BOMA Indonesia Luncheon Tema
“ Implementasi Sertifikat Laik Fungsi “
DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA 25.2.17
DASAR HUKUM PELAKSANAAN TUGAS DCKTRP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
UU. No. 28 Thn 2002 ttg. Bangunan Gedung UU. No. 26 Thn 2007 ttg. Penataan Ruang PP. No. 36 Thn 2005 ttg. Bangunan Gedung PERDA. No. 7 Thn 2010 ttg. Bangunan Gedung; PERDA. Nomor 1 Thn 2012 ttg. Rencana Tata Ruang Wilayah 2030; PERDA. No. 1 Thn 2014 ttg. Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; PERGUB. No. 128 Thn 2012 ttg. Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pergub No. 72 Thn 2002 ttg. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Membangun
TUGAS DAN FUNGSI DCKTRP 1. T u g a s:
Melaksanakan perencanaan dan evaluasi ruang kota, pengendalian pemanfaatan ruang, penyelenggaraan bangunan gedung, pembinaan teknis bangunan gedung pemerintah daerah serta perencanaan pertanahan
2. F u n g s i : a. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan gedung; b. Penyelenggaraan sistem informasi ruang dan bangunan gedung; c. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang tata ruang, bangunan gedung dan pertanahan; d. Penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang tata ruang, bangunan gedung dan pertanahan;
TUJUAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 1. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya 2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan daqn kemudahan 3. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung
ALAT KENDALI PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN
PERSETUJUAN RENCANA TEKNIS BONGKAR
KEGIATAN PENGAWASAN DAN PERIZINAN BANGUNAN IZIN PERMOHONAN IMB
MENDIRIKAN BANGUNAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI 1
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI n
(SLF1)
(SLF n)
(IMB)
BUKTI BUKTIBAHWA BAHWA BAHWA BUKTI RANCANGAN RANCANGANDAN DAN RANCANGAN DAN RENCANA RENCANA BANGUNAN BANGUNANSUDAH SUDAH BANGUNAN SUDAH DINILAI DINILAILAYAK LAYAK LAYAK DINILAI UNTUK UNTUK DILAKSANAKAN DILAKSANAKAN DILAKSANAKAN PEMBANGUNANNYA PEMBANGUNANNYA
BUKTI BUKTIBAHWA BAHWA BAHWA BUKTI BANGUNANYANG YANG BANGUNAN YANG SUDAHSELESAI SELESAI SUDAH DILAKSANAKAN DILAKSANAKAN DILAKSANAKAN SESUAI SESUAIKETENTUAN KETENTUAN DAN DANDINILAI DINILAI DINILAILAYAK LAYAK LAYAK DAN UNTUK UNTUKDIGUNAKAN DIGUNAKAN DIGUNAKAN UNTUK
BUKTI BUKTIBAHWA BAHWA BAHWA BUKTI PENGGUNAAN PENGGUNAAN BANGUNAN BANGUNANMASIH MASIH BANGUNAN MASIH SESUAIKETENTUAN KETENTUAN SESUAI DAN DANDINILAI DINILAIMASIH MASIH DAN MASIH LAYAK LAYAKUNTUK UNTUK LAYAK UNTUK DIGUNAKAN DIGUNAKAN
POLA PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DPMPTSP
PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG PERENCANAAN
PEMOHON
PELAKSANAAN
IMB
Kesesuaian dg Persy. Adm & Persy.Teknis
Tidak Ditolak
SLFn
SLF1
Ya PERMOHON AN IZIN
PENGGUNAAN/ PEMANFAATAN
Ya
Ya Pelaksanaan Bangunan
Kesesuaian dg IMB & Laik Fungsi
Tidak Tindakan Penertiban
PRTB
Pemanfaatan Bangunan
Lap. Pemeliharaan / Kajian Kelaikan Teknis
Tidak Tindakan Penertiban
ASPEK TERTIB BANGUNAN 1. Aspek Hukum a.Setiap bangunan yang berdiri harus memiliki Izin b.Setiap bangunan harus berdiri pada bidang tanah dengan status hak yang jelas dan tidak bersengketa
2. Aspek Perkotaan Setiap bangunan harus berdiri sesuai dengan rencana kota yang ditetapkan 3. Aspek Teknis Bgn Setiap bangunan berdiri harus memenuhi persyaratan teknis keamanan, kenyamanan dan keselamatan bangunan serta keserasian lingkungan
TERTIB PELAKSANAAN KEGIATAN MEMBANGUN 1. Syarat Pelaksanaan: a. Setiap pelaksanaan kegiatan membangun harus terlebih dahulu memiliki izin membangun dari Dinas atau Suku Dinas PM & PTSP b. Pelaksanaan kegiatan membangun harus dilakukan oleh Pemborong dan diawasi oleh Pengawas yang memiliki Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB)
2. Persiapan Pelaksanaan: a. Ada papan proyek b. Dokumen Izin di lapangan c. Sarana Pekerja
3. Kegiatan Pelaksanaan antara lain: a. b. c. d.
Pondasi Struktur Atas Instalasi Ruang Luar
4. Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan lokasi serta lingkungan proyek antara lain: a. Kebersihan, keindahan lingkungan dan lain-lain b. Pemakaian jaring-jaring pengaman c. Kelengkapan APAR
PELAKU PEMBANGUNAN DAN PELAPORAN 1. Pelaku Pembangunan a. Pemilik Bangunan
b. Pemborong
berkewajiban menunjuk Pemborong dan Pengawas yang mempunyai Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan pembangunan Kedudukan pemborong sebagai pelaksana Tanggung jawab dalam pelaksanaan
c. PengawasPengawas
Kedudukan Pengawas selaku pengendali pelaksanaan Tanggung Jawab dalam pengendalian dan hasil pelaksanaan
d. Pengawas Berkala
Tanggung Jawab terhadap hasil laporan pelaksanaan
2. Pelaporan a. Cakupan laporan hasil pelaksanaan oleh pemborong dan pengawas meliputi:
Tata letak bangunan PETL Public Space Struktur ME Hambatan selama pelaksanaan dan mengatasinya Hasil Uji Coba
b. Penggunaan patent harus diawasi khusus
PERSYARATAN KEANDALAN BANGUNAN GEDUNG Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung meliputi persyaratan:
1. 2. 3. 4.
