KATA PENGANTAR. Demikian, semoga bermanfaat. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan. Deddy Koespramoedyo

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya RPJMN 2010-2014 selesai disusun dan telah ditetapkan dengan Perpres No. 5 tahun 2010. RPJMN yang terdiri dari Buku I, Buku II dan Buku III memuat rencana pembangunan dalam kerangka sinergi bidang-bidang pembangunan nasional dalam 5 tahun ke depan. Tata Ruang dan Pertanahan merupakan salah satu aspek pada Bidang Wilayah dan Tata Ruang yang dijabarkan dalam Buku II Bab IX. Namun demikian aspek ini pun sangat terkait dengan bidang-bidang pembangunan lainnya yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014. Ringkasan ini disusun dengan maksud untuk lebih memudahkan para pembaca atau stakeholder yang terkait aspek tata ruang dan pertanahan dalam membaca dan memahami dokumen RPJMN 2010-2014. Pada beberapa bagian kami tambahkan beberapa kalimat penghubung tanpa mengubah makna atau pengertian dari paragraf yang ada. Demikian, semoga bermanfaat. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan

Deddy Koespramoedyo

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar BAB I Rangkuman Buku I RPJMN 2010-2014 ................... 1.1 Pendahuluan ................................................................... 1.2 Arahan RPJPN 2005-2025 .............................................. 1.2.1 Visi dan Misi RPJPN 2005-2025 .......................... 1.2.2 Pentahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025 ... 1.3 Kebijakan Pembangunan Nasional 2010-2014 .............. 1.3.1 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Nasional .. A. Visi Indonesia .................................................. B. Misi Pembangunan ......................................... C. Agenda Pembangunan .................................... D. Sasaran Pembangunan ................................... 1.3.2 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional ... A. Arah Kebijakan Umum .................................... B. Prioritas Nasional ............................................ 1.3.3 Arah Kebijakan Bidang-Bidang Pembangunan .... 1.3.4 Arah dan Kebijakan Pembangunan Kewilayahan . A. Pengembangan Wilayah Pulau-Pulau Besar..... B. Pengembangan Kawasan ............................... Matriks Prioritas Nasional Bidang Tata Ruang dan Pertanahan BAB II Rangkuman Buku II RPJMN 2010-2014 .................. 2.1 Kondisi Umum ................................................................. 2.1.1 Penataan Ruang .................................................. 2.1.2 Pertanahan .......................................................... 2.2 Permasalahan dan Sasaran ............................................ 2.2.1 Penataan Ruang .................................................. 2.2.2 Pertanahan .......................................................... 2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan .................... 2.3.1 Penyelenggaraan Penataan Ruang ...................... 2.3.2 Reforma Agraria ................................................... Matriks Rencana Tindak Prioritas Bidang Wilayah dan Tata Ruang ............................................................................. ii

1 1 2 2 2 4 5 5 6 7 8 8 8 9 12 13 13 15 16 25 27 27 32 35 35 40 43 46 47 48

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tingkat Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap RTRWP .................................................................. 31 Tabel 2.2 Pencapaian Beberapa Kegiatan Pertanahan Tahun 2004-2009 ........................................................... 34

iii

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Pentahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025.. 3 Gambar 1.2 Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III RPJMN 2010-2014 .......................................................

5

Gambar 2.1 Grafik Cakupan Pemetaan Pertanahan 2004-2009 ........................................................

33

Gamabr 2.2 Rencana Pembangunan Bidang Wilayah dan Tata Ruang (terkait Tata Ruang dan Pertanahan) ...... 45

iv

BAB I RANGKUMAN BUKU I RPJMN 2010-2014 1.1

Pendahuluan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2010-2014 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Sesuai amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/ lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 1

1.2 1.2.1

Arahan RPJPN 2005-2025 Visi dan Misi RPJPN 2005-2025

Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah: “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur” Delapan misi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing ; 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari; 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. 1.2.2

Pentahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi RPJPN 2005-2025 dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Masingmasing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya. Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJM secara ringkas adalah sebagai berikut:

2

RPJM 1 (2005-2009) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

RPJM 2 (2010-2014) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian

RPJM 3 (2015-2019) Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek

RPJM 4 (20202024) Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Gambar 1.1 Pentahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025

3

1.3

Kebijakan Pembangunan Nasional 2010-2014

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam Visi, Misi dan Programnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, dengan tegas menyatakan keinginan dan keyakinannya untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, lebih mandiri, lebih aman dan damai, serta lebih demokratis dan adil. RPJMN 2010-2014 disusun dalam tiga buku yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan masing-masing muatan sebagai berikut: Buku I

memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN.

Buku II

memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I.

Buku III

memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I. 4

VISI-MISI SBY-BOEDIONO RPJMN 2010-2014

Prioritas Bidang

Sosbud Ekonomi IPTEK Sarana Prasarana Politik Hankam Hukum dan Aparatur Wilayah dan Tata Ruang SDA & LH

11 Prioritas Nasional + 3 Prioritas Nasional Lainnya Buku I

Buku II

Prioritas Regional Sumatera Jawa-Bali Kalimantan Sulawesi Nusa Tenggara Maluku Papua

Buku III

Gambar 1.2 Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III RPJMN 2010-2014 1.3.1 A.

Strategi dan Kebijakan Pembangunan Nasional

Visi Indonesia

Indonesia memiliki modal yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografis penduduknya yang ideal, sumber daya kultural yang beragam dan kuat, dan manusia-manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Krisis dan tantangan telah diubah menjadi peluang dan kesempatan. Di bidang energi, Indonesia memiliki berbagai sumber energi mulai dari minyak bumi, gas, batubara dan sumber energi yang terbarukan yang melimpah seperti geotermal dan air. Di samping itu, tersedia lahan yang luas dan subur yang bisa ditanami oleh berbagai komoditas pangan dan pertanian. Penduduk Indonesia 5

memiliki potensi tinggi di berbagai bidang, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian dan budaya, olahraga, serta kreativitas. Memperhatikan uraian di atas dan mencermati tantangan ke depan, maka kerangka Visi Indonesia 2014 adalah : “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN” dengan penjelasan sebagai berikut: Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demokrasi.

Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

Keadilan.

Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

B.

Misi Pembangunan

Sementara itu, munculnya kesadaran kolektif global mengenai masalah perubahan iklim (climate change) juga akan mempengaruhi strategi pembangunan di semua negara. Setiap negara, baik yang sudah maju maupun yang sedang 6

berkembang memiliki tanggung jawab yang sama meskipun dengan peran serta cara yang berbeda-beda dalam mengatasi masalah perubahan iklim global. Wujud dari makin maraknya kesadaran kolektif global atas dampak dari fenomena perubahan iklim adalah makin mengemukanya strategi pembangunan ekonomi yang harus menempatkan kesadaran akan daya dukung lingkungan alam pada prioritas yang tinggi. Bila hal tersebut tidak dilakukan, rangkaian bencana alam akibat ulah manusia dan dampak industrialisasi akan makin sering terjadi dan dapat membahayakan umat manusia sendiri. Dalam RPJMN 2010-2014, dijelaskan mengenai misi pembangunan jangka panjang adalah Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera; Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi; dan Misi 3:Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang. C.

Agenda Pembangunan

Pendekatan pembangunan ke depan harus dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan dan pemerataan, selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian dana. Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, ditetapkan lima agenda utama, yaitu: Agenda I

: Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.

Peningkatan

Agenda II

: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan.

Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi. Agenda IV : Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Agenda V

: Pembangunan Yang Inklusif dan Berkeadilan.

7

D.

Sasaran Pembangunan

Dalam bidang lingkungan hidup, sasaran yang hendak dicapai adalah perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan, penahanan laju kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan; peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selain itu terus dilakukan program reboisasi, penghutanan kembali (reforestasi) dan program pengurangan emisi karbon. Dalam rangka mengatasi dampak pemanasan global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, Indonesia, pada tahun 2009, dalam pertemuan G 20 di Pitsburgh dan Konvensi Internasional tentang Perubahan Iklim di Copenhagen telah berinisitaif memberikan komitmen mitigasi dampak perubahan iklim berupa penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dari kondisi tanpa rencana aksi (business as usual – BAU) dengan usaha sendiri serta penurunan sebesar 41% dengan dukungan internasional. Upaya penurunan emisi GRK tersebut terutama difokuskan pada kegiatan-kegiatan kehutanan, lahan gambut, limbah dan energi yang didukung oleh langkah-langkah kebijakan di berbagai sektor dan kebijakan fiskal. 1.3.2 A.

Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional

Arah Kebijakan Umum

Arah kebijakan umum pembangunan nasional 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat 8

2.

3.

