KATA PENGANTAR
Dengan memanjat kan puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Bulan Februari 2014 Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan dapat terselesaikan.Laporan Bulan Februari 2014 Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan disusun sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi bulanan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pencapaiannya. Selain itu, tersedianya laporan ini sekaligus juga bagian dari upaya melaksanakan prinsip keterbukaan informasi yang merupakan salah satu bagian penting dari good governance (kepemerintahan yang baik). Pada Bulan Februari 2014, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan telah menyelesaikan beberapa kegiatan yang strategis dalam menunjang kinerja capaian Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan yaitu: (a) Knowledge management yang terdiri dari diskusi dan workshop, (b) Rapat Persiapan Pameran Perencanaan Pembangunan Tahun 2014, (c) Pembahasan Target Sertipikasi Tanah BMN Tahun 2015, (d) Kick Off Meeting Kegiatan Evaluasi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Pengelolaan Pertanahan Tahun 2014, (f) Rapat Buletin Tata Ruang dan Pertanahan, (g) Rapat Koordinasi BKPRN Tingkat Eselon II Pembahasan Draft Roadmap Penyelesaian RZWP-3-K 2015-2019, (h) Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2014 dan 2015 Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional,(i) Penyusunan Draf RPJMN 2015 – 2019 Buku II Bab VIII, (j) Rapat Internal Subdit Pertanahan, (k) Bilateral meeting dengan BPN Dalam Rangka Penyusunan RKP 2015, (l) Pembahasan Pra Trilateral Meeting RKP 2015, Konsinyering Finalisasi Draf Rencana Kerja Tim Koordinasi Strategis RAN,(m) Rapat Teknis Eselon III BKPRN tentang Pendetailan Kegiatan (Lintas Sektor) BKPRN tahun 2014, (n) Bilateral meeting dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, (o) Rapat Koordinasi Eselon II BKPRN: Sosialisasi Peta LP2B dan Pra Trilateral Meeting Penyusunan Baseline Pagu Anggaran K/L dalam RKP 2015. Demikian, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi kita semua dalam melaksanakan tugas di Kementerian PPN/Bappenas.
Jakarta, Maret 2014 Direktur Tata Ruang dan Pertanahan
Dr. Ir. Oswar M. Mungkasa, MURP. NIP.19630726 199203 1 001
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014 | i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................................................i DAFTAR ISI ............................................................................................................................................. ii DAFTAR SINGKATAN ............................................................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................................... 1 BAB II KEGIATAN INTERNAL ................................................................................................................ 2 A. ...................................................................................................................................... K egiatanUtama...................................................................................................................... 2 B........................................................................................................................................ K egiatanPendukung .............................................................................................................. 5 BAB III KEGIATAN EKSTERNAL .......................................................................................................... 11 BAB IV RENCANA KEGIATAN BULAN MARET 2014 ............................................................................ 32 BAB V PENUTUP ................................................................................................................................ 33 LAMPIRAN
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014 | ii
DAFTAR SINGKATAN
AMDAL BAPPENAS BIG BKPRN BMN BPK BPN BS DAS DJPR ESDM FGD GSW INFOSOS JICA K/L K-MAP KAPET KBAK KKDT KLH KLHS KM K-MAP KP2B KSN LAKIP LAP LMPDP LH LP2B MDGs MP3EI NJOP NSPK OTDA PELINDO PERPRES PEP RAN PIPIB PIR PKPD
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Informasi Geospasial Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Barang Milik Negara Badan Pengawas Keuangan Badan Pertanahan Nasional Brainstorming Daerah Aliran Sungai Direktorat Jenderal Penataan Ruang Energi dan Sumber Daya Mineral Focus Group Discussion Giant sea Wall Informasi dan Sosialisasi Japan International Coorporation Agency Kementerian/Lembaga Knowledge Map Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kawasan Bentang Alam Karst Kawasan Khusus dan Derah Tertinggal Kementerian Lingkungan Hidup Kajian Lingkungan Hidup Strategis Knowledge Management Knowledge-Map Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kawasan Strategis Nasional Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Land Administration Program Land Management and Policy Development Project Lingkungan Hidup Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Millenium Development Goals Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Nilai Jual Objek Pajak Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Otonomi Daerah Pelabuhan Indonesia Peraturan Presiden Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Peta Indikatif Penundaan Izin Baru Perkebunan Inti Rakyat Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014 | iii
PKSN : PP : PPN : PU : PW : RAN : RAN-API : RAD GRK : RDTL : RDTR : RKA K/L : RKP : RKPD : RPERPRES : RPJMN : RPJMD : RPJPN : RTR : RTRW : RUU : RZWP3K : SAPOLA : SARBAGITA : SCDRR : SDA : SDM : SK : SOP : TA : TRP : UP/TUP : UU : WAMEN :
Pusat Kegiatan strategis nasional Peraturan Pemerintah Perencanaan Pembangunan Nasional Pekerjaan Umum Pengembangan Wilayah Reforma Agraria Nasional Rencana Aksi Nasional-Adaptasi Perubahan Iklim Rencana Aksi Daerah Gas RumahKaca Republik Demokratik Timor Leste Rencana Detail Tata Ruang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rancangan Peraturan Presiden Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Rencana Tata Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Rancangan Undang-undang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Slum Alleviation Policy and Action Plan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan Safer Communities trough Disaster Risk Reduction Sumber Daya Alam Sumber Daya Manusia Surat Keputusan Standard, Operating and Procedure Tahun Anggaran Tata Ruang dan Pertanahan Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan Undang-undang Wakil Menteri
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014 | iv
BAB I PENDAHULUAN Pada Bulan Februari 2014, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan telah melaksanakan beberapa kegiatan utama antara lain, Knowledge management yang terdiri dari diskusi dan workshop , Rapat Pameran Perencanaan Pembangunan Tahun 2014, Pembahasan Target Sertipikasi Tanah BMN Tahun 2015, Kick off Meeting Kegiatan Evaluasi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Pengelolaan Pertanahan Tahun 2014 dan Rapat Buletin Tata Ruang dan Pertanahan. Selain itu juga telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung dan eksternal antara lain Rapat Koordinasi BKPRN tingkat Eselon II tentang Pembahasan Draft Roadmap Penyelesaian RZWP-3-K 2015-2019, Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2014 dan 2015 Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional, Penyusunan Draf RPJMN 2015 – 2019 Buku II Bab VIII, Rapat Internal Subdit Pertanahan, Billateral Meeting dengan BPN Dalam Rangka Penyusunan RKP 2015, Pembahasan Pra Trilateral Meeting RKP 2015, Konsinyering Finalisasi Draft Rencana Kerja Tim Koordinasi Strategis RAN, Rapat Teknis Eselon III BKPRN tentang Pendetailan Kegiatan (Lintas Sektor) BKPRN tahun 2014, Bilateral Meeting dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rapat Koordinasi Eselon II BKPRN: Sosialisasi Peta LP2B dan Pra Trilateral Meeting Penyusunan Baseline Pagu Anggaran K/L dalam RKP 2015 BPN. Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa kegiatan yang sudah selesai dan ada pula kegiatan yang masih berlanjut. Kegiatan yang telah selesai terlaksana adalah Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2014 dan 2015 Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional, Rapat Internal Subdit Pertanahan, Bilateral Meeting dengan BPN Dalam Rangka Penyusunan RKP 2015, Pembahasan Pra Trilateral Meeting RKP 2015, Konsinyering Finalisasi Draft Rencana Kerja Tim Koordinasi Strategis RAN, Rapat Teknis Eselon III BKPRN, Bilateral Meeting dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pra Trilateral Meeting Penyusunan Baseline Pagu Anggaran K/L dalam RKP 2015 BPN. Sedangkan untuk kegiatan yang masih berlanjut yaitu Knowledge management, Rapat Pameran Perencanaan Pembangunan Tahun 2014, Pembahasan Target Sertipikasi Tanah BMN Tahun 2015, Kick off Meeting Kegiatan Evaluasi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Pengelolaan Pertanahan Tahun 2014 dan Rapat Buletin Tata Ruang dan Pertanahan, Penyusunan Draf RPJMN 2015 – 2019 Buku II Bab VIII dan Rapat Koordinasi Eselon II BKPRN: Sosialisasi Peta LP2B Pada laporan ini akan dijelaskan secara mendetail kegiatan-kegiatan utama maupun pendukung yang telah dilaksanakan pada Bulan Februari 2014.
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|1
BAB II KEGIATAN INTERNAL
Untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan secara rutin melaksanakan evaluasi kinerja seluruh bagian melalui mekanisme rapat rutin internal yang diselenggarakan setiap minggu dan setiap bulan. Evaluasi kinerja dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana kerja dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan dimasa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (output) dari pelaksanaan rencana kerja. 2.1 Kegiatan Utama 2.1.1 Diskusi Knowledge Management Kegiatan diskusi dilakukan pada tanggal 5 Februari 2014 bertempat di Ruang SG-5 Kementerian PPN/Bappenas dengan tujuan untuk sosialisasi dan diskusi aktif dengan saling berbagi dan belajar dalam mengupas konsep KM serta kemungkinan penerapannya.Adapun output yang diharapkan adalah konsep Knowledge Management di Kementerian PPN/Bappenas, terutama untuk Bidang Tata Ruang dan Pertanahan. Tindak lanjut diskusi tersebut adalah Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan akan mulai menyusun Roadmap Knowledge Management TRP, Knowledge Map TRP dan Time schedule dari setiap tahap proses pengembangan Knowledge Management tersebut.
Gambar 1. Diskusi Knowledge Management 2.1.2 Workshop Knowledge Management Workshop dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2014 di Hotel Akmani dengan tujuan melaksanakan sosialisasi secara aktif dengan saling berbagi dan belajar dalam mengupas konsep KM serta memulaipenerapannya di Kementerian PPN/Bappenas terutama terkait dengan bidang tata ruang dan pertanahan. Workshop Knowledge Management dipandu oleh Bapak Ir. Haitan, MT selaku narasumber yang memaparkan materi Knowledge Management, dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang terdiri dari kelompok tata ruang, pertanahan, sekretariat BKPRN, sekretariat Reforma Agraria
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|2
Nasional (RAN) dan kelompok infosos. Beberapa poin penting yang disampaikan dalam workshop ini, adalah: a. Penyusunan K-Map ini diharapkan dapat dioptimalkan dalam pendistribusian informasi secara keseluruhan dan berkelanjutan. b. Perlu pendetailan dan arahan yang jelas dari pencapaian KM terkait bidang TRP. c. Output yang dihasilkan harus jelas sehingga dalam pelaksanaannya lebih mudah. Adapun capaian yang diperoleh dalam workshop tersebut adalah Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan akan menyelesaikan Roadmap KM TRP dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kedepan, akan ditunjuk 1 (satu) orang sebagai PIC dan narasumber akan menyusun time schedule dari setiap tahap pengembangan KM.
Gambar 2. Workshop Knowledge Management 2.1.3 Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2014 dan 2015 Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional Rapat diselenggarakan di Blue Sky Hotel pada tanggal 19 Februari 2014 dengan tujuan untuk menyusun rencana kerja Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional tahun anggaran 2014 dan 2015 sesuai dengan sasaran dan indikator sebagaimana tertuang dalam dokumen White Paper Kebijakan Pengelolaan Pertanahan Nasional. Pada akhir acara telah tersusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2014 dan timeline Rencana 2015. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan rapat penyusunan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional tahun anggaran 2014 dan 2015 akan diadakan Kick off Meeting dan Penyepakatan Rencana Kerja Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional tahun anggaran 2014 pada minggu ke-2 Bulan Maret 2014. 2.1.4 Rapat Pameran Perencanaan Pembangunan Tahun 2014 Rapat dilaksanakan di Hotel Akmani pada tanggal 13 Februari 2014 dengan tujuan untuk saling bertukar ide guna mempersiapkan Pameran Perencanaan Pembangunan 2014. Sebagai output, dalam rapat ini diharapkan teridentifikasinya skenario dan potensi peserta serta teridentifikasinya narasumber dan peserta dalam Pameran Perencanaan Pembangunan. Adapun capaian yang diperoleh dalam rapat tersebut adalah penetapan kriteria untuk peserta pameran dan diskusi serta pemberian informasi untuk jadwal rapat koordinasi berikutnya.
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|3
Gambar 3. Rapat Pameran Perencanaan Pembangunan 2.1.5 Kick off Meeting Kegiatan Evaluasi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Pengelolaan Pertanahan Tahun 2014 Kick off Meeting ini dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2014 di Ruang SS 1-2 Kementerian PPN/Bappenas dengan tujuan untuk memperoleh masukan terhadap hasil evaluasi 2013 Bidang TRP dan masukan terhadap rencana kegiatan evaluasi 2014 dari mitra K/L Dit.TRP, yaitu: Ditjen Penataan Ruang-Kementerian PU, Ditjen Bina BangdaKemendagri, dan BPN. Pertemuan ini juga memasilitasi direktorat mitra K/L di Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian PU, Kemendagri, dan BPN dalam koordinasi lintas sektor bidang tata ruang dan pertanahan. Adapun output yang diharapkan dalam Kick off Meeting tersebut adalah Masukan dan informasi pelengkap terhadap hasil evaluasi 2013, meliputi: RKP 2012, Penelaahan RTRWN dan RPJMN, dan Outcome based evaluation. Dalam pelaksanaan Kick off, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan memasilitasi BPN dengan direktorat mitra K/L di Bappenas yang terkait sertifikasi tanah/legalisasi aset, memasilitasi Kementerian PU untuk program perkotaan berkoordinasi dengan Direktorat Perkotaan di Bappenas dan Untuk pelaksanaan kegiatan evaluasi 2014, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan akan melakukan pertemuan lanjutan. Selain itu, BPN mengusulkan dilaksanakan rapat berkala dengan direktorat mitra K/L di Bappenas yang terkait dengan legalisasi aset lintas sektor, sehingga dapat lebih terarah dan terfokus.
