KATA PENGANTAR. Jakarta, April 2014 Direktur Tata RuangdanPertanahan. Dr. Ir. Oswar M. Mungkasa, MURP. NIP

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Bulan Maret 2014 Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan dapat terselesaikan pada waktunya. Laporan Bulan Maret 2014 Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan disusun sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi bulanan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pencapaiannya. Selain itu, tersedianya laporan ini sekaligus juga bagian dari upaya melaksanakan prinsip keterbukaan informasi yang merupakan salah satu bagian penting dari good governance (kepemerintahan yang baik). Pada Bulan Maret 2014, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan telah melaksanakan beberapa kegiatan yang strategis dalam menunjang kinerja capaian Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan yaitu: (a) Kick off Meeting Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional, (b) Sosialisasi UU No.1/20014 jo. UU No.27/2007 dan mekanisme Penyusunan dan Penetapan RZWP3-K (c) Brainstorming Pengelolaan Ruang Udara Nasional (d) bilateral Meeting Sekretariat BKPRNKementerian Pertanian, (e) Rapat Pameran Perencanaan Pembangunan 2014, Rapat Pembahasan Target RKP 2015 dan RPJMN 2015-2019 Bidang Pertanahan (f) Rapat Koordinasi Penyediaan Citra bagi Penyusunan Peta Dasar Pertanahan, (g) Rapat Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2014, (h) Pembahasan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bidang Pertanahan. Demikian, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi kita semua dalam melaksanakan tugas di Kementerian PPN/Bappenas.

Jakarta, April 2014 Direktur Tata RuangdanPertanahan

Dr. Ir. Oswar M. Mungkasa, MURP. NIP.19630726 199203 1 001

Laporan Kegiatan Bulan Maret 2014|i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................................................i DAFTAR ISI ............................................................................................................................................. ii DAFTAR SINGKATAN ............................................................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................................... 1 BAB II KEGIATAN INTERNAL ................................................................................................................ 2 2.1

Review Anggaran Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan ....................................... 2

2.2

Kegiatan Utama ......................................................................................................... 3

2.3

KegiatanPendukung.................................................................................................. 7

2.4

Milis, Portal dan Scribd Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan ............................... 15

BAB III KEGIATAN EKSTERNAL ........................................................................................................ ..17 BAB IV RENCANA KEGIATAN BULAN APRIL2014 ............................................................................. 49 BAB V KEGIATAN TRIWULAN I DAN RENCANA KEGIATAN TRIWULAN II .......................................... .50 BAB V PENUTUP ................................................................................................................................ 55 LAMPIRAN

Laporan Kegiatan Bulan Maret 2014|ii

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan APBD : AnggaranPendapatandanBelanja Daerah APBN : AnggaranPendapatandanBelanjaNegara ASEAN : Association of Southeast Asian Nations ASKES : Asuransi Kesehatan BKPRD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BKPRN : Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional BKSP : Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi BNPP : Badan Nasional Pengelola Perbatasan BPLHD : Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah BP KPBPB : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPN : BadanPertanahanNasional CPAP : Country Programme Action Plan CSR : Corporate Social Responsibility DAK : Dana AlokasiKhusus DIRJEN : DirektoratJenderal DUKCAPIL : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil DJA : Direktorat Jenderal Anggaran DJSN : Dewan Jaminan Sosial Nasional DPCLS : Daerah Penting Cakupan Luas Dan Strategis DPD : Dewan Perwakilan Daerah DPR : DewanPerwakilan Rakyat EO : Event Organizer FGD : Focus Group Discussion IKK : Indeks Kemahalan Konstruksi IKU : Indikator Kinerja Utama IRSA : Indonesia Road Safety Award INFOSOS : InformasidanSosialisasi IP4T : Iventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah JCC : Jakarta Convention Center JFP : JabatanFungsionalPerencana K/L : Kementerian/Lembaga K-MAP : Knowledge Map KAK : Kerangka Acuan KErja Kemensos PKH : Kementerian Sosial Program Keluarga Harapan KemenPAN RB : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi KKP : Kementerian Kelautan dan Perikanan KLHS : KajianLingkunganHidupStrategis KM : Knowledge Management KMC : Knowledge Management Center KPI : Komisi Penyiaran Indonesia KPJM : Kerangka Pendanaan Jangka Menengah KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi KP2B : Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan KP3EI : Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia KPP-PA : Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Laporan Kegiatan Bulan Maret 2014|iii

KSN : KawasanStrategisNasional LAPAN : Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LP2B : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat MEA : Masyarakat Ekonomi Asean OMS : Organisasi Masyarakat Sipil PBI : Penerima Bantuan Iuran PERPRES : PeraturanPresiden PKN : Pusat Kegiatan Nasional PKL : Pusat Kegiatan Lingkungan PKW : Pusat Kegiatan Wilayah PMD : Pembangunan Masyarakat Desa PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PP : Peraturan Pemerintah PPN : Perencanaan Pembangunan Nasional PPRG : Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender PPUPN : Pekerja Penerima Upah Pegawai Negeri PRODA : Program Agraria Daerah PTUN : Pengadilan Tata Usaha Negara PZ : Peraturan Zonasi P2KPB : Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan PU : PekerjaanUmum RAN : ReformaAgrariaNasional RDTR : Rencana Detail Tata Ruang REDD+ : Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation RKP : Rencana Kerja Pemerintah RPERPRES : Rancangan Peraturan Presiden RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RTR : Rencana Tata Ruang RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah RTRWK : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten RTRWN : Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional RTRWP : Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi RUU : RancanganUndang-undang RZWP3K : Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil SARBAGITA : Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan SDA : SumberDayaAlam SDM : SumberDayaManusia SIMTARU : Sistem Informasi Tata Ruang SK : SuratKeputusan SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah SOP : Standard, Operating and Procedure TA : TahunAnggaran TAP MPR : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat TP : TugasPembantuan TPI : Tim Penilai Independen TPT : Tim Penilai Teknis TPU : Tim Penilai Utama TRP : Tata RuangdanPertanahan UKL-UPL : Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup UNDP : United Nations Development Programme

Laporan Kegiatan Bulan Maret 2014|iv

UNFCCC UU UUPR WAMEN WP3WT

: : : : :

United Nations Framework Convention on Climate Change Undang-undang Undang-Undang Penataan Ruang WakilMenteri Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu

Laporan Kegiatan Bulan Maret 2014|v

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bulan Maret 2014, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan telah melaksanakan beberapa kegiatan utama antara lain, Kick off Meeting Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional, Sosialisasi UU No.1/2014 jo. UU No.27/2007 dan mekanisme Penyusunan dan Penetapan RZWP3-K serta brainstorming Pengelolaan Ruang Udara Nasional. Selain itu juga telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung antara lain Bilateral Meeting Sekretariat BKPRN-Kementerian Pertanian, Rapat Persiapan Pameran Perencanaan Pembangunan 2014, Rapat Pembahasan Target RKP 2015 dan RPJMN 2015-2019 Bidang Pertanahan, Rapat Koordinasi Penyediaan Citra bagi Penyusunan Peta Dasar Pertanahan, Pembahasan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bidang Pertanahan. Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa kegiatan yang sudah selesai dan ada pula kegiatan yang masih berlanjut. Kegiatan yang telah selesai terlaksana adalah Sosialisasi UU No.1/20014 jo. UU No.27/2007 dan mekanisme Penyusunan dan Penetapan RZWP3-K, brainstorming Pengelolaan Ruang Udara Nasional, Bilateral Meeting Sekretariat BKPRN-Kementerian Pertanian, Rapat Koordinasi Penyediaan Citra bagi Penyusunan Peta Dasar Pertanahan. Sedangkan untuk kegiatan yang masih berlanjut yaitu Kick off Meeting Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional, rapat Pameran Perencanaan Pembangunan 2014, Rapat Pembahasan Target RKP 2015 dan RPJMN 2015-2019 Bidang Pertanahan dan Pembahasan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bidang Pertanahan. Dalam laporan ini juga terdapat ulasan singkat mengenai pelaksanaan kegiatan Triwulan I Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Direktorat selama Triwulan I. Disamping itu evaluasi kegiatan Triwulan I juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan II agar lebih baik. Selanjutnya, pada laporan ini akan dijelaskan secara mendetail kegiatan-kegiatan utama maupun pendukung yang telah dilaksanakan pada Bulan Maret 2014.

Laporan Kegiatan Bulan Maret 2014|1

BAB II KEGIATAN INTERNAL

Untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan secara rutin melaksanakan evaluasi kinerja seluruh bagian melalui mekanisme rapat rutin internal yang diselenggarakan setiap minggu dan setiap bulan. Evaluasi kinerja dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana kerja dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan dimasa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (output) dari pelaksanaan rencana kerja. 2.1 Review Anggaran Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Selama periode Januari-Maret total anggaran yang dimiliki Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp. 4.190.409.000,- (RM) dengan target rencana anggaran antara bulan Januari s/d Maret 2014 adalah sebesar Rp.212.078.700,- (5%), kinerja penyerapan atau realisasi antara bulan Januari s/d Maret 2014 sebesar Rp. 358.708.400,- (8,5%). Disamping itu, terdapat kontribusi dari: (i) Kajian sebanyak 5%, (ii) Koordinasi penyusunan rencana sebesar 4%, (iii) Koordinasi strategis RAN sebanyak 5%, (iv) Koordinasi strategis Sekretariat BKPRN sebesar 11% dan (v) Knowledge Management sebesar 22% Adapunnilai-nilai tersebut diperoleh dari mekanisme pencairan :UP (I dan III) dan TUP (I-II). Realisasi digunakan untuk membiayai gaji tenaga kontrak individu dan konsultan, perjalanan dinas serta konsinyiring dan FGD. Berikut merupakan diagram rencana penyerapan anggaran Direktorat TRP tahun 2014:

Rencana dan Penyerapan Anggaran Dit TRP 2014

120

100

100 80

70

80

60

60 45 40

35

% Rencana % Realisasi

25 20 0

7

3 1

3

10 8.5

12

15

Diagram 1


2.2 KegiatanUtama 2.2.1 Kick off Meeting Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional Kick off meeting dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2014 di SG 5 Kementerian PPN/Bappenas dengan tujuan untukmensosialisasikan pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional dan rencana kerja Tim dalam Tahun Anggaran 2014.Beberapa hal penting yang mengemuka sebagai berikut:  Reforma Agraria menjadi komitmen sesuai dengan yang diamanatkan TAP MPR IX/2001, tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.  Tahun 2014 merupakan tahun kedua keberadaan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional. Pada tahun ini, dilakukan penambahan keanggotaan. Untuk itu, dilaksanakan revisi SK pembentukan Tim Koordinasi melalui Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.9/M.PPN/HK/02/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional, yang beranggotakan Kementerian Kehutanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional, dan Bappenas.  Rencana kerja Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional pada Tahun Anggaran (TA) 2014 meliputi : a. Pengembangan Kebijakan: (i) Kebijakan Sistem Stelsel Positif; (ii) Kebijakan Redistribusi &Access Reform; (iii) Pembentukan Kamar Khusus Pertanahan pada Pengadilan Negeri; dan (iv) Kebijakan SDM Pertanahan b. Koordinasi Lintas Sektor dan Daerah: (i) Pelaksanaan Program Agraria Daerah (PRODA) Provinsi Kalimantan Timur; dan (ii) Sertipikasi Tanah Transmigrasi. c. Administrasi dan Manajemen : (i) Penyusunan media dan pelaksanaan publikasi; (ii) Penyusunan laporan kegiatan; dan (iii) Penyusunan TOR dan RAB Tahun Anggaran 2015.  Reforma agraria (redistribusi tanah) telah dilaksanakan oleh BPN setiap tahun namun capaian target kegiatan tersebut belum cukup baik. Dalam pelaksanaan redistribusi tanah dilakukan melalui empat sumber tanah yaitu: kelebihan tanah maksimum, tanah negara, tanah absente dan tanah terlantar. Namun, pelaksanaan redistribusi tanah saat ini didominasi tanah negarawalaupun dalam pengakuan tanah negara pun masih banyak terjadi kekalahan dari pihak pemerintah karena tanah telah terlebih dahulu dikuasai oleh swasta.  Tahun 2013 Tim Koordinasi telah berhasil melakukan: identifikasi peta dasar, peta sertipikat dan penyusunan rencana pilottata batas kawasan hutan dalam skala 1:5.000 untuk dapat diintegrasikan dengan sistem registrasi BPN. Telah disepakati pelaksanaan uji cobanya oleh BPN, Kehutanan dan Bappenas sehingga dapat dilakukan penyusunan pedoman. Ujicoba tata batas kawasan hutan direncanakan di Provinsi Bangka Belitung, dan Bali dengan tiga klaster hutan. Sedangkan lokasi rencana ujicoba pelaksanaan redistribusi tanah dan access reform direncanakan di Provinsi Jawa Tengah dan Bangka Belitung.  Perlu dilakukan diskresi terhadap permasalahan sertipikasi tanah transmigrasi terutama untuk lokasi transmigrasi yang telah dilaksanakan sebelum tahun 1998.


Sumber: Dokumentasi Direktorat TRP, Maret 2014

Gambar 2.1 Adapun tindak lanjut dari pelaksanaan Kick off Meeting Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional adalah menunggu masukan dari anggota Tim Koordinasi untuk perbaikan draf rencana kerja Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria dalam kurun waktu 1 minggu yang kemudian akan disampaikan kepada Ibu Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya akan disampaikan kepada Eselon I terkait. 2.2.2 SosialisasiUU No.1/20014 jo. UU No.27/2007, dan Mekanisme Penyusunan dan Penetapan RZWP3-K. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Cakalang, Gedung Minabahari Lt.1, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Jakarta Pusat pada tanggal 12 Maret 2014 dengan tujuan adalah untuk mensosialisasikan: a) UU No.1/2014 jo UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan b) Mekanisme Penyusunan dan Penetapan RZWP3-K. Terdapat beberapa hal penting yang dibahas dalam pertemuan ini, diantaranya:  Sebagai implikasi dari adanya Putusan MK terkait Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3), terkait telah dilakukan perubahan terhadap UU No. 27/2007 dengan diundangkannya UU No. 1/2014  Substansi perubahan UU No. 27/2007 menjadi UU No.1/2014 meliputi: (i) Mekanisme sistem perizinan (izin lokasi dan izin pengelolaan); (ii) Perlindungan masyarakat hukum adat; (iii) penataan investasi di pulau-pulau kecil; dan (iv) pengelolaan kawasan konservasi berkelanjutan.  Sebagai operasionalisasi UU No.1/2014 serta untuk mengantisipasi terjadinya konflik dengan sektor-sektor lain yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (seperti: kehutanan, pertanian, perhubungan, dan pertahanan), perlu segera disusun peraturan perundang-undangan turunan terutama Peraturan Presiden mengenai izin lokasi dan izin pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.  Sesuai UU No. 27/2007, RZWP3-K Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan ke dalam bentuk Perda, sebagaimana halnya dengan penetapan Perda RTRW. Menyikapi hal ini, KKP mengusulkan untuk merevisi Permendagri yang terkait dengan Perda RTRW sehingga juga mengatur mekanisme persetujuan dan penetapan RZWP3-K. Permendagri yang diusulkan dirubah antara lain: a. Permendagri No.28/2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Daerah b. Permendagri No. 50/2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah


c. Permendagri No. 47/2012 tentang Pedoman Penyusunan Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota.  Kemendagri tidak berkeberatan dengan usulan revisi Permendagri tersebut sepanjang dijelaskan substansi Permendagri yang perlu direvisi beserta dengan penjelasan logisnya.  Masukan-masukan terkait mekanisme pemberian tanggapan dan/atau saran akan diolah lebih lanjut oleh KKP sebagai bahan untuk finalisasi revisi Permen KKP No. 16/2008


Gambar 2.2 Sebagai kesimpulan dan tindak lanjut atas kegiatan tersebut perlu dibentuk tim kecil lintas K/L terkait untuk mempersiapkan proses revisi Permendagri tersebut di atas. Disamping itu diperlukan pembahasan lebih lanjut dalam forum BKPRN untuk: (i) Penjelasan lebih rinci mengenai muatan dan dokumen RZWP3-K; (ii) Sinergi RZWP3-K dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional yang terkait dengan wilayah ruang laut; dan (iii) Penejelasan muatan dan kemajuan penyusunan RUU Pengelolaan Laut (yang mengatur wilayah perairan di atas 12 ml). 2.2.3 Brainstorming Pengelolaan Ruang Udara Nasional Pertemuan ini diselenggarakan untuk membahas kembali RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional yang pernah disusun oleh LAPAN berdasarkan amanat UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Brainstorming dilaksanakan di Hotel Oria Jakarta pada tanggal 17 Maret 2014. Beberapa poin pembahasan dalam pertemuan tersebut:  Latar belakang penyusunan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional oleh LAPAN: a. Penataan Ruang Udara di Luar Wilayah Propinsi, Kabupaten/Kota menjadi salah satu isu pokok pada Rakernas BKTRN 2003 (26 Juni 2003) khususnya pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam di ruang udara sehingga perlu disusun UU. b. Dalam Rapat Terbatas Kabinet Gotong Royong (tanggal 10 Februari 2013), Presiden menginstruksikan untuk melakukan upaya percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan sebagai aturan pelaksana UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. c. Atas dasar tersebut Menko Perekonomian, menginstruksikan LAPAN untuk mengupayakan langkah-langkah percepatan naskah RUU Penataan Ruang Udara di luar Wilayah Propinsi, Kabupaten dan Kota. d. Telah dilakukan Uji Publik dan Sosialisasi terhadap RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional. Pada tahun 2007 proses harmonisasi RUU Pengelolaan Ruang Udara terhenti, KemenkumHAM mengembalikan RUU tersebut kepada LAPAN untuk dilakukan pengkajian ulang. e. Saat ini, RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional telah masuk Prolegnas 2004-2009.


 Materi muatan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional a. Penentuan ruang lingkup Ruang Udara erat kaitannya dengan:  Deliniasi wilayah kedaulatan NKRI, yang belum tercapai kesepahaman antara LAPAN yang mendasarkan pada UUPR yaitu “ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional”, sedangkan TNI mengacu pada ketentuan United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS’82) bahwa wilayah kedaulatan NKRI merupakan archipelagic state dan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan bahwa “Kedaulatan Negara RI di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”; dan  Pengertian ruang udara. Walaupun belum ada Perjanjian Internasional yang mendefinisikan tetapi UU No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan telah mendefinisikan sebagai berikut:Ruang Udara (airspace) adalah ruang yang mengelilingi dan melingkupi seluruh permukaan bumi yang mengandung udara yang bersifat gas dan antariksa (outer space) adalah ruang beserta isinya yang terdapat di luar ruang udara yang mengelilingi dan melingkupi ruang udara. b. Beberapa pemanfaatan ruang udara indonesia yaitu sebagai:  SDA  Berdasarkan letak geografis, lapisan-lapisan ruang udara memiliki peran penting sehingga menjadikan ruang udara Indonesia sebagai laboratorium atmosfer.  Media  Selain sebagai jalur penerbangan, ruang udara juga digunakan sebagai lintasan dan media bagi penyelenggaraan kegiatan keantariksaan.  Sumber kehidupan  udara merupakan unsur utama kehidupan karena zat yang terkandung didalamnya, tidak terlihat tetapi ketika tercemar akan terasa.  Tameng pelindung dari sinar yang berbahaya bagi tubuh (sinar ultraviolet) dan benda antariksa lainnya. c. Ruang Lingkup RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional yaitu: i) Perencanaan dengan jangka waktu 25 tahun; ii) Pemanfaatan; iii) Pengendalian; dan iv) Pembinaan.  Pembahasan lain terkait pemanfaatan ruang udara sekaligus sebagai masukan untuk penyusunan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional, antara lain: a. Kewenangan pengelolaan b. Penggunaan Ruang udara sifatnya multisektor, oleh karenanya perlu kejelasan pembagian kewenangan, baik Pusat, Sektor dan Daerah. c. Untuk kewenangan Pusat dalam pengelolaan ruang udara ketinggian hingga 110/120 km dpl sedangkan kewenangan Pemda hanya sampai ketinggian 500 meter dari permukaan setempat. d. Leading Sector Penyusunan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional e. Sebagai lembaga dibawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi, tupoksi LAPAN terlalu kecil untuk menyusun RUU Pengelolaan Ruang Udara. Terdapat Kementerian lain sebagai institusi kunci pengguna ruang udara, yang lebih kompeten berwenang dan mengelola yaitu Kemenhub dan TNI AU. LAPAN hanya sebagai institusi yang memiliki tugas dan fungsi melakukan riset dalam pemanfaaatan ruang udara. f. Pembahasan pada pertemuan akan dijadikan bahan masukan bagi Peninjauan Kembali RTRWN yang juga mengamanatkan beberapa penyusunan KSN dengan tipologi teknologi tinggi yang deliniasi wilayahnya sangat kecil.


g. Pengaturan Pengelolaan Ruang udara didasarkan pada zonasi wilayah pemanfaatan dan sifat fungsional serta mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan (teknologi antariksa dan Ruang udara) dengan mengutamakan prioritas penggunaan. h. Klasifikasi/zona pemanfaatan ruang udara untuk keperluan sipil meliputi: i) ruang di atas bandar udara (wilayah bandar udara secara eksklusif digunakan hanya untuk kegiatan navigasi), ii) ruang sekitar bandara udara, iii) ruang untuk jalur penerbangan yang telah diatur tersendiri melalui perjanjian antar negara. Selain itu, untuk penerbangan patroli maupun latihan telah ada penentuan zonasinya.