Keselamatan Kesehatan Kenyamanan Kemudahan
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
PERSYARATAN PERMOHONAN SLF1 Bangunan Bukan Rumah Tinggal
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Fotokopi KTP pemohon (1 set). Fotokopi bukti kepemilikan tanah Sertifikat (1 set). Fotokopi SK IMB (1 set). Fotokopi Planning, KRK/RTLB Fotokopi Gambar Lampiran IMB (1 Set) Gambar arsitektur bangunan sesuai keadaan lapangan/Asbuilt Drowing (3 set). 7. Laporan hasil pengawasan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan IMB dan dinyatakan andal oleh Koordinator pengawas yang memiliki IPTB 8. Fotokopi IPTB Arsitektur, Struktur dan ME
9. Surat Izin penggunaan Lif, Genset, Gondola 10. Rekomendasi pemadam kebakaran 11. Foto-foto penempatan APAR 12. Foto-foto SRAH, Kolam Resapan berikut perhitungan volume 13. Foto Water Trap 14. Foto tampak muka, samping bangunan sesuai keadaan lapangan. 15. Berita Acara Serah Terima (BAST) Kewajiban Pemilik bangunan bagi yang telah ditetapkan pada SIPPT
PENGAWASAN PEMANFAATAN BANGUNAN Memeriksa Administrasi Memeriksa Laporan/Kajian Teknis
GIAT WAS BANG UTK SLF
Memeriksa Gambar Asbuilt LAK
Pemeriksaan Lapangan/Inspeksi Bid. Arsitektur
Bid. Struktur
LAL Bid. ME
SDP TUG TDG
LATAR BELAKANG DIPERLUKANNYA SLFn Keterbatasan Teknis -Umur Masa pemakaian. -Pembebanan -kegagalan struktur/inst.
Perda 7 Th 2010
Divisi Pemeliharaan
Perlu dinilai secara periodik
Masa Pemakaian Bangunan
Tuntutan keadaan : - Komersil - Kesalahan Operasional - Gangguan alam / ingkungan - pemeliharran tdk kontinu
Pengkaji Teknis Bangunan
SK. Gub. 1503 th 1997
SLF n
Pengajuan Permohonan SLF
Pemeriksaan Kelengkapan
Tidak
PROSES PERMOHONAN DAN PENERBITAN SLFn
Ya Lengkap?
Ya
Pemeriksaan Lapangan
Penilaian Administrasi Ya
Tidak
Memenuhi?
Pemberitahuan
Ya
Melanggar?
Tidak
Penilaian Teknis
Perlu Perbaikan
Memenuhi?
Tindakan Penertiban Melanggar Ketentuan
Ya Rekomendasi Teknis Perhitungan Retribusi IMB Pembayaran Retribusi
SKRD Penetapan SLF
SLF
PTSP
Ya Ya
Tambahan/ Perubahan?
Tidak
Tidak DPK
DPK
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI ( SLF n) Kelayakannya harus dinilai secara periodik setiap 5 th untuk bangunan Bukan Rumah Tinggal dan 10 TH untuk Rumah Tinggal.
Setiap bangunan hrs memiliki SLF1
HARUS MEMILIKI SLF n
CONTOH SLF
Bangunan yang diharuskan memiliki unit/divisi Pemelihara : Bangunan dengan ketinggian 5 lapis keatas : – bangunan perkantoran – bangunan apartemen / kondominium – hotel – rumah susun dsb. Bangunan rendah dengan penggunaan untuk fasilitas umum, seperti : - Bangunan pasar, maal / pusat pertokoan. - Gedung bioskop, gedung pertemuan, gedung olah raga,hotel, rumah sakit dan sejenisnya. SK. Gub. 1503/1997 (Bab II Pasal 4)
BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN (Pertelaan Bangunan) 1. Pemohon mengajukan pertelaan ke BPN 2. BPN mengirimkan berkas ke DCKTRP untuk dilakukan kajian teknis 3. DCKTRP mengirimkan GUBERNUR hasil kajian teknis ke BPN 4 5 4. BPN mengirimkan berkas kepada Gub. utk pengesahan 6
3
2
1 PEMOHON
5. Pengesahan pertelaan dikirimkan ke BPN 6. BPN menyerahkan hasil pertelaan kepada pemohon
BPN
DCKTRP
KELENGKAPAN DOKUMEN PERTELAAN BANGUNAN
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Gambar permohonan pertelaan Buku pertelaan uraian Pertelaan Akta pengesahan Fotokopi KRK dan RTLB Fotokopi SLF sesuai jumlah tower Fotokopi Sertifikat Tanah
Contoh Gambar Pertelaan Bangunan
INFORMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA Jl. Kebon Sirih No. 18 Blok H Lantai 18, Jakarta Pusat Telp. 021- 3822968 Fax. 021 – 3841823
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA Jl. Taman Jatibaru No. 1, Jakarta Pusat Telp. 021 – 3857093, 3843359, 3451819 Fax. 3441763