B.

pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan jender. Keadilan juga `hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih. Prioritas Nasional

Visi dan Misi pemerintah 2010-2014, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Prioritas Nasional ini bertujuan untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang. Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari prioritas nasional. Sebagaimana tertera dalam Buku I RPJMN 2010-2014, prioritas nasional yang terkait dengan Tata Ruang dan Pertanahan adalah: prioritas 4 Penanggulangan kemiskinan; prioritas 5 Ketahanan pangan; prioritas 6 Infrastruktur; prioritas 7 Iklim investasi dan usaha; prioritas 8 Energi; dan prioritas 10 Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik. 9

Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. Prioritas 5: Ketahanan Pangan Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014. Salah satu substansi inti program aksi ketahanan pangan adalah: Lahan, pengembangan kawasan dan tata ruang pertanian: Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar. Prioritas 6: Infrastruktur Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat. Salah satu substansi inti program aksi bidang infrastruktur adalah:

10

Tanah dan tata ruang: Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu. Prioritas 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Salah satu substansi inti program aksi bidang iklim investasi dan iklim usaha adalah: Kepastian hukum: Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya. Prioritas 8: Energi Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimalisasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya. Salah satu substansi inti program aksi bidang energi adalah: Energi alternatif: Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi coal bed methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, microhydro, serta nuklir secara bertahap. Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan PascaKonflik Program aksi untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik ditujukan untuk pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta 11

keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pascakonflik dengan substansi inti sebagai berikut: Keutuhan wilayah: Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010. Posisi keterkaitan kegiatan Tata Ruang dan Pertanahan dengan prioritas nasional tersebut di atas tersaji dalam Matriks Prioritas Nasional Bidang Tata Ruang dan Pertanahan (Halaman 16). 1.3.3

Arah Kebijakan Bidang-Bidang Pembangunan

Pembangunan Nasional dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Untuk itu, perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu: 1.

Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

2.

Bidang Ekonomi

3.

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

4.

Bidang Sarana dan Prasarana

5.

Bidang Politik

6.

Bidang Pertahanan dan Keamanan

7.

Bidang Hukum dan Aparatur

8.

Bidang Wilayah dan Tataruang

9.

Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Arah dan kebijakan masing-masing bidang pembangunan tersebut diuraikan dalam Buku II RPJMN 2010-2014.

12

1.3.4

Arah dan Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Salah satu misi RPJPN 2005 – 2025 adalah terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan adalah sebagai berikut : 1.

Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

2.

Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarpulau untuk mendukung perekonomian domestik.

3.

Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah.

4.

Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana.

5.

Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektorsektor kelautan.

A.

Pengembangan Wilayah Pulau-Pulau Besar

Arah pengembangan wilayah pulau-pulau besar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) khususnya yang terkait dengan bidang Tata Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut: 1.

Wilayah Sumatera: (i) mendorong berfungsinya pusatpusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Sumatera; (ii) 13

mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 40% dari luas Pulau Sumatera dalam rangka mengurangi resiko dampak bencana lingkungan; dan (iii) menghindari konflik pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan lintas wilayah meliputi lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten dan kota. 2.

Wilayah Jawa-Bali: (i) mempertahankan Pulau Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional melalui berbagai upaya menetapkan dan mempertahankan kawasan produksi pangan; (ii) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung yang semakin terdesak oleh kegiatan budidaya hingga mencapai luasan minimal 30% dari keseluruhan luas Wilayah Pulau Jawa-Bali, khususnya di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian tengah; dan (iii) mengendalikan pertumbuhan pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang berpotensi mengganggu kawasan-kawasan yang rawan bencana serta mengancam keberadaan kawasan lindung dan kawasan produksi pangan melalui pengendalian aspek kependudukan dan kegiatan sosial-ekonominya.

3.

Wilayah Kalimantan: (i) memelihara dan memulihkan kawasan-kawasan yang berfungsi lindung dan kritis lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kehutanan, pertambangan, dan pertanian, serta sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengurangi resiko dampak bencana alam.

4.

Wilayah Sulawesi: (i) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung hingga mencapai luasan minimal 40% dari luas Pulau Sulawesi dalam rangka mengurangi resiko dampak bencana lingkungan; dan (ii) mengembangkan pemanfaatan ruang untuk mewadahi dinamika kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.

14

5.

Wilayah Nusa Tenggara: (i) meningkatkan perlindungan kawasan konservasi nasional di Kepulauan Nusa Tenggara khususnya konservasi laut agar kelestariannya terpelihara.

6.

Wilayah Maluku: (i) mempertahankan kawasan konservasi untuk menjamin daya dukung lingkungan yang optimal bagi pengembangan wilayah; dan (ii) memanfaatkan sumber daya alam secara produktif dan efisien, agar terhindar dari pemborosan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsipprinsip kelestarian.

7.

Wilayah Papua: (i) memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara produktif dan efisien agar terhindar dari pemborosan dan penurunan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberi manfaat sebesarbesarnya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan; dan (ii) mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 50% dari luas wilayah Pulau Papua.

B.

Pengembangan Kawasan

Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan wilayah, kebijakan pembangunan wilayah juga diarahkan untuk: (1) pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, (2) pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan rawan bencana, (3) pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan, dan (4) penataan dan pengelolaan pertanahan. Strategi yang diterapkan terkait dengan bidang Tata Ruang dan Pertanahan adalah: (i) menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi; dan (ii) mendorong perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam, mengingat secara geografis Indonesia berada di wilayah pertemuan tiga lempeng tektonik yang rawan bencana alam. 15

MATRIKS PRIORITAS NASIONAL BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN

16

PRIORITAS 4: PENANGGULANGAN KEMISKINAN TEMA PRIORITAS

Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.

PENANGGUNGJAWAB

Wakil Presiden.

BEKERJASAMA DENGAN

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Kesehatan; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Sosial; Menteri Keuangan; Menteri Negara Koperasi dan UKM ; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

SUBSTANSI INTI /KEGIATAN PRIORITAS

INDIKASI PAGU (Rp. Milyar)

TARGET SASARAN

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

K/L

No

1. BANTUAN SOSIAL TERPADU: Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik yang bersifat insidensial atau kepada kelompok marginal, program keluarga harapan, bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Parenting Education mulai 2010 dan diperluas menjadi program nasional mulai 2011-2012. Pengelolaan Pertanahan Provinsi.

Terwujudnya redistribusi tanah.

Terlaksananya redistribusi tanah (bidang).

210.000

17

210.000

210.000

210.000 210.000

912,70

BPN

15

PRIORITAS 5: PROGRAM AKSI DI BIDANG PANGAN TEMA PRIORITAS

Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014.

PENANGGUNGJAWAB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

BEKERJASAMA DENGAN

Menteri Pertanian; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Perhubungan; Menteri Perindustrian; Menteri Keuangan; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Menteri Kesehatan; Menteri Negara Lingkungan Hidup; Kepala Badan Penerapan & Pengkajian Teknologi; Kepala Badan Pertanahan Nasional.


SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014

INDIKASI PAGU (Rp. Milyar) TOTAL

K/L

No

1. LAHAN, PENGEMBANGAN KAWASAN DAN TATA RUANG PERTANIAN: Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar. a. Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian Pengembangan Peraturan PerundangUndangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat.

Terlaksananya pengem bangan peraturan perundangundangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat.

Jumlah paket rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

18

1

1

1

1

1

19,34

BPN

1

PRIORITAS 6: PROGRAM AKSI DI BIDANG INFRASTRUKTUR TEMA PRIORITAS

Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.

PENANGGUNGJAWAB


BEKERJASAMA DENGAN

Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Dalam Negeri; Menteri Kehutanan; Menteri Pertanian; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Perhubungan; Menteri Negara Perumahan Rakyat; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.


SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014


K/L

No

1. TANAH DAN TATA RUANG: Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu. Pengelolaan Pertanahan Propinsi.

Terlaksananya pengaturan dan penataanpenguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.

Neraca Penatagunaan Tanah di daerah .

100 kab/ kota

19

100 kab/ kota

100 kab/ kota

100 kab/ kota

100 kab/ kota

54,94

BPN

1


SASARAN

INDIKATOR

TARGET


2013 335,67 ribu bidang


Tersusunnya peraturan perundangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

10,41

Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya.

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

720,2

Inventarisasi P4T

3

Pengembangan Peraturan PerundangUndangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat.

Terlaksananya pengembangan peraturan perundangundangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat.

4

Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional .

Keserasian dan keselarasan program pembangunan yaitu program dalam RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTR PKN, PKSN.

20

366,31

Kemen. PU


Terlaksananya pengaturan dan penataanpenguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.

BPN


Pengelolaan Pertanahan Propinsi.

BPN


2

K/L

No

PRIORITAS 7: IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA TEMA PRIORITAS

Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

PENANGGUNGJAWAB


BEKERJASAMA DENGAN

Menteri Keuangan; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional; Menteri Perdagangan; Menteri Perindustrian; Menteri Perhubungan; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Dalam Negeri; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kepala Badan Pertanahan Nasional.

SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014


K/L

No


1. KEPASTIAN HUKUM: Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya. Pengelolaan Pertanahan Propinsi.

Terwujudnya pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral, yang kondusif bagi iklim usaha di seluruh Indonesia.

Cakupan Peta Pertanahan.