Gambar 2.3 Kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan brainstorming tersebut yaitu diperlukan pertemuanlanjutan untuk pematangan substansi RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional, agar tidak menimbulkan kerumitan dalam implementasinya. Disamping itu, mengingat sifatnya sangat multisektor, perlu dikaji lebih lanjut mengenai:  Lingkup pengaturan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (mana yangsudah diatur dan yg belum)  Bentuk dan kedalaman pengaturan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional; danPemrakarsa penyiapan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional 2.3 Kegiatan Pendukung 2.3.1 Bilateral Meeting Sekretariat BKPRN-Kementerian Pertanian Billateral Meeting dilaksanakanpada tanggal 4 Maret 2014 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat BKPRN,yang merupakan tindak lanjut Rapat Koordinasi Eselon II BKPRN tanggal 19 Februari 2014 dalam rangka penajaman tindak lanjut penetapan LP2B dalam RTRW. Adapun beberapa hal penting yang dibahas di dalam rapat tersebut antara lain:  Insentif untuk petani agar bersedia menetapkan LP2B diberikan dalam bentuk sarana prasarana irigasi, jalan dan lain-lain yang bersifat pemberian insentif secara berkelompok, bukan insentif individu.  Status terakhir penetapan LP2B: a. 160 Perda RTRW Kabupaten/Kota yang mencantumkan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan total luasan lahan 4,7 juta Ha. b. 187 Perda RTRW kabupaten/kota yang telah ditetapkan tetapi belum menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).  Perlu penyusunan mekanisme penetapan LP2B pada: a. Daerah yang sudah menetapkan RTRW tetapi belum menetapkan LP2B


b. Daerah yang sudah memiliki persetujuan substansi RTRW kab/kota dari Kementerian PU c. Daerah yang sudah menetapkan LP2B, tetapi belum terdapat rincian lokasi dan luasan hamparannya  Sesuai amanah UU 41/2009, penetapan LP2B dapat dilakukan melalui peraturan bupati/walikota apabila belum tercantum dalam RTRW.  Perlu integrasi peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Nasional kedalam RTRWN. Status terakhir: peta KP2B Nasional (skala 1:250.000) telah disampaikan secara informal kepada Tim Budidaya, Dit. Tata Ruang Wilayah Nasional, Kemen PU.  Sesuai amanat UU No. 41 Tahun 2009, perlu dilakukan integrasi rencana perlindungan LP2B kedalam Rencana Pembangunan (RPJP, RPJM, RKP).  Pada skala nasional dan provinsi, peta KP2B sudah tersedia dan akan dimasukkan sebagai bagian revisi RTRWN. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat beberapa kesimpulan untuk tindak lanjut sebagai berikut:  Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Kementerian Pertanian akan berkoordinasi dengan Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong daerah dalam penetapan LP2B melalui peraturan bupati/walikota pada 187 kab/kota yang telah menetapkan RTRW namun belum menetapkan LP2B.  Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Kementerian Pertanian akan berkoordinasi dengan Ditjen. Penataan Ruang, Kementerian PU untuk mengonfirmasi masukan penetapan LP2B dalam Surat Persetujuan Substansi Dirjen Penataan Ruang pada 144 kabupaten/kota yang yang belum menetapkan Perda RTRW.  Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Kementerian Pertanian akan berkoordinasi dengan BIG dan BPN dalam penyediaan peta skala 1:5.000 dan 1:10.000, serta inventarisasi data lokasi LP2B seluas 4,7 juta Ha pada 160 kab/kota yang telah menetapkan RTRW dengan LP2B. 2.3.2 Rapat Pameran Perencanaan Pembangunan 2014 Rapat diadakan di Ruang Rapat 203 Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 5 Maret 2014 sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Pameran yang sebelumnya diadakan pada Rabu, 12 Februari 2014 di Hotel Akmani. Tujuan rapat koordinasi ini adalah pembahasan konsep materi pameran untuk masing-masing subtema. Beberapa poin penting yang disampaikan dalam rapat tersebut antara lain:  Identifikasi materi pameran dan diskusi interaktif dengan seluruh peserta dari Direktorat Mitra K/L.  Untuk materi pameran, diberikan informasi fasilitas yang akan ada berupa boothbesar (3x3m), booth kecil (2x3m), poster wall, multimedia wall, dan perpustakaan mini.  Pengusulan penanggung jawab setiap subtema, yakni: (a) Subtema I: Direktur Aparatur Negara; (b) Subtema II: Direktur Transportasi; (c) Subtema III: Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat; (d) Subtema IV: Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal.  Layout yang sudah ada harus disesuaikan kembali dengan kebutuhan peserta.


 Terkait dengan pembiayaan, Biro Renortala belum dapat memberikan kepastian mengenai harga karena harus melihat kembali jumlah booth yang ada. Untuk Diskusi Interaktif dan keseluruhan teknis pelaksanaan pameran, Renortala bersedia membiayai.  Terkait dengan pembiayaanbooth, para peserta menginginkan pembiayaan tersebut gratis.  Peserta mengusulkan agar di surat undangan dijelaskan mengenai partisipasi K/L termasuk kejelasan untuk pembiayaan Sebagai tindak lanjut atas dilaksanakanya kegiatan Rapat Koordinasi Pameran maka perlu adanya rapat terbatas yang dilakukan antara Karo Humas dan TUP serta Karo Renortala dengan Direktorat TRP untuk membahas mengenai SK Pameran, surat undangan untuk peserta K/L, kepastian kontrak dengan pelaksana kegiatan serta pembiayaan pameran dan diskusi interaktif. Selain itu, masukan untuk materi pameran dan diskusi interaktif ditunggu hingga Jumat, 14 Maret 2014 untuk dikompilasikan dengan matriks identifikasi yang sudah ada. 2.3.3 Rapat Pembahasan Target RKP 2015 dan RPJMN 2015-2019 Bidang Pertanahan Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat SG 5 Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 12 Maret 2014 dengan tujuan mengonfirmasi besaran target dan kebutuhan alokasi pendanaan untuk kegiatan BPN Tahun 2015, dan penyepakatan besaran target dan alokasi pendanaan kegiatan BPN Tahun 2015. Rapat diisi dengan diskusi dan tanya jawab dan diperoleh beberapa hal penting sebagai berikut:  Pembahasan dan struktur pada RPJMN 2015-2019, sedikit berbeda dengan RPJM periode sebelumnya, karena pada periode Tahun 2015-2019 akan mengalami pergantian Presiden, sehingga sudah tidak merunut pada Prioritas Nasional, namun berdasarkan prioritas dari setiap Bidang.  Hasil exercise yang dilakukan BPN terhadap kegiatan IP4T untuk tahun 2014 target yang ditetapkan sebanyak 182.300 bidang. Untuk tahun 2015 berdasarkan usulan daerah target hanya mampu sebanyak 142.400 bidang sehingga untuk RPJMN, BPN menurunkan target untuk tahun 2016-2019 sebanyak 165.000 bidang per tahun.  Kegiatan Penatagunaan Tanah; Kegiatan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT); dan Kegiatan Penanganan Sengketa tetap ada pada matriks 2.3, hanya memang kegiatan tersebut tidak menjadi Prioritas Nasional. Kegiatan Penanganan Sengketa tidak akan selesai apabila akar permasalahannya tidak diselesaikan, sehingga konflik akan terus terjadi. Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, diperoleh beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:  Pada rapat pertemuan pembahasan target RKP 2015 dan RPJM 2015-2019 bidang pertanahan ini, dengan membandingkan exercise yang dilakukan oleh Bappenas dan BPN, disepakati besar target dan anggaran pada beberapa indikator yang nantinya akan dimasukkan pada RKP 2015.  Karena rapat pertemuan ini tidak dihadiri oleh Kepala maupun perwakilan dari Biro Perencanaan dan Luar Negeri BPN dan Biro Kepegawaian, sehingga beberapa poin pembahasan terhadap indikator:Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar, dan Penerimaan Juru Ukur belum bisa diputuskan target dan anggaran. Untuk kedua indikator tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut untuk mendapatkan target dan alokasi yang sesuai. Laporan Kegiatan Bulan Maret 2014|9

 Diperlukan rapat lanjutan yang akan diadakan sebelum jadwal Penerbitan Surat Bersama Pagu Indikatif 2015 untuk mendapatkan target dan alokasi anggaran.


Gambar 2.4 2.3.4 Rapat Koordinasi Pameran Perencanaan Pembangunan 2014 Rapat koordinasi dilaksanakan di SS 1-2 Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 18 Maret 2014 yang merupakan rapat koordinasi ke-3 yang diadakan di lingkungan Internal Direktorat terkait di Bappenas, melanjutkan rapat koordinasi yang diadakan pada tanggal 5 Maret 2014 di Ruang 203. Tujuan rapat koordinasi pameran ini, meliputi: (1) Finalisasi Story line untuk story board, (2) Finalisasi materi pameran dan diskusi interaktif, (3) Finalisasi Peserta pameran yang akan diundang, (4) Finalisasi Topik diskusi, narasumber, moderator dan peserta diskusi interaktif, (5) Finalisasi Layout dan desain ruangan sementara, dan (6) Penyerahan daftar materi dan undangan final kepada Humas. Beberapa poin penting yang dibahas di rapat sebagai berikut:  Tema RKP yang semula “Melanjutkan reformasi pembangunan bagi peningkatan daya saing nasional” berubah menjadi “Melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.”  Subtema dikelompokkan menjadi: (a) penyiapan landasan ekonomi yang kokoh; (b) pembangunan ekonomi yang berkeadilan; (c) peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; dan (d) pemerataan pembangunan wilayah. Perubahan nama sub tema III yang semula Tingkatkan Aset Penghidupan berubah menjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.  Untuk KUR masuk di Subtema II, dengan peserta undangan Menko Perekonomian, PIC Direktorat Koperasi dan UKM, Bappenas. Jumlah sesi diskusi interaktif menjadi 7 bagian.  Jalan cerita Pameran (story line) disusun dan dibagi menjadi empat bagian utama sesuai subtema. Story line ini sebagai bahan penyusunan untuk story board yang akan dipasang di pintu utama saat pameran.  Terkait dengan materi pameran, ada beberapa penyesuaian dan finalisasi. Termasuk untuk materi dan narasumber untuk diskusi interaktif (terlampir). Subtema diskusi menggunakan subtema yang sama dengan pameran untuk menjaga kontinuitas subtema.  Dalam rapat tersebut, dilakukan pula komunikasi langsung dengan tim EO. Desain awal akan disesuaikan dengan kebutuhan peserta, dan kebutuhan booth akan dihitung ulang setelah melihat materi pameran dan peserta yang ikut. Pihak EO juga akan melakukan relayout keseluruhan desain pameran termasuk booth dan kontruksi keseluruhan.  Terkait dengan pembiayaan, pihak Biro Renortala menyebutkan bahwa untuk keseluruhan pameran akan menjadi tanggung jawab Renortala termasuk Diskusi Interaktif, tetapi untuk


booth akan kembali melihat hasil perhitungan dari pihak EO, sehingga bisa dipastikan jumlah pembiayaannya.  Harapan dari seluruh peserta, booth dapat digratiskan. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut pada tanggal Rabu, 26 Maret 2014, Direktorat TRP akan mengundang seluruh Direktorat Mitra K/L dan seluruh peserta pameran (Direktorat di Bappenas, K/L, OMS/LSM, Swasta, dan Pemda), untuk menginformasikan mengenai penyelenggaraan pameran, termasuk materi pameran dan diskusi interaktif, serta seluruh teknis pelaksanaan pameran.


Gambar 2.5 2.3.5 Rapat Koordinasi Penyediaan Citra bagi Penyusunan Peta Dasar Pertanahan Rapat Koordinasi dilaksanakan tanggal 20 Maret 2014 di Ruang Rapat Sekretariat BKPRN yang bertujuan untuk mengoordinasikan rencana penyusunan Peta Dasar Pertanahan oleh BPN Tahun 2015-2019 dengan rencana pengadaan Data Citra Satelit Resolusi Tinggi oleh LAPAN Tahun 20152019. Dari hasil koordinasi tersebut dicapai beberapa kesepakatan sebagai berikut:  Peta Dasar Pertanahan hingga saat ini hanya tersedia sebesar 13,3% dari seluruh luasan daratan nasional di luar Kawasan Hutan. BPN menyampaikan minimnya pencapaian penyusunan peta dasar pertanahan tersebut, salah satunya dikarenakan belum tersedianya Data Citra Resolusi Tinggi secara lengkap di seluruh wilayah daratan nasional. Ketersediaan Peta Dasar Pertanahan sangat diperlukan dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah dan mendukung pencapaian target RPJMN 2015-2019 Bidang Pertanahan;  Dalam kerangka RPJMN 2015-2019, BPN membutuhkan Data Citra Satelit Resolusi Tinggi seluas ± 65 Juta Ha yang perlu dilakukan pengadaannya oleh LAPAN dalam 5 Tahun;  Dalam penyusunan Peta Dasar Pertanahan oleh BPN di TA 2016, dibutuhkan Data Citra Satelit Resolusi Tinggi seluas ± 6,5 Juta Ha yang perlu dilakukan pengadaannya oleh LAPAN di TA 2015;  Data Citra Satelit Resolusi Tinggi yang digunakan oleh BPN dalam penyusunan Peta Dasar Pertanahan tersebut dapat digunakan juga oleh instansi Pemerintah lainnya seperti BIG, BPS, dan K/L lainnya;  BPN dan LAPAN akan melaksanakan pertemuan bilateral untuk melakukan pembahasan dan penyepakatan lebih rinci mengenai lokasi-lokasi yang menjadi prioritas dalam penyedian data citra satelit resolusi tinggi untuk pemenuhan peta dasar pertanahan, baik untuk pengadaan LAPAN di TA 2015 maupun rencana pengadaan selama lima tahun dalam kurun waktu 2015-2019.


Setelah dilaksanakan rapat koordinasi tersebut, masih perlu dilakukan pertemuan bersama dengan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan dalam rangka menyusun skenario pendanaan sebagai konsekuensi pendanaan dari pengadaan citra resolusi tinggi bagi BPN. 2.3.6 Pilot Project Tata Batas Kawasan Hutan Rapat diadakan di SG 3 Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 28 Maret 2014. Pelaksanaan kegiatan pilot project tata batas kawasan hutan dilakukan dalam rangka mendukung perubahan kebijakan pendaftaran tanah publikasi positif. Selain itu, dilakukan untuk mengurangi konflik yang terjadi antara masyarakat dan pihak kehutanan pada batas kawasan hutan. Pada rapat kali ini, beberapa hal yang dibahas adalah sebagai berikut:  Terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan pembuatan tata batas kawasan hutan di Kementerian Kehutanan.  Kegiatan publikasi tata batas kawasan hutan dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat terutama yang berada di perbatasan kawasan hutan dan non hutan.  Mekanisme pembiayaan yang dapat dilakukan adalah melalui mekanisme PNBP yang juga dapat berlaku untuk instansi pemerintah.  Menurut data Kementerian Kehutanan, lokasi pilot project yang diusulkan sudah mendapatkan SK dari Menteri Kehutanan sehingga dapat dijadikan lokasi kegiatan pilot project reforma agraria  Perlu dipikirkan apabila terdapat pemanfaatan ruang didalam kawasan hutan hasil kunjungan lapangan di lokasi pilot project.  Akan dilakukan pemasangan patok terhadap hasil publikasi tata batas kawasan hutan dengan jarak koridor sesuai ketentuan yang berlaku.  Perlu disiapkan prosedur teknis pengukuran tata batas kawasan hutan oleh BPN dan juga perhitungan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pilot project. Dari pelaksanaan rapat tersebut diketahui bahwa sudah terdapat alokasi anggaran untuk pembuatan tata batas kawasan hutan pada Kementerian Kehutanan. Namun, perlu dihitung kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pilot project ini dan mekanisme pendanaannya. Selain itu, sebagai tindak lanjut perlu dilakukan pertemuan lanjutan untuk membahas agenda kerja pelaksanaan tata batas kawasan hutan, pembentukan tim serta sosialisasi internal di antara anggota tim. Selain itu, perlu ada kontak perwakilan dari setiap kementerian yang terlibat untuk memudahkan koordinasi. 2.3.7 Pembahasan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bidang Pertanahan Pertemuan diadakan di Hotel Jambu Luwuk, Yogyakarta pada tanggal 13-14 Maret 2014 yangbertujuan membahas rancangan teknokratik RPJMN 2015-2019 Bidang Pertanahan. Fokus pembahasan adalah usulan kebijakan pertanahan dalam Draf RPJMN 2015-2019 yang terkait dengan (i) Pembentukan Kamar Khusus Pertanahan di Pengadilan Negeri; (ii) Pembentukan Bank Tanah; dan (iii) Reforma Agraria (Diskresi Kasus Tanah Transmigrasi). Terkait dengan usulan kebijakan yang disampaikan, berikut tanggapan yang disampaikan oleh narasumber:  Prof. Maria Sumardjono a. Usulan Pembentukan Kamar Khusus Pertanahan di Pengadilan Negeri  Permasalahan pertanahan sifatnya multi dimensi, lintas sektor dan aspeknya sangat luas sehingga tidak dapat dikategorikan kedalam satu kategori khusus baik itu pidana, perdata, maupun tata usaha negara sehingga pembentukan


pengadilan khusus/kamar khusus pertanahan di Pengadilan Negeri belum tentu efektif menyelesaikan kasus pertanahan yang ada.  Pembentukan Pengadilan Khusus harus jelas kekhususannya (seperti pengadilan anak, HAM, niaga, hubungan industrial, tipikor, pajak, perikanan, ekonomi).  Pembentukanpengadilan khusus/kamar khusus (special chambers) pertanahan sebaiknya ada di Mahkamah Agung.  Munculnya satu kasus pertanahan yang memiliki 3 (tiga) putusan yang berbeda dikarenakan pengajuan penyelesaian kasus tersebut tidak dalam waktu yang bersamaan sehingga memungkinkan kasus tersebut diputus secara pidana, perdata, dan tata usaha negara.  Proses pengambilan keputusan oleh hakim didasarkan pada materi yang diajukan sehingga satu kasus hanya diputus berdasarkan pidana, perdata, atau tata usaha negara sesuai yang diminta pemohon. b. Pembentukan Bank Tanah  Bank tanah yang akan dibentuk tujuannya untuk mengendalikan harga tanah dan sifatnya lebih pada bank tanah umum yang pengadaan tanahnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh sektor pembangunan yang memerlukan  Bank tanah harus jelas bentuknya, lembaganya, SDM, mekanisme operasionalnya dan sebaiknya tidak disangkutkan di BPN tapi lembaga nasional sendiri (board).  Sebaiknya SDM yang mengelola lembaga bank tanah berasal dari lintas K/L.  Lembaga bank tanah yang akan dibentuk sebaiknya berjenjang/bertingkat (nasional, provinsi, kabupaten/kota).  Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan bank tanah adalah: (i) luas tanahnya yang dapat dibeli, (ii) mekanisme pengambilan tanahnya (sekaligus atau parsel), (iii) cara perolehan asal tanahnya (dari mekanisme jualbeli atau tanah terlantar), (iv) mekanisme pendanaannya seperti apa (usulan mekanisme masuk kas keluar kas); dan (v) Setelah tanah dibeli apakah akan dijual kembali atau hanya disewakan? c. Reforma Agraria (Diskresi Kasus Tanah Transmigrasi)  Pelaksanaan transmigrasi bukan merupakan bagian dari Reforma Agraria karena BPN sifatnya hanya memberikan legalisasi aset saja. Konsep Reforma Agraria merupakan restrukturisasi Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T).  Permasalahan sertipikat tanah transmigrasi dikarenakan asal tanahnya (tanahnya berada dalam kawasan hutan). Masih ada terdapat ± 300 ribu bidang tanah transmigran yang belum disertipikatkan karena tanahnya masih bermasalah.  Bappenas perlu mendorong kejelasan kawasan hutan (tata batas kawasan hutan) terutama setelah terbitnya Keputusan MK No.35/PUU-X/2012  Konsep Reforma Agraria sudah dimasukkan dalam RUU Pertanahanan dan tantangannya adalah pada bagaimana mengkoordinasikan K/L untuk pemberian access.  Kasus diskresi tanah transmigran tujuannya sangat baik dan sebaiknya diselesaikan dengan SKB. Penyelesaian kasus tanah transmigran melalui diskresi harus hati-hati dan perlu dilakukan identifikasi ulang dan survei lapangan.  Sebaiknya aturan mengenai tanah terlantar sebagai sumber tanah redistribusi tanah dibuat dalam bentuk UU dan bukan PP.


