerdekaan merupakan salah satu tujuan GNB dan bahwa GNB telah memberikan andil yang besar dalarn menciptakan kondisi kondusif bagi promosi HAM pada tingkatan internasional. Jika ditinjau -kebelakang penghargaan GNB terhadap HAM sudah ditunjukan sejak awal pendiriannya_ Bahkan prinsip pertama dari 10 prinsip-prinsip Deklarasi Bandung sebagai hasil Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 menyebutkan : "Respect for fundamental human rights and f or the purpose and principles of the Charter of the United National ... ". Akhir-akhir ini negara-negara anggota

GNB baik di New York maupun Jenewa melakukan konsultasi teratur mengenai HAM. Diangkatnya HAM sebagai masalah yang memerlukan koordinasi, GNB juga menunjukan perhatian dan adanya pengakuan makin pentingnya bagi GNB dalam interaksinya dengan kelompok negara-negara lain. Sebagai salah satu pendiri GNB, adalah wajar andaikata Indonesia memberikan perhatian yang lebih besar dan mempunyai citra yang baik mengenai dimensi ini pula. Konsultasi GNB mengenai HAM dimaksudkan untuk memantapkan posisi bersama GNB dalam berbagai masalah yang dihadapi dalam sidang HAM, termasuk apabila mungkin menggalang solidaritas GNB dalam berbagai permasalahan HAM yang dihadapi anggotanya. Koordinasi anggota-anggota GNB mulai diperhitungkan oleh kelompok lainnya khususnya kelompok Barat. Dengan terhapusnya tirai pemisah blok Barat- Timur, kehadiran kelompok GNB juga berhasil mencegah dijadikannya "issue" HAM sebagai masalah Utara-Selatan. Berlainan dengan pendapat negara negara Barat/ME, Indonesia termasuk juga negara-negara ASEAN dan GNB berpandangan bahwa sekalipun HAM diakui bersifat universal, namun perlindungan dan implementasi dalam konteks nasional tetap berada dalam wewenang dan tanggung jawab pemerintah, mengingat kompleksnya masalah-masalah, pengalaman sejarah, faktor-faktor ekonomi, sosial dan budaya yang Nomor 6 Tahun XXII

562


berbeda-beda yang berlaku di setiap negara. Dokumen aIchir KIT X GNB di Jakarta menegaskan bahwa harus terdapat keseimbangan antara hak-hak dan kebebasan individu dengan kewajiban-kewajibannya terhadap masyarakat dan negara. Indonesia dan GNB berpandangan bahwa hak asasi manusia termasuk hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya sebagai hak-hak "indivisible" dan "interrelated" . Dalam Jakarta Message dari KIT Non Blok X di Jakarta ditegaskan bahwa ": "We reaffirm that basic human rights and fundamental freedoms are of universal validity. We welcome the grofliing trend toward democracy and commit ourselves to cooperate in the protection of human rights. We believe that economic and social progress facilitate the achievement of these objectives. No country, however, should use its power to dictate us concept of democracy and human rights or to impose conditioanalities on others. In the promotion and the protection of these rights and freedoms, we emphasize the inter-relatedness of the various categories, call for a balanced relationship between individual and community rights, up hold the competence and resposibility of the National government in their implementation. The Non-Aligned countries therefore shall coordinate their positions and actively participate in the preparatory worked of the second world conference on Human Rights in June 1993, in order to ensure that the conference addresses all aspects of human rights on the basis of universality, indivisibility, impartiality and non-selectivity".

