KATA PENGANTAR. Jakarta, Mei 2014 Direktur Tata Ruang dan Pertanahan. Dr. Ir. Oswar M. Mungkasa, MURP. NIP

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, laporan bulan April 2014 Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan dapat terselesaikan pada waktunya. Laporan bulan April 2014 Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan disusun sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi bulanan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pencapaiannya. Selain itu, tersedianya laporan ini sekaligus juga bagian dari upaya melaksanakan prinsip keterbukaan informasi yang merupakan salah satu bagian penting dari good governance (kepemerintahan yang baik). Pada bulan April 2014, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan telah menyelesaikan beberapa kegiatan yang strategis dalam menunjang kinerja capaian Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan yaitu: (a) Pameran Perencanaan Pembangunan Tahun 2014, (b) Pembahasan Draft 0 RPJMN 20152019 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, (c) Diseminasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis, (e) Kick Off Meeting Kegiatan Redistribusi Tanah dan Access Reform (Reforma agraria), (f) Rapat Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2014, (g) Rapat Dukungan Implementasi Tata Ruang dan Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Papua, (h) Diskusi matek pedoman penyusunan RTR dalam perpektif PRB, (i) Pembahasan Teknis dan Anggaran Pilot Project Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan, (j) Roadmap Integrasi RTRW, RZWP3-K, dan LP2B, (k) Rapat Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2014 dan (l) Rapat Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembanguan Nasional Tahun 2014. Demikian, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi kita semua dalam melaksanakan tugas di Kementerian PPN/Bappenas.

Jakarta, Mei 2014 Direktur Tata Ruang dan Pertanahan

Dr. Ir. Oswar M. Mungkasa, MURP. NIP.19630726 199203 1 001

Laporan Kegiatan Bulan April 2014 | i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................................................

i

DAFTAR ISI .........................................................................................................................................

ii

DAFTAR SINGKATAN .......................................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................................... 1 BAB II KEGIATAN INTERNAL ............................................................................................................. 2 2.1 Review Anggaran Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan (Januari-Maret 2014)............ 2 2.2 Kegiatan Utama ............................................................................................................... 3 2.3 Kegiatan Pendukung ........................................................................................................ 4 BAB III KEGIATAN EKSTERNAL .......................................................................................................

13

BAB IV RENCANA KEGIATAN BULAN FEBRUARI 2014 .....................................................................

40

BAB V PENUTUP ............................................................................................................................. 42 LAMPIRAN

Laporan Kegiatan Bulan April 2014 | ii

DAFTAR SINGKATAN BAPPENAS BIG BKF BKPRD BKPRN BNPB BP BPN BPP DAK DAS DIRJEN DPR RI FGD HAM HTR IG IGT INPRES INFOSOS JFP K/L KAPET KDT KEMHUT KIP KKDT KKP KLH KLHS KPK KRP KSN LIPI LP2B LH LKPP LPJ LSPK MDTP MIT NCICD NIB NKB NSPK NSP OMS

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Informasi Geospasial Badan Kebijakan Fiskal Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Alokasi Khusus Daerah Aliran Sungai Direktorat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Focus Group Discussion Hak Asasi Manusia Hutan Tanaman Rakyat Informasi Geospasial Informasi Geospasial Tematik Instruksi Presiden Informasi dan Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana Kementerian/Lembaga Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kawasan Danau Toba Kementerian Kehutanan Komisi Informasi Pusat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Lingkungan Hidup Kajian Lingkungan Hidup Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Kebijakan, Rencana dan Program Kawasan Strategis Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Lingkungan Hidup Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Laporan Pertanggungjawaban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Multi Deep Tunnel Project Middle Income Trap National Capital Integrated Coastal Development Nomor Induk Bidang Nota Kesepakatan Bersama Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Norma, Standar, Prosedur Organisasi Masyarakat Sipil

Laporan Kegiatan Bulan April 2014 | iii

PDII : PERMEN : PERPRES : PGE : PGN : PK : PLTP : PMK : POKJA : PP : PPK : PRB : PU : PUSDATIN : RAINPRES : RAKH : RAKORNAS : RAKORTEK : RAN : RDTR : RENAKSI : RPI2JM : RPJMN : RTR : RTRW : RTRWK : RTRWN : RTRWP : RUU : RZWP3K : SARBAGITA : SATKER : SCDRR : SDA : SDM : SK : SKPD : SOP : TA : TI : TRP : UKCCU : UKE : UKM : UKP4 : UNESCO : UP/TUP : UU : UUPA : WAMEN :

Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Peraturan Menteri Peraturan Presiden Pertamina Geothermal Energy Perusahaan Gas Negara Peninjauan Kembali Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Peraturan Menteri Keuangan Kelompok Kerja Peraturan Pemerintah Pejabat Pembuat Komitmen Pengurangan Resiko Bencana Pekerjaan Umum Pusat Data dan Informasi Rancangan Instruksi Presiden Renvana Aksi Kota Hijau Rapat Koordinasi Nasional Rapat Koordinasi Teknis Reforma Agraria Nasional Rencana Detail Tata Ruang Rencana Aksi Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Tata Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Rancangan Undang-undang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan Satuan Kerja Strategic Centre for Disaster Risk Reduction Sumber Daya Alam Sumber Daya Manusia Surat Keputusan Satuan Kerja Perangkat Daerah Standard, Operating and Procedure Tahun Anggaran Teknologi Informasi Tata Ruang dan Pertanahan United Kingdom Climate Change Unit Unit Kerja Eselon Usaha Kecil Menengah Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan Undang-undang Undang-Undang Pokok Agraria Wakil Menteri

Laporan Kegiatan Bulan April 2014 | iv

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bulan April 2014, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan telah melaksanakan kegiatan utama berupa, Pameran Perencanaan Pembangunan Tahun 2014, dan kegiatan pendukung meliputi rapat Persiapan Pameran Perencanaan Pembangunan, Pembahasan Draft 0 RPJMN 2015-2019 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Diseminasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kick Off Meeting Kegiatan Redistribusi Tanah dan Access Reform (Reforma agraria), rapat Dukungan Implementasi Tata Ruang dan Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Papua, Diskusi Materi Teknis pedoman penyusunan RTR dalam perpektif PRB, Pembahasan Teknis dan Anggaran Pilot Project Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan, Roadmap Integrasi RTRW, RZWP3-K, dan LP2B. Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa kegiatan yang sudah selesai dan ada pula kegiatan yang masih berlanjut. Kegiatan yang telah selesai terlaksana adalah Pameran Perencanaan Pembangunan Tahun 2014, rapat Persiapan Pameran Perencanaan Pembangunan, Pembahasan Draft 0 RPJMN 2015-2019 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Diseminasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis, rapat Dukungan Implementasi Tata Ruang dan Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Papua dan Diskusi matek pedoman penyusunan RTR dalam perpektif PRB. Sedangkan untuk kegiatan yang masih berlanjut yaitu Kick Off Meeting Kegiatan Redistribusi Tanah dan Access Reform (Reforma agraria), Pembahasan Teknis dan Anggaran Pilot Project Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan dan Roadmap Integrasi RTRW, RZWP3-K, dan LP2B. Selanjutnya, pada laporan ini akan dijelaskan secara mendetail kegiatan-kegiatan utama maupun pendukung yang telah dilaksanakan pada Bulan April 2014.

Laporan Kegiatan Bulan April 2014 | 1

BAB II KEGIATAN INTERNAL

Untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan secara rutin melaksanakan evaluasi kinerja seluruh bagian melalui mekanisme rapat rutin internal yang diselenggarakan setiap minggu dan setiap bulan. Evaluasi kinerja dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana kerja dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan dimasa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (output) dari pelaksanaan rencana kerja. Berikut rangkuman laporan pelaksanaan kegiatan internal baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung. 2.1 Review Anggaran Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan (Januari-Maret 2014) Selama periode Januari-Maret total anggaran yang dimiliki Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp. 4.190.409.000,- (RM) dengan target rencana anggaran Rp.212.078.700,(5%), kinerja penyerapan atau realisasi Rp. 358.708.400,- (8,5%) dengan catatan pertanggungjawaban dokumen TUP ke II, UP ke III masih dalam proses di PPK sebesar 2%. Disamping itu, terdapat kontribusi dari: (i) Kajian sebanyak 5%, (ii) Koordinasi penyusunan rencana sebesar 4%, (iii) Koordinasi strategis RAN sebanyak 5%, (iv) Koordinasi strategis Sekretariat BKPRN sebesar 11% dan (v) Knowledge Management sebesar 22%. Adapun nilai-nilai tersebut diperoleh dari mekanisme pencairan : UP (I dan III) dan TUP (III). Realisasi digunakan untuk membiayai gaji tenaga kontrak individu dan konsultan, perjalanan dinasserta konsinyering dan FGD. Berikut merupakan diagram rencana penyerapan anggaran Direktorat TRP tahun 2014:

Rencana dan Penyerapan

120

100

100 80

70

80

60

60

45 40

35 25

20

7

3

0 1

10 12

3

% Rencana % Realisasi

15

8,5

Diagram 1


2.2 Kegiatan Utama 2.2.1 Pameran Perencanaan Pembangunan Tahun 2014 Pameran dilaksanakan di Ruang Binakarna Hotel Bidakara pada tanggal 29-30 April 2014. Pameran Perencanaan Pembangunan Nasional 2014 merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2014, yang ditinjau oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Tema pameran pada tahun ini adalah “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”. Tujuan penyelenggaraan Pameran Perencanaan Pembangunan 2014 adalah untuk mensosialiasikan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan. Pameran ini juga diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman yang sama tentang proses perencanaan dan pengendalian pembangunan bagi para pemangku kepentingan. Pameran tahun ini difokuskan untuk membangun jejaring bagi para pihak yang berperan aktif dalam percepatan pembangunan ekonomi. Peserta pameran terdiri dari Kementerian/Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), termasuk lembaga penelitian, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, mitra pembangunan multilateral dan bilateral. Dalam rangkaian acara Pameran Musrenbangnas diselenggarakan diskusi interaktif yang menghadirkan pakar dan pelaku pembangunan dengan topik terpilih sesuai dengan tema pameran.  Subtema I : Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh  Subtema II : Pembangunan ekonomi yang berkeadilan  Subtema III : Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan  Subtema IV : Pemerataan pembangunan wilayah Pameran Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki peran penting, yaitu menjadi media komunikasi antarstakeholders yang sangat strategis dan cukup efektif untuk mensosialisasikan program pembangunan nasional yang telah dan akan dilakukan. Dengan besarnya manfaat yang diperoleh baik oleh peserta dan pengunjung pameran, maka diharapkan pameran ini dapat dijadikan sebagai acara rutin dalam rangkaian Musrenbangnas setiap tahunnya dengan menganggarkan kegiatan pameran dan melakukan persiapan yang lebih baik. Acara pameran ini mampu menjadi salah satu kegiatan promosi dan perkenalan bagi masyarakat luas tentang produk perencanaan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian lembaga, organisasi masyarakat dan lembaga donor serta lembaga internasional.

Sumber: Dokumentasi Direktorat TRP, April 2014

Gambar 1


2.3 Kegiatan Pendukung 2.3.1 Pembahasan Draft 0 RPJMN 2015-2019 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Rapat dilaksanakan pada tanggal 7 April 2014 di Ruang Rapat SG-5 Bappenas dengan tujuan untuk memperoleh masukan terkait isu strategis, sasaran, kebijakan, strategi, dan kerangka pelaksanaan (regulasi, pendanaan, dan kelembagaan) draft 0 RPJMN III (2015-2019) bidang tata ruang dan pertanahan dari K/L. Beberapa hal penting yang disampaikan dalam rapat meliputi:  Kerangka rencana teknokratik RPJMN 2015-2019 terbagi dalam 5 bagian yaitu polhukam, ekonomi, kesra, SDA-LH, dan daerah yang akan dilaksanakan berdasarkan 3 kerangka pelaksanaan.  Kelemahan RPJMN terdahulu adalah tidak memperhatikan kerangka pelaksanaan yaitu kerangka pendanaan, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan .  Titik berat RPJMN 2015-2019 bidang tata ruang adalah mantapnya kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur. Hal ini cukup berat karena besarnya ketimpangan ketersediaan infrastruktur  Isu strategis bidang tata ruang:  Belum efektifnya pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang  Belum dijadikannya RTRW sebagai acuan pembangunan berbagai sektor  Belum efektifnya kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang.  Isu Strategis bidang pertanahan:  kepastian hukum hak atas tanah  ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah  peningkatan pelayanan pertanahan, dan iv) penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Hasil pembahasan dari rapat tersebut antara lain:  Terkait tata ruang: dalam 5 tahun kedepan akan masuk proses pemanfaatan dan pengendalian. Sebelum itu, akan difokuskan pada penyelesaian backlog RPJMN 20102014 dan mengejar ketertinggalan yang ada.  Terkait pertanahan: akan dilakukan upaya perubahan stelsel dari negatif menjadi positif, menyiapkan konsep bank tanah, dan kamar khusus pertanahan di pengadilan negeri.  RPJMN diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan nasional terkait energi baru terbarukan. Namun untuk mencapai ini, tidak lepas dari dukungan sektor lain. Untuk itu, perlu pemikiran baru dan kreatifitas stakeholders penataan ruang, misalnya diawali dengan penetapan kawasan untuk kebun energi.


Gambar 2


2.3.2 Diseminasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rapat dilaksanakan pada tanggal 2 April 2014 di Ruang Rapat Terumbu Karang, Kementerian Lingkungan Hidup untuk mensosialisasikan KLHS sesuai dengan program kerja Agenda Kerja BKPRN Pokja 1 dalam rangka percepatan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR). Beberapa hal penting yang dibahas dalam rapat antara lain:  Dalam Agenda Kerja BKPRN Tahun 2014-2015 disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan program kerja Kelompok Kerja (POKJA) 1, yaitu integrasi/internalisasi pengembangan substansi penting penataan ruang maka perlu dilakukan kegiatan lintas sektor, salahsatunya diseminasi Kajian Lingkungan Hidup Stratgeis (KLHS).  Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salahsatu instrumen pengendalian pengelolaan lingkungan hidup pada tataran Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  KLHS menjadi salah satu komponen pendukung penyusunan KRP terutama dalam mengukur dampak pembangunan terhadap kondisi lingkungan saat ini serta potensinya di masa yang akan datang. Pada KRP yang telah ditetapkan, KLHS menjadi bentuk rekomendasi untuk perbaikan KRP.  KRP di bidang tata ruang yang wajib melakukan KLHS adalah: i) RTRW nasional, provinsi, kabupaten/kota, serta rencana rincinya; ii) RPJP dan RPJM nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan iii) KRP yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.  Saat ini sedang dilakukan penyusunan Rancangan PP tentang Penyelenggaraan KLHS oleh Kementerian Lingkungan Hidup.  KLHS perlu dilakukan secara menyatu (embedded) dalam proses penyusunan KRP.  Di masa yang akan datang, KLHS dilakukan secara bersamaan dengan proses penyusunan KRP. Dari pelaksanaan rapat, disimpulkan bahwa perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait hal-hal: i) Siapa yang akan memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam KRP; ii) Siapa yang akan melakukan evaluasi KLHS?; iii) Siapa yang akan mengawal KLHS dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya?; dan iv) Keterkaitan hierarki RTRW dengan bobot KLHS. 2.3.3 Kick Off Meeting Kegiatan Redistribusi Tanah dan Access Reform (Reforma agraria) Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3 April 2014 bertempat di SG 4-5 Bappenas dalam rangka kick off meeting pelaksanaan pilot project reforma agraria nasional pada tahun 2014 di 2 provinsi yaitu Jawa Tengah dan Bangka Belitung. Adapun beberapa pembahasan dalam kick off tersebut antara lain:  Terdapat 2 skema dari pelaksanaan Pilot Project Reforma Agraria yang akan dilaksanakan di Jawa Tengah dan Bangka Belitung sebagai berikut:  Pelaksanaan Program K/L sebagai access reform mengikuti kegiatan Redistribusi Tanah /Legalisasi Tanah yang telah dilakukan sebagai asset reform  Pelaksanaan Legalisasi Aset oleh BPN sebagai Asset Reform mengikuti pelaksanaan Program Kementeran/Lembaga sebagai access reform.


 Dalam rapat tersebut Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta BPN menyambut baik pelaksanaan kegiatan Pilot Project Reforma Agraria Nasional dan bersedia bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatannya.  Badan Pertanahan Nasional menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria juga membutuhkan Bappenas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Kementerian Lembaga agar dapat berjalan dengan lancar.  Terdapat usulan dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk melaksanakan kegiatan serupa di provinsi Jawa Timur melihat kesiapan dari pemerintah daerah serta masyaraka terkait dengan kegiatan reforma agraria. Tindak lanjut dari pelaksanaan rapat tersebut meliputi:  Pelaksanaan Koordinasi Teknis Pilot Project Reforma Agraria di Jakarta;  Pelaksanaan koordinasi teknis pilot project reforma agraria di daerah.