Gambar 4. Kick off Meeting Kegiatan Evaluasi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Pengelolaan Pertanahan Tahun 2014 2.1.6 Rapat Buletin Tata Ruang dan Pertanahan
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|4
Rapat diselenggarakan di Hotel Ambhara pada tanggal 11 Februari 2014 dengan maksud untuk membahas hasil review Dewan Redaksi, Materi Edisi I tahun 2014 dan Materi Edisi II Tahun 2014. Adapun hasil dari rapat diperoleh Dewan Redaksi Lukita Dinarsyah Tuwo menggantikan Max H. Pohan sebagai Pelindung, Oswar Mungkasa menggantikan Alm. Deddy Koespramoedyo sebagai Penasehat Redaksi. Adapun materi untuk Edisi I dan Edisi II Buletin Tata Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut: Tabel 1. Materi Buletin TRP Tema
Materi Edisi I tahun 2014 Bencana dan Penataan Ruang
Profil Tokoh
DR. Ir. Surono
Materi Edisi II Tahun 2014 Zonasi Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil. Menteri Kelautan dan Perikanan; Dirjen KP3K
Terkait dengan materi edisi I, Bappenas berencana menyediakan materi berupa artikel terkait kegiatan SCDRR (Perencaan Tata Ruang KSN: Tinjauan Kemencanaan) dan Agenda Kerja BKPRN 2014-2015. 2.2 Kegiatan Pendukung 2.2.1 Rapat Koordinasi BKPRN tingkat Eselon II: Pembahasan Draft Roadmap Penyelesaian RZWP3K 2015-2019 Rapat dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2014 bertempat di Ruang SS 3 Kementerian PPN/Bappenas dengan maksud untuk mebahas Draft Roadmap Membahas (i) Draft Roadmap Penyelesaian RTRW & RDTR 2015-2019, (II) Membahas Draft Roadmap Penyelesaian RZWP-3-K 2015-2019, (III) Membahas Draft Roadmap Penyelesaian Integrasi RTRW dan RZWP-3-K 2015-2019, (IV) Menyepakati Rencana Tidak Lanjut Finalisasi Roadmap. Beberapa hal penting yang dibahas adalah kemajuan penetapan Perda RTRW, RDTR, dan RZWP-3-K prov/kab/kota. Sebagai tindak lanjut akan diadakan Rapat Koordinasi tingkat Eselon II pada tanggal 19 Februari 2014 dengan agenda pemaparan Peta LP2B. Untuk itu, diperlukan konfirmasi kesiapan Kementan sebagai pemapar. 2.2.2 Penyusunan Draf RPJMN 2015 – 2019 Buku II Bab VIII Kegiatan Penyusunan Draf RPJMN 2015 – 2019 Buku II Bab VIII dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2014 dengan mengambil tempat di Kementerian PPN/Bappenas bertujuan untuk Menyusun rancangan teknokratik RPJMN 2015-2019. Dalam kegiatan ini, target telah dicapai yaitu Draf RPJMN 2015-2019 Buku II Bab VIII Bidang Pertanahan telah selesai disusun. 2.2.3 Rapat Internal Subdit Pertanahan Rapat internal ini dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2014 di Ruang Rapat Sekretariat BKPRN dengan maksud untuk melakukan pembahasan review peraturan perundangan, penyusunan kerangka pendanaan RPJMN 2015-2019 dan orientasi terhadap staf baru subdit Pertanahan. Adapun capaian yang didapatkan dalam rapat ini adalah Kesepakatan Review Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanahan dan Kerangka pendanaan RPJMN 2015-2019. Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|5
2.2.4 Billateral Meeting dengan BPN Dalam Rangka Penyusunan RKP 2015 Billateral Meeting dilaksanakan di BPN pada tanggal 25 Februari 2014 dengan tujuan untuk Persiapan pembahasan Pra Trilateral Meeting RKP 2015 dan menyampaikan kerangka kebijakan penyusunan review baseline RKP 2015. Dalam pertemuan ini, telah terbentuk kesepahaman terkait penyusunan review baseline RKP 2015 berikut output yang diharapkan. 2.2.5 Pembahasan Pra Trilateral Meeting RKP 2015 Pembahasan Pra Trilateral Meeting RKP 2015 dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2014 di Ditjen Anggaran-Kementerian Keuangan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan review baseline pagu indikatif RKP 2015 dan membahas besaran target dan perkiraan kebutuhan anggaran Tahun 2015. Sebagai hasil dari pertemuan ini telah berhasil diperoleh hasil review baseline pagu indikatif Tahun 2015. 2.2.6 Rapat Teknis Eselon III BKPRN : Pendetailan Kegiatan (Lintas Sektor) BKPRN tahun 2014 Rapat dilakukan pada tanggal 6 Februari 2014 di Ruang Dirgantara 2 Hotel Ambhara dengan tujuan untuk Pendetailan Kegiatan (Lintas Sektor) BKPRN tahun 2014, pembagian tugas dan penanggungjawab kegiatan BKPRN 2014, dan sinkronisasi jadwal pelaksanaan kegiatan. Pada akhir rapat berhasil disepakati Agenda Kerja BKPRN 2014-2015, meliputi: rincian kegiatan, waktu pelaksanaan; dan koordinator kegiatan. 2.2.7 Bilateral Meeting dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Billateral Meeting dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2014 di Ruang Rapat Direktur Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian kelautan dan Perikanan dengan agenda pembahasan tindak lanjut akselerasi penyusunan RZWP3K dengan output yang diharapkan berupa Roadmap penyelesaian RZWP3-K. Sesuai dengan target yang diharapkan, dari pertemuan ini berhasil tersusun draft roadmap Penyelesaian RZWP-3-K. 2.2.8 Rapat Koordinasi Eselon II BKPRN: Sosialisasi Peta LP2B Rapat diselenggarakan di Ruang Rapat Lamunti, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Kementerian Pertanian pada tanggal 19 Februari 2014 sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi BKPRN Tingkat Eselon 2 pada tanggal 5 Februari 2014 mengenai perlunya sosialisasi arahan lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Rapat ini bertujuan untuk (i) mendapatkan penjelasan mengenai konsep LP2B dan Peta Indikasi Arahan Kawasan Pertanian Nasional dan LP2B, (ii) mendapatkan masukan dan tanggapan terhadap Peta Indikasi Arahan Kawasan Pertanian Nasional dan LP2B, (iii) menyamakan persepsi dalam forum BKPRN tentang LP2B (serta kelak dalam rangka sosialisasi terintegrasi ke daerah). Adapun output yang diharapkan adalah berupa (i) Peta Indikasi Arahan Kawasan Pertanian Nasional dan LP2B, (ii) tersusunnya draf peta Indikasi Arahan Kawasan Pertanian Nasional dan LP2B tingkat nasional dan provinsi dan (iii) Inisiasi penyusunan roadmap penetapan LP2B. Terdapat beberapa point-point diskusi yang disampaikan antara lain:
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|6
Peta Indikasi dan Peta LP2B yang disusun oleh Kementan masih harus disempurnakan dengan peta dasar terbaru tahun 2013 yang dimiliki oleh BIG, peta ekoregion yang dimiliki oleh KLH dan data dasar lainnya, sehingga LP2B yang telah disempurnakan berdasarkan karakter wilayah dapat diintegrasikan di RTRWN. Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) tidak tepat dipergunakan sebagai peta dasar karena sifat datanya dinamis (6 bulan sekali dapat berubah) dan hanya menyajikan data tutupan lahan (mengindikasikan hutan alami secara keseluruhan termasuk lahan gambut) sehingga dikhawatirkan terjadi tumpang tindih antara LP2B dengan kawasan hutan. Untuk penyempurnaan peta, perlu dilakukan verifikasi kembali terhadap daerah yang telah menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) oleh tim yang terdiri dari BPN, BIG dan Kementan. Usulan daerah yang akan diverifikasi adalah Jambi, Jawa Tengah (Kota Semarang), dan untuk yang belum menetapkan LP2B yaitu Sulawesi Selatan. Penyempurnaan juga perlu dilakukan karena metode yang digunakan kurang tepat. Overlay peta tidak dapat dilakukan karena skala peta dasar yang digunakan berbeda. Peta skala 1:5.000 dan 1:10.000 hanya dapat digunakan dalam evaluasi hasil overlay peta skala 1:250.000 sehingga tidak perlu melakukan verifikasi di setiap daerah. Maraknya alih fungsi lahan pertanian memang dikarenakan tingginya permintaan terhadap lahan pertanian yang tidak dapat dihentikan tetapi dapat dikendalikan dengan penentuan ambang batas penetapan lahan pertanian kebutuhan nasional. Sehingga peta yang dibuat ini adalah peta kebutuhan lahan pertanian mendatang. Jika dikatakan luasan lahan pertanian nasional ada ±8 juta ha, maka dapat ditentukan misalnya ambang batas LP2B 5 juta ha. BPN tidak memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan pribadi. Kewenangan pemberian izin lokasi merupakan kewenangan Kepala Daerah, Kepala Kantor Pertanahan dalam hal ini hanya dapat memeberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah. Oleh karenanya, Pemerintah Pusat perlu menentukan kebijakan penetapan LP2B yang tepat disertai dengan pemberian insentif pemeliharaan jaringan irigrasi. PP No 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan LP2B dinilai belum dapat mengakomodasi hal-hal yang menjadi kepedulian petani di daerah dalam mempertahankan lahan pertanian. Dalam penetapan KP2B perlu dilakukan koordinasi lintas sektor karena terdapat lahan pertanian yang masuk dalam wilayah pertahanan ataupun wilayah pertambangan, walaupun dalam penetapan pola ruang digunakan prinsip dominasi fungsi. Diinformasikan bahwa Kementerian Kehutanan telah mencadangkan lahan untuk pertanian melalui surat edaran pencadangan lahan untuk kebutuhan pangan di 3 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur seluas 307.000 Ha dan telah diverifikasi seluas 190.000 Ha, walaupun belum ada peta sebarannya. Dari poin-poin diskusi tersebut diperoleh kesimpulan rapat berupa:
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|7
Disepakati penting dan mendesaknya penetapan LP2B untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di masa kini dan mendatang. Penetapan kawasan pertanian dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan harus didasarkan pada kebutuhan dan perencanaan yang rasional. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian kebutuhan lahan pangan untuk 20 tahun kedepan sebagai dasar perencanaan wilayah dan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Diperlukan kebijakan pemerintah pusat yang menyeluruh dan konkrit sehingga petani pemilik tanah dapat tetap bekerja di sektor pertanian dan memiliki prospek untuk meningkatkan taraf hidupnya. Verifikasi peta KP2B perlu segera diselesaikan dan diupayakan dapat ditetapkan sebelum pergantian pemerintahan. Sekretariat BKPRN memasilitasi Kementan untuk melakukan penyusunan roadmap penetapan LP2B.
Gambar II. Rapat Koordinasi Eselon II BKPRN: Sosialisasi Peta LP2B 2.2.9 Pra Trilateral Meeting Penyusunan Baseline Pagu Anggaran K/L dalam RKP 2015 BPN Acara Pra Trilateral Meeting diselenggarakan di Gedung Dhanapala Kementeian Keuangan pada tanggal 28 Februari 2014 dalam rangka pelaksanaan pra-Trilateral Meeting penyusunan Baseline RKA K/L 2014, perkiraan pendanaan tahun 2015 untuk RKP 2015 serta perkiraan kebutuhan alokasi anggaran 2015-2019. Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan penyusunan baseline antara lain: Target sertipikasi tanah diharapkan dapat diukur dan diprioritaskan pada lokasi tertentu sehingga dapat disesuaikan dengan satuan biaya untuk masing masing lokasi, hal ini juga digunakan agar proses sertipikasi dapat dilakukan dan diprioritaskan pada daerah yang menjadi prioritas pembangunan Dalam penyusunan peta dasar terdapat 53 juta Ha tanah yang telah memiliki citra dalam resolusi tinggi sehingga dapat diolah menjadi peta dasar, sehubungan dengan hal tersebut penambahan jumlah citra untuk sementaara dirasa kurang diperlukan, karena dapat diprioritaskan pengolahan dan penyusunan peta dasar menggunakan citra yang telah ada. Terdapat permintaan anggaran untuk pembangunan asrama dan balai diklat di Cikeas, semula pembangunan gedung diklat hanya dianggarkan untuk 3 lantai namun kemudian diusulkan menjadi 10 lantai dengan pengembangan fungsi Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|8
sekaligus sebagai asrama. Hal ini sangat kontradiktif dengan permintaan BPN untuk membangun gedung kantor pertanahan di daerah pemekaran dan wilayah lain yang belum memiliki kantor. Untuk itu, penambahan anggaran untuk pembangunan gedung diklat sekaligus asrama sebaiknya tidak menjadi priortas, namun dialihkan untuk pembangunan gedung kantor di daerah sehingga pelayanan pertanahan dapat ditingkatkan secara signifikan. Dalam rapat tersebut BPN menurunkan target capaian yang telah disepakati sebelumnya sehingga apabila terdapat penurunan target maka sehubungan dengan penyusunan RPJMN akan disusun memorandum kepada direktorat lain di Bappenas yang menerangkan bahwa bidang pertanahan tidak dapat mendukung pembangunan secara optimal. Sehubungan dengan penurunan target capaian oleh BPN pula akan dilakukan penyesuaian terhadap penyusunan target pencapaian di RPJMN 2015-2019.