2,1 jt ha

21

2,1 jt ha

2,1 jt ha

2,1 jt ha

2,1 jt ha

228,33

BPN

5

SASARAN

Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan.

Tersedianya data dan informasi pertanahan yang terintegrasi secara nasional (Sistem Informasi Manajemen Pertanahan nasional/Simtanas).

Terlaksananya legalisasi aset tanah.

Penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta mencegah timbulnya kasus pertanahan baru. Peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah).

2010 326.237 bidang

2011 846.193 bidang

2012 918.339 bidang

2013 956.998 bidang

2014 1.015.663 bidang

2.791 kasus

2.791 kasus

2.791 kasus

2.791 kasus

2.791 kasus

107,97

156 kab/kota

419 kab/kota

419 kab/kota

419 kab/kota

419 kab/kota

254,29

22

2.229,94

BPN

6

INDIKATOR


BPN

Terwujudnya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah. Berkurangnya sengketa,konflik & perkara pertanahan serta mencegah timbulnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

TARGET

K/L

No


PRIORITAS 8: PROGRAM AKSI DI BIDANG ENERGI TEMA PRIORITAS

Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya.

PENANGGUNGJAWAB

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral.

BEKERJASAMA DENGAN

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kepala Badan Pertanahan Nasional.


SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014


K/L

No

4. ENERGI ALTERNATIF: Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi coal bed methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, microhydro, bio-energy, dan nuklir secara bertahap. Pengelolaan Pertanahan Propinsi.

Terwujudnya pengendalian, Peguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Pemberdayaan Msyarakat dalam rangka Peningkatan akses terhadap sumber ekonomi.

Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar (hektar).

75.900

23

75.900

75.900

75.900

75.900

36,27

BPN

i

PRIORITAS 10: DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK TEMA PRIORITAS

Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik.

PENANGGUNGJAWAB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

BEKERJASAMA DENGAN

Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Kesehatan; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Perhubungan; Menteri Negara Komunikasi dan Informatika; Menteri Pertahanan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Luar Negeri; Menteri Sosial; Menteri Dalam Negeri; Menteri Pertahanan; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional.


SASARAN

TARGET

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

2014


K/L

No

3. KEUTUHAN WILAYAH: Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010. Pengelolaan Pertanahan Provinsi.

Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT).

Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT).

200 SP

24

187 SP

184 SP

157 SP

157 SP

98,76

BPN

3

Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (di pusat).

SASARAN

INDIKATOR

Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT).

Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT).

TARGET 2010 1 Paket

25

2011 1 Paket

2012 1 Paket

2013 1 Paket

2014 1 Paket

INDIKASI PAGU (Rp. Milyar) TOTAL 29,62

BPN

4


K/L

No

BAB II RANGKUMAN BUKU II RPJMN 2010-2014 BAB IX WILAYAH DAN TATA RUANG BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, dan berupa negara kepulauan yang luas dan terdiri dari belasan ribu pulau besar dan kecil yang terbentang dari Sabang hingga Merauke yang menjadikan Indonesia memiliki nilai strategis. Letaknya yang berada di antara dua lempeng yaitu lempeng Australia dan Eurasia juga menjadikan Indonesia memiliki kerentanan akan bencana. Selain itu, Indonesia memiliki keberagaman yang tinggi antarwilayah seperti keberagaman dalam kualitas dan kuantitas sumber daya alam, kondisi geografi dan demografi, agama, serta kehidupan sosial budaya dan ekonomi, sehingga dalam penyelenggaraan pembangunan nasional harus memperhatikan dimensi kewilayahan tersebut. Pentingnya aspek kewilayahan dalam pembangunan nasional di Indonesia diisyaratkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025 yang mengamanatkan bahwa aspek spasial haruslah diintegrasikan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan, dan juga dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan pentingnya integrasi dan keterpaduan antara Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang di semua tingkatan pemerintahan. Dalam tahap kedua RPJPN diamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010— 2014 ditujukan untuk memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), membangun kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan memperkuat daya saing perekonomian. Dalam 25

bidang wilayah dan tata ruang hal ini ditandai oleh terwujudnya kehidupan bangsa yang lebih demokratis yang diindikasikan dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel makin meningkat dengan terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) di semua tingkatan pemerintahan; kesejahteraan rakyat terus meningkat yang ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan, menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat dan antardaerah, dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; dan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Kesenjangan antarwilayah masih merupakan isu strategis yang menonjol dalam pembangunan wilayah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Walaupun laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2005-2008 cukup signifikan, yaitu dari sebesar 5,6 persen pada tahun 2005 meningkat menjadi 6,36 persen pada tahun 2008, kesenjangan antarwilayah masih terlihat dari intensitas kegiatan ekonomi yang masih terpusat di Jawa dan Bali. Kontribusi provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali terhadap total perekonomian nasional (termasuk migas), adalah 64,78 persen, sedangkan wilayah Sumatera 20,44 persen, Sulawesi 6 persen, Kalimantan 6 persen, dan Papua, Kepulauan Maluku serta Kepulauan Nusa Tenggara masing-masing kurang dari 2 persen. Kesenjangan ekonomi juga terjadi antarkabupaten/kota yang di Provinsi Jawa Barat, misalnya kabupaten/kota yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat adalah kabupaten/kota adalah Bekasi, Bogor, dan Bandung, dengan rata-rata kontribusi masing-masing sebesar di atas 9,1 persen 26

terhadap total PDRB provinsi, dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota lain yang berkontribusi kurang dari 3 persen. Kesenjangan antarwilayah juga terlihat dari aspek sosial. Dari nilai indeks pembangunan manusia (IPM), IPM tertinggi dijumpai di provinsi-provinsi di Pulau Jawa-Bali, yaitu tertinggi Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 76.3, sedangkan terendah ditemukan di provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Papua dengan IPM sebesar 62,8. Selain itu, masyarakat di luar Pulau Jawa, terutama wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan masih menghadapi permasalahan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, pengurangan kasus pembalakan hutan dan pencurian ikan, serta pencegahan kerusakan lingkungan. Pembangunan nasional berdimensi kewilayahan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah terdiri dari beberapa unsur yang saling melengkapi satu sama lain, yang mencakup: data dan informasi spasial, penataan ruang, pertanahan, perkotaan, perdesaan, ekonomi lokal dan daerah, kawasan strategis, kawaan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan rawan bencana, desentralisasi, hubungan pusat daerah, dan antar daerah serta tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah. 2.1 Kondisi Umum 2.1.1

Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: (i) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, (ii) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan 27

memperhatikan sumber daya manusia, (iii) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Selain itu, penataan ruang juga harus berbasis mitigasi bencana sebagai upaya dalam meningkatkan keselamatan dan kenyamanan hidup dengan pengaturan zonasi yang baik. Dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, perlu dilakukan penyusunan, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan pelaksanaan serta berbagai pedoman teknisnya. Beberapa peraturan perundang-undangan pelaksanaan yang telah disusun hingga tahun 2009 adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Sementara itu, beberapa peraturan perundang-undangan lainnya masih dalam proses penyelesaian, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RPP tentang Sumber Daya Alam, RPP tentang Tata Cara dan Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, RPP tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, dan RPP tentang Penataan Ruang Kawasan Pertahanan. Selain itu, Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) yang sedang diselesaikan adalah Raperpres Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau yaitu RTR Pulau Sumatera, RTR Pulau Jawa-Bali, RTR Pulau Kalimantan, RTR Pulau Sulawesi, RTR Pulau Papua, RTR Kepulauan Maluku, dan RTR Kepulauan Nusa Tenggara. UU No. 26 Tahun 2007 juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kota dan Kabupaten dengan batas waktu 2 tahun (untuk Provinsi) dan 3 tahun (untuk Kabupaten dan Kota) sejak UU tersebut diterbitkan. Hingga akhir tahun 2009 telah ada 2 28

