Kata Pengantar. Jakarta, Desember 2013 Direktur Tata Ruang dan Pertanahan. Oswar M. Mungkasa

1

Kata Pengantar Kebijakan pengembangan wilayah ditujukan sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui berbagai strategi kebijakan dengan dimensi kewilayahan. Strategi kebijakan pembangunan berdimensi kewilayahan (strategic development regions) dilakukan dengan meningkatkan nilai tambah sektor-sektor unggulan yang ada di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Upaya tersebut juga didukung dengan kebijakan pembangunan wilayah yang strategis dan memiliki kemampuan untuk cepat tumbuh agar dapat mendorong perekonomian baik di wilayahnya dan juga di wilayah sekitarnya. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kewilayahan adalah adanya kesenjangan antarwilayah. Dengan latar belakang keadaan demografis, geografis, infrastruktur dan kemajuan ekonomi yang tidak sama serta kapasitas sumberdaya (manusia dan alam) yang berbeda, maka salah satu konsekuensi logis dari pelaksanaan pembangunan adalah adanya perbedaan kinerja pembangunan antardaerah. Perbedaan kinerja pembangunan antardaerah selanjutnya akan menyebabkan kesenjangan kemajuan dan tingkat kesejahteraan antarwilayah. Untuk memecahkan berbagai masalah tersebut memerlukan suatu kebijakan yang terencana, konsisten dan terpadu baik dari sisi perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu memecahkan permasalahan kesenjangan antarwilayah tersebut adalah melalui kebijakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan nasional. Melalui penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang tepat, efektif dan menyeluruh diharapkan akan tercipta pengembangan wilayah nasional yang terpadu dan seimbang antar satu wilayah dengan wilayah lainnya serta terwujudnya keserasian antar sektor dalam pemanfaatan ruang. Hal inilah yang melatarbelakangi perlu disiapkannya Rencana Kerja Tahun 2014 Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun tersebut, maka diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum mengenai isu dan permasalahan yang dihadapi dalam bidang tata ruang dan pertanahan, serta dapat menjadi informasi yang berguna terkait perencanaan pembangunan nasional dan daerah, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan penataan ruang dan pertanahan yang akan dihasilkan. Jakarta, Desember 2013 Direktur Tata Ruang dan Pertanahan

Oswar M. Mungkasa 2

Daftar Isi I.

PENDAHULUAN .................................................................................................................................................4

II.

POSISI DIREKTORAT TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM LINGKUP KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH .................................6

III.

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT TATA RUANG DAN PERTANAHAN .......................8

IV.

ISU-ISU STRATEGIS BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN .............................................8

4.1

Bidang Tata Ruang .....................................................................................................................................8

4.2

Bidang Pertanahan ....................................................................................................................................9

V.

RENCANA KERJA DIREKTORAT TATA RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN 2014 .... 11 5.1

Subdit Tata Ruang ................................................................................................................................... 11

5.2

Subdit Pertanahan................................................................................................................................... 16

5.3

Subdit Informasi dan Sosialisasi TRP ............................................................................................ 18

5.4

Sekretariat BKPRN .................................................................................................................................. 21

5.4.1

Kegiatan Rutin Sekretariat BKPRN ........................................................................................ 21

5.4.2

Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penataan Ruang Nasional .......................................... 24

5.4.3

Penyusunan Laporan Koordinasi Strategis Sekretariat BKPRN .............................. 29

5.4.4

Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan Dan Dokumentasi ................................................. 30

5.4.5 Fasilitasi Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas selaku Anggota BKPRN dalam Agenda Kerja BKPRN 2014-2015 ............................................................................................................. 31 5.5

Sekretariat RAN ........................................................................................................................................ 33

5.5.1

Intervensi Kebijakan ..................................................................................................................... 33

5.5.2

Koordinasi Lintas Sektor dan Daerah ................................................................................... 42

3

RENCANA KERJA DIREKTORAT TATA RUANG DAN PERTANAHAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH TAHUN 2014

I.

PENDAHULUAN

Kebijakan pengembangan wilayah ditujukan sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui berbagai strategi kebijakan dengan dimensi kewilayahan. Strategi kebijakan pembangunan berdimensi kewilayahan (strategic development regions) dilakukan dengan meningkatkan nilai tambah sektor-sektor unggulan yang ada di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Upaya tersebut juga didukung dengan kebijakan pembangunan wilayah yang strategis dan memiliki kemampuan untuk cepat tumbuh untuk dapat mendorong perekonomian baik di wilayahnya dan juga di wilayah sekitarnya. Di sisi lain, juga dilakukan penanganan secara khusus untuk daerah tertinggal dan perbatasan agar dapat meningkat kesejahteraan masyarakatnya serta dapat tumbuh baik secara ekonomi, sosial maupun sarana dan prasarananya. Kebijakan pembangunan daerah juga ditujukan untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan pertumbuhan kota-kota besar, kecil dan menengah serta permasalahan yang muncul di perdesaan yang menyangkut peningkatan kualitas manusia, sarana dan prasarana serta akses ekonomi dan modal masyarakat perdesaan. Kemudian untuk mendukung pembangunan berdimensi kewilayahan tersebut perlu dilakukan kebijakan pengelolaan pertanahan serta keserasian antara rencana tata ruang dan pelaksanaan pembangunan sehingga keberlanjutan pembangunan dapat terwujud. Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, maka pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut diatas tentunya perlu dukungan dari Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota baik dalam perencanaannya maupun pelaksanaannya. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, maka keberhasilan pembangunan nasional akan sangat bergantung pada keberhasilan pembangunan di daerah. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pusat-daerah dan antardaerah sehingga pelaksanaan pembangunan regional dan otonomi daerah dalam pembangunan nasional dapat mencapai tujuan utama yaitu pemerataan kualitas kehidupan masyarakat, keseimbangan antarwilayah, serta keserasian pemanfaatan ruang. Secara umum pengembangan wilayah yang dilakukan saat ini didasarkan pada tujuh wilayah, yaitu: Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua yang merujuk pada pembagian wilayah dalam Rencana Tata Ruang Pulau. Arah 4

pengembangan wilayah tersebut juga tertuang dalam RPJMN 2010-2014 mengenai arah kebijakan nasional pengembangan wilayah. Pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan selama ini telah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan di berbagai daerah. Namun, adanya perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan masih adanya kesenjangan antarwilayah. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat tidak selalu sama dan merata di seluruh wilayah. Kemajuan pembangunan di Jawa-Bali dan Sumatera relatif lebih cepat dibanding wilayah lainnya. Upaya pemecahan masalah dalam pengembangan wilayah memerlukan suatu kebijakan, program, dan kegiatan yang konsisten, terpadu, dan bersifat lintas sektor. Untuk itu diperlukan adanya sinergi program dan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pada pemantauan dan evaluasi. Salah satu upaya untuk mendukung pemecahan masalah dalam pengembangan wilayah adalah melalui kegiatan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan. Kegiatan penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan sasaran: (i) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, (ii) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, (iii) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Selain itu, penataan ruang juga harus berbasis mitigasi bencana sebagai upaya dalam meningkatkan keselamatan dan kenyamanan hidup dengan pengaturan zonasi yang baik. Sedangkan kegiatan pengelolaan pertanahan dilakukan secara utuh dan terintegrasi melalui Reforma Agraria, sehingga tanah dapat dimanfaatkan secara berkeadilan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan turut mendukung pembangunan berkelanjutan yang efisien, efektif, serta penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Melalui penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang tepat, efektif dan menyeluruh diharapkan akan tercipta pengembangan wilayah nasional yang terpadu dan seimbang antar satu wilayah dengan wilayah lainnya serta terwujudnya keserasian antar sektor dalam pemanfaatan ruang.

5

II.

POSISI DIREKTORAT TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM LINGKUP KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH

Sebagai bagian dan unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan regional dan otonomi daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi: a.

b.

c. d.

e.

f.

Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kewilayahan, otonomi daerah, perekonomian daerah, serta perkotaan, tata ruang dan pertanahan; Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kewilayahan, otonomi daerah, perekonomian daerah, serta perkotaan, tata ruang dan pertanahan; Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan nasional di bidang kewilayahan, otonomi daerah, perekonomian daerah, serta perkotaan, tata ruang dan pertanahan; Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di bidang kewilayahan, otonomi daerah, perekonomian daerah, serta perkotaan, tata ruang dan pertanahan; Pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan nasional di bidang kewilayahan, otonomi daerah, perekonomian daerah, serta perkotaan, tata ruang dan pertanahan; Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Menteri/Kepala sesuai dengan bidangnya.

Melihat tugas dari Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah diatas, maka secara jelas dapat dilihat bahwa salah satu bidang yang ditangani adalah bidang tata ruang dan pertanahan. Pelaksanaan tugas tersebut secara langsung dilakukan oleh unit kerja di bawah Kedeputian Regional dan Otonomi Daerah yaitu Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan. Tugas Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi,sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang dan pertanahan serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

6

a. b. c. d. e. f. g.

Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang dan pertanahan; Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang, dan pertanahan; Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang tata ruang dan pertanahan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan; Pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional dibidang tata ruang dan pertanahan; Pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang tata ruang dan pertanahan; Penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya; Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sesuai yang ditugaskan, dalam lingkup bidang wilayah dan tata ruang sesuai RPJMN 2010-2014, tata ruang dan pertanahan merupakan dasar perencanaan bagi pengembangan wilayah seperti kawasan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan rawan bencana, pembangunan perkotaan dan perdesaan serta pengembangan kawasan transmigrasi. Dengan demikian, maka tata ruang dan pertanahan mempunyai peran yang strategis dalam pengembangan wilayah.

