OSWAR MUNGKASA DIREKTUR TATA RUANG DAN PERTANAHAN
Disampaikan dalam Sosialisasi Perpres No. 13 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera Padang, 16 April 2014
OUTLINE • Definisi, Peran dan Fungsi RTR Pulau Sumatera • Koordinasi dan Pengawasan dalam Pelaksanaan RTR Pulau Sumatera • Koordinasi Penataan Ruang Pulau Sumatera • Pendekatan Kerja Sama dalam Penataan Ruang Daerah Pulau Sumatera • Penutup
2
RTR PULAU SUMATERA DEFINISI •
Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera adalah rencana rinci wilayah Pulau Sumatera yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.
PERAN •
Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera berperan sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan wilayah Pulau Sumatera dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.
FUNGSI •
RTR Pulau Sumatera berfungsi sebagai pedoman untuk:
1. 2.
3. 4. 5.
Penyusunan Rencana Pembangunan di Pulau Sumatera. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Pulau Sumatera. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Pulau Sumatera. Penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Pulau Sumatera. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Sumatera. 3
KOORDINASI DAN PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN RTR PULAU SUMATERA Koordinasi
• •
Koordinasi penataan ruang Pulau Sumatera dilakukan oleh Menteri. Koordinasi antardaerah dalam rangka penataan ruang Pulau Sumatera dilakukan melalui kerjasama antar provinsi dan/atau kerjasama antar badan koordinasi penataan ruang daerah.
Pengawasan
•
•
•
Pengawasan diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Pulau Sumatera dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera. Kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh seluruh Gubernur di Pulau Sumatera dilaporkan kepada Menteri. 4
Tugas dan Wewenang dalam Penataan Ruang NEGARA Ps 7 ayat 1
Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Psl. 8
WEWENANG PEMERINTAH Psl 9 (1)
Menteri
Ps 7 ayat 2
Dalam melaksanakan tugasnya, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
TUR = Pengaturan BIN = Pembinaan LAK = Pelaksanaan WAS = Pengawasan PR = Penataan Ruang 5
Psl 10
WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI
Psl 11
WEWENANG PEMERINTAH KAB/KOTA
Sumber: UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
TUR,BIN dan WAS terhadap: -LAK PR Wilayah Nasional, Pulau, Provinsi & Kab/Kota - LAK PR Kws Strategis Nasional, Provinsi, & Kab/Kota
LAK PR wilayah Nasional, Pulau LAK PR Kws Strategis Nasional Kerjasama PR antarnegara & fasilitasi kerja sama antar provinsi TUR,BIN dan WAS terhadap: -LAK PR Wilayah , Provinsi & Kab/Kota - LAK PR Kws Strategis,Provinsi,
LAK PR wilayah Provinsi LAK PR Kws Strategis Provinsi Kerjasama PR antar provinsi & fasilitasi kerja sama antar Provinsi TUR,BIN dan WAS terhadap: -LAK PR Wilayah , Kabupaten/Kota - LAK PR Kws Strategis Kabupaten/Kota
LAK PR wilayah Kabupaten/Kota LAK PR Kws Strategis Kabupaten/Kota Kerjasama PR antar Kabupaten/Kota
KOORDINASI PENATAAN RUANG Koordinasi penataan ruang di pusat diatur melalui Keppres 4/2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). Sementara untuk koordinasi di DAERAH diatur melalui Permendagri 50/2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Implikasi dari Permendagri tersebut adalah penetapan BKPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di masing-masing daerah. Sebagai wadah koordinasi penataan ruang nasional dan daerah, BKPRN dan BKPRD memiliki tugas untuk menserasikan dan mensinergikan penyelenggaraan penataan ruang nasional dan daerah. Untuk menjamin terselenggaranya penataan ruang di daerah, perlu dilakukan penguatan kelembagaan penataan ruang khususnya guna fasilitasi upaya penyelesaian permasalahan dan upaya peningkatan efektivitas koordinasi penyelenggaraan penataan ruang daerah.