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|9
Tabel 2. Status Pelaksanaan Kegiatan Internal Bulan Februari 2014 No
Kegiatan
Terlaksana
Tidak Terlaksana
Keterangan
√
-
Berlanjut
√
-
Berlanjut
√
-
Berlanjut
√
-
Berlanjut
√
-
Berlanjut
√
-
Berlanjut
√
-
Selesai
√ √
-
Berlanjut Selesai
√
-
Selesai
√
-
Selesai
√
-
Selesai
√
-
Selesai
√
-
Selesai
√
-
Berlanjut
√
-
Selesai
Kegiatan Utama 1 3 4
Knowledge management
Pameran Perencanaan Pembangunan Tahun 2014 Pembahasan Target Sertipikasi Tanah BMN Tahun 2015 5 Kick off Meeting Kegiatan Evaluasi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Pengelolaan Pertanahan Tahun 2014 6 Rapat Buletin Tata Ruang dan Pertanahan Kegiatan Pendukung 1 Rapat Koordinasi BKPRN tingkat Eselon II: Pembahasan Draft Roadmap Penyelesaian RZWP-3-K 2015-2019 2 Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2014 dan 2015 Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional 3 Penyusunan Draf RPJMN 2015 – 2019 Buku II Bab VIII 4 Rapat Internal Subdit Pertanahan 5 Bilateral Meeting dengan BPN Dalam Rangka Penyusunan RKP 2015 6 Pembahasan Pra Trilateral Meeting RKP 2015 7 Konsinyering Finalisasi Draft Rencana Kerja Tim Koordinasi Strategis RAN 8 Rapat Teknis Eselon III BKPRN Pendetailan Kegiatan (Lintas Sektor) BKPRN tahun 2014 9 Bilateral Meeting dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan 10 Rapat Koordinasi Eselon II BKPRN: Sosialisasi Peta LP2B 11 Pra Trilateral Meeting Penyusunan Baseline Pagu Anggaran K/L dalam RKP 2015 BPN
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|10
BAB III KEGIATAN EKSTERNAL
Di bawah ini merupakan ulasan singkat mengenai partisipasi Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal Direktorat, baik oleh unit kerja/unit organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ataupun kementerian/lembaga lain, sampai dengan akhir Bulan februari 2014. Kegiatan eksternal dihadiri secara langsung oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan atau didisposisikan ke Kepala Sub Direktorat maupun Staf. 3.1 Rapat Pembahasan LP2B dan Tanah Terlantar Rapat dilaksanakan di Gedung Maramis Lantai 4 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 4 Februari 2014 dengan tujuan untuk mendapatkan masukan untuk mewujudkan ketersediaan lahan terkait dengan implementasi UU 41 Tahun 2009 tentang LP2B dan PP 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Pendayagunaan Tanah Terlantar. Adapun beberapa hal penting yang dibahas dalam rapat antara lain: Terdapat kekeliruan dalam pemahaman LP2B yang sebelumnya terbatas pada lahan dalam bentuk sawah, pengertian LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) merupakan lahan pertanian pangan yang yang dilindungi dan dikembangkan untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. LP2B dapat berupa sawah, ladang dan perkebunan pangan. Pengelolaan tanah terlantar dapat dilaksanakan dengan mekanisme Bank Tanah, melalui mekanisme tersebut tanah terlantar dikumpulkan dan akan dikelola pemerintah untuk kemudian dimanfaatkan sesuai dengan RTRW. Dalam upaya menambah lahan pertanian dengan menggunakan tanah terlantar tidak dapat dilaksanakan dengan mudah dikarenakan keberadaan tanah terlantar tidak selalu berada pada lahan yang potensial untuk dijadikan lahan pertanian. Salah satu upaya dalam pencegahan konversi lahan pertanian ke non pertanian adalah dengan memasukkan LP2B kedalam RTRW Kabupaten/Kota, namun hingga saat ini belum seluruh kabupaten/kota mencantumkan LP2B dalam RTRW. Solusinya adalah dengan memanfaatkan waktu revisi RTRW untuk memasukkan LP2B. Namun masih terdapat kendala dalam penyesuaian peta LP2B dengan RTRW berupa perbedaan skala sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Data peta LP2B baru akan diberikan kepada BKPRN pada pertengahan Februari 2014 oleh Kementerian Pertanian. Untuk pencegahan konversi lahan pertanian produktif ke non pertanian perlu dilakukan upaya memasukan LP2B kedalam rencana detail tata ruang. Hal ini dimaksudkan agar LP2B dapat dideliniasi dengan lebih jelas sehingga bisa dilakukan upaya lain dengan memberikan insentif dan disinsentif bagi pelaksanaan konversi lahan pertanian. Terdapat beberapa pemerintah daerah yang menetapkan peraturan daerah terkait LP2B, namun perlu dilakukan pengawasan sehingga tidak menyalahi penetapan LP2B yang sudah dilakukan pemerintah pusat. Penetapan LP2B melalui Perda oleh pemerintah daerah dikhawatirkan memberikan peluang kecurangan yang telah diskenariokan sehingga melegalkan konversi lahan pertanian ke non pertanian. Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|11
3.2 Rapat Pembahasan SOP, Penyusunan SK dan Revisi Anggaran ke-1. Rapat dilaksanakan di Ruang Sekretariat BKPRN pada tanggal 4 Februari 2014 dengan tujuan untuk mengkoordinasikan proses kegiatan setiap direktorat awal tahun 2014 sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi ke depannya. Adapun isu-isu penting yang dibahas di dalam rapat yakni: Terkait dengan kemajuan audit yang dilakukan oleh Tim BPK terdapat tabel yang memuat permintaan berkas dokumen utama dan dokumen pendukung dari kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2013. Dari tabel tersebut, Dit TRP mendapat 20 dokumen yang harus mendapat perhatian direktorat. Pemilihan dokumen tersebut dipilih secara random oleh Tim BPK. Terkait dengan penyusunan SK kegiatan, semua kegiatan harus ada SK nya. Terlebih lagi pada SK yang berdampak pada honorarium. Dalam SOP PPK Kedeputian yang akan disempurnakan, akan ada tambahan lembar berupa Tabel daftar absensi yang disertai dengan rincian kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga Konsultan dan tenaga jasa lainnya sebagai kelengkapan absensi setiap bulannya. Rekap dari tabel ini akan disampaikan langsung ke PPK Kedeputian Regional. Untuk tenaga pengemudi dan pramubakti tabel ini tidak berlaku. Pengajuan untuk UP/TUP akan segera dicairkan dalam minggu ini mengingat sudah banyak kegiatan yang akan dilakukan oleh setiap direktorat. Pembahasan revisi anggaran tetap mengacu pada standar biaya masukan tahun 2014 . 3.3 Workshop Good Practices pada Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali untuk Kepentingan Umum Workshop diselenggarakan oleh Japan International Coorporation Agency (JICA) pada tanggal 5 Februari dengan tujuan untuk berbagi good practices pelaksanaan studi di Indonesia, berkontribusi untuk peningkatan kapasitas sistem safeguard melalui temuan-temuan studi, mempelajari hambatan-hambatan safeguard dari instansi pelaksana lain dan membangun jaringan di anatara praktisi safeguard di negara studi. Terkait dengan hal tersebut, terdapat halhal penting yang menjadi bahasan dalam workshop, antara lain; Review yang dilaksanakan dalam workshop meliputi 5 topik yaitu kompensasi, program pemulihan pendapatan, monitoring, kelompok sosial yang rentan, dan penanganan keluhan. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, diarahkan panitia untuk masuk dalam kelompok II dengan topik pembahasanan “kompensasi”. Sedangkan hal-hal yang disampaikan dalam diskusi kelompok yaitu: Studi dilakukan dengan acuan kerangka peraturan perundangan yang lama Kekurangan-kekurangan yang teridentifikasi sebenarnya telah diperbaiki dalam peraturan baru, yaitu UU No. 2 Tahun 2012 dan Perpres No. 17 Tahun 2012. Walaupun telah dipaparkan bahwa kendala telah diperbaiki dalam peraturan perundangundangan yang baru namun anggota kelompok II tetap mengidentifikasi bahwa hambatan yang ditemui dalam review proyek donor di Indonesia terkait dengan biaya penggantian adalah gap dalam pemberian kompensasi antara nilai tanah berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) sesuai dengan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan nilai tanah berdasarkan harga pasar.
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|12
3.4 Rapat Penyusunan RPJMN 2015-2019 Bidang Ketahanan Pangan Rapat dilaksanakan di Hotel Royal Bogor pada tanggal 6 Februari 2014 dengan tujuan untuk mendiskusikan berbagai masukan Kemnterian/Lembaga dan unit kerja terkait di Bappenas dalam rangka penyusunan RPJMN 2015-2019 Bidang Ketahanan Pangan dan Sektor Pertanian. Adapun beberapa hal yang disampaikan dalam rapat antara lain: Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa Peta LP2B Nasional akan di-launching ke stakeholders sekitar pertengahan Februari 2014 dengan mengundang para Bupati, DPRD, dan Dinas Pertanian sekaligus untuk menjaring apa saja yang masih mereka butuhkan. Peta LP2B Nasional sudah tersedia untuk skala 1:5.000 untuk seluruh Indonesia dan telah disebarkan ke Bappeda seluruh provinsi. Telah diusulkan juga untuk di-launching di forum BKPRN. Kementerian Pertanian juga sedang menyusun modul sebagai panduan Pemda dalam mengintegrasikan LP2B kedalam RTRW atau rencana rincinya apabila RTRW sudah Perda. BPN menyatakan siap mensertifikasi tanah pertanian apabila LP2B sudah masuk dalam RTRW (berapa bidang LP2B dan spasial di peta dimana). Apabila di RTRW bukan sebagai LP2B, BPN tidak mau mensertifikasi. Berdasarkan data BPN pada tahun 2011, Luas Baku Sawah Nasional berjumlah 8.106.562 Ha. Sedangkan untuk data tahun 2013 sedang dalam proses penyusunan. 3.5 Pelatihan Penilaian Dokumen RKPD Provinsi Anugerah Pangripta Nusantara Rapat dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2014 di Ruang Rapat 204 Bappenas dimana rapat dilaksanakan karena adanya perbedaan nilai yang ekstrim antara anggota penilai terhadap dokumen RKPD daerah yang sama di tahun lalu disebabkan karena perbedaan pemahaman diantara anggota penilai. Oleh sebab itu dilaksanakan rapat dengan tujuan untuk memberikan pelatihan kepada tim penilai teknis Anugrah Pangripta Nusantara untuk menyamakan pemahaman dalam menilai dokumen RKPD Provinsi. Tidak ada hal penting yang dibahas dalam rapat karena ketua tim penilai tidak hadir dan anggota tim penilai yang hadir hanya beberapa orang saja maka pelatihan diputuskan dijadwalkan ulang di kemudian hari. Hanya saja terdapat beberapa Beberapa hal yang perlu disiapkan adalah contoh hasil penilaian tahun lalu dengan perbedaan nilai ekstrim sebagai bahan acuan. 3.6 Seminar Nasional Menghindari Middle Income Trap Rapat dilaksanakan di Kementerian Keuangan pada tanggal 6 Februari 2014 dengan tujuan untuk berdiskusi dan berbagi terobosan, kreatifitas, dan inovasi berbagai macam instrumen ekonomi yang dapat dikembangkan untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko middle income trap. Adapun beberapa hal penting yang disampaikan meliputi: Middle-income trap adalah istilah yang diberikan kepada negara-negara berpendapatan menengah (middle-income countries) yang “terjebak” di posisinya dan tidak bisa melakukan lompatan untuk masuk menjadi negara maju baru. Jadi suatu negara telah mencapai suatu level pendapatan perkapita tertentu yang relatif cukup makmur, namun tidak mampu lagi mempertahankan momentum pertumbuhan yang tinggi, sehingga negara tersebut tidak kunjung naik kelas masuk dalam jajaran negara-negara maju. Middle income trap menjadi masalah jangka panjang yang akan dihadapi Indonesia jika kondisi perekonomian saat ini tidak dilakukan perbaikan. Penyebabnya adalah kapasitas
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|13
inovasi rendah; tidak ada leadership; rigiditas pasar tenaga kerja; kualitas SDM rendah; masih terjebak pada kemiskinan relatif; serta regional income disparity. Permasalahan lain yang mendorong middle income trap adalah produktivitas ekonomi lambat; tidak memiliki fokus daya saing ekonomi; dan SDM tidak bisa menunjang pengelolaan SDA yang ada. Potensi yang seharusnya dapat dimanfaatkan adalah bonus demografi; SDA yang memadai; dan kebijakan fiskal yang fleksibel. Lesson learned yang dapat diperoleh dari negara Korea Selatan. Pada tahun 1970, pendapatan perkapita (per capita gross national income) Korea Selatan lebih kecil dibanding Malaysia ($260 dibanding $380). Namun pada tahun 2009 Korea Selatan memiliki pendapatan perkapita tiga kali lipat Malaysia ($21.530 dibanding $6.760). Jadi Malaysia terjebak menjadi negara berpendapatan menengah, sebaliknya Korea Selatan mampu meloncat menjadi negara maju baru. Tantangan untuk penyelesaian masalah adalah i) perlu perkuatan daya tahan perekomian domestik; dan ii) perbaikan produktivitas dan daya saing fiskal. Dalam hal ini, bank sentral berperan dalam: i) menjaga stabilitas sistem keuangan; ii) mengelola inflasi; iii) supporting sustain current account dengan menjaga konsistensi waktu kebijakan moneter. Dalam pembangunan institusi harus memperhatikan tiga hal: i) administrasi harus tertib hukum; ii) sistem hukum untuk menghilangkan kegagalan pasar; dan iii) menghilangkan kegagalan sektor publik melalui peningkatan daya saing BUMN.
3.7 Rapat Penyusunan Lakip Keeputian Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Rapat dilaksanakan pada tanggal 11 Februari di ruang 203 Kementerian PPN/Bappenas dimana pelaksanaan rapat diperlukan untuk meminta masukan dan informasi terkait dengan pencapaian kinerja dari masing-masing direktorat dalam menjalankan kegiatan direktorat selama tahun 2013. Adapun keperluan dari rapat ini adalah: Sebagai bahan evaluasi penyusunan Lakip 2012 : a. Perencanaan: perlu rencana aksi b. Pengukuran: perlu indikator kinerja individu c. Pelaporan: perlu dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun berikutnya d. Evaluasi: pemantauan dan evaluasi melalui rapim. e. Pencapaian kinerja: indikator masih berorientasi output Muatan Lakip yang harus dipenuhi : a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi b. Realisasi pencapaian IKU c. Penjelasan atas pencapaian kinerja d. Pembanding capaian indikator kinerja Hasil masukan akan menjadi bahan input penyusunan Lakip kedeputian regional tahun 2013. Dari diskusi diperoleh masukan antara lain, perlu pengecekan kembali terhadap angka dan nama kegiatan dari setiap prioritas nasional di masing2 indikator, kelengkapan tabel indikator kinerja, narasi tiap kegiatan untuk subbab analisis dan evaluasi pencapaian kinerja masing-masing direktorat serta hal-hal terkait dengan informasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi akan disatukan menjadi lampiran. Hasil masukan masing-masing direktorat disampaikan ke direktorat TRP paling lambat hari kamis, 13 Februari 2014 sebagai laporan
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|14
sementara (draft) Lakip kedeputian yang akan dibahas dalam konsinyering dengan Biro Ortala pada tanggal 13 Februari 2014. 3.8 Diskusi Indonesian Slum Alleviation Policy Diskusi dilaksanakan di Ruang Sawu, World Bank pada tanggal 12 Februari 2014 dengan tujuan memperoleh masukan penyusunan laporan akhir konsultan dalam peenyusunan Kebijakan Penanganan Kawasan Kumuh di Indonesia, dengan salah satu komponen kajian adalah masalah Access to Urban Land for Low Income. Adapun isi dari diskusi tersebut antara lain: Dr. Naresh menyampaikan 3 dokumen Completion Report untuk World Bank Projects yang terkait pertanahanan, yang telah dilakukan dalam 10 tahun terakhir, yaitu : a. Land Administration Program (LAP); b. Aceh Reconstruction and Rehabilitation; c. LMPDP (Land Management and Policy Development Project) Disampaikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dapat memberikan deskripsi lengkap tentang apa yang sudah dilakukan sehingga pengulangan-pengulangan yang inefficient dapat dihindari; Dit. TataRuang dan Pertanahan, Bappenas menyampaikan beberapa koreksi dan masukan, diantaranya : a. Bahwa Pemerintah Daerah dapat memperoleh seluruh informasi pertanahan dari BPN melalui Kanwil atau Kantah. Informasi pertanahan pertama kali dibangun BPN secara modern melalui inisiasi kerjasama Pemerintah dengan World Bank melalui LAP; b. UU No.2 Tahun 2012 sebenarnya memberi keleluasaan kepada Pemda untuk dapat mendapatkan lahan dimana pun dalam wilayahnya sepanjang itu dilakukan dan ditujukan untuk kepentingan umum dan telah masuk atau sejalan dengan RTRW. Dit. Perkim, Bappenas menyampaikan usulan, agar kelengkapan informasi pertanahan dari BPN dapat masuk sebagai persyaratan porto folio Pemda untuk mendapatkan dukungan SAPOLA; Dr. Naresh menyarankan agar Tim Konsultan dapat berkonsultasi secara intensif dengan Dit. Tata Ruang dan Peranahan, Bappenas. Dit. Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas mengemukakan bahwa terlepas dari pernyataan Ibu Rumaya bahwa Bank Tanah belum tentu solusi,namun dari hasil beberapa studi yang dilakukan Pemerintah serta beberapa artikel ahli pertanahan di Indonesia, Bank Tanah merupakan instrumen kelembagaan yang tidak dimiliki Indonesia sehingga skenario pengendalian harga tanah dan penyediaan lahan bagi pembangunan menjadi sulit untuk dilakukan; Selain itu juga disampaikan bahwa Pemerintah tidak dapat serta merta melakukan pemberian tanah kepada para penghuni illegal. Kasus penyelesaian sebaiknya dilakukan dengan pendekatan kasus per kasus; Kesimpulan studi yang menyebutkan kemungkinan pengkajian untuk pemberian tanah kepada penghuni illegal sebaiknya diganti dengan usulan untuk melakukan revisi PP Tanah Terlantar dengan perubahan agar dilengkapi dengan business plan.