Kini tam bah kuat pandangan dalam masyarakat internasional untuk lagi melihat HAM sebagai produk Icelompok budaya tertentu. Predikat universalitas HAM mencerminkan nilai-nilai puncalc peradaban umat manusia dan karenanya menunjukan netralitas pengaruh pandanganlbudaya tertentu dalam HAM. HAM juga makin dilihat seeara menyeluruh dalam segala aspeknya, sebagai hak-hak individu dan hak kolektif, tidak semata-mata dalam kaitan hak-hak politik dan sipil tetapi tak terpisahkan dari hak-hak sosial, ekonomi dan budaya. Pergesaran cara memandang HAM demikian merupakan perubahan besar, jika diingat bahwa sampai beberapa tahun yang lalu masih terdapat kesan monopdli HAM oleh kelompok Barat, baik dalam Ieonsepsi maupun implementasinya. Dalam konsepsi telah diutamakan hak-hak individu terhadap hale-hak Ieolektif, dan di utamakannya hakDesember 1992


563

hak sipil dan politik terhadap hak-hak lainnya. Dalam implementasinya, penglihatan yang sempit demikian cenderung merugikan negara-negara berkembang. Gerakan Non Blok berpendirian bahwa dalam penanganan masalah HAM, sebagai salah satu aspek kerjasama internasional perlu ditaati pula segala kesepakatan dan pengertian bersama yang telah dicapai dalam penerapan dan penjabarannya dalam rangka PBB. Pertama: Pengertian bersama adanya berbagai jenis alau katagori hak-hak asasi, yailu sipil dan polilik disalu pihak dan hak-hak ekonomi, ~Slal dan kultural dilain pihak; begilu pula, adanya hak-hak asasi perorangan dan hak-hak asasi yang dimilik oleh suatu masyarakal alau bangsa sebagai keseluruhan, yang semuanya merupakan kesaluan yang lak lerpisahkan (prinsip "indivisibility").

Kedua: Juslru karena prinsip "indivisibility" ini, pendekatan lerhadap masalah HAM alaupun peniiaian lerhadap pelaksanaanya disualu negara oleh pihak-pihak luar, yang hanya menonjolkan salu jenis HAM (misalnya, hak-hak sipil/polilik saja) dengan mengabaikan jenis-jenis hak-hak asasi lainnya, sama sekali tidak dapat dibenarkan (prinsip "non selektivitas"). Ketiga: Perlu adanya keseimbangan dan keselarasan antara hak-hak perorangan dan hak-hak masyarakat atau bangsa, dengan perkataan lain, antara hak sesearang sebagai individu dan kewajiban seseorang sebagai anggata masyarakatnya lerhadap bangsa dan negara. Hal ini sesuai pula dengan kodrat manusia sebagai mahluk individual dan mahluk sosial sekaligus. Keselarasan tersebut penting karena tanpa itu penjabaran HAM dapat mengakibatkan kegancangan sasial bahkan menjurus kearah anarki (prinsip "keseimbangan"). Keempat: Waiaupun HAM itu memiliki keberiakuan universal di PBB telah diaku dan disepakati pula bahwa dalam penerapannya pada kanteks nasional tetap adanya kampentensi dan tanggung jawab nasional pada masingmasing negara, dengan sepenuhnya memperhatikan keaneka-ragaman tala nilai, sejarah, kebudayaan, sislem politik, tingkatan pertumbuhan

Namar 6 Tahun XXII

564

Hulaon dan Pembangunan

sosial, ekonomi dan lain-lain faklor yang terdapat diantara negara-negara tersebut. Kompetensi nasional itu tidak saja mengalir dari prinsip kedaulatan bangsa-bangsa tapi juga merupakan konsekuensi logis dari hak-hak asasi setiap bangsa akan kepribadian nasionalnya serta hak menentukan sistem poliJik/ekonomi sendiri, bebas dari campur tangan atau tekanan pihak luar.