7

III. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT TATA RUANG DAN PERTANAHAN Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan maka dibentuk struktur organisasi direktorat yang terdiri dari tiga Sub Direktorat yaitu: (i) Sub Direktorat Informasi dan Sosialisasi Tata Ruang dan Pertanahan; (ii) Sub Direktorat Tata Ruang; dan (iii) Sub Direktorat Pertanahan. Selain itu, terdapat 2 (dua) sekretariat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tata ruang dan pertanahan. Untuk lebih detil struktur organisasi seperti berikut.

IV. ISU-ISU STRATEGIS BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN 4.1 Bidang Tata Ruang Isu-isu strategis di bidang tata ruang dirumuskan dalam penyusunan RPJMN 20152019 adalah: 

Belum efektifnya pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang. Dengan telah banyaknya produk rencana tata ruang yang dihasilkan, ironisnya justru 8

implementasi produk tersebut menjadi titik lemah yang belum ditangani dengan baik. Aspek pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum efektif karena produk rencana yang ada belum menghasilkan impact yang mampu menjawab tujuan penyelenggaraan penataan ruang. 

Belum efektifnya kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang. Kualitas SDM dan kelembagaan yang rendah menjadi salah satu permasalahan kunci yang juga menghambat implementasi produk rencana. Implementasi ini termasuk adanya konflik pemanfaatan ruang di lapangan.



Belum dijadikannya RTRW sebagai acuan pembangunan berbagai sektor. Muara dari kedua isu strategis itu adalah RTRW belum menjadi acuan pembangunan sektor yang ditandai dengan belum sinkronnya RTRW dengan rencana pembangunan.

4.2 Bidang Pertanahan Upaya pengembangan wilayah memerlukan dukungan penerapan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Beberapa isu yang membutuhkan perhatian dan penanganan dalam upaya menjadikan tanah sebagai salah satu sumber perbaikan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut. 

Belum Kuatnya Jaminan Kepastian Hukum Hak Masyarakat Atas Tanah. Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah masih menjadi isu permasalahan utama, dimana faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi kepastian hukum hak atas tanah belum dapat diperbaiki secara signifikan. Faktor-faktor dimaksud, antara lain adalah cakupan peta dasar pertanahan, jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat, kepastian batas kawasan hutan dan tanah adat. Keterbatasan ketersediaan peta dasar untuk pendaftaran tanah merupakan salah satu kendala utama yang perlu diatasi. Data yang ada menunjukkan bahwa dari 39.681.839 bidang tanah yang telah terukur dan terdaftar, 13 persen sudah dipetakan secara jelas koordinatnya. Untuk sertipikasi tanah sampai tahun 2012, telah tersertifikasi 42.754.257 bidang tanah atau sekitar 49,23% dari total 86.845.839 bidang tanah di Indonesia. Dengan demikian terlihat bahwa cakupan peta dasar dan bidang tanah bersertipikat masih rendah sehingga perlu ditingkatkan.



Masih Terjadinya Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) serta Masih Rendahnya Kesejahteraan 9

Masyarakat. Meskipun telah dilakukan upaya penataan P4T, masih terindikasi rata-rata penguasaan tanah kurang dari 0,5 hektar per rumah tangga petani. Hal ini masih belum cukup memadai untuk mencapai skala usaha pertanian. Dengan demikian, penataan P4T perlu ditingkatkan efektivitasnya untuk memperkecil resiko sengketa tanah, mengurangi kesenjangan penguasaan tanah serta menanggulangi kemiskinan, terutama di perdesaan. Disamping itu, upaya redistribusi tanah perlu dilanjutkan dan diperbaiki dengan memperhatikan bahwa legalisasi aset tanah tidak serta merta meningkatkan taraf hidup penerima redistribusi tanah. Untuk itu, diperlukan adanya akses terhadap sumber daya produktif setelah diperolehnya sertifikat tanah. 

Kinerja Pelayanan Pertanahan Yang Belum Optimal. Peningkatan kinerja pelayanan pertanahan masih menghadapi kendala sistem informasi pertanahan yang belum memadai kualitasnya, baik dari aspek keamanan data yuridis maupun aspek kenyamanan pelayanan. Selain itu, masih diperlukan penambahan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia khususnya juru ukur pertanahan.



Belum Terjaminnya Ketersediaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum. Ketersediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum menjadi permasalahan bidang pertanahan dimana pembebasan tanah menjadi berlarut-larut dan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. Dengan diterbitkannya UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum permasalahan kepastian dari sisi waktu pengadaan sebenarnya telah teratasi karena UU tersebut telah mengatur kerangka waktu pengadaan tanah maksimal. Namun demikian, UU tersebut belum dapat mengantisipasi permasalahan kepastian dari sisi perencanaan pengadaan tanah secara umum karena dalam UU tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing instansi pemerintah yang membutuhkan tanah. Daerah-daerah tertentu yang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan bagi kepentingan umum, sepanjang instansi pemerintah terkait belum merencanakan kegiatan fisik terkait, maka bidang-bidang tanah dalam daerah tersebut tetap belum dapat dilakukan pengadaan tanah sehingga harga tanah tidak dapat dikendalikan dan secara umum akan berdampak pula kepada kesejahteraan masyarakat yang harus menanggung kenaikan harga tanah yang tidak terkontrol.

10

V.

RENCANA KERJA DIREKTORAT TATA RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN 2014

5.1 Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan 

Penyusunan RPJMN 2015-2019 Sehubungan dengan akan berakhirnya RPJMN 2010-2014 dan sesuai amanat UU 25/2004 tentang SPPN, maka pada tahun 2014 ini akan disusun rancangan teknokratik RPJMN 2015-2019. Rancangan teknokratik tersebut memuat usulan dan arah kebijakan yang akan diambil untuk menyelesaikan persoalan bidang tata ruang dan pertanahan. Kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan baru maupun penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya. Jadwal kegiatan penyusunan RPJMN 2015-2019 yang akan dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut. Tabel 1. Rencana Penyusunan RPJMN 2015-2019 No

Tema Kegiatan

Output

Waktu

1.

Penulisan draft RPJMN 2015-2019

Draft RPJMN 20152019

Januari – Juli 2014

2.

Pertemuan dengan BPN membahas substansi RPJMN 2015-2019

Kesepahaman substansi

Februari – Juli 2014

3.

FGD evaluasi RPJMN 2010-2014

Maret 2014

4.

FGD internal Bappenas

Hasil evaluasi RPJMN 2010-2014 Masukan untuk draft RPJMN 2015-2019

5.

FGD K/L sektor

Masukan untuk draft RPJMN 2015

April – Juni 2014

6.

FGD di daerah

Masukan untuk draft RPJMN 2015

April – Juni 2014

7.

Penyusunan Draf Rancangan RPJMN dan Rencana Pendanaan Pembangunan Dalam Dokumen RPJMN

Draf Rancangan RPJMN dan Rencana Pendanaan Pembangunan Dalam Dokumen RPJMN

September 2014

8.

Lokakarya RPJMN 2015-2019

Diseminasi ke stakeholders

September 2014

Januari – Mei 2014

11



Penyusunan RKP 2015 Sebagaimana amanat UU No. 25/2004 Tentang SPPN, Bappenas (c.q Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan) berkoordinasi dengan Mitra Kerja K/L (Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pertanahan Nasional) untuk menyusun RKP 2015 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan. Koordinasi ini dimaksudkan guna mencari kerangka awal penyusunan program dan kegiatan yang akan digulirkan terutama program dan kegiatan prioritas nasional. Penyusunan RKP 2015 secara umum dimulai dengan penyusunan rancangan awal. Proses penyusunan didahului dengan melaksanakan evaluasi singkat mengenai pelaksanaan program dan kegiatan bidang pertanahan di tahun sebelumnya yaitu Tahun 2013. Disamping itu, dipertimbangkan juga bahan-bahan perkiraan kecenderungan (tren) 2010 – 2014 serta arahan RPJPN 2005 – 2025 dan RPJMN 2010 – 2014. Output yang diharapkan dari pelaksanaan koordinasi ini adalah tersusunnya program maupun kegiatan prioritas bidang penyelenggaraan penataan ruang dan reforma agraria pada Tahun 2015 yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia pada tahun tersebut. Adapun agnda kegiatan dalam penyusunan RKP Tahun 2015 adalah sebagai berikut: No 1.

Tabel 2. Rencana Penyusunan RKP 2015 Tema Kegiatan Output Penulisan Draf Rancangan Awal RKP Draft Rancangan Awal RKP 2015 2015

Waktu Januari – April 2014

2.

Pembahasan bilateral meeting RKP 2015 dengan Deputi Pendanaan Pembangunan, Bappenas

Penyempurnaan Draf Awal RKP 2015

Februari – Maret 2014

3.

Penyepakatan usulan Inisiatif Baru dalam RKP 2015 dengan mitra K/L (BPN)

Kesepahaman substansi

Maret – April 2014

4.

Trilateral Meeting dengan BPN (tentatif)

Kesepahaman substansi

April 2014

5.

Musrenbang 2014

Dokumen Trilateral Desk

April 2014

12





Penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan

No 1.

Tabel 3. Rencana Penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan Tema Kegiatan Output Waktu Penyampaian surat ke BPN untuk Surat permintaan data Juni 2014 permintaan data

2.

Pengumpulan data dan informasi

4.