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|15
3.9 Rapat Penanganan Permukiman Kumuh Tahun 2015-2019. Rapat dilaksanakan pada tanggal 12 Februari dengan lokasi di Hotel Gran Mahakam. Beberapa isu yang dikemukakan dalam rapat antara lain: Perbedaan definisi operasional permukiman kumuh antara BPS dan Kementerian PU. BPS menggunakan kriteria kondisi rumah dan ketersedian utilitas. Sementara Kementerian PU memasukkan kriteria permukiman selain kondisi rumah. Selain itu, BPS mendasari datanya dari sampling sehingga tidak dapat dideliniasi. Akibatnya data BPS mengarah pada kondisi rumah kumuh dan Kementerian PU pada luasan kawasan kumuh; Kementerian PU sudah berhasil menetapkan jumlah kabupaten kumuh, yaitu kabupaten dengan luasan kawasan kumuh tertentu; Kawasan kumuh telah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sehingga dibutuhkan upaya untuk menggerakkan pemerintah daerah agar terlibat dalam penanganan permukiman kumuh; Sebaiknya dilakukan prioritisasi penanganan; Penanganan kumuh sebaiknya tidak terjebak hanya pada aspek fisik saja. Ini salah satu 'kekurangan' pemerintah selama ini yang hanya fokus pada penanganan fisik saja. Kalaupun terdapat kegiatan non fisik, terlaksana secara terpisah; Hal lain yang terlupakan adalah pengaturan tata ruang dan pertanahan belum secara eksplisit dijadikan sebagai bagian dari upaya penanganan kawasan kumuh Penanganan kumuh tidak dilakukan secara pukul rata tetapi memperhatikan kearifan lokal Penyediaan insentif dan disinsentif bagi pemerintah daerah yang melakukan penanganan kawasan kumuh secara baik Keterlibatan pemangku kepentingan lain perlu diwadahi dan diberi peran yang memadai Penanganan melalui aspek pertanahan seperti konsolidasi lahan, dan 'land readjustment' perlu diperkenalkan Fokus penanganan kawasan kumuh sebaiknya pada daerah perkotaan. Sebaiknya mengikuti prioritas yang ada dalam struktur tata ruang seperti KSN, KAPET. 3.10 FGD Reklamasi Wilayah Perairan sebagai Alternatif Kebutuhan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang. FGD Dilaksanakan di Hotel Alila pada tanggal 12 februari 2014, dalam FGD tersebut terdapat isu-isu yang dibahas didalamnya, antara lain: Pemerintah DKI sebagai salah satu contoh pelaku reklamasi masih mengalami 'kegamangan' dalam upaya melakukan reklamasi. Pihak Pemda DKI Jakarta masih merasakan 'kesimpangsiuran' informasi terkait upaya pelaksanaan reklamasi; Regulasi yang ada masih belum terlihat keterpaduannya; upaya reklamasi pantai di Jakarta Utara dapat menjadi sumber pembelajaran bagi semua pihak. 3.11 Konsinyasi Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan atau Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang. Rapat dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2014 yang bertempat di Board Room III, Hotel Borobudur dengan tujuan untuk membahas dan memberikan masukan terhadap pedoman
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|16
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau peninjauan kembali rencana tata ruang. Hal-hal penting yang disampaikan dalam rapat yaitu: Pengguna pedoman ini adalah pemerintah maupun pemerintah daerah, masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pelaksanaan KLHS sebagai dokumen pelengkap perencanaan tata ruang. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat menggunakan pedoman ini dalam penyusunan KLHS untuk RTR sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan pemangku kepentingan lainnya dapat menggunakan pedoman ini untuk mengetahui proses penyusunan KLHS dan memiliki peran dalam memberikan informasi dan masukan dalam pelaksanaan KLHS. Dalam pedoman ini, perlu ditekankan konsistensi mulai dari perumusan isu strategis, analisis/kajian pengaruh, hingga perumusan alternatif rekomendasi sehingga saling terkait dan KLHS dapat memberikan solusi permasalahan dengan tepat. Perlu dicantumkan tentang Penjaminan Kualitas KLHS sebagai kendali kualitas secara internal bagi pelaksana KLHS. Perlu dipertimbangkan kembali tentang ahli lingkungan sebagai pelaksana KLHS. Karena dalam RPP yang dimaksud dengan pelaksana adalah yang membuat KRP (pemerintah dan pemerintah daerah). Alternatif lain, dibuat sebuah istilah yang dapat membedakan antara ‘pelaksana’ sebagai ‘pembuat KRP’ dengan ‘pelaksana’ sebagai ‘tim konsultan/pihak ketiga’. Perlu dipertimbangkan adanya penjelasan setelah muncul rekomendasi terdapat tindak lanjut dari seluruh pihak yang terkait (siapa melakukan apa). KLHS untuk rencana rinci secara prosesnya sama, namun perlu diperdalam muatan substansinya. Konsultasi publik dalam hal pelaksanaan KLHS dapat dilaksanakan bersamaan dengan konsultasi publik pada proses penyusunan atau peninjauan kembali RTR. Adapun masukan dari Kasubdit Tata Ruang terkait perihal tersebut yaitu: Perlu pertimbangan kembali untuk memasukan KLHS dalam mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang (monitoring); Perlu penjelasan khusus yang dimaksud dengan kata ‘strategis’ dalam pedoman. Sebaiknya menambahkan contoh-contoh isu strategis yang dikaji dalam KLHS, agar dapat memperjelas apa yang dimaksud dengan isu strategis. KLHS bukan dokumen yang lebih besar dari Rencana Tata Ruang secara keseluruhan, perlu diperjelas bahwa KLHS bersifat hanya menguatkan RTR saja. Data dan analisis lingkungan dalam penyusunan RTR merupakan bagian dari analisis yang dilaksanakan dalam KLHS. Seyogyanya hasil dari rekomendasi KLHS merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi hasil peninjauan kembali RTR (apakah RTR tersebut: direvisi atau tidak). 3.12 Penyusunan Roadmap Pencegahan dan Penangan Konflik Sosial Rapat diselenggarakan pada tanggal 13 Februari 2014 dengan lokasi di SG-4 Bappenas dimana rapat ini merupakan kick off dari penyusunan roadmap tersebut. Adapun hal penting yang mengemuka dalam rapat antara lain: Dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik harus dilakukan koordinasi secara komprehensif karena merupakan tanggung jawab bersama dan tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor. Sejauh ini banyak kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan isu-isu
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|17
strategis yang menyebabkan konflik terkendala di Kementerian Dalam Negeri. Selama ini Kementerian Dalam Negeri cenderung membentuk tim khusus dalam penangan konflik namun tidak berujung pada solusi yang tepat sehingga penanganan konflik tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam rangka penyusunan roadmap tersebut disusun matriks isu strategis penanganan konflik, terdapat beberapa isu pada matriks yang berkaitan dengan penataan ruang dan pertanahan yaitu pada isu kesenjangan ekonomi dan perebutan Sumber Daya Alam serta isu masalah adat, kebudayaan dan identitas. Dalam rapat tersebut telah disampaikan bahwa pada penyusunan RPJMN di Bidang Pertanahan salah satunya didasari dengan maraknya kasus dan sengketa pertanahan sehingga beberapa kebijakan yang disusun dapat mengakomodasi pencegahan dan penangan konflik sosial seperti terkait permasalahan adat, pembentukan pengadilan tanah serta pelaksanaan reforma agraria 3.13 Evaluasi Pelaksanaan Sertipikasi BMN Berupa Tanah Tahun 2013 dan Pemantapan Pelaksanaan Sertipikasi Tahun 2014. Rapat diselenggarakan pada tanggal 13 Februari 2014 di Hotel Millenium dalam rangka mengevaluasi evaluasi pelaksanaan kegiatan sertipikasi BMN berupa tanah Tahun 2013 dan persiapan pelaksanaan kegiatan sertipikasi Tahun 2014. Adapun isi dari rapat tersebut antara lain: Pada Tahun 2013 ditargetkan sertipikasi tanah sebanyak 2.000 bidang. Namun, hasil capaian yang berhasil dilakukan sampai dengan terbit sertipikat sebesar 1148 bidang sehingga masih ada sisa target yang belum tercapai dan akan dimasukkan dalam target tahun berikutnya. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah tanah yang telah diidentifikasi dan menjadi obyek sertipikasi tidak clean and clear sehingga tidak dapat disertipikatkan. Pada Tahun 2014 target sertipikasi BMN berupa tanah sebesar 5.000 bidang yang terdiri dari bidang tanah dan tanah jalan nasional. Tantangan dalam pelaksanaan kegiatan sertipikasi BMN Tahun 2014 untuk bidang tanah dan tanah jalan nasional adalah: a. untuk bidang tanah terutama di Provinsi Kepulauan Riau terdapat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK-463/Menhut-II/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang menyatakan Propinsi Kepulauan Riau (Kepri) masuk kedalam area hutan lindung sehingga 100 bidang tanah yang ditetapkan sebagai target sertipikasi tahun 2014 pada wilayah tersebut perlu dialihkan ke propinsi lain yang memiliki satuan biaya pensertipikatan sama atau lebih rendah agar tidak perlu ada revisi RKAKL yang memerlukan waktu pembahasan khusus; b. untuk tanah jalan nasional, terdapat beberapa Kanwil BPN yang tidak menargetkan tanah jalan nasional dalam program sertipikasi, seperti Kanwil BPN pada wilayah Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat sehingga akan mengurangi target jalan nasional. Selain itu, belum semua tanah jalan nasional memiliki peta/ledger jalan sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan. Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|18
3.14 Penyusunan Kajian Keterbukaan Informasi Perizinan dan Pedoman Verifikasi Lapangan dalam Audit Legalisasi Izin. Rapat dilaksanakan pada tanggal 14 februari 2014 yang berlokasi di Hotel Akmani dengan tujuan untuk penyampaian draf laporan dan diskusi mengenai kajian yang dilaksanakan oleh UKP-PPP. Kajian dimaksud terdiri atas dua yaitu: Kajian Keterbukaan Informasi Perizinan dan Kajian Pedoman Verifikasi Lapangan dalam Audit Legalisasi Izin. Adapun hal-hal yang dibahas dalam rapat antara lain: Kajian tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan transparasi dalam penataan perizinan di Indonesia yang difokuskan untuk bidang perkebunan dan pertambangan. Pelaksanaan kajian dikarenakan dalam praktik perijinan di Indonesia, transparansi belum sepenuhnya terlaksana. Terbatasnya informasi yang diperoleh masyarakat mengakibatka lemahnya control public terhadap proses perizinan, akibatnya berbagai praktik perizinan yang sering tidak sesuai hukum dan kerap terjadi korupsi. Rapat tidak secara langsung terkait dengan bidang tata ruang dan pertanahan tetapi lebih bersifat informasi mengenai keterbukaan informasi bagi masyarakat. 3.15 Rapat Pembahasan Renstra DJPR PU 2015-2019 Rapat dilaksanakan di Hoten Ambhara pada tanggal 17 Februari 2014 dengan tujuan membahas dan memberikan masukan terhadap Renstra DJPR PU yang telah disusun oleh Direktorat Bina Program dan Kemitraan, Kementerian Pekerjaan Umum. Beberapa hal penting yang menjadi bahasan dalam rapat antara lain: Penyusunan program DJPR Tahun 2015-2019 berdasarkan: Isu Strategis dan Tantangan; Pemetaan Hasil Program 2010-2014; Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi DJPR; serta Kebijakan di Tahun 2015-2019 sesuai dengan Visi dan Misi DJPR. Program/kegiatan prioritas RPJMN II yang sulit tercapai: a. Penyelesaian Perpres RTR KSN b. Stocktaking Kawasan Hutan c. Pengelolaan Wilayah Sungai Program/kegiatan prioritas RPJMN II yang kurang tercapai: a. Pencapaian target penyusunan NSPK b. Bantuan teknis peningkatan pelaksanaan penataan ruang kabupaten pemenang Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) c.. Kawasan andalan/koridor yang mendapatkan arahan pengembangan wilayah lintas provinsi Sasaran Renstra DJPR PU adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang nasional, pengembangan kapasitas kelembagaan penataan ruang, dan peningkatan keterpaduan pembangunan sektoral dan kewilayahan sesuai RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan rencana rincinya, dengan indikator sebagai berikut ini: a. Jumlah kegiatan Review RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN. Melalu b. Jumlah RPI2JM KSN Perkotaan, KSN Non Perkotaan, Pulau/ Kepulauan yang disusun c. Jumlah KSN yang ditingkatkan kapasitas dan kualitas penataan ruangnya melalui pengembangan, penguatan, dan pembentukan kelembagaan pengelolaan KSN d. Jumlah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memperoleh pembinaan penataan ruang dan pengembangan kapasitas kelembagaan penataan ruang daerah Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|19
e. Jumlah kegiatan sinkronisasi program pembangunan antar sektor di pusat dan daerah dan antar wilayah f. Jumlah kawasan perkotaan dan perdesaan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas penataan ruangnya g. Jumlah proporsi kawasan hutan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis serta jumlah lahan pertanian yang ditetapkan sebagai LP2B dalam dokumen RTRW h. Jumlah kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang i. Jumlah pengembangan wilayah dan pengembangan kawasan di perbatasn, daerah tertinggal dan terluar. Program penataan ruang harus dapat mengarahkan pembangunan Infrastruktur agar dapat berbasis penataan ruang. Melihat fungsinya Direktorat Jenderal Penataan Ruang seharusnya setingkat kementerian, sehingga dapat memberi arahan untuk menginisiasi program-program penataan ruang. Pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang harus lebih besar implementasinya daripada perencanaan dalam renstra DJPR PU 2015-2019. Renstra DJPR PU masih belum menjawab tantangan eksternal seperti MDGs, Asean Economics Community, dll dan masih belum memikirkan pengelolaan udara, permukaan dalam bumi, dan laut di atas 12 mil. Aspek pembinaan, selama ini sudah dilakukan, namun efektifitasnya harus dapat ditingkatkan karena yang terjadi saat ini programnya tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Perlu peningkatan sistem Informasi penataan ruang dan peningkatan kapasitas SDM penyelenggara penataan ruang.
3.16 Pembahasan Draft Minutes of Meeting Kegiatan Mainstreaming Adaptation of Climate Change in National Spatial Planning Policies Rapat diselenggarakan pada tanggal 17 Februari dengan lokasi di Hotel Ambhara dimana rapat ini bertujuan untuk untuk membahas Draft Minutes of Meeting Kegiatan Mainstreaming Adaptation of Climate Change in National Spatial Planning Policies yang akan dimasukkan dalam Project of Capacity Development for Climate Change Strategies in Indonesia. Dalam rapat tersebut, terdapat bebarapa hal yang dikemukakan yaitu: Project of Capacity Development for Climate Change Strategies in Indonesia diselenggarakan pada periode 2010-2015 terbagi ke dalam 3 (tiga) Sub Project: a. Sub-Project 1: Integration of Climate Change Mitigation and Adaptation into National Development Planning (baru dimulai) b. Sub-Project 2: Capacity Development for Climate Change Adaptation Actions in Agriculture and other Relevant Sectors (sudah berjalan) Sub-Project 3: Capacity Development for Developing National GHG Inventories (sudah berjalan) Draft Minutes of Meeting Kegiatan Mainstreaming Adaptation of Climate Change in National Spatial Planning Policies termasuk kedalam Sub Project 1 dan sudah disetujui oleh Bappenas, dalam hal ini diwakilkan oleh Direktur Lingkungan Hidup, Bappenas. Selain dengan Bappenas, proyek ini akan bekerjasama dengan BMKG, Kementerian Pertanian, dan KLH.