 Prof. Budi Prayitno a. Pembentukan Bank Tanah  Jenis bank tanah ada 2 (dua) yaitu : Bank Tanah Khusus (skala kecil dan berorientasi pasar); dan Bank Tanah Umum (skala umum dan tidak berorientasi profit).  Contoh bank tanah yaitu : USA (bank tanah khusus, cenderung pro kapitalis); dan Eropa (bank tanah Umum).  Perlu ada pergesaran administratif pertanahan kearah government based approach untuk menaungi pembentukan bank tanah .  Bank tanah harus dilihat sebagai skema pengembangan wilayah.  Dalam draf RUU Pertanahan, Bank Tanah akan dibentuk dalam PP. Namun sebaiknya dibentuk dalam wadah UU agar lebih kuat.  Apabila lembaga bank tanah umum maka sebaiknya tidak ada bank khusus didalamnya.  Usulan pembentukan lembaga bank tanah dalam bentuk badan nasional (national board) dan sebaiknya ada di level nasional jangan di level provinsi/kabupaten/kota. Lembaga bank tanah harus berada diluar wilayah kewenangan kerja BPN (tidak dibawah BPN).  Perlu ada regulasi yang ketat untuk mengatur mengenai kelembagaan bank tanah dan harus dilihat juga aturan lain terutama mengenai UU Otonomi Daerah.  Pembentukan bank tanah mungkin bisa mencontoh model bank perumahan (Bank BTN dibawah ada Bank Perumahan).  Lembaga bank tanah yang akan dibentuk harus mempertimbangkan dua hal yaitu kepentingan rakyat (welfare) dan kepentingan pembangunan berdaya saing (market) sehingga bank tanah harus menampung dua kepentingan tersebut. Hal ini dikarenakan di beberapa tempat tidak mungkin melakukan ‘freeze’ harga lahan di lahan komersial.  Isu reklamasi belum ada payung hukum yang mengaturnya sehingga ini dapat menjadi masuk bagian pengaturan bank tanah. Dari kegiatan tersebut, diperoleh beberapa kesimpulan antara lain:  Perlu ada diskusi dalam forum terbatas dengan mengundang BPN dan Mahkamah Agung dalam waktu bersamaan atau waktu tersendiri dan diusulkan dalam 2 (dua) minggu kedepan terkait pembentukan kamar khusus pertanahan di Pengadilan Negeri  Terkait pembentukan bank tanah perlu dikaji mendalam bentuk kelembagaan, SDM, operasional dan mekanisme pendanaannya.  Untuk usulan diskresi tanah transmigrasi perlu dilakukan identifikasi ulang dan survey lapangan untuk memastikan transmigran yang tinggal diwilayah tersebut merupakan transmigrasi asli. Perlu didiskusikan dengan mitra kerja Kementerian Transmigrasi di Bappenas  Diusulkan adanya kelembagaan setingkat kementerian untuk mengurus tata kelola pertanahan 2.3.8 Rapat Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pameran Perencanaan PembangunanNasional Tahun 2014 Rapat dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2014 di Ballroom Hotel Akmani. Rapat ini bertujuan untuk: (1) Pengenalan Pameran Perencanaan Pembangunan Tahun 2014, (2) Persiapan substansi bahan materi pameran. Poin penting yang disampaikan pada kegiatan tersebut, sebagai berikut:


 Untuk materi pameran harus kembali dikonfirmasikan kepada masing-masing peserta dan jika ada perubahan maupun masukan peserta harus menyerahkan kepada panitia secepatnya. Termasuk di dalamnya permintaan booth (DJSN, Kemensos PKH, dan KemenPAN RB Pelayanan Publik) dan pertimbangan kepastian materi.  Terkait dengan permintaan MenPAN RB, disarankan agar mengirimkan surat ke Menteri PPN/Bappenas untuk diberi waktu menyerahkan penghargaan pelayanan publik terbaik.  Terkait untuk pembiayaan, sewa booth tetap dibebankan kepada peserta dengan fasilitas yang kemudian ditawarkan oleh panitia. Ada 4 paket yang nantinya akan ditawarkan kepada peserta. Harapannya untuk tahun depan, dapat dianggarkan oleh Bappenas sehingga peserta tidak dikenakan biaya.  Terkait dengan layout dan desain sementara ini akan dibuat dengan empat warna dasar yang berbeda untuk setiap subtema. Fasilitas booth nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Di atas booth akan dituliskan nama peserta, konsultan yang akan menyediakan. Untuk Wall of fame, akan disimpan seluruh logo peserta.


Gambar 2.6 Sebagai tindak lanjut atas dilaksanakanya kegiatan rapat koordinasi Pameran tersebut maka:  Rapat berikutnya diadakan pada tanggal 11 April 2014 dengan agenda pembahasan materi pameran dan sub tema.  Surat dari MenPANRB mengenai permintaan penambahan booth dan permohonan alokasi waktu penyerahan penghargaan agar dipercepat.  Materi yang akan ditampilkan, beserta ringkasan materi yang dapat dikumpulkan ke panitia melalui email: [email protected] maksimal paling lambat tanggal 5 April 2014. 2.4 Milis, Portal dan Scribd Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan memiliki beberapa media informasi dan komunikasi diantaranya Milis, Portal dan Scribd yang bertujuan sebagai media komunikasi, interaksi, informasi diantara para pemangku kepentingan bidang Tata Ruang dan Pertanahan dan tidak menutup kemungkinan untuk umum. 2.4.1 Milis Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Milismerupakan media diskusi onlinedi mana setiap orang bisa berlangganan dan berikutserta didalamnya. Selama triwulan I, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan telah memiliki anggota milis sebanyak 116 orang, terhitung dari bulan Februari 2014 hingga sekarang.


2.4.2 Portal Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Sejauh ini, portal TRP secara umum mengalami peningkatan kunjungan dimana dengan jumlah pengunjung (unique visitor) 391, jumlah kunjungan (number of visits) 753, jumlah halaman yang dikunjungi 4.579, dan jumlah “klik” sebanyak 26.574 serta total download sebesar 1.906GB. Tabel Portal Tata Ruang dan Pertanahan Month Februari Maret Jumlah

Unique visitors 208 183 391

Number of visits 361 392 753

Pages 1.530 3.049 4.579

Hits 10.817 15.757 26.574

Bandwidth 1.78 GB 827.75 MB 1.906GB

18000 16000 14000 12000 10000 8000

Feb-14

6000

Mar-14

4000 2000 0 Unique visitors Number of visits

Pages

Hits

Diagram Statistik Portal Tata Ruang dan Pertanahan

2.4.3 Scribd Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Pustaka virtual Tata Ruang dan Pertanahan dengan alamat www.scribd.com/Tata Ruang dan Pertanahan. Di dalamnya terdapat sebanyak 1,126 dokumen yang di published dengan jumlah follower sebanyak 647 user. Sampai saat ini dokumen yang berada Pustaka virtual tersebut telah di lihat sebanyak 149.465 kali.


BAB III KEGIATAN EKSTERNAL

Di bawah ini merupakan ulasan singkat mengenai partisipasi Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal Direktorat, baik oleh unit kerja/unit organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ataupun kementerian/lembaga lain, sampai dengan akhir Bulan Maret 2014. Kegiatan eksternal dihadiri secara langsung oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan atau didisposisikan ke Kepala Sub Direktorat maupun Staf. 3.1 Evaluasi Penyelenggaraan PPK Award TA 2012 Evaluasi Penyelenggaraan PPK Award TA 2012 dilaksanakan di Hotel Lumire pada tanggal 3 Maret 2014 dengan tujuan untuk melakukan sosialisasi tahapan pelaksanaan PPK Award Tahun 2014 (pelaksanaan kegiatan TA 2012 dan 2013) dan evaluasi pelaksanaan PPK Award tahun lalu. Adapun beberapa masukan dari evaluasi pelaksanaan tahun lalu yaitu:  Perlu dipikirkan untuk juga diadakan Panitia Lelang Award;  Perlu dilakukan kategorisasi PPK berdasar aspek teknis dan yang administratif.  Pihak luar yang memiliki kepentingan sepeti vendor perusahaan-perusahaan tidak perlu diikutkan dalam menilai PPK karena akan bias kepentingan. Sebagai langkah selanjutnya akan dilaksanakankonsinyiring Tim Teknis dan Tim Penilai, untuk membahas kuesioner dan mekanisme pelaksanaan yang dijadualkan tentative pada minggu ke-2 Bulan Maret 2014 3.2 Rapat Konsolidasi dalam rangka Proses Penetapan Raperda RTRW Provinsi Kepulauan Riau Rapat diadakan di The Icon Hotel Morrissey pada tanggal 3 Maret 2014 dengan tujuan menyepakati proses penyelesaian Raperda RTRW Provinsi Kepulauan Riau pasca terbitnya putusan sela PTUN Tanjungpinang, sebagai tindak lanjut atas Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 188.34/036.b/SET Tanggal 29 Januari 2014 Perihal Proses Penyelesaian Raperda RTRW Provinsi Kepulauan Riau Pasca Terbitnya Putusan Sela PTUN Tanjung Pinang Nomor 16/G/PEN/ 2013/PTUNTPI. Adapun isi dari rapat tersebut yaitu:  Kepala Dinas Kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP KPBPB Batam) telah menyampaikan gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam dan Menteri Kehutanan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang.  Berdasarkan putusan sela No. 16/G/PEN/ 2013/PTUN-TPI tanggal 4 Desember 2013 PTUN Tanjungpinang menetapkan : a. Mengabulkan permohonan Penggugat (Kadin Kota Batam dan BP KPBPB Batam) kepada pengadilan, yaitu menunda pelaksanaan dari terbitnya objek sengketa berupa SK Menteri Kehutanan No. SK.463/Menhut-II/2013 tanggal 27 Juni 2013. b. Mewajibkan Tergugat II (Menteri Kehutanan) untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan: SK Menhut No. 463/ Menhut-II/2013 tanggal 27 Juni 2013, sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain di kemudian hari.


 Terdapat perbedaan mendasar dalam penetapan kawasan hutan hasil kajian Tim Terpadu (Timdu) dengan SK Menteri Kehutanan No. 463/Menhut-II/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau, yang akan diintegrasikan kedalam rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau.  Raperda RTRWP Kepulauan Riau menggunakan holding zone untuk bagian kawasan hutan yang belum mendapat persetujuan substansi dari Menteri Kehutanan dan telah disetujui oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Sebagaitindak lanjut Kemenhut disarankan membuat SK baru dengan tidak menyinggung kawasan yang termasuk DPCLS (menggantikan SK No. 463/2013), sehingga Mendagri dapat melakukan evaluasi Raperda RTRW Provinsi Riau dengan SK kehutanan yang memiliki kekuatan hukum (tidak bermasalah/digugat). 3.3 Kick Off Pra Trilateral Meeting Penyusunan Baseline Pagu Anggaran K/L dalam RKP 2015 Rapat dilaksanakan pada tanggal 4 Maret bertempat di SG 1-2 Bappeas dengan tujuan untuk mensejajarkan posisiKementerianKeuangan, Bappenas dan Kementerian/Lembaga dalam penyusunan anggaran terkait tupoksi masing masing pihak. Terdapat beberapa hal penting yang menjadi bahasan dalam rapat tersebut antara lain:  Pokok-pokok kebijakan dalam penyusunan Baseline Pagu Anggaran K/L dalam RKP 2015 terkait dengan pergantian pemerintahan terdiri dari i) Pembagian resource envelope menurut bagian anggaran K/L, ii) Pemberian ruang gerak bagi pemerintahan berikutnya dalam pelaksanaan dan penyusunan kebijakan, iii) Pengalihan dana dekon dan TP ke DAK, dan pelaksanaan kegiatan hibah ke daerah.  Inti dalam penyusunan anggaran untuk tahun 2015 adalah penyusunan baseline anggaran yang bersifat konservatif sehingga dapat memberikan ruang gerak terhadap pemerintahan yang baru.  Kementerian/Lembaga dalam penyusunan anggaran diharapkan sesuai dengan fungsi, kebutuhan, dan sumber daya yang ada dan dapat menghindari kegiatan yang berada diluar batas kemampuan. Kebutuhan yang diusulkan saat ini adalah kebutuhan yang benar-benar mendasar, jika ada kebutuhan baru untuk mendukung kebutuhan dasar ini, bisa dimasukkan dalam inisiatif baru dengan menyiapkan data pendukung lainnya.  Terkait dengan pemindahan dana Dekon dan TP diperlukan regulasi khusus yang menjamin keberpihakan terhadap pengalokasian bagi kawasan perbatasan dan daerah tertinggal. 3.4 Sosialisasi Anugerah Pangripta Nusantara Sosialisasi dilaksanakan di Ternate, Maluku Utara pada tanggal 4 Maret 2014 dengan tujuan mensosialisasikan teknis pelaksanaan penilaian Anugerah Pangripta Nusantara untuk kab/kota di Maluku Utara. Adapun beberapa hal yang menjadi bahasan dalam kegiatan tersebut antara lain:  Materi sosialisasi: a. Penjelasan umum hasil sosialisasi di Kementerian PPN/Bappenas oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Maluku Utara. b. Penjelasan teknis penilaian tahap I, tahap II dan tahap III oleh TPT.  Pokok-pokok diskusi: a. Klarifikasi kriteria penilaian dan skor untuk setiap indikator. Laporan Kegiatan Bulan Maret 2014|18

b. Prosedur pemilihan dari 10 kab/kota menjadi tiga nominasi dan satu yang dikirimkan ke Bappenas. Saran agar ketiga nominator bisa dikaji semua di Bappenas. Penjelasan TPT: jumlah 99 kab/kota yang harus dibaca dalam waktu singkat akan menurunkan keakuratan penilaian. c. Klarifikasi penetapan anugerah utama dan pratama.  Saran dari peserta sosialisasi: a. Perlu insentif dalam bentuk pendanaan untukkegiatan perencanaan bagi pemenang. b. Perlu pelatihan bagi kab/kota dengan nilai kurang agar produk rencananya lebih baik di tahun-tahun mendatang. c. Hasil penilaian dan evaluasi terbuka, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan. Berdasarkan sosialisasi tersebut direncanakan adanya pertemuan dengan pusbindiklatren untuk menjajaki perumusan modul pelatihan bagi provinsi/kabupaten/kota dengan kapasitas perencanaan rendah. 3.5 Pembahasan Persoalan Investasi pada KPI Wonogiri Rapat dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2014 bertempat di Hotel Patra Jasa Semarang dengan agenda utama untuk membahas usulan pembangunan Pabrik Semen dan Pelabuhan di KPI Wonogiri. Berikut merupakan beberapa hal penting yang dikemukakan dalam rapat, antara lain:  Isu utama adalah usulan lokasi pabrik semen berada di kawasan Karst yang peruntukannya bukan untuk industri.  Saat ini Badan Geologi sedang menyiapkan rekomendasi tanggapan terhadap usulan tersebut. Rekomendasi ini yang akan menentukan apakah pabrik semen tersebut dapat dibangun atau tidak. Sementara pembangunan pelabuhan tergantung kepada jadi tidaknya pembangunan pabrik semen tersebut  Pada kesempatan tersebut, Bappenas menyampaikan perlunya dilakukan kajian yang mendalam terhadap usulan perubahan peruntukan lahan. Sehingga perubahan peruntukan lahan tersebut tidak berdampak negatif terhadap perkembangan suatu daerah. Selain itu, usulan lokasi investasi seharusnya tidak hanya pada satu lokasi tetapi terdapat alternatif lokasi lain.  DJPR Kemen PU sudah dengan jelas menyatakan sikapnya dalam suratnya No TR 03 03DR/168 tanggal 24 Mei 2013 bahwa usulan ini harus menunggu kajian dari Badan Geologi Kemen ESDM. Jadi sepanjang hasil kajian belum ada, tidak ada manfaatnya mengadakan rapat membahas usulan ini. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil rapat yaitu tidak tersedia SOP yang baku terkait perubahan RTRW yang bersifat di 'luar jalur' seperti ini. Selain itu, usulan seperti ini masih menjadi kontroversi ketika dikaitkan dengan isu apakah RTRW dapat di revisi sebelum lima tahun?. Untuk itu, sekretariat BKPRN perlu menyiapkan pertemuan terkait isu ini. Sebagai bahan awal, Sekretariat BKPRN perlu menyiapkan kajian singkat kelebihan dan kerugian revisi dibawah 5 tahun/di atas 5 tahun 3.6 Kunjungan DPRD Kabupaten Kulon Progo DIY Rapat kunjungan DPRD Kabupaten Kulon Progo DIY dilaksanakan pada tanggal 5 Maret di Ruang Rapat Sekretariat BKPRN dengan maksud untuk studi referensi RTRW dan RDTR. Terdapat halhal yang dikonsultasikan oleh DPRD Kabupaten Kulon Progo tersebut, yaitu mengenai ketentuan penentuan prioritas dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo dan


konflik antara kegiatan pertambangan dengan pembangunan bandara. Disamping itu terdapat halhal lain yang dibahas dalam rapat tersebut antara lain:  RTRW Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkan pada tahun 2012 melalui Perda No. 1 Tahun 2012.  Penentuan prioritas penyusunan RDTR dilakukan berdasarkan arahan RTRW Kabupaten, terutama pada kawasan cepat tumbuh dan kawasan strategis perkotaan.  Kegiatan pemurnian bijih besi dalam kawasan pertambangan pasir besi di wilayah bagian barat Kulon Progo ditengarai dapat mengganggu aktivitas bandara yang dibangun di wilayah bagian timur akibat limbah pertambangan dan jarak lokasi penyimpanan bahan bakar pesawat dan kawasan pertambangan yang terlalu dekat.  Rencana pemindahan instalasi pemurnian bijih besi dari kawasan pertambangan ke kawasan industri tidak dapat dilakukan karena proses pemurnian dianggap sebagai salahsatu kegiatan pertambangan (bukan kegiatan industri). Adapun kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan kunjungan tersebut antara lain:  Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo.  Penetapan rencana detail beberapa kawasan sebaiknya dilakukan dalam 1 Peraturan Daerah.  Pembangunan instalasi pemurnian bijih besi pada kawasan pertambangan harus dilengkapi AMDAL. Jika AMDAL menunjukkan hasil negatif terhadap kondisi lingkungan maka kegiatan pertambangan tersebut harus dibatasi/ditutup. 3.7 Koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan Lingkup Kementerian Dalam Negeri 2015 Rapat koordinasi dilaksanakan di Hotel Acacia pada tanggal 5 Maret 2014 dengan tujuan untuk mengoordinasikan kegiatan level kementerian/lembaga. Berikut beberapa poin penting dalam paparan rapat:  Target kegiatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak selalu terukur dan nyata misalnya aspek kerukunan, persatuan, dan penanganan konflik. Oleh karena itu, banyak kegiatan yang belum teranggarkan sebelumnya.  Kemendagri menggunakan 7 (tujuh) instrumen dalam penyusunan renja tahun 2015 yaitu: a. Lingkup kewenangan b. Indikasi RPJM ke-3 dalam RPJPN c. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah (KPJM) d. Tindak Lanjut Regulasi Terbaru e. Indikator Kinerja Utama (IKU) f. Evaluasi g. Evaluasi capaian renstra 2010-2014  Kemendagri memiliki 13 program tahun 2015 dan sebagian besar melanjutkan program tahun 2014 yang lalu. Adapun program yang mengusulkan kenaikan anggaran adalah program: a. Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah b. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa c. Program Penataan Administrasi Kependudukan (DITJEN DUKCAPIL) 3.8 Penyampaian hasil penilaian tahap I dan Persiapan penilaian tahap II Anugrah Pangripta Nusantara tahun 2014 dan Persiapan Verifikasi Lapangan


Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret bertempat di Kementerian PPN/Bappenas dengan maksud untuk menyampaikan hasil penilaian tahap I dan mempersiapkan penilaian tahap II Anugrah Pangripta Nusantara tahun 2014 dan Persiapan Verifikasi Lapangan. Terdapat beberapa hal penting dalam kegiatan tersebut antara lain:  Disepakati 12 propinsi nominasi yaitu Jateng, Jabar, DIY, Jatim, Babel, DKI Jakarta, Sumsel, Aceh, Gorontalo, Banten, NTB dan Sulteng.  Direktorat TRP terwakili oleh Direktur TRP sebagai anggota Tim Penilai Utama (TPU) dan Kasubdit Infosos TRP sebagai anggota Tim Penilai Teknis (TPT). Dari hasil kegiatan tersebut direncanakan Direktorat TRP (Direktur dan Kasubdit Infosos) akan mengunjungi DKI Jakarta pada tanggal 11 Maret 2014 dan NTB pada tanggal 17 Maret 2014. 3.9 Pre-Workshop 3 Koordinasi Lintas Sektor dalam Upaya Penanganan DAS Ciliwung melalui "Berbagi Informasi Program Kerja Untuk Penyusunan Rencana Tindak Lanjut di DAS Ciliwung Pertemuan diadakan di Ruang Kalpataru, Gedung B Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 6 Maret 2014 dengan tujuan untuk berkoordinasi dan berbagi informasi program kerja dalam upaya penanganan DAS Ciliwung yang dilakukan oleh berbagai stakeholders baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, dan swasta. Beberapa informasi penting yang disampaikan dalam pertemuan ini, meliputi:  Permasalahan dalam penanganan masalah Ciliwung, yaitu kelembagaan tidak sinergis; dan keterlibatan masyarakat tidak berkelanjutan.  Ditjen. SDA-KemenPU telah memiliki rencana sudetan kali ciliwung ke kanal banjir timur. Kendalanya, masyarakat di daerah rencana sudetan adalah masyarakat yang tidak terkena banjir sehingga sulit melakukan relokasi. Saat ini kegiatan masih berfokus pada normalisasi hingga pintu air manggarai.  Pemanfaatan kawasan sempadan Sungai Ciliwung harus memperoleh rekomendasi dari BBWSCC dengan memperhatikan prosedur yang telah ditetapkan oleh Ditjen. SDA, KemenPU.  Dirjen. SDA-Kemen PU telah mengeluarkan surat edaran pada Tahun 2012 bahwa sesuai amanat PP No.38/2011 tentang Sungai, di kawasan sempadan tidak diperbolehkan dilakukan pembangunan. Untuk itu, hingga Tahun 2015 kawasan sempadan berada pada status quo, dan di Tahun 2016 kawasan tersebut akan dikosongkan.  Puslitbang Permukiman-KemenPU telah melakukan penelitian terhadap Ciliwung dengan output-nya berupa model dan teknologi untuk meminimasi dampak dari limbah permukiman (bukan di sempadan) ke sungai ciliwung.  Neonet-BPPT memiliki database lengkap, salah satunya data normalisasi sungai. Saat ini, KMC sedang fokus pada isu penanganan DAS Ciliwung.  Forum komunikasi dalam upaya penanganan Ciliwung ini akan diformalkan melalui SK. Sebagai upaya tindak lanjut atas kegiatan pre-workshop tersebut akan dilakukan beberapa hal sebagai berikut:  Upaya pengendalian dan normalisasi DAS Ciliwung, termasuk peningkatan kualitas air, yang telah dirumuskan oleh forum komunikasi ini dapat menjadi masukan untuk evaluasi dan review RTR KSN Jabodetabekpunjur.  Direktorat TRP mengikuti perkembangan KMC dan mengambil lesson learned dari kegiatan-kegiatan di dalamnya. Untuk mengaktifkan KMC, KMC mempunyai topik/isu


tertentu tiap periode tertentu, dengan stakeholder yang jelas, yakni pihak-pihak yang terlibat langsung di dalam isu tersebut. 3.10 Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional Terpadu Gerakan Pembangunan Kampung 2014 Rapat dilaksanakan pada tangggal 6 Maret 2014 di Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Program Nasional Terpadu Gerakan Pembangunan Kampung 2014 adalah uji coba untuk koordinasi dan sinergi program yang didanai oleh APBN, APBD, CSR dan LSM. Kegiatannya untuk mempercepat pembangunan di kampung dan kelurahan terutama untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan memeratakan pembangunan sampai desa. Beberapa hal penting yang disampaikan dalam rapat yaitu:  Pada Tahun 2014 akan dilaksanakan koordinasi kegiatan di 26 lokasi, dan 12 lokasi akan diluncurkan sebelum Juni 2014.  Seluruh K/L yang diundang diharapkan dapat berkontribusi melaksanakan program di 26 lokasi yang telah ditetapkan.  Lokasi dipilih berdasarkan komitmen dan kesiapan Bupati dan rekomendasi lokasi dari Bupati dalam bentuk proposal kegiatan yang akan dilaksanakan.  Program yang disinergikan meliputi program di sektor perumahan rakyat, kesehatan, pendidikan, transportasi desa (Kemdagri) Adapun tindak lanjut dari kegiatan koordinasi tersebut yaitu:  Pertemuan konfirmasi dengan K/L untuk pembahasan lanjutan kegiatan 2014 dan perencanaan kegiatan 2015.  Peluncuran kegiatan di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara pada 10 Maret 2014. 3.11 Review Baseline BPN RI (Finalisasi) Kegiatan diadakan di Gedung BPN-RI pada tanggal 6 Maret 2014 yang merupakan lanjutan pembahasan danReview Baseline BPN pada tanggal 4 Maret 2014. Beberapa hal pentingyang mengemuka sebagai berikut:  Hasil efisiensi anggaran tahun 2015 dengan menghentikan beberapa komponen dalam output kegiatan yang telah dilakukan BPN Tahun 2014, berjumlah sebesar Rp 2.521,8 juta.  Tahun 2015 pada Output “Laporan Evaluasi/Koordinasi/Kerjasama/Monitoring/ Pembinaan Bidang Survei Potensi Tanah” ditambahkan 2 (dua) komponen baru, yaitu: “Rapat Kerja Koordinasi dan Evaluasi Peta Zona dan Kawasan” dan “Persiapan Rapat Kerja Koordinasi dan Evaluasi Peta Zona dan Kawasan” dengan alokasi masing-masing Rp 285,087 juta dan Rp. 25,765 juta (309,3 juta dan 28 juta, atas dasar perhitungan inflasi 8,5%).  Pada tahun 2015 pula, untuk Kegiatan “Pengembangan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penatagunaan Tanah” ada penambahan Output yaitu “Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Reforma Aset dan Akses” yang di dalam output tersebut terdapat dua komponen yaitu “Sekretariat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Reforma Aset dan Akses” dan “Sinkronisasi Kebijakan Lintas Sektor dalam Reforma Aset dan Akses” dengan alokasi masing-masing Rp 1.200 juta dan Rp. 900 juta (Rp 1.302 juta dan Rp. 976,5 juta, atas dasar perhitungan inflasi 8,5%).


Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan, BPN akan mengirim hasil exercise review baseline, pada tanggal 7 Maret 2014 yang kemudian hasilnya akan digabungkan ke dalam aplikasi baseline review milik Bappenas. 3.12 Koordinasi Implementasi Renaksi NKB – Kumham Rapat koordinasi dilaksanakan di Gedung KPK pada tanggal 7 Maret 2014, dalam rangka penyusunan SK tim yang bertugas untuk membantu KemenkumHAM untuk menyusun tools dalam mereview undang-undang terkait dengan sumberdaya alam dan agraria. Selain itu, penyusunan Tim tersebut diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyusunan RPJMN 2015-2019 khususnya mengenai kebutuhan regulasi terkait sumberdaya alam dan agraria. Terdapat beberapa poin yang menjadi bahasan dalam rapat tersebut antara lain:  Walaupun tujuan pembentukan UU bidang SDA dan Agraria telah sesuai dengan amanat UUD 1945, tetapi seringkali UU tersebut tidak bersinergi satu sama lain sehingga perlu dilakukan harmonisasi.  Dalam menyusun peraturan perundangan dibutuhkan tahapan pengkajian yang ditindaklanjuti dengan penelitian perlunya disusun peraturan baru atau tidak dengan menyusun naskah akademis, namun seringkali proses penelitian tidak dilakukan sehingga terjadi ketidakharmonisan peraturan.  Arahan Prof.Maria, dalam melakukan harmonisasi (review) peraturan perundangan agarmenggunakan indikator/kriteria yang telah di susun oleh Prof Maria yang dilengkapi dengan kriteria berdasarkan amanat TAP MPR No. IX/MPR-RI/2001. Hirarki Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan UU 12/2011, hasil konvensi internasional, hukum adat dan dogma juga akan diacu dalam proses harmonisasi (review) peraturan perundangan ini.  Untuk melakukan harmonisasi dan review peraturan perundangan tersebut diharapkan BPHN dapat memberikan daftar peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan sumber Daya Alam dan Agraria beserta status peraturan tersebut sehingga memudahkan identifikasi peraturan perundangan bidang SDA dan Agraria. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, pada pertemuan ini ditentukan milestone pertama dalam pelaksanaan kegiatan Tim dengan target penyusunan outlook untuk RPJMN mengenai Harmonisasi Peraturan Perundangan pada bulan Oktober. Sementara disepakati untuk target waktu kegiatan tim sebagai berikut: 1. Mei : Diskusi mengenai indikator yang dapat terukur untuk harmonisasi 2. Juni-Agustus: Pelaksanaan kajian secara pararel untuk melihat gap antar peraturan 3. September – Oktober : Keluaran rekomendasi untuk RPJMN 3.13 Pembahasan dan sinkronisasi Rencana Kerja (Renja) 2014 Rapat diselenggarakan pada tanggal 11 Maret 2014 bertempat di Ruang Rapat Melati, Hotel Milenium dengan agenda: pembahasan dan sinkronisasi agenda kerja dan mekanisme kerja Pokja 2014, dengan lingkup substansi dan pemantauan daerah (Kalimantan Barat, Kalumantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan). Fokus Pokja pada tahun ini adalah penyusunan SNI pemetaan lahan rawa dan fasilitasi pemetaan rawa. Beberapa informasi penting dan kemajuan kegiatan adalahsebagai berikut:  Saat ini sudah tersedia peta indikatif lahan rawa. Peta ini dapat dibagikan dan digunakan. Sejauh ini, Kalimantan Barat dan Riau belum menggunakan; Jambi akan menggunakan peta untuk perubahan RTR; dan Sumsel sudah menggunakan untuk penyusunan RTR.


 Kesatuan hidrologis dalam RPP pengendalian dan pengelolaan ekosistem gambut belum jelas.  Perlu dilakukan kesepakatan dengan BIG untuk informasi geospasial sehingga memudahkan integrasi peta dalam mendukung penyusunan SNI pemetaan rawa dan pelaksanaan PP Rawa.  Tugas Pokja, meliputi: 1) menyiapkan rumusan perencanaan nasional pengelolaan lahan rawa berkelanjutan melalui proses pembahasan dan dialog dengan pihak terkait; 2) memasilitasi proses penyusunan rencana pengelolaan lahan rawa; 3) melakukan koordinasi dan supervisi terhadap kegiatan inventarisasi lahan rawa dan proses penyusunan rencana pengelolaan lahan rawa yang diselenggarakan donor dan pihak lain; 4) menyiapkan materi dan informasi; 5) membantu pelaksanaan timpelaksana; dan 6) melaporkan kegiatan pokja.  Bidang Pertanian: 1) fokus pengelolaan rawa berada di Provinsi Kalbar, Kalsel, Jambi, dan Sulsel; 2) rawa menjadi lahan produksi padi masa depan; 3) Tahun 2014, optimasi lahan ditargetkan 200.000 ha, dan di 2015 akan meningkat; 4) dalam monev kegiatan cetak sawah diperlukan tim terpadu; 5) Litbang Kementan sudah mengembangkan tanaman yang bertahan di lahan rawa melalui program KATAM RAWA TERPADU dapat merekomendasikan untuk jadwal tanam, varietas, perluasan area; 6) pemanfaatan lahan rawa untuk pertanian meningkatkan indeks penanaman.  Lahan rawa tetap ditulis dalam RPJMN sebagai lahan untuk perluasan. Rawa sebagai lahan masa depan berkelanjutan. Rawa menjadi penyangga produksi pertanian karena di musim kemarau masih terdapat air sehingga bisa produksi.  Perihal cetak sawah, prasyaratnya adalah: 1)lahan; 2)air; 3)orang dan sarana produksi. Namun kemampuan masih terbatas, saat ini masih 400.000ha/tahun dengan target 100.000ha/tahun).  Perihal ketahanan pangan model yang digunakan tetap peningkatan produksi, namun juga berusaha untuk menurunkan konsumsi diversifikasi.  Bidang Perikanan: perihal RZWP3K, terdapat kasus di Probolinggo, dimana terdapat 3 kepentingan dalam satu wilayah (pusat dan daerah), sedangkan keputusan ada di daerah, saat ini belum ada titik temu.  Bidang SDA: 17.4 % luas area indonesia adalah rawa.  Kemenhut: sudah menginisiasi working group tentang ekosistem mangrove melalui Perpres 37/2012. Sebagai tindak lanjut, akan dilaksanakan beberapa agenda terkait, antara lain:  Diskusi tata kelola cetak sawah di lahan rawa.  Pemetaan potensi rawa dan penjelasan mengenai siapa berbuat apa.  Revitalisasi tambak dan rehabilitasi mangrove. 3.14 FGD Pengaturan Zona Perairan di Kawasan Perbatasan Negara FGD dilaksanakan di Hotel Ambhara-Jakarta pada tanggal 11 Maret 2014 dengan tujuan mengkaji lebih lanjut dampak perubahan pengaturan wilayah perairan dengan telah diundangkannya UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap RTR Kawasan Perbatasan Negara di


Kalimpatan, Papua, Maluku, NTT, dan Maluku Utara-Papua Barat. Beberapa hal penting yang dibahas di dalam rapat yaitu:  Draf RTR KSN Perbatasan Negara membagi zona perairan (Zona A) menjadi 3 dimana batas deliniasi antara Zona A1 dan A2 hanya ditentukan berdasarkan fungsi yaitu: a. Zona A1: merupakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berfungsi melindungi titik garis pangkal dari abrasi dan sebagai tempat pembibitan biota laut. b. Zona A2: wilayah pengelolaan SDA dengan batas dari wilayah zona A2 sampai pada batas laut teritorial/ sampai dengan 12 mil laut. c. Zona A3: wilayah setelah laut teritorial/setelah 12 mil laut hingga batas ZEE dan atau landas kontinen.  Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014, Wilayah Perairan yang ditetapkan melalui RZWP-3-K membagi kawasan perairan menjadi: i) kawasan pemanfaatan umum, ii) kawasan konservasi, iii) kawasan strategis nasional tertentu, dan iv) alur laut.  Kawasan konservasi terbagi menjadi: i) zona inti; ii) zona perikanan berkelanjutan; iii) zona pemanfaatan; iv) dan zona lainnya. Dalam hal ini kawasan konservasi ditetapkan melalui SK Menteri KKP. Pemerintah Daerah juga dapat melakukan pencadangan kawasan konservasi yang nantinya dapat diusulkan untuk ditetapkan dalam SK Menteri KKP menjadi Kawasan Konservasi. Dit. Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan KKP telah memiliki peta kawasan konservasi nasional yang akan diakomodir dalam RTR KSN Perbatasan.  Wilayah perairan RTR KSN Perbatasan dapat pula mengakomodir alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum sebagaimana ketentuan Pasal 17 UU No. 1 tahun 2014, walaupun belum ditentukan kriteria untuk pantai umum.  Tidak disebutkan adanya kewenangan Pemerintah Pusat dalam UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 untuk mengatur wilayah perairan 0-12 mil laut.  Pandangan Kasubdit Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas: a. Zona A1 dan A2 menjadi 1 zona, sehingga zona perairan cukup terbagi dalam 2 zona. Hal ini terkait dengan kewenangan dan sinkronisasi program sektoral dan daerah. b. Di dalam RTR KSN Kawasan Perbatasan agar pengaturan wilayah perairan diatur secara umum meliputi kegiatan pemanfaatan ruang: i) yang diperbolehkan; ii) yang tidak diperbolehkan; serta iii) yang dilakukan secara bersyarat. Sedangkan detail perancanaan wilayah perairan dituangkan melalui RZWP-3-K yang disusun oleh Pemda. c. Diharapkan untuk mendukung operasionalisasi RTR KSN Kawasan Perbatasan, KKP dapat memproyeksikan bagaimana kecepatan penyusunan RZWP-3-K oleh Pemda khususnya RZWP-3-K di daerah perbatasan. Sebagai bahan masukan bagi KKP, agar penyusunan RZWP-3-K daerah perbatasan menjadi prioritas. Terkait dengan dilaksanakanya rapat, dalam hal ini diperoleh beberapa kesimpulan dan masukan, antara lain:  Terkait kawasan konservasi (termasuk kawasan konservasi yang dicadangkan oleh daerah), RTR KSN Kawasan Perbatasan hanya akan menggambarkan deliniasi dan menyebutkan jenis kawasan konservasi tanpa penggambaran zona-zona di dalamnya. Untuk detail zonazona tersebut akan dicantumkan dalam RZWP-3-K.  Terkait zona perairan, disepakati hanya dua zona perairan. Semula zona A1 dan zona A2 digabung menjadi zona A1, dan yang semula zona A3 menjadi zona A2 dengan masingmasing pengaturan secara umum, sedangkan pengaturan secara detail diatur oleh sektor terkait (akan ada klausul tersendiri/escape clause); dan


 Perlu dicantumkan escape clause untuk mengakomodir pengaturan lebih lanjut mengenai Kawasan konservasi, Pulau-Pulau Kecil Terluar, Zona A1, dan Zona A2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.15 Penilaian Tahap II Anugerah Pangripta Nusantara 2014 Penilaian Tahap II Anugrah Pangripta Nusantara dilaksanakan pada tanggal 12 Maret di Hotel Lumire-Jakarta dengan kegiatan Presentasi Tim Penilai Utama (TPU) yang menjelaskan secara umum proses pemilihan penerima Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014 serta secara khusus proses Penilaian Tahap II dan Pendalaman oleh Tim Penilai Independen (TPI) dan TPU untuk seluruh kriteria. 3.16 Rapat Konsultasi DPRD Mojokerto Konsultasi dilaksanakan pada tanggal 12 Maret di SG-5 Kementerian PPN/Bappenas dengan maksud untuk mengonsultasikan permasalahan terkait dengan RTRW. Dari rapat yang telah dilalksanakan, terdapat beberapa point penting yang menjadi isi dalam rapat, antara lain:  RTRW Kabupaten Mojokerto sudah ditetapkan melalui Perda No. 9 Tahun 2012 dan wilayah Trowulan di dalam RTRW ditetapkan sebagai kawasan Cagar Budaya, Industri, dan Perkebunan.  Saat ini wilayah Trowulan ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 260/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan sebagai kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional tertanggal 30 Desember 2013. Keputusan Menteri tersebut akan diperkuat menjadi Keputusan Presiden di Tahun 2014.Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Trowulan sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional meliputi 49 desa, empat kecamatan, dan dua kabupaten yakni Mojokerto dan Jombang. Empat kecamatan itu antara lain Kecamatan Trowulan dan Sooko di Kabupaten Mojokerto serta Kecamatan Mojoagung dan Mojowarno di Kabupaten Jombang. Terkait adanya SK Mendikbud tersebut, dapat disimpulkan usulan alternatif tindak lanjut  Alternatif pertama sebaiknya DPRD Mojokerto mengusulkan kepada daerah untuk membentuk tim teknis dalam rangka peninjauan kembali Rencana Tata Ruang yang dilakukan bukan bermaksud untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang. Jika ingin melakukan revisi, maka persyaratan revisi RTRW harus dipenuhi sesuai UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ruang.  Alternatif kedua, menyusun RDTR wilayah Trowulan sehingga lokus wilayah yang termasuk cagar budaya dapat dipastikan. Sebaiknya pembangunan industri disekitar cagar budaya tersebut harus disertai dengan AMDAL agar fungsinya tidak mengganggu kegiatan cagar budaya.  Kemendikbud mengeluarkan peta persebaran cagar budaya secara rinci, jangan hanya disebutkan desa-desanya saja. 3.17 Persiapan Rapat Kerja Regional BKPRN 2014 Rapat dilaksanakan di Hotel Kaisar pada tangggal 12 Maret 2014 yang diselenggarakan sebagai persiapan pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) Regional BKPRN tahun 2014. Hal-hal yang dibahas dalam rapat antara lain:


 Penentuan tema dan substansi Raker Regional yang berasal dari isu-isu penataan ruang hasil Rakernas BKPRN 2013, Rakornas BKPRD 2014, serta permasalahan implementasi kebijakan penataan ruang lainnya di daerah.  Pembahasan Raker Regional tahun 2014 sebaiknya fokus kepada pengendalian pemanfaatan ruang.  Perlu adanya upaya peningkatan kapasitas BKPRN dan BKPRD.  Usulan waktu dan lokasi: a. Regional I (Sumatera dan Jawa) di Bandung pada awal bulan Juni 2014 b. Regional II (Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua) di Bali pada pertengah bulan Agustus 2014.  Penyelenggaraan Raker Regional BKPRN 2014 akan dilaksanakan setelah penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional BKPRD pada akhir April/awal Mei 2014 di Bali.  Usulan Peserta daerah: Bappeda, Dinas PU, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, dan BPLHD. Distribusi perwakilan setiap wilayah akan dilakukan selanjutnya. Menindaklanjuti rapar persiapan tersebut, akan dilaksanakan Rapat Eselon II BKPRN pada awal April 2014yang dikoordinasi oleh Ditjen Bangda, Kemendagri. 3.18 Konsinyasi Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau peninjauan kembali rencana tata ruang Konsinyasi diadakan pada panggal 13 Maret 2014 di Hotel Ambhara dengan tujuan untuk melakukan pembahasan ulang mengenai draf Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau peninjauan kembali rencana tata ruang. Dalam konsinyasi tersebut, telah dibahas beberapa hal penting antara lain:  Masih belum terlihat penjelasan mengenai kedudukan KLHS: apakah KLHS untuk review (peninjauan kembali) RTR diperlukan/tidak karena pada dasarnya KLHS diperlukan pada saat revisi RTRW (setelah hasil review RTR menyatakan bahwa RTR perlu direvisi).  Legal drafting terutama pada batang tubuh draf Peraturan Menteri perlu diperbaiki pada bagian judul, konsideran menimbang, dan Pasal 3 harus dilengkapi dengan sejumlah ulasan.  Maksud, tujuan, ruang lingkup, serta istilah dan definisi sebaiknya dipindahkan ke batang tubuh Draf Peraturan Menteri (tidak masuk lampiran).  Makna ‘strategis’ perlu diperdalam dan dikaji kembali sehingga kebijakan, rencana, dan program (KRP) dalam rencana tata ruang (RTR) lebih terfokus untuk didapatkan alternatif rekomendasinya. Pengertian strategis perlu dilihat dari sisi kebijakan (level perencanaan) dan sisi dampak. Untuk sisi dampak tidak hanya dilihat berdasarkan akumulasi dampak saja, tapi juga dari cakupan dampak, berulangnya dampak, dan jumlah manusia yang terkena dampak.  Sebaiknya pedoman dilengkapi dengan matriks kedalaman informasi yang diperlukan dalam penyusunan KLHS disesuaikan kedalaman RTR.  Perlu diperjelas apakah isu strategis KLHS untuk RDTR hanya merupakan turunan dari RTRW atau dapat ditentukan isu strategis RDTR secara khusus.