Salah satu contoh upaya menyeimbangkan konsepsi "right of development". Oleh kelompok Barat semula hak itu dikesampingkan dengan alasan bahwa pembangunan akan terwujud dengan sendirinya dalam suasana persaingan bebas. Sebaliknya konsep ini melihat aktualisasi HAM hanya mungkin baik jika taraf hidup rakyat banyak dapat ditingkatkan melalui proses pembangunan dan dijaminnya hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan, yang merupakan hak kolektif. Dalam dokumen akhir KIT Gerakan Non Blok Ke-lO Kepala Kepala Negara GNB menegaskan bahwa : "The heads of state or government reinterated the universal validity of basic human rights and fundamental freedoms that serve as a common standard of respect for the dignity and integrity of man. They emphasize the importance which their countries attach to be protection and promotion of human rights, welcomed those changes around the world which their strengthened human rights and fundamental freedoms, and reaffirmed their commitment to respect for civil, political, economic and social rights as well as their commitments deriving from universal legal instrnments relating to human rights. The United Nation Charter has rightly placed the question of universal observance and promotion of human rights and fundam ental freedoms within the context of international cooperation. The promotion of human rights must be based on the principles of non-selectivity, objectivity, and impartiality. It should also take greater account of varying historical, political, economic, social, religious, and cultural realities.. No country or group of countries should therefore arrogate to themselves the role of judge and jury over the other countries on this sensitive and critical issue to the entire international community. Human rights should not be used as instrnments of political pressure especially against the non-aligned and other developing countries. All nations have the right to freely establish their own political and economic system and institutions in the basis of respect for the principle

Desember 1992


565

of national sovereignity, self-determination and non interference in the internal affairs of others. The violation or abuse of human rights should not be condoned under any circumstance". " The Heads of state or Government emphasized that the basic provision contained in the Universal Declaration of Human Right embody two mutually balancing aspects: those which respect the fundamental right and freedoms of the individual, and those which stipulate obligations of the individual to society and the State. Such a balance is imporlant, for its absence could lead to a denial of the rights of community as a whole and to instability, especially in the developing countries". "The Heads of State or Government further emphasized the indivisible nature of human rights, comprising civil, political, economic and cultural rights. They expressed concern over a tendency to address aspects of human rights selectively, often for extraneous political motives, and to neglect economic, social and cultural rights which relate more immediately to humankind's needs for food, shelter and health care and the eradication ofpoverty and illeteracy. In this connection, any attempt to use human rights as a condition for extending socio-economic assistance, thus sidelining the relevance of economic, social and cultural human rights must be rejected. Instead, as development and human rights are mutually supporlive, there is an imperative need for multilateral ccoperation and assistance in implementing the socio economic development programmes of the non aligned and other developing countries. In this context, they emphasize that any approach seeking to comparlmentalize human rights would not serve the cause of promoting their full enjoyment. They considered the 1986 UNGA resolution 41/128 and the Declaration on the Right to Development to constitute an extremely imporlant flnited Nation initiative on condification in the filed of human rights. They reaffirmed their conviction that the right to development was an integral parl of fundamental human rights".

Persepsi Indonesia Tentllng Hak Asasi Manusia Persepsi dan keterikatan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD'45, terhadap masalah hak-hak asasi manusia jelas seperti antara lain tercermin .dalam berbagai perundanganundangan nasional, agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME, adat ,istiadat 'dan tata nilai bangsa kita serta khususnya mengalir daripada 'sila ke-2 Pancasila dan pasal-pasal relevan dalam UUD'S 45, yang (patut Nomor 6 Tahun XXII