Gambar 3 2.3.4 Rapat Persiapan Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2014 Rapat dilaksanakan pada tanggal 11 April 2014 di SS 1-2 dengan tujuan untuk (1) Konfirmasi kesediaan peserta Pameran Perencanaan Pembangunan Tahun 2014, (2) Identifikasi materi yang akan ditampilkan oleh peserta, dan (3) Pematangan layout dan desain booth. Poin penting yang disampaikan pada rapat tersebut, sebagai berikut:  Beberapa peserta mengundurkan diri karena tidak siap mengikuti Pameran tersebut, yakni: Pertamina Geothermal Energy (PGE), Perusahaan Gas Negara (PGN), Provinsi Aceh, dan Provinsi Kepulauan Riau.  Provinsi Aceh digantikan oleh Provinsi Sumatera Barat, lalu Provinsi Kepualauan Riau digantiikan oleh Provinsi Maluku Utara (sedang dikonfirmasi), serta tambahan peserta di subtema IV, yakni Provinsi Sulawesi Utara.  Beberapa peserta meminta alokasi tambahan booth jika memungkinkan, dan ingin menambah untuk alokasi di multimedia wall, poster wall, dan perpustakaan mini.  Terkait untuk pembiayaan, sewa booth tetap dibebankan kepada peserta dengan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Pihak konsultan akan menghubungi langsung kepada pihak peserta mengenai invoice pembayarannya.  Terkait dengan layout dan desain akan dibuat dengan empat warna dasar yang berbeda untuk setiap subtema dan mengutamakan keseragaman. Fasilitas booth nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan peserta.  Tanggal penting yang harus dipersiapkan oleh peserta, yakni: (1) 17 April 2014, rapat koordinasi dengan agenda pembahasan kebutuhan peserta (2) 24 April 2014, rapat


koordinasi terakhir dengan agenda pemenuhan kebutuhan peserta pameran oleh pihak konsultan. Sebagai tindak lanjut, akan dilaksanakan rapat koordinasi antara TRP, Biro Renortala dan Konsultan mengenai pembiayaan pameran beserta kontrak dkk (Jumat, 11 April 2014) dan akan diadakan rapat koordinasi antara TRP, Biro Renortala, Konsultan, dan Perwakilan Hotel Bidakara untuk membahas rangkaian kegiatan Pameran secara keseluruhan (Senin, 14 April 2014). 2.3.5 Rapat Dukungan Implementasi Tata Ruang dan Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Papua Rapat dilaksanakan di RR Sekretariat BKPRN pada tanggal 15 April 2014. Program Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Papua ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kerajaan Inggris (cq United Kingdom Climate Change Unit-UKCCU) dan Pemerintah Indonesia (cq Kemendagri). Tim dari Kemdagri, UKCCU dan konsultan Price Waterhouse Cooper (PWC) melakukan kunjungan ke instansi yang tergabung dalam keanggotaan Steering Committee program, yaitu Bappenas, PU, Kementerian Kehutanan dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. Beberapa aspek dalam kegiatan ini yang sangat terkait dengan tata ruang adalah dalam rangka:  Peningkatan kelembagaan dan peraturan (termasuk peningkatan kapasitas Bappeda dan BKPRD, dan penyusunan peraturan gubernur sebagai pedoman)  Penyelarasan RTRWP dan RTRWK (antara lain dengan KLHS sebagai media), dan menterjemahkan RTRWP dan RTRWK ke rencana rinci kawasan perkampungan  Sistem informasi tata ruang (investasi dan pemetaan ijin). Output dari kegiatan ini (terutama aspek terkait tata ruang) diharapkan dapat jadi masukan dalam panduan perubahan iklim atau penerapan green economy dalam penataan ruang. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi pilot project untuk mengintegrasikan tanah adat dalam tata ruang. Progres dalam kegiatan ini diharapkan dapat terinformasikan secara kontinyu kepada seluruh anggota Steering Committee program, yaitu Bappenas, PU, Kemhut dan BKF Kemkeu.


Gambar 4 2.3.6 Diskusi matek pedoman penyusunan RTR dalam perpektif PRB Rapat dilaksanakan pada tanggal 16 April 2014 di BNPB dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan data, serta mengkonfirmasi hasil yang telah diperoleh Ibu Gita (konsultan) dari diskusi dengan Kemen PU dan KKP.


Dalam diskusi ini diperoleh banyak informasi dan data, termasuk kerjasama BNPB dengan PU dalam menyusun “Standar Penataan Ruang di Kawasan Rawan Bencana oleh Kemen PU. Standar mengatur hal-hal yang lebih rinci/teknis dibandingkan pedoman. Dengan adanya standar Penataan Ruang di Kawasan Rawan Bencana oleh PU, maka TRP perlu diskusi lebih lanjut dengan konsultan dan Tim SCDRR tentang kedudukan kegiatan ini yang dimaksudkan untuk memberikan masukan bagi revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang berdasarkan Perspektif Pengurangan Risiko Bencana, terutama dengan mempertimbangkan kedudukan “Standar” tersebut terhadap Pedoman-pedoman penyusunan RTRW yang telah ada (Permen PU 15, 16, 17/2009) dan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang. 2.3.7 Pembahasan Teknis dan Anggaran Pilot Project Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan Rapat dilaksanakan di ruang SG 5 Bappenas pada tanggal 16 April 2014 untuk menyepakati teknis dan anggaran pelaksanaan Pilot Project Tata Batas Kawasan Hutan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan rapat pada tanggal 28 Maret 2014 mengenai pembahasan teknis dan anggaran pelaksanaan Pilot Project Tata Batas Kawasan Hutan. Beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut, antara lain:  Penetapan dan pengukuhan tata batas kawasan hutan melibatkan tim yang diketuai oleh Bupati dan terdiri dari Dinas Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional. Data hasil pengukuhan batas kawasan hutan tersebut disinkronisasi dengan peta pendaftaran tanah di Kantor Wilayah Pertanahan setempat. Namun pada pelaksanaannya sebagian besar peta hasil pengukuhan batas kawasan hutan tidak disinkronisasi dengan peta pendaftaran tanah sehingga menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah penerbitan sertipikat bidang tanah pada kawasan hutan.  Kegiatan Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan dilakukan melalui rekonstruksi batas yang kemudian akan disinkronisasi dengan sistem pendaftaran tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga baik BPN dan Kementerian Kehutanan masingmasing dapat saling menjaga kawasan hutan dan non hutan sesuai dengan masingmasing kewenangan. Dalam kegiatan tersebut pula, BPN hanya akan melakukan pengukuran pada kawasan hutan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) yang kemudian didaftarkan pada sistem pertanahan BPN. Terkait dengan keberadaan enclave (penggunaan kawasan selain hutan didalam kawasan hutan) sepenuhnya akan diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kehutanan.  Output dari kegiatan ini adalah berita acara publikasi tata batas kawasan hutan dengan Nomor Induk Bidang (NIB) yang disetujui oleh kedua belah pihak yaitu BPN dan Kementerian Kehutanan yang kemudian berita acara tersebut diserahkan kepada Kementerian Kehutanan. Diharapkan berita acara publikasi tata batas hutan tersebut dapat menjadi barang milik negara berupa hutan yang dapat dihitung dalam inventarisasi barang milik negara.  Terkait dengan tujuan Kegiatan Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan yaitu kepastian hukum dan batas antara kawasan hutan dan non hutan, maka patok atau tugu idealnya diletakan pada rentang jarak 1,5 Km dengan tugu pembantu yang diletakkan pada sudut vertices, meskipun hal tersebut berimplikasi pada biaya yang besar. Selain


biaya pengukuran, dalam proses rekonstruksi tata batas kawasan hutan pada lokasi pilot project akan dikenakan biaya tambahan lainnya seperti biaya transportasi dan akomodasi yang satuan biayanya berbeda antara lokasi satu dengan lokasi lainnya. Tindak lanjut dari pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembahasan Teknis dan Anggaran Pilot Project Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan adalah penghitungan besaran biaya kegiatan publikasi tata batas kawasan hutan pada lokasi pilot project yang telah ditentukan. Setelah besaran biaya telah diperoleh akan dilaksanakan rapat koordinasi penyepakatan anggaran bersama dengan BPN dan Kementerian Kehutanan. 2.3.8 Roadmap Integrasi RTRW, RZWP3-K, dan LP2B Rapat dilaksanakan pada tanggal 16-17 April 2014 di Sekretariat BKPRN dengan tujuan untuk membahas dan merumuskan draft Roadmap Integrasi RTRW, RZWP-3-K, dan LP2B. Terdapat beberapa hal penting yang dibahas dalam pertemuan ini, diantaranya:  Penyiapan Roadmap Integrasi RTRW, RZWP3-K, dan LP2B ini dilatarbelakangi oleh perlunya suatu arahan/peta jalan dalam mengintegrasi RTRW, RDTR, dan RZWP3-K sebagai masukan bagi penyusunan rancangan RPJMN 2015-2019.  Capaian yang diinginkan dari penyusunan Roadmap Integrasi RTRW, RZWP3-K, serta LP2B ini adalah: (i) Matriks roadmap untuk penyelesaian RTRW dan integrasinya dengan RZWP-3-K dan LP2B; serta (ii) Pembagian peran stakeholders serta strategi dalam pencapaian integrasi tersebut.  Perumusan draft Roadmap Integrasi RTRW, RZWP-3-K, dan LP2B dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: (i) Inventarisasi data-data dan informasi terkait penyusunan RTRW, RZWP-3-K, dan LP2B; (ii) Identifikasi langkah-langkah penyusunan dari masing-masing dokumen perencanaan; (iii) Pemetaan butir (i) dan (ii) ke dalam matriks yang terdiri dari tahapan penyelesaian dokumen rencana, dan target waktu penyelesaian; serta (iv) Merumuskan langkah-langkah strategis integrasi dokumen perencanaan, dengan kriteria: waktu PK RTRW, lokasi strategis KSN, dan periode RZWP-3-K.  Dalam perumusan draft Roadmap Integrasi RTRW, RZWP3-K, dan LP2B terdapat beberapa prinsip yang diterapkan, yaitu:  Dalam penentuan waktu integrasi RZWP-3-K mengacu pada waktu mekanisme penyusunan dan Peninjauan Kembali (PK) RTRW;  Guna meningkatkan kualitas PK RTRW, dilakukan Kajian PK (KPK) RTRW yaitu pada T-1 sebelum PK dilakukan. Adapun PK RTRW dilakukan pada tahun ke-5 setelah penetapan Perda RTRW;  Pelaksanaan KPK dikoordinasikan oleh BKPRD Provinsi;  KLHS sudah terintegrasi (embedded) dengan KPK RTRW; dan  Lokasi Prioritas penetapan LP2B (termasuk ketersediaan peta) telah terintegrasi dengan KPK RTRW.  Didapatkan 5 (lima) tipologi integrasi, baik untuk provinsi, kabupaten, maupun kota, diantaranya:  Tipologi 1: RTRW dan RZWP-3-K telah diperdakan namun dengan perbedaan rentang waktu penetapan 1 tahun, memuat dua sub tipologi: (a) Perda RTRW ditetapkan terlebih dahulu dari Perda RZWP-3-K; dan (b) Perda RZWP-3-K ditetapkan terlebih dahulu dari Perda RTRW;




Tipologi 2: Perda RTRW telah ditetapkan namun belum menyusun Perda RZWP3K;  Tipologi 3: Perda RTRW dan Perda RZWP3-K telah ditetapkan pada tahun yang sama;  Tipologi 4: Perda RTRW dan Perda RZWP3-K belum ditetapkan; dan  Tipologi 5: Perda RTRW telah ditetapkan dan memuat substansi RZWP3-K (terintegrasi).  Dilakukan simulasi terhadap pemetaan penetapan Perda RTRW dan Perda RZWP3-K Provinsi, Kabupaten, dan Kota terhadap masing-masing tipologi yang telah dirumuskan sebelumnya, dan kemudian didapatkan strategi-strategi dalam pencapaian integrasi sesuai dengan tipologi masing-masing. Strategi-strategi tersebut secara umum memuat:  Target waktu penyelesaian integrasi serta tahapan dalam pencapaian integrasi (termasuk juga di dalamnya integrasi dengan KLHS);  Langkah dalam memenuhi kebutuhan dasar integrasi (seperti ketersediaan peta dan informasi); serta  Peran BKPRN dan BKPRD beserta K/L terkait.  Demi tercapainya target, dalam proses integrasi ini dapat diberlakukan kebijakan percepatan waktu pelaksanaan PK RTRW. Namun, pilihan untuk mengintegrasikan RTRW dengan RZWP3-K dan LP2B ini diserahkan kepada kemampuan dan kapasitas daerah. Berdasarkan hasil draft roadmap integrasi RTRW, RZWP3-K, dan LP2B akan dilakukan tindak lanjut, berupa:  Pendetailan terhadap matriks pemetaan sesuai 5 (lima) tipologi yang telah dirumuskan. Pendetailan matriks tersebut diharapkan dapat menjadi masukan RPJMN 2015-2019;  Dilakukan konfirmasi dengan K/L terkait (PU, KKP, Kementan, KLH, Kemendagri, BIG); dan  Perlu mendiseminasikan pembelajaran dari Pemda yang telah mengintegrasikan RTRW dengan RZWP-3-K.


Gambar 5 2.3.9 Rapat Persiapan Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2014 Rapat diadakan di SS 1-2 Bappenas pada tanggal 17 April 2014 dengan tujuan (1) identifikasi materi yang akan ditampilkan per subtema; (2) penyerahan akhirdaftar barang


peserta pameran; dan (3) permintaan kebutuhan barang kepada kurator. Poin penting yang disampaikan pada rapat tersebut, sebagai berikut:  Beberapa peserta ingin menambah untuk alokasi di multimedia wall, poster wall, dan perpustakaan mini.  Akan ada mobil SIM keliling dan SAMSAT, mengenai tempat masih harus berkoordinasi dengan pihak hotel,  Tidak diperkenankan menggunakan X-Banner maupun Roll Banner.  Setiap peserta akan mendapatkan ID Card sebanyak 2 buah  Layout stand sudah final dan tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan,  Untuk Zona Dukungan Data dan Informasi, disediakan 6 unit komputer yang dapat digunakan untuk membuka aplikasi program yang telah disiapkan,  Untuk surat undangan partisipasi dan menghadiri pameran sedang dalam proses penyusunan, jika sudah selesai akan segera dikirimkan ke seluruh peserta.  Tanggal penting yang harus dipersiapkan oleh peserta, yakni: (1) 24 April 2014, rapat koordinasi terakhir dengan agenda mempersiapkan barang-barang yang akan ditampilkan oleh pameran beserta barang-barang yang akan diakomodir oleh Kurator; (2) 28 April 2014, peserta menyerahkan barang display dan akan mendapatkan ID Card untuk 2 orang. Peserta wajib hadir dan dapat menyerahkan barang sejak pukul 13.00 – 17.00 WIB.  Pembayaran Sewa Stand  Pembayaran untuk Stand Peserta langsung berkoordinasi dengan pihak Konsultan,  Pembayaran belum termasuk dengan Pajak PPN,  Waktu pembayaran dimulai pada tanggal 24 – 28 April 2014, 2.3.10 Rapat Persiapan Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2014 Rapat dilaksanakan pada tanggal 24 April 2014 di RR.Kunti Hotel Bidakara dengan tujuan 1) konfirmasi akhir daftar materi dan barang peserta pameran; dan (2) pembahasan teknis pelaksanaan pameran. Poin penting yang disampaikan pada rapat tersebut, sebagai berikut:  Jumlah booth sudah final dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penambahan.  Saat Presiden melakukan tinjauan, pihak penyelenggara tidak mengetahui booth mana saja yang akan beliau kunjungi karena akan ditentukan oleh Paspampres/Protokol Istana.  Saat kunjungan Presiden (Rabu, 30 April 2014), mohon yang menjaga booth disiapkan (dari Eselon II) dan bersiap di booth masing-masing. Pihak penyelenggara mengusulkan untuk menyiapkan dua orang penjaga booth, namun setelah rapat dengan pihak Paspampres hanya diperbolehkan 1 orang saja di setiap booth.  Dresscode untuk penjaga booth memakai batik formal (batik lengan panjang) selama dua hari pelaksanaan pameran.  Nama-nama penjaga booth akan diberikan kepada protokoler Istana, untuk itu peserta harus menyiapkan 2 nama yang akan berjaga di setiap booth dan dikirimkan ke pihak penyelenggara melalui email sebelum tanggal 28 April 2014.


 Jika para peserta hendak melakukan penambahan barang, segera dikonsultasikan ke pihak konsultan, terutama untuk alokasi Poster Wall, Multimedia Wall, dan Perpustakaan Mini. Untuk ketiga alokasi tersebut, akan diprioritaskan bagi para peserta yang tidak mendapatkan alokasi booth.  Untuk pemutaran multimedia wall akan dilakukan secara random dengan maksimal durasi 10 menit (tidak boleh lebih).  Pihak Gubernur akan mengikuti rombongan Presiden saat meninjau pameran dan akan diatur oleh Paspampres/Protokol Istana.  Tanggal penting yang harus dipersiapkan oleh peserta, yakni: (1) 25 April 2014, peserta harus menyerahkan logo instansi dengan resolusi tinggi untuk kebutuhan Wall of Fame; (2) 28 April 2014, peserta menyerahkan barang display dan akan mendapatkan ID Card untuk 2 orang. Peserta wajib hadir dan dapat menyerahkan barang sejak pukul 13.00 – 17.00 WIB. Beberapa tindak lanjut untuk mempersiapkan pameran perencanaan pembangunan antara lain:  Peserta harus mengirimkan daftar final materi yang akan ditampilkan secepatnya ke pihak penyelenggara atau kurator melalui email.  Peserta harus mengirimkan Logo untuk Wall of Fame maksimal 25 April 2014.  Peserta harus menyiapkan nama untuk penjaga booth yang akan menjaga saat tinjauan Presiden (2 orang – beserta nama lengkap dan jabatan), dari Eselon II.  Pembayaran untuk sewa booth dimulai pada tanggal 24 – 28 April 2014.  Peserta harus menyerahkan seluruh materi (materi di booth, posterwall, multimedia wall, dan perpustakaan mini) dan barang display tanggal 28 April 2014, mulai pukul 13.00 – 17.00 kepada pihak penyelenggara (tempat titik penyerahan akan diinformasikan kemudian).