Adapun beberapa kesimpulan yang diperoleh dari rapat tersebut antara lain:  Substansi KLHS bersifat menguatkan substansi RTR dari sisi lingkungan hidup strategis dan tidak menduplikasi substansi RTR.  Alternatif rekomendasi dari dokumen KLHS harus dapat menjawab isu lingkungan hidup strategis yang dihadapi di suatu wilayah.  Perbaikan dan usulan pembahasan hari ini akan langsung ditindaklanjuti dengan proses legal drafting. 3.19 Pembahasan Pengembangan Industri Agro (Kelapa Sawit) di Kota Dumai Rapat dilaksanakan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 13 Maret 2014 dengan agenda rapat untuk membahas Surat dari Walikota Dumai Nomor 503/BPTPM/06 Tanggal 15 Januari 2014 kepada Menko Perekonomian tentang Permohonan Rekomendasi dari BKPRN terkait Rencana Investasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Aekloba Sawit Jaya Mandiri yang berada dalam kawasan yang didalam Draft RTRW Kota Dumai termasuk dalam kawasan Pengembangan Dumai Baru. Dalam rapat tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi bahasan adalah:  Permasalahan: a. Dalam Rancangan Perda RTRW Kota Dumai Tahun 2013 – 2032, terdapat pasal yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri didalam kawasan pengembangan Dumai Baru (Pasal 89 ayat 5). b. Pengembangan Dumai Baru dalam Pasal 1 ayat 44, tertulis “Kawasan Pengembangan Dumai Baru adalah wilayah yang berdasarkan kondisi dan potensi ditetapkan untuk pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, perkantoran pemerintah, dan permukiman yang pembangunannya dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan yang berkelanjutan (sustainable development). c. Perda No. 24 Tahun 2004 Tentang Perda RTRW Kota Dumai masa berlakunya telah habis pada Tahun 2012. Dan saat ini perda tersebut telah sampai pada proses pada persetujuan substansi Kementerian Pekerjaan Umum No. HK 01 03Dr/328 tanggal 28 Juni 2012. d. Dalam Perda No. 24 Tahun 2004 disebutkan bahwa mengenai peruntukan kawasan industri, seperti:  Dalam Pasal 9 ayat 4, tertulis “Kawasan industri Bukit Kapur di kelurahan Kayu Kapur seluas lebih kurang 500 Ha”.  Pasal 13 ayat (5) huruf c tertulis, “Kawasan pengembangan Dumai Baru di kelurahan Bagan Besar, Bukit kapur, Gurun Panjang dan kelurahan Kayu Kapur seluas lebih kurang 12.657 Ha.  Pembahasan dalam Rapat: a. Kondisi eksisting disekitar lokasi Rencana Investasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Aekloba Sawit Jaya Mandiri berupa perkebunan masyarakat. b. Sebaiknya lokasi industri berada dalam satu kawasan industri dengan menggunakan sistem pengelompokan (cluster). c. Raperda Kota Dumai sudah mendapatkan persetujuan substansi PU dan sudah dapat dievaluasi oleh pemerintah provinsi dan persetujuan bersama dengan DPRD. Persub PU berfungsi untuk kebijakan nasional, bukan substansi lokal, jadi masih dapat berubah sebelum diperdakan. d. Produk tata ruang ini masih berupa Rancangan Perda, kepala daerah masih dapat mengubah sebelum masuk ke substansi DPRD. Persetujuan substansi mengamankan kebijakan nasional, tetapi jika akan merubah muatan lokal masih bisa dilakukan di tingkat lokal. Laporan Kegiatan Bulan Maret 2014|28

e. Kelapa sawit tidak dapat diolah lebih dari 3 hari, sehingga perkebunan dan pabrik kelapa sawit harus berdekatan lokasinya. f. Rencana kegiatan dapat dilaksanakan dengan mengacu perda lama (2002), karena perda tersebut mengakomodir rencana pengembangan dalam kawasan pertanian. g. Perlu ada kajian untuk mengetahui seberapa besar mengubah struktur ruang secara makro. Sebagai tindak lanjut atas permasalahan yang dibahas dalam rapat, maka akan dilakukankunjungankelapanganuntukmelihatlangsungdankonfirmasikePemda (termasukuntukmelihatapakahadakonflikkepentinganantaraPemdadan DPRD). 3.20 Pembahasan Penajaman Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) K/L Tahun 2014 (Kemendagri dan Kemen PU) Rapat dilaksanakan pada tanggal 14 dan 17 Maret 2014 di Hotel Oria dan SS 1-2 Bappenas dengan tujuan untuk menyepakati ukuran keberhasilan berbagai strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi seluruh K/L pada bulan 3 (B03), B06, B09, dan B12 di tahun 2014 dan bukti pendukungnya. Terdapat beberapa hal penting yang dibahas dalam rapat antara lain:  Untuk Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan daftar strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang terkait dengan tata ruang adalah Evaluasi Perda Provinsi tentang RTRW dan seluruh Perda telah digabungkan ke Biro Hukum Kemdagri. Disepakati bahwa ukuran keberhasilan adalah berupa jumlah Perda yang masuk ke Biro Hukum, dibandingkan dengan Perda yang telah dievaluasi (dengan bukti pendukung berupa scan surat hasil evaluasi)  Untuk Kementerian PU tidak ada yang terkait dengan tata ruang sesuai dengan daftar strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi. 3.21 Pembahasan Materi dan Teknis Pelaksanaan Rakorbangpus Tahun 2014 Rapat dilaksanakan pada tanggan 17 Maret 2014 di Ruang Rapat 203 dengan tujuan membahas jadwal acara (rundown), materi, dan teknis pelaksanaan Rakorbangpus Tahun 2014. Dalam rapat tersebut disampaikan beberapa informasi penting antara lain:  Pagu indikatif RKP Tahun 2015 akan diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2014 dan akan disampaikan kepada K/L pada saat pelaksanaan Rakorbangpus tanggal 20 Maret 2014  Pelaksanaan Rakorbangpus akan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Temu Konsultasi Triwulanan Bappenas-Bappeda Seluruh Indonesia.  Agenda Rakorbangpus yaitu penyampaian pagu indikatif K/L sekaligus penjelasan Kebijakan Fiskal dan Resource Envelopes Tahun 2015 oleh Menteri Keuangan dan Penjelasan Rancangan Awal RKP Tahun 2015 oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. Kemudian masih perlu diputuskan terkait agenda mengundang Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah dan juga agenda mengundang Kepala BNPB untuk menjelaskan mengenai Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana.  Selain materi diatas, terdapat beberapa usulan materi yang perlu disampaikan dalam Rakorbangpus tersebut antara lain terkait dengan Evaluasi dan Arah Kebijakan DAK Tahun 2015, Arah Kebijakan Dana Desa dan Anugerah MDG’s Award.  Agenda Temu Konsultasi Triwulanan II Bappenas-Bappeda Seluruh Indonesia adalah (i) Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan RPJMN 2015-2019; (ii) Persiapan Pelaksanaan


Musrenbangnas Tahun 2014; (iii) Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2015.  Terkait dengan agenda Konsultasi Triwulanan II Bappenas-Bappeda Seluruh Indonesia diatas, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan perlu menyiapkan bahan terkait dengan Pameran Perencanaan Pembangunan.  Dalam Temu Konsultasi Triwulanan II sebaiknya perlu ada respon/tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh daerah (Bappeda Provinsi) dalam Triwulanan sehingga dapat diketahui seberapa besar usulan daerah yang telah diakomodir.  Diharapkan ada sekretariat tetap untuk Musrenbangnas sehingga untuk semua kegiatan yang sifatnya pendukung bisa dilaksanakan oleh sekertariat musrenbangnas tersebut. Sedangkan unit kerja yang ditugaskan fokus pada substansi sehingga diharapkan pengorganisasian menjadi lebih baik ke depannya.  Perlu dilakukan identifikasi kebutuhan untuk pelaksanaan Rakorbangpus (seperti komputer, kertas, dll) untuk kelancaran acara tersebut.  Akan disiapkan konsep SK Tim Pelaksana Rakorbangpus. Sebagai kesimpulan, Draf agenda acara Rakorbangpus dan Temu Konsultasi Triwulanan II yang dibahas ini sifatnya masih sementara sehingga perlu dibahas dalam Rapat Direktur untuk memutuskan beberapa hal yang belum final. Selain itu, terdapat beberapa hal lain sebagai kesimpulan antara lain:  Adanya masukan untuk memberikanrespon/tanggapan dari apa yang disampaikan oleh daerah pada Triwulan I. Ini membutuhkan konfirmasi dari Direktorat sektor di Bappenas untuk isu yang sifatnya sektoral dan juga Kemendagri untuk usulan penyederhanaan skema perencanaan dan penganggaran.  Materi lainnya yang diusulkan untuk disampaikan adalah terkait persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).  Untuk materi Pameran Perencanaan Pembangunan disiapkan oleh Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan 3.22 Rapat Pimpinan Eselon I dan Eselon II mengenai Penyiapan Pagu Indikatif 2015 Rapim dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2014 di Ruang Wamen PPN/Wakil Kepala Bappenas. Rapim ditujukan untuk memberi penjelasan tentang penyiapan Pagu Indikatif 2015. Pertemuan ini dilaksanakan sebagai rangkaian pertemuan pembahasan Pagu Indikatif dengan Kementerian Keuangan hari ini. Beberapa hal yang menjadi bahasan dalam rapat adalah:  Surat Bersama tentang Pagu Indikatif akan dikeluarkan hari ini (18 Maret 2014). Agenda penting lainnya adalah Rakorbangpus dan pertemuan Bappenas - Bappeda Triwulanan pada tanggal 20 Maret 2014; trilateral meeting 21 Maret-4 April 2014  Proses penetapan Pagu Indikatif silahkan lihat bahan presentasi Menteri PPN/Kepala Bappenas pada Rapim tersebut (lihat Paparan lengkap Menteri PPN/Kepala Bappenas pada hasilrapat.bappenas.go.id)  Catatan penting dari proses penetapan pagu indikatif bahwa dana optimalisasi tidak diperhitungkan. Sehingga perbandingan pagu indikatif dengan anggaran tahun 2014 sebaiknya tanpa dana optimalisasi.  Mempertimbangkan waktu yang sangat terbatas, sehingga penyempurnaan pagu indikatif dilaksanakan sekaligus pada saat Trilateral meeting


 Terkait dengan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy), Menteri menekankan agar dana penyediaan peta harus disiapkan.  Rancangan pagu indikatif ini akan didiskusikan dengan Kementerian Keuangan segera setelah Rapim. Sebagai catatan, hasil pertemuan dengan pihak Kementerian Keuangan masih belum diperoleh. Tindak lanjut yang akan dilakukan terkait dengan pelaksanaan Rapim adalah Kasubdit Tata Ruang dan Kasubdit Pertanahan diharapkan segera meyiapkan agenda dan materi trilateral meeting dengan mitra terkait dan akan dilaksanakan internal meeting persiapan trilateral meeting pada hari Senin 24 Maret 2014. 3.23 Rapat Penyusunan Program Ditjen Penataan Ruang, Kementerian PU Rapat dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2014 di Denpasar Bali, bertujuan menjaring masukan dari daerah terhadap rancangan RPJMN 2015-2019 bidang tata ruang dan rancangan Renstra Kementerian PU 2015-2019. Beberapa poin yang mengemuka dari rapat untuk perbaikan rancangan RPJMN 2015-2019 bidang tata ruang adalah:  Diperlukan adanya bimbingan teknis ke daerah terkait penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi (PZ) termasuk kemungkinan pendanaannya.  Terkait penyediaan peta, diusulkan ada pelatihan GIS dan pembentukan institusi tersendiri (bisa berupa eselon 4) di daerah agar ada GIS spesialis dan tidak terlalu tergantung kepada BIG  Terkait PPNS, perlu perbaikan sistem termasuk perekrutannya karena belum jelasnya kedudukan dan tugasnya  Dalam penyelesaian berbagai RTR, perlu ditambahkan Peninjauan Kembali (PK) RTRWN, RTR KSN, RTR Pulau dan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota  Perlu dipertimbangkan bentuk detail kegiatan dalam rangka peningkatan kerjasama antarnegara. 3.24 Pemaparan “RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahun 2015 Bidang Pembangunan Perdesaan” Rapat diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 2014 di Ruang Rapat SG-4 Bappenas dengan tujuan untuk mensinkronkan program K/L dengan rancangan RKP yang sudah disusun. Pokok-pokok paparan yang disampaikan dalam rapat antara lain:  Lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mendorong adanya reorientasi Dirjen PMD itu sendiri. Nomenklatur kelurahan dan desa menjadikan timbulnya perbedaan perlakuan antara desa dan kelemahan. Masyarakat mencakup desa dan kelurahan. Namun UU no. 6 berfokus pada desa. Ada kelemahan dalam kelurahan, sehingga bisa dikatakan tidak peduli dengan keluraha yang ada di kota. Bagaimana kelurahan bisa dibawah kabupaten, dan perlakuan yang sepada antara desa dan kelurahan.  Melihat potensi dana yang masuk desa, minimal rata-rata Rp 1 M s.d Rp 1,4 M di 2015. Perlu adanya pendampingan yang sangat efektif bagaimana penggunaan dana tersebut sesuai dengan RPJM Desa.  Kapasitas kepala dan perangkat desa rata-rata masih rendah. Mengenai BPD, walaupun dalam UU tersebut, BPD bukan lagi termasuk dalam penyelenggaraan pemerintah desa, namun tetap menjdi mitra pemerintah desa dan perlu dioptimalkan.


Tindak lanjut yang akan dilakukan berdasarkan hasil rapat antara lain:  Perlu penajaman kegiatan, dengan mempertimbangkan : a) Kejelasan keterkaitan kegiatan lintas unit kerja di Ditjen PMD, Kemendagri; b) Kegiatan Ditjen PMD, Kemendagri lebih bersifat fasilitasi, bukanimplementasi; dan c) Rencana PNPM Perdesaankedepan  Perlu diperjelasoutput dari pilot project yang dilakukan PMD, sehinggadapatmenjadi masukan bagi kebijakan nasional  Ditjen PMD Kemendagri dapat menyampaikan masukan/usulan untuk : a) Kegiatan Prona dan redistribusi tanah; dan b) Lokasi-lokasi yang perlu diprioritaskan penyusunan RDTR – nya. 3.25 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan BKPRD Rapat dilaksanakan di Palembang pada tanggal 19 Maret 2014. Direktorat TRP Bappenas berkesempatan menyampaikan paparan dengan judul 'Optimalisasi Peran BKPRD - Bercermin dari BKPRN'. Beberapa hal penting yang dikemukakan dalam rapat antara lain:  BKPRD Provinsi Sumatera Selatan sedang menyiapkan Pedoman Tata Kerja BKPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan mengadopsi pedoman sejenis dari BKPRN.  BKPRD Provinsi Sumatera Selatan juga sedang menyiapkan Jaringan Data Tata Ruang Daerah sebagai sumber data dan informasi terkait Tata Ruang di Sumatera Selatan.  Ketersediaan dan kualitas peta merupakan isu utama. Banyak konflik tata ruang di lapangan terjadi karena kekurangakuratan peta.  Konflik antarfungsi lahan juga terjadi misalnya antara kehutanan dengan permukiman, kehutanan dengan perkebunan, kehutanan dan pertambangan.  Terdapat 2 (dua) RTRW yang belum terselesaikan, yaitu RTRW Kabupaten Musi Banyuasin dan RTRW Kota Prabumulih. Kendala utama adalah ketidaksepakatan antara pemerintah daerah dengan kementerian Kehutanan. Dalam banyak kasus, penduduk yang bertempat tinggal pada kawasan permukiman sejak jaman penjajahan Belanda kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan melalui keputusan Menteri Kehutanan. Pihak Kementerian Kehutanan menawarkan jalan keluar berupa pelepasan secara parsial, namun ini memberatkan pemerintah daerah karena proses Timdu sendiri telah menghabiskan biaya yang besar. Selain itu, konflik juga banyak terjadi berupa perkebunan sawit dan permukiman penduduk, pertambangan dan kehutanan.  Batas administrasi antarkabupaten/kota dan antarprovinsi juga menjadi isu penting. Ketidaksepakatan batas administrasi menyulitkan pemerintah daerah memberikan ijin kepada investor. Dari hasil rapat tersebut, maka dipertimbangkan beberapa tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:  Pihak BKPRD meminta BKPRN untuk memasilitasi penyelesaian masalah tersebut di atas.  BKPRN memasukkan isu sengketa batas administrasi, tata batas, ketersediaan peta dan kebuntuan penyelesaian PERDA RTRW dalam agenda rapat berkala BKPRN  Terobosan yang dilakukan oleh BKPRD seperti BKPRD Provinsi Sumsel sebaiknya juga diagendakan dalam rapat berkala BKPRN.  Perlu dilakukan sinergi antara SIMTARU dan Jaringan data Tata Ruang yang dibangun oleh BKPRD Provinsi Sumsel.


Disamping itu, langkah BKPRD Provinsi Sumatera Selatan yang mengembangkan Pedoman Tata Kerja BKPRD dan Mengembangkan Jaringan Data Tata Ruang perlu diapresiasi. Terobosan seperti ini seharusnya bisa diberi penghargaan pada peringatan Hari Tata Ruang. Ini seharusnya diinisiasi oleh BKPRN. Selain itu, BKPRN dapat mendokumentasikan dan menyebarluaskan terobosan ini kepada BKPRD lainnya melalui saluran komunikasi yang ada (buletin, newsletter, situs, milis, dan lainnya). Upaya ini dapat dikategorikan sebagai manajemen pengetahuan. Jika dipandang perlu, BKPRD Sumsel dapat diundang sebagai pembicara dalam Raker BKPRD mendatang. 3.26 Pembahasan Kunjungan Tim Housing Mission World Bank Pertemuan diadakan di Ruang Direktur Tata Ruang dan Pertanahan pada tanggal 19 Maret 2014. Tujuan dari pertemuan adalah pembahasan konsep Land Banking dan agenda kerja Hibah Sapola yang terkait dengan bidang pertanahan untuk Bulan Maret - Oktober 2014. Pada rapat tersebut, Bappenas menyampaikan isu-isu yang terkait dengan bidang pertanahan dan usulan kebijakan yang ada di dalam Draf RPJMN 2015-2019. Isu Bidang Pertanahan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

Usulan Kebijakan Bidang Pertanahan a. Pengembangan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif b. Pembentukan Kamar Khusus Pertanahan di Pangadilan Negeri Ketimpangan Pemilikan, Penguasaan, Pelaksanaan Reforma Agraria Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Ketersediaan Tanah Untuk Pembangunan Pembentukan Bank Tanah Kepentingan Umum Pelayanan Pertanahan Yang Optimal Perbaikan Proporsi Juru Ukur Pertanahan di BPN  Terkait dengan isu ketersediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan usulan kebijakan pembentukan Bank Tanah disampaikan bahwa praktek selama ini pembebasan tanah untuk pembangunan sulit dilakukan karena ada penolakan dari masyarakat. Hal ini yang melatarbelakangi disusunnya UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum. Namun UU itu sifatnya pasif dan menunggu inisiatif K/L yang memerlukan tanah sehingga perlu ada lembaga lain yang sifatnya aktif untuk membeli tanah seperti Bank Tanah.  Pihak World Bank menyampaikan beberapa hal sebagai berikut terkait pembentukan bank tanah a. Pengertian Bank Tanah adalah lembaga publik yang melakukan penyediaan tanah dengan membeli tanah terlantar atau tanah dipusat kota untuk kepentingan umum. Bank tanah ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga lahan dan spekulasi lahan. b. Pengelolaan bank tanah dapat dilakukan oleh lembaga bank tanah pusat atau melalui pembentukan komunitas masyarakat untuk melakukan penyediaan tanah atas dasar kepercayaan (di Indonesia seperti konsep tanah wakaf).


c. Fase pembentukan bank tanah adalah (i) pembentukan kerangka regulasi dan struktur kelembagaan; (ii) proses pembebasan lahan; (iii) pemanfaatan tanah untuk pembangunan kepentingan umum; dan (iv) pengelolaan kelembagaan bank tanah. d. Beberapa contoh bank tanah di negara lain adalah. o Flint, Michigan, USA o Bogota, Colombia o Delhi, India e. Persyaratan yang perlu dilakukan untuk pembentukan bank tanah adalah pembuatan infrastruktur dasar pertanahan seperti sistem informasi pertanahan, dan zona nilai tanah; mekanisme pendanaan; ketersediaan rencana tata ruang wilayah; peningkatan kapasitas SDM, regitrasi/pendaftaran tanah.  Beberapa catatan yang disampaikan World Bank mengenai Bank Tanah adalah. a. Perlu diperhatikan isu mengenai urbanisasi penduduk terutama di wilayah perkotaan yang menyebabkan tingginya kebutuhan akan lahan diperkotaan sehingga apakah bank tanah nantinya akan mampu menyediakan tanah yang cukup. b. Keberadaan rencana tata ruang wilayah menjadi instrumen penting untuk mengontrol ‘land market’. c. Usulan pembentukan bank tanah sangat penting dan strategis, namun perlu alternatif solusi untuk penyediaan tanah seperti ‘Land Readjustment’. d. Sebaiknya kegiatan hibah Sapola terkait bidang pertanahan tidak hanya fokus pada pembentukan bank tanah tapi juga pada isu ketersediaan akses tanah bagi masyarakat. 3.27 Rapat Penelahaan Pemanfaatan Dana Optimalisasi DJPR Kemen PU Rapat dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2014 di ruang DJA, Kementerian Keuangan. Terdapat beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut, yaitu:  Dana optimalisasi APBN TA 2014 untuk Ditjen Penataan Ruang, Kementerian PU adalah sebesar Rp. 222,5 milyar.  Dana optimalisasi tersebut untuk lingkup seluruh Kementerian PU telah mendapat persetujuan dari Komisi V DPR RI  Hal itu juga telah sesuai kriteria pemanfaatan dana optimalisasi hasil review BPKP, dan telah disetujui di Sidang Kabinet.  Oleh Bappenas, dana optimalisasi diarahkan untuk memenuhi backlog RPJMN 2010-2014, dan kegiatan yang bersifat fisik hanya diarahkan bersifat pilot project sebagai contoh pemanfaatan ruang dalam implementasi RTRW Sebagai tindak lanjut, perlu dilengkapi dengan rincian penggunaan dana optimalisasi APBN 2014 per program, kegiatan, satker dan sub komponen. 3.28 Koordinasi Implementasi Renaksi NKB – Kumham Rapat Koordinasi diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2014 di Ruang Rapat KPK menindaklanjuti pertemuan sebelumnya guna menyepakati metodologi harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang SDA dan lingkungan hidup. Sebagaimana pembahasan pertemuan yang lalu bahwa metodologi yang akan digunakan untuk kajian adalah perpaduan i) 7 kriteria yang telah di susun berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Prof. Maria; dan ii) prinsip-prinsip dalam TAP MPR No. IX/MPR-RI/2001, yang menghasilkan rumusan awal metodologi kajian harmonisasi sebagai berikut:


 UU akan dikaji berdasarkan 3 prinsip utama, yaitu Prinsip Keadilan Sosial, Prinsip Demokrasi dan Negara Hukum, dan Prinsip Keberlanjutan.  3 prinsip diturunkan menjadi beberapa kriteria: PRINSIP Prinsip Keadilan Sosial

KRITERIA  Pengakuan, perlindungan dan pemajuan HAM terkait dengan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan SDA  Peningkatan kesejahteraan rakyat terutama masyarakat hukum adat, kaum miskin, buruh tani, nelayan

Prinsip Demokrasi dan  Negara Hukum       

Kedaulatan rakyat atas SDA Desentralisasi yang demokratis dalam pengelolaan SDA Kepastian hukum yang berkeadilan Penghormatan pada pluralisme hukum Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik Keterpaduan koordinasi kewenangan pengelolaan SDA Penyelesaian konflik dan sengketa yang efektif Pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA  Tanggung jawab negara atas pengelolaan SDA

Prinsip Keberlanjutan

 Pemenuhan keadilan antar dan intra generasi dalam pengeloaan dan pemanfaatan SDA  Pengelolaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan  Orientasi pengelolaan yang menyeimbangkan fungsi sosial dan ekologis.