566


dicatat) dirumuskan jauh sebelum dicanangkannya Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia oleh PBB ditahun 1948. Tidak perlu dipersoalkan lagi, bahwa sejumlah hak-hak asasi manusia yang bersifat universal memang memilik keberlakuan universal karena jelas tercantum dalam Pia gam PBB. Dan oleh karenanya merupakan bagian daripada keterikatan setiap anggota PBB pula. Sebagai negara yang sepenuhnya menghayati konsepsi yang memandang manusia dan sumber daya manusia sebagai faktor penentu dan titik sentral dalam pembangunan nasional, Indonesaia-pun menyadari pentingnya hubungan antar manusia dibina berdasrkan norma peri kern an usia yang universal. Namun demikian, Indonesia berpendirian bahwa penanganan masalah HAM, sebagai salah satu aspek kerjasama internasional perlu ditaati pula segala kesepakatan dan pengertian bersama yang telah dicapai dalam penerapan dan penjabarannya dalam rangka PBB. Pertama, pengertian bersama akan adanya berbagai jenis kategori HAM, yaitu hak-hak sipil dan politik disatu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial dan kultural dilain pihak; begitu pula, adanya hak-hak asasi perorangan dan hak-hak asasi yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai keseluruhan. Yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan (prinsip "indivisibility"). Kedua, justru karena "prinsip Indivisibility" ini, pendekatan terhadap masalah HAM ataupum penilaian terhadap pelaksanaannya disuatu negara oleh pihak-pihak luar, yang hanya menonjolkan satu jenis HAM (misalnya, hak-hak sipil/politik saja) dengan mengabaikan jenis-jenis hak-hak asasi lainnya, sarna sekali tidak dapat dibenarkan (prinsip "non-selectivitas"). Ketiga, perlu adanya keseimbangan dan keselarasan antara hak-hak perorangan dan hak-hak masyrakat atau bangsa, dengan perkataan lain, ~ntara hak seseorang sebagai individu dan kewajiban seseorang sebagai anggota masyarakatnya terhadap bangsa dan negara. Hal ini sesuai pula dengan kodrat manusia sebagai mahluk individual dan mahluk sosial sekaligus. Keselarasan tersebut penting karen a tanpa itu penjabaran HAM dapat mengakibatkan kegoncangan sosial bahkan dapat menjurus kearah anarki [prinsip "keseimbangan"]. Keempat,walaupun HAM itu memiliki keberlakuan universal, namun di PBB telah diakui dan disepakati pula bahwa dalam penerapannya . pada konteks nasioanal. Tetap adanya kompetensi dan tanggung jawab nasional pada masing-masing negara, dengan sepenuhnya memperhatikan keaneka-ragamana tata-nilai, sejarah, budaya, sistem politik, tingkatan pertumbuhan sosial/ekonomi Desember 1992

DekJarasi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia

567

dan lain-lain faktor yang terdapat diantara negara-negara tersebut. Kompetensi nasio_nal ' ini tidak saja mengalir dari prinsip kedaulatan bangsa-bangsa tapi juga merupakan konsekwensi logis daripada hak asasi setiap bangsa akan kepribadian nasionalnya serta hak menentukan sistem politiklekonominya sendiri, bebas carnpur tangan atau tekanan pihak luar. Seperti halnya bangsa-bangsa lain di dunia, 'Indonesiapun menyadari bahwa penegakan HAM di negara kita masih belum sempuma dan masih perlu ditingkatkan terus. Namun, justru karena kita mematuhi pendekatan serta prinsip-prinsip pelaksanaan HAM seperti diakui dan diterapkan di PBB. Kita berharap bahwa kerjasama internasional dibidang ini benar -benar dilaksanakan sesuai pendekatan dan prinsipprinsip tersebut dan seyogyanya pihak-pihak luar menjauhi diri dari praktek-praktek menuduh at au menghakimi tanpa beralaskan fakta, saling menggurui, dan melancarkan kampanye politik dengan dalih HAM atau mengkaitkan masalah HAM sebagai kondisionalitas baru dalam rangka kerjasama/bantuan ekonomi. Perkembangan internasional mengenai prinsip HAM tersebut diatas merupakan tantangan bagi Indonesia khususnya dalam rangka kelancaran pembangunan nasional. Hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang serasi, selaras dan seimbang dengan segala lingkungannya: lingkungan alam, lingkungan sosial sesama manusia dan lingkungan internasional sesama bangsa di dunia. Dalam pada itu pembangunan suatu bangsa adalah pembangunan yang berpusat pada rakyatnya. Pembangunan suatu bangsa adalah pembangunan rakyatnya, pembangunan oleh rakyatnya dan pembangunan untuk rakyatnya. Pembangunan hanya akan berhasil dengan baik apabila dapat dicapai dan ·dipertahankan keserasian antara tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan dan senantiasa saling memperkuat; yakni : pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas. Pemerataan beban maupun hasil pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang man tap dan memadai. Stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional yang dinamis; bukan stabilitas yang kaku dan ketat. Indonesia menanamkan ketiga unsur yang merupakan satu kesatuan ini: Trilogi Pembangunan. Ketiga unsur trilogi tersebut senantiasa diusahakan keserasiannya. Tanpa pemerataan, tidak mungkin tercapai pertumbuhan yang mantap. Sebaliknya tanpa pertumbuhan ekonomi, pemerataan tidak akan membawa hasil yang Nomor 6 Tahun XXII