Gambar 6


Tabel 1 Matriks Pelaksanaan Kegiatan Internal Direktorat TRP Nama Kegiatan

Status Capaian

Pameran Perencanaan Pembangunan Tahun 2014 Pembahasan Draf 0 RPJMN 2015-2019 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Diseminasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kick Off Meeting Kegiatan Redistribusi Tanah dan Access Reform (Reforma agraria) Rapat Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2014 Rapat Dukungan Implementasi Tata Ruang dan Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Papua Diskusi matek pedoman penyusunan RTR dalam perpektif PRB Pembahasan Teknis dan Anggaran Pilot Project Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan Roadmap Integrasi RTRW, RZWP3-K, dan LP2B Rapat Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2014 Rapat Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembanguan Nasional Tahun 2014

Selesai Selesai Selesai Berlanjut Selesai Selesai Selesai Berlanjut Berlanjut Selesai Selesai


BAB III KEGIATAN EKSTERNAL

Di bawah ini merupakan ulasan singkat mengenai partisipasi Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal Direktorat, baik oleh unit kerja/unit organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ataupun kementerian/lembaga lain, sampai dengan akhir Bulan April 2014. Kegiatan eksternal dihadiri secara langsung oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan atau didisposisikan ke Kepala Sub Direktorat maupun Staf. 3.1 Rapat Perubahan Perpres No. 45 Tahun 2011 tentang RTR KSN Sarbagita Rapat dilaksanakan di Hotel Alila pada tanggal 1 April 2014 yang bertujuan mempersiapkan kegiatan konsultasi publik terkait usulan perubahan Perpres RTR KSN Sarbagita di Bali yang rencananya diselenggarakan pada tanggal 3 April 2014. Beberapa hal penting yang dikemukakan dalam rapat antara lain:  Rapat sebelumnya (26 Maret 2014) telah menyepakati adanya Roadmap Proses Peninjauan Kembali Perpres RTR KSN Sarbagita. Tetapi berdasarkan arahan Sesmenko Perekonomian, kegiatan dalam roadmap tersebut perlu dipercepat pelaksanaannya sebelum Pemilu berlangsung.  Kajian yang akan dipaparkan dalam konsultasi publik adalah hasil kajian yang dilakukan oleh KKP yang memepertimbangkan : i) kondisi eksisting (sudah banyak kegiatan pembangunan di kawasan perairan Teluk Benoa) dan ii) hasil analisa kesesuaian perairan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. Adapun hasil dari kajian yaitu kawasan Teluk Benoa tidak layak sebagai konservasi dan dapat dibudidayakan.  Kajian tersebut belum menyatakan diperbolehkannya kegiatan reklamasi di Teluk Benoa, sehingga masih perlu dilakukannya kajian/studi kelayakan berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 13 Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu studi kelayakan yang meliputi: i) Kelayakan teknis (hidro-oceanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi, dan geoteknik; ii) Kelayakan ekonomi-finansial; dan iii) Kelayakan lingkungan Hidup. Kajian kelayakan teknis yang sudah terpenuhi hanya kelayakan batimetri dan geomorfologi.  Kemenhut akan merevisi delineasi Tahura yang berada pada kawasan Teluk Benoa. Pada kawasan perairan Tahura, terdapat beberapa wilayah yang tidak dapat ditumbuhi mangrove (seluas 169,95 ha) oleh karenanya Kemenhut berencana untuk melakukan tukar menukar lokasi dengan kawasan lainnya di luar kawasan Tahura berdasarkan usulan Gubernur Bali.  Kemenhub berpandangan perubahan pola ruang Kawasan Teluk Benoa diperlukan untuk mengakomodir rencana pengembangan Pelabuhan Benoa sebagai pelabuhan utama di Provinsi Bali berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan. Pada Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan Benoa juga akan dilakukan pembangunan marina oleh swasta.  Asisten Deputi Urusan Kajian Kebijakan Wilayah dan Sektor, KLH berpandangan agar kajian yang dilakukan dapat terintegrasi dengan kajian Greening MP3EI yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas.


 Pimpinan rapat mengharapkan Pemerintah Pusat ‘satu suara’ dalam forum konsultasi publik tersebut. Kesimpulan yang dihasilkan dari rapat tersebt antara lain:  Pembangunan Kawasan Teluk Benoa diharapkan 1 kesatuan dan kajian yang dilakukan seharusnya terintegrasi antarsektor.  Masih adanya perbedaan persepsi di tingkat Pemerintah Pusat dalam menyikapi Perubahan Perpres RTR KSN Sarbagita, terutama mengenai percepatan dilakukannya perubahan Perpres tanpa dilengkapi kajian yang komprehensif.  Direktorat TRP mengingatkan agar mempertimbangkan adanya: i) beberapa kajian yang belum terpenuhi (termasuk validitas dan kemukhtahiran datanya); serta ii) dilengkapinya syarat dan prosedur dalam melakukan Perubahan Perpres sehingga dapat dipertanggungjawabkan pengambilan keputusan maupun konsultasi publik dengan Pemda. 3.2 Workshop Penatausahaan Kas dan Perbendaharaan Tahun 2014 Workshop diselenggarakan pada tanggal 2-4 April 2014 di hotel Puri Avia-Bogor dengan tujuan untuk (i) Melakukan pembukaan rekening untuk semua PPK; dan (ii) melakukan pengisian aplikasi laporan pertanggungjawaban dan pajak setiap kegiatan di lingkup Kedeputian sampai dengan akhir Maret 2014 (triwulan I). Terkait dengan workshop tersebut, terdapat beberapa hal penting yang dibahas antara lain:  Untuk saat ini pengambilan uang UP/TUP/GUP tidak lagi diambil secara tunai oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dengan membawa cek dari Bendahara Pengeluaran (BP). Namun, akan ditransfer langsung dari BP kepada BPP melalui rekening BPP yang telah disediakan.  Pembukaan rekening tersebut dimaksudkan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan serta mengurangi resiko adanya kehilangan uang oleh BPP.  Mekanisme transfer uang UP/TUP/GUP dari BP ke BPP dapat juga diberlakukan dari BPP ke setiap penanggungjawab keuangan Direktorat dengan membuka rekening keuangan Direktorat atau dengan pencairan langsung tunai dengan cek oleh penanggungjawab keuangan Direktorat.  Biro Keuangan akan menyediakan cek untuk semua PPK dan BPP sehingga apabila ada PPK dan BPP yang memerlukan persediaan cek dapat mengirimkan memorandum kepada Biro Umum (c.q Bagian Keuangan).  Telah dilakukan pengisian aplikasi laporan pertanggungjawaban (LPJ BPP) sampai dengan akhir Bulan Mei dan aplikasi pajak sampai akhir Bulan Februari Tahun 2014. Dalam workshop tersebut, dilakukan pembukaan rekening untuk transaksi online keuangan terutama transfer uang UP/TUP/GUP dari Bendahara Pengeluaran (BP) ke Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Selain itu, terdapat aplikasi baru untuk pengisian daftar potongan pajak sehingga setiap penanggungjawab keuangan Direktorat perlu mengisi daftar karyawan non PNS sesuai format baru di setiap unit kerjanya. 3.3 Penyerapan TUP dan Rencana Penyerapan Anggaran Rapat dilaksanakan pada tanggal 3 April 2014 di ruang Sekretariat BKPRN dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kedeputian Regional untuk TA 2014. Sekaligus melakukan update dan konfirmasi terhadap SK Kegiatan, penyerapan TUP


dan rencana anggaran untuk tiga bulan kedepan. Terdapat beberapa hal yang mengemuka dalam rapat tersebut, antara lain:  Seluruh SK Kegiatan baik SK Menteri (kegiatan koordinasi strategis) hampir semua direktorat sudah selesai, hanya 1 SK Menteri untuk Kegiatan PISEW yang masih dalam proses di Biro Hukum. Sedangkan untuk SK Deputi, sudah diparaf oleh PPK dan akan diajukan ke Bapak Deputi untuk ditandatangani.  Rencana penyerapan anggaran, sudah dibuatkan data rencana penyerapan per bulan setiap direktoratnya dan disesuaikan dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan.  Tahun 2014, PPK Kedeputian Regional dan Otda akan menggunakan program naskah dinas yang ada di Bappenas untuk mempermudah dan memperlancar proses pengajuan dan pertanggungjawaban anggaran di setiap pelaksanaan kegiatannya. Adapun tindak lanjut atas pelaksanaan rapat adalah:  Percepatan penyelesaian SK Deputi pada hari Jumat, sehingga bisa dibuatkan penetapan honor bagi SK yang berdampak OB (honor). Jika SK Deputi yang tidak ada OB nya tetap ada SK tersebut untuk menjadi pegangan bagi anggota tim pelaksana dalam melaksanakan kegiatan di direktoratnya masing-masing.  Deadline pertanggungjawaban TUP tahap III paling lambat tanggal 7 April 2014.  Sekretariat PPK Regional akan menggunakan sistem online naskah dinas dari Bappenas mulai bulan April ini dan akan disosialisasikan kepada para penanggungjawab kegiatan dan stafnya.  Rencana penyerapan anggaran di setiap direktorat akan dikaji dan dilihat kembali oleh PPK Kedeputian Regional dan Otda.  Semua direktorat harus tertib dalam mempertanggungjawabkan berkas kegiatan terutama dalam menggunakan format penomoran dokumen administrasi, proses pengadaan LS Individu, LS Non Individu, berkas perjalanan dinas dalam menyerahkan dokumen pertanggungjawabannya ke PPK Deputi Regional dan Otda. 3.4 Rapat Pembahasan Peninjauan Kembali Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) Rapat dilaksanakan pada tanggal 3 April 2014 di RR. Ampera Kementerian Pekerjaan Umum dengan tujuan untuk membahas hasil PK Perpres 54 tahun 2008 tentang Jabodetabekpunjur. Terdapat beberapa hal penting yang dikemukakan antara lain:  Perlu kajian mendalam terkait rencana pengembangan wilayah misalnya rencana pengembangan bandara Soekarno Hatta, dan Giant Sea Wall.  Perlu menjaga semangat dasar penyusunan perpres yaitu konservasi. Sehingga dalam rencana pengembangan kawasan, tetap menjaga keseimbangan pengembangan di kawasan lindung dan kawasan budidaya.  Berdasarkan informasi dari Kementerian Perhubungan, rencana pengembangan bandara Karawang tidak disetujui oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat, karena akan “mematikan” bandara yang ada di Kertajati.  Perpres KSN bukan untuk perijinan hanya arahan, maka peta didalamnya hanya dapat melihat indikasi ketidaksesuaian.


 Terkait tingkat kedetailan, perlu dicermati peta dalam Perpres Jabodetabekpunjur akan tetap menggunakan skala makro (1:50.000) atau lebih detail.  Jika dikaitkan dengan pengendalian pemanfaatan ruang, diperlukan peta skala 1: 5000 sebagai acuan operasional untuk perijinan. Namun, dari sisi kewenangannya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Sebagai kesimpulan atas rapat tersebut maka diperlukan telaah lebih lanjut terhadap hasil PK Perpres Jabodetabekpunjur. Jika dinyatakan tidak sesuai, maka perlu ditentukan tindaklanjutnya. Apalagi jika dinyatakan bahwa PK ini bukan pemutihan. Selain itu, masih diperlukan pertemuan tingkat eselon II terlebih dahulu. 3.5 Pra Workshop 4 Koordinasi Lintas Sektor Upaya Penanganan DAS Ciliwung Melalui Berbagi Informasi Program Kerja Untuk Penyusunan Rencana Tindak Lanjut di DAS Ciliwung Rapat diselenggarakan pada tanggal 4 April 2014 di Ruang Mahoni, Hotel Park yang bertujuan untuk menggali kembali ide dan program K/L, LSM, dan swasta untuk penanganan DAS Ciliwung. Beberapa hal yang dibahas dalam rapat antara lain:  Program penataan ruang untuk penanganan DAS Ciliwung adalah revisi RTR KSN Jabodetabekpunjur; dan sosialisasi RTR.  Isu tata ruang dalam konteks ini, meliputi: 1) penegakan hukum; 2) leadership; dan 3) RTR tidak implementatif.  Dit. Sungai dan Pantai-Kemen PU telah menyusun pedoman kajian penetapan sempadan sungai dan perizinan pemanfaatan sempadan sungai, dan akan diterbitkan tahun ini. Permen ini merupakan amanat PP 38/2011 tentang Sungai.  PPNS Bidang SDA bertugas melakukan pengawasan terhadap sumber air dan kawasan sempadan.  Telah dilakukan inventarisasi bangunan sempadan sepanjang 190 km oleh Kemen-PU.  Proyek Percontohan Praktek Unggulan akan dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi, yaitu Kampung Pulo, MT. Haryono, dan Kasablanka.  Sudah ada MOU 12 menteri untuk penanganan DAS Ciliwung, namun tidak berjalan. Maka, dibutuhkan rencana aksi sebagai tindak lanjut dari MOU tersebut. Sebagai tindak lanjut, akan dilaksanakan rakor Ciliwung di Kemko Kesra pada bulan Mei, maka akan disusun bahan paparan untuk rakor tersebut oleh tim kecil DAS Ciliwung dan Bappenas yang diharapkan mengkoordinasikan program lintas sektor untuk DAS Ciliwung. 3.6 Rapat Pembahasan Renaksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Renaksi PPK) Rapat dilaksanakan di RR SG 3 Bappenas pada tanggal 4 April 2014 yang bertujuan untuk penajaman dan menyepakati target Renaksi PPK yang terkait dengan Badan Pertanahan Nasional. Berikut beberapa hal yang disampaikan dalam rapat tersebut, antara lain:  Renaksi tersebut merupakan Instruksi Presiden kepada beberapa K/L termasuk kepada BPN untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi sehingga diperlukan target capaian pada B03, B06, B09, dan B12. Capaian target kegiatan tersebut akan dipantau oleh UKP4 dan Bappenas.  Dalam Renaksi terdapat beberapa kegiatan yang terkait BPN, namun dalam rapat tersebut baru dibahas dua Renaksi yaitu: Kegiatan Percepatan Penyediaan Peta Dasar Pertanahan


dan Kegiatan Peningkatan Transparansi informasi publik terkait dengan prosedur dan persyaratan sertipikasi tanah.  Untuk Kegiatan Penyusunan Peta Dasar Pertanahan dengan target jumlah peta dasar pertanahan yang diakses oleh seluruh kantor pertanahan dan masyarakat. Berdasarkan informasi dari BPN, target tersebut kurang tepat karena peta dasar pertanahan hanya diperlukan oleh Kantor Pertanahan dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah masyarakat, namun peta pertanahan dipandang tidak diperlukan secara langsung diakses oleh masyarakat.  Selain itu terdapat keterbatasan server Pusdatin BPN untuk menyimpan Peta Dasar Pertanahan dan juga belum semua Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia berbasis web. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam penentuan target pada B03, B06, B09, dan B12.  Untuk Kegiatan Peningkatan Transparansi informasi publik terkait dengan prosedur dan persyaratan sertipikasi tanah, BPN sudah memublikasikan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu penerbitan sertipikat tanah masyarakat di website www.bpn.go.id. Namun menurut Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan Bappenas, saat ini masih terjadi pungutan dalam pelaksanaan sertipikasi tanah. Berdasarkan informasi dari BPN, peluang terjadinya pungutan karena PP yang mengatur PNBP di BPN tidak mengatur biaya transportasi dan akomodasi petugas ukur dari kantor pertanahan ke lokasi obyek tanah yang akan diukur Sebagai respon atas permasalahan yang dibahas dalam rapat maka pada kesempatan tersebut Dit.TRP mengusulkan agar BPN menginventarisir Kantor Pertanahan yang sudah berbasis web dan dapat memanfaatkan peta dasar pertanahan berbasis web. Selain itu, Pusdatin dapat mengunggah peta dasar pertanahan untuk beberapa wilayah saja mengingat keterbatasan server BPN. Dengan demikian target dapat di-break down per triwulan. Disamping itu, terkait dengan Kegiatan Peningkatan Transparansi informasi publik terkait dengan prosedur dan persyaratan sertipikasi tanah, diusulkan agar kedepan adanya perubahan (revisi) terhadap PP tersebut dan memasukkan biaya tersebut menjadi komponen biaya dalam pendaftaran tanah yang dipungut melalui skema PNBP sehingga dapat digunakan oleh BPN kembali. 3.7 Pembahasan Tindak Lanjut Roadmap and Resource Mapping The Land, Housing, and Urban Development Program Phase I Rapat diadakan pada tanggal 4 April 2014 di Hotel Aryaduta dalam rangka penyusunan daftar pertanyaan dan identifikasi kajian yang telah dilaksanakan terkait dengan pokok-pokok bahasan dalam Roadmap and Resource Mapping The Land, Housing and Urban Development. Beberapa hal yang disampaikan dalam rapat tersebut antara lain:  Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menyampaikan bahwa di lingkungan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan telah dilakukan Identifikasi Model-Model Bank Tanah dari beberapa negara dunia pada tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Laporan Akhir Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria pada tahun 2013. Namun hasil dari identifikasi tersebut perlu ditindak lanjuti sehingga didapat kesimpulan model yang cocok untuk diterapkan di Indonesia.  Untuk pengadaan konsultan lokal yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan penyusunan roadmap, Dit.TRP berhak mengajukan kandidat yang memahami substansi Bank Tanah.  Dalam rapat tersebut juga disampaikan bawah direktorat terkait dengan 5 pilar yang menjadi pokok pembahasan dalam roadmap tersebut agar dapat memasilitasi tempat kerja