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|20
Draft minutes of Meeting terdiri dari: a. Title of the Additional Activities b. Narrative Summary: narrative summary of the additional activities; plan of operation (tentatif) of the additional activities; c. List of counterpart personnel for the sub-project 1 3.17 Sarasehan Nasional Perubahan Iklim. Rapat dilaksanakan di Ruag SG 1-5 Bappenas pada tanggal 18 Februari 2014 dengan beberapa hal penting yang dibahas dalam rapat antara lain: Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) adalah menghasilkan sebuah rencana aksi nasional untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang terkoordinasi secara terpadu dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat, baik dari pemerintah, organisasi kemasyarakat, masyarakat, swasta dan lain sebagainya. Tujuannya adalah terselenggaranya sistem pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan (resiliensi) tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Tindak lanjut kegiatan ini, akan dilakukan proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan aksi mitigasi yang disusun dalam mekanisme PEP RAN/RAD-GRK yang dilakukan berdasarkan pada kegiatan penurunan emisi GRK dan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Pembangunan Nasional dengan agenda adaptasi terhadap perubahan iklim memiliki tujuan akhir berupa terciptanya sistem pembangunan yang adaptif atau tahan terhadap perubahan iklim. Saat ini, sebagian Kementerian/Lembaga sektoral telah menyusun Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim. Namun demikian, masih banyak kegiatan aksi adaptasi di sektor-sektor tersebut yang perlu dan harus disinergikan pelaksanaannya dengan sektor lain, agar sasaran adaptasi dapat dicapai dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dapat ditingkatkan. Isu ini harus menjadi bagian yang integral dan tidak terpisahkan dalam penyusunan rencana pembangunan nasional maupun sektoral, yang diturunkan dalam program-program rencana aksi adaptasi yang terpadu dan berkesinambungan. Sarasehan ini meliputi kegiatan (1) peluncuran RAN-API : serah terima secara simbolis dokumen RAN-API dari Menteri PPN/KepalaBappenas, Menteri LH, Ketua Harian DNPI, dan Kepala BMKG kepada perwakilan K/L dan daerah, (2) serah terima secara simbolis Laporan PEP RAD-GRK dari Pemerintah Daerah/Provinsi kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri LH, (3) Talk Show yang merupakan dialog mengenai keberlanjutan pelaksanaan RAD-GRK dan Integrasi Upaya Adaptasi dalam Pembangunan Daerah. Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas melaporkan bahwa sampai dengan Desember 2013, 33 Provinsi telah menyusun RAD-GRK, dan provinsi terakhir adalah Provinsi Papua dengan disahkannya Pergub nomor 16 Tahun 2013. Penyusunan RAN - API ini secara inklusif dengan melibatkan para pakar, organisasi swasta, masyarakat yang dilakukan secara intensif dan kontinyu. Kegiatan RAN API di tingkat nasional merupakan identifikasi dari kegiatan-kegiatan mana saja yang dapat menurunkan emisi tersebut. Sebenarnya kegiatan ini menyambungkan ide dari yang "kasat mata" ke praktek sehari-hari dimana banyak kegiatan yang sudah dapat menyumbangkan penurunan emisi dan member manfaat. Dalam hal ini pelibatan Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|21
masyarakat sangat penting. Pelibatan masyarakat tersebut dilakukan dengan lembaga swadaya masyarakat dan Pemerintah Daerah, kerjasama dengan pihak universitas setempat dan melalui program anak sekolah, duta lingkungan 3.18 Pembahasan penggunaan pagu anggaran, proses penyusunan LS dan SK Kegiatan serta Pertanggungjawaban UP/TUP Tahap 1 Rapat dilaksanakan di RR. Sekretariat BKPRN pada tanggal 19 Februari 2014 dengan tujuan untuk mengkoordinasikan proses kegiatan setiap direktorat awal tahun 2014 sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi ke depannya. Adapun poin-poin yang dibahas di dalam rapat antara lain: Kedeputian Regional dan Otda sudah melewati pemeriksaan terhadap dokumen anggaran TA 2013 yang dilakukan oleh Tim BPK dan hasil pemeriksaan baik. Proses SK Deputi masih di Biro Hukum masih menunggu kepastian siapa yang akan menandatangani SK tersebut. Untuk SK Menteri relatif aman. Direktorat KKDT dan Dit Otda yang belum memberikan draf SK Deputi ke Biro Hukum. Untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan LS (ATK, sewa mobil, bahan komputer, konsinyering dll) tetap menggunakan format tahun yang lalu. Terkait LS individual, Dit TRP masih menunggu 2 (dua) orang tenaga teknis yang proses perekrutannya masih dalam proses. Dit PW belum mengajukan, dan Dit Otda banyak perubahan dari jasa konsultan ke jasa lainnya. Mengenai potongan pajak ternyata ada perubahan peraturan Dirjen Pajak No. Per31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis potongan pajak dari Pasal PPh 21. Terkait dengan penggunaan pagu anggaran, semua direktorat diharapkan masih menggunakan RKA-KL yang lama, dikarenakan masih ada proses perubahan pada sistem input RKA-KL di Biro Renortala. Untuk UP masih 50%. Deputi Regional sudah berupaya mendapatkan dana sebesar Rp 200 juta. Diharapkan dengan dana ini setiap kegiatan dapat di dukung dengan uang. Hal ini untuk mengantisipasi keterlambatan pembayaran kegiatan. Misalnya perjalanan dinas harus diberi uang muka, konsinyering diberikan uang transport. Pertanggungjawaban TUP paling lambat tanggal 3 Maret 2014. Dibahas kembali mengenai Orang/Kegiatan (OK) yang baru melaksanakan adalah Direktorat KKDT. Ketentuan mengadakan kegiatan ini peserta harus lebih dari 100 orang, dan dapat dibuatkan SK berdasarkan SK Direktur dengan jumlah anggota panitia 10% dari jumlah peserta. Untuk meningkatkan honorarium di Direktorat ada beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya : (1) bisa menjadi moderator, dengan syarat mengundang peserta lintas K/L. Berlaku bisa untuk non pns. (2) Rapat di luar jam kerja di dalam kantor, dengan syarat harus diatas jam kerja kantor (diatas jam 17.00) dengan mengundang di luar kedeputian. Dalam kesempatan rapat ini, dibahas pula pembagian honor untuk Deputi dan Stafnya. Mengingat banyaknya kegiatan di setiap direktorat, maka harus ada pembagian terkait dengan pembatasan honor tersebut.
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|22
3.19 Rapat Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Pabrik Pengecoran di Trowulan, Mojokerto Rapat dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2014 di Kemenko Perekonomian dengan tujuan untuk penyelesaian permasalahan pembangunan pabrik pengecoran di Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Adapun hal yang dibahas dalam rapat yakni bahwa PT Manunggal Sentra Baja akan membangun pabrik pengecoran logam di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Mojokerto yang terletak di zona industri dalam Perda RTRW Kabupaten Mojokerto. Namun Kemendikbud mengeluarkan SK penetapan kawasan cagar budaya dengan tingkat desa (tanpa deleniasi) yang menetapkan Desa Jatipasar termasuk salah satu kawasan cagar budaya, sehingga tidak dapat didirikan pabrik di zona tersebut. 3.20 Rapat Pembahasan Proyek MP3EI di Kabupaten Wonogiri Rapat dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2014 dengan lokasi rapat di Ruang Rapat Lantai 4, Kantor Sekretariat KP3EI, Kemenko Perekonomian. Adapun tujuan rapat adalah untuk membahas kebutuhan regulasi terkait Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) dan kawasan industri, serta kebutuhan infrastruktur pelabuhan dan jalan akses yang mendukung Kawasan Perhatian Investasi (KPI) Wonogiri sebagai salah satu program MP3EI Koridor Ekonomi Jawa dengan beberapa hal penting yang dikemukakan dalam rapat, yaitu: Proyek dan Kegiatandi KPI Wonogiri: a. PT. Ultratech Cement Indonesia: Kawasan Industri dan Pabrik Semen (Fokus Utama Pembicaraan dalam Rapat) b. PT. Sri Rezeki Isman (Kawasan Industri):Pengembangan Industri Tekstil c. PT. Libra Permana: Pengembangan Industri Garmen Dukungan Infrastruktur yang dibutuhkan PT. Ultratech Cement Indonesia di dalam rencana pengembangan kawasan industri dan pabrik semen: a. Jalan Penghubung – Jalan Wonogiri-Pacitan berdekatan dengan Lokasi Pabrik; b. Rel Kereta – Wonogiri 50 km / Solo 100 km; c. Pelabuhan Laut– Dermaga Baru (30 km). Dermaga yang ada -Semarang (190km); d. MOUs – Dengan PLN untuk Penyediaan Listrik dan dengan Pelindo II untuk Konstruksi Dermaga; Telah disepakatinya MoU antara PT. Ultratech Cement Indonesia dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) mengenai Pengadaan Jasa Konsultasi Feasibility Study (FS), Sistem Informasi Desa (SID), dan Detailed Engineering Design (DED) pembangunan Jetty curah kering untuk melayani Kapal Kapasitas 20.000 – 50.000 DWT di Wonogiri. Regulasi yang ada saat ini: a. Arahan dalam Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah, terdapat penetapan Kawasan Karst Pracimantoro di kabupaten Wonogiri yang meliputi kecamatan Eromoko, Pracimantoro, Giritontro, Paranggupito, dan Giriwiyo. b. Berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2011 tentang RTRW kab. Wonogiri, lokasi untuk kawasan industri besar berada di kec. Wonogiri, kec. Selogiri, kec. Wuryantoro, kec. Tirtomoyo, kec. Eromoko, dan kec. Ngadirojo. Rencana lokasi pabrik semen berada pada Kawasan Karst kelas II. Penetapan Kawasan Karst Gunung Sewu saat ini sedang dalam tahap evaluasi Kementerian ESDM, penetapan lokasi rencana pabrik semen harus menunggu penetapan Kepmen ESDM tentang “kawasan lindung bentang alam karst”.
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|23
Sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf a pada PP No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri yang menyebutkan bahwa industri wajib berlokasi pada kawasan industri kecuali perusahaan industri yang menggunakan bahan baku dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus antara lain industri semen, industri pupuk, industri kertas, industri galangan kapal, dan sebagainya. 3.21 Pertemuan Untuk Pengarusutamaan Pengkinian Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan Bidang Tanah dan Sumber Daya Alam Dalam Background Study Bidang Sumber Daya Alam. Rapat diselenggarakan di UNDP-Gedug Graha Mandiri pada tanggal 21 Februari 2014 dengan tujuan untuk menyelaraskan background study bidang Sumber daya alam dengan pengkinian SNAK di bidang Tanah sehingga dapat dilakukan pengarusutamaan di RPJMN Bidang SDA tahun 2015-2019. Terkait dengan rapat, terdapat beberapa hal penting yang dikemukakan,yaitu: Terkait bidang pertanahan terdapat beberapa isu strategis yang berkaitan dengan bidang pertanahan sebagai berikut a) Rendahnya kualitas peraturan perundangan dan kebijakan di Bidang Pertanahan dan sumber daya alam, b) Tidak diselesaikannya konflik tanah dan sumber daya alam (agraria) yang bersifat struktural, c) Kurangnya kepastian hak dan akses atas tanah dan sumber daya alam bagi masyarakat hukum adat, serta d) Ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam untuk rakyat. Dalam rangka penyelesaian isu strategis tersebut disusun beberapa arah kebijakan khususnya dalam menangani isu konflik pertanahan dan konflik masyarakat adat. Secara umum arah kebijakan yang diusulkan sejalan dengan arah kebijakan Bidang Pertanahan di RPJMN 2015-2019. Namun terdapat arah kebijakan pembentukan komite penyelesaian kasus pertanahan pada matriks SNAK yang masih perlu didiskusikan lagi. Pembentukan komite dilakukan untuk memperdalam proses mediasi sehingga kasus pertanahan yang dapat ditangani dengan mediasi tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan, namun kasus pertanahan sendiri banyak yang terjadi secara struktural (melibatkan BPN) sehingga akan sulit diselesaikan melalui mediasi. Dalam penyelesaian permasalahan pertanahan yang berkaitan dengan adat ulayat, arah kebijakan yang diusulkan adalah dengan penyusunan kebijakan nasional dan daerah untuk panduan dan fasilitasi pengakuan masyarakat hukum adat. Sejauh ini upaya dalam penyelesaian masalah pertanahan dengan adat ulayat adalah melalui Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk pemetaan tanah ulayat, namun terdapat perdebatan dalam penyebaran surat tersebut dikarenakan terdapat definisi yang menyebutkan bahwa yang termasuk kedalam masyarakat adat adalah kesultanan dan kerajaan-kerajaan. 3.22 Penyiapan RKP 2015, Base Line Review Rapat dilaksanakan di Bappenas pada tanggal 21 Februari dengan tujuan untuk member penjelasan tentang penyiapan RKP 2015 dan baseline review. Terdapat beberapa isu yang dikemukakan dalam rapat tersebut, antara lain: Pada proses penyusunan anggaran saat ini telah disepakati dengan pihak Kementerian Keuangan melakukan beberapa penyesuaian (lihat Paparan lengkap Menteri PPN/Kepala Bappenas pada hasil rapat.bappenas.go.id) Kegiatan yang segera dilaksanakan adalah penetapan baseline tahun 2015 berdasarkan pada anggaran tahun 2014. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah (a) perlu Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|24
dilakukan Review terhadap anggaran tahun 2014 dari masing-masing mitra terkait untuk memastikan tidak terjadinya inefisiensi dalam pelaksanaan pembangunan; (b) pos yang perlu dicermati adalah kegiatan pendukung seperti konperensi, lokakarya, dan sejenisnya, termasuk perjalanan dinas. Proses review baseline perlu segera dilakukan dan batas waktu penyerahan Base Line adalah tanggal 3 Maret 2015. Untuk itu, para Deputi dan Direktur/Karo agar segera melakukan pertemuan dengan mitra terkait. 3.23 Kick Off Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015 Rapat dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2014 yang berlokasi di Hotel Bidakara dengan tujuan untuk menyusun rancangan awal RPJMN tahun 2015-2019 bidang perkotaan dengan arahan RPJPN 2005-2025 sebagai berikut : (i) pengurangan kesenjangan antar wilayah; (ii) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan berbasis keunggulan potensi wilayah; dan (iii) pemerataan pelayanan sosial dasar. Adapun isu-isu yang dibahas di dalam rapat tersebut antara lain: Rancangan isu strategis pembangunan perkotaan dalam RPJMN 2015-2019 terdiri dari : (i) tingkat urbanisasi yang tinggi; (ii) besarnya kesenjangan antarkota di Indonesia; (iii) rendahnya daya saing kota-kota di Indonesia; (iv) rendahnya pelayanan sarana dan prasarana perkotaan; (v) kemiskinan penduduk yang tinggi; (vi) rendahnya modal sosial penduduk perkotaan; (vii) belum lengkapnya regulasi, pembiayaan dan kelembagaan yang khusus mengatur perkotaan; dan (viii) belum optimalnya tata kelola pembangunan perkotaan di era desentralisasi. Terkait dengan penataan ruang, rancangan awal RPJMN tahun 2015-2019 bidang perkotaan memiliki sasaran “Perwujudan Kota Berkelanjutan: Kota Hijau, Kota Layak Huni dan Kota Cerdas-Berdaya Saing”, dengan salah satu arah strategi untuk mengembangkan pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan kota. Terkait dengan pertanahan, rancangan awal RPJMN tahun 2015-2019 bidang perkotaan memiliki sasaran “Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)”, dengan salah satu strategi untuk menyusun dan mengoperasikan lembaga bank penyediaan lahan kota (land banking). 3.24 Penjaringan aspirasi Masyarakat Sebagai Masukan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Rapat dilaksanakan di aula Universitas Patimura pada tanggal 24 Februari.2014 adapun tujuan dari dilaksanakanya rapat adalah untuk menjaring aspirasi masyarakat sebagai masukan rancangan teknokratik RPJMN. Isu-isu penting yang dikemukakan dalam rapat antara lain: Proses perencanaan pembangunan sebaiknya juga memperhatikan proses 'bottom up'. Saat ini terasa lebih 'top down' seperti proses penyusunan RPJMN ini Pendekatan pembangunan bias daratan, sehingga pembangunan pada daerah kepulauan seperti Maluku menjadi kurang efektif. RTRW yang belum terselesaikan (belum Perda) sisa 1 (satu) yaitu RTRW Seram Bagian Barat. Perkembangan terakhir saat ini sudah dalam proses pengajuan ke legislatif. Isu tanah adat mengemuka dalam salah satu materi pembahas (bahan terlampir). Pada intinya mendorong agar isu tanah adat ini menjadi perhatian.