568


berarti. Demikian pula tanpa pemerataan, tidak akan dapat dipertahankan stabilitas nasional. Dan tanpa stabilitas nasional yang dinamis, tidak mungkin perekonomian akan tumbuh dengan memadai. Apabila dalam sautu negara selalu terjadi gejolak, bilamana suatu bangsa senantiasa dikoyak-koyak oleh perang saudara yang bersumber pada perbedaan agama atau suku, jikalau rakyat ·tidak dapat hidup tenang karena merajalelanya gangguan keamanan, maka tidak dapat diharapkan peningkatan kegiatan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat. Demikian pula apabila selalu ada ketegangan dengan negara tetangga, lebih-lebih lagi bilamana ketegangan berubah bentuknya menjadi perang dengan tetangga, maka segala sumber daya akan terkuras untuk keperluan pertahanan. Oleh karena itu kita harus berupaya merumuskan respon dalam bentuk kebijakan nasional yang memadai, menyeluruh dan terpadu baik dalam konseptualisasi maupun aktualisasai sikap dan kebijakan. Karena setiap negara yang mendambakan pembangunan yang berhasil bagi rakyatnya tentu pertama-tama harus membereskan dan menata rumah tangganya sendiri. Selanjutnya mengembangkan kemampuannya dalam lingkup regional dan internasional. Dengan demikian respon tersebut bukanlah dimaksudkan untuk mengakui dan memenuhi tekanan politis negara-negara maju tersebut tetapi bangsa Indonesia sebaliknya harus berupaya menentang tekanan-tekanan tersebut. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus melakukan pembenahan guna penghormatan, pemajuan dan penegakan HAM bahkan secara tegas telah dinyatakan dalam Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto tanggal 16 Agustus 1990 sebagai berikut : "KiIa perlu mengembangkan hak-hak asasL Konsep hak asasi yang kita anul aiJalah penjabaran dari sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang disemangati oleh sila-sila lainnya dari Pancasila. Konsep hak asasi yang kila anul bertitik tolak dari Keluhuran martabal man usia secara menyeluruh, di samping martabal seorang demi seorang. Oleh karena ilu faham hak asasi kila lidak individualis, yang mengabaikan kepenlingan masyarakal, bangsa dan negara. Kodral man usia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial sekaligus. Manusia hanya mempunyai makna jika ada manusia lainnya, jika berada di dalam lingkungan masyarakat. Kemajuan dan rezeki yang diperoleh seseorang bukanlah sepenuhnya merupakan

Desember 1992

DekJara.Ji Ntuiotuzl Hak-Hak Asasi ManusiD

569

haknyQ sendiri. Ada rezeld dan hak orang lain yang tercakup di dalamnya, yang harus dia teruskan; baik melalui negara, masyarakat ataupun secara langsung. Jatil mengakui adanya tanggung jawab sosial bersamaan dengan adanya hak-ha/c kemanusiaan. " Sejalan dengan komitmen nasional dan dalam rangka menetapkan sikap yang tegas terhadap · langkah-langkah sepihak negara-negara industri tersebut diatas maka sudah tiba saatnya bagi Indonesia untuk membakukan konsepsi dan faham-faham hak asasi yang berdasarkan falsafah Pancasila, hukum positif maupun seeara tradisional telah dimiliki, diakui dan merupakan pedoman dalam setiap perilaku. Formatnya yaitu dalam bentuk suatu deklarasi, yang diusulkan berjudul "Deklarasl Nasional Hak·hak Asasl Manusia". Dan sesuai dengan realita sosial budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia maka perumusanyang sesuai untuk mukadimahnya kiranya dapat kami usulkan memuat butir-butir sebagai berikut : MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bennasyarakat, berbangsa dan bemegara, memiliki hak-hak dan mengemban asasi, untuk dapat mengemban diri pribadinya maupun peranan dan sumbangannya kepada masyarakat, negara dan dunia. Bahwa demi terciptanya masyarakat yang bertanggung jawab dan menyadari hak serta kewajiban asasinya dalam tatanan kehidupan bersama di $eluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadiJan sosial, dengan berpedoman .kepada Undang.Undang Dasar 1945, maka ditegaskanlah hak-hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara yang menjunjung tinggi asas kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratanlperwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nomor 6 Tllhun XXII