Finalisasi Lampid

Data terkait realisasi program dan kegiatan BPN Bahan Lampid Pertanahan

Juni 2014 Juli - Agustus 2014

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan langkah penting dalam memahami dinamika permasalahan dan isu strategis pembangunan. Hal ini berlaku juga untuk bidang tata ruang dan pertanahan. Selain itu melalui kegiatan pemantauan diharapkan dapat terpantau mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, dan upaya-upaya perbaikan dalam pelaksanaan program penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan nasional. Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi diharapkan dapat membantu dalam mencapai target-target yang ditetapkan. Selain juga dapat menjadi masukan dalam melakukan perbaikan pada proses perencanaan pembangunan untuk periode mendatang. Jadwal pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut.

No 1.

Tabel 4. Rencana Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Tema Kegiatan Output Waktu Rapat Koordinasi Bersama BPN Draft Awal RKP 2015 Juni 2014

2.

Pengumpulan data sekunder

3.

Survey ke Kanwil dan Kantah BPN dalam rangka pengumpulan data primer

4.

Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi

Data Sekunder Capaian Kegiatan Bidang Pertanahan Penyempurnaan Draf Awal RKP 2015

Juli – Agustus 2014

Draf Laporan Pemantauan dan Evaluasi

November – Desember 2014

September – Oktober 2014

13

5.2 Subdit Tata Ruang Rencana Kerja Subdit Tata Ruang adalah dalam rangka menjawab ketiga isu strategis bidang tata ruang tersebut diatas sesuai dengan tupoksi Subdit Tata Ruang dan tahapannya dalam RPJMN 2015-2019. 

Penyusunan Profil Tata Ruang Daerah Data dan informasi merupakan hal yang penting dalam suatu pengambilan keputusan. Dengan semakin kompleksnya penyelenggaraan penataan ruang saat ini mulai belum harmonisnya perundangan sektoral terkait ruang hingga konflik dalam pemanfaatan ruang, menyebabkan semakin pentingnya data dan informasi, sehingga suatu profil penataan ruang dan pertanahan untuk 33 provinsi di Indonesia dapat terpetakan. Profil dikumpulkan berupa data dan informasi hasil kunjungan lapangan maupun yang lainnya. Penyusunan Profil Tata Ruang Daerah adalah salah satu upaya untuk menjawab isu ‘Belum efektifnya pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang’. Dengan adanya profil tata ruang daerah yang baik, diharapkan dapat sebagai database untuk identifikasi permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Proses penyusunan profil terdiri dari Pembahasan informasi profil yang pernah dibuat DJPR PU, Rekapitulasi data dan informasi, dan Penulisan Profil TR Provinsi untuk 33 provinsi dengan detil rencana kerja seperti dibawah ini. Tabel 5. Rencana Penyusunan Profil Tata Ruang Daerah No



Tema Kegiatan

Output

Waktu

1.

Pembahasan informasi profil yang pernah dibuat DJPR PU

Data dari DJPR PU

Februari 2014

2.

Rekapitulasi data dan informasi

Maret – Desember 2014

3.

Penulisan Profil TR Provinsi untuk 33 provinsi

Data primer dan sekunder isu dan permasalahan di daerah Buku Profil TR 33 Provinsi

Maret – Desember 2014

Pembinaan BKPRD Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) merupakan badan yang memiliki fungsi penting di daerah, karena memiliki tupoksi dalam mengkoordinasikan berbagai aspek terkait penggunaan ruang. Pada kenyataannya, belum semua BKPRD berfungsi sebagaimana mestinya, baik dalam penyusunan rencana tata ruang (saat ini rencana rinci) maupun pengambilan 14

keputusan terkait ruang di daerah masih bersifat yang masih bersifat sektoral. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu konsep pembinaan/pelatihan BKPRD. Pembinaan BKPRD adalah salah satu upaya untuk menjawab isu ‘Belum efektifnya kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang’ agar dapat lebih efektif dalam penyelenggaraannya. Proses pembinaan BKPRD terdiri dari Pembahasan mekanisme pembinaan BKPRD yang telah dilakukan oleh Bangda Dagri, Konfirmasi perkembangan BKPRD ke Bangda Dagri, Lokakarya di daerah dengan mengundang best practice penyelenggaraan BKPRD (tentatif adalah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Jawa Timur), Lokakarta di daerah dengan mengundang best practice penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (tentatif adalah Provinsi Jawa Tengah), dan Penyusunan mekanisme pembinaan BKPRD dengan bekerja sama dengan Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri dengan detil rencana kerja seperti dibawah ini. Tabel 6. Rencana Kegiatan Pembinaan BKPRD No

Tema Kegiatan

Output

Waktu

1.

Pembahasan mekanisme pembinaan BKPRD yang telah dilakukan oleh Bangda Dagri

Data dari Bangda Dagri

Februari 2014

2.

Konfirmasi perkembangan BKPRD ke Bangda Dagri

Status penyelenggaraan BKPRD

Maret 2014

3.

Lokakarya di daerah dengan mengundang best practice penyelenggaraan BKPRD (tentatif adalah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Jawa Timur)

Best practice penyelenggaraan BKPRD

Juli 2014

4.

Lokakarta di daerah dengan mengundang best practice penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (tentatif adalah Provinsi Jawa Tengah)

Best practice penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang

Agustus 2014

4.

Penyusunan mekanisme pembinaan BKPRD dengan bekerja sama dengan Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri

Mekanisme pembinaan BKPRD

April – Desember 2014

15



Penyusunan Mekanisme Sinkronisasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan adanya sinkronisasi dalam implementasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan, baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Namun belum adanya suatu pedoman jelas dalam sinkronisasi menyebabkan daerah masih merasa kebingungan dalam upaya mensinkronkan, sehingga menyebabkan antara Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan masih berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, tidak sinkronnya antara RTR dengan rencana sektoral juga menyebabkan RTR tidak dijadikan acuan bagi pembangunan sektoral. Penyusunan mekanisme sinkronisasi adalah salah satu upaya untuk menjawab isu ‘Belum dijadikannya RTRW sebagai acuan pembangunan berbagai sektor’ Proses penyusunan mekanisme sinkronisasi terdiri dari Pembahasan masukan dari proses penyusunan RPI2JM oleh DJPR, Kementerian PU, Pembahasan masukan dari sektor lainnya, dan Penyusunan pedoman sinkronisasi dengan detil rencana kerja seperti dibawah ini.

No 1.

Tabel 7. Rencana Penyusunan Mekanisme Sinkronisasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Tema Kegiatan Output Waktu Pembahasan masukan dari proses Kesepahaman persepsi April 2014 penyusunan RPI2JM oleh DJPR, Kementerian PU

2.

Pembahasan masukan dari sektor lainnya

Kesepahaman persepsi

Mei 2014

3.

Penyusunan pedoman sinkronisasi

Pedoman sinkronisasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan

Juni – Desember 2014

5.2 Subdit Pertanahan Dalam rangka menjawab isu-isu bidang pertanahan yang ada dan sesuai dengan tupoksi Subdit Pertanahan maka disusun agenda kerja Tahun 2014 sebagai berikut. 

Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Sertipikasi Tanah Lintas K/L Untuk mendukung penyusunan RKP 2015, dilakukan rapat-rapat koordinasi untuk menentukan target-target kementerian/lembaga yang mempunyai kegiatan sertifikasi tanah. Kementerian/Lembaga tersebut adalah Kementerian 16

Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perumahan Rakyat. Pada rapat koordinasi ini didiskusikan juga kesiapan K/L pada periode pra dan pasca sertifikasi, agar kegiatan yang dilaksanakan dapat saling berkesinambungan. Adapun jadwal untuk kegiatan koordinasi sertipikasi tanah lintas K/L adalah sebagai berikut.

No 1.

2.

3.



Tabel 8. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Sertipikasi Tanah Lintas K/L Tema Kegiatan Output Waktu Koordinasi dengan K/L terkait Jumlah usulan target Februari 2014 sertifikasi tanah setiap jumlah usulan sertifikasi tanah K/L Pelaksana Pengumpulan data sertifikasi lintas Data sertifikasi tanah Maret 2014 lintas K/L K/L Rapat koordinasi finalisasi target sertifikasi tanah

Target sertipikasi tanah lintas K/L

April 2014

Penyusunan Profil Pertanahan Salah satu upaya untuk mengenali permasalahan dan isu dalam bidang pertanahan adalah melalui penyusunan profil pertanahan daerah. Hal ini penting dilakukan karena dinamika dan perbedaan isu pertanahan antara satu daerah dengan daerah lain berbeda. Selain itu, dapat diketahui program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam bidang pertanahan di wilayah tersebut. Proses pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan maupun pengumpulan data langsung kepada mitra kerja K/L. Dengan adanya profil pertanahan daerah, diharapkan ada database untuk input dalam proses perencanaan dan pengambilan suatu kebijakan yang tepat.. Adapun proses penyusunan profil pertanahan sebagai berikut.

No 1.

2.

3.

Tabel 9. Rencana Pelaksanaan Penyusunan Profil Pertanahan Tema Kegiatan Output Waktu Pembahasan substansi buku profil Kesepakatan substansi Februari 2014 buku profil pertanahan pertanahan provinsi provinsi Pengumpulan data dan informasi Data primer dan Maret – Desember sekunder serta isu dan 2014 permasalahan di daerah Penulisan Profil Pertanahan Provinsi Buku Profil Pertanahan Maret – Desember Provinsi 2014

17

5.3 Subdit Informasi dan Sosialisasi TRP Berdasarkan Permeneg PPN 5/MPPN/09/07, SubDirektorat Informasi dan Sosialisasi (Infosos) TRP mempunyai tugas mengumpulkan data dan informasi tata ruang dan pertanahan; melaksanakan inventarisasi kebijakan di bidang tata ruang dan pertanahan; serta melakukan sosialisasi dalam pelaksanaannya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subdit Infosos memiliki 4 (empat) fungsi feasible dari 6 (enam) fungsi, meliputi (1) pelaksanaan sosialisasi hasil pengkajian kebijakan di bidang tata ruang dan pertanahan; (2) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang informasi tata ruang dan pertanahan; (3) pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi; serta (4) pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan dan program-program pembangunan di bidang informasi tata ruang dan pertanahan. 