untuk kegiatan pendampingan Konsultan Lokal (local expert) dan Analis Bappenas di direktorat masing-masing. Dijelaskan pula bahwa posisi direktorat terkait adalah sebagai koordinator dari masing-masing pilar yang berkaitan, adapun Analis Bappenas merupakan orang luar (konsultan) yang direkrut oleh World Bank untuk melakukan pendampingan substansi pada masing-masing pilar.  Berkaitan dengan hal tersebut Dit.TRP menyampaikan pula bahwa telah terjadi kesalahan pemahaman dari pelaksanaan rapat sebelumnya, dipahami bahwa analisis terkait Bappenas berasal dari salah satu staf di Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan yang memberikan pendampingan substansi kepada World Bank terkait bank tanah.  Perlu dilakukan pembicaraan lebih dalam mengenai kegiatan ini, agar tidak terjadi kesalahan pemahaman. Adapun Tindak lanjut dari pelaksanaan rapat tersebut meliputi koreksi dan Identifikasi daftar pertanyaan terkait dengan Bank Tanah untuk materi FGD yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat dan penyerahan CV calon tenaga ahli untuk pendampingan substansi Bank Tanah yang direkomendasikan oleh Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan hingga pertengahan April 2014. 3.8 Penajaman Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi BPN Tahun 2014 Rapat dilaksanakan pada tanggal 7 April 2015 bertempat di SS 3 yang merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya pada tanggal 4 April 2014 untuk membahas dan menyepakati beberapa kegiatan yang belum disepakati ukuran keberhasilannya. Beberapa poin yang dibahas dalam rapat kali ini adalah:  Terdapat penambahan 5 kegiatan BPN yang masuk dalam Renaksi PPK Tahun 2014 menjadi 10 kegiatan.  Direktorat TRP tidak pernah diikutsertakan dalam pembahasan pemilihan kegiatan BPN yang menjadi fokus dalam rencana aksi PPK ini.  Kegiatan BPN yang menjadi fokus dalam aksi PPK Tahun 2014 dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kegiatan utama yaitu kegiatan teknis (terdiri dari 5 kegiatan) yang sifatnya pelayanan pertanahan dan kegiatan generik (terdiri dari 5 kegiatan) yang sifatnya keterbukaan informasi publik, mekanisme pengelolaan aset dan pengadaan barang jasa serta informasi perpajakan.  Untuk kegiatan yang sifatnya teknis pelayanan pertanahan disepakati beberapa hal sebagai berikut:  Kegiatan percepatan penyediaan peta dasar pertanahan, disepakati ukuran keberhasilannya adalah tersedianya peta dasar pertanahan yang berbasis teknologi dan dapat diakses oleh seluruh kantor pertanahan melalui intranet Pusdatin BPN.  Kegiatan peningkatan transparansi informasi publik terkait prosedur dan persyaratan pengurusan hak atas tanah (tahapan, waktu, dan biaya yang spesifik sesuai obyek tanah) sebagaimana tercantum dalam Perka BPN No. 1/2010, disepakati targetnya adalah tersedianya informasi tentang prosedur dan persyaratan pengurusan hak atas tanah di setiap kantor pertanahan kabupaten/kota, propinsi dan pusat (secara online dan offline) di 200 kantor pertanahan di 33 propinsi.  Kegiatan peningkatan transparansi layanan publik bidang pertanahan di lingkungan Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Pertanahan dan Kantor Pusat BPN. Disepakati ukuran keberhasilannya adalah tersedianya portal pelayanan publik pertanahan yang






 

dapat diakses oleh masyarakat, yang menampilkan informasi status dari permohonan di setiap tahapan di seluruh kantor pertanahan di 33 propinsi.  Kegiatan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai BPN yang dimaksudkan untuk meningkatkan sikap dan perilaku anti korupsi di BPN, disepakati ukuran keberhasilannya adalah pelaksanaan dari kode etik yang telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPN No. 17/2013 di 33 Provinsi dengan indikator pembentukan majelis Kode Etik Pegawai BPN.  Kegiatan peningkatan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan kantor pertanahan kabupaten/kota dan kantor wilayah BPN berbasis Teknologi Informasi (TI) dengan ukuran keberhasilan meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat melalui TI. Disampaikan bahwa saat ini masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan pertanahan di seluruh kantor pertanahan melalui website: bpn.go.id dan akan di tanggapi oleh petugas BPN dan disampaikan kepada alamat email pengadu. Target yang perlu dilaporkan BPN adalah rekapitulasi pengaduan masyarakat yang masuk di 200 kantor pertanahan dan tanggapan yang diberikan BPN terhadap pengaduan masyarakat tersebut. Untuk kegiatan generik seperti (i) pengelolaan dan penatausahaan aset BPN; (ii) transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang jasa; (iii) penyampaian data dan informasi perpajakan; (iv) pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai UU No. 14 tahun 2008; dan (v) pelaksanaan whistleblowing system dan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat yang terintegrasi akan dilakukan pembahasan tersendiri oleh K/L yang membidangi urusan tersebut seperti LPSK, LKPP, KIP, Ditjen Kekayaan Negara dan Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan. Beberapa kesimpulan yang diperoleh dalam rapat meliputi: Kegiatan BPN yang disepakati menjadi target dalam Renaksi PPK Tahun 2014 sebanyak 5 kegiatan dan merupakan kegiatan yang sifatnya mendukung layanan pertanahan yang dilakukan oleh BPN. Dit. TRP perlu ikut memantau pelaksanaan target-target yang telah disepakati dalam Renaksi PPK BPN tersebut pada B03, B06, B09, dan B12. Untuk kegiatan generik yang sifatnya keterbukaan informasi publik, mekanisme pengelolaan aset dan pengadaan barang jasa serta informasi perpajakan akan dilakukan pembahasan tersendiri pada tanggal 10 April 2014 oleh K/L terkait.

3.9 Rapat Persiapan Rakornas BKPRD 2014 Rapat dilaksanakan pada tanggal 4 April 2014 di hotel Bidakara untuk membahas persiapan Rakornas BKPRD 2014. Beberapa hal penting yang dibahas dalam rapat meliputi:  Usulan waktu pelaksanaan Rakornas BKPRD adalah pada tanggal 7 – 9 Mei 2014 di Hotel Goodway, Nusa Dua – Provinsi Bali.  Provinsi Bali akan menindaklanjuti surat permohonan Mendagri perihal permohonan menjadi tuan rumah Rakornas BKPRD dengan membentuk panitia kecil.  Masukan terkait substansi:  Perlu diakomodir hasil evaluasi Rakornas BKPRD tahun 2013 baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.  Isu BKPRD yang perlu diangkat adalah kewenangan BKPRD dalam penyelesaian isu penyelenggaraan penataan ruang dan pentingnya peran koordinasi lintas BKPRD.


 Penting pembahasan tentang integrasi rencana tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K). Untuk itu, diharapkan dapat ditambahkan narasumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.  Terkait status SEB Holding Zone yang telah selesai ditandatangani 3 (tiga) Menteri, Rakornas BKPRD dapat menjadi salah satu forum sosialisasi. Beberapa hal yang dihasilkan dari rapat persiapan tersebut adalah:  Tema Rakornas BKPRD 2014: “Membangun Efektivitas Kinerja Kelembagaan Penataan Ruang Daerah dalam Mendukung Terwujudnya Keberhasilan Pembangunan Daerah”.  Pemerintah Provinsi Bali siap menjadi tuan rumah Rakornas BKPRD Tahun 2014.  Kemendagri akan segera menyampaikan surat permohonan menjadi narasumber/pembahas.  Pertemuan lanjutan akan segera dijadwalkan dengan K/L sektor. 3.10 Seminar Nasional “Masalah Agraria Kontemporer Tantangan Kebijakan Agraria di Indonesia” Seminar dilaksanakan pada tanggal 8 April 2014 oleh LIPI, bertempat di gedung PDII lantai 2 dengan tujuan untuk mendesiminasikan hasil penelitian Tim CSSI agraria yang telah selesai melakukan penelitian, serta melakukan diskusi permasalahan dan tantangan kebijakan agraria di Indonesia. Beberapa hal yang dikemukakan dalam seminar antara lain:  Dalam rapat tersebut disampaikan keynote speech oleh Bapak Gunawan Wiradi yang menyampaikan bahwa Indonesia perlu membentuk Badan Otorita Reforma Agraria untuk mengkoordinir sektor dalam pelaksanaan percepatan reforma agraria.  Beberapa isu strategis yang diangkat dalam pemaparan narasumber pada pelaksanaan seminar tersebut adalah penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang ideal yang berpengaruh pada peningkatan urbanisasi dan peningkatan jumlah buruh akibat terbatasnya akses masyarakat terhadap tanah.  Dalam seminar tersebut Kasubdit Pertanahan Dit.TRP Bappenas menyampaikan arah kebijakan pengelolaan pertanahan yang akan dilaksanakan dalam periode III RPJMN. Disampaikan bahwa Bappenas telah menyusun kebijakan di bidang pertanahan yang multi sektor sehingga diharapkan dapat mempercepat penyelesaian permasalahan yang ada.  Selain itu peneliti dan pihak yang terkait dengan bidang pertanahan diberi kesempatan memberikan saran dan masukan yang dapat dilaksanakan secara nyata bagi perbaikan sistem pengelolaan pertanahan di Indonesia. 3.11 Rapat Persiapan Konsultasi Publik Terkait Perubahan Perpres No. 45 Tahun 2011 tentang RTR KSN Sarbagita Rapat diselenggarakan di RR.Menko Perekonomian pada tanggal 8 April 2014 dengan tujuan untuk mempersiapkan kegiatan konsultasi publik terkait usulan perubahan Perpres RTR KSN Sarbagita di Bali yang rencananya diselenggarakan pada tanggal 10 April 2014. Beberapa poin diskusi selama pertemuan berlangsung:  Rencana konsultasi publik sedang menunggu kepastian daerah.  SK tim akan disusun secara backdated sebagai justifikasi kegiatan kajian teknis.


 Kawasan Teluk Benoa dituliskan dalam notasi B8 yang berarti merupakan kawasan lindung tetapi pengaturannya lebih kepada kawasan budidaya. Direktur Perkotaan Kementerian PU menanggapi bahwa notasi tersebut tidak sesuai dengan format Perpres KSN Perkotaan.  Hasil dari kajian yang dilakukan oleh KKP dengan melibatkan 5 Perguruan Tinggi adalah dimungkinkannya kawasan konservasi Teluk Benoa menjadi kawasan budidaya. KKP menyatakan telah melakukan 2 kajian, yaitu: i) kajian konservasi yang salah satu hasilnya bahwa diperlukannya buffering zone dari wilayah Tahura; dan ii) 6 kajian teknis pengembangan kawasan, dengan hasil dari ±1700 Ha, luasan maksimal untuk dilakukannya pengembangan/reklamasi adalah 700 Ha. Sedangkan sisa 1000 Ha harus dipertahankan untuk menjaga eksistensi Tahura dan mencegah sendimentasi.  KLH berpandangan bahwa kajian yang dilakukan KKP belum sepenuhnya menjawab beberapa isu terkait lingkungan, misalnya: daya dukung kawasan pesisir, analisa dampak, kajian ekologi, kajian DAS, kajian revitalisasi, aspek hidrolik-sendimentasi jika terjadi banjir, pola arus, dsb.  Perlu dicermati kembali ketentuan mengenai “penerapan ketentuan di Zona B8” dalam Rancangan Perubahan Perpres RTR KSN Sarbagita utamanya terkait batasan maksimal luasan 700 Ha yang diperbolehkan untuk dilakukan pengembangan/reklamasi.  Kementerian PU menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan RTR diperlukan naskah teknis (hasil pengumpulan data, analisa dan rencana peruntukan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan) dan naskah akademis berupa rancangan peraturan. Selain itu Rancangan Perubahan Perpres RTR KSN Sarbagita yang telah disusun tidak sesuai dengan format Perpres RTR KSN Perkotaan lainnya yang seharusnya berformat: karakteristik zona, peruntukan zona, dan arahan peraturan zonasi.  Kemendagri berpandangan dalam melakukan perubahan Perpres RTR KSN Sarbagita Pemda Kabupaten/Kota (tidak hanya Pemda Provinsi) perlu dilibatkan sejak proses di pusat.  Direktur TRP berpandangan bahwa kegiatan konsultasi publik perlu dipersiapkan secara matang, khususnya hasil kajian yang telah dilakukan karena pemangku kepentingan dapat secara kritis menanyakan hal-hal terkait adanya usulan perubahan Perpres RTR KSN Sarbagita. Adapun kesimpulan dan tindak lanjut atas bahasan dalam rapat antara lain:  Dilakukan revisi Roadmap Proses Peninjauan Kembali Perpres RTR KSN Sarbagita (sebagaimana terlampir dalam BTOR) sebagai upaya percepatan terhadap adanya usulan perubahan Perpres RTR KSN Sarbagita.  Notasi yang digunakan dalam Perpres untuk kawasan konservasi yang dapat dilakukan pengembangan kawasan adalah notasi P sebagaimana format Perpres KSN Perkotaan lainnya.  Untuk melengkapi Tata Cara/Governance Peninjauan Kembali (PK) dan Revisi Rencana Tata Ruang (RTR) berdasarkan PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yaitu penyusunan naskah teknis dan finalisasi Raperpres RTR KSN Sarbagita akan dilakukan Konsinyasi pada tanggal 10-11 dan 14-15 April 2014.


3.12 Forum Konsultasi Publik Dalam Penyusunan RKP 2015 dan RT RPJMN 2015-2019 Forum Konsultas Publik (FKP) dilaksanakan pada tanggal 10 April 2014 di ruang rapat SS 1-4 yang bertujuan untuk mengumpulkan masukan OMS terhadap RKP 2015 dan RT RPJMN 2015-2019 sesuai dengan amanat UU No 25/2004 Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 2, ayat 4 bahwa Keterlibatan OMS dalam ruang kebijakan Publik merupakan keharusan. Beberapa hal yang dikemukakan dalam rapat tersebut antara lain:  Tantangan utama RPJMN 2015-2019  Keluar dari Middle Income Trap (MIT) pada tahun 2030: i) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, inklusif dan berkelanjutan; ii) Transformasi struktur ekonomi yang didukung pengelolaan SDA yang lebih baik dan pengembangan iptek dan inovasi; iii) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; iv) Ketahanan pangan, energi, dan air; v) Penyediaan infrastruktur yang memadai;  Percepatan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan;  Pemberantasan korupsi;  Percepatan konsolidasi demokrasi;  Potensi bencana alam besar dan resiko perubahan iklim  Tantangan Bidang Wilayah Tata Ruang yang disampaikan dalam paparan RT RPJMN 20152019 :  Pengurangan kesenjangan antar wilayah  Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan  Pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah  Peningkatan efektivitas penataan ruang  Forum dilanjutkan ke dalam 3 sesi secara paralel yang terdiri dari aspek:  Bidang Polhukam: UU Desa menjadi hal penting, karena akan mengubah seluruh proses politik di daerah. Terdapat kemungkinannya desa yang selama ini otonominya dinikmati begitu luas berubah menjadi desa yang sangat teknokratik.  Bidang Kesra: Isu yang diajukan OMS: i) Perlindungan Sosial; ii) Disabilitas; iii) Perlindungan perempuan dan anak; iv) Perlindungan pekerja migran; iv) Layanan dasar kesehatan dan pendidikan; v) UU Pelayanan Publik.  Bidang SDA dan Ekonomi: Isu yang diajukan OMS: i) pengelolaan SDA yang memberi kesejahteraan pada masyarakat; ii) Percepatan pengurangan kemiskinan; iii) pembangunan ekonomi pertanian. Kesimpulan yang diperoleh dari rapat tersebut yaitu Masukan OMS dalam Forum Konsultasi Publik dapat dijadikan bahan masukan untuk Rancangan RKP 2015 dan RT RPJMN Bidang Tata Ruang dan Pertanahan. 3.13 Penyelesaian Kasus Perambahan Kawasan Suaka Margasatwa Katiri oleh Warga Baru Eks Timor Timur di Kabupaten Malaka, Provinsi NTT Rapat dilaksanakan pada tanggal 10 April 2014 bertempat di RR.Kemenko Kesra dengan tujuan membahas penyelesaian kerusakan kawasan Suaka Margasatwa (SM) Katiri akibat perambahan yang dilakukan oleh warga baru eks Timor Timur yang bermukim disekitar SM Katiri. Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain:  Perambahan yang dilakukan oleh warga baru eks Timor Timur di SM Katiri disebabkan desakan kebutuhan akan lahan untuk bercocok tanam dalam rangka memenuhi kebutuhan


hidup. Perambahan yang dilakukan tersebut mengakibatkan kerusakan di kawasan SM Katiri dan menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor.  Untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, telah ditawarkan 2 (dua) opsi kepada warga baru yaitu: (i) pemindahan warga baru tersebut keluar kawasan SM Katiri dengan sistem transmigrasi lokal atau pola sisipan; dan (2) menyediakan lahan garapan dengan sistem Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di luar kawasan SM Katiri yang jaraknya ±30 km dari tempat tinggal mereka saat ini.  Warga baru menyadari bahwa mereka melanggar aturan karena memanfaatkan SM Katiri yang merupakan tanah negara dan pada dasarnya mereka bersedia pindah. Terkait dengan opsi yang ditawarkan, warga baru menolak dengan alasan lahan garapan yang akan disediakan jaraknya terlalu jauh dari tempat tinggal mereka sedangkan untuk pola sisipan warga baru khawatir akan ada penolakan dari masyarakat asli di daerah tersebut dengan keberadaan mereka.  Permasalahan yang dihadapi terkait pilihan yang ada adalah keterbatasan lahan untuk pemindahan keseluruhan warga baru melalui transmigrasi lokal karena membutuhkan lahan yang luas dan penyediaan lahan melalui pola HTR memiliki keterbatasan jenis tanaman yang dapat ditanam oleh masyarakat.  BPS menyebutkan data jumlah penduduk warga baru eks Timtim yang ada di kabupaten Malaka jumlahnya 2.400 KK. Namun, untuk kasus ini diprioritaskan untuk warga baru yang bermukim di sekitar SM Katiri yaitu sebanyak 1.311 KK. Sebagai tanggapan atas permasalahan yang terjadi maka:  Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) telah menyediakan bantuan rumah bagi warga baru eks Timtim sesuai direktif Presiden namun memang tidak disertai dengan penyediaan lahan untuk bercocok tanam. Hal ini dikarenakan dana yang tersedia di Kemenpera hanya dana pembebasan lahan untuk perumahan bukan untuk lahan pertanian dan usaha tani.  Untuk membantu warga baru selama ini, Kementerian Kehutanan telah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pengolahan tanaman secara modern dengan harapan masyarakat tidak lagi menggunakan sistem ladang berpindah sehingga perambahan SM Katiri dapat dikurangi.  Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka telah membentuk tim kecil untuk mengkaji mengenai hal ini melalui metode partisipatif. Namun, masih diperlukan dukungan tim dari Pemerintah Pusat dan juga bantuan pendanaan terutama untuk pembebasan lahan.  Disarankan agar Pemerintah Kabupaten Malaka menyampaikan usulan melalui Pemerintah Provinsi NTT ke Pemerintah Pusat untuk memprioritaskan penyelesaian masalah ini dan juga memprioritaskan pendanaannya.  Dit TRP perlu berkoordinasi dengan Direktorat mitra kerja K/L di Bappenas yang terlibat di tim yang akan dibentuk nantinya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui arah kebijakan setiap bidang dalam menyelesaikan hal ini dan untuk menyiapkan kebutuhan pendanaannya.