570

Hukum dim Pembangunan

Hak-hak asasi tertentu dan kemerdekaan dapat berlaku secara universal tanpa memandang batas negara dan mengakui sepenuhnya bahwa merupakan kewajiban semua negara untuk memajukan dan meningkatkan ditaatinya hak-hak asasi dan selalu berusaha untuk menegakkan ketentuan-ketentuan kemanusiaan dan hak-hak asasi serta kebebasan seperti yang tercantum dalam falsafah negara, Pancasila, UUD 1945 dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang relevan. Dasar falsafah negara Republik Indonesia, Pancasila, mengandung ketentuan-ketentuan kemanusiaan yang satu sarna lainnya berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. UUD 1945 yang didasarkan falsafah Pancasila juga mengandung ketentuan-ketentuan kemanusiaan dan prinsip-prinsip dasar dari hak-hak asasi manusia. Esensi dari arti sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa semua agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang berbeda di Indonesia dapat dilihat sebagai berpusat pada suatu kepercayaan dasar percaya kepada Tuhan Yang Maha Perkasa, satu-satunya (&a). Kandungan utama dari sila pertama ini berarti bahwa setiap manusia di Indonesia tanpa melihat agamanya atau kepercayaannnya harus menghormati agama/kepercayaan satu sarna lain demi keharmonisan dan kedamaian bersama. Ini berarti bahwa sila pertama tersebut mengandung ketentuan-ketentuan toleransi beragama dan kebebasan bagi setiap warga negara Indonesia untuk memilih dan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab terkait erat dengan hak-hak asasi dan kebebasan yang fundamental namun pada saat yang sarna juga mengandung aspek-aspek dan kewajiban-kewajiban manusia terhadap masyarakat dan negara, dengan kata lain sila ini meng ekspresikan pandangan dasar atas hubungan-hubungan manusialindividu di dalam kehidupan bermasyarakat dan bemegara berdasarkan atas suatu moral yang adil dan beradab. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang merupakan prinsip dasar demokrasi Pancasila tidak hanya mengandung demokrasi dalam bentuk formal seperti yang dianut dalam faham Barat, tetapi juga termasuk isi kandungannya, yaitu demokrasi yang mencerminkan dan mencakup kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan moralitas kemanusiaan yang adil dan beradab dan diarahkan untuk mencapai suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat; suatu demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai tradisi dan sosial Indonesia dimana musyawarah