Pembuatan Media Sosialisasi TRP Di tahun 2013, Dit. TRP melakukan 2 (dua) kajian kebijakan, yakni Kajian Background Study RPJMN 2015-2019 Bidang TRP; dan Kajian Penggunaan Rencana Penanggulangan Bencana dalam KSN Jabodetabekpunjur. Sesuai tupoksinya, di tahun 2014 Dit. TRP akan melakukan sosialisasi mengenai dua kajian tersebut. Beberapa media sosialisasi yang sudah dibangun dan akan berlanjut digunakan adalah website TRP (www.trp.or.id), Buletin TRP yang terbit setiap 6 (enam) bulan (Juli dan Desember), dan Konferensi Internasional (IRSA-PRSCO). Selain kedua kajian tersebut, secara rutin Dit. TRP mengkliping berita terkait TRP dari sejumlah surat kabar nasional untuk dibagikan melalui FB dan milis TRP, juga mensosialisasikan berbagai peraturan terkait TRP dalam bentuk leaflet (ringkasan peraturan) dan buku saku. Untuk memanfaatkan berbagai data dan informasi yang ada, di tahun ini Dit. TRP mulai mengembangkan Konsep Knowledge Management (KM) TRP dengan keluaran berupa Portal TRP. Tabel 10. Rencana Pelaksanaan Pembuatan Media Sosialisasi TRP No 1. 2. 3.

Kegiatan Penerbitan Buletin TRP FB dan milis, website TRP Sosialisasi Hasil BS TRP dan Kajian SCDRR di Bappenas dan IRSA Pembuatan Leaflet

4.

Output

Waktu

Buletin TRP Kliping harian, Kegiatan TRP dan hasil pengolahan data Masukan terhadap hasil kajian yang telah dilakukan Tersosialisasinya berbagai peraturan terkait TRP dalam bentuk leaflet (ringkasan peraturan)

Jun dan Des Jan – Des Jan, Mar Jan-Des

18

No

Kegiatan

Output

Waktu

dan buku saku Konsep KM

Terpetakan sumber data terkait bidang tata ruang dan pertanahan

5.



Mar, Jul, Des

Pembuatan Sistem Informasi dan Website TRP Dalam struktur BKPRN, Direktur TRP berperan sebagai Kepala Sekretariat BKPRN. Dalam menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, Dit. TRP telah mengembangkan sistem informasi, yaitu eBKPRN dan eTRP. Tahun ini, Dit. TRP akan melaksanakan sosialisasi ke-dua eBKPRN pada Bulan Februari dengan harapan eBKPRN mulai digunakan secara intensif. Selain eTRP (sistem informasi di internal Dit. TRP) sebagai sistem pendukung, Dit. TRP mulai beralih menggunakan aplikasi naskah dinas Kementerian PPN/Bappenas untuk sistem persuratan. Dalam mendukung kegiatan RAN, tahun ini Dit TRP akan membangun website RAN dan eRAN yang berisi data dan informasi terkait kegiatan RAN yang akan dimulai pengerjaannya pada bulan Maret. Tabel 11. Rencana Pelaksanaan Pembuatan Sistem Informasi dan Website No 1.

Kegiatan Implementasi eTRP Implementasi eBKPRN

2.

3.

Pembuatan Portal TRP Pembuatan Web RAN dan eRAN

4.



Output Penggunaan eTRP Penggunaan internal secara intensif, Sosialisasi II, penggunaan lintas K/L Pembuatan data yang dapat dianalisis (peta, rencana) Tersosialisasinya kebijakan dibidang pertanahan Sharing data di bidang pertanahan dengan sektor terkait.

Waktu Jan-Des Feb, Mar, Des

Jan- Des Mar, Jul

Penyusunan Kegiatan Hibah Project Preparation Grand (PPG)

Setiap tahunnya, Dit. TRP melakukan inventarisasi dan analisis kebijakan terkait TRP. Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi konflik dan merekomendasikan alternatif resolusi konflik antar kebijakan. Tahun ini, analisis dilakukan untuk harmonisasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 19

Ruang. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Dit. TRP-Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan Kemendagri menyusun Project Preperation Grand (PPG) melalui hibah GEF hingga 2017, dan di Tahun 2014 mulai disusun proposal untuk harmonisasi matek. Selain itu, sebagai lanjutan dari kegiatan harmonisasi UU No. 26 Tahun 2007 dan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana melalui hibah SCDRR-UNDP di Tahun 2013, hingga pertengahan tahun 2014 ini Dit. TRP bekerjasama dengan UNDP melakukan pemetaan stakeholder dan menyusun materi teknis pengintegrasian PRB ke dalam RTRW Provinsi dan KSN. Tabel 12. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Hibah Project Preparation Grand (PPG) No



Kegiatan

1.

Hibah GEF

2.

Hibah SCDRR-UNDP

3.

Analisis kebijakan terkait TRP

Output

Waktu

Proposal harmonisasi matek Terintegrasinya PRB ke dalam RTRW Provinsi dan KSN Teridentifikasinya potensi konflik dan rekomendasi alternatif resolusi konflik antar kebijakan

Jul - Des Jan -Des Des

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKP

Di tahun 2013, selain melakukan Monev Pelaksanaan RKP 2012 dan RPJMN 2010-2014 Dit. TRP juga melakukan kajian pelengkap, meliputi Penyusunan Indikator dan Mekanisme Evaluasi Penyelenggaraan PR Nasional; dan Pemetaan antara Indikasi Program dalam RTRWN dan RTR Pulau/Kepulauan dengan RPJMN 2010-2014 dan RKP 2014. Sama halnya dengan tahun lalu, tahun ini dilakukan Monev Pelaksanaan RKP 2013 dan RPJMN 2010-2014 dengan kajian pelengkap, yakni Penyusunan Indikator Outcome dan Mekanisme Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Nasional dan Reforma Agraria; dan Penetapan Baseline untuk mengetahui perkembangan penyelenggaraan Penataan Ruang Nasional dan Reforma Agraria. Tabel 13. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKP No

Kegiatan Monev Pelaksanaan RKP 2013 dan RPJMN 2010-2014

Output Indikator Outcome dan Mekanisme Evaluasi Penyelenggaraan PR Nasional dan RA

Waktu Jul

20

Kegiatan

No

Output Baseline untuk mengetahui perkembangan Penyelenggaraan PR Nasional dan RA

Waktu Des

5.4 Sekretariat BKPRN Berdasarkan tugas dan fungsinya, Sekretariat BKPRN akan melaksanakan beberapa kegiatan di tahun 2014 sebagai berikut: 5.4.1

Kegiatan Rutin Sekretariat BKPRN Sebagai forum koordinasi bidang penataan ruang, Sekretariat BKPRN melakukan beberapa kegiatan rutin yaitu: 

Penyusunan Jadwal dan Rencana Kerja Kegiatan Sekretariat BKPRN Untuk menjalankan kegiatan koordinasi yang efektif dan efisien, Sekretariat BKPRN menyusun jadwal dan rencana kerja Sekretariat BKPRN tahun 2014 yang terutama didasarkan pada Agenda Kerja BKPRN 2014-2015. Rancangan Agenda Kerja BKPRN 2014-2015 dirumuskan dalam Rapat Kerja Nasional BKPRN (Rakernas BKPRN) yang dilaksanakan pada 7 November 2013. Sekretariat BKPRN melakukan fasilitasi dan finalisasi Rancangan Agenda Kerja tersebut pada bulan November hingga Desember 2013. Finalisasi Agenda Kerja BKPRN dilakukan dengan memperhatikan masukan dan usulan Kementerian/Lembaga Anggota BKPRN serta pengelompokan yang didasarkan pada 4 Pokja BKPRN yaitu: i) Pokja 1 Koordinasi Penyiapan Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang; ii) Pokja 2 Koordinasi Peningkatan kapasitas Kelembagaan; iii) Pokja 3 Koordinasi Perencanaan dan Program Penataan Ruang; dan iv) Pokja 4 Koordinasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Penataan Ruang. Selanjutnya Rancangan Agenda Kerja tersebut ditetapkan oleh Ketua BKPRN. Pada bulan Januari 2014, Sekretariat BKPRN melakukan penyusunan jadwal dan rencana kerja tahun 2014. Selanjutnya pada bulan Februari 2014 akan diselenggarakan Rapat Teknis Kementerian/Lembaga Anggota BKPRN untuk mendetailkan Agenda Kerja BKPRN 2014-2015 pada aspek pembagian tugas, rincian kegiatan, waktu pelaksanaan hingga aspek pembiayaan. Pada bulan Juni dan Desember, Sekretariat BKPRN akan melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan Agenda Kerja BKPRN 2014-2015 dan rencana kerja 21