3.14 Konsolidasi Penyusunan Laporan Peraturan Pemerintah Nomor 39/2006 Semester I TA 2014 Kementerian PPN/Bappenas Rapat dilaksanakan di hotel Akmani pada tanggal 10 April 2014 yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan penyusunan laporan dari pelaksanaan PP 39 tahun 2006 Program dan Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas untuk Sementer I TA 2014. Peserta terdiri dari PPK seluruh UKE I dan para penanggungjawab penyusunan laporan PP 39/2006 dari UKE II di Bappenas.  Untuk penyusunan laporan ini, aplikasi dapat dilihat di [email protected] dengan mendapatkan username dan password yang dapat digunakan untuk melihat (memantau) target dan capaian kinerja dari masing-masing program dan kegiatan di unit kerja yang bersangkutan.  Pemantauan kinerja melalui e-monev tersebut, yang dalam aplikasi yang baru untuk setiap target dikunci untuk satu tahun. Input target penyerapan/realisasi anggaran dan target kinerja selama satu tahun di awal tahun (TW.1). Selanjutnya Biro perencanaan dapat melakukan perubahan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan selama Triwulan 1.  Hal-hal yang perlu dilaporkan dalam e-monev ini berupa : (a) target per triwulan. Untuk emonev K/L merupakan target anggaran kegiatan, (b) realisasi per triwulan yang merupakan realisasi anggaran kegiatan yang sesuai SP2D atau Data SAI serta realisasi indikator kinerja kegiatan, (c) Masalah dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan.  Penyusunan target ini dimaksudkan untuk mengatur beban kerja dalam pelaksanaan kegiatan, proyeksi ke depan, sebagai alat bantu untuk menilai kinerja dan alat pengendali kegiatan dan bahan pertimbangan bagi perencanaan. Kesimpulan dari rapat tersebut adalah Aplikasi e-monev dapat membantu meningkatkan jumlah kementerian/lembaga yang melaporkan secara tepat waktu. Selain itu, dalam implementasinya, aplikasi e-monev ini terus akan diusahakan dikoreksi dan disempurnakan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan dapat membantu K/L dalam memantau pelaksanaan kegiatan masing-masing. 3.15 Pembahasan Kesepakatan Pengertian/Kriteria Teknis MBR Rapat diadakan pada tanggal 11 April 2014 di Kemenko Kesra dalam rangka menyepakati kriteria MBR yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam undangundang tersebut (pasal 1 ayat 24) disebutkan bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendal yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Terdapat beberapa hal yang menjadi bahasan dalam rapat yaitu:  Perlu dilakukan lompatan kebijakan di Bidang Perumahan dalam penyedian perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Selama ini jenis bantuan di bidang perumahan yang diberikan kepada MBR berupa stimulan dan subsidi masih perlu ditingkatkan.  Dalam rapat tersebut dilakukan identifikasi kriteria MBR dari masing-masing Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam pemberian bantuan kepada MBR dan masyarakat miskin. K/L yang memberikan bantuan kepada MBR pun telah merujuk pada UU No. 1 tahun 2011 namun kriteria MBR dalam uu tersebut masih perlu diperjelas sehingga bantuan yang diberikan tidak salah sasaran.


 Dalam pemberian batuan perumahan baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat maupun kementerian lainnya terhambat permasalahan penyediaan tanah. Permasalahan meliputi keberadaan tanah yang diberikan bantuan perumahan berada di kawasan hutan maupun terkendala karena ketidaktersediaan tanah untuk pembangunan perumahan. Dalam rapat tersebut belum dapat disepakati kriteria MBR sebagai penjabaran dari definisi MBR di UU No.1 Tahun 2011 dalam pemberian bantuan perumahan terhadap MBR, sehingga masih perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dalam penentuan kriteria MBR. 3.16 Koordinasi Implementasi Renaksi Nota Kesepakatan Bersama Hukum dan HAM Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 11 April 2014 di RR BPHN untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya guna membahas rancangan tools untuk mengkaji peraturan perundangundangan terkait SDA dan LH. Beberapa poin diskusi yang disampaikan meliputi:  Rancangan metodeyang dimaksudkan berbentuk matriks yang berfungsi untuk memudahkan pemetaan dan pengkajian peraturan perundang-undangan kedalam 3 Prinsip (Keadilan Sosial, Demokrasi dan Negara Hukum serta Keberlanjutan), Kriteria, Indikator dan Verifier.  Matriks tersebut juga akan dikelompokan kedalam aspek-aspek yang secara umum termuat dalam peraturan perundang-undangan di bidang SDA dan LH, yaitu: i) Penguasaan SDA; ii) Perencanaan; iii) Pemanfaatan; dan iv) Pengawasan. Tim kemudian perlu merumuskan definisi operasional dari setiap aspek-aspek tersebut.  Terdapat pandangan bahwa aspek pemanfaaatan sama dengan pengelolaan (hanya berbeda istilah) karena dalam bidang kehutanan memanfaatkan hutan berarti mengelola hutan melalui pemberian izin memanfaatkan hutan. Tetapi secara umum pengelolaan meliputi kegiatan merencanakan (planning), mengorganisasikan (organizing), melaksanakan (actuating), dan pengawasan (controlling). Sehingga aspek pengelolaan sebenarnya telah melingkupi seluruh aspek yang termuat dalam matriks tersebut.  Aspek pengawasan berbeda dengan pengendalian karena pengawasan dilakukan oleh pihak ke-3 atau eksternal yang dalam hal ini adalah negara dalam konteks peraturan perundang-undangan bidang SDA dan LH. Sedangkan pengendalian dilakukan secara internal. Sehingga dalam matriks perlu dibedakan antara aspek pengawasan dan pengendalian. Hasil yang diperoleh dari diskusi tersebut yaitu bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan SDA dalam dokumen ini meliputi tata kuasa, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan dan/atau pelestarian SDA. Hasil tersebut, masih dimungkinkan untuk didiskusikan secara simultan dengan rencana pertemuan selanjutnya untuk mendefinisikan Kriteria, Indikator dan Verifer. 3.17 Lokakarya Tata Kelola Kelembagaan Perumahan Permukiman Lokakarya dilaksanakan pada tanggal 14 April 2014 di Hotel Millenium dengan tujuan konsultasi kepada stakeholder terhadap hasil analisis kebijakan tentang tata kelola kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman yang dilakukan bersama antara Kemenko Kesra dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan menjaring masukan dari stakeholder terhadap persoalan tata kelola kelembagaan pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia dalam rangka


membangun kesepahaman untuk penataan yang lebih baik ke depan. Beberapa informasi penting yang disampaikan dalam rapat meliputi;  Terdapat tiga kata kunci terkait dengan tata kelola perumahan dan permukiman:  Jaminan, merupakan kata kunci pertama terkait peran negara dalam menjamin hak dasar setiap warga negaranya untuk dapat berhuni secara layak.  Tanah, merupakan kata kunci kedua terkait tata kelola pemenuhan hak atas papan. Sesuai dengan UUPA, tanah seharusnya merupakan fungsi sosial, namun dalam kenyataannya tanah saat ini berubah fungsinya sebagai komoditas.  Transformasi kelembagaan, yang merupakan kata kunci ketiga terhadap penyelesaian permasalahan darurat perumahan rakyat harus dilakukan sebuah lompatan/terobosan dalam bentuk transformasi kelembagaan.  Dalam konteks otonomi daerah, hal atau isu yang menjadi perhatian terkait bagaimana masing-masing lembaga secara hierarkis nasional-daerah dapat berfungsi dengan efektif:  Penguatan kelembagaan pemerintah daerah dapat memprioritaskan urusan perumahan  Permasalahan perumahan yang sudah menyatu dengan isu perkotaan, sudah lebih dari 60% penduduk menghuni perkotaan dengan kompleksitas permasalahannya yang semakin berat apabila kementerian perumahan saat ini hanya mengatur masalah perumahan saja  Lembaga penyediaan perumahan yang saat ini dikonsepkan dalam bentuk kemitraan antara pemerintahan dan pelaku usaha dalam penyelengaraannya melalui pola subsidi  Keberadaan PT. BTN yang semula dikonsepkan sebagai bank dengan tugas khusus sebagai penyalur pembiayaan kredit perumahan, saat ini diperkuat perannya dalam menyalurkan pembiayaan oleh bank-bank umum komersial yang lain. Hasil diskusi dalam lokakarya ini nantinya akan menjadi rekomendasi tata kelola kelembagaan pembangunan perumahan permukiman yang meliputi aspek kelembagaan dan regulasi 3.18 Konsultasi Publik Perubahan Perpres No. 45 Tahun 2011 tentang RTR Kawasan Perkotaan Sarbagita Kegiatan dilaksanakan di Bappeda Provinsi Bali pada tanggal 14 april 2014 dengan tujuan utnuk menindaklanjuti hasil Rakortas Menteri BKPRN tanggal 13 Januari 2014, yang menyepakati langkah-langkah percepatan penyelesaian terhadap perubahan perpres No. 45 Tahun 2011 tentang RTR Sarbagita.beberapa hal yang disampaikan dalam diskusi tersebut meliputi:  Hasil dari Kajian Tim Teknis KKP menunjukkan bahwa kondisi eksisting kawasan perairan Teluk Benoa sudah tidak sesuai dengan RTR Sarbagita. Kesimpulan dan rekomendasi kajian:  Optimalisasi keterpaduan aspek teknis, lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomifinansial mengindikasikan bahwa revitalisasi Teluk Benoa “layak” dilakukan. Luas lahan yang optimal untuk direvitalisasi sekitar 700 hektar dengan luas areal terbuka hijau sebesar 40% dari sekitar 700 hektar luas lahan optimal yang direvitalisasi.  Revitalisasi Teluk Benoa “urgent” dilakukan untuk menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat ekologi dan sosial-ekonomi. Revitalisasi memberikan manfaat ekologi berupa pemulihan alur, pelimpasan air laut dan penambahan areal terbuka hijau, dan manfaat sosial-budaya bagi masyarakat di sekitar areal revitalisasi dan pemerintah daerah, serta menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah.


 Masukan-masukan yang diperoleh Pusat dalam Konsultasi Publik:  Tujuan merevisi RTR Sarbagita harus untuk kesejahteraan rakyat semata, bukan untuk menjadi pelindung payung hukum untuk proyek-proyek tertentu.  Revisi RTR Sarbagita diharapkan dapat meningkatkan fungsi kawasan konservasi di kawasan Tanjung Benoa dan dapat mengembangkan pariwisata baru di Tanjung Benoa yang berkelanjutan  Masih belum jelas urgensi pemerintah pusat melakukan revisi RTR Sarbagita harus di tahun 2014, padahal menurut peraturan perundang-undangan proses revisi boleh dilakukan setelah Perpres diimplementasikan selama 5 tahun  Manfaat yang akan ditimbulkan dari revitalisasi perlu tergambar dengan jelas dan langkah-langkah yang dilakukan harus transparant kepada seluruh stakeholders terkait  Hasil kajian dari Tim Tenaga Ahli KKP perlu dikaji ulang karena banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sebagai kesimpulan atas pembahasan dalam rapat tersebut, maka:  BKPRN perlu menilai kembali tujuan merevisi RTR Sarbagita, apakah telah sesuai dengan tata cara/governance peninjauan kembali (pk) dan revisi rencana tata ruang (rtr) berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang;  Keputusan untuk merevisi RTR Sarbagita memerlukan persetujuan seluruh anggota BKPRN secara formal.  BKPRN perlu mempersiapkan Konsultasi Publik yang kedua secara komprhensif baik segi teknis, materi. 3.19 Rapat Rancangan Inpres tentang Kebijakan dan Strategi Percepatan Penyelamatan Danau Prioritas Rapat dilaksanakan pada tanggal 15 April 2014 di hotel Grand Sahid Jaya dengan tujuan untuk memberi masukan terhadap Rancangan Inpres tentang Kebijakan dan Strategi Percepatan Penyelamatan Danau Prioritas. Beberapa hal yang menjadi bahasan dalam rapat antara lain:  Danau yang dikategorikan prioritas adalah Danau Toba, Singkarak, Maninjau, Kerinci, Rawa Danau, Rawapening, Batur, Sentaeum, Mahakam (Semayang, Melintang, Jempang), Tempe, Matano, Poso, Limboto, Tondano dan Sentani.  Rainpres akan menugaskan khusus kepada institusi terkait penyelamatan danau prioritas, yaitu Bappenas, Kemdagri, LH, PU, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM, Kemristek, BPPT, LIPI, BIG, BPN, para gubernur dan bupati/walikota.  Bappenas (cq Dit Kehutanan dan Konservasi SDA) dalam Inpres ini bertugas untuk menyiapkan Perencanaan dan Program Pelaksanaan Percepatan Penyelamatan Danau yang akan dituangkan dalam RPJMN 2015-2019.  Penugasan dalam Rainpres ini jangan melampaui yang sudah ditugaskan dalam peraturan perundangan lain sebelumnya yang mengatur hal yang serupa. Terdapat RPP tentang danau yang juga sedang disusun, sehingga diharapkan agar RPP ini juga dapat segera difinalisasi, dan penugasan dalam Rainpres ini merupakan pendetilan dari RPP.  Isu penyelamatan danau terkait tata ruang adalah deliniasi kawasan dalam RTRW belum mengikuti deliniasi ekosistem danau.