 Prof Maria menyatakan bahwa kajian ini harus melakukan gap analysis terhadap perencanaan dan pemanfaatan dalam penggunaan ruang.  BPHN mengusulkan menambahkan 1 prinsip yaitu Prinsip Internalisasi Biaya Lingkungan yang dikaji dengan metode cost and benefit analysis karena terkait dengan adanya kebijakan perubahan peruntukan fungsi dan penggunaan kawasan hutan yang harus dapat diperhitungkan kemungkinan dampak negatif yang timbul. Tidak hanya terjadi pada sektor kehutanan tetapi dimungkinkan terjadinya di sektor SDA lainnya. Sehingga dapat diketahui sejauhmana potensi korupsi yang mungkin terjadi dari setiap kebijkan yang dibuat.  Berdasarkan output dan time frame Tim Harmonisasi, disepakati bahwa kajian menggunakan Prinsip Internalisasi Biaya Lingkungan dapat saja dilakukan, tetapi pelaksanaannya terpisah dengan kajian harmonisasi.  Dit. TRP berpandangan bahwa dalam melakukan kajian harmonisasi UU bidang SDA dapat digunakan pula pengelompokan norma berdasarkan: i) Perencanaan; ii) Pemanfaatan; dan iii) Pengawasan yang perlu dilakukan pendefinisian dari masing-masing kelompok tersebut karena nomenklatur yang digunakan dalam tiap UU berbeda.


 Prof Maria berpandangan bahwa K/L yang akan melakukan kajian UU menggunakan metodologi yang telah dihasilkan oleh Tim Harmonisasi karena K/L yang mengetahui langsung implementasi UU. Disepakati beberapa hal sebagai berikut:  Prinsip dan Kriteria akan didetailkan hingga tingkatan Indikator dan Verifier.  Jika mendatang disepakati bahwa K/L yang akan melakukan kajian terhadap UU, sosialisasi kajian menggunakan metodologi yang dihasilkan oleh Tim Harmonisasi dapat dilakukan melalui forum BKPRN. 3.29 Sosialisasi Gender dan Perubahan Iklim Rapat diselenggarakan Ruang Olio, Hotel Alila pada tanggal 23 Maret 2014 dengan tujuan memberikan pemahaman bahwa isu gender dalam perubahan iklim dapat meningkatkan daya ungkit sasaran adaptasi perubahan iklim dan menghimpun rekomendasi kebijakan adaptasi perubahan iklim yang responsif gender. Beberapa Poin penting yang disampaikan pada kegiatan tersebut, sebagai berikut:  Kelompok rentan bencana berasal dari masyarakat miskin, seperti anak-anak, perempuan, masyarakat adat, petani, dan nelayan. Maka, adaptasi perubahan iklim salah satunya dimulai dengan memberikan peran bagi perempuan dan kelompok rentan dalam pengurangan risiko bencana.  Di Tahun 2016 akan dilakukan review kemajuan menuju keseteraan gender oleh UNFCCC.  BNPB sudah menyusun draf Perka tentang perarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana, dan dalam skala nasional sudah menyusun flatform nasional yang dibawa ke Genewa.  Terkait dengan gender dan perubahan iklim, ada dua hal yang menjadi penekanan, yakni: (1) Pendanaan iklim: Dana anggaran prioritasnya untuk adaptasi perubahan iklim, bukan kepada mitigasi; (2) Perlu adanya standar perlindungan perempuan terkait dengan proyek perubahan iklim, yang inklusif, sensitif, dan responsif gender.  Informasi dan partisipasi menjadi hal yang sangat penting dalam sosialisasi masyarakat terkait isu gender dan perubahan iklim.  Akan dilaksanakan Pameran Indonesia Climate Change Education for Environment Expo: ‘Peran Perempuan dan Pemuda’ pada 1-4 Mei 2014 di JCC.  Untuk PPRG sudah ditandatangai SEB empat Menteri, yaitu Kemdagri, Bappenas, KPP-PA, dan Kemenkeu. Dan, pada saat trilateral meeting harus disampaikan gender budget statement untuk setiap program. Terdapat beberapa hal yang dismipulkan yaitu:  Perempuan harus dilibatkan sebagai pelaku pembangunan dan mendapatkan ruang lebih untuk membagikan kearifan lokal yang diketahui di berbagai aspek pembangunan, seperti kesehatan, sosial, kelautan, kehutanan, transportasi, dan pertanian.  Pemerintah perlu melakukan upaya komprehensif dalam penanganan perubahan iklim, perlu menyusun dan menghitung peran dan partisipasi perempuan agar terlihat dalam statistik, dan meningkatkan program dan anggaran agar lebih responsif gender.  Pemerintah perlu melakukan upaya komprehensif dalam penanganan perubahan iklim dengan memperhatikan faktor-faktor sosial budaya, politik dan ekonomi dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif untuk mendorong peningkatan akses dan kontrol


perempuan, laki-laki, anak dan kelompok marginal/kelompok rentan lainnya dalam rencana aksi dan kebijakan terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang responsif gender.  Pelatihan-pelatihan tentang gender dan perubahan iklim bagi pengambil keputusan dan pelaksana program/proyek di lapangan perlu ditingkatkan agar mampu melaksanakan pengarusutamaan gender dan PPRG secara optimal. 3.30 Workshop UNDP Country Programme Action Plan Workshop dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2014 di SG-3 Bappenas dengan tujuan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan UNDP yang tertera dalam CPAP UNDP 2011-2015 Tahun 2013. Hasil kegiatan ini akan menjadi masukan dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMN 2015-2019. Beberapa hal yang disampaikan dalam workshop tersebut adalah sebagai berikut:  Alokasi anggaran APBN untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan jumlahnya menurun.  Pencapaian indikator MDG’s secara nasional mengalami kenaikan dan terjadi peningkatan kualitas SDM. Tingkat disparitas antarwilayah menurun namun untuk Papua masih jadi yang Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Salah satu program untuk membantu mengatasinya dengan Papua-PCPD II yaitu program pengembangan usaha lokal di beberapa daerah di Papua.  Isu terkait lingkungan yang menjadi fokus kegiatan ini adalah pengelolaan sumber daya alam, energi terbarukan, dan perubahan iklim. Secara umum, kondisi lahan kritis yang direhabilitasi mengalami peningkatan namun kondisi terumbu karang yang ada semakin memburuk.  Terkait energi terbarukan, rasio elektrifikasi mengalami peningkatan dan untuk perubahan iklim sudah dilakukan penyusunan peraturan untuk program REDD+ dan telah dilakukan sosialisasinya.  Untuk isu pencegahan konflik dan pengurangan resiko bencana, terdapat 12 provinsi yang sudah memiliki BPBD (Badan Pananggulangan Bencana Daerah) dan terdapat perubahan indeks dari indeks rawan bencana menjadi indeks resiko bencana.  Tantangan ke depan, yaitu: diperlukan pendekatan yang interaktif dan keterkaitan antar dokumen perencanaan serta diperlukan kerjasama yang kuat antar berbagai lembaga yang terkait. Dari rapat tersebut, diketahui bahwa kegiatan CPAP merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dan UNDP yang berfokus pada 4 (empat) aspek yaitu (i) MDG’s dan Kemiskinan; (ii) Pencegahan Konflik dan Pengurangan Resiko Kebencanaan; (iii) Lingkungan; dan (iv) Demokrasi. 3.31 Sosialisasi BPJS Kesehatan Sosialisasi diadakan di Ruang SS 1-2 Bappenas pada tanggal 25 Maret 2014 dimana Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pemberian jaminan sosial khususnya kesehatan dari pengalihan Asuransi Kesehatan (ASKES) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) secara menyeluruh kepada seluruh pegawai PNS Kementerian PPN/Bappenas yang terdaftar menjadi peserta ASKES sebelumnya. Beberapa poin penting yang disampaikan dalam dalam paparan:  Masyarakat membutuhkan informasi yang pasti tentang teknis pelaksanaan BPJS. Peserta jaminan kesehatan terdiri dari (1) bukan penerima bantuan iuran (Bukan PBI) dan (2) Laporan Kegiatan Bulan Maret 2014|37

Penerima Bantuan Iuran (PBI). Anggota keluarga yang dapat dimasukkan dalam BPJS Kesehatan ini dijamin sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari istri/suami yang sah dari peserta, anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta.  Jika anak yang ada lebih dari 3 orang, maka anak ke 4 dan seterusnya dapat didaftarkan dan dikenakan biaya iuran sebesar 1% dari gaji + tunjangan pegawai yang bersangkutan serta dianggap sebagai anggota keluarga tambahan.  Terkait dengan keikutsertaan pegawai Non PNS yang ada, maka pegawai Non PNS termasuk dalam kategori Pekerja Penerima Upah Pegawai Negeri (PPUPN) artinya pembayaran gajji + tunjangan berasal dari murni APBN. Oleh karena itu, untuk iuran keanggotaan BPJS dilakukan dengan sharing dari pemberi kerja sebesar 3% dan dari pekerja itu sendiri sebesar 2%, jadi total 5% dan didaftarkan secara kolektif oleh badan atau organisasi yang bersangkutan.  Iuran untuk perawatan kelas 1 sebesar Rp. 59.500,-/orang/bln, kelasa 2 sebesar Rp. 42.500,-/orang/bln, dan kelas 3 sebesar Rp. 25.500,-/orang/bln.  Mekanisme BPJS ini sama dengan mekanisme pelayanan kesehatan (ASKES). Dimana setiap peserta harus mendapatkan rujukan dari puskesmas terdekat, setelah itu baru dirujuk kembali untuk pelayanan kesehatah ke rumah sakit yang dirujuk. Jika peserta dalam keadaan darurat, maka bisa langsung dibawa ke rumah sakit yang melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kesimpulan dan tindak lanjut dari pelaksanaan rapat tersebut adalah:  Bagi peserta PNS akan secara otomatis akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dengan penggunaan kartu ASKES dulu.  Semua orang dapat menggunakan BPJS kesehatan, dengan memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk jika ada perbedaan data dan informasi dari peserta BPJS.  Perlu ditindaklanjuti mekanisme untuk mendaftarkan peserta BPJS dari pegawai non PNS termasuk cara pembayaran berupa cost sharing (iuran) nya.  Perlu koordinasi antara Biro SDM Bappenas dengan unit kerja di Bappenas atau dengan penanggungjawab direktorat/kedeputian jika akan dilakukan pendaftaran secara kolektif bagi pegawai non PNS tersebut.  Informasi terkait dengan non PNS di Direktorat TRP, telah dilakukan pengumpulan datadata pegawai non PNS (fotokopi KTP, fotokopi KK, pas foto dan pengisian formulir) yang akan ditindaklanjuti dengan proses pendaftaran ke BPJS terdekat. Mengenai pembiayaan sebaiknya didiskusikan dalam rapat staf di Direktorat TRP. 3.32 FGD Perumusan Cakupan (Deliniasi) Kawasan Perbatasan Negara di Laut FGD dilaksanakan di Ruang Rapat BNPP pada tanggal 25 Maret 2014. FGD diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan terkait rumusan cakupan kawasan perbatasan negara sehingga dapat mendukung percepatan penetapan Rancangan Perpres RTR KSN Perbatasan Negara. Adapun beberapa point penting yang dapat diambil dari rapat yaitu:  Pengelolaan kawasan perbatasan menjadi kewenangan BNPP berdasakan Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Dalam pelaksanaannya BNPP menyusun Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang didasarkan pada rencana tata


ruang perbatasan. Oleh karenanya perlu segera dilakukan penetapan RTR KSN Perbatasan yang ditargetkan selesai pada bulan Mei 2014.  Cakupan deliniasi kawasan perbatasan negara tidak hanya ke arah luar Negara, yaitu wilayah perairan laut yang berbatasan dengan Negara tetangga, tetapi juga ke arah dalam yaitu wilayah daratan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga.  Kawasan perbatasan Negara ke arah luar/laut telah ditentukan yaitu penggunaan maksimum klaim dalam menetapkan batas wilayah laut NKRI berdasarkan hasil rapat koordinasi K/L yang disampaikan oleh Kemenko Polhukam melalui surat No. B77/Menko/Polhukam/De-IV/HN.04.4/10/2013 tertanggal 9 Oktober 2013.  Penggambaran deliniasi perbatasan Negara ke arah luar/laut digambarkan dalam Rancangan Perpres RTR KSN Perbatasan Negara dengan garis putus-putus sesuai dengan kesepakatan, sedangkan Kol. Laut (Purn.) Rusdi Ridwan sebagai salah satu Kelompok Ahli BNPP menyarankan agar penggambaran batas delineasi kawasan perbatasan harus jelas dan tegas (tidak dengan garis putus-putus) agar tidak terulang seperti sengketa Sipadan dan Ligitan.  Belum tercapai kesepakatan mengenai deliniasi kawasan perbatasan Negara ke arah dalam, apakah: i) kecamatan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga yang berada pada pulau utama; ii) kecamatan yang berada di pulau-pulau kecil (terdapat 330 kecamatan yang berada di wilayah pulau-pulau kecil); iii) garis sempadan pantai; atau iv) garis baseline. Dari rapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa BNPP masih belum dapat menentukan cakupan wilayah kawasan perbatasan Negara ke arah dalam. Selain itu, akan diambil tindak lanjut berupa Kementerian PU akan mengirimkan Rancangan Perpres RTR KSN Perbatasan Negara kepada BNPP untuk dimintai masukan khususnya terkait cakupan wilayah kawasan perbatasan Negara dan Dit. TRP memberikan masukan secara tertulis kepada BNPP terkait hal tersebut. 3.33 Rapat Diskusi Program pengembangan kawasan perdesaan berkelanjutan tahun 2015 – 2019 Rapat diadakan pada tanggal 25 Maret 2014 di Ruang Rapat Lantai 2 Kementerian PU. Rapat diselenggarakan untuk menyamakan persepsi pengembangan kawasan perdesaan berkelanjutan antara Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I dan II juga dengan Bappenas. Pokok-pokok penting dalam pembahasan diskusi:  Dalam pengembangan keseluruhan desa kita harus melihat kedudukan kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah daerah dan stakeholder terkait.  Perlu dipertimbangkan ulang misi yang akan dituju apakah dengan program ini akan meningkatkan produksi bahan pangan atau meningkatkan ekonomi perdesaan.  Perlunya indikator kunci dan output yang jelas dengan adanya kata berkelanjutan dan perlu dipikirkan akhir dari pilot percontohan P2KPB jika akan menjadi kebijakan nasional.  Kegiatan P2KPB perlu memiliki instrumen penataan ruang yang efektif berupa insentif dan disinsentif apa yang dapat mencegah alih fungsi lahan. Dengan output yang dihasilkan apakah dapat dihasilkan kebijakan nasional yang memiliki implikasi yang besar bagi perekonomian.  Perlu dilakukan upaya-upaya untuk menghindari terjadinya konversi lahan antara lain dengan memberikan insentif kepada Kabupaten yang telah berkomitmen untuk


mempertahankan lahan pertaniannya tetap sebagai lahan pertanian sebagaimana tertuang pada RTRW.  Disamping itu, program perlu di dorong untuk mempertahankan perdesaan tetap menjadi perdesaan (perdesaan lestari), dengan potensi/tipologi desa seperti; desa Agropolitan, Minapolitan, desa Wisata, desa Adat/Budaya, desa tipologi lainnya, untuk menjaga sinergitas hubungan kota dan desa. Kesimpulan dari rapat tersebut adalah bahwa kawasan perdesaan yang ditetapkan sebagaikawasan pengembangan P2KPB merupakan kawasan strategis kabupaten (KSK) sebagaimana tertuang dalam RTRW. Kemudian sebagai tindak lanjut, tim teknis akan memantapkan konsep P2KPB untuk penataan ruang kawasan perdesaan berkelanjutandi dalam internal DJPR dan memasukkan kegiatan ke dalam penyusunan kegiatan Kementerian PU di Tahun 2015 3.34 Rapat Pleno Tim Peninjauan Kembali (PK) RTRWN dan Tim Penyiapan Materi Rapat Pleno diadakan di Hotel Grand Kemang tanggal 25 Maret 2014 dalam rangka peninjauan kembali PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yaitu penyampaian kemajuan pelaksanaan PK RTRWN dan Pembahasan rencana tindak lanjut dan mekanisme PK RTRWN. Masukan penting dalam diskusi terkait substansi RTRWN maupun kegiatan PK RTRWN:  Hasil evaluasi RTRWN masih belum diacu dalam penyusunan program pembangunan Daerah maupun K/L;  Pentingnya mempertimbangkan daya dukung lingkungan dalam kajian RTRWN;  Kerangka muatan RTRWN perlu dipertahankan untuk menjaga konsistensi dan wibawa rencana yang telah disusun;  Revitalisasi RTRWN untuk mempertegas peran dan fungsi RTRWN sebagai kebijakan spasial pembangunan kewilayahan dan sektoral yang mengikat;  RTRWN sebaiknya tidak hanya mengumpulkan kegiatan berbagai sektor, tetapi juga menganalisis kegiatan apa saja yang dibutuhkan dalam skala nasional untuk menjaga tata ruang nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sehingga dapat diacu pleh sektor;  Harus didudukkan kembali apakah RTRWN harus mengatur keseluruhan atau hanya mengatur hal-hal yang strategis nasional saja. Konstelasi antara PKN, PKW, dan PKL perlu dicermati kembali, terutama dengan banyaknya aspirasi pemerintah daeran mengenai PKN;  RTRWN harus memuat pembagian kewenangan yang jelas antartingkatan pemerintah dalam pengelolaan KSN  RTRWN Perlu mempertimbangkan Strategi Penguatan Konektivitas Nasional (national connectivity) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan menghubungkan daerah tertinggal/terpencil dengan pusat pertumbuhan;  Perlu dilakukan pemfokusan kembali terhadap kebijakan dan strategi dalam RTRWN terkait dengan pengembangan sistem transportasi nasional yang diarahkan pada penataan sistem logistik nasional yang menitikberatkan pada pengembangan angkutan barang nasional. Tindak lanjut atas pembahasan dalam rapat adalah ditargetkan Peninjauan KembaliRTRWN diselesaikan pada bulan September sebelum pergantian pemerintahan. Selain itu, mengingat


pentingnya keselarasan RTRWN dengan RPJMN, maka akan ditambahkan 1 sub tim mengenai program dalam tim peninjauankembali RTRWN 3.35 Rapat pembahasan penyelesaian Konflik pemanfaatan ruang (Trowulan-Mojokerto, Dumai dan teluk Benoa - Bali) Rapat dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2014 di Ruang Rapat Menko Lantai 1 Gedung Sekretariat KP3EI-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan tujuan untuk menyusun rencana tindak lanjut penyelesaian konflik pemanfaatan ruang Trowulan-Mojokerto, Dumai, dan Teluk Benoa. Adapun isi tentang rapat tersebut adalah:  Konflik Pembangunan Pabrik Baja Di Trowulan, Kabupaten Mojokerto a. Kronologis Permasalahan  Surat dari Menteri PU No. UM.01 11-Mn/66 tanggal 12 Februari 2014, yang berisi antara lain: i) Tim PU telah melakukan kunjungan lapangan;ii) Pembangunan Pabrik Baja dilakukan di lokasi yang peruntukannya ditetapkan untuk industri menengah (Perda No. 9 tahun 2012 RTRW Kab Mojokerto); iii) Deliniasi kawasan Cagar Budaya Majapahit di Trowulan belum ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; iv) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berpendapat surat BP3 Trowulan bukan surat Persetujuan; v) Pembangunan Pabrik Baja menuai pro – kontra dari Masyarakat; vi) Permohonan agar dibahas di dalam Pokja 4 BKPRN.  Mendikbud telah menerbitkan Surat Keputusan No. 260/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional, pada tanggal 30 Desember 2013. b. Catatan Hasil Kunjungan Lapangan BKPRN  Surat Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Trowulan, Mojokerto; No. HK.501/0981/BP3JT/KPK/2012, bangunan tersebut bukan Bangunan Cagar Budaya dan berada di luar wilayah pelestarian utama Gapura Wringinlawang (Cell E/Zona Penyangga);  Perda No.9 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Mojokerto, bahwa lokasi dimaksud berada pada Peruntukan Industri yang sesuai dengan Peta Pola Ruang dan pasal 46 ayat 4 huruf p.  Telaah dalam Permohonan Pendapat Hukum oleh Prof.Dr.H.Sadjiono, SH.,M.Hum (Guru Besar Universitas Bhayangkara Surabaya), pada tanggal 27 Juli 2013 menyebutkan: i. PT Manunggal Sentra Baja telah memiliki Dokumen yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, diantaranya : (a) Izin Mendirikan Bangunan No.1399 tanggal 7 Juni 2013, (b) Surat Bupati Mojokerto No.503/4366/416/207.5/2012 tanggal 22 November 2012, perihal Rekomendasi Pendirian Industri Pengecoran Besi Baja, dan (c) Surat Kepala BLHD Kab.Mojokerto No. 660/486/416203.A/2013 tanggal 13 Mei 2013, perihal Rekomendasi atas UKL-UPL kegiatan usaha Industri Pengecoran Besi dan Baja oleh PT Manunggal Sentral Baja di Desa Jatipasar.


ii. Surat Plt. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Kab.Mojokerto No.501/0981/BP3JT/KPK/2012 tanggal 18 Juli 2012, termasuk kualifikasi surat keputusan (beschikking) dan mengandung nilai rekomendasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat. iii. Lokasi Rencana Pembangunan Pabrik Baja berjarak lebih dari 500 m dari Gapura Wringinlawang  Konflik Pemanfaatan Ruang Kota Dumai a. Surat Walikota Dumai No. 503/BPTPM/06 tanggal 15 Januari 2014 perihal permohonan kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) terkait Rencana Investasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS), berupa:  Pertimbangan Terhadap Rencana Investasi PKS PT. Aekloba Sawita Jaya Mandiri yang berada dalam Kawasan yang di dalam Draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai termasuk kedalam Kawasan Pengembangan Dumai Baru;  Menurunkan Tim BKPRN untuk Meninjau Lokasi Investasi Pembangunan PKS.  Konflik Pemanfaatan Ruang Teluk Benoa a. Melakukan pembahasan tata cara/governance Peninjauan Kembali (PK) dan revisi RTR berdasarkan PP 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam rangka proses PK RTR Perkotaan Sarbagita. b. Menyusun Roadmap proses PK RTR Perkotaan Sarbagita. Beberapa kesimpulan dan rekomendasi penyelesaian yang diberikan terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam pembahasan rapat antara lain:  Kesimpulan dan Rekomendasi BKPRN untuk Penyelesaian Konflik Pembangunan Pabrik Baja Di Trowulan, Kabupaten Mojokerto: a. Lokasi rencana pembangunan Pabrik Baja (PT Manunggal Sentra Baja) terletak pada peruntukan industri menengah antara lain berlokasi di Zona Industri Desa Jatipasar Kec.Trowulan sesuai dengan pasal 46 Perda No. 9 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Mojokerto. b. Permen Perindustrian No.41 tahun 2008 tentang ketentuan dan tatacara pemberian izin usaha industri, izin perluasan, dan tanda daftar industri, belum mengatur klasifikasi untuk Industri Menengah dan Besar, dan baru mengatur pada Pasal 8 “industri kecil dengan nilai investasi 5 juta sampai dengan 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan”. Terkait hal tersebut, Kementerian Perindustrian diharapkan memberi penjelasan tertulis tentang kriteria klasifikasi industri untuk kelas menengah dan besar. c. Pemerintah Kabupaten Mojokerto diharapkan segera menyusun dan menetapkan Rencana Rinci Tata Ruang, untuk memastikan pemanfaatan ruang baik untuk kepentingan konservasi (cagar budaya) maupun budidaya (antara lain kegiatan indsutri), yang sesuai peruntukannya dengan ketentuan pada Perda No.9 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Mojokerto. d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan segera menyusun sistem zonasi di kawasan cagar budaya khususnya di Trowulan (tindak lanjut Kepmendikbud No.260/M/2013) sesuai ketentuan peraturan perundangan.