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|25
Bonus demografi merupakan salah satu faktor penting yang perlu menjadi perhatian dalam proses peninjauan kembali RTRW. 3.25 Rapat Kajian Kebijakan Ketahanan Pangan Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Pusdiklatren Bappenas pada tanggal 24 Februari 2014. Adapun pokok-pokok paparan yang disampaikan dalam rapat antara lain: Sebaiknya lingkup kajian difokuskan pada aspek tertentu misalnya: harga jual. Sudah ada kebijakan LP2B, namun yang menjadi pertanyaan utama: Bagaimana menjamin bekerja di sektor pertanian akan menguntungkan? Telaah tata niaga menjadi penting. Masalah utama pertanian justru pada aras ‘korporasi’, diantaranya kartel. Intervensi pemerintah untuk ketahanan pangan perlu kuat. Perlu mempelajari pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR): Pendekatan corporate yang memerlukan campur tangan pemerintah (bukan hanya kelompok usaha tani). Hampir semua platform partai politik mengangkat isu ketahanan pangan. Perlu mendalami agenda parpol sehingga Bappenas siap menyikapinya dan memberikan rekomendasi. Perlu belajar dari Jepang mengenai pengembangan dari koperasi menjadi korporasi. Di Jepang harga pangan tinggi karena disubsidi masyarakatnya (perlu 50 tahun untuk memberdayakan koperasi, dari yang awalnya di subsidi) 3.26 Workshop Pemantapan Implementasi Blue economy Lombok Workshop diselenggarakan di Ruang Rapat Utama, Gedung Mina Bahari I lantai GF Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 25 Februari 2014 dengan tujuan untuk mempublikasikan terkait Implementasi Blue Economy, yang akan dilakukan di kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah, NTB. Beberapa hal penting yang disampaikan antara lain: Presiden Republik Indonesia telah mengatakan bahwa blue economy merupakan bagian yang terintegrasi dengan green economy, kedua hal tersebut saling melengkapi untuk masa depan yang berkelanjutan. Sektor kelautan Indonesia merupakan sektor yang penting untuk ketahanan pangan, mendukung mata pencaharian penduduk, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga konsep blue economy menjadi sangat relevan untuk menjadi strategi yang dikembangkan di Indonesia. Indonesia dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata sekaligus memberikan perlindungan lingkungan terhadap sektor kelautan dan perikanan. Konsep blue economy merupakan salah satu konsep pembangunan yang berkelanjutan yang berasal dari kegiatan ekonomi di lautan, sungai, dan wilayah pesisir dengan meminimalkan kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatkan manfaat sosial disekitarnya. Konsep pendekatan blue economy: a. Pendekatan partisipatif dan perencanaan tata ruang pesisir sebagai dasar untuk mengidentifikasi pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut yang paling efisien; b. Kerangka kerja pemerintah dan pendanaan dalam upaya mendukung dan memelihara pertumbuhan ekonomi terutama di daerah pesisir yang tertinggal dengan menciptakan lapangan kerja, mengaktifkan UKM, serta meningkatkan peran swasta
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|26
c. Menciptakan teknik dan inovasi yang akan mengeluarkan beberapa alternatif pilihan untuk penggunaan lahan, peningkatan produktivitas bisnis, mengurangi limbah, efisiensi energi, dan meningkatkan nilai tambah barang b. Pendekatan yang akan meningkatkan efisiensi dari kegiatan blue economy sehingga mengurangi jejak karbon, biaya operasi, dan meningkatkan manfaat ekonomi. Ke depannya diperlukan: i) Perencanaan tata ruang dan tata guna lahan yang partisipatif; ii) Perlindungan terhadap aspek lingkungan dan sosial; iii) Rincian desain proyek dan disertai dengan uji kelayakan (teknis & ekonomi); iv) Penelitian dan pengembangan; v) Teknologi baru dan inovasi; vi) Kemitraan yang kuat dan koordinasi; vii) Keterlibatan sektor swasta, industri dan bisnis; viii) best practice; ix) pemenuhan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitasnya; x) education and Knowledge; xi) sumber dan mekanisme pembiayaan 3.27 Rapat Pembahasan RTR KSN Borobudur dan Jabodetabekpunjur Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat lantai 1 Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 26 Februari dengan tujuan untuk membahas finalisasi rancangan Perpres RTR KSN Borobudur dan Jabodetabekpunjur. Adapun hal-hal penting yang disampaikan antara lain: Finalisasi RTR KSN Borobudur a. Surat Sekretaris Kabinet No. B-60/Seskab/I/2012, tanggal 24 Januari 2014 perihal RPerpres tentang RTR Kawasan Borobudur dan Sekitarnya, terkait dengan permasalahan substansi RPerpres yang masih belum selesai pembahasan antara lain mengenai: pengaturan pada ketentuan kelembagaan, pengaturan ketentuan peralihan, dan indikasi program di luar deliniasi Kawasan Borobudur. b. Disamping masalah tersebut, ada usulan baru dari Kemen PU untuk penambahan sungai dan perubahan nama jalan. c. Kondisi saat ini, terdapat 3 institusi pengelolaan Kawasan Borobudur yaitu: i) Balai Konservasi Borobudur di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; ii) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko di bawah koordinasi Kementerian BUMN dan iii) Badan Pengelola di bawah koordinasi Pemerintah Daerah. Revisi RTR Jabodetabekpunjur a. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merevisi Perpres tersebut antara lain: i) Penyesuaian terhadap rencana pembangunan infrastruktur pada Metropolitan Priority Area (MPA) atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indinesia (MP3EI); ii) Penyesuaian rencana pembangunan infrastruktur utama dalam RTRWP DKI Jakarta, RTRWP Banten dan RTRWP Jawa Barat; iii) Perlu atau tidaknya penambahan cakupan wilayah perencanaan KSN Jabodetabekpunjur (memasukkan kabupaten Karawang dan/atau kabupaten lain disekitarnya); iv) Penyesuaian nomenklatur pola ruang dengan Pepres KSN Perkotaan lainnya; dan Rumusan kelembagaan pengelolaan KSN Jabodetabekpunjur. b. Usulan perluasan wilayah Jabodetabekpunjur disampaikan untuk mengakomodir rencana pembangunan infrastuktur dan rencana pembangunan Bandara Karawang, sehingga hasil Peninjauan Kembali Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|27
Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur (Perpres RTR Jabodetabekpunjur) dapat menjadi acuan untuk perizinan rencana pembangunan tersebut. c. Dengan mempertimbangkan perlunya menjaga integritas dan wibawa perencanaan, disepakati tidak perlu memperluas wilayah RTR Jabodetabekpunjur, melainkan melalui RTRWN untuk mengakomodir rencana pembangunan infrastruktur tersebut. d. Berdasarkan disposisi Ibu Menteri PPN/Kepala Bappenas No. C.0203/MK/02/2014, arahan Presiden RI dalam rapat terbatas tanggal 7 Februari 2014 terhadap usulan pembangunan Bandara Karawang agar: i) Pemerintah Pusat memasilitasi pembangunan Bandara Kertajati; dan ii) Menteri Perhubungan ditugaskan untuk memastikan Bandara Kertajati dapat beroperasi tahun 2018. 3.28 Kick Off Pra Trilateral Meeting Review Baseline dan Pagu Indikatif Penyusunan RKP Tahun 2015 Rapat dilaksanakan di Hotel Aryaduta pada tanggal 27 Februari 2014 dengan tujuan untuk i) menegakkan dan menempatkan posisi Bappenas, Kemenkeu, dan K/L terkait; ii) menampung usulan kegiatan tahun 2015-2019 dari K/L yang akan menjalankan program-program pembangunan Bappenas dan Kementerian Keuangan akan mengklarifikasi anggaran, dan akhirnya Bappenas akan menyusun pagu indikatif. Sehubungan dengan rapat tersebut, terdapat beberapa hal yang dikemukakan dalam rapat antara lain: Dibagikan draft teknokratik RPJMN 2015-2019 sebagai bahan K/L menyusun usulan RKP. Pada kesempatan ini juga dijelaskan pula mengenai cara penyusunan baseline secara elektronik. Acara trilateral merupakan hasil komunikasi antara keuangan dan bappenas untuk perbaikan perencanaan dan penganggaran di masa yang akan datang. Bappenas dan Kementerian keuangan harus sejalan dan tidak bisa dipisahkan. Tantangan penyusunan RKP 2015 terletak pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan disertai peningkatan kualitas output dan outcome yang dihasilkan. Setelah ini, akan diadakan Trilateral Meeting pada tanggal 24 Maret – 4 April 2014. Pada Meeting tersebut akan disampaikan rancangan RKP hingga pada akhirnya ditetapkan sebagai bahan RKP dan bahan RAPBN 2015 yang akan dibahas pada sidang kabinet. Dalam kurun waktu 2010 sampai 2030 Indonesia menghadapi tantangan jebakan pendapatan menengah (middle income trap) dan diharapkan mampu memanfaatkan peluang bonus demografi. Oleh karena itu, 5 tahun kedepan jangan berdasarkan BAU lagi untuk infrastruktur, karena dengan Biro Administrasi Umum (BAU) tidak dapat mengejar ketertinggalan. Terdapat 5 isu strategis dalam RPJMN ke depan, antara lain: i) penguatan konektivitas nasional untuk seimbangkan pembangunan; ii) ketahanan air, pangan, dan energi untuk mendukung ketahanan nasional; iii) pengembangan sistem transportasi massal perkotaan; iv) pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar; v) peningkatan kontribusi kerjasama pemerintah swasta. 3.29 FGD Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bidang Kawasan Perbatasan. Rapat diselenggarakan dengan tujuan untuk merumuskan rancangan teknokratik bidang kawasan perbatasan dalam rangka penyusunan RPJMN 2015-2019, dalam rapat ini dibahas mengenai beberapa hal penting yang mengemuka, antara lain:
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|28
Konsep pengembangan kawasan perbatasan yang menggunakan pendekatan keamanan (security) dan ekonomi (prosperity) masih dipandang perlu. Namun demikian, masingmasing kawasan perbatasan memiliki karakter berbeda, yang ditentukan oleh kondisi negara tetangga yang berbatasan. Sebagai contoh, untuk perbatasan dengan Malaysia, daerah di wilayah Malaysia umumnya lebih maju daripada Indonesia. Sementara itu, untuk Republic Democratic Timor Leste (RDTL), misalnya, daerah di wilayah Indonesia lebih maju. Perbedaan karakter ini patut menjadi pertimbangan. PP RTRWN menetapkan 26 Pusat Kegiatan strategis nasional (PKSN). PKSN dipandang sebagai affirmative action. Karena, pada umumnya kawasan perkotaan yang ditetapkan melalui hirarki PKN-PKW-PKL sudah lebih maju daripada PKSN. Pengembangan PKSN dimaksudkan untuk mensejahterakan kawasan perbatasan. Tipologi PKSN juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu PKSN yang benar-benar berada di garis perbatasan dan PKSN yang berlokasi agak jauh ke dalam. Pengembangan PKSN perlu diarahkan untuk menjadi pusat perekonomian, bukan hanya pada skala kecamatan, tapi juga skala kabupaten dan bila dimungkinkan hingga ke negara tetangga. Mengingat bahwa saat ini tengah dilakukan peninjauan kembali RTRWN, perlu dipertimbangkan untuk melakukan evaluasi capaian pengembangan PKSN hingga saat ini. Kemajuan penyelesaian RTR KSN Perbatasan (10 dalam RTRWN) sudah cukup baik. Ke depannya, menjadi penting bagi tiap sektor (K/L) untuk melandaskan rencana pembangunannya kepada Indikasi Program Pembangunan yang ada di dalam RTR KSN. Selain itu, perlu dilakukan reposisi Rencana Induk Kawasan Perbatasan agar memiliki pengaruh kepada K/L yang memiliki program di kawasan perbatasan. 3.30 FGD Reklamasi Wilayah Perairan Rapat diselenggarakan oleh Kemenko Perekonomian dalam rangka mendiskusikan berbagai permasalahan terkait reklamasi, baik yang sudah dilakukan maupun yang baru diusulkan oleh Daerah. Adapun hal-hal penting yang disampaikan dalam rapat adalah: Tidak semua reklamasi baik, dan tidak semua reklamasi buruk. Namun, hampir dipastikan apabila reklamasi dilakukan dengan menutup teluk, maka akan banyak dampak negatifnya. Sebagian besar reklamasi di Indonesia masih market driven, alias banyak dipengaruhi oleh pengembang, ketimbang inisiatif pemerintah. Perencanaan ruang perlu mempertimbangkan modelling/pemodelan arus laut dalam rangka menentukan keputusan reklamasi. Pada tahap penyusunan RTRW, hal tersebut dapat dilakukan melalui permodelan sederhana. Secara rinci, pengumpulan data dan perhitungan dapat dilakukan pada tahap AMDAL. Reklamasi di utara Jakarta tidak cukup hanya melakukan AMDAL. Selain itu, harus dilakukan kajian terpadu dalam bentuk KLHS. Bentuk pulau juga terlalu market driven, Pemda hanya melakukan reshaping sedikit dari pulau-pulau usulan pengembang. Giant Sea Wall (GSW) secara konsep tidak dapat menanggulangi banjir, apalagi menjadi sumber air minum. Sebab, kondisinya, teluk Jakarta adalah hilir dari 13 sungai di Jakarta yang kondisinya sangat kotor. Dengan terperangkapnya air ke-13 sungai tersebut di dalam GSW, maka akan ada dua objek yang harus dipompa apabila banjir: intrusi air laut dan kolam air hasil aliran ke-13 sungai. Selain itu, sangat mahal apabila harus menjernihkan air di GSW. Akan jauh lebih mudah dan murah menjernihkan air di hulu sungai masingmasing, atau di sumber pencemaran pada masing-masing badan sungai Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|29
3.31 Rapat Koordinasi Pembahasan Raperda Kabupaten Poso tentang RDTR kota Poso dan Kota Tentena dalam Rangka Persetujuan Substansi. Terdapat poin-poin penting yang dibahas dalam rapat, antara lain: Tujuan penataan ruang masih umum, perlu dirinci sesuai dengan tujuan RTRW dan tujuan keamanan belum dijabarkan di dalam rencana tata ruang, baik pola ruang dan sistem jaringan prasarana dalam raperda ini Kajian fisik dan lingkungan perlu diperhatikan dalam perencanaan terkait kondisi eksisting Terkait penjelasan pemapar (Wakil Bupati) yang akan menggabungkan perda RDTR menjadi satu kesatuan, kami tidak sependapat, sebaiknya dibuat menjadi 2 (dua) Perda agar lebih mudah diimplementasikan Keterlibatan peran masyarakat perlu dipahami di dalam implementasi pemanfaatan ruang Peraturan zonasi perlu dirinci sesuai dengan kegiatan yang ada pada kawasan dan dicantumkan didalam judul Perda: Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Peta masih kurang informatif, tidak mencantumkan batas-batas daerah administrasi Judul Raperda ini bukan administrasi ”Kota” namun mengarah ke kegiatan ”Perkotaan” Poso Peraturan zonasi agar dibuat tidak hanya memperhatikan kondisi fisik, kajian aspek ekonomi, sosial, dan kebutuhan masyarakat eksisting, serta perkiraan kebutukan proyeksi 20 tahun ke depan harus dapat terakomodir di dalam Ranperda Indikasi program pemanfaatan ruang agar disesuaikan dengan RPJMD UMUM Dasar hukum yang digunakan harus benar-benar terkait dengan kondisi daerah. Sebaiknya dilakukan koordiinasi antarinstansi, baik pusat maupun daerah. agar dicantumkan perwujudan struktur ruang untuk jalan dalam indikasi program lima tahunan Tahun mulainya perencanaan adalah tahun di mana raperda ini disahkan menjadi Perda. Dalam konsideran harus membahas filosofis, yuridis, dan sosiologis yang konsisten dengan batang tubuhnya. Ketentuan Umum harus sesuai dengan konsistensi dengan batang tubuhnya. KLHS masih bertema RTRW bukan ditujukan untuk RDTR. Sebaiknya KLHS dipisah sesuai dengan spesifikasi wilayah dan dipilih berdasarkan pada isu wilayah yang paling berdampak penting untuk dikaji. Perlu penyesuaian terhadap SK Menhut 635 Tahun 2013 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan penyidikan tidak perlu diatur dalam Raperda Ketentuan pidana disesuaikan dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sebaiknya peta disampaikan dalam format shapefile (.*Shp) agar dapat diperiksa ketelitian geometrisnya. Sumber dan tahun pembuatan peta perlu dilakukan pemutakhiran Data satelit ALOS yang digunakan dalam raperda, tidak dapat menghasilkan peta skala 1:5.000. Sebaiknya digunakan citra dengan resolusi lebih tinggi.