6
Kelembagaan Penataan Ruang BKPRN (Pusat) • Menyiapkan kebijakan penataan ruang nasional • Pelaksanaan RTRWN secara terpadu • Penanganan dan penyelesaian masalah tata ruang • Pemaduserasian tata ruang • Pemfasilitasi kerjasama penataan ruang antar provinsi • Sinkronisasi Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang • Peningkatan Kapasitas Kelembagaan penataan ruang
BKPRD (Daerah) Sebagai wadah koordinasi penataan ruang di daerah Menjamin terselenggaranya penataan ruang di daerah Menserasikan dan Mensinergikan Penyelenggaraan Penataan Ruang Nasional dengan Daerah. BKPRD Provinsi Perencanaan pada tingkat Provinsi Operasionalisasi Pemanfaatan Lintas Kabupaten dan pengelolaan Kawasan Tertentu Pengendalian dalam bentuk pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang
Keppres 4/2009 tentang BKPRN
BKPRD Kab/Kota Perencanaan Tata Ruang Kab/Kota Pemanfaatan Ruang Kab/Kota (keterpaduan pelaksanaan pembangunan)
Mekanisme Perizinan (investasi) Pengawasan (Monitoring & Evaluasi) Penertiban (melalui sanksi)
• UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah • Permendagri 50/2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang di Daerah
7
Mekanisme Koordinasi Penataan Ruang LEMBAGA OPERASIONAL STRUKTURAL PEMERINTAH
PERENCANAAN
RTRW Nasional/ RTR Pulau Sumatera
GUBERNUR
RTRW Provinsi RTR Kaw Strategis Provinsi
BUPATI/ WALIKOTA
RTRW Kabupaten RTRW Kota RTRW Kaw. Strategis Kab/Kota Rencana Rinci Tata Ruang
SISTEM INFORMASI
PEMANFATAN
PENGENDALIAN
LEMBAGA KOORDINASI
• Kebijakan Perwujudan Struktur dan Pola Ruang Pulau Sumatera sbg perangkat operasional RTRWN di Pulau Sumatera . • Kebijakan Pengemb. Kawasan: - Kaw Strategis Nas - Kebijakan Spasial Sektor al: Sistranas, Pesisir & Pulau2 Kecil
• Arahan peraturan zonasi • Perijinan •Insentif & Disinsentif • Sanksi
BKPRN MASY
• Strategi Perwujudan Struktur Lintas Kab/Kota • Arah Pengembangan Wilayah/ Kawasan lintas Kab/Kota • Pelaksanaan indikasi program pembangunan sektor lintas Kab/Kota
• Arahan peraturan zonasi • Perijinan • Insentif & Disinsentif • Sanksi
BKPRD Provinsi MASY
• Pengaturan zonasi • Perijinan • Insentif & Disinsentif • Sanksi
BKPRD Kab/Kota MASY
• Pembangunan Infrastruktur • Pembangunan Kawasan • Rencana Program Sektor
• Feasibility Study (FS)/Pre-FS • Detailed Engineering Design (DED)
8
Peningkatan Kapasitas BKPRD dalam Agenda Kerja BKPRN 2014-2015 Dalam Agenda Kerja BKPRN 2014-2015, terdapat beberapa kegiatan guna peningkatan kapasitas BKPRD yaitu : a. Pengembangan sistem informasi tata ruang nasional diantaranya melalui pengembangan e-BKPRN dan e-BKPRD b. Penyusunan Pedoman tentang Tata Cara Penyusunan SOP BKPRD c. Sosialisasi kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Srategis (KLHS) dalam forum BKPRN dan BKPRD d. Penguatan peran BKPRD dalam identifikasi inkonsistensi penegakan hukum penataan ruang: 1. 2.
Penguatan Kapasitas Teknis Aparatur BKPRD Tahun 2014 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di bidang penataan ruang
e. Evaluasi kinerja BKPRD dalam pengendalian pemanfaatan ruang: 1. 2.
Penyusunan pedoman penilaian BKPRD yang efektif Penilaian kinerja dan pemberian penghargaan (reward) atas kinerja BKPRD 9
PENDEKATAN KERJASAMA DAERAH DALAM PENATAAN RUANG DAERAH •
Kerjasama antardaerah menjadi salah satu pendekatan utama dalam penataan ruang wilayah/kawasan serta pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi lebih dari satu wilayah administrasi.