 Kesimpulan dan RekomendasiPenyelesaian Konflik Pemanfaatan Ruang Kota Dumai a. Pada prinsipnya, ijin Rencana Investasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Aekloba Sawita Jaya Mandiri dapat dilaksanakan dengan mengacu pada Perda RTRW Kota Dumai No 11 Tahun 2002 berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 188.34/1055/IV/Bangda tanggal 5 Februari 2013 tentang Percepatan Penetapan Raperda Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota. Perkembangan selanjutnya, perlu mengajukan permohonan dispensasi kepada Gubernur untuk menggunakan substansi yang diatur dalam Perda RTRW Kota Dumai No 11 Tahun 2002 dengan tetap memperhatikan PP No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.; b. Berkaitan dengan Perda RTRW kota Dumai yang telah mendapatkan persetujuan substansi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan surat rekomendasi untuk diusulkan sebagai pengajuan perubahan peruntukan kawasan industri di Kawasan Pengembangan Dumai Baru; c. Perlu diadakan kunjungan lapangan dan rapat pembahasan pengembangan industri agro (kelapa sawit) di kota Dumai antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.  Kesimpulan dan rekomendasi penyelesaian konflik pemanfaatan ruang teluk benoa a. Roadmap proses PK RTR Perkotaan Sarbagita (terlampir) b. Pengumpulan data sesuai roadmap yang disepakati akan dilakukan pada hari Selasa, 1 April 2014. 3.36 Building Effective Communication Skills Workshop diselenggarakan Bappenas, bekerja sama dengan AusAid melalui Knowledge Sector Initiative (KSI) pada tanggal 26-27 Maret 2014 dengan pokok-pokok paparan sebagai berikut:  How to develop policy engagement strategy?  Karena kompleksitas policy process, diperlukan strategi: Rapid Outcome Mapping Approach (Roma), yang intinya mengenal konteks policy process dan stakeholders yang terkait.  Clear policy objective akan memudahkan stakeholders mapping. Dari pemetaan dapat diketahui stakeholders yang: i) sebatas menyetujui (alignment); atau ii) menyetujui dan berkepentingan (interest).  Pentingnya pemahaman mengenai policy process context akan membantu policy makers untuk menjawab 4 pertanyaan kunci: a. How much do we know about a complex policy issue? b. How strong is the evidence base for an issue? c. How confident are we that we know what’s happening? d. How broad is our understanding of what’s important?  Dalam penulisan Policy Brief, terdapat beberapa pertanyaan kunci: a. Isu apa yang akan direspon dan dilakukan perubahan melalui kebijakan? b. Kepada siapa Policy Brief ditujukan? c. Apa yang menjadi pesan kunci/key message(s)? d. Adakah data/bukti pendukung? e. Apakah ada rekomendasi/implikasi? Sebaiknya maksimal 3-5 rekomendasi/implikasi saja.


Adapun tindak lanjut dari hasil rapat tersebut adalah pentingnyamengetahui stakeholder kunci, terutama yang memilikipengaruhataukewenanganbesardalampengambilan keputusan serta koordinasi internal Bappenasperludiperkuatuntukmeningkatkankualitaskebijakanperencanaanpembangunan. 3.37 Pembahasan Rancangan Awal Pagu Indikatif RKP 2015 Badan Pertanahan Nasional Rapat dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2014 di hotel Akmani dengan tujuan untuk meminalkan Pagu Indikatif K/L TA 2015, menetapkan kegiatan prioritas yang akan didanai di TA 2015 beserta indikator kinerja, output, target dan sasaran kinerja yang jelas dan terukur, dan menilai dan menetapkan kegiatan prioritas yang belum didanai dalam Pagu Indikatif K/L TA 2015. Dalam rapat tersebut, disampaikan beberapa poin penting dalam pembahasanya, antara lain:  Kegiatan prioritas yang telah disepakati besaran target dan alokasi pendanaannya adalah (i) redistribusi tanah; (ii) IP4T; dan (iii) identifikasi tanah terlantar. Sedangkan kegiatan yang masih perlu dibahas lebih lanjut adalah (i) penyusunan peta dasar pertanahan; dan (ii) legalisasi aset.  Dalam RKP TA 2015 matriks program dan kegiatan harus lengkap baik itu kegiatan prioritas maupun non prioritas sehingga ketika dijumlah keseluruhan kegiatannya maka jumlah totalnya sama dengan total anggaran satu K/L.  Untuk mendukung matriks program dan kegiatan yang lengkap, perlu ada perbaikan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk semua kegiatan.  Apabila terdapat kebutuhan tambahan dana maka dilakukan refocussing terlebih dahulu dan apabila tidak mencukupi juga maka menjadi catatan dalam trilateral meeting ini. Namun, kebutuhan tambahan dana ini perlu disertai TOR dan RAB yang jelas.  Pergeseran alokasi anggaran dapat dilakukan namun tidak boleh digeser alokasi dari Rupiah Murni (RM) ke PNBP dan begitu pula sebaliknya.  Untuk pagu BPN sebesar Rp. 4,25 T alokasi pendanaannya diprioritaskan untuk alokasi gaji, biaya operasional, dan kegiatan prioritas nasional yang masih berlanjut. Baseline 2015 ini belum dialokasikan untuk pembayaran renumerasi BPN.  Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diperlukan sarana dan prasarana BPN yang memadai serta dukungan instansi lain untuk kegiatan yang sifatnya lintas sektor.  Terkait target penerimaan dan belanja PNBP, masih menggunakan aturan yang berlaku saat ini yaitu PP No. 13/2010 sehingga tidak bisa mekanisme PNBP yang terpusat tetapi harus berdasarkan masing-masing instansi pengumpul. Kesimpulan dan tindak lanjut dari hasil rapat tersebut yaitu:  Dalam menyusun pagu indikatif rancangan awal RKP 2015 perlu dicermati kesesuaian antara besaran target dan alokasi pendanaannya sehingga perencanaan dan penganggaran dapat efektif dan efisien.  BPN perlu melakukan pemilihan IKK yang tepat untuk setiap output kegiatan sehingga matrik program dan kegiatan BPN menjadi lengkap dan tepat.  Perlu dilakukan trilateral meeting lanjutan untuk penajaman pembahasan kegiatan yang belum dapat diputuskan.


3.38 Kunjungan DPRD Kabupaten Trenggalek (Konsultasi Pengembangan Infrastruktur Data Spasial) Konsultasi dilaksanakan di RR 203 Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 28 Maret 2014 dengan beberapa poin penting yang disampaikan, meliputi:  Terdapat dua metode pendekatan pengembangan wilayah: a. Pendekatan berbasis sektoral; dan b. Pendekatan berbasis spasial.  Pengembangan data spasial penting dan wajib dilakukan daerah untuk mendukung penyelenggaraan penataan ruang.  Direktorat Pengembangan Wilayah telah bermitra dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) pengembangan data spasial penataan ruang daerah.  Pengembangan wilayah di Indonesia saat masih didominasi oleh ego wilayah, terutama sejak diberlakukannya kebijakan ekonomi daerah. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik terutama di kawasan perbatasan.  Instansi perencanaan daerah belum memiliki data spasial yang akurat dan sesuai dengan kondisi saat ini. Sebagai tindak lanjut, Direktorat Pengembangan Wilayah akan memasilitasi DPRD Kabupaten Trenggalek untuk bertemu dengan BIG dalam rangka Bimtek Pengembangan Data Spasial (Pemetaan) Penataan Ruang. 3.39 Rapat Persiapan Workshop Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kawasan Strategis Jabodetabekpunjur. Rapat terlaksana pada tanggal 28 Maret 2014 di Hotel Orchard yang bertujuan untuk meminta masukan terkait substansi dan teknis penyelenggaraan Workshop Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kawasan Strategis Jabodetabekpunjur. Beberapa masukan-masukan penting yang disampaikan dalam rapat antara lain:  Pembahasan dalam workshop sebaiknya langsung spesifik terkait peraturan perundangan, kelembagaan Jabodetabekpunjur, dan tata ruang.  Workshop perlu melibatkan Inisiator DPD, Tim Ahli DPD, BKSP (memberi tanggapan), LSM;  Perlu ada rumusan data-data pendukung yang akan disampaikan narasumber;  Untuk Narasumber daerah : fokus kepada implementasi dan implikasi pembangunan Jabodetabekpunjur;  Sebaiknya workshop ini juga melibatkan Direktorat Perkotaan, Bappenas dan sektor-sektor yang mengisi ruang seperti Kemenpera dan Perumnas.  Secara hukum, RUU Megapolitan Jabodetabekjur, akan berbenturan dengan UU 32/2004, UU DKI , sehingga diperlukan dipetakan dengan UU eksisting.  Dapat ditambahkan satu tema lagi yaitu terkait pemetaan permasalahan Jabodetabekpunjur dan alternatif penyelesaiannya;  Latar belakang : tidak spesifik menyebutkan RUU Megapolitan Jabodetabekjur, namun harus lebih general Sebagai tindak lanjut, masukan-masukan dalam rapat akan dibahas secara internal oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pematangan konsep penyelenggaraan workshop baik dari segi teknis maupun substansi


3.40 Koordinasi Pendalaman UU Nomor 6/2014 tentang Desa Rapat Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2014 bertempat di SS 1-2 Bappenas. Dalam rapat tersebut, terdapat beberapa pokok diskusi yang dibahas didalamnya, antara lain:  Penyiapan kapasitas pemerintah desa sangat penting untuk mengelola dana desa  Perlu segera disusun juklak dan rambu pengalokasian, penyaluran dan pemanfaatan dana desa.  Menjelang penetapan UU Desa, muncul pengusulan desa baru. Perlu diantisipasi berlanjutnya hal tersebut, terutama DPR yang diharapkan menyikapinya dengan prinsip kehati-hatian.  Dana ke desa terdiri atas realokasi/pengalihan dana yang bersumber dari belanja pusat dan fresh money.  Jika yang berkenaan dengan penyaluran dana desa tidak memungkinkan (dari sisi waktu) untuk dapat diakomodir dalam RKP 2015, akan diakomodir dalam RPJMN 2015-2019 Terdapat beberapa tindak lanjut dari hasil pembahasan dalam rapat antara lain:  Akan dilaksanakan trilateral meeting KemenkeuKementerianPPN – Kemendagriuntukmenyiapkanjuklakpelaksanaan UU 6/2014.  Sektorterkait akan memetakandana yang layakdirealokasikankedesa, dengantetapmengamankanprioritasnasional.  RoadmappenyiapankapasitaspemerintahdesaakandikoordinasikanolehDeputi Regional danOtonomi Daerah. 3.41 Pembahasan Roadmap and Resource Mapping The Land, Housing, and Urban Development Program Phase I Rapat diselenggarakan di SG-4 Bappenas pada tanggal 28 Maret 2014.Rapat bertujuan untuk menyepakati pelaksanaan kegiatan penyusunan roadmap Kebijakan Perumahan dan Permukiman. Hasil dari penyusunan roadmap tersebut akan dijadikan masukan dalam RPJMN Bidang Perumahan dan Permukiman tahun 2015-2019 serta Renstra K/L yang terkait dengan Bidang Perumahan dan Permukiman. Dari rapat tersebut diperoleh beberapa hal pokok yang menjadi bahasan antara lain:  Dalam penyusunan roadmap tersebut terdapat isu yang berkaitan dengan Bidang Pertanahan yaitu Penyusunan Kebijakan untuk meningkatkan akses terhadap lahan di perkotaan untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin khususnya.  Terkait dengan Bidang Pertanahan terdapat beberapa target capaian dalam rangka penyusunan roadmap tersebut, beberapa capaian tersebut meliputi (i) Pembahasan Isu Strategis Kebijakan Pertanahan terkait Akses Masyarakat terhadap tanah serta identifikasi jenis bank tanah yang ada di dunia (Apri-Mei); (ii) Draf Kebijakan Pertanahan di Wilayah Perkotaan disertai dengan studi kasus (Juni-Juli); (iii) Masukan kebijakan pertanahan dalam penyusunan roadmap kebijakan perumahan (September-Oktober).  Dengan adanya target dalam penyusunan kebijakan mengenai pertanahan tersebut Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan diberikan keleluasaan untuk menyusun jadwal detail kegiatan sehingga dapat bersinergi dengan kegiatan lain di direktorat TRP dan berhak menentukan dan mengarahkan kebijakan yang disusun sehingga dapat saling mendukung dengan kebijakan lain di Bidang Pertanahan.  Dengan adanya kegiatan penyusunan roadmap tersebut diharapkan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan sebagai salah satu unit kerja yang berhubungan dengan Bidang


Pertanahan dapat menjalin komunikasi dengan stakeholder di Bidang Pertanahan dan memastikan kebijakan yang disusun dapat sejalan dan saling bersinergi. Dari pelaksanaan rapat diketahui bahwa perlu dilakukan penyusunan rencana kerja dalam penyusunan kebijakan pertanahan perkotaan sehingga tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain di direktorat. Selain itu, rapat ini akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan FGD untuk mengompilasikan rencana kerja dalam rangka penyusunan Roadmap Kebijakan Perumahan sesuai dengan isu strategis yang terkait dengan Bidang Perumahan dan Permukiman. 3.42 Rapat Pembahasan Penyusunan Grand Strategy Pembinaan Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Tahun 2015-2019 Tanggal 28 Maret 2014 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penyusunan Grand Strategy Pembinaan Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Tahun 2015-2019 di Hotel New Ayuda Bogor. Rapat tersebut bertujuan untuk menjaring masukan awal dari kementerian/lembaga dalam rangka penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembinaan penyelenggaraan penataan ruang daerah Tahun 2015-2019 Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Adapun beberapa hal yang disampaikan dalam rapat antara lain:  Perlu diperjelas lagi bagaimana dan sejauh mana keterlibatan Ditjen Bina Bangda dalam pelaksanaan pembinaan dan pengaturan penataan ruang.  Perlu dilakukan pemetaan efektivitas kebijakan, sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan selanjutnya.  Perlu dilakukan sinkronisasi antar kementerian/lembaga terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan oleh Pemda.  Perda RTRW Provinsi dan Kab/Kota saat ini belum sepenuhnya mengakomodir aspek mitigasi bencana.  Masih sulitnya pelaksanaan/implementasi peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pemerintah pusat oleh pemerintah daerah.  Belum ada instrumen/indikator untuk mengukur kinerja penataan ruang di daerah (Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan).  RTRW seharusnya dapat mengakomodir kepentingan semua sektor, karena RTRW seharusnya menjadi payung hukum pemanfaatan ruang.  Belum ada instrumen penerapan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang dan saat ini sedang disusun pedoman penerapan insentif dan disinsentif oleh Kemen PU.  Pemetaan permasalahan penataan ruang menjadi prioritas dalam penyelesaian permasalahan penatan ruang.  Kemendagri diharapkan dapat memperkuat BKPRN terkait pengawasan implementasi Perda RTRW melalui penguatan BKPRD.  Perlu segera ditetapkan SOP “Mekanisme dan Tata Kerja BKPRD” guna mendukung upaya optimalisasi kinerja BKPRD.  Perlu disusun kajian mengenai tata cara/prosedur peninjauan kembali (review) Perda RTRW (proses pelaksanaannya, tahapan, jangka waktu, besaran deviasi/penyimpangan).  Dalam One map policy sesuai UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, BIG telah membuat pokja (11 pokja) di tingkat pusat, yang selanjutnya diharapkan Ditjen Bina Bangda dapat mendorong pembentukan dan pelaksanaannya di tingkat daerah.  Dibutuhkan peran Kemendagri dalam mendorong penyusunan RZWP3K.


Sebagai kesimpulan rapat, setiap sektor memiliki kepentingan pemanfaatan ruang, sehingga overlapping kegiatanantar K/L sangatmungkinterjadi, penyusunan grand strategy Ditjenbangdadiharapkanmampumengurangihaltersebut. Disamping itu, perlunyamelakukanpemetaan(roadmap) kelembagaanpenataanruang di pusatdandaerah, sebagaibahanmasukanbagipenyusunankebijakan.


BAB IV RENCANA KEGIATAN BULAN APRIL 2014

Berdasarkan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, disepakati beberapa agenda penting sebagai tindak lanjut yang akan dilaksanakan di Bulan April2014. Agenda-agenda tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Rencana Kegiatan Bulan April 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nama Kegiatan Penyampaian Roadmap yang telah disusun oleh PU kepada K/L: BIG, LH, Kementan, Setkab, Kemenhut, dan KKP. (Tembusan K/L: Menko, Bangda, Sesditjen Tarunas PU) RakorEselon II: Sosialisasi KLHS pada tanggal Kick off meeting pelaksanaan pilot project reforma agraria nasional (Eselon I) Pertemuan dengan BKPRN dalam rangka Pembahasan RPJMN 20152019 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Pembahasan draf buku manual e-BKPRN Rapat Koordinasi penyepakatan teknis dan anggaran pilot project tata batas kawasan hutan Rapat Koordinasi Bilateral dengan Land reform terkait dengan pelaksanaan pilot project reforma agraria (redistribusi tanah dan access reform) RakorEselon III: Validasi Peta LP2B, Tindak lanjut pasca Persub, Pembahasan Kunjungan Lapangan LP2B Rapat koordinasi pembaharuan data dan informasi cakupan peta dasar pertanahan dan wilayah bersertipikat TA. 2013 Rapat koordinasi identifikasi potensi dan sebaran TORA RakorEselon II: Tata Batas Hutan Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan pra sertipikasi Program Agraria Daerah (PRODA) Musrenbangnas 2014 dalam rangka penyusunan RKP 2015 Pameran Musrenbangnas Persiapan Pameran Musrenbang: CD Regulasi, Leaflet BKPRN, Video BKPRN

16

Persiapan FGD Pengelolaan Ruang Udara Nasional

17

Persiapan kunjungan RZWP3-K: pembahasan KAK dan instrumen survey

18

Persiapan penyusunan bahan konsinyiring ke Malang

Tanggal Pelaksanaan 1 April 2014 2 April 2014 3 April 2014 7 April 2014 10 April 2014 11 April 2014 14 April 2014 14 April 2014 14-16 April 2014 14-16 April 2014 16 April 2014 16 April 2014 29-30 April 2014 29-30 April 2014 minggu I-III April 2014 minggu II-IV April 2014 minggu ke IV April 2014 minggu ke IV April 2014


BAB V KEGIATAN TRIWULAN I dan RENCANA KEGIATAN TRIWULAN II

5.1 Kegiatan Triwulan I Kegiatan Triwulan I merupakan keseluruhan kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan selama tiga bulan pertama pada tahun 2014 yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan evaluasi mengenai tingkat pencapaian kinerja atas kegiatan-kegiatan Triwulan I yang telah dilaksanakan.Berikut merupakan ulasan singkat mengenai kegiatan triwulan I Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan.