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|30
RDTR KOTA POSO Terdapat muatan RTRW Kabupaten Poso yang tidak terakomodir didalam RDTR seperti Rencana PPI dan Kawasan Minapolitan di Poso Utara Konflik lahan yang ada sebaiknya menjadi pertimbangan penting untuk penyusunan RDTR dan Batas hutan yang memiliki konflik harus ditandai dalam peta sehingga mengurangi konflik yang ada Area lahan parkir sebaiknya tidak disediakan pada area tersendiri, misalnya menyatu dengan pertokoan. Perlu arahan drainase dari Danau Poso ke BWP Tentena Sarana dan prasarana pengelolaan sampah masing-masing sub zona perlu disesuaikan dengan volume sampah yang diperkirakan dihasilkan dari masing-masing subzona (mempertimbangkan jumlah bangunan dan jumlah penduduk) Pengelolaan ekosistem danau perlu mengacu pada Pedoman Pengelolaan Ekosistem Danau dan Permen LH Nomor 28 tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau dan/atau waduk Kawasan strategis kabupaten tidak mengatur mengenai kawasan strategis pertahanan keamanan yang diatur secara nasional Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan agar dirinci per fungsi jalan sesuai dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan Zona rawan banjir dan longsor serta bagaimana pengendaliannya perlu diakomodir dalam rencana RDTR KOTA TENTENA Sebaiknya lebih memperhatikan masalah pertahanan dan keamanan. Tidak ditemukan satu pasal yang terkait dengan hal tersebut. Volume sampah masih belum disesuaikan dengan jumlah rumah dan jumlah penduduk yang ada. Izin lingkungan masih belum dimasukkan ke dalam pasal di Raperda yang mengatur tentang perizinan. Daya tampung air danau dan waduk, peraturan zonasi pariwisata, harus mengikuti pedoman yang ada. Perlu memasukkan upaya mitigasi bencana terutama terkait daya tampung resapan air, mengingat RTH masih kurang dari 30%. Perlu kajian yang mendukung jika memang perlu dibuat Trans Sulawesi dan apakah penyediaan ruang untuk penambahan ruas jalan tersebut sudah valid Ruas jalan reklamasi yang merupakan jalan baru tidak tercantum di RTRW namun muncul di RDTR. Perlu dicermati apakah jalan tersebut di pesisir atau sungai Kejanggalan nomenklatur pada jaringan prasarana, yakni mengenai jaringan pergerakan. Di dalamnya tidak diatur menurut simpul transportasi seperti terminal, halte, bandara dan pelabuhan Sistem primer tidak terputus dalam perkotaan dan sekunder berada di dalam perkotaanya. Perlu ditambahkan jalan lokal sekunder, dan untuk primer untuk menghubungkan ke bandara atau pelabuhan.
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|31
BAB IV RENCANA KEGIATAN BULAN MARET 2014
Berdasarkan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, disepakati beberapa agenda penting sebagai tindak lanjut yang akan dilaksanakan di Bulan Maret 2014. Agenda-agenda tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 3. Rencana Kegiatan Bulan Maret No
2
Waktu Pelaksanaan 24 Februari – 6 Maret 2014 4 Maret 2014
3
4 Maret 2014
1
5 6 7 8 9 10 11 12
5, 18 dan 28 Maret 2014 6 Maret 2014 7 Maret 2014 7 Maret 2014 7 Maret 2014 7-14 Maret 2014 10 Maret 2014 10 Maret 2014 12 Maret 2014
13
12 Maret 2014
14 15 16 17 18
12 Maret 2014 13 Maret 2014 13-14 Maret 2014
19
17 Maret 2014
20 21 22 23 24 25
21 Maret 2014 25 Maret 2015 27 Maret 2014 Maret 2014 tentatif tentatif
4
13 Maret 2014
Nama Kegiatan Penyusunan SOP e-BKPRN dan revisi manual e-BKPRN Penyebaran Knowledge Management melalui media Billateral Meeting dengan Kementerian Pertanian untuk penajaman tindak lanjut sosialisasi LP2B Rapat Koordinasi Pameran Perencanaan Pembangunan Tahun 2014 Sosialisasi Kajian BS dan SCDRR: Penentuan jadwal dan penyusunan TO Penyampaian laporan BKPRN Semester II/2013 kepada Menteri PPN p Penyelesaian prosiding hasil sosialisasi LP2B Finalisasi SOP dan Manual e-BKPRN Portal TRP Kick off Meeting dan penyepakatan rencana kerja tim TA. 2014 Penyelesaian Prosiding Hasil Konsinyasi Review UU Tahap I Penyusunan TOR dan RAB kegiatan Sekretariat RAN TA. 2015 Rapat Koordinasi BKPRN (sosialisasi UU no 27/2007, pedoman pemberian tanggapan/saran dalam forum BKPRN dan roadmap akselerasi penyusunan RZWP3-K Pengembangan e-BKPRN: penyesuaian menu e-BKPRN Web RAN dan e-RAN: Penyusunan Konsep Media Publikasi Konsultasi Penyusunan Draft RPJMN 2015-2019 Bidang Pertanahan Rapat Pembahasan Target Sertipikasi Tanah Lintas K/L Tahun 2015 Brainstorming pembahasan awal mengenai RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Penyusunan Buletin TRP Edisi I Tahun 2014 Penyusunan Newsletter Tata Ruang dan Pertanahan Trilateral Meeting RKP 2015 Penerimaan 2 Staf Sekretariat RAN dan 1 staf Sekretariat BKPRN Penulisan RKP 2015 FGD Evaluasi Draft RPJMN 2015-2019
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|32
BAB V PENUTUP
Secara umum pada bulan Februari 2014, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan telah melaksanakan kegiatan dengan baik sesuai dengan rencana pencapaian tahapan-tahapan kegiatan yang telah ditetapkan. Secara individu, seluruh staf dan kasubdit telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan oleh pimpinan seperti kehadiran dan jam kerja serta tanggung jawab atas kegiatan tertentu. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan kegiatan di Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan perlu tetap dipertahankan pola kerja yang sistematis dan berkelanjutan. Disamping itu, mengoptimalkan kerjasama dengan instansi/lembaga lain baik internal ataupun eksternal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam rangka percepatan dan optimalisasi pencapaian target kinerja Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan di masa mendatang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan ke depan oleh internal Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan adalah: 1. Disiplin mengikuti mekanisme pemantauan dan evaluasi kegiatan dari setiap bagian yang biasa dilaksanakan secara mingguan dan bulanan; 2. Koordinasi dan kerjasama antarbagian sehubungan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan secara serentak; 3. Pembagian beban kerja yang lebih proporsional sesuai dengan kapasitas perorangan dan penciptaan suasana kerja yang kondusif dalam rangka persiapan menghadapi jadwal kegiatan-kegiatan yang padat; 4. Melanjutkan keberlangsungan hubungan baik dengan mitra kerja Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, termasuk dengan instansi di luar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Laporan Kegiatan Bulan Februari 2014|33
KEGIATAN BULAN FEBRUARI 2014 Tanggal Pelaksanaan 5 Februari 2014 6 Februari 2014
Nama Kegiatan Minggu 1
10 Februari 2014
12 Februari 2014
13 Februari 2014
17 Februari 2014
18 Februari 2014 19 Februari 2014
20 Februari 2014 21 Februari 2014
Subdit/Sekretariat
Diskusi Knowledge Management Rapat Koordinasi Es. II BKPRN FGD Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bidang Kawasan Perbatasan Rapat Teknis Es. III BKPRN Minggu 2 Rapat Koordinasi Pembahasan Raperda Kabupaten Poso tentang RDTR Kota Poso dan Kota Tentena FGD Reklamasi Wilayah Perairan sebagai Alternatif Kebutuhan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Konsinyasi Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Rapat Pameran Musrenbang Rapat Pembahasan Target Sertipikasi Tanah BMN Tahun 2015 Minggu 3 Rapat Pembahasan Renstra DJPR PU 2015-2019 Bilateral Meeting dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Penyusunan Draf RPJMN 2015 – 2019 Buku II Bab VIII Konsinyering Finalisasi Draf Rencana Kerja Tim Koordinasi Strategis RAN Rapat Kerja Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Terpadu Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur Rapat Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Pabrik Pengecoran di Trowulan, Mojokerto Rapat Koordinasi Es. II BKPRN Workshop Knowledge Management Rapat Pembahasan Proyek MP3EI di Kabupaten Wonogiri Workshop Knowledge Management Rapat Pembahasan Draft Minutes of Meeting Kegiatan Mainstreaming Adaptation of Climate Change in National Spatial Planning Policies
Infosos BKPRN Tata Ruang BKPRN
Tata Ruang
Tata Ruang
Tata Ruang
Infosos Pertanahan
Tata Ruang BKPRN Pertanahan RAN Tata Ruang
Tata Ruang BKPRN Infosos Tata Ruang Infosos Tata Ruang
Lampiran Kegiatan Bulan Februari 2014
Minggu 4
26 Februari 2014
27 Februari 2014
28 Februari 2014
24 Februari 2014 25 Februari 2014
Rapat Internal Subdit Pertanahan Bilateral Meeting dengan BPN Dalam Rangka Penyusunan RKP 2015 Workshop Pemantapan Implementasi Blue Economy Lombok Kick Off Meeting Kegiatan Evaluasi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Pengelolaan Pertanahan Tahun 2014 Rapat Pembahasan RTR KSN Borobudur dan Jabodetabekpunjur Kick Off Pra trilateral Meeting Review Baseline dan Pagu Indikatif Penyusunan RKP Tahun 2015 Pembahasan Pra Trilateral Meeting RKP 2015
Pertanahan Pertanahan Tata Ruang Pertanahan Tata Ruang Tata Ruang Tata Ruang
Pertanahan
Lampiran Kegiatan Bulan Februari 2014
Rincian Pelaksanaan Kegiatan Direktorat TRP Bulan Februari 2014
SUBDIT INFOSOS
NO
NAMA KEGIATAN
TGL KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN DIADAKAN
OUTPUT YG DIHARAPKAN
1
Diskusi Knowledge Management
05 Feb 2014
SG 5
Sosialisasi dan diskusi aktif dengan saling berbagi dan belajar dalam mengupas konsep KM serta kemungkinan penerapannya.
Konsep KM di Kementerian PPN/Bappenas, terutama untuk Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
2
Rapat Pameran Musrenbang
13 Feb 2014
Hotel Akmani
Brainstorming untuk mempersiapkan Pameran Perencanaan Pembangunan 2014
Sesi Pameran (pembahasan jalan cerita dan identifikasi peserta) dan sesi diskusi (identifikasi nara sumber dan identifikasi peserta).
CAPAIAN KINERJA TindakLanjut: Dit. TRP akan mulai menyusun RoadMap KM TRP. Dit. TRP menyusun KMap TRP. Dit. TRP menyusun time schedule dari setiap tahap proses pengembangan KM. Penjelasan untuk berbagai pertanyaan di pertemuan berikutnya. Penetapan kriteria untuk peserta pameran dan diskusi. Pemberian informasi untuk jadwal rapat koordinasi berikutnya.
Lampiran Kegiatan Bulan Februari 2014
NO 3
NAMA KEGIATAN Workshop Knowledge Management
LOKASI KEGIATAN
MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN DIADAKAN
OUTPUT YG DIHARAPKAN
20 – 21 Feb 2014
Hotel Akmani
Sosialisasi dan diskusi aktif dengan saling berbagi dan belajar dalam mengupas konsep KM serta memulai penerapannya di Kementerian PPN/Bappenas, terutama terkait dengan kebijakan bidang tata ruang dan pertanahan.
Pemahaman Konsep KM, tersusunnya K-Map berdasarkan tupoksi setiap bidang kegiatan
TGL KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN DIADAKAN
13 Februari 2014
Hotel Millenium, Jakarta
TGL KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA Dit. TRP akan mulai menyusun RoadMap KM TRP dalam 2 bulan kedepan. Akan ditunjuk 1 (satu) orang sebagai PIC. Narasumber akan menyusun time schedule dari setiap tahap proses pengembangan KM lebih lanjut.
SUBDIT PERTANAHAN NO
NAMA KEGIATAN
1.
Rapat Pembahasan Target Sertipikasi Tanah BMN Tahun 2015
Evaluasi pelaksanaan kegiatan sertipikasi BMN berupa tanah Tahun 2013 Persiapan pelaksanaan kegiatan sertipikasi Tahun 2014
OUTPUT YG DIHARAPKAN
CAPAIAN KINERJA
Identifikasi capaian dan permasalahan pelaksanaan sertipikasi tanah BMN Tahun 2013 Target sertipikasi BMN Tahun 2015
Tahun 2013 target sertipikasi tanah sebanyak 2.000 bidang. Namun, hasil capaian yang berhasil dilakukan sampai dengan terbit sertipikat sebesar 1.148 bidang Permasalahan yang
Lampiran Kegiatan Bulan Februari 2014
NO
NAMA KEGIATAN
TGL KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
2.