•
Kerjasama antardaerah dapat dilakukan dalam upaya menyelesaikan konflik yang bersifat lintas batas dan/atau persoalan yang sulit untuk ditanggulangi sendiri, misalnya dalam persoalan prasarana wilayah.
•
Kerjasama antardaerah dalam penataan ruang merupakan salah satu alat untuk meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan sektor serta berperan dalam mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang. 10
Kerjasama Antardaerah • Hubungan kerja antara pemerintah pusat dengan daerah (vertical) dan Hubungan kerja lembagalembaga sederajat (horizontal) terbagi dalam 5 jenis, yaitu:
Hubungan Pembagian Kekuasaan; Keuangan; Pelayanan Umum; Pemanfaatan SDA; dan Pengawasan. Sumber: UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 11
Kerjasama Antardaerah Psl. 195
Kerjasama Antar Daerah
Pasal 195
Pasal 199. 1c dan 5
1. Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain. 2. Bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama. 3. Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. 4. Kerjasama yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD. Psl. 196
Pasal 196
1. Urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait. 2. Untuk efisiensi pelayanan publik daerah wajib mengelola secara bersama dengan daerah sekitarnya 3. Untuk pengelolaan, daerah membentuk badan kerja sama. Psl. 199
Pengelolaan Kerjasama
Dalam bidang penataan ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu pada dua daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan dikelola bersama oleh daerah terkait.
Sumber: UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
12
Bentuk Kerja Sama Bentuk dan mekanisme kerjasama daerah, antara lain: 1. Kerjasama antardaerah yang berdekatan Sifat: wajib dilaksanakan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; 2. Kerjasama antardaerah yang tidak berdekatan Sifat: berdasarkan kebutuhan dan dilakukan dalam rangka pengembangan potensi dan komoditas unggulan dari masing-masing daerah yang bekerjasama; 3. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga, berbentuk: a) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, b) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan BUMN/BUMD, c) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan LSM/Masyarakat, d) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri, dan e) Kerjasama Antar Negara (pemerintah) khususnya di wilayah perbatasan wilayah negara.
13
Kerjasama Antardaerah ...(2) Subjek
Gubernur, Bupati, Walikota, dan Pihak ketiga.
Objek
Seluruh urusan Pemerintahan Daerah yang telah menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah,potensi daerah, dan penyediaan pelayanan umum, meliputi : • • • •
Sosial budaya; Sosial ekonomi; Tata ruang dan lingkungan hidup; dan Sarana dan prasarana. Sumber: PP 50/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Permendagri 69/2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan 14
Kerjasama Antardaerah ...(3) Bentuk lembaga kerjasama antar daerah ditentukan oleh tuntutan kebutuhan dan kesepakatan antar daerah yang bekerjasama dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Sesuai PP No. 50 Tahun 2007, kepala daerah dapat membentuk badan kerjasama yang memiliki tugas, antara lain: • Membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama; • Memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; • Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah masing-masing.
Badan kerjasama lebih memiliki fungsi teknis yang bersifat profesional, yaitu menyiapkan bahan koordinasi teknis antar daerah yang bekerjasama berupa beberapa rancangan perencanaan. Sumber: PP 50/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Permendagri 69/2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan 15
Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang dilaksanakan melalui: Perjanjian Kerjasama; atau Izin Pengusahaan.
Dalam pelaksanaan kerjasama dengan Badan Usaha, yang bertindak selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah terkait. Jenis Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan:
Transportasi; Jalan; Pengairan; Air minum; Air limbah; Telekomunikasi; Ketenagalistrikan; Minyak bumi dan gas.
Sumber : Perpres 13/2012 atas Perubahan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 16
Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) … (2) • Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dengan mempertimbangkan paling kurang: a. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/ daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur; b. kesesuaian lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang; c. keterkaitan antarsektor infrastruktur dan antarwilayah; d. analisa biaya dan manfaat sosial.
Sumber : Perpres 13/2012 atas Perubahan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 17
TERIMA KASIH
18