Desember 1992

DekJarasi NasWnal Hak-Hak Asosi Manusia

571

mufakat lebih diutamakan daripada persuaraan mayoritas sebagai cara terbaik dalam proses pengambilan keputusan~ suatu demokrasi yang tidak hanya mencakupi persamaan dibidang politik tetl.lpi juga persarnaan dibidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. Demikian pula sila keadilan sosial erat terkait dengan ketentuan-ketentuan kemanusiaan yang mengatur hubungan-hubungan manusia antar sesamanya dalam masyarakat dan mengandung pula prinsip-prinsip dasar bahwa didalam usaha bersama untuk mencapai suatu keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat baik materi maupun spiritual, setiap bentuk eksploitasi manusia oleh manusia adalah diharamkan. Dari sila ini juga tercakup perlunya untuk menciptakan kondisi-kondisi "didalam masyarakat dim ana semua golongan dan semua tingkatan masyarakat Indonesia dapat memperoleh kesempatan yang sarna untuk menikmati kehidupan mereka dan memperoleh suatu kehidupan selayaknya sebagai man usia. Oleh karena itu perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Indonesia diharapkan pada peningkatan kualitas manusia Indonesia sebagai potensi sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa serta dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia itu sendiri, masyarakat, negara dan dunia pada umumnya. Perlindungan hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental itu tak terpisahkan dari perlindungan hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi dan budaya, hak-hak perorangan dan masyarakat, yang hams ditingkatkan dan dilindungi secara seimbang , selaras dan serasi. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan senantiasa mohon kejernihan- dan kekuatan lahir batin serta dengan memperhatikan dan menghormati Deklarasi Hak-Hak Asasi PBB maka ditegaskanlah Deklarasi Nasional Hak-hak Asasi Manusia serta Kewajiban manusia Indonesia sebagai diri sendiri, anggota keluarga dan sebagai anggota masyarakat, sebagai warganegara serta warga dunia.

HAK MANUSIA MANUSIA SEBAGAI DIRI PRIBADI

1.

Setiap manusia dilahirkan sebagai diri I'ribadi dengan memiliki martabat dan hak-hak yang sarna dan bersikal' dalam kehidupannya dengan berdasarkan semangat persaudaraan.

Nomor 6 Tahun XXII

572

HuJaun dan Pembangunan

2.

Tiada pembedaan perlakuan terhadap manusia dapat dilakukan berdasarkan suku bangsa, agama, ras, kelamin dan status sosialnya.

3.

Setiap orang berhak untuk mendapatkan ketenteraman hidup dan kebebasan berdasarkan norma yang ada.

4.

Setiap orang berhak mendapatkan pengakuan sebagai subyek hukum dimanapun ia berada.

5.

Setiap orang memiliki hak untuk memeluk agamanya masingmasing dan beribadat menu rut agama dan kepercayaannya itu.

6.

Tujuan pembangunan adalah pembentukan manusia seutuhnya, karenanya manusia itu sendiri harus berpartisipasi dalam pembangunan guna mendapat hasil maksimal yang dapat dinikmati bersama secara adil dan merata. MANUSIA SEBAGAI ANGGOTA MASYARAKAT

7. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga, dan keluarga merupakan satuan terkecil yang menjadi unsur kekuatan masyarakat. 8. Setiap orang berhak untuk berkumpul dan berpartisipasi dalam kehidupan organisasi kemasyarakatan dengan tujuan damai demi pembangunan dirinya, masyarakat, negara dan dunia. 9.

Setiap orang baik diri sendiri maupun bersama-sama berhak mempunyai hak milik kebendaan serta menikmati haknya tersebut dengan memperhatikan fungsi sosial kebendaan yang bersangkutan.

10. Setiap orang berhak untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok dengan memperhatikan tata organisasi kenegaraan dan sumber daya alam yang dikuasai Negara. 11. Setiap orang sebagai anggota masyarakat memanfaatkan wilayah warisan adatnya.

adat

berhak

12. Setiap orang berhak untuk mengembangkan kekayaan budaya serta Desember 1992

Deklarasi Nasional Hak-HakAsasi Manusia

573

rnelestarikan perilaku kehidupan budayanya. MANUSIA SEBAGAI WARGANEGARA 13_ Setiap orang berhak atas kewarganegaraan_ 14. Setiap warganegara bersarnaan kedudukannya didalarn Hukurn dan Pernerintahan dan wajib rnenjunjung Hukurn dan Pernerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 15. Setiap orang berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dapat dibuktikan oleh pengadilan dan oleh karena itu negara rnenjarnin bahwa setiap orang berhak rnernperoleh perlindungan . terhadap penangkapan, pernaksaan, penganiayaan, penggeladahan, penyitaan yang sewenang-wenang_ 16_ Setiap orang dewasa rnernpunyai hak untuk rnernilih dan dipilih dalarn pernilihan urnurn sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku_ 17. Setiap wargimegara berhak untuk berkurnpul dan berpartisipasi dalarn kehidupan organisasi politik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 18. Setiap warganegara berhak rnengeluarkan pikiran dan pendapatnya dengan lisan dan tulisan atau cara lainnya secara bertanggung jawab dengan rnernperhatikan kepentingan pihak lainnya baik secara individu maupun secara urnurn. 19. Setiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalarn usaha pernbelaan Negara. 20_ Setiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kernanusiaan. 21. Warganegara berusia lanjut dan penyandang cacat rnendapatkan perhatian dan perlakuan khusus yang sesuai dengan kebutuhan jasrnani dan rohaninya.