Dari pelaksanaan rapat tersebut, diperoleh beberapa kesimpulan untuk menindaklanjuti hasil rapat antara lain:  Akan diadakan rapat selanjutnya untuk menyempurnakan Rainpres ini agar lebih fokus, karena materi secara umum masih serupa dengan materi RPP tentang Danau.  Terkait tata ruang, PU sebagai anggota dalam Inpres diberi tugas untuk memberikan arahan tata ruang untuk wilayah danau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.  BPN sebagai anggota dalam Inpres bertugas untuk melakukan penundaan atau mencabut sertifikasi tanah di kawasan danau untuk menghindari sengketa tanah. 3.20 Sosialisasi Perpres No. 13 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera Rapat dilaksanakan tanggal 16 April 2014 bertempat di Hotel Mercure Padang, Sumatera Barat dalam rangka menyebarluaskan dan memberikan pemahaman kepada Pemda tentang substansi dan materi TR Pulau Sumatera. Beberapa hal penting yang muncul dalam rapat ini terkait sosialisasi RTR Pulau Sumatera adalah:  Sosialisasi diharapkan dapat dilakukan kontinyu di daerah, dan diperluas cakupannya misal terkait RZWP3K (bersama KKP), LP2B (bersama Kementerian Pertanian) dll.  Sosialisasi juga diharapkan dilakukan kepada Bupati, Sekda (selaku Ketua BKPRD), dan ketua DPRD, bahkan kepada masyarakat dan LSM karena di lapangan masih banyak yang belum paham tata ruang.  Salah satu permasalahan yang belum tuntas adalah batas wilayah, baik antar provinsi maupun antar kab/kota dan diharapkan dapat dibahas di forum BKPRN.  Dibutuhkan masukan dari akademisi untuk mengkaji hirarki pusat-pusat perkotaan (PKN dan PKW) dalam Peninjauan Kembali RTRWN dan RTR Pulau Sebagai tindak lanjut, perlu diadakan pertemuan antara PU dengan Dit PW, Perkotdes dan KKDT agar kebijakan nasional dalam RTRWN, RTR Pulau, dan KSN dapat sinkron dengan buku III RPJMN 2015-2019. 3.21 Persiapan Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas Tahun 2014 Rapat dilaksanakan di RR SG 1-2 pada tanggal 16 April 2014 dengan maksud untuk mempersiapkan diselenggarakannya Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas Tahun 2014. Dalam rapat tersebut terdapat beberapa hal yang dibahas, antara lain:  Pembahasan rundown acara Musrenbangnas:  Rundown secara umum;  Rundown khusus untuk setiap acara penting seperti misalnya penyerahan Anugerah Pangripta Nusantara, dialog interaktif, pameran dan acara pembukaan oleh Presiden RI serta penutupan oleh Wapres RI. Seluruh rundown ini akan dibahas dengan Ibu Menteri pada Selasa, 22 April 2014.  Kesiapan e-Musrenbangnas dan persandingan antara Usulan Provinsi dengan Renja K/L. Sampai dengan Rabu, 16 April 2014, BPN dan 7 K/L data Renja K/L belum sampai ke Direktorat Pengembangan Wilayah, masih di Deputi Pendanaan, Bappenas.  Dialog interaktif yang dikoordinasikan oleh Direktorat Transportasi, Bappenas akan menghadirkan: (a) Direktur Utama Pelindo II; (b) PT Angkasa Pura; (c) Direktur Utama PT Jasa Marga; (d) Direktur Utama PT PLN; (e) Direktur Utama PT Bank BNI; dan (f) Kepala


BPN. TOR telah dikirimkan oleh Dit Transportasi kepada TRP dan sedang dicermati oleh Subdit Pertanahan. Masukan untuk perbaikan dapat disampaikan kepada Dit Transportasi.  Undangan untuk Diskusi Interaktif telah selesai ditandatangani oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas dan dapat disebarkan Hari Kamis, 17 April 2014. Dari rapat tersebut, tindak lanjut yang perlu dilakukan Dit.TRP meliputi:  Pameran: penyusunan rundown khusus untuk Peninjauan Pameran oleh Presiden.  Pramusrenbangnas: pengecekan Renja BPN, sudah sampai ke Dep Pendanaan.  Dialog interaktif: (a) usulan perbaikan TOR untuk dialog interaktif yang perlu disampaikan kepada Dir Transportasi; (b) penyampaian informasi informal tentang rencana diskusi ini kepada BPN. 3.22 Sosialisasi PMK Nomor 52 Tahun 2014 Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 16 April 2014 di Hotel Aston Rasuna dengan tujuan sosialisasi atas terbitnya PMK No. 52/PMK.02/2014 tentang perubahan atas PMK No. 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014. Adapun isi dari rapat tersebut antara lain:  Kemajuan Revisi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas : usulan revisi anggaran disampaikan ke Kemenkeu pada tanggal 19 Maret 2014.  Perkiraan penyerapan anggaran Kementerian PPN/Bappenas TA 2014 per 15 April 2014 baru mencapai 7,61%.  Cakupan revisi anggaran : a) penambahan alokas anggaran PHLN sebesar Rp. 17.00 M, (b) pergeseran rincian anggaran antar AKUN/MAK, antarkomponen, antarkegiatan dan dilakukan semua direktorat di Bappenas dan (c) pergeseran rincian anggaran antar Jenis Belanja.  Penelaahan revisi dilaksanakan tanggal 28 Maret 2014.  Perubahan kebijakan anggaran TA 2014 (PMK 52/2014) antara lain :  Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan  Honorarium kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/FGD/kegiatan sejenis  Honorarium Tim Pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan  Satuan Biaya Uang Saku Dalam Kantor Sebagai tindak lanjut atas pembahasan dalam rapat tersebut, maka:  PMK 52/2014 akan diberlakukan mulai tanggal 17 Maret 2014. Dengan demikian, seluruh penanggung jawab terdiri Satker, BPPH, pengelola keuangan di unit UKE I dan II Bappenas dapat melakukan penyesuaian (revisi) anggaran terhadap perubahan tersebut.  Terkait dengan perubahan pemberian honorarium bagi pejabat eselon IV, pelaksana dan fungsional perencana yang semula hanya menerima 3 (tiga) kegiatan sekarang bisa menerima 4 (empat) tim kegiatan.  Penyesuaian melalui revisi diharapkan tidak merubah pagu anggaran dari setiap kegiatan yang ada. 3.23 Trilateral Meeting DAK 2015 Trilateral Meeting dilaksanakan pada tanggal 16 April 2014 di Hotel Grand Sahid Jaya dengan tujuan untuk melakukan penajaman atas rancangan arah kebijakan, sasaran, dan lingkup kegiatan per-bidang DAK melalui forum pembahasan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian


Keuangan, dan Kementerian/Lembaga teknis. Beberapa hal yang menjadi poin dalam diskusi tersebut antara lain;  Penyederhanaan DAK adalah amanat DPR dan keinginan Daerah dan K/L. Rancangan DAK 2015 menjadi 14, disederhanakan dari sebelumnya 19.  Akan tetapi, jumlah DAK yang sedikit juga membuat penyederhanaan tidak menyelesaikan masalah. Misalnya, untuk mewujudkan kondisi “jalan mantap” dibutuhkan 90 T. Namun, total DAK hanya 33 T.  Bappenas masih membuka peluang revisi struktur DAK Tahun 2015.  Dalam perencanaan DAK dimana informasi lokus minim, maka diskresi daerah perlu diapresiasi.  Secara umum, kebijakan DAK sudah bagus, tapi penyalurannya yang bermasalah.  BNPP menyampaikan bahwa dalam restrukturisasi DAK ini, pihaknya tidak pernah dilibatkan. Sementara DAK perbatasan masih diperlukan. Karena meskipun kapasitas fiskal tinggi di beberapa daerah perbatasan, pembangunan di daerah lebih terpusat di kota/pusat kegiatan.  Perlu segera dirumuskan strategi kebijakan dan pola pengalokasian anggaran DAK untuk memastikan bahwa kebutuhan kawasan perbatasan negara tidak terabaikan, ketimpangan wilayah antara perbatasan dan nonperbatasan segera teratasi, serta aspek pengelolaan atau manajemen kegiatan tetap efektif. Sebagai tindak lanjut, perlu didukung adanya penggabungan beberapa DAK dengan syarat bahwa hal tersebut tidak semakin mempersulit kondisi saat ini. 3.24 Rapat Pembahasan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang RTRWP Sulawesi Barat Tahun 2014 2034 Rapat dilaksanakan pada tanggal 16 April 2014 di Fave Hotel dengan tujuan untuk memastikan Perda No. 1 Tahun 2013 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034sudah sesuai dengan Hasil Evaluasi Raperda RTRWP Sulawesi Barat. Dalam rapat tersebut Kemendagri menyampaikan Matriks Klarifikasi Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 dan Bappenas menyampaikan masukannya terhadap Perda tersebut Selanjutnya, hasil pembahasan Klarifikasi Perda No. 1 Tahun 2013-2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 akan disampaikan secara resmi oleh Kemendagri kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Provinsi akan menyampaikan justifikasi atas hasil klarifikasi yang dimaksud. 3.25 Pra Rakor Informasi Geospasial Rapat dilaksanakan di kantor BIG Bogor pada tanggal 17 April 2014 untuk mempersiapkan rapat koordinasi yang ditujukan untuk mensosialisasikan rencana pembahasan dalam rakornas. Dalam rapat tersebut, terdapat beberapa hal yang dibahas antara lain:  Sesuai dengan Pasal 6 UU IG, BIG harus menetapkan renaksi nasional yang akan diacu oleh RKP dan RKPD.  Rakorda akan diselenggarakan Juni 2014 dan Rakornas Mei 2014.  Perlu disusun pola kerjasama antar lembaga penyedia peta sehingga tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan.


 Di sisi kebutuhan perlu dipetakan kebutuhan K/L dan pemda termasuk waktu penyediaannya sehingga supply dapat sesuai dengan demand.  Strategi:  Percepatan pemetaan RBI skala 1:25k dan 1:50k untuk mendukung konsep one map policy;  Percepatan pemetaan tematik oleh K/L sesuai dengan tupoksi dan kewenangan wali data;  Penyusunan NSPK untuk pemetaan RTRW melalui Pokja Tata Ruang;  Pembinaan SDM bidang IG melalui Pokja IGT daerah. Tindak lanjut dari pertemuan tersebut adalah dilakukanya identifikasi kebutuhan peta tematik untuk penyusunan RTR, penyusunan RDTR serta pemantauan dan evaluasi dan identifikasi waktu kebutuhan peta. 3.26 FGD Manajemen Perubahan Kementerian PPN/Bappenas Rapat dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014 bertempat di Hotel Royal Kuningan untuk mendapatkan masukan dari proses manajemen perubahan Kementerian PPN/Bappenas. FGD ini merupakan kelanjutan dari FGD eselon 1 dan eselon 2 yang dilakukan pada Maret 2014. Beberapa pokok bahasan dalam diskusi antara lain;  Kegiatan Proyek SMIS meliputi 4 kegiatan yaitu : 1) Study activities seperti FGD; 2) Presentation of analysis and recomendation activities yaitu aktifitas presentasi pembuatan analisis dan rekomendasi konsultan kepada Irtama dan SDM untuk mendapatkan arahan strategis dan pemilihan bahan-bahan yang akan dipresentasikan ke forum pimpinan; 3) Leader Forum activites yaitu aktivitas presentasi tim konsultan ke forum pimpinan untuk memvalidasi dan memutuskan isi dan desain rencana manajemen perubahan; 4) Sharing and sosialization activites yaitu sosialisasi ke forum Bappenas  Peran Bappenas yang tahun 2014 adalah : Policy maker, think tank, coordinator dan administrator mengalami perubahan untuk tahun 2015 yaitu: Policy making (pembuat kebijakan), regulasi, budgetting (penganggaran) dan instituional (kelembagaan).  Tidak setujunya beberapa dari peserta dengan perubahan peran Bappenas  Ada perubahan peran Bappenas, tetapi Direktorat yang terkait Pendanaan yang terlibat langsung dengan budgetting juga Direktorat Hukum tidak diundang Sebagai tindak lanjut, akan diadakannya FGD lanjutan untuk mendapatkan masukan mengenai perubahan peran Bappenas di tahun 2015. 3.27 Pra Musrenbangnas Tahun 2014 (22 April 2014) Pra Musrenbangnas dilaksanakan pada tanggal 21-25 April 2014 bertempat di SG 1-5 Bappenas. Pada hari ke-2 dialokasikan untuk Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Terkait bidang tata ruang dan pertanahan, terdapat beberapa kegiatan strategis yang dibahas dengan mitra kerja K/L (Ditjen Penataan Ruang, Kementerian PU dan Badan Pertanahan Nasional) serta dengan Pemerintah Daerah. Beberapa hal yang mengemuka dalam pembahasan adalah:  Bidang tata ruang, usulan dana dekonsentrasi diberikan kepada Bappeda Provinsi sebagai Sekretaris BKPRD, yang memiliki tupoksi perencanaan dan koordinasi di bidang penataan ruang. Selama ini dana dekon diberikan kepada Dinas PU Provinsi yang di beberapa daerah menyebabkan fungsi koordinasi kurang berjalan.


 Sementara untuk bidang pertanahan, pembahasan dilakukan dengan 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Bengkulu, Riau dan Kepulauan Bangka Belitung.  Pembebasan lahan untuk pembangunan di Provinsi Bengkulu  Program Satam Mas yang dapat di integrasikan kedalam kegiatan reforma agraria yang akan dilakukan pilot project di Bangka Belitung 3.28 Pra Musrenbangnas Tahun 2014 Pra Musrenbangnas dilaksanakan pada tanggal 21-25 April 2014 bertempat di SG 1-5 Bappenas. Pada hari ke-3 dialokasikan untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara. Terkait bidang tata ruang dan pertanahan, terdapat beberapa kegiatan strategis yang dibahas dengan mitra kerja K/L (Ditjen Penataan Ruang, Kementerian PU dan Badan Pertanahan Nasional) serta dengan Pemerintah Daerah. Beberapa hal yang mengemuka dalam pembahasan adalah:  Bidang tata ruang, terdapat beberapa usulan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) oleh kabupaten dan kota. Mekanisme pengusulan P2KH oleh kabupaten/kota perlu melalui Bappeda Provinsi (selama ini terkadang tidak melalui Bappeda Provinsi), agar provinsi dapat meranking usulan kawasan perkotaan untuk jadi P2KH. Kemudian pengusulan dilakukan ke Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU dengan syarat daerah sudah memiliki Perda RTRW dan bersedia menyediakan lahan. Setelah diseleksi akan disusun Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH), dan dilakukan implementasi. Disamping itu, teridentifikasi tidak implementatifnya SK Menteri Kehutanan terkait Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan terutama di provinsi-provinsi di Kalimantan karena SK tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal tersebut disarankan diangkat untuk dibahas di forum BKPRN.  Bidang pertanahan, pembahasan dilakukan dengan 5 (lima) provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.  Beberapa isu terkait pertanahan yang disampaikan oleh provinsi adalah sebagai berikut:  Batas administrasi di Provinsi Kalimantan Barat;  Usulan penyusunan neraca penatagunaan tanah di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Padanglawas Utara, dan Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara;  Sertipikasi Tanah Pemerintah Provinsi di Kalimantan Timur; dan  Usulan diadakan kembali kegiatan sertipikasi tanah RALAS seperti pada saat terjadi tsunami terdahulu di Provinsi Aceh. 3.29 Rapat Persiapan II Penyelenggaraan Rakornas BKPRD Tahun 2014 Rapat dilaksanakan pada tanggal 23 April 2014 di RR. Kemendagri untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan Rakornas BKPRD Tahn 2014 baik dari aspek substansi persidangan maupun aspek penyelenggaraan Rakornas (checklist persiapan). Beberapa hal yang menjadi bahasan dalam rapat adalah:  Berdasarkan arahan Menteri Kementerian Dalam Negeri, Rakornas BKPRD Tahun 2014 akan mengundang Menteri Pekerjaan Umum sebagai pembicara utama untuk menyampaikan sambutan dan arahan dengan topik: “Implementasi {emanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Paska ditetapkannya Perda RTRW”  Kemajuanyang telah dilakukan Panitia:


 Akomodasi dan konsumsi selama peserta undangan menghadiri acara di Hotel Goodway Nusa Dua Bali  Penyampaian kawat penyelenggaraan Rakornas BKPRD Tahun 2014 kepada Gubernur seluruh Indonesia  Penyampaian surat permohonan yang ditujukan kepada pembicara utama, pimpinan sidang pleno, pembahas sidang pleno, pembicara sidang pleno, fasilitator sidang kelompok, dan undangan peserta pusat. Dari rapat tersebut, diperoleh beberapa kesimpulan antara lain:  Selanjutnya, Ditjen Bangda akan melaksanakan rapat koordinasi dengan Provinsi Bali pada tanggal 25 April 2014 di Kantor Bappeda Provinsi Bali  Peran Deputi Pengembangan Regional dan Otda adalah sebagai Pembahas Sidang Pleno dengan tugas menanggapi isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam sesi sidang pleno, sekaligus memberikan masukan dan tanggapan.  Peran Direktur Tata Ruang dan Pertanahan adalah sebagai Fasilitator Utama dalam Sidang Sidang Kelompok Kerja I (Peran Pokja Perencanaan Tata Ruang)  Peran Kasubdit Tata Ruang adalah sebagai Fasilitator dalam dalam Sidang Sidang Kelompok Kerja I (Peran Pokja Perencanaan Tata Ruang). 3.30 Rapat Koordinasi Sub Tim Kawasan Strategis Nasional Tim Pelaksana Peninjauan Kembali (PK) RTRWN Rapat diselenggarakan di Hotel Grand Kemang pada tanggal 24 April 2014 untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) KSN dalam rangka Peninjauan Kembali (PK) Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) bagian sub DIM KSN Sosial dan Budaya serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Beberapa hal penting yang dibahas dalam diskusi rapat antara lain:  KSN merupakan kawasan yang diprioritaskan dan menjadi prioritas nasional, sehingga perlu penajaman kriteria KSN untuk menyaring usulan yang ada.  Usulan KSN dari sudut kepentingan sosial budaya tidak hanya mengacu pada UNESCO, namun juga kawasan sosial budaya lainnya yang menjadi kepedulian nasional.  KSN dari sudut kepentingan sosial budaya ditetapkan dengan kriteria yang merupakan: warisan budaya dunia; tempat pelestarian cagar budaya beserta adat istiadatnya; dan/atau tempat peningkatan kualitas warisan budaya  Untuk usulan KSN Trowulan, agar menyampaikan kajian lengkap tentang nilai strategis kawasan serta peraturan zonasi (ketentuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang berisi: kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan)  Definisi Kawasan Cagar Budaya dalam RTRWN akan disinkronkan dengan UU No 10 Tahun 2011  Dalam penetapan kawasan lindung perlu mempertimbangkan kesatuan ekosistem kawasan dan jasa ekosistem, peta ekoregion dapat dimanfaatkan dalam penetapannya. Selanjutnya, rapat akan dilanjutkan pada tanggal Senin, 28 April 2014 di Grand Kemang dengan membahas Sub DIM pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, dan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi. Selain itu, Kemendikbud diharapkan dapat melakukan sosialisasi mengenai Penetapan Kawasan Cagar Budaya Nasional ke BKPRN.