Sekretariat BKPRN 2014. Dengan demikian dapat diidentifikasi capaian kegiatan pada tiap semester dan kegiatan yang belum terlaksana untuk dapat ditindaklanjuti hingga akhir 2014. Dalam mendukung pelaksanaan Agenda Kerja BKPRN 2014-2015 dan Sekretariat BKPRN 2014, akan disusun pula SOP Internal Sekretariat BKPRN yang jangka waktu pelaksanaan kegiatannya dimulai Januari hingga Maret. Tabel 14. Kegiatan, Output, dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Jadwal dan Rencana Kerja Kegiatan Sekretariat BKPRN No 1

2

Kegiatan Penyiapan penyampaian Agenda Kerja BKPRN 2014-2015 dari Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Sekretaris BKPRN kepada Menko Perekonomian selaku Ketua BKPRN Penyusunan jadwal dan rencana kerja kegiatan Sekretariat BKPRN 2014: • Konsinyering Internal Sekretariat BKPRN

3

4



• Rapat Teknis Konsolidasi draf rencana kerja Sekretariat BKPRN dengan K/L Anggota BKPRN (pembagian tugas, pembiayaan & tanggung jawab) Penyusunan SOP Internal Sekretariat BKPRN Evaluasi pelaksanaan: a. Agenda kerja BKPRN 2014 b. Rencana Kerja Sekretariat BKPRN 2014

Output Penyampaian Agenda Kerja BKPRN 20142015

Waktu Januari

Rencana Kerja Sekretariat BKPRN Tahun 2014

Januari - Februari

Draf Rencana Kerja Sekretariat BKPRN 2014 Masukan untuk finalisasi draf Rencana Kerja Sekretariat BKPRN Tahun 2014

Januari Februari

Pedoman Tata Kerja (SOP) Internal Sekretariat BKPRN

Januari - April

Agenda Kerja BKPRN dan Rencana Kerja Sekretariat yang belum terlaksana pada semester I dan semester II tahun 2014

Juni dan Desember

Penyusunan agenda dan penyiapan bahan rapat BKPRN Sekretariat BKPRN bertugas menyiapkan bahan rapat untuk penyelenggaraan Sidang BKPRN. Sidang BKPRN adalah rapat yang dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua, atau Sekretaris BKPRN dan dihadiri oleh Menteri Anggota BKPRN. Sidang BKPRN bertujuan untuk: i) Mempersiapkan dan membahas laporan tertulis semester kegiatan BKPRN kepada Presiden, ii) Memutuskan isu-isu penyelenggaraan penataan ruang yang sifatnya lintas 22

sektor dan harus diputuskan di tingkat Menteri, serta iii) Membahas isu-isu strategis dan permasalahan khusus bidang penataan ruang lainnya. Selain Sidang BKPRN, BKPRN juga akan menyelenggarakan Rapat Kerja Regional (Raker Regional) BKPRN yang merupakan forum penataan ruang tingkat regional yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Raker Regional BKPRN dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap 2 tahun sekali secara bergantian dengan tahun penyelenggaraan Rakernas BKPRN. Raker Regional BKPRN dibagi dalam Raker Regional wilayah barat dan wilayah timur dan dilaksanakan pada bulan Mei. Tabel 15. Kegiatan, Output, dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Agenda dan Penyiapan Bahan Rapat BKPRN No 1 2



Kegiatan Penyusunan agenda dan bahan Sidang BKPRN Rapat Kerja Regional (Rakereg) BKPRN 2014

Output Sidang BKPRN I Sidang BKPRN II Rakereg BKPRN Wilayah Barat (Sumatera dan Jawa) di Bandung Rakereg BKPRN Wilayah Timur (Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, & Nusa Tenggara) di Bali

Waktu Februari – Maret Juli- Agustus Mei Mei

Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Laporan BKPRN disusun setiap 6 bulan sekali sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Presiden RI dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas dibantu oleh Sekretariat BKPRN, yang dikoordinasikan oleh Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah sebagai Penanggungjawab Sekretariat BKPRN. Pada pelaksanaan tugas harian Sekretariat BKPRN, Penanggungjawab Sekretariat BKPRN dibantu oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan selaku Ketua Sekretariat BKPRN. Sekretariat BKPRN bertugas untuk menghimpun bahan dan materi yang diperlukan dari seluruh Kementerian/Lembaga Anggota BKPRN guna penyusunan Laporan BKPRN Semester I tersebut dalam kurun waktu Mei hingga Juli. Laporan BKPRN Semester II akan disusun mulai bulan November 2014 hingga Januari 2015.

23

Sekretariat BKPRN juga menyusun Laporan Koordinasi Strategis Sekretariat BKPRN yang akan menggambarkan pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilakukan dan/atau dikoordinasikan oleh Sekretariat BKPRN dalam berbagai forum koordinasi BKPRN. Penyusunan laporan tersebut dilakukan pada bulan Desember 2014. Tabel 16. Kegiatan, Output, dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Penataan Ruang Nasional No 1

2

5.4.2

Kegiatan Penyusunan Laporan BKPRN Tahun 2014

Output Laporan BKPRN Semester I/2014 b. Laporan BKPRN Semester II/2014 Laporan Koordinasi Strategis Sekretariat BKPRN a.

Penyusunan dan penyampaian laporan tentang pelaksanaan tugas Sekretariat BKPRN

Waktu Mei – Juli November Januari Desember

Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penataan Ruang Nasional

Dalam optimalisasi tugas melakukan fasilitasi koordinasi penataan ruang nasional, Sekretariat BKPRN sebagai fasilitator akan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut: 

Kegiatan Fasilitasi Penyelarasan Implementasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) Dalam rangka mendukung program sinkronisasi rencana tata ruang dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Sekretariat BKPRN akan melakukan kegiatan fasilitasi. Fasilitasi akan dilakukan terhadap penyusunan rencana aksi penyelarasan implementasi RTRW dengan RZWP-3-K (Februari – Agustus). Disamping itu juga akan dilakukan kajian sebagai masukan penyelarasan tersebut (April – November).

Tabel 17. Kegiatan, Output, dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penyelarasan Implementasi RZWP3K No 1

Kegiatan Fasilitasi Penyelarasan Implementasi RZWP-3-K: a. Rencana Aksi b. Kajian

Output Terselenggaranya fasilitasi Rencana Aksi implementasi RZWP-3-K

Waktu Februari - November

24



Kegiatan Fasilitasi Penyelarasan Implementasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Guna mendukung pelaksanaan Undang-undang 41 Tahun 2009 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), diperlukan fasilitasi untuk mensinergikan LP2B dengan rencana tata ruang dan pembangunan daerah. Penyelarasan akan diawali dengan Peluncuran Peta LP2B oleh Kementerian Pertanian yang direncanakan akan dilaksanakan bulan Februari 2014. Kegiatan fasilitasi direncanakan berlangsung hingga Oktober 2014. Tabel 18. Kegiatan, Output, dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penyelarasan Implementasi LP2B No 1



Kegiatan Fasilitasi Penyelarasan Implementasi LP2B: a. Peluncuran Peta LP2B, b. Advokasi & uji coba ke daerah c. Integrasi LP2B kedalam RTRW

Output Terselenggaranya fasilitasi implementasi LP2B

Waktu Februari - Oktober

Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Pedoman Tata Batas Kehutanan Dalam rangka menyebarluasan informasi pelaksanaan tata batas kehutanan sebagai salah satu mekanisme penyelesaian konflik penataan ruang, Kementerian Kehutanan akan melakukan sosialisasi pedoman tata batas kehutanan mulai bulan Maret 2014. Sekretariat BKPRN akan memfasilitasi kegiatan sosialisasi yang rencananya akan dilanjutkan dengan kegiatan uji coba di beberapa daerah.

No 1



Tabel 19: Kegiatan, Output, dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Pedoman Tata Batas Kehutanan Kegiatan Output Waktu Fasilitasi Sosialisasi Terselenggaranya Maret-September Pedoman Tata Batas fasilitasi sosialisasi Kehutanan: pedoman tata batas a. Sosialisasi, dan kehutanan b. Uji Coba

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan SOP Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Berdasarkan Permendagri Nomor 50 tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, BKPRD merupakan badan ad-hoc yang 25

dibentuk untuk mendukung pelaksanaan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kab/kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah. Hingga awal tahun 2014, belum seluruh provinsi di Indonesia memiliki BKPRD (30 Provinsi dari 33 Provinsi). Mengingat peran BKPRD dalam menyelesaikan masalah penataan ruang di daerah masih perlu ditingkatkan, diperlukan pedoman/tata cara (SOP) pelaksanaan tugas BKPRD. Sekretariat BKPRN akan memfasilitasi penyusunan SOP BKPRD yang akan disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan penyusunan SOP, dilakukan melalui kegiatan diantaranya i)Penyiapan konsep; dan ii)Penyepakatan dan Penetapan Konsep. Seluruh rangkaian kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan April hingga Desember 2014. Tabel 20. Kegiatan, Output, dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan SOP BKPRD No 1



Kegiatan Fasilitasi Penyusunan SOP BKPRD: a. Penyiapan Konsep b. Penyepakatan dan Penetapan Konsep

Output Terselenggaranya fasilitasi penyusunan SOP BKPRD

Waktu April - Desember

Kegiatan Fasilitasi Monitoring Implementasi mekanisme Holding Zone (HZ) Holding Zone (HZ) adalah mekanisme percepatan penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/kota melalui penerapan kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan RTRW Provinsi dan kab/kota, mekanisme HZ ditetapkan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum. Dalam Inpres ini, diamanatkan kepada Menko Perekonomian selaku Ketua BKPRN untuk melaporkan pelaksanaan percepatan penyelesaian penyusunan RTRW Provinsi dan Kab/kota kepada Presiden setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Atas dasar hal tersebut, perlu dilakukan kegiatan monitoring Implementasi mekanisme HZ di daerah.