Namar 6 Tahun XXII

574


22. Setiap warganegara berhak mendapat pengajaran. 23. Setiap warganegara berhak untuk bepergian dan memilih tempat tinggal dalam wilayah Negara Indonesia, serta meninggalkan dan kembali kedalam wilayah Negara Indonesia. 24. Setiap warganegara wajib turut serta dalam setiap usaha pembangunan Negara dan berhak menikrnati hasil pembangunan guna meningkatkan kwalitas hidupnya sebagai man usia. 25. Negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pembangunan Nasional. 26. Sektor-sektor perekonomian yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 27. Penggunaan sumber daya alam didasarkan pada prinsip keserasian dan keseimbangan antara upaya pelestarian dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan rakyat, serta menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. 28. Negara melindungi dan mengayomi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. MANUSIA SEBAGAI WARGA DUNIA

29. Setiap orang berhak mengatur penggunaan kekayaannya dengan tanggung jawab untuk memajukan kepentingan nasional dengan memperhatikan kerjasama ekonomi internasional berdasarkan asas saling menguntungkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. 30. Setiap orang berhak untuk mengembangkan kekayaan budaya serta melestarikan perilaku kehidupan budayanya da\am \ingkup .internasional guna membentuk pengertian internasional terhadap budaya tersebut dan berhak untuk menikmati kebudayaan dunia dengan tanggung jawab untuk tetap menjaga citra martabat bangsa. Desember 1992

Deklilrasi Nosinnal Hak-Hak Asosi Manusia

575

31. Semua orang berhak atas perdamaian dan keamanan internasional yang diwujudkan berdasarkan prinsip-prinsip solidaritas dan hubungan baik sesuai Pia gam PBB. HUBUNGAN ANTAR BANGSA

32. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh karena itu setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. 33. Setiap bangsa dan negara mempunyai kecludukan yang sarna, dan karenanya berhak memperoleh penghormatan dan perlakuan yang sarna. 34. Setiap bangsa dan negara berhak memperoleh perlindungan terhadap pemaksaan kehendak oleh bangsa, negara, atau kelompok negara lainnya. ° KEWAJIBAN

35. Segala hak-hak asasi yang telah dikemukakan diatas harus diimbangi dengan kewajiban-kewajiban untuk menghormati dan melindungi °h ak-hak asasi orang lain, kepentingan umum dan kepentingan bangsa dan negara. 36. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap keluarga, masyarakat, negara dan rnasyarakat internasional, oleh karena itu pelaksanaan hak-hak yang dimilikinya harus memperhatikan hak-hak orang lain, keamanan bersama, tanggung jawab moral dan kepentingan umum. 37. Setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan membina hubungan baik guna meningkatkan dan memperkuat solidaritas dan toleransi antar sesama umat manusia. Demikianlah usulan rancangan Deklarasi Nasional tentang Hak-Hak Asasi Manusia ini penulis sampaikan dengan harapan kiranya akan mendapat tanggapan konkrit dari sidang pembaca dalam rangka mempercepat terwujudnya komitmen kita terhadap pengembangan dan perlindungan hak-hak asasi rnanusia .

•••••••••

Namar 6 Tahun XXII

DEKLARASI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI PERWUJUDAN KOMITMEN NASIONAL INDONESIA TERHADAP PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI*

Recommend Documents