3.31 Rapat Rancangan Perpres tentang Perubahan atas Keppres No. 150/2000 tentang KAPET Rapat dilaksanakan pada tanggal 24 april 2014 di Kemenko Perekonomian untuk membahas rancangan Peraturan Presiden tentang perubahan Keputusan Presiden RI No. 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Beberapa hal penting yang mengemuka dalam rapat antara lain:  Keberhasilan perkembangan KAPET ditopang oleh:  Peran Gubernur sebagai Ketua Badan Pengembangan (BP) KAPET memberikan mandat khusus kepada BP untuk mengoordinasikan pengelolaan kawasan;  Komitmen SKPD mendukung pengembangan kawasan;  Komitmen Pemda terhadap pendanaan BP  Ketidakberhasilan perkembangan KAPET dipengaruhi oleh:  Gubernur sebagai Ketua Badan Pengembangan (BP) KAPET tidak memberikan mandat khusus untuk mengoordinasikan pengelolaan kawasan, (sehingga hanya diperankan sebagai pemberi masukan);  Tidak ada komitmen SKPD mendukung pengembangan kawasan;  Minimnya komitmen Pemda terhadap pendanaan BP  Agenda percepatan implementasi KAPET agar fokus kepada penyusunan Road Map dan Rencana Induk setiap KAPET, penyelesaian 13 RTR KSN KAPET, dan penyiapan RPI2JM 13 KAPET (Perpres 39/2013).  KAPET menjadi instrumen pendorong keterpaduan pengelolaan di tingkat lokal, insentif yang dilakukan ke depannya lebih banyak mendukung ke pembangunan infrastruktur.  Sebagai kesimpulan dari hasil rapat tersebut, maka:  Rancangan Perpres masih perlu pembahasan lebih lanjut, mengingat masih banyak yang belum setuju dengan muatan pasal Raperpres tersebut.  Hasil dari Monev Tim Kapet: Revitalisasi yang harus dilakukan untuk mendukung keberhasilan KAPET adalah revitalisasi kelembagaannya.  Akan dibentuk Tim Teknis untuk membahas pasal demi pasal dari Rancangan Perpres tentang Perubahan atas Keppres No. 150/2000 tentang KAPET. 3.32 Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Drainase Rapat dilaksanakan pada tanggal 24 April 2014 di Kemenko Perekonomian untuk menyelaraskan dan mengoordiknasikan kebijakan Drainase. Beberapa pokok diskusi yang disampaikan dalam rapat tersebut antara lain:  Berkurangnya area limpasan air hujan yang menyebabkan mudahnya terjadi genangan.  Multi Deep Tunnel Project (MDTP): ditawarkan sebagai strategi Pengendalian Banjir yang menggunakan pendekatan terpadu, yang juga mencakup aspek kelembagaan dan tata ruang.  Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan aspek penting untuk mengatasi masalah banjir dan drainase.  Menteri PU prinsipnya menyetujui usulan MDTP, tetapi kurang didukung oleh jajarannya. Bappenas juga kurang menyetujui usulan tersebut. Kesimpulan yang diperoleh dari rapat tersebut adalah terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang, yang diperlukan adalah ketersediaan peta skala besar dan rencana rinci tata ruang sebagai acuan utama untuk operasional perijinan.


3.33 Rapat Pembahasan Hasil Breakfast Meeting Tim Pengarah Pokja PKP dan Persiapan Mobilisasi Tim Rapat diadakan pada tanggal 25 April 2014 di Sekretariat AMPL dengan tujuan untuk membahas bersama menindaklanjuti pertemuan sebelumnya sehubungan dengan persiapan mobilisasi Tim Inti dan Tim Teknis yang terlibat dalam proram ini. Beberapa hal yang menjadi bahasan dalam diskusi antara lain:  World Bank bersama Tim Pokja berencana bertemu dengan para calon tenaga ahli untuk mewawancarai dan menentukan tenaga ahli yang akan dipilih pada setiap komponen.  Asisten tenaga ahli diusulkan hanya untuk yang berdomisili di Jakarta, dikarenakan mobilitas yang akan dilakukan lebih banyak di Jakarta. Sedangkan untuk tenaga ahli tidak ada usulan prioritas lokasi domisili.  Terdapat usulan dari Steering Comitee (Deputi Sarana dan Prasarana – Bappenas) pada breakfast meeting untuk menambah satu lagi pilar dalam “National Working Group of Housing and Settlements” yaitu pilar Reseltlements di bawah koordinasi Kementerian PU. Pilar tersebut menjadi tambahan dari lima pilar lainnya yang telah ada (Building Blocks, Urban Land Policy, Public Housing Policy, Housing Microfinance, dan Mortage Markets).  Draf Laporan Awal setiap komponen ditargetkan selesai pada bulan Juni 2014, sedangkan untuk draft kebijakan harus selesai pada bulan September 2014, dikarenakan pada bulan Oktober 2014 draf kebijakan akan disampaikankepada presiden terpilih.  Kebijakan yang disusun di dalam masing-masing komponen perlu dikemas dalam bentuk/ format yang lebih menarik sehingga mudah untuk dipahami oleh publik.  FGD kajian akan diagendakan pada bulan Mei 2014. Kesimpulan dari rapat ini adalah World Bank akan memilih kandidat Tenaga dan Asisten Tenaga Ahli berdasarkan CV yang ada. Hasil diskusi pada pertemuan ini akan menjadi bahan untuk koordinasi selanjutnya dalam merancang kegiatan “National Working Group of Housing and Settlements”. Selain itu, setiap komponen harus menyusun matriks tujuan, sasaran yang kemudian akan disinkronkan ke dalam kegiatan besar program ini. 3.34 Konfirmasi Raperpres Kawasan Danau Toba Rapat dilaksanakan pada tanggal 28 April 2014 bertempat di Kemenko perekonomian dengan tujuan untuk Mengonfimasi RaPerpres Kawasan Danau Toba (KDT) yang telah ditandatangani Menteri PU dan disampaikan kepada Menko Perekonomian untuk mendapatkan persetujuan. Pokokpokok bahasan dalam pertemuan tersebut meliputi:  Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarula di kecamatan Pahae Jae, kab. Tapanuli Utara disepakati dikeluarkan dari Rapepres KDT karena berada di luar delineasi KDT.  Selain itu PLTP Sarula sudah termuat di dalam RTRW Propinsi Sumatera Utara.  Dengan demikian, perlu perbaikan terhadap bagian Raperpres terkait Sarula, baik narasi, peta maupun indikasi programnya. Menindaklanjuti hasil rapat, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah akan mengirimkan Raperpres yang telah diberi catatan sesuai hasil rapat ini kepada Dirjen Penataan Ruang untuk dimintakan persetujuan dari Menteri PU.


3.35 Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Bidang Survey, Pengukuran, dan Pemetaan BPN Rapat dilaksanakan di Hotel Ciputra pada tanggal 28 April 2014 sebagai forum koordinasi tahunan seluruh kepala bidang dan kepala seksi survey, pengukuran, dan pemetaan pertanahan. Adapun tema rapat adalah “Dengan One Map Policy dan Optimalisasi Geo-KKP kita Wujudkan Tertib Administrasi dan Tertib Hukum Pertanahan”. Berikut beberapa hal yang disampaikan oleh peserta dalam rapat tersebut, antara lain:  Model semacam One Map Policy pernah diujicobakan secara lokal di Lampung Selatan yang dilakukan terkait dengan adanya rencana pembangunan Jalan Tol, Rel Kereta Api dan Jembatan Selat Sunda. Namun terdapat beberapa kendala seperti data dari berbagai sumber berbeda pada peta yang sama. Seperti contohnya Peta Batas Wilayah Admnistrasi, antara BPS, Bappeda, dan BPN berbeda satu sama lain. Bahkan dalam internal BPN sendiri terdapat perbedaan. Untuk itu, disarankan agar BIG menyusun NSP yang dapat digunakan oleh seluruh instansi dalam penyusunan peta dasar.  Berbagai permasalahan yang telah disampaikan Bappenas terjadi karena tidak adanya peta yang seragam untuk menjadi acuan. One Map Policy ini seharusnya segera dilaksanakan, karena salah satu akar permasalahan pertanahan adalah tidak adanya One Map Policy.  Sebaiknya lulusan dari STPN Yogyakarta dapat dipertimbangkan untuk menambah proporsi juru ukur BPN di daerah.  Kegiatan Tata Batas Kawasan Hutan harus dilakukan dan diperjelas batas-batasnya karena di lapangan tidak dapat diketahui dengan jelas. Selama ini BPN sulit dalam menerbitkan sertipikat karena belum jelasnya batas kawasan hutan pada skala yang detail.  Diusulkan penyusunan NSPK untuk membuatkan standar harga penyusunan peta dasar pertanahan karena kegiatan tersebut dapat juga bekerjasama dengan Pemda. Sebagai kesimpulan rapat, secara umum peserta rapat mendukung rencana percepatan penyediaan peta dasar pertanahan karena diperlukan dalam pendaftaran tanah. Disamping itu peserta rapat mendukung rencana penataan batas kawasan hutan dan terintegrasi dengan sistem Geo-KKP BPN untuk menghindari kesalahan dalam penerbitan sertipikat dalam kawasan hutan. 3.36 Rapat Koordinasi Sub Tim Sistem KSN Tim Pelaksana Peninjauan Kembali (PK) RTRWN Rapat dilaksanakan di hotel Grand Kemang pada tanggal 28 April 2014 dengan tujuan untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Sistem KSN dalam rangka Peninjauan Kembali (PK) Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Beberapa isu penting yang dibahas dalam rapat meliputi:  Usulan penambahan kriteria KSN dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu: industri substitusi impor yang kompetitif dan Industri Pionir  Dalam penetapan KSN dari sudut kepentingan ekonomi perlu mempertimbangkan skala aglomerasi kegiatan ekonomi  KEK yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah perlu dipertimbangkan di dalam penetapan KSN dari sudut kepentingan ekonomi (contoh: KEK Tanjung Lesung telah menjadi bagian KSN Selat Sunda)  KSPN yang telah ditetapkan perlu dipertimbangkan di dalam penetapan KSN (contoh: KSPN Krakatau telah menjadi bagian dari KSN Selat Sunda)  Terkait dengan kebijakan dan hasil evaluasi LAPAN, KSN teknologi tinggi yang telah ditetapkan dalam RTRWN yang semula berjumlah 13 menjadi 4 KSN (Kawasan Produksi dan


Pengujian Roket Pamengpeuk, Kawasan Pusat Teknologi Satelit Rancabungur dan Rumpin/Tarogong, Kawasan Penginderaan Jauh Pare pare)  Kawasan Observatorium Bosscha dapat ditetapkan menjadi KSN, karena memiliki nilai strategis secara Nasional dan memenuhi kriteria penetapan KSN dari sudut kepentingan pemanfaatan SDA dan teknologi tinggi  Dalam penetapan KSN, perlu dipertimbangkan alternatif sebagai berikut (dirumuskan dalam batang tubuh):  KSN ditetapkan sesuai dengan sudut kepentingannya, namun dalam penyusunan RTR nya dapat disatukan  KSN ditetapkan dengan mengutamakan aspek kesatuan geografis dengan memperhatikan fungsi-fungsi strategis yang terdapat dalam kawasan tersebut  Dalam perkembangan Kawasan Metropolitan saat ini terdapat usulan penambahan 4 KSN Perkotaan, yaitu: Kawasan Perkotaan Pasanglaya (Metropolitan Palembang), Kawasan Perkotaan Bimindo (Bitung–Minahasa–Manado), Kawasan Perkotaan Sambo Tenggarong (Samarinda–Balikpapan–Bontang), dan Kawasan Perkotaan Banjar Bakula (Banjarmasin– Banjar Baru–Martapura–Kuala Kapuas). Masukan dari Bappenas adalah sebaiknya tidak langsung memasukan berbagai kriteria sektoral untuk sebuah kawasan dapat jadi KSN, karena nantinya KSN akan menjadi banyak sekali. Sebaiknya harus didudukan dulu pemilihan kriteria KSN. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan perumusan oleh Tim Sekretariat dan akan dibahas kembali dengan Sub Tim KSN untuk disepakati. 3.37 Rapat Pembahasan Perda No. 23 Tahun 2013 tentang RTRWP Papua Tahun 2013-2033\ Rapat dilaksanakan pada tanggal 28 April 2014 di Hotel Puri Denpasar dengan tujuan untuk memastikan Perda No. 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua 2013-2033 apakah sudah sesuai dengan Hasil Evaluasi Raperda RTRWP Papua. Beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam rapat:  Perlu mencantumkan nomenklatur “Kawasan Strategis Lainnya” yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008.  Sebaiknya pencantuman luasan kawasan bergambut dan kawasan rawa dalam Perda dihapuskan  Perlu pertimbangan terkait penambahan kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan di kabupaten Intan Jaya dan kabupaten Deiyai  Pasal 13 sebaiknya disempurnakan menjadi “Pengembangan jaringan jalan di wilayah Provinsi Papua yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini, mengacu pada kebijakan nasional tentang jalan untuk jalan nasional dan Keputusan Gubernur untuk jalan provinsi”.  Beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari rapat tersebut antara lain:  Penghapusan pada pasal 35 (j) mengenai Tanah Ulayat sebagai kawasan budidaya dalam, mengingat sudah ada Perdasus yang mengatur terkait hal tersebut.  Hasil pembahasan Klarifikasi Perda No. 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua 2013-2033 akan disampaikan secara resmi oleh Kemendagri kepada Pemerintah Provinsi Papua.  Selanjutnya Pemerintah Provinsi Papua diharapkan menyampaikan justifikasi atas hasil klarifikasi yang dimaksud.


3.38 Pemaparan Konsep KLHS terhadap Kebijakan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Rapat dilaksanakan pada tanggal 29 April 2014 di Hotel Mercure untuk mendapatkan masukan untuk penyusunan TOR pelaksanaan KLHS untuk NCICD. Beberapa hal yang menjadi pokok paparan dan pokok diskusi dalam rapat adalah:  Pokok-pokok paparan:  Temuan dari kajian awal, yang mencakup DKI dan Tangerang. Secara garis besar, yang penting dilaporkan dari kajian awal tersebut banyak dampak-dampak negatif yang perlu diantisipasi sejak dini.  Scoping KLHS NCICD perlu memperhatikan hal berikut: a) Tidak hanya dikaji sebatas di lokasi NCICD-nya saja, tetapi perlu melihat keterkaitannya dengan daratan, terutama bagian hulu; b) Perilaku masyarakat Indonesia yang masih membuang sampah sembarangan sehingga berpotensi menyebabkan NCICD menjadi waduk yang berisi sampah.  Pokok-pokok diskusi  Pelabuhan Muara Baru mengharapkan kejelasan terhadap skema relokasi kegiatan ekonomi penduduk dan investasi di kawasan Pelabuhan Muara Baru yang sudah berlangsung selama ini.  Perlu dipersiapkan skenario pada saat dilaksanakannya pembangunan tahap I NCICD (2014-2018)  Perlu diinformasikan asal tanah yang digunakan untuk penimbunan.  Lingkup KLHS NCICD sepatutnya juga mencakup kabupaten Bogor yang merupakan lokasi hulu. Kesimpulanya, meskipun NCICD sangat diperlukan dalam rangka pengendalian banjir Jakarta, Kajian KLHS NCICD harus dilakukan secara obyektif. Selain itu, KLHS NCICD akan dilanjutkan dan didetailkan dengan Amdal oleh sektor yang bersangkutan 3.39 Rapat Koordinasi Sub Tim Kawasan Lindung Tim Pelaksana Peninjauan Kembali (PK) RTRWN Rapat dilaksanakan pada tanggal 29 April 2014 di Sesditjen Penataan Ruang KemenPU, Bappenas, Kehutanan, ESDM, BPN, dan KLH dengan tujuan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Kawasan Lindung Nasional dalam rangka Peninjauan Kembali (PK) Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Beberapa hal penting dalam diskusi rapat:  Kebijakan-kebijakan sektoral merupakan bagian integral dengan kebijakan dan strategi RTRWN.  Hasil dari analisa Kementerian kehutanan bahwa Perubahan kawasan lindung (hutan lindung dan hutan konservasi) dalam review RTRWP tidak terlalu signifikan.  Penyaringan usulan penambahan atau pengurangan kawasan lindung akan dipertimbangkan dengan kriteria-kriteria sektoral sesuai dengan bidangnya masing-masing  Perlu penyepakatan kawasan-kawasan rawan bencana apakah tetap menjadi bagian dari pola ruang atau akan menjadi kriteria/pertimbangan dalam penyusunan RTR (melalui analisis risiko bencana).  Penetapan kawasan rawan bencana alam untuk definisi dan kriteria hendaknya menggunakan acuan dari BNPB  Terkait RTH dan Kawasan Gambut, perlu penajaman kriteria untuk penetapannya.