26

Kegiatan monitoring ini akan mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2014 dengan penanggungjawab utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun tahapan kegiatan yang akan dilakukan meliputi: i) Pendampingan implementasi; ii) Sosialisasi; dan iii) Pelaporan. Melalui kegiatan ini diharapkan pemerintah dapat memonitor implementasi HZ sehingga dapat mengetahui kendala yang terjadi dalam proses penerapannya. Tabel 21. Kegiatan, Output, dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Monitoring Implementasi Mekanisme Holding Zone No 1



Kegiatan Fasilitasi Monitoring Implementasi mekanisme Holding Zone: a. Pendampingan implementasi, b. Sosialisasi, dan c. Pelaporan

Output Terselenggaranya fasilitasi monitoring Implementasi mekanisme Holding Zone

Waktu Januari –Desember

Kegiatan Fasilitiasi Penyusunan Pedoman Tata Kerja BKPRN dalam Penyelesaian Konflik Penataan Ruang Mengingat semakin marak dan beragamnya permohonan rekomendasi penyelesaian konflik pemanfaatan ruang yang, perlu disusun pedoman/tata cara BKPRN dalam menyelesaikan konflik pemanfaatan ruang. Pedoman tersebut nantinya akan menjadi acuan BKPRN dalam menangani permohonan penyelesaian konflik. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Pokja 4 bidang Koordinasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Penataan Ruang, akan menyusun pedoman tersebut. Tahapan penyusunan pedoman ini diantaranya: i) Penyusunan Rancangan Konsep; dan ii) Penyepakatan Konsep. Tabel 22. Kegiatan, Output, dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Pedoman Tata Kerja BKPRN dalam Penyelesaian Konflik Penataan Ruang No 1

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Pedoman Tata Kerja BKPRN dalam Penyelesaian Konflik Penataan Ruang: a. Penyusunan Rancangan Konsep, b. Penyepakatan Konsep.

Output Terselenggaranya fasilitasi penyusunan Pedoman Tata Kerja BKPRN dalam Penyelesaian Konflik Penataan Ruang

Waktu Januari - Desember

27



Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Pedoman Pengawasan Penataan Ruang Berdasarkan UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan uang terdiri atas tahap Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan (Turbinlakwas). Tahap pengawasan terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Guna keberhasilan seluruh tahapan ini, diperlukan mekanisme pengawasan yang disepakati bersama. Sekretariat BKPRN memfasilitasi kegiatan penyusunan pedoman pengawasan penataan ruang, yang diantaranya meliputi tahap: i) Penyusunan Rancangan Pedoman; dan ii) Penyepakatan Pedoman. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan mulai bulan Maret sampai dengan Juli 2014 dengan penanggungjawab utama Kementerian PU. Tabel 23. Kegiatan, Output, dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Pedoman Pengawasan Penataan Ruang No 1



Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Pedoman Pengawasan Penataan Ruang: a. Penyusunan Rancangan Pedoman, b. Penyepakatan.

Output Terselenggaranya fasilitasi penyusunan Pedoman Pengawasan Penataan Ruang

Waktu Maret-Juli 2014

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Raperda Penetapan Batas Tanah Ulayat Konflik lahan kerap terjadi karena ketidakjelasan batas wilayah terutama daerah yang berimpitan dengan masyarakat adat (tanah ulayat). Sementara itu, sejauh ini belum ada mekanisme yang baku dan jelas bagaimana mengakomodir keberadaan tanah ulayat dan masyarakat hukum adat kedalam RTRW. Menjawab hal ini, maka perlu dilakukan kegiatan fasilitasi penyusunan Raperda penetapan batas tanah ulayat. Kegiatan fasilitasi ini dilakukan melalui tahap: i) Penyusunan Konsep dan ii) Penyepakatan Konsep. Kegiatan ini direncanakan dilakukan mulai bulan Maret 2014 dengan penanggungjawab utama Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

28

Tabel 24. Kegiatan, Output, dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Raperda Penetapan Batas Tanah Ulayat No 1



Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Raperda Penetapan Batas Tanah Ulayat: a. Penyusunan Konsep, b. Penyepakatan Konsep.

Output Raperda Penetapan Batas Tanah Ulayat (MHA)

Waktu Maret-Desember

Kegiatan Pemantauan Fasilitasi Integrasi Kawasan Hutan dalam Pola RTRW Prov/Kab/Kota Rencana kawasan hutan perlu diintegrasikan ke dalam RTRW, sehingga RTRW dapat menjadi acuan bagi berbagai pembangunan sektor. Proses integrasi tersebut akan difasilitasi oleh Kementerian Kehutan. Sekretariat BKPRN akan turut melaksanakan pemantauan proses fasilitasi tersebut. Tabel 25. Kegiatan, Output, dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Fasilitasi Integrasi Kawasan Hutan dalam Pola RTRW Prov/Kab/Kota No 1

5.4.3

Kegiatan Pemantauan Fasilitasi Integrasi Kawasan Hutan dalam Pola RTRW Prov/Kab/Kota: a. Sosialisasi hasil kegiatan b. Pemantauan

Output Terselenggaranya kegiatan pemantauan fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola RTRW Prov/Kab/Kota

Waktu Maret – Desember

Penyusunan Laporan Koordinasi Strategis Sekretariat BKPRN

Selain Laporan Tahunan Koordinasi Strategis Sekretariat BKPRN, Sekretariat BKPRN juga akan menyusun laporan berkala setiap 3 bulan sekali kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Sekretaris BKPRN. Dalam tabel rincian kegiatan berikut akan terlihat periode pelaporan yang akan disampaikan Sekretariat BKPRN kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Sekretaris BKPRN:

29

Tabel 26: Kegiatan, Output, dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Koordinasi Sekertariat BKPRN No 1

5.4.4

Kegiatan Penyusunan Laporan Koordinasi Sekertariat BKPRN kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas

Output Laporan kegiatan Sekretariat BKPRN Januari – Maret Laporan kegiatan Sekretariat BKPRN April – Juni Laporan kegiatan Sekretariat BKPRN Juli September Laporan kegiatan Sekretariat BKPRN Oktober Desember

Waktu April 2014 Juli 2014 Oktober 2014 Januari 2015

Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan Dan Dokumentasi

Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan dokumentasi yang dilakukan Sekretariat BKPRN, merupakan bagian dan sekaligus dikoordinasikan oleh Subdit Infosos. Sebagai forum strategis lintas K/L di bidang tata ruang, BKPRN didukung dengan media informasi yang handal sebagai sarana penyebarluasan informasi di bidang penataan ruang. Media yang dikelola Sekretariat BKPRN dan dalam lingkup koordinasi Subdit Infosos diantaranya: e-BKPRN dan website BKPRN (www.bkprn.org). Pada tahun 2014, Sekretariat BKPRN akan memfasilitasi pengembangan eBKPRN dan pengembangan website BKPRN (www.bkprn.org). Sekretariat BKPRN juga akan berpartisipasi dalam pameran serta menyiapkan media-media sosialisasi BKPRN seperti logo BKPRN, poster, leaflet tentang BKPRN dan ringkasan peraturan perundang-undangan serta percetakan buku peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, buku catatan dan kalender 2015. Tabel 27. Kegiatan, Output, dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan dan Dokumentasi No Kegiatan Output Waktu 1 Pengembangan e-BKPRN Penggunaan e-BKPRN oleh Januari - Desember melalui sosialisasi intensif seluruh K/L Anggota BKPRN a. Uji coba Internal Januari Sekretariat BKPRN b. Sosialisasi internal ke 4 K/L (Menko Perekonomian, Kemen PU, Kemendagri, dan Bappenas • Pengadaan server

Februari

Februari

30

No

2

3

5.4.5

Kegiatan • Perbaikan manual book • Uji coba e-BKPRN • Evaluasi hasil uji coba c. Sosialisasi kepada seluruh K/L Anggota BKPRN sekaligus sosialiasi SOP Sekretariat BKPRN Pelaksanaan kegiatan kehumasan melalui pengembangan website BKPRN (www.bkprn.org) Penyusunan media sosialisasi tentang BKPRN dan sosialisasi peraturan perundangundangan

Output

Waktu Februari April – Mei Mei Juni

Update berita kegiatan BKPRN melalui website BKPRN

Januari - Desember

Logo BKPRN Poster BKPRN Leaflet BKPRN

Maret April

Notebook BKPRN 2015 Kalender BKPRN 2015 Leaflet ringkasan peraturan perundangan

Mei Juli Agustus - September

Buku peraturan perundang-undangan Keikutsertaan dalam pameran

Oktober - November Mei - November

Fasilitasi Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas selaku Anggota BKPRN dalam Agenda Kerja BKPRN 2014-2015

Sebagaimana tertuang dalam Agenda Kerja BKPRN 2014-2015 kegiatan Pokja 3, Kementerian PPN/Bappenas menjadi pelaksana beberapa kegiatan di tahun 2014, antara lain: 

Fasilitasi Penyusunan Rekomendasi Sinergi Peraturan PerundangUndangan Sektoral Untuk mengatasi isu belum sinerginya berbagai peraturan perundangundangan sektoral yang mengatur pemanfaatan ruang, melalui Pokja 3 akan dilakukannya kajian yaitu: i) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan ii) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan implikasi 2 UU tersebut terhadap implementasi UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lingkup kajian UU No. 27 Tahun 2007 yang direncanakan dilaksanakan dalam kurun waktu Januari hingga Juli, adalah dengan melakukan pengumpulan materi melalui FGD untuk menarik pembelajaran dari Pemerintahan Daerah yang telah mengintegrasikan substansi RTRW dan RZWP-3-K kedalam 1 Perda. Sedangkan untuk kajian UU No. 41 Tahun 1999 31

diawali dengan melakukan identifikasi permasalahan implementasi (disharmoni), implikasi beserta usulan rekomendasi penyelesaian. Kegiatan kajian UU No. 41 Tahun 1999 tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2015. Tabel 28. Kegiatan, Output, dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rekomendasi Sinergi Peraturan Perundang-Undangan Sektoral No 1

Kegiatan Kajian pelaksanaan UU No. 27 Tahun 2007 dan implikasinya terhadap implementasi UU No. 26 Tahun 2007

Waktu Januari - Juli

Tersusunnya dokumen kajian

2015

a.