(dua) provinsi dan 7 (tujuh) kabupaten/kota yang menetapkan Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dan disesuaikan dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN. Untuk meningkatkan kualitas produk penataan ruang, telah disusun norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) yang meliputi, antara lain: Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang, dan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Kota/Perkotaan, sedangkan NSPK lainnya masih dalam proses penyusunan. Dalam mendukung pelaksanaan penataan ruang yang baik, diperlukan peta sebagai alat untuk memudahkan interpretasi spasial. Hingga akhir tahun 2009, peta rupa bumi telah tersedia untuk seluruh Indonesia pada skala 1: 250.000, sedangkan untuk skala 1:50.000 hingga 25.000 baru tersedia untuk Pulau Jawa. Secara bertahap, ketersediaan data spatial yang akurat terus dilakukan dan untuk mendukung pengembangan sistem informasi penataan ruang, saat ini telah disahkan Perpres No. 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional yang merupakan pedoman dalam pembuatan peta dan penyediaan sistem informasi di bidang data spasial. Kelembagaan dalam bidang penataan ruang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan penataan ruang. Sejak ditetapkannya UU No. 26 Tahun 2007, kelembagaan penataan ruang baik di tingkat pusat maupun daerah menjadi prasyarat bagi tercapainya tujuan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Salah satu fungsi kelembagaan yang perlu diperkuat adalah koordinasi antara berbagai instansi terkait. Di tingkat pusat, koordinasi dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) sesuai dengan Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, 29

sedangkan di tingkat daerah koordinasi dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sesuai dengan Kepmendagri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Meskipun demikian, kelembagaan tidak hanya dilihat dari isu koordinasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek kapasitas sumber daya yang dimiliki lembaga, komitmen dalam pelaksanaan, dan transparansi kerja lembaga. Selain itu, dalam aspek kelembagaan lain, yaitu pengawasan dan penegakan hukum, sesuai dengan amanat UU No. 26 Tahun 2007 akan segera dibentuk pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam rangka meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan, maka telah dilakukan sosialisasi dan advokasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah disusun serta beberapa NSPK ke berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi diperlukan agar diperoleh kesamaan pemahaman terhadap produk penataan ruang yang berkualitas secara rutin dan intensif mengingat adanya dinamika pergantian pemangku kepentingan di daerah. Aspek pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin kesesuaian rencana dengan pelaksanaan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan peningkatan keseimbangan pembangunan antarfungsi/kegiatan saat ini masih lemah. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2007 sekitar 31 persen penggunaan lahan tidak sesuai dengan RTRWP dan yang terbesar berada di Pulau Jawa-Bali (48,35 persen) (Lihat Tabel 2.1). Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan penyusunan zoning regulation, mekanisme perizinan, insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi bagi pelanggaran RTRW. Dalam rangka pengendalian tersebut, telah diadakan program peningkatan manajemen pengendalian pemanfaatan ruang di 32 provinsi sejak tahun 2006 terutama dalam aspek pemantauan evaluasi penataan ruang daerah. 30

TABEL 2.1 TINGKAT KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP RTRWP Pulau

Tingkat Kesesuaian (Hektar) Sesuai

%

Tidak Sesuai

%

Sumatera

29.201.031

61.81

17.876.270

38.19

Jawa dan Bali

6.837.426

51.65

6.400.871

48.35

Kalimantan

36.644.902

68.68

16.710.461

31.32

Sulawesi

13.566.957

70.07

5.793.818

29.93

Nusa Tenggara & Maluku

8.317.046

52.74

6.753.194

47.26

Papua

36.093.311

86.77

5.386.689

13.23

Total

130.660.673

68.31

58.921.301

30.80

Sumber: BPN, 2007

31

2.1.2

Pertanahan

Tanah merupakan sumber daya yang penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia yang sangat mendasar. Pengelolaan pertanahan yang adil dan memperhatikan kearifan lokal diperlukan untuk mendukung keseluruhan elemen pelaksanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut telah diakomodasikan dalam UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang didalamnya negara menjamin hak-hak masyarakat atas tanahnya dan memberikan pengakuan atas hak-hak atas tanah yang ada. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam telah menetapkan prinsip-prinsip dan arah kebijakan pembaruan agraria serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan. Ketetapan tersebut memberikan mandat kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan baik penataan peraturan perundang-undangan maupun penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagaimana yang juga digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025. Sampai dengan tahun 2009, telah disertifikasi 39.681.839 bidang atau sekitar 45,69 persen dari total 86.845.839 bidang tanah di Indonesia. Dari jumlah bidang tanah yang sudah disertifikasi tersebut, 3.846.814 bidang di antaranya dibiayai oleh pemerintah, antara lain melalui Prona dan sertifikasi untuk kalangan petani, nelayan, usaha kecil dan mikro (UKM), serta peserta transmigrasi. Dalam rangka meningkatkan akurasi hasil pengukuran dalam sertifikasi tanah sudah terpasang Kerangka Dasar Kadastral Nasional (KDKN) sebanyak 29.241 titik yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, telah 32

dihasilkan Peta Tematik untuk tanah seluas 13.000.000 hektar, dan Peta Potensi Nilai Tanah seluas 4.813.434 hektar. Sementara itu, peta dasar untuk pendaftaran tanah hingga kini mencakup 9.538.025 hektar tanah atau sekitar 4,97 persen dari total daratan Indonesia seluas 191,9 juta hektar (Lihat Gambar 2.1). Dengan demikian, penyelesaian peta dasar perlu dilanjutkan dan dipercepat, agar dapat turut mengurangi dan mencegah ketidakpastian lokasi tanah serta sengketa tanah.

Sumber: BPN RI

GAMBAR 2.1 GRAFIK CAKUPAN PEMETAAN PERTANAHAN 2004-2009

Pada tahun 2007 terdata 7.491 kasus pertanahan, 1.885 kasus di antaranya telah diselesaikan sampai dengan tahun 2008. Salah satu faktor yang turut memicu kasus pertanahan adalah ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Ketimpangan tersebut, antara lain, tercermin dari masih adanya konsentrasi pemilikan dan penguasaan tanah berskala besar, serta rata-rata penguasaan tanah petani yang relatif terbatas, yaitu kurang dari 0,5 hektar per rumah tangga petani. Dalam upaya mengurangi ketimpangan tersebut, pada kurun waktu 2004-2009 telah dilakukan redistribusi tanah sejumlah 422.535 bidang, inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (P4T) 1.165.451 bidang, konsolidasi tanah 22.335 bidang, 33

konsolidasi tanah secara swadaya 84.786 bidang dan penyusunan neraca Penatagunaan Tanah (Neraca PGT) di 298 Kabupaten/Kota. TABEL 2.2 PENCAPAIAN BEBERAPA KEGIATAN PERTANAHAN TAHUN 2004-2009 No

Jumlah (bidang tanah)

Kegiatan

1

Sertifikasi tanah dibiayai pemerintah

3.846.814

2

Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.165.451

3

Redistribusi tanah

422.535

4

Konsolidasi tanah secara swadaya

84.786

5

Konsolidasi tanah disubsidi pemerintah

22.335

Sumber: BPN RI Dalam rangka memperbaiki kualitas layanan pertanahan telah diterbitkan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP), peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, serta kualitas sarana dan prasarana pelayanan. Di samping itu, guna memudahkan akses layanan pertanahan untuk masyarakat, sampai akhir tahun 2009, telah disediakan masing-masing 1 unit mobil dan 2 unit motor pada 274 kabupaten/kota dalam mendukung kegiatan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita), yang merupakan kantor pertanahan bergerak. Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki 33 kantor wilayah BPN provinsi dan 419 34

kantor pertanahan kabupaten/kota, namun 57 di antara kantor pertanahan tersebut belum memiliki gedung sendiri, 342 belum memiliki gedung arsip dan 100 masih memerlukan rehabilitasi. Selanjutnya, di tengah tingginya tuntutan digitalisasi pelayanan pertanahan, 14 kantor wilayah dan 38 kantor pertanahan telah merintis pengembangan sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional. 2.2 Permasalahan dan Sasaran Permasalahan mendasar dalam pembangunan bidang kewilayahan dan tata ruang adalah belum optimalnya penyediaan basis analisis pembangunan wilayah, baik berupa data, informasi spasial, maupun pemetaan, serta belum optimalnya penyelenggaraan dasar perencanaan pembangunan wilayah, baik upaya-upaya dalam penataan ruang maupun pengelolaan pertanahan yang menjadi acuan dalam pembangunan wilayah di daerah. Pembangunan wilayah-wilayah tertinggal, perbatasan, kawasan strategis, kawasan rawan bencana, kawasan perkotaan, perdesaan, dan upaya-upaya pengembangan ekonomi lokal, belum optimal dilaksanakan dan perlu dipercepat dan dikerjakan dalam kerangka lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas daerah. Berbagai upaya pemantapan desentralisasi dan perbaikan tata kelola pemerintah daerah pun belum optimal dilaksanakan untuk dapat mendukung proses pelaksanaan pembangunan wilayah di daerah. 2.2.1 A.

Penataan Ruang

Permasalahan

Untuk dasar perencanaan pembangunan nasional dan sektoral, dibutuhkan rencana tata ruang yang mantap. Permasalahan yang dihadapi untuk penyelenggaraan penataan ruang itu adalah sebagai berikut.

35

a.

Pengaturan Penataan Ruang

Masalah yang menyangkut pengaturan penataan ruang adalah: belum selesainya penyusunan seluruh peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan amanat UU No. 26 Tahun 2007, yang mencakup PP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Perpres tentang RTR Pulau dan KSN, Perda tentang RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia, dan NSPK terkait; dan (ii) belum tersusunnya aturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Menteri yang mensinkronkan pelaksanaan UU No. 26 Tahun 2007 dengan UU sektoral seperti kehutanan, pertanian, pertambangan, transportasi, pengairan, penanaman modal, pertanahan, dan lain-lain. (i)

b.