Penyusunan Draf RPJMN 2015 – 2019 Buku II Bab VIII
18 Februari 2014
Bappenas
3.
Rapat Internal Subdit Pertanahan
24 Februari 2014
Ruang Rapat BKPRN
MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN DIADAKAN
OUTPUT YG DIHARAPKAN
CAPAIAN KINERJA
Menyusun rancangan teknokratik RPJMN 2015-2019
Draf RPJMN 2015 – 2019 Buku II Bab VIII Bidang Pertanahan
Outline Review Peraturan Perundangundangan Bidang Pertanahan Draf kerangka pendanaan RPJMN 2015-2019
Membahas review peraturan perundangan Penyusunan Kerangka Pendanaan RPJMN 2015-2019 Orientasi Untuk Staf Baru Pertanahan
dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah tanah yang telah diidentifikasi dan menjadi obyek sertipikasi tidak clean and clear Kesepakatan target sertipikasi BMN berupa tanah Tahun 2014 dan 2015 sebesar 5000 bidang yang terdiri dari bidang tanah dan tanah jalan nasional. Draf RPJMN 2015-2019 Buku II Bab VIII Bidang Pertanahan selesai disusun Kesepakatan Review Peraturan Perundangundangan Bidang Pertanahan Kerangka pendanaan RPJMN 2015-2019
Lampiran Kegiatan Bulan Februari 2014
NO 4.
5.
6.
TGL KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN DIADAKAN
Bilateral Meeting dengan BPN Dalam Rangka Penyusunan RKP 2015
25 Februrari 2014
Badan Pertanahan Nasional
Pembahasan Pra Trilateral Meeting RKP 2015
28 Februari 2014
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
NAMA KEGIATAN
Kick Off Meeting Kegiatan Evaluasi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Pengelolaan Pertanahan Tahun 2014
26 Feb 2014
SS 1-2
Persiapan pembahasan Pra Trilateral Meeting RKP 2015 Menyampaikan kerangka kebijakan penyusunan Review Baseline RKP 2015 Melakukan review baseline pagu indikatif RKP 2015 Membahas besaran target dan perkiraan kebutuhan anggaran Tahun 2015
Untuk memperoleh masukan terhadap hasil evaluasi 2013 Bidang TRP dan masukan terhadap rencana kegiatan evaluasi 2014 dari mitra K/L Dit.TRP, yaitu: 1) Ditjen Penataan Ruang, KemenPU; 2) Ditjen Bina Bangda, Kemendagri, dan 3) BPN.
OUTPUT YG DIHARAPKAN
CAPAIAN KINERJA
Pemahaman penyusunan review baseline RKP 2015
Mitra Kerja K/L (BPN) memahami dan mampu melakukan review baseline RKP 2015
Review Baseline Pagu Indikatif 2015 Besaran target dan perkiraan kebutuhan anggaran untuk kegiatan BPN Tahun 2015 Masukan dan informasi pelengkap terhadap hasil evaluasi 2013, meliputi: RKP 2012, Penelaahan RTRWN dan RPJMN, dan Outcome based evaluation
Hasil review baseline pagu indikatif Tahun 2015
Dit. TRP dapat membantu memasilitasi BPN dengan direktorat mitra K/L di Bappenas yang terkait sertifikasi tanah/legalisasi aset. Dit. TRP dapat membantu memasilitasi KemenPU untuk program perkotaan berkoordinasi dengan Dit. Perkotaan di Bappenas. Untuk pelaksanaan kegiatan evaluasi
Lampiran Kegiatan Bulan Februari 2014
NO
NAMA KEGIATAN
TGL KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN DIADAKAN
OUTPUT YG DIHARAPKAN
CAPAIAN KINERJA 2014, Dit.TRP akan melakukan pertemuan lanjutan.
SEKRETARIAT REFORMA AGRARIA NASIONAL (RAN) NO
NAMA KEGIATAN
1
Konsinyering Finalisasi Draf Rencana Kerja Tim Koordinasi Strategis RAN
TGL KEGIATAN 19 Februari 2014
LOKASI KEGIATAN Blue Sky Hotel
MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN DIADAKAN Finalisasi Draf Rencana Kerja Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria
OUTPUT YG DIHARAPKAN Rencana kerja Tahun anggaran 2014 dan timeline Rencana 2015
CAPAIAN KINERJA Tercapainya Rencana kerja Tahun anggaran 2014 dan timeline Rencana 2015
SUBDIT TATA RUANG NO
NAMA KEGIATAN
1
FGD Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bidang Kawasan Perbatasan
TGL KEGIATAN 6 Februari 2014
LOKASI KEGIATAN Hotel Novotel Bandung
MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN DIADAKAN Merumuskan rancangan teknokratik bidang kawasan perbatasan dalam rangka penyusunan RPJMN 2015-2019
OUTPUT YG DIHARAPKAN Masukan dari berbagai stakeholders terhadap Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bidang Kawasan Perbatasan
CAPAIAN KINERJA Tersusunnya Masukan Dit. TRP terhadap Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bidang Kawasan Perbatasan.
Lampiran Kegiatan Bulan Februari 2014
NO
NAMA KEGIATAN
TGL KEGIATAN
2
Penyusunan Draft 0 RPJMN Bidang Tata Ruang
1-24 Februari 2014
3
Rapat Koordinasi Pembahasan Raperda Kabupaten Poso tentang RDTR Kota Poso dan Kota Tentena FGD Reklamasi Wilayah Perairan sebagai Alternatif Kebutuhan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang
10 Februari 2014
Konsinyasi Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
4
5
LOKASI KEGIATAN
MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN DIADAKAN
OUTPUT YG DIHARAPKAN
CAPAIAN KINERJA
Direktorat Tata Ruang Pertanahan dan Ruang Rapat Sekretariat BKPRN Ruang Mozart, Hotel Amos Cozy
Membahas dan menyusun Draft 0 RPJMN 2015-2019
Draft 0 RPJMN 20152019
Tersusunnya Draft 0 RPJMN 2015-2019
Membahas Substansi Raperda tentang RDTR Kota Poso dan RDTR Kota Tentena
12 Februari 2014
Hotel Alila
Diskusi mengenai Reklamasi Wilayah Perairan sebagai Alternatif Kebutuhan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang
Tersusunnya Masukan Dit. TRP terhadap Raperda Kabupaten Poso tentang RDTR Kota Poso dan Kota Tentena Tersusunnya bahan untuk menghadiri FGD tersebut
12 Februari 2014
Hotel Ambhara
Membahas dan memberikan masukan terhadap pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Masukan dari anggota BKPRN terhadap substansi Raperda tentang RDTR Kota Poso dan RDTR Kota Tentena. Tercapainya kesepakatan untuk menjadikan Reklamasi Wilayah Perairan sebagai Alternatif Kebutuhan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Masukan dari berbagai stakeholders terhadap terhadap pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Tersampaikannya masukan Dit.TRP terhadap pedoman tersebut.
Lampiran Kegiatan Bulan Februari 2014
MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN DIADAKAN
OUTPUT YG DIHARAPKAN
Hotel Grand Kemang
Membahas dan memberikan masukan terhadap Renstra DJPR PU yang telah disusun oleh Direktorat Bina Program dan Kemitraan, Kementerian Pekerjaan Umum
Masukan Bappenas dan Lingkungan DJPR terkait Renstra DJPR PU
19 Februari 2014
Ruang Rapat Gedung Nusantara V DPR/MPR RI
Membahas inisiatif DPD RI dalam rangka usulan penyusunan Undang-Undang Kawasan Megapolitan Jabodetabekjur sebagai upaya menata dan memperkuat pengelolaan kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya.
Tercapainya kesepakatan terkait inisiatif DPD Komite I RI terkait RUU tersebut.
19 Februari 2014
Kantor Kemenko Perekonomian
Membahas permasalahan pembangunan pabrik pengecoran di Trowulan, Kabupaten Mojokerto. PT Manunggal Sentra Baja akan membangun pabrik pengecoran logam di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Mojokerto yang terletak di zona industri dalam Perda RTRW Kabupaten Mojokerto
Tercapainya keepakatan alternatif penyelesaian permasalahan
NO
NAMA KEGIATAN
TGL KEGIATAN
6
Rapat Pembahasan Renstra DJPR PU 2015-2019
17 Februari 2014
7
Rapat Kerja Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Terpadu Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur)
8
Rapat Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Pabrik Pengecoran di Trowulan, Mojokerto
LOKASI KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA • Tersusunnya bahan masukan terhadap Renstra DJPR PU • Penelaahan Renstra DJPR PU untuk masukan RPJMN 20152019 • Tersusunnya MasukanDit. TRP terhadap usulan inisiatif DPD Komite I RI terkait RUU tersebut. • Tersusunnya laporan kepada Bapak Wamen PPN/Bappenas terkait hasil rapat Penelaahan kesesuaian Pembangunan Pabrik Pengecoran di Trowulan, Mojokerto terhadap pelaksanaan Rencana Tata Ruang
Lampiran Kegiatan Bulan Februari 2014
NO
NAMA KEGIATAN
TGL KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN DIADAKAN Koordinasi awal untuk membahas kebutuhan regulasi terkait Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) dan kawasan industri, serta kebutuhan infrastruktur pelabuhan dan jalan akses yang mendukung Kawasan Perhatian Investasi (KPI) Wonogiri sebagai salah satu program MP3EI Koridor Ekonomi Jawa. Tahap awal pembahasan draft Minutes of Meeting Kegiatan Mainstreaming Adaptation of Climate Change in National Spatial Planning Policies yang akan dimasukkan dalam Project of Capacity Development for Climate Change Strategies in Indonesia.
Penyusunan kebutuhan regulasi yang dibutuhkan.
Penelaahan Perda RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten Wonogiri terhadap rencana pembangunan Proyek tersebut
Kesepakatan draft Minutes of Meeting
Kesepakatan bahwa: Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan ke depannya diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kegiatan Sub-Project 1.
Mempublikasikan Implementasi Blue Economy, akan dilakukan di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah, NTB.
Tersosialisasikannya Implementasi Blue Economy, akan dilakukan di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah, NTB
9
Rapat Pembahasan Proyek MP3EI di Kabupaten Wonogiri
20 Februari 2014
Ruang Rapat Lantai 4, Kantor Sekretariat KP3EI, Kemenko Perekonomian
10
Rapat Pembahasan Draft Minutes of Meeting Kegiatan Mainstreaming Adaptation of Climate Change in National Spatial Planning Policies
21 Februari 2014
JICA
11
Workshop Pemantapan 25 Februari Implementasi Blue Economy 2014 Lombok
Ruang Rapat Utama, Gedung Mina Bahari I Lantai GF
OUTPUT YG DIHARAPKAN
CAPAIAN KINERJA
Lampiran Kegiatan Bulan Februari 2014
NO
NAMA KEGIATAN
TGL KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN DIADAKAN
12
Rapat Pembahasan RTR KSN 26 Februari Borobudur dan 2014 Jabodetabekpunjur
Kemenko Perekonomian
Membahas finalisasi rancangan perpres RTR KSN Borobudur dan Jabodetabekpunjur.
13
Kick Off Pra trilateral Meeting Review Baseline dan Pagu Indikatif Penyusunan RKP Tahun 2015
Hotel Aryaduta
Tujuan pra trilateral ini antara lain untuk i) menegakkan dan menempatkan posisi Bappenas, Kemenkeu, dan K/L terkait; ii) menampung usulan kegiatan tahun 2015-2019 dari K/L
27 Februari 2014
OUTPUT YG DIHARAPKAN Finalisasi rancangan perpres RTR KSN Borobudur dan Pembahasan Hasil Peninjauan Kembali Jabodetabekpunjur Masing-masing K/L diharapkan berkoordinasi bilateral dengan direktorat Bappenas
CAPAIAN KINERJA Bersama dengan Sekretariat BKPRN menyusun memo bahan rapat untuk Pak wamen Telah dilakukannya bilateral meeting antara Dit. TRP dengan Mitra K/L yaitu PU pada tanggal 28 Februari 2014 Telah dilakukannya bilateral meeting antara Dit. TRP dengan Mitra K/L yaitu PU pada tanggal 3 Maret 2014
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL (BKPRN) NO 1
NAMA KEGIATAN Rapat Koordinasi Es. II BKPRN
TGL KEGIATAN 5 Februari 2014
LOKASI KEGIATAN Ruang SS 3, Lt. 2 Kementerian PPN
MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN DIADAKAN 1. Membahas Draf Roadmap Penyelesaian RTRW & RDTR 2015-2019 2. Membahas Draf Roadmap
OUTPUT YG DIHARAPKAN Draf roadmap penyelesaian RTRW 2015-2019 Draf roadmap
CAPAIAN KINERJA Penyampaian progress penetapan Perda RTRW, RDTR, dan RZWP-3-K prov/kab/kota
Lampiran Kegiatan Bulan Februari 2014
NO
NAMA KEGIATAN
TGL KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
2
Rapat Teknis Es. III BKPRN
6 Februari 2014
Ruang Dirgantara 2, Hotel Ambhara
3
Bilateral Meeting dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan
17 Februari 2014
4
Rapat Koordinasi Es. II BKPRN
19 Februari 2014
Ruang Rapat Direktur Tata Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, KKP Ruang Rapat Lamunti, Kementerian Pertanian
MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN DIADAKAN
OUTPUT YG DIHARAPKAN
Penyelesaian RZWP-3-K 20152019 3. Membahas Draf Roadmap Penyelesaian Integrasi RTRW dan RZWP-3-K 2015-2019 4. Menyepakati Rencana Tidak Lanjut Finalisasi Roadmap
penyelesaian RZWP-3-K 2015-2019 Draf roadmap penyelesaian integrasi RTRW dan RZWP-3-K 2015-2019 Rencana tindak lanjut finalisasi roadmap Pendetailan kegiatan Agenda Kerja BKPRN 2014-2015
1. Pendetailan Kegiatan (Lintas Sektor) BKPRN Tahun 2014; 2. Pembagian Tugas dan Penanggungjawab Kegiatan BKPRN 2014;dan 3. Sinkronisasi Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pembahasan Tindak Lanjut Akselerasi Penyusunan RZWP-3-K
1.
Mendapatkan penjelasan mengenai konsep LP2B dan Peta Indikasi Arahan Kawasan Pertanian Nasional dan LP2B. 2. Mendapatkan masukan dan tanggapan terhadap Peta Indikasi Arahan Kawasan Pertanian Nasional dan LP2B. 3. Menyamakan persepsi dalam
CAPAIAN KINERJA
Pendetailan Agenda Kerja BKPRN 2014-2015, meliputi: Rincian kegiatan; Waktu pelaksanaan; dan koordinator kegiatan.
Roadmap Penyelesaian RZWP-3-K
Tersusunnya draf Roadmap Penyelesaian RZWP-3-K
Peta Indikasi Arahan Kawasan Pertanian Nasional dan LP2B
Tersusunnya draf peta Indikasi Arahan Kawasan Pertanian Nasional dan LP2B tingkat nasional dan provinsi Inisiasi penyusunan roadmap penetapan LP2B
Lampiran Kegiatan Bulan Februari 2014
NO
NAMA KEGIATAN
TGL KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN DIADAKAN
OUTPUT YG DIHARAPKAN
CAPAIAN KINERJA
forum BKPRN tentang LP2B (serta kelak dalam rangka sosialisasi terintegrasi ke daerah)
Lampiran Kegiatan Bulan Februari 2014