2

Desk study terhadap daerah yang telah mengintegrasikan substansi RTRW dan RZWP-3-K kedalam 1 Perda Kajian pelaksanaan UU No. 41 Tahun 1999 dan implikasinya terhadap implementasi UU No. 26 Tahun 2007 a. Desk study untuk identifikasi permasalahan /disharmoni

Output Tersusunnya dokumen kajian

b.



Desk study terhadap implikasi dan rekomendasi penyelesaian

Fasilitasi Penyusunan Materi Teknis Peraturan Integrasi Rencana Tata Ruang Dengan Rencana Pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas selaku Anggota BKPRN akan menyusun materi teknis peraturan integrasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. Tahapan kegiatan tersebut meliputi: i) desk study berdasarkan hasil kajian Decentralization Support Facility (DSF) pada tahun 2011 dan hasil kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Direktorat TRP tahun 2013. Penyusunan materi teknis akan dilaksanakan dalam kurun waktu Mei hingga Desember; ii) FGD; dan iii) Lokakarya.

32

Tabel 29. Kegiatan, Output, dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Materi Teknis Peraturan Integrasi Rencana Tata Ruang Dengan Rencana Pembangunan No 1

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan materi teknis peraturan integrasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan a. b.

Output Terselenggaranya fasilitasi penyusunan dokumen kajian – draf materi teknis dan draf Peraturan Menteri

Waktu Mei - Desember

Desk study FGD & Lokakarya

5.5 Sekretariat RAN Pada tahun 2014 Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional memiliki anggota yang terdiri dari perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait kegiatan pertanahan nasional seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Kementerian Perumahan Rakyat. Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional memiliki tujuan sebagai berikut : a. Melaksanakan pengkajian, perumusan dan pengembangan kebijakan pertanahan nasional yang mendukung pelaksanaan reforma agraria; b. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan kebijakan (RPK) terkait reforma agraria nasional serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RPK tersebut; c. Melaksanakan diseminasi kebijakan pertanahan, membangun konsensus, dan mendapatkan dukungan dari institusi dan pelaku terkait pelaksanaan reforma agraria nasional. Berdasarkan tujuan Tim Koordinasi Strategis tersebut, rencana kerja Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional Tahun 2014 terdiri dari : 5.5.1

Intervensi Kebijakan



Kebijakan Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif Target perubahan sistem pendaftaran tanah publikasi positif dilakukan dalam kurun waktu 2 RPJMN atau 10 tahun. Beberapa persiapan kegiatan yang dilakukan dalam rangka perubahan kebijakan sistem pendaftaran tanah publikasi positif adalah pemenuhan target cakupan peta dasar pertanahan dan bidang tanah bersertipikat, publikasi tata batas kawasan hutan, review regulasi, pemenuhan kriteria fisik pendukung perubahan pendaftaran tanah, dan pembentukan kelembagaan pendukung. 33

Untuk tahun 2014, kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka persiapan perubahan sistem pendaftaran tanah publikasi positif terdiri dari identifikasi cakupan peta dasar pertanahan dan peta cakupan bidang tanah bersertipikat serta pelaksanaan pilot project publikasi tata batas kawasan hutan. Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Kehutanan. Tabel 30. Tabel Pihak yang Terlibat Dalam Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif No

Pihak

Peran 

1



BPN

 2

Kementerian PPN/Bappenas

3

Kementerian Kehutanan

 

Mengidentifikasi peta dasar pertanahan dan peta cakupan wilayah bersertipikat Melakukan pengukuran tanah kawasan hutan pada lokasi pilot project bersama tim dari Kementerian Kehutanan Memfasilitasi koordinasi BPN dan Kementerian Kehutanan Merumuskan draft pedoman pelaksanaan publikasi tata batas kawasan hutan Mengidentifiaksi batas kawasan hutan pada lokasi pilot project bersama dengan tim dari BPN

Identifikasi cakupan peta dasar pertanahan dan peta cakupan bidang tanah bersertipikat dan pelaksanaan pilot project publikasi tata batas kawasan hutan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun dengan sub kegiatan dan output sebagaimana berikut : Tabel 31. Tabel Rincian Kegiatan Terlibat Dalam Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif

No

Kegiatan

Output

Waktu

34

No

1

2

Kegiatan Identifikasi cakupan peta dasar pertanahan dan peta sertipikasi tanah  Rapat koordinasi dengan BPN  Pengumpulan data & informasi capaian cakupan peta dasar dan peta sertipikasi  tanah  Pengolahan data dan  informasi capaian cakupan peta dasar dan peta sertipikasi tanah  Konfirmasi data  Rapat koordinasi penerbitan peta dasar dan peta cakupan bidang tanah bersertipikat Pelaksanaan pilot project publikasi tata batas kawasan hutan  Rapat koordinasi pembahasan teknis dan anggaran  pelaksanaan pilot project publikasi tata batas kawasan hutan  Pelaksanaan pilot project publikasi tata batas kawasan hutan  Monitoring pelaksaan pilot project publikasi tata batas kawasan hutan  Evaluasi pelaksanaan

Output

peta dasar pertanahan peta sertipikasi tanah

pedoman pelaksanaan publikasi tata batas kawasan hutan

Waktu

 

Februari-Maret Februari-Oktober



Februari-Oktober

 

Maret April



Februari



Maret-Mei



Juli-Agustus



Agustus



September



September-Oktober 35

No

Kegiatan 







Output

pilot project Rapat pembahasan lesson learned pilot project Penyusunan pedoman pelaksanaan tata batas kawasan hutan Rapat evaluasi pelaksanaan pilot project tata batas kawasan hutan

Waktu



November

Kebijakan Redistribusi dan Access Reform Persiapan pelaksanaan kebijakan redistribusi dan access reform dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan kegiatan awal identifikasi potensi rinci Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh beberapa K/L. Selanjutnya akan dilakukan pelaksanaan pilot project reforma agraria, pengembangan teknologi pangan, interkoneksi dengan UKM, dan perumusan draf final pedoman pelaksanaan redistribusi dan access reform. Pada tahun 2014 kegiatan terkait dengan kebijakan redistribusi dan access reform adalah pelaksanaan pilot project redistribusi dan access reform (reforma agraria) dalam rangka penyusunan pedoman pelaksanaan reforma agraria. Pelaksanaan pilot project ini melibatkan beberapa pihak di lingkungan Kementerian PPN/ Bappenas, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Tabel Pihak yang Terlibat

No

Pihak  

1

BPN 

Peran Mengidentifikasi tanah yang telah diredistribusi Mengidentifikasi tanah yang telah bersertifikat melalui program BPN dan K/L Melakukan sertifikasi pada tanah masyarakat di lokasi pilot project 36



2

Kementerian PPN/Bappenas



  3

Kementerian/Lembaga  

4

Pemerintah Daerah



Merumuskan arah kebijakan redistribusi dan access reform (reforma agrarian) Memfasilitasi koordinasi BPN, K/L terkait, dan Pemda untuk persiapan pelaksanaan pilot project reforma agraria Merumuskan draft pedoman pelaksanaan reforma agraria Mengidentifikasi kegiatan pemberdayaan masyarakat pada lokasi pilot project reforma agrarian Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada lokasi pilot project reforma agrarian Mengidentifikasi lokasi pilot project reforma agrarian Mengidentifikasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh SKPD

Adapun rincian pelaksanaan pilot project redistribusi dan access reform (reforma agraria) yang akan dilaksanakan pada tahun ini meliputi sub kegiatan dan output sebagaimana berikut : Tabel Rincian Kegiatan No

Kegiatan

1

Pelaksanaan pilot project reforma agraria nasional  Rapat persiapan pelaksanaan reforma agrarian Eselon I  Rapat koordinasi Eselon II  Rapat koordinasi teknis pemda  Pelaksanaan pilot project  Monitoring pelaksanaan pilot project  Evaluasi pelaksanaan reforma agrarian  Rapat pembahasan lesson learned  Penyusunan naskah draft pedoman pelaksanaan reforma

Output



Pedoman pelaksanaan reforma agraria

Waktu



Maret

   

April April-Mei Juni-Juli Agustus



September

 

September Oktober

37

No

Kegiatan 



Output

agraria Rapat koordinasi penyusunan pedoman pelaksanaan reforma agraria

Waktu 

November

Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan Pembentukan pengadilan khusus pertanahan dilakukan dalam upaya mempercepat penyelesaian kasus pertanahan. Tahapan awal yang dilakukan dalam rangka persiapan pembentukan pengadilan khusus pertanahan yaitu penyusunan studi pembentukan pengadilan khusus pertanahan dan naskah akademis peraturan perundang-undangan pendukung, pembentukan kelembagaan yang dibutuhkan, dan pembentukan pengadilan khusus pertanahan. Untuk kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2014 terkait dengan pembentukan pengadilan khusus pertanahan adalah penyusunan konsep dan kebijakan pengadilan tanah. penyusunan konsep dan kebijakan pengadilan merupakan bagian dari penyusunan studi dan naskah akademis pembentukan pengadilan khusus pertanahan dan melibatkan beberapa pihak seperti Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tabel Pihak yang Terlibat