Pembinaan Penataan Ruang

Masalah yang menyangkut pembinaan penataan ruang adalah: belum optimalnya kapasitas kelembagaan yang mencakup kuantitas dan kualitas SDM di pusat dan daerah, dan masih terbatasnya penyediaan sistem informasi dan data bidang tata ruang; (ii) masih kurangnya pemahaman mengenai UU No. 26 Tahun 2007 oleh pemangku kepentingan terkait di pusat dan daerah, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan advokasi khususnya mengenai NSPK dan aturan pelaksanaannya; dan (iii) koordinasi penyelenggaraan penataan ruang antarsektor dan antarwilayah masih perlu ditingkatkan dengan lebih mengoptimalkan peran BKPRN dan BKPRD dalam penyelenggaraan penataan ruang. (i)

36

c.

Perencanaan Tata Ruang

Masalah yang terkait dengan perencanaan tata ruang adalah: masih diperlukan percepatan pengesahan Perda RTRW sesuai dengan amanat UU No. 26 Tahun 2007 sebagai acuan pelaksanaan pembangunan; (ii) penyusunan RTR belum didasarkan pada kualitas dan kuantitas data yang memadai, peta dasar dan peta tematik yang up-to-date, serta NSPK yang telah dilegalisasi; dan (iii) masih perlu ditingkatkannya alokasi anggaran daerah untuk penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota yang selain mengakomodasi proses teknokratik, juga perlu mengakomodasi proses politis dan pelibatan masyarakat. (i)

d.

Pemanfaatan Ruang

Masalah yang terkait dengan pemanfaatan ruang adalah: belum adanya sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang mengacu kepada RTR sehingga masih ditemukan adanya konflik antar sektor dan antar wilayah; dan (ii) masih adanya penyimpangan penggunaan lahan terhadap RTRW yang dicerminkan dari tingkat kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRWP telah mencapai 68,31 persen dari luas wilayah Indonesia atau 130,66 juta hektar. (i)

e.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Masalah yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang adalah belum tersedianya instrumen pengendalian yang optimal, mekanisme perizinan yang mengacu kepada RTRW, dan petunjuk pelaksanaan pemberian sanksi terhadap pelanggaran RTRW. 37

f.

Pengawasan Penataan Ruang

Masalah yang terkait dengan pengawasan penataan ruang adalah belum terbentuknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang yang mencukupi untuk meningkatkan fungsi pengawasan dalam penataan ruang yang didukung oleh SDM dan ketersedian NSPK. B.

Sasaran

Berdasarkan penjabaran permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka sasaran-sasaran pokok pembangunan bidang Tata Ruang adalah sebagai berikut: a.

Terpenuhinya peraturan perundang-undangan untuk mendukung implementasi UU No. 26 Tahun 2007, yaitu disahkannya 2 Undang-Undang, 5 Peraturan Pemerintah, 7 Peraturan Presiden tentang RTR Pulau, dan instrumen pengendalian, insentif dan disinsentif.

b.

Terlaksananya pembinaan penataan ruang kepada pemangku kepentingan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah di bidang tata ruang dan LSM untuk membuat para pemangku kepentingan pembangunan lebih memahami aturan-aturan yang terkait dengan penataan ruang dalam melakukan pemanfaatan ruang. Indikator untuk sasaran ini dapat diukur dari menurunnya jumlah pelanggaran penyelenggaraan penataan ruang hingga tahun 2014.

c.

Terwujudnya peningkatan peran kelembagaan yang andal mencakup SDM dan sistem informasi dalam kegiatan penataan ruang, yaitu dengan mengoptimalkan kapasitas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di Provinsi dan diharapkan dalam 5 tahun ke depan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia telah memiliki BKPRD.

38

d.

Terwujudnya peningkatan kualitas produk Rencana Tata Ruang yang disertai dengan peningkatan layanan peta dasar dan tematik, dengan antara lain tersedianya peta dasar skala 1:25.000 untuk Pulau Jawa dan atau 1:50.000 untuk Luar Pulau Jawa, dan peta skala 1:10.000 untuk kawasan metropolitan.

e.

Terwujudnya sinkronisasi program pembangunan antarsektor dan antarwilayah yang mengacu kepada RTRW menjadi sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan koordinasi baik lintas sektor maupun wilayah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan atau pemanfaatan ruang suatu wilayah telah sesuai dengan indikasi program yang tercantum dalam RTRWN.

f.

Terwujudnya kesepakatan kerjasama pembangunan antarwilayah, yaitu antarwilayah perbatasan, antara negara, dan antarkawasan metropolitan yang terwujud dalam pembentukan badan kerjasama sehingga diharapkan terjadi peningkatan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan pemanfaatan ruang lintas wilayah.

g.

Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan teknis sebagai suatu sasaran dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang membuat kegiatan penyelenggaraan penatan ruang sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu, dampaknya adalah kepercayaan masyarakat meningkat terhadap penegakan aturan penataan ruang karena adanya pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Salah satu instrumen pengawasan teknis adalah dengan dibentuknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang.

39

2.2.2 A.

Pertanahan

Permasalahan

Upaya pengembangan wilayah memerlukan dukungan penerapan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. Beberapa kondisi yang membutuhkan perhatian dan penanganan dalam upaya menjadikan tanah sebagai salah satu sumber perbaikan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut. a.

Belum Kuatnya Jaminan Kepastian Hukum Masyarakat Atas Tanah

Hak

Keterbatasan ketersediaan peta dasar untuk pendaftaran tanah merupakan salah satu kendala utama yang perlu diatasi. Data yang ada menunjukkan bahwa dari 39.681.839 bidang tanah yang telah terukur dan terdaftar, 10 persen yang sudah dipetakan secara jelas koordinatnya. Disamping itu, dengan mencermati kian tingginya tuntutan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pertanahan, peta dasar yang merupakan infrastruktur utama pendaftaran tanah juga perlu dituangkan dalam bentuk digital. b.

Masih Terjadinya Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Meskipun telah dilakukan upaya penataan P4T, masih terindikasi tanah terlantar seluas 7.300.000 hektar. Di sisi lain, rata-rata penguasaan tanah kurang dari 0,5 hektar per rumah tangga petani masih belum cukup memadai untuk mencapai skala usaha pertanian. Dengan demikian, penataan P4T perlu ditingkatkan efektivitasnya untuk memperkecil resiko sengketa tanah, mengurangi kesenjangan penguasaan tanah 40

serta menanggulangi perdesaan.

kemiskinan,

terutama

di

Disamping itu, upaya redistribusi tanah perlu dilanjutkan dan diperbaiki dengan memperhatikan bahwa legalisasi aset tanah tidak serta merta meningkatkan taraf hidup penerima redistribusi tanah. Untuk itu, diperlukan penyiapan yang matang sebelum tahap sertifikasi, serta adanya akses terhadap sumber daya produktif setelah diperolehnya sertifikat tanah. Selanjutnya berdasarkan Neraca Penatagunaan Tanah (PGT) di 93 kabupaten, yang membandingkan penggunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tercatat sekitar 31 persen luas tanah yang penggunaannya belum sesuai dengan RTRW. Ketidaksesuaian dengan RTRW dapat berpotensi meningkatkan ketidakpastian dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. c.

Kinerja Pelayanan Pertanahan Yang Belum Optimal Peningkatan kinerja pelayanan pertanahan masih menghadapi kendala sistem informasi pertanahan yang belum memadai kualitasnya, baik dari aspek keamanan data yuridis maupun aspek kenyamanan pelayanan. Selain itu, masih diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanahan, yang mencakup kemampuan teknis, profesionalisme serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

d.

Penataan Dan Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Pertanahan Belum Memadai Ketidaksesuaian antar peraturan perundangan yang terkait dengan tanah masih menjadi kendala utama baik dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah maupun dalam menyelesaikan serta mencegah kasus pertanahan. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 41

tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam juga telah mengamanatkan pengkajian peraturan dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor. Oleh karena itu, penataan dan penegakan hukum dalam pengelolaan pertanahan perlu dilakukan secara optimal. B.