No 1 2

1 2 3 4 5

6 7 1 2 1 2

3 4 5 6 1

Tabel Kegiatan Triwulan I Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Nama Kegiatan Keterangan Subdit Tata Ruang Penyusunan RPJMN 2015-2019 Berlanjut Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 Bidang Berlanjut Tata Ruang Subdit Infosos SosialisasiKajian Kajian Kebijakan RPJMN Bidang Tata Ruang Berlanjut dan Pertanahan Partisipasi dan Sosialisasi Kajian Bidang Tata Ruang dan Berlanjut Pertanahan pada Seminar IRSA 2014 Pengembangan dan Optimalisasi Pengembangan e-BKPRN Berlanjut Pemutakhiran Portal Tata Ruang dan Pertanahan Berlanjut Penyusunan Kajian SCDRR “Materi Teknis Revisi Pedoman Berlanjut Penyusunan Rencana Tata Ruang berdasrkan Perspektif Pengurangan Resiko Bencana” Penyusunan Sistem Knowledge ManagementDirektorat Tata Berlanjut Ruang dan Pertanahan Pelaksanaan PameranPerencanaan Pembangunan 2014 Selesai Subdit Pertanahan Penyusunan RPJMN 2015-2019 Berlanjut Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 Berlanjut Sekretariat RAN Koordinasi dan persiapan timkoordinasi strategis RAN 2014 Selesai Penyusunan rencana kerja tim koordinasi strategis Reforma Selesai Agraria Nasional Rapat Kebijakan sistem pendaftaran tanah stelsel positif Diagendakankembalibulan Pembaharuan cakupan peta dasar pertanahan dan cakupan April bidang tanah bersertipikat Rapat dan perjalanan dinaspilot projectpublikasi tata batas Diagendakan kembali kawasan hutan bulan Juli Rapat Kebijakan redistribusi tanah dan access reform Belum terlaksana Rapat Sertipikasi tanah transmigrasi Belum terlaksana Sekretariat BKPRN Penyusunan agenda kerja BKPRN 2014-2015 Selesai


2 3 4 5 6 7 8 9

1

Penyusunanrencanakerjadan SOP Internal Sekretariat BKPRN Selesai 2014 Penyusunanlaporankegiatan BKPRN semester II tahun 2013 Selesai kepadaPresiden Fasilitasipenyelarasanimplementasi UU No. 26 Tahun 2007 Berlanjut dengan UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 Fasilitasipenyelarasanimplementasi LP2B Berlanjut Fasilitasipenyusunanpedomantatabataskehutanan Berlanjut FasilitasiPercepatanPenyelesaian RTRW dan RDTR Berlanjut Sosialisasi e-BKPRN Selesai FasilitasipenyusunanPedoman Tata Kerja BKPRN Belum terlaksana dalamPenyelesaianKonflikPenaatanRuang (Koord: KemenkoPerekonomian) Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat BKPRN lainya Pembahasan RUU PengelolaanRuangUdaraNasional Berlanjut

5.2 Rencana Kegiatan Triwulan II Rencana kegiatan triwulan II merupakan tindak lanjut dari beberapa kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I namun belum terselesaikan maupun rencana kegiatan baru sesuai dengan agenda kegiatan tahunan. Berikut tabel kegiatan triwulan II Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan: Tabel Rencana Kegiatan Triwulan II Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan No Nama Kegiatan Tanggal Pelaksanaan Subdit Tata Ruang April 1 Trilateral Meeting dengan mitra K/L April 2 Musrenbangnas 2014 dalam rangka penyusunan RKP 2015 Pertemuan dengan BKPRN dalam rangka Pembahasan RPJMN 2015-2019 April 3 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Pertemuan bilateral pembahasan RPJMN 2015-2019 bidang tata ruang Mei 4 dengan direktorat terkait Bappenas Mei 5 Pertemuan dengan mitra K/L membahas substansi RPJMN 2015-2019 6 Rapat persiapan kegiatan monitoring dan evaluasi 2014 Mei Juni 7 FGD Evaluasi RPJMN 2010-2014 Rapat koordinasi bersama mitra K/L untuk menyepakati substansi Juni 8 monitoring dan evaluasi Juni 9 FGD Draft RPJMN 2015-2019 Daerah Subdit Pertanahan Minggu 1 April 1 Musrenbangnas 2014 dalam rangka penyusunan RKP 2015 Minggu 2 April 2 Koordinasi dengan K/L terkait jumlah usulan sertifikasi tanah 2015 Minggu 2-4 3 Pengumpulan data sertipikasi lintas K/L April Rapat Koordinasi bersama mitra K/L untuk menyepakati substansi Minggu 2-4 4 monitoring dan evaluasi April Minggu 2-4 5 Pengumpulan data sekunder dalam rangka pemantauan dan evaluasi April


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FGD Draft RPJMN 2015-2019 internal Bappenas FGD Draft RPJMN 2015-2019 K/L sektor FGD Draft RPJMN 2015-2019 Daerah Rapat Koordinasi dengan BPN untuk outline Penyusunan Profil Pertanahan Pengumpulan data sekunder dalam rangka pemantauan dan evaluasi Survey ke Kanwil dan Kantah BPN dalam rangka pengumpulan data primer FGD Evaluasi RPJMN 2010-2014 Pengumpulan data dan informasi untuk Penyusunan Profil Pertanahan Rapat Koordinasi bersama mitra K/L untuk menyepakati substansi monitoring dan evaluasi Penyampaian surat ke mitra K/L untuk permintaan data terkait dengan penyusunan lampiran pidato kenegaraan Subdit Infosos Full paper dan sosialisasi kajian seminar IRSA Sosialisasi Pengembangan e-BKPRN ke K/L Update Materi Portal TRP Laporan Akhir SCDRR Penyusunan K-Map TRP dan Revisi Aplikasi Knowledge Management Pameran Perencanaan Pembangunan Pemantauan dan evaluasi direktorat TRP Sekretariat RAN Kick off meeting pelaksanaan pilot project reforma agraria nasional (Eselon I) Rapat Koordinasi Bilateral dengan Landreform terkait dengan pelaksanaan pilot project reforma agraria (redistribusi tanah dan access reform) Rapat Koordinasi penyepakatan teknis dan anggaran pilot project tata batas kawasan hutan Rapat koordinasi pembaharuan data dan informasi cakupan peta dasar pertanhan dan wilayah bersertipikat TA. 2013 Rapat koordinasi identifikasi potensi dan sebaran TORA Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan pra sertipikasi Program Agraria Daerah (PRODA) Rapat koordinasi target sertipikasi tanah transmigrasi Identifikasi target sertipikasi tanah transmigrasi Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pilot Project Tata Batas Kawasan Hutan (mengundang bali dan babel) Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pilot project tata batas kawasan hutan (Provinsi Bangka Belitung) Rapat koordinasi persiapan teknis pelaksanaan pilot project reforma agraria (Provinsi Bangka Belitung) Rapat koordinasi identifikasi kegiatan K/L dan SKPD terkait reforma agraria 2014-2015

Minggu 1 Mei Minggu 2 Mei Minggu 3 Mei Minggu 4 Mei Minggu 1-4 Mei Minggu 4 Mei Minggu 1 Juni Minggu 2-4 Juni Minggu 3 Juni Minggu 4 Juni

April-Juni Mei April-Juni Mei-Juni Mei-Juni April Mei-Juni 3 April 2014 Tebntative april/mei 11 April 14-16 April 14-16 April 17 April 2014 Minggu 1 Tentative Mei Minggu 1Mei Minggu 1 Mei Minggu 1 Mei Minggu 2 Mei


13 14 15 16 17

1

2 3 4 5 6

7 8 9

Rapat koordinasi persiapan teknis pelaksanaan pilot project reforma agraria (Provinsi Jawa Tengah) FGD pembentukan kamar khusus pertanahan di pengadilan negeri Identifikasi target sertipikasi tanah transmigrasi Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pilot Project Tata Batas Kawasan Hutan Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pilot project tata batas kawasan hutan (Provinsi Bangka Belitung) Sekretariat BKPRN Penyampaian Roadmap yang telah disusun oleh PU kepada K/L: BIG, LH, Kementan, Setkab, Kemenhut, dan KKP. (Tembusan K/L: Menko, Bangda, Sesditjen Tarunas PU) Rakor Eselon II: Sosialisasi KLHS Sosialisasi Draft 0 RPJMN Bidang TRP BM Eselon IIPembahasan hasil peninjauan kembali Perpres No. 54Tahun 2008 Pembahasan drafbuku manual e-BKPRN BM Eselon I: Penyampaian Laporan BKPRN Semester II kepada Presiden, Review status rancangan SEB holding zone (sudah ditandatangani Menteri) dan Rencana Rakereg BKPRN Rakor Eselon III:Validasi Peta LP2B,tindak lanjut pasca persubpembahasan kunjunganlapangan LP2B Rakor Eselon II: Tata Batas Hutan Persiapan Pameran Musrenbang:CD Regulasi, Leaflet BKPRN,Video BKPRN

10

Persiapan FGD Pengelolaan Ruang Udara Nasional

11 12 13 14 15 16 17 18 19

Persiapan Kunjungan RZWP3-K:Pembahasan KAK dan instrumen survei Persiapan Penyusunan Bahan Konsinyiring ke Malang FGD Perumusan Lingkup Pengelolaan Ruang Udara Nasional Sosialisasi e-BKPRN dan SOP kepada 4 K/L Rakernas BKPRD (Bali) Laporan caturwulanan BKPRN Evaluasi penggunaan e-BKPRN Kunjungan lapangan RZWP3K Fasilitasi Konsinyasi Penyusunan SOP Perubahan RTR dengan Kemenko Perekonomian Konsinyasi Terpadu Direktorat Jilid I (Malang) Evaluasi penggunaan e-BKPRN Perbaikan SOP, manual, dan sistem e-BKPRN (simultan) Rakereg BKPRN Wilayah I (Bandung) Penyiapan Bahan Sosialisasi Konsinyasi Eselon III • (Materi: UU No. 27/2007 jo. UU No. 1/2014, NSPK, dll)

20 21 22 23 24

Minggu 3 Mei Minggu 3 Mei Minggu 1 Juni Minggu 1 Juni Minggu 2 Juni

01 April 02 April 07 April 08 April 10 April 11 April

14 April 16 April Minggu I-III April Minggu II-IV April Minggu IV April Minggu IV April 05 Mei 12 Mei 07-09 Mei Minggu II Mei Mei-Juni 12-14 Mei 19-20 Mei 22-24 Mei Mei-Juni Juni Juni 5-6 Juni


25 26 27 28

Rapat Eselon II: • Rencana Akhir Sosialisasi Terintegrasi Pelaksanaan Sosialisasi Terintegrasi (Surabaya/Lombok) Penyusunan Bahan Laporan Kegiatan BKPRN Semester I kepada Presiden Evaluasi penggunaan e-BKPRN

17 Juni 24 Juni Juni Mei-Juni


BAB VI PENUTUP

Secara umum pada bulan Maret 2014, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan telah melaksanakan kegiatan dengan baik sesuai dengan rencana pencapaian tahapan-tahapan kegiatan yang telah ditetapkan. Secara individu, seluruh staf dan kasubdit telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan oleh pimpinan seperti kehadiran dan jam kerja serta tanggungjawab atas kegiatan tertentu. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan kegiatan di Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan perlu tetap dipertahankan pola kerja yang sistematis dan berkelanjutan. Disamping itu, mengoptimalkan kerjasama dengan instansi/lembaga lain baik internal ataupun eksternal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam rangka percepatan dan optimalisasi pencapaian target kinerja Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan di masa mendatang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan ke depan oleh internal Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan adalah: 1. Disiplin mengikuti mekanisme pemantauan dan evaluasi kegiatan dari setiap bagian yang biasa dilaksanakan secara mingguan dan bulanan; 2. Koordinasi dan kerjasama antar bagian sehubungan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan secara serentak; 3. Pembagian beban kerja yang lebih proporsional sesuai dengan kapasitas perorangan dan penciptaan suasana kerja yang kondusif dalam rangka persiapan menghadapi jadwal kegiatan-kegiatan yang padat; 4. Melanjutkan keberlangsungan hubungan baik dengan mitra kerja Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, termasuk dengan instansi di luar KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.


LAMPIRAN

KEGIATAN BULAN MARET 2014 No

Nama Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Target

Capaian

Tindak Lanjut

Subdit Tata Ruang 1

Penulisan draf RPJMN 20152019 Bidang Tata Ruang

2

Pertemuan Bilateral Pembahasan RPJMN 2015-2019 Bidang Tata Ruang dengan Direktorat terkait Bappenas Penulisan draf rancangan awal RKP 2015 Bidang Tata Ruang

3

4

Pra-Trilateral Meeting dengan mitra K/L

Subdit Infosos 1 Seminar IRSA

JanuariMaret

Penyampaian Draf 0 RPJMN 2015-2019 Bidang Tata Ruang

Tersusunnya Draf 0 RPJMN 2015-2019 Bidang Tata Ruang

Masukan dari Direktorat Bappenas terhadap Draf RPJMN 2015-2019 Bidang Tata Ruang

Diagendakan kembali Bulan Mei

JanuariMaret

Draf rancangan Narasi dan Matriks RKP 2015 Bidang Tata Ruang

Tersusunnya draf rancangan Narasi dan Matriks RKP 2015 Bidang Tata Ruang

Maret

• Melakukan review data Baseline RKA KL 2014 • Melakukan penghitungan perkiraan kebutuhan pendanaan Tahun 2015 untuk RKP 2015 • Melakukan penghitungan perkiraan kebutuhan alokasi anggaran Tahun 2016-2019

Tersusunnya: • Review data Baseline RKA KL 2014 • Penghitungan perkiraan kebutuhan pendanaanTahun 2015 untuk RKP 2015 • Penghitungan perkiraan kebutuhan alokasi anggaranTahun 2016-2019

Maret-Juni

Maret

Tersusunya abstrak

Maret

 Manual Book (revisi)  Sosialisasi 4 K/L

2

Pengembangan dan optimalisasi e-BKPRN

3 4

Portal TRP Penyusunan kajian SCDRR

Maret JanuariMaret

5

Penyusunan K-Map Knowledge Management

Maret

Lauching Aplikasi  Inception Report  Outline Laporan

K-Map TRP

Proposal diterima pihak penyelenggara (tercapai)  Tersusunnya revisi manual book eBKPRN (tercapai)  Jadwal ulang sosilisasi (diundur) Tercapai untuk dilaksanakan Target telah tercapai untuk dilaksanakan

K-Map telah tercapai untuk dilaksanakan

Akan diadakan pertemuan untuk pembahasan lebih lanjut mengenai RPJMN 2015-2019 Bidang Tata Ruang Disusun kembali jadwal pelaksanaan di bulan Mei

Akan diadakan pertemuan untuk pembahasan lebih lanjut mengenai RKP 2015 Bidang Tata Ruang Akan diadakan Trilateral Meeting kembali dengan mitra K/L

Submit Full Paper dan Registrasi Presenter Sosialisasi diagendakan kembali pada 12 Mei 2014 Update aplikasi (berkelanjutan) FGD (Mei) Draft Laporan Akhir (Mei) Workshop (Juni) Laporan Akhir (Juni) K-Map (final) (Mei) Aplikasi /sistem (Juni)

6

Pameran Musrenbangnas

Subdit Pertanahan 1 Penulisan draf RPJMN 20152019

2

3

4

5

FebruariMaret

 Materi dan Peserta Pameran (Final)

Tercapai dalam proses persiapan pelaksanaan

Technical Meeting dengan K/L

JanuariMaret

Penyampaian Draf 0 RPJMN 20152019

Tersusunnya 0 RPJMN 2015-2019

Tersedianya masukan K/L terkait untuk penyusunan RPJMN 2015-2019

Diagendakan kembali Bulan Mei pasca pelaksanaan Musrenbangnas

Akan diadakan pertemuan untuk pembahasan lebih lanjut mengenai RPJMN 2015-2019 Bidang Pertanahan Dijadwalkan kembali bulan Mei

Tersedianya data capaian RPJMN 2010-2014 dan permasalahan pelaksanaan pembangunan bidang pertanahan Draf rancangan Narasi dan Matriks RKP 2015

Diagendakan kembali Bulan Juni

Dijadwalkan kembali bulan Juni

Tersusunnya draf rancangan Narasi dan Matriks RKP 2015

Akan diadakan pertemuan untuk pembahasan lebih lanjut mengenai RKP 2015 Bidang Pertanahan

Arahan kebijakan alokasi pendanaan tahun 2015

Tidak jadi/tidak perlu dilaksanakan

Usulan inisiatif baru BPN 2015

Tidak jadi / Tidak Perlu dilaksanakan

Pertemuan dengan mitra K/L untuk pembahasan substansi RPJMN 2015-2019 FGD evaluasi RPJMN 2010-2014

Februari - Juli

Penulisan draf rancangan awal RKP 2015

JanuariMaret

Pembahasan bilateral meeting RKP 2015 dengan Deputi Pendanaan Pembangunan 6 Penyepakatan usulan inisiatif baru dalam RKP 2015 dengan mitra K/L 7 Pengumpulan data sertipikasi lintas K/L 8 Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan profil pertanahan 9 Penulisan profil pertanahan provinsi Sekretariat RAN 1 Kick off meeting dan penyepakatan rencana kerja TA. 2014

Maret

Februari Maret Maret - April

-

Maret Maret

Maret

10 Maret 2014

Data usulan target sertipikasi tanah lintas K/L 2015 Tersedianya data dan informasi buku profil pertanahan Tersusunnya buku profil pertanahan

Sosialisasi pembentukan tim dan draft rencana kerja tim koordinasi strategis reforma agraria nasional tahun anggaran 2014

Diagendakan kembali Bulan Mei

Dijadwalkan kembali bulan Mei

Sebelum pengumpulan data perlu diagendakan rapat koordinasi dengan BPN diagendakan kembali Bulan Mei Diagendakan kembali bulan Juli

Dijadwalkan kembali bulan Mei

Penyepakatan rencana kerja tim koordinasi strategis reforma agraria nasional tahun anggaran 2014 dilakukan dalam kurun waktu 1 minggu setelah pelaksanaan kick off meeting .

Rencana kerja Tim Koordinasi Strategis RAN akan disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas pada Tanggal 27 Maret 2014

Dijadwalkan kembali bulan Juli

2

Rapat koordinasi pembaharuan data dan infomasi cakupan peta dasar pertanahan dan wilayah bersertipikat TA. 2013 Penulisan profil pertanahan provinsi

Diagendakan kembali Bulan April

4

Rapat koordinasi identifikasi potensi dan sebaran TORA

5

Kick off meeting pelaksananaan pilot project reforma agraria nasional (Es I) Identifikasi target sertipikasi tanah transmigrasi

Diagendakan kembali Bulan April Diagendakan kembali Bulan April Diagendakan kembali Bulan Mei

3

6

Sekretariat BKPRN 1 Penyusunan rencana kerja dan SOP Internal Sekretariat BKPRN 2014

2

3

Maret

Maret

Fasilitasi Penyelarasan Implementasi UU No. 26 Tahun 2007 dengan UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014

Maret

Fasilitasi Penyelarasan

Maret

-

Tersusunnya buku profil pertanahan

-

Belum terselenggaranya rapat karena agenda kegiatan yang padat

-

Diagendakan kembali bulan Juli

Belum tersusunnya buku profil pertanahan dan akan diagendakan kembali bulan Juli Belum terselenggaranya rapat karena Disusun kembali jadwal pelaksanaan di bulan April agenda kegiatan yang padat

-

Belum terselenggaranya rapat karena pergantian deputi

-

Belum terselenggaranya rapat karena Disusun kembali jadwal pelaksanaan di bulan Mei agenda kegiatan yang padat

 Tersusunnya Agenda Kerja Sekretariat BKPRN Tahun 2014  Tersusunnya Pedoman Tata Kerja (SOP) Internal Sekretariat BKPRN

Tercapainya keselarasan implementasi RZWP-3-K



Tercapainya keselarasan implementasi LP2B

 Pendetailan Agenda Kerja Sekretariat BKPRN tahun 2014 berdasarkan tugas pokok dan fungsi (telah disesuaikan dengan kegiatan lintas sektor)  Tersusunnya draf final SOP Internal Sekretariat BKPRN  Bilateral Meeting dengan KKP pada tanggal 17 Feb 2014 untuk menindaklanjuti Penyusunan Roadmap RZWP3K  Rakor Es.II BKPRN pada 12 Maret Agenda: Sosialisasi UU No. 27/2007 jo. UU No. 1/2014, pedoman pemberian tanggapan/saran dalam forum BKPRN, dan Roadmap akselarasi penyusunan RZWP3-K  Rakor Es.II BKPRN pada 19 Feb di Kementan dengan agenda sosialisasi

Disusun kembali jadwal pelaksanaan di bulan April

Penyampaian draf final SOP kepada Dir.TRP melalui naskah dinas pada 14 April 2014

Akan diselenggarakan Rakor Eselon II terbatas (Sosialisasi Dokumen RZWP3-K dan pembahasan pedoman pemberian tanggapan/saran dalam forum BKPRN)

Akan diselenggarakan Rapat Teknis Eselon III BKPRN untuk pembahasan

Implementasi LP2B



Peta LP2B.  Bilateral Meeting dengan Kementan pada 4 Maret untuk penajaman 4tindaklanjut Rakor Es.II BKPRN.

4

Fasilitasi Penyusunan pedoman tata batas kehutanan

Maret

Penyelesaian tata batas kehutanan

5

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian RTRW dan RDTR

Maret

Diterbitkannya SEB Percepatan Penyelesaian Penyusunan Perda RTRW melalui Penetapan holding zone

6

Sosialisasi e-BKPRN

Maret 

7

Fasilitasi Penyusunan Pedoman Tata Kerja BKPRN dalam Penyelesaian Konflik Penaatan Ruang (Koord: Kemenko Perekonomian)

Maret

Sudah ada konfirmasi Dir. Pengukuhan Hutan untuk bersedia menjadi narasumber dalam Sosialisasi Penetapan Tata Batas Kawasan Hutan yang direncanakan akan diselenggarakan pada 16 April 2014.

 Terobosan: penerapan mekanisme Holding Zone  Instrument: SEB Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri tentang Holding Zone.  SEB Holding Zone telah selesai ditandatangani oleh 3 Menteri (Menteri PU, Menhut, Mendagri) pada tanggal 17 Maret 2014. Tersosialisasikannya e-BKPRN kepada  Finalisasi Manual e-BKPRN  Sosialisasi Internal Sekretariat BKPRN seluruh anggota BKPRN dalam rangka optimalisasi e-BKPRN

Tersusunnya SOP penyelesaian Konflik Penataan Ruang -

LP2B (Validasi Peta, Tindak Lanjut Pasca Persub, Bahas Kunjungan Lapangan) pada tanggal 14 April 2014. Akan diselenggarakan Rakor Eselon II BKPRN (Sosialisasi Penetapan Tata Batas Kawasan Hutan) pada tanggal 16 April 2014

Pemantauan distribusi dan implementasi SEB Holding Zone

Akan diadakan sosialisasi e-BKPRN dan SOP kepada 4 K/L anggota BKPRN (Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kemendagri, Kementerian PU) pada 12 Mei 2014 Kemenko Perekonomian akan lebih memprioritaskan KP3EI.

KATA PENGANTAR. Jakarta, April 2014 Direktur Tata RuangdanPertanahan. Dr. Ir. Oswar M. Mungkasa, MURP. NIP

Recommend Documents