No

Pihak 

1

BPN 

2

Kementerian PPN/Bappenas



Peran Mengidentifikasi jenis kasus pertanahan yang akan dilimphakan ke pengadilan khusus pertanahan Menyusun pedoman pembentukan pengadilan khusus pertanahan Memfasilitasi koordinasi pembentukan pengadilan khusus pertanahan

38

No

Pihak  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

3

 

Peran Menyusun konsep acara peradilan pengadilan khusus pertanahan Menyusun naskah akademik pembentukan pengadilan khusus pertanahan Menyusun legalisasi pembantukan pengadilan khusus pertanahan sesuai dengan undang-undang

Penyusunan konsep dan kebijakan pengadilan khusus pertanahan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun dengan sub kegiatan dan output sebagaimana berikut :

No

Tabel Rincian Kegiatan Kegiatan Output Penyusunan konsep dan kebijakan pengadilan khusus pertanahan  FGD penyepakatan bentuk pengadilan khusus pertanahan  Identifikasi data dan informasi  Monitoring kasus pertanahan  Penyusunan dokumen konsep dan kebijakan pengadilan khusus pertanahan

1





Konsep dan kebijakan pengadilan khusus pertanahan

Waktu



Maret

  

Mei-Juni Oktober Juni-Oktober

Pembentukan Bank Tanah Pembentukan bank tanah dilaksanakan dalam rangka menjamin ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pembentukan bank tanah diawali dengan kegiatan penyusunan naskah akademis, penyusunan kerangka regulasi, persiapan kelembagaan pendukung, dan pembentukan bank tanah. Kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2014 terkait dengan pembentukan bank tanah adalah penyusunan konsep dan kebijakan bank tanah. Penyusunan konsep dan kebijakan bank tanah merupakan bagian dari penyusunan naskah akademis pembentukan bank tanah dan melibatkan beberapa pihak seperti Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan.

39

Tabel Pihak yang Terlibat No

Pihak  

1

BPN    

2

Kementerian PPN/Bappenas

3

Kementerian Keuangan



4

Kementerian Koordinator Perekonomian

5

Kementerian Pekerjaan Umum





Peran Mengidentifikasi tanah yang terindikasi terlantar Mengidentifikasi tanah yang telah ditetapkan terlantar Menerbitkan sertipikat atas tanah negara yang dicadangkan Mengidentifikasi prioritas pengembangan wilah Memfasilitasi koordinasi pembentukan bank tanah Mengidentifikasi potensi jumlah anggaran yang tersedia Melakukan pembiayaan dalam kegiatan pencadangan tanah Mengidentifikasi sebaran calon lokasi investasi berdasarkan prioritas Mengidentifikasi kebutuhan lahan pengadaan tanah bagi kepentingan umum

untuk

Penyusunan konsep dan kebijakan bank tanah dilaksanakan dalam kurun waktu satu dengan sub kegiatan dan output sebagaimana berikut : Tabel Rincian Kegiatan No

Kegiatan

1

Penyusunan konsep dan kebijakan bank tanah  FGD penyepakatan bentuk bank tanah  Identifikasi data dan informasi  Monitoring pelaksanaan pengadaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum  Penyusunan dokumen konsep dan kebijakan bank tanah

Output



Dokumen kebijakan bank tanah

Waktu



Maret

 

April-Mei April



Juni-Agustus

40



Kebijakan SDM Pertanahan Kebijakan SDM bidang pertanahan dilakukan dalam rangka mendukung pelayanan pertanahan yang handal. Hasil identifikasi diketahui bahwa jumlah juru ukur bidang pertanahan masih kurang sehingga mengganggu pelayanan pertanahan. Persiapan kebijakan SDM pertanahan dilaksanakan dengan mengidentifikasi kondisi eksisting juru ukur dan non juru ukur, menyepakati kesepahaman proporsi ideal SDM pertanahan, penerapan kebijakan baru dalam penerimaan SDM BPN, dan pencapaian proporsi ideal juru ukur dan non juru ukur. Kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2014 terkait dengan kebijakan SDM pertanahan adalah menyepakati kesepahaman proporsi ideal SDM BPN. beberapa pihak yang terkait dalam kegiatan ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tabel Pihak yang Terlibat

No

Pihak 

1

BPN

2

Kementerian PPN/Bappenas

3

Kementerian PAN

  

Peran Mengidentifikasi kebutuhan ideal SDM bidang pertanahan Implementasi mekanisme penyesuaian SDM Mengkoordinasikan pihak pelaksana dalam upaya pemenuhan kondisi ideal SDM bidang pertanahan Mengidentifikasi potensi penyesuaian SDM di BPN

Penyepakatan kesepahaman proporsi ideal SDM BPN dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun dengan sub kegiatan dan output sebagaimana berikut : Tabel Rincian Kegiatan No

1

Kegiatan Penyepakatan kesepahaman proporsi ideal SDM BPN  Rapat koordinasi dengan biro SDM BPN  Rapat koordinasi dengan biro perencanaan BPN

Output 

Kesepahaman proporsi ideal SDM BPN

Waktu



Juni



Juli

41

5.5.2

Koordinasi Lintas Sektor dan Daerah



Pelaksanaan Prona Daerah (PRODA) Provinsi Kalimantan Timur Sesuai dengan tujuan pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional yaitu untuk melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan kebijakan (RPK) terkait reforma agraria nasional serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RPK tersebut, maka pada tahun 2014 salah satu kegiatan koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah diarahkan kepada persiapan pelaksanaan Program Agraria Daerah (PRODA) Provinsi Kalimantan Timur. Pihak-pihak yang terlibat dalam persiapan pelaksanaan Program Agraria Daerah (PRODA) Provinsi Kalimantan Timur antara lain Pemerintah Provinsi, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas. Tabel Pihak yang Terlibat

No

Pihak 

1

BPN  

2

Kementerian PPN/Bappenas



 3

4

Pemerintah Provinsi Kantor Wilayah Pertanahan

 

Peran Melakukan konfirmasi kepada kanwil dan kantah mengenai permasalahan dan kendala pelaksanaan PRODA Melakukan koordinasi dengan kanwil dan kantah untuk persiapan pelaksanaan PRODA Memfasilitasi koordinasi persiapan pelaksanaan PRODA Provinsi Kalimantan Timur Merumuskan arah kebijakan program sertipikasi baik yang diselenggarakan oleh BPN maupun oleh K/L Melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan PRODA dengan instansi terkait yaitu BPN dan kanwil pertanahan Mempersiapkan proses dan sistem penganggaran Melaksanakan kegiatan pra-sertipikasi dengan memeriksa kelengkapan usulan berkas sertipikasi

Persiapan pelaksanaan Program Agraria Daerah (PRODA) dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan sub kegiatan dan output sebagai berikut :

42

Tabel Rincian Kegiatan No

Kegiatan

Output

Persiapan Pelaksanaan PRODA Provinsi Kalimantan Timur  Rapat koordinasi persiapan kegiatan pra-sertipikasi PRODA  Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan prasertipikasi PRODA

1





Laporan pelaksanaan kegiatan prasertipikasi PRODA

Waktu



Mei



JuliSeptember

Penyusunan media dan pelaksanaan publikasi Penyusunan media dan pelaksanaan publikasi dilaksanakan dalam rangka mendukung keterbukaan informasi bidang pertanahan agar dapat diakses oleh pihak lain (stakeholder) terkait. Penyusunan media dan pelaksanaan publikasi pada tahun 2014 terdiri dari penyusunan konsep media publikasi dan penyusunan media publikasi, dengan sub-kegiatan dan output sebagai berikut :

Tabel Rincian Kegiatan No

Kegiatan Penyusunan konsep media publikasi  Pengumpulan berbagai konsep media publikasi  Rapat koordiansi penentuan konsep media publikasi Penyusunan media publikasi  Pembuatan CD peraturan  Pembuatan poster  Pembuatan E-magazine “Land”

1

2



Output 

  

Konsep media publikasi yang disepakati oleh seluruh anggota tim CD peraturan Poster E-magazine

Waktu 

Februari



Maret

  

Juli Agustus Oktober

Pelaporan Kegiatan Pelaporan kegiatan dilaksanakan dalam rangka pemantauan dan evaluasi progress kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Strategis Reforma 43

Agraria Nasional. Pelaporan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2014 terdiri dari pelaporan awal dan rencana kerja tahun anggaran 2014, pelaporan progress kegiatan, dan pelaporan ahir kerja tahun anggaran 2014. Sub-kegiatan dan output dari pelaksanaan pelaporan kegiatan adalah sebagai berikut : Tabel Rincian Kegiatan No

1

2

3

Kegiatan Pelaporan awal dan rencana kerja  Penyusunan rencana kerja tahun 2014  Rapat koordinasi awal dan rencana kerja 2014  Rapat penyepakatan rencana kerja 2014 Pelaporan progress kerja  Penyusunan laporan progress kerja  Rapat koordinasi progress kerja Pelaporan ahir kerja tahun 2014  Penyusunan draft laporan ahir kerja 2014  Rapat koordinasi laporan ahir kerja 2014

Output







Laporan rencana kerja

Draft laporan ahir kerja 2014

Laporan ahir kerja 2014

Waktu 

Februari



Februari



Maret



September



September



Oktober



November

44