Sasaran

Berdasarkan penjabaran permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka sasaran-sasaran pokok pembangunan bidang Pertanahan adalah sebagai berikut: 1. Bertambahnya cakupan wilayah yang memiliki peta pertanahan seluas 10.500.000 ha. 2. Bertambahnya luas tanah yang telah terdaftar. 3. Meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah, termasuk di dalamnya bagi masyarakat kurang mampu, untuk mengakses sumberdaya produktif. 4. Meningkatnya penerapan manajemen pertanahan.

sistem

informasi

dan

5. Meningkatnya ketersediaan informasi mengenai kesesuaian pola tata guna tanah dengan RTRW. 6. Terlaksananya pemberian aset tanah yang layak terutama bagi kalangan kurang mampu sebanyak 1.050.000 bidang. 7. Meningkatnya terlantar.

pengendalian

8. Terlaksananya pertanahan.

penataan

9. Meningkatnya pertanahan.

kualitas

42

dan SDM

penguasaan

tanah

penegakan

hukum

dalam

pengelolaan

2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dalam Pembangunan Bidang Wilayah dan Tata Ruang pada tahun 2010 - 2014, dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan wilayah, yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) arah kebijakan dan strategi utama, yaitu (1) pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang, (2) koordinasi dan integrasi pembangunan wilayah, baik dalam lingkup perkotaan dan perdesaan, maupun dalam lingkup kawasan-kawasan prioritas (kawasan-kawasan strategis, kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan daerah rawan bencana), yang diperkuat dengan (3) penyelenggaraan desentralisasi dan pemerintahan daerah. Arah kebijakan dan strategi utama tersebut dilaksanakan melalui 12 prioritas bidang. Pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang dilaksanakan melalui: (1) kebijakan penguatan basis analisis data, informasi spasial, dan pemetaan seluruh wilayah nasional dalam pembangunan wilayah, serta (2) penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan. Koordinasi dan integrasi dalam pembangunan wilayah dilakukan melalui (3) kebijakan pengembangan kota sebagai pusat pertumbuhan, (4) peningkatan daya tarik desa, dan (5) membangun keterkaitan antara kota dan desa. Koordinasi dan integrasi pembangunan wilayah juga dilakukan melalui pengembangan kawasan-kawasan prioritas, baik (6) percepatan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional, (7) percepatan pembangunan kawasan tertinggal dan (8) percepatan pembangunan kawasan perbatasan, serta (9) pengembangan pengarusutamaan dan kapasitas dalam pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana di seluruh wilayah baik desa maupun kota. Keseluruhan pelaksanaan pengembangan kawasan didukung dengan (10) kebijakan reforma agraria sebagai pendekatan integral pengelolaan pertanahan. Sementara itu, penyelenggaraan desentralisasi dan pemerintahan daerah, merupakan dukungan utama 43

untuk menjamin terlaksananya pembangunan wilayah, melalui (11) kebijakan penataan pembagian urusan antara pemerintah-pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta (12) kebijakan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (Lihat Gambar 2.2).

44

Basis Analisis  Data dan Informasi Spasial Perencanaan Dasar  Penyelenggaran Penataan Ruang  Reforma Agraria Elemen Pelaksanaan Pembangunan Wilayah  Pembangunan perkotaan  Pembangunan perdesaan  Pengembangan ekonomi lokal dan daerah  Pengembangan kawasan strategis  Pengembangan kawasan perbatasan  Pembangunan daerah tertinggal  Penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana Proses Pelaksanaan  Pemantapan desentralisasi, peningkatan kualitas hubungan pusatdaerah dan antardaerah  Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah

Prioritas Bidang 1. Kebijakan pemetaan seluruh wilayah nasional dan penyediaan data serta informasi spasial untuk melindungi keutuhan wilayah NKRI dan memperkuat daya saing perekonomian nasional.

Fokus Prioritas  Terdapat 4 (empat) fokus prioritas

2. Kebijakan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan 3. Kebijakan Reforma Agraria sebagai pendekatan integral pengelolaan pertanahan.



4. Kebijakan pengembangan kota sebagai penggerak pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang nyaman, layak huni dan berkelanjutan. 5. Kebijakan peningkatan daya tarik desa dengan membangun ketahanan desa dan peningkatan daya saing desa. 6. Kebijakan membangun keterkaitan antara kota dan desa melalui pembangunan ekonomi lokal. 7. Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional. 8. Kebijakan percepatan pembangunan kawasan tertinggal. 9. Kebijakan percepatan pembangunan kawasan perbatasan. 10. Kebijakan peningkatan kesadaran, pengarusutamaan, penguatan kapasitas dalam pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana di kawasan rawan bencana.



11. Kebijakan penataan pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. 12. Kebijakan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan kemampuan keuangan pemerintah daerah





 



Penyelesaian peraturan perundangan sesuai amanat UU penataan ruang. Peningkatan kualitas produk rencana tata ruang. Sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana taat ruang. Peningkatan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang. Peningkatan penyediaan peta pertanahan dan pelaksanaan P4T. Peningkatan kinerja pelayanan pertanahan serta penataan dan penegakanhukum pertanahan serta pengurangan resiko sengketa.

Terdapat 16 (enam belas) fokus prioritas.

Pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang

Terlaksananya koordinasi pembangunan perkotaan dan perdesaan dan Percepatan pengembangan kawasan strategis (ekonomi, perbatasan, daerah tertinggal, rawan bencana)

Penyelenggaraan desentralisasi dan pemerintahan daerah 

Terdapat 16 (enam belas) fokus prioritas.

Gambar 2.2 Rencana Pembangunan Bidang Wilayah dan Tata Ruang (terkait Tata Ruang dan Pertanahan)

45

PENGURANGAN KESENJANGAN WILAYAH

2.3.1

Penyelenggaraan Penataan Ruang

Arah kebijakan dalam prioritas bidang penyelenggaraan penataan ruang adalah mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan, dan diacunya rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, dirumuskan strategi, yaitu : a.

Mempercepat penyusunan dan pengesahan Rencana Tata Ruang dan peraturan perundangan pelaksanaan sebagai amanat UU No. 26 Tahun 2007

b.

Mewujudkan sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

c.

Meningkatkan sosialisasi dan advokasi peraturan perundangan tata ruang dan NSPK Penataan Ruang kepada stakeholders terkait di tingkat pusat dan daerah

d.

Mempercepat penyelesaian sistem informasi penataan ruang terpadu, peta dasar dan tematik serta memanfaatkan pendekatan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sebagai salah satu acuan dalam penyusunan rencana tata ruang dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang

e.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang dengan meningkatkan kualitas SDM dan koordinasi antar sektor dan wilayah, dan membangun kerjasama dan kesepakatan antar wilayah

f.

Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang

g.

Mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang termasuk didalamnya melalui pengendalian pemanfaatan ruang dan terbentuknya PPNS. 46

Fokus prioritas bidang penyelenggaraan penataan ruang adalah: a.

Penyelesaian peraturan perundangan sesuai amanat undang-undang penataan ruang.

b.

Peningkatan kualitas produk rencana tata ruang.

c.

Sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.

d.

Peningkatan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang.

2.3.2

Reforma Agraria

Arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran pembangunan pertanahan adalah “Melaksanakan pengelolaan pertanahan secara utuh dan terintegrasi melalui Reforma Agraria, sehingga tanah dapat dimanfaatkan secara berkeadilan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan turut mendukung pembangunan berkelanjutan”. Arah kebijakan tersebut ditempuh melalui strategi sebagai berikut. a.

Peningkatan penyediaan peta pertanahan dalam rangka legalisasi aset dan kepastian hukum hak atas tanah;

b.

Pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) termasuk pengurangan tanah terlantar;

c.

Peningkatan kinerja pelayanan pertanahan;

d.

Penataan dan penegakan hukum pertanahan serta pengurangan potensi sengketa.

47

MATRIKS RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG

48

RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG BIDANG PEMBANGUNAN : Wilayah dan Tata Ruang PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Penataan Ruang No I

a

Fokus Prioritas / Kegiatan Prioritas Penyelesaian Peraturan Perundangan sesuai amanat UU Penataan Ruang Penyiapan dan Penetapan Materi Peraturan Perundanganundangan dan NSPK Bidang

Target Sasaran

Indikator

Tersedianya aturan perundangan sesuai Amanat UU 26 /2007

Menurunnya (Jumlah) konflik pemanfaatan ruang

Tersusunnya PP Sesuai Amanat UU 26/2007, yaitu:  PP tentang Penyelenggaraan Pembinaan Penataan Ruang

Meningkatnya (Presentase) Penyelesaian PP Sesuai Amanat UU 26/2007

2010

2014

8 NSPK

60 NSPK *K)

49

Program

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kementerian/ Lembaga terkait

Kemen. PU

Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 331,74

96,0

No

Fokus Prioritas / Kegiatan Prioritas

Target Sasaran

Indikator

2010

 PP tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (termasuk di dalamnya adalah PP tentang Kriteria dan Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW  PP tentang Zonasi Sistem Nasional  PP tentang Prosedur Perolehan Izin Pemanfaatan Ruang dan Tata Cara Penggantian Yang Layak  PP tentang Insentif dan Disinsentif  PP tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang

50

2014

Program


Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar)

No


Target Sasaran

Indikator

2010

 PP tentang

Kriteria Kawasan Perkotaan  PP tentang Penataan Kawasan Perkotaan  PP tentang Penataan Kawasan Agropolitan  PP tentang Penataan Ruang Kawasan Perdesaan  PP tentang Sanksi Administratif

51

2014

Program



No b

c

Fokus Prioritas / Kegiatan Prioritas Peningkatan dan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah Perencanaan, pemanfatan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional Termasuk Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Proses Penetapan Dokumendokumen yang Dihasilkan

Target Sasaran

Indikator

Tersusunnya PP Sesuai Amanat UU 26/2007

Jumlah PP tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat. Jumlah Penyusunan NSPM Penataan Ruang Daerah. Meningkatnya Penyelesaian Perpres sesuai Amanat UU 26/2007

Tersusunnya Perpres Sesuai Amanat UU 26/2007:  Perpres RTR Pulau  Perpres RTR KSN

2010

2014

1 PP

1 PP

3 Permen dagri

13 Permen dagri K)

4 RTR Pulau dan 4 Perpres KSN

7 RTR Pulau dan K) 69 Perpres KSN

52

Program Bina Pembangun an Daerah

Kemendagri



Kemen. PU

204,5

Program


No d

e

Fokus Prioritas / Kegiatan Prioritas Fasilitasi Penyusunan Substansi Raperda RTRW dan Rencana Rincinya Peningkatan dan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah

Target Sasaran

Indikator

 Tersusunnya Perda Sesuai Amanat UU 26/2007: Perda mengenai RTRW Provinsi Perda mengenai RTRW Kabupaten Tersusunnya Perda Sesuai Amanat UU 26/2007 dan Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Meningkatnya Penyelesaian Perda Provinsi dan Kabupaten Amanat UU 26/2007

Bantuan Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah Pemekaran.

Meningkatnya (Persentase) Penyelesaian Perda Sesuai Amanat UU 26/2007 dan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jumlah RTR Daerah Pemekaran yang sudah disempurnakan.

Program


2010

2014

4 keg

11 kegiatan


Kementerian PU

30% daerah

100%

Program Bina Pembangun an Daerah

Kemendagri

2 daerah

14 daerah

53


14,3

No II

a

Fokus Prioritas / Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Produk Rencana Tata Ruang Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang

Target Sasaran

Indikator

Meningkatnya kualitas produk rencana tata ruang

Menurunnya (Jumlah) konflik pemanfaatan ruang

Tersusunnya kebijakan pemetaan dasar rupabumi dan meningkatnya jumlah cakupan peta rupabumi Indonesia

Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Peta Rupabumi skala 1:10.000 (Sumatera & selatan Jawa) Jumlah NLP Peta Rupabumi skala 1:50.000 wilayah gap Jumlah NLP Peta upabumi skala 1:250.000 wilayah gap Jumlah NLP Bsis Data Geospasial skala : 1 0 . 0 0 0 (Sumat era & selatan Jawa),1:50.000 dan 1:250.000

2010

9

160

-

250

54

2014

Program

Program Survei dan Pemetaan Nasional


Bakosurtanal


No


Target Sasaran

Indikator Jumlah Dokumen Norma Spesifikasi Pedoman Kriteria (NSPK) Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang Jumlah NLP gasetir dan model penataan ruang provinsi

2010 5

5

400

55

2014

Program



No b

Fokus Prioritas / Kegiatan Prioritas Peningkatan kualitas hasil penyelenggara an penataan ruang

Target Sasaran Terlaksananya bantek dan bintek penataan ruang di pusat dan daerah

Indikator Jumlah kegiatan stock taking tata ruang provinsi Jumlah kabupaten yang mendapatkan bantek peningkatan pelaksanaan penataan ruang kabupaten pemenang PKPD Jumlah kabupaten yang mendapatkan bimbingan teknis penataan ruang wilayah kabupaten Jumlah kabupaten yang mendapatkan bimbingan teknis pengembangan wilayah/kawasan perdesaan dan agropolitan

2010 0

2014 18 keg

Program Program Penyelengg araan Penataan Ruang

Kementerian/ Lembaga terkait Kemen. PU


3 kab

15 kab

44 kab

220 kab

103,2

1 kawasan

28 kawasan

24,3

56

18,8

No


Target Sasaran

Indikator Jumlah kegiatan bimbingan teknis pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi Jumlah kawasan andalan/koridor yang mendapatkan arahan pengembangan wilayah lintas provinsi Jumlah wilayah sungai yang mendapatkan fasilitasi penataan ruang lintas wilayah

2010

2014

6 keg

22 keg

1 kawasan

6 ws

57

Program



15 kawasan

15,0

69 ws

85,7

No

c

III

Fokus Prioritas / Kegiatan Prioritas Pengembanga n Kapasitas dan Pelembagaan Penyelenggara an Penataan Ruang Sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang

Target Sasaran

Indikator

Meningkatnya SDM Penataan ruang yang berkualitas

Jumlah kegiatan pelatihan bidang penataan ruang yang dilaksanakan

Sinkronnya rencana tata ruang dengan rencana pembangunan dan antar rencana tata ruang

Jumlah rencana tata ruang yang sinkron dan jumlah konflik yang terselesaikan

2010

2014

2 keg

29 keg

Program Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kementerian/ Lembaga terkait Kemen. PU


745,1

58

No a

b

Fokus Prioritas / Kegiatan Prioritas Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional termasuk Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Proses Penetapan Dokumendokumen yang dihasilkan Perumusan sinkronisasi UU Penataan Ruang dan UU sektoral terkait

Target Sasaran

Indikator

Keserasian dan keselarasan program pembangunan yaitu program dalam RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTR PKN, PKSN

Keserasian dan keselarasan antar UU

Program


2010

2014

Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya

33 provinsi

33 provinsi

Program Penyelengg araan Penataan Ruang

Kemen. PU

Jumlah kegiatan sinkronisasi UU

2 keg

4 keg

Program Koordinasi Pengemban gan Urusan Penataan Ruang dan Pengemban gan Wilayah

Menko Perekonomian

59


4,0

No c

Fokus Prioritas / Kegiatan Prioritas Peningkatan dan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah

Target Sasaran Meningkatnya keterpaduan dalam penataan ruang

Meningkatnya pemahaman aparat daerah dalam penataan ruang.

Monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang di daerah.

Indikator

2010

2014

Jumlah BKPRD yang terbentuk.

30% daerah

90%

Terselenggaranya Rakernas BKPRN. Terselenggaranya Raker BKPRD. Terselenggaranya peningkatan SDM dalam penataan ruang (pemda, BKPRD dan DPRD). Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Penataan Ruang. Jumlah kegiatan evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang.

-

2 keg

2 keg

6 keg

1 keg

5 keg

1 keg

5 keg

1 keg

5 keg

60

Program Program Bina Pembangun an Daerah

Kementerian/ Lembaga terkait Kemendagri


No IV

a

Fokus Prioritas / Kegiatan Prioritas Peningkatan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang Kegiatan penyusunan rencana pembangunan kewilayahan (pembangunan daerah berdasarkan kewilayahan/l intas wilayah) di bidang tata ruang dan pertanahan

Target Sasaran

Indikator

Meningkatnya efisiensi dan efektifitas program pemanfaatan ruang

Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan

Tersusunnya kebijakan insentif PR:  Pajak  Kompensasi  Subsidi silang  Imbalan  Sewa ruang  Urun saham Tersusunnya program disinsentif PR:  Pajak  Infrastruktur  Kompensasi  Penalti

Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan insintif dan disinsentif pelaksanaan penataan ruang di daerah

2010

2014

1 laporan

5 laporan

61

Program

Program Perencana an Pembangun an Nasional


Bappenas


4,0

No b

c

Fokus Prioritas / Kegiatan Prioritas Pembinaan PPNS bidang Penataan Ruang Perumusan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri serta Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Target Sasaran

Indikator

2010

2014

Terbinanya PPNS bidang penataan ruang

Jumlah (orang) PPNS yang dibina

90 orang

500 orang

Laporan kinerja penyelenggaraan penataan ruang di pusat dan daerah

Jumlah kegiatan evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang

7 keg

40 keg

TOTAL

Program Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Penyelanggaraan Penataan Ruang

Kemen. PU


Kemen. PU

42,0


1.483,2

Keterangan : K) Angk a kumulatif 5 tahun (2010 -2014)

62

BIDANG PEMBANGUNAN : Wilayah dan Tata Ruang PRIORITAS BIDANG : Reforma Agraria No I

a

Fokus Prioritas / Kegiatan Prioritas Fokus 1: Peningkatan Jaminan Kepastian Hukum Hak Masyarakat Atas Tanah Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Target Sasaran

Indikator

Meningkatnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah

Luas tanah yang memiliki kepastian hukum hak atas tanah

Terwujudnya pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan di seluruh Indonesia

Cakupan peta pertanahan (Prioritas Nasional 7)

2010

2,1 juta ha

Program

2014

10,5 juta ha (K)

63

Pengelolaan Pertanahan Nasional


BPN

Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2.816,1

228,3

No


b

Pengukuran Dasar (Prioritas Bidang)

c

Pemetaan Dasar (Prioritas Bidang)

Target Sasaran

Indikator

Terlaksananya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah Bertambahnya luas wilayah yang telah diukur di dalam sistem referensi sesuai standar Terlaksananya survei dan pemetaan dasar sesuai Standar Operasi dan Prosedur (SOP)

Kementerian/ Lembaga terkait BPN

Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2.229,9


BPN

65,4


BPN

58,6

Program

2010

2014

Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi (Prioritas Nasional 7)

326.237 bidang

4.063.430 bidang


Luas wilayah Indonesia yang telah terukur di dalam sistem referensi sesuai standar Jumlah peta dasar pertanahan yang dibuat sesuai standar

20%

100%

20%

100%

64

No d

e

Fokus Prioritas / Kegiatan Prioritas Pengaturan dan Penetapan Hak tanah (Prioritas Bidang)

Peningkatan Kualitas Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah, Ruang dan Perairan (Prioritas Bidang)

Target Sasaran Tersedianya rumusan kebijakan teknis dibidang pengaturan dan penetapanhak tanah serta meningkatnya pelaksanaan penetapan dan perizinan hak tanah. Terlaksananya pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah, ruang dan perairan yang berkualitas.

Indikator

Program

2010

2014

Jumlah penetapan dan perizinan hak atas tanah (SK)

20%

100%


Jumlah penetapan batas dan pembangunan sistem informasi atas HGU, HGB, HPL dan HP

20%

100%


65


BPN


170,3

No f

II

Fokus Prioritas / Kegiatan Prioritas Peningkatan Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang (Prioritas Bidang)

Fokus 2: Pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) termasuk pengurangan tanah terlantar

Target Sasaran Terwujudnya pembinaan dan pengelolaan pendaftaran hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, tanah wakaf, guna ruang dan perairan, serta PPAT Berkurangnya konsentrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T)

Indikator Pembinaan dan pengelolaan hak atas tanah dan guna ruang

Terlaksananya redistribusi tanah

2010

2014

20%

100%

Program Pengelolaan Pertanahan Nasional



1.654,4

66

No a

Fokus Prioritas / Kegiatan Prioritas Pengelolaan Pertanahan Propinsi

Target Sasaran

Indikator

Terlaksananya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal. Terlaksananya redistribusi tanah

Terwujudnya pengendalian penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi




BPN

366,3

1.050.000 Bidang (K)


BPN

9 12,7

379.500 ha (K)


BPN

36,3

Program

2010

2014

Neraca Penatagunaan Tanah di daerah (Prioritas Nasional 6) Inventarisasi P4T (Prioritas Nasional 6)

100 kab/kota

500 kab/kota(K)


335.665 bidang

1.678.325 bidang (K)

Jumlah bidang tanah yang telah diredistribusi (Prioritas Nasional 4) Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar (Prioritas Nasional 8)

210.000 Bidang

75.900 ha

67

No

b

c


Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (di pusat) Pengelolaan Landreform (Prioritas Bidang)

Target Sasaran

Indikator

Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)

Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (Prioritas Nasional 10) Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (Prioritas Nasional 10)

200 SP

Meningkatnya jumlah tanah negara yang ditegaskan menjadi Tanah Obyek Landreform (TOL) dan atau yang dikeluarkan dari TOL

Jumlah tanah negara yang ditegaskan menjadi Tanah Obyek Landreform (TOL) dan atau yang dikeluarkan dari TOL

20%

2010

2014 885 SP (K)

1 Paket

5 Paket (K)

68

100%





BPN

29,6


BPN

36,6

No d

e

f

g

Fokus Prioritas / Kegiatan Prioritas Pengembanga n Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penatagunaan Tanah (Prioritas Bidang) Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis (Prioritas Bidang) Pengelolaan Konsolidasi Tanah (Prioritas Bidang) Pengendalian Pertanahan (Prioritas Bidang)

Target Sasaran

Indikator

Bertambahnya jumlah kab/kota yg telah memiliki neraca penatagunaan tanah dan mengidentifikasi ketersediaan tanah untuk pembangunan Terselenggaranya pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan kritis Meningkatnya jumlah bidang tanah yang dikonsolidasikan Menurunnya luas tanah yang terindikasi terlantar




BPN

10,8

100%


BPN

26,6

100%


BPN

20,0

Program

2010

2014

Jumlah kab/kota yang telah menyusun neraca penatagunaan tanah & mengidentifikasi ketersediaan tanah untuk pembangunan

20%

100%


Jumlah analisa ketersediaan tanah untuk kepentingan masyarakat, pemerintah, dan badan usaha Jumlah obyek potensi konsolidasi tanah

20%

100%

20%

Luas tanah yang terindikasi terlantar

20%

69

No h

III

a

Fokus Prioritas / Kegiatan Prioritas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Pertanahan (Prioritas Bidang) Fokus 3: Peningkatan Kinerja Pelayanan Pertanahan Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan

Target Sasaran Terselenggaranya akses masyarakat dan lembaga terhadap penguatan hak atas tanah, dan sumber permodalan dan produksi Terselenggaranya pelayanan yang transparan dan akuntabel Tersedianya data dan informasi pertanahan yang terintegrasi secara nasional dalam rangka pengembangan (Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional / SIMTANAS)

Indikator Akses masyarakat dan lembaga terhadap penguatan hak atas tanah

Tersedianya prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur (SPOPP) Peningkatan akses layanan pertanahan melalui Larasita (Prioritas Nasional 7)

2010

2014

20%

100%




581,8

156 kab/kota

70

419 kab/kota

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

BPN

254,3

No b

c

d

e

Fokus Prioritas / Kegiatan Prioritas Pembinaan Organisasi Dan Pengelolaan Kepegawaian BPN (Prioritas Bidang) Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Pendidikan STPN Pendidikan dan pelatihan bidang pertanahan (Prioritas Bidang) Pengelolaan Sarana dan Prasarana (pusat) (prioritas bidang)

Target Sasaran Terlaksananya penataan organisasi dan layanan kepegawaian Tersedianya sumberdaya manusia lulusan program Diploma, Pendidikan khusus, spesialis, S1, S2 Terselenggaranya layanan pertanahan yang profesional Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana BPN RI

Indikator Tersedianya konsep kelembagaan serta prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur (SPOPP) Jumlah lulusan program Diploma, Pendidikan khusus, spesialis, S1, S2

2010

2014

1 paket

5 paket (K)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis



20%

100%


BPN

12,1

Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan

2.630 orang

14.150 orang


BPN

47,1

Pengembangan sarana prasarana pelayanan pertanahan

-

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN RI

BPN

3,5

(K)

1 satker (K)

71

No f

IV

Fokus Prioritas / Kegiatan Prioritas Pengelolaan Sarana dan Prasarana (daerah) (prioritas bidang) Fokus 4: Penataan dan Penegakan Hukum Pertanahan serta Pengurangan Potensi Sengketa Tanah

Target Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kanwil BPN Provinsi Tersedianya peraturan perundangundangan yang dibutuhkan untuk kepastian hukum pertanahan

Indikator Pengembangan sarana prasarana pelayanan pertanahan

2010

2014

25 satker

325 satker (K)

Jumlah rancangan peraturan perundangundangan bidang pertanahan yang selesai disusun

Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN RI



260,2

72

No a

Fokus Prioritas / Kegiatan Prioritas Pengembanga n Peraturan PerundangUndangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat (Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang)

Target Sasaran

Indikator

Terlaksananya pengembangan peraturan perundangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat

Jumlah paket rancangan peraturan perundangundangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Prioritas Nasional 5) Tersusunnya peraturan perundangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Prioritas Nasional 6)

2010

2014

1 paket

5 paket (K)

1 paket

73

5 paket

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis




BPN

10,4

No b

c

Fokus Prioritas / Kegiatan Prioritas Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Survey Potensi Tanah (Prioritas Bidang)

Target Sasaran

Indikator

Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta mencegah timbulnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan Tersedianya Peta Nilai Potensi Tanah Sesuai Standar Operasi dan Prosedur (SOP) sebagai referensi dan indikator ekonomi tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat

Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan (Prioritas Nasional 7)

2.79 1 kasus

Peta dan informasi potensi nilai tanah dan kawasan

20%

2010

74

2014

Program

13.955 kasus


100%




BPN

67,3

No d

e

f

Fokus Prioritas / Kegiatan Prioritas Pengaturan dan pengadaan tanah dan legalisasi tanah instansi pemerintah, dan BUMN/ BUMD (Prioritas Bidang) Pengkajian, Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Prioritas Bidang) Pengkajian dan Penanganan Konflik Pertanahan (Prioritas Bidang)

Target Sasaran

Indikator

Terlaksananya pengaturan pengadaan tanah pemerintah, penetapan hak atas tanah dan hak pengelolaan instansi pemerintah & BUMN/BUMD




BPN

15,8


BPN

13,6

Program

2010

2014

Jumlah penetapan hak atas tanah dan hak pengelolaan

20%

100%


Berkurangnya jumlah sengketa pertanahan

Jumlah penyelesaian sengketa tanah

20%

100%

Berkurangnya jumlah konflik pertanahan

Jumlah penanganan konflik tanah

20%

100%

75

No g

Fokus Prioritas / Kegiatan Prioritas Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pertanahan (Prioritas Bidang)

Target Sasaran

Indikator

Terlaksananya penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan secara berkualitas

Jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan oleh BPN RI

TOTAL

2010

2014

20%

100%




5.312,6

Keterangan : K) Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

76

KATA PENGANTAR. Demikian, semoga bermanfaat. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan. Deddy Koespramoedyo

Recommend Documents