 Perlu insentif khusus bagi daerah yang mempertahankan kawasan lindungnya sesuai arahan RTRWN yaitu sebesar 30% dari luasan pulau sesuai dengan kondisi ekosistemnya. Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan rapat maka diperlukan pembahasan bilateral dengan Kementerian terkait seperti:  BNPB untuk pembahasan kawasan rawan bencana baik definisi, kriteria, dan penyepakatan kawasan rawan bencana;  Rencana penambahan lokasi kawasan lindung perlu konfirmasi ke Kementerian Kehutanan dan kementerian terkait yang dilanjutkan dengan proses konsultasi publik dengan kabupaten terkait dan harus ada kajian teknisnya setelah ditetapkannya kriteria;  Terkait RTH dan Kawasan Gambut perlu pembahasan lebih lanjut dengan KLH dan Direktorat Pengairan dan Irigasi, Bappenas;  Terkait sempadan pantai akan dibahas dengan KKP.


BAB IV RENCANA KEGIATAN BULAN MEI 2014

Berdasarkan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, disepakati beberapa agenda penting sebagai tindak lanjut yang akan dilaksanakan di Bulan Mei 2014. Agenda-agenda tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Rencana Kegiatan Bulan Mei 2014 No Nama Kegiatan SEKRETARIAT RAN Rapat koordinasi identifikasi kegiatan K/L dan SKPD terkait reforma agraria 1 2014-2015 Rapat koordinasi pembaharuan data dan informasi cakupan peta dasar 2 pertanahan dan wilayah bersertipikat TA. 2013 Rapat koordinasi identifikasi potensi dan sebaran TORA 3 Rapat koordinasi target sertipikasi tanah transmigrasi 4 Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pilot Project Tata Batas Kawasan 5 Hutan (mengundang bali dan babel) Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pilot project tata batas kawasan 6 hutan (Provinsi Bangka Belitung) Rapat koordinasi persiapan teknis pelaksanaan pilot project reforma agraria 7 (Provinsi Bangka Belitung) Rapat koordinasi persiapan teknis pelaksanaan pilot project reforma agraria 8 (Provinsi Jawa Tengah) FGD pembentukan kamar khusus pertanahan di pengadilan negeri 9 SUBDIT PERTANAHAN FGD Draft RPJMN 2015-2019 Internal Bappenas 1 FGD Draft RPJMN 2015-2019 K/L sektor 2 Rapat Koordinasi dengan BPN untuk Outline Penyusunan Profil Pertanahan 3 Survey ke Kanwil dan Kantah BPN dalam rangka pengumpulan data primer 4 SEKRETARIAT BKPRN FGD perumusan peran dan pentingnya UU Pengelolaan Ruang Udara 1 Nasional dalam Sistem Perencanaan Nasional (tingkat Es.II) Konsinyasi Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan 2 Kunjungan Lapangan Akselerasi dan Penyelesaian Perda RZWP3K (Ternate 3 dan Gresik) Kunjungan Lapangan Akselerasi dan Penyelesaian Perda RZWP3K (Padang) 4 Konsinyasi perumusan muatan SOP penyelesaian konflik penataan ruang 5 Rapat pembahasan manual book e-BKPRN 6 Pemantauan Kegiatan Pembangunan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan 7 SUBDIT TATA RUANG 1 Rapat Bilateral dengan Direktorat Kelautan dan Perikanan, Bappenas pembahasan RT RPJMN 2015-2019 2 Pembahasan Substansi Bidang Tata Ruang dalam Buku III RPJMN 2015-2019

Tanggal Pelaksanaan 5-9 Mei 2014 26 dan 28 Mei 2014 26/28, 30 Mei 2014 Mei 2014 Mei 2014 Mei 2014 Mei 2014 Mei 2014 Mei 2014 12 Mei 2014 19 Mei 2014 26/28 Mei 2014 22-23 Mei 2014

5 Mei 2014 6 Mei 2014 12-14 Mei 2014 19-20 Mei 2014 19-20 Mei 2014 21 Mei 2014 23 Mei 2014 7 Mei 2014 14 Mei 2014


No 3

Nama Kegiatan Rapat Bilateral dengan DJPR-Kementerian PU pembahasan RT RPJMN 20152019 4 Rapat Bilateral dengan Direktorat KKDT, Bappenas pembahasan RT RPJMN 2015-2019 5 Rapat Bilateral dengan Dirjen Bangda, Kemendagri pembahasan RT RPJMN 2015-2019 6 Pemantauan Bidang Tata Ruang di Surabaya SUBDIT INFOSOS 1 Rapat Dewan Redaksi BUTARU

Tanggal Pelaksanaan 19 Mei 2014 20 Mei 2014 21 Mei 2014 22-23 Mei 2014

14 Mei 2014

2 3 4 5

Knowledge Management Kajian SCDRR Seminar IRSA

16,21,28 Mei 2014 16,19 Mei 2014 19-30 Mei 2014

Partisipasi dalam Penyusunan BUTARU

6

Konsinyasi Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan di Malang

7

Pemantauan dan Evaluasi

8

Portal TRP

9

e-BKPRN

10

Pencetakan Media Sosialisasi (Leaflet TRP, BKPRN, PORTAL dan MILIS)

19 – 21 Mei 2014 22 – 24 Mei 2014 22 – 23 Mei 2014 Mei 2014 Mei 2014 Mei 2014

11 12

Buletin Tata Ruang dan Pertanahan Edisi I Tahun 2014

Mei 2014

Newsletter

Mei 2014


BAB V PENUTUP

Secara umum pada bulan April 2014, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan telah melaksanakan kegiatan dengan baik sesuai dengan rencana pencapaian tahapan-tahapan kegiatan yang telah ditetapkan. Secara individu, seluruh staf dan kasubdit telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan oleh pimpinan seperti kehadiran dan jam kerja serta tanggungjawab atas kegiatan tertentu. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan kegiatan di Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan perlu tetap dipertahankan pola kerja yang sistematis dan berkelanjutan. Disamping itu, mengoptimalkan kerjasama dengan instansi/lembaga lain baik internal ataupun eksternal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam rangka percepatan dan optimalisasi pencapaian target kinerja Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan di masa mendatang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan ke depan oleh internal Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan adalah: 1. Disiplin mengikuti mekanisme pemantauan dan evaluasi kegiatan dari setiap bagian yang biasa dilaksanakan secara mingguan dan bulanan; 2. Koordinasi dan kerjasama antar bagian sehubungan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan secara serentak; 3. Pembagian beban kerja yang lebih proporsional sesuai dengan kapasitas perorangan dan penciptaan suasana kerja yang kondusif dalam rangka persiapan menghadapi jadwal kegiatan-kegiatan yang padat; 4. Melanjutkan keberlangsungan hubungan baik dengan mitra kerja Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, termasuk dengan instansi di luar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.


SUBDIT TATA RUANG No

Rencana Kerja

Pelaksanaan

Lokasi Pelaksanaan

Capaian Kinerja

1 April 2014

Hotel Akmani

1-21 April 2014

Ruang Rapat Sekretariat BKPRN

Menyepakati Dokumen Kesepakatan Trilateral Meeting dalam rangka penyusunan RKP 2015 DJPR Kemen PU  Memfinalkan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga TA 2015;  Menetapkan: Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja, Output, Target; dan Sasaran kinerja.  Menilai dan menetapkan kegiatan prioritas yang belum didanai dalam Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga TA 2015, untuk diusulkan pendanaannya. Masukan dari K/L terhadap hasil PK Perpres Jabodetabekpunjur dan ditindaklanjuti dengan penyepakatan materi-materi revisi Perpres Jabodetabekpunjur

1

Trilateral Meeting

2

Rapat Teknis Lanjutan Trilateral Meeting

3

Rapat Pembahasan PK Perpres Jabodetabekpunjur

3 April 2014

Ruang Ampera, Gedung Heritage, KemenPU

4

Pertemuan dengan BKPRN dalam rangka Pembahasan RPJMN 2015-2019 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Musrenbangnas 2014 dalam rangka penyusunan RKP 2015

7 April 2014

Ruang Rapat SG Bappenas

21-25 April 2014

Dokumen Trilateral Desk

Kesepakatan K/L dengan Pemda

April 2015

Subtansi monitoring dan evaluasi

Penyusunan substansi monitoring dan evaluasi dilaksanakan tanpa melibatkan K/L

Masukan dari Anggota BKPRN terhadap Draft RPJMN 2015-2019 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

5

6

Rapat Koordinasi bersama mitra K/L untuk menyepakati substansi monitoring dan evaluasi

Tindak Lanjut Penandatanganan Dokumen Trilateral Meeting Tersusunnya Dokumen Trilateral Meeting DJPR Kemen PU 2014

Masukan dari K/L terhadap hasil PK Perpres Jabodetabekpunjur dan ditindaklanjuti dengan penyepakatan materi-materi revisi Perpres Jabodetabekpunjur Masukan dari Anggota BKPRN terhadap Draft RPJMN 20152019 Bidang Tata Ruang  K/L menyempurnakan Rancangan Renja K/L 2015 untuk diverifikasi pada Pasca Musrenbangnas Tahun 2014; dan  Kementerian PPN/Bappenas menyempurnakan Rancangan RKP 2015. Pengumpulan data sekunder untuk kegiatan monitoring dan evaluasi

Lampiran | 1

SUBDIT INFOSOS

No

Nama Kegiatan

1

Rapat Koordinasi Pameran Perencanaan Pembangunan 2014

2


3

Diskusi SCDRR dengan BNPB

Waktu Pelaksanaan 11 April 2014

14 April 2014

16 April 2014

Kegiatan Terlaksana Tujuan dan Target Capaian pelaksanaan (1) konfirmasi kesediaan  Terselenggaranya rapat peserta Pameran koordinasi dan konfirmasi Perencanaan Pembangunan kesediaan peserta untuk Tahun 2014, (2) Identifikasi berpartisipasi di Pameran materi yang akan ditampilkan Perencanaan oleh peserta, dan (3) Pembangunan Nasional Pematangan layout dan 2014. desain booth.  Teridentifikasinya materi peserta Pameran dan pematangan layout booth. (1) pembahasan persiapan konsep pameran beserta design dan layout; (2) persiapan lokasi dan area di Hotel Bidakara; dan (3) pembahasan umum teknis pelaksanaan Pameran dengan Pihak Renortala, Konsultan, dan Pihak Hotel Bidakara





Mengumpulkan dan  mengkonfirmasi data dan informasi tentang kebencanaan dalam pedoman penyusunan RTRWP dan RTR KSN

Terselenggaranya rapat antara Pihak Renortala, Konsultan, tim Pameran TRP, dan Pihak Hotel Bidakara. Terjalinnya koordinasi antara Pihak Renortala, Konsultan, tim Pameran TRP, dan Pihak Hotel Bidakara. Terkumpulnya data dan informasi kebencanaan untuk memperkaya kajian

Tindak lanjut  Rapat koordinasi antara TRP, Pihak Renortala dan Konsultan mengenai pembiayaan pameran beserta kontrak dkk  Rapat koordinasi antara TRP, Pihak Renortala, Konsultan, dan Perwakilan Hotel Bidakara untuk membahas rangkaian kegiatan Pameran secara keseluruhan (Senin, 14 April 2014)  Rapat koordinasi berikutnya diadakan pada tanggal 17 April 2014 dengan pembagian diskusi per subtema untuk mematangkan persiapan pameran.  Koordinasi dalam teknis pelaksanaan pameran langsung diserahkan kepada Pihak Konsultan dan Pihak Hotel Bidakara.

 Penyusunan Draft laporan kajian  Diskusi persiapan FGD pada 16 Mei 2014  FGD direncanakan pada 26 Mei 2014 di Bappenas

Lampiran | 2

No

Nama Kegiatan

4


5

Diskusi SCDRR dengan KLH

6



23 April 2014

24 April 2014

Kegiatan Terlaksana Tujuan dan Target Capaian pelaksanaan (1) identifikasi materi yang  Terselenggaranya rapat akan ditampilkan per koordinasi tiap sub tema subtema; (2) penyerahan materi pameran akhir list barang peserta  Tersusunnya jadwal diskusi pameran; dan (3) permintaan interaktif dari peserta kebutuhan barang kepada pameran dan kurator.  Teridentintifkasinya daftar peserta diskusi interaktif

Mengumpulkan dan mengkonfirmasi data dan informasi tentang KLHS dalam pedoman penyusunan RTRWP dan RTR KSN (1) konfirmasi akhir list materi dan barang peserta pameran; dan (2) pembahasan teknis pelaksanaan pameran.

Terkumpulnya data dan informasi KLHS untuk memperkaya kajian





Terselenggaranya rapat koordinasi terakhir dengan peserta Pameran. Terkumpulnya list materi yang akan ditampilkan dari para peserta.

Tindak lanjut  Rapat berikutnya diadakan pada tanggal 24 April 2014 di Hotel Bidakara dengan agenda penyerahan terakhir list materi yang akan ditampilkan peserta.  Diinformasikan kepada para peserta bahwa pembayaran untuk sewa stand dimulai pada tanggal 24 – 28 April 2014.  Peserta harus menyerahkan barang display tanggal 28 April 2014, mulai pukul 13.00 – 17.00 WIB kepada pihak penyelenggara  Penyusunan Draft laporan kajian  Diskusi persiapan FGD pada 16 Mei 2014  FGD direncanakan pada 26 Mei 2014 di Bappenas  Peserta harus mengirimkan list final materi yang akan ditampilkan secepatnya ke pihak penyelenggara atau kurator melalui email.  Peserta harus mengirimkan Logo untuk Wall of Fame maksimal 25 April 2014.  Peserta harus menyiapkan nama untuk penjaga booth yang akan menjaga saat tinjauan Presiden (2 orang – beserta nama lengkap dan jabatan), dari Eselon II.  Peserta harus menyerahkan seluruh materi (materi di booth, posterwall, multimedia wall, dan perpustakaan mini) dan barang display tanggal 28 April 2014, mulai pukul 13.00 – 17.00 kepada pihak penyelenggara.

Lampiran | 3

No

Nama Kegiatan


7

Gladibersih Peninjauan Pameran Perencanaan Pembangunan Nasional

8

Gladibersih Peninjauan Pameran Perencanaan Pembangunan Nasional oleh Presiden

29 April 2014

9

Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembangunan Nasional 2014

29 – 30 April 2014

1

Knowledge Management

April 2014

Kegiatan Terlaksana Tujuan dan Target Capaian pelaksanaan Sebagai persiapan untuk Gladibersih tidak terlaksana pembukaan Pameran oleh Ibu dikarenakan sebagian pimpinan Menteri PPN/Kepala menghadiri Rapat Pimpinan Bappenas yang didampingi bersama Wamen oleh Bapak Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Sebagai persiapan untuk  Para PIC untuk setiap peninjauan Pameran oleh subtema diberikan Presiden Susilo Bambang informasi mengenai jalur Yudhoyono beserta para yang akan dilalui oleh menteri KIB II. Presiden  Bertujuan untuk  Terlaksananya Pameran mensosialisasikan hasilPerencanaan hasil pelaksanaan Pembangunan Nasional pembangunan Kabinet Tahun 2014 dengan baik Indonesia Bersatu Jilid I dan lancar dan II  Terlaksananya Diskusi  Berbagi informasi Interaktif Tahun 2014 mengenai keberhasilan dengan baik dan lancar. pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara inovatif oleh oleh para pemangku kepentingan di Indonesia. Kegiatan Tidak/Belum Terlaksana Belum terlaksana dikarenakan  Tersusunnya K-Map TRP fokus pada pelaksanaan Pameran

Tindak lanjut  Tim Pameran TRP mempersiapkan pelaksanaan dan meninjau ke tempat pelaksanaan Pameran 2014.

 Tim Pameran TRP mempersiapkan pelaksanaan dan meninjau ke tempat pelaksanaan Pameran 2014.

 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembangunan Nasional 2014  Penyusunan dan pengiriman surat ucapan terima kasih kepada peserta Pameran.  Penyusunan Sertifikat untuk Narasumber dan Moderator Diskusi Interaktif.

 Pertemuan berikutnya dengan Pak Haitan di Bulan Mei (16 Mei 2014)  Penyusunan jadwal untuk diskusi dengan setiap kelompok yang sudah dibagi.

Lampiran | 4

No

Nama Kegiatan

Waktu Pelaksanaan April 2014



2

Buletin

3

Newsletter

April 2014



4

Portal TRP

April 2014



Kegiatan Terlaksana Tujuan dan Target Capaian pelaksanaan Terkumpulnya materi  Wawancara dengan narasumber telah artikel untuk penyusunan dilakukan materi Buletin  Pengumpulan artikel tengah dalam proses Dilaksanakan sesudah Revisi Edisi Bulan Maret pelaksanaan Pameran 2014 Update database portal

Update database dan berita telah dilakukan

Tindak lanjut  Pengumpulan materi untuk artikel Buletin  Mulai proses editing dan layout

 Sosialisasi Newsletter Edisi Maret 2014 melalui scribd, milis, dan FB. (dilaksanakan bulan Mei)  Update databse server dan produkproduk terbaru TRP.

Lampiran | 5

SUBDIT PERTANAHAN DAN SEKRETARIAT RAN No 1 2

3

1

2

3

Nama Kegiatan Musrenbangnas 2014 dalam rangka penyusunan RKP 2015 Koordinasi dengan K/L terkait jumlah usulan sertifikasi tanah 2015 Rapat Koordinasi bersama mitra K/L untuk menyepakati substansi monitoring dan evaluasi

Tgl Kegiatan 21-25 April 2014 April 2014

Kick off meeting pelaksanaan pilot project reforma agraria nasional (Eselon I)

3 April 2014

Rapat koordinasi pembaharuan data dan informasi cakupan peta dasar pertanahan dan wilayah bersertipikat TA. 2013 Rapat koordinasi identifikasi potensi dan sebaran TORA

April 2014

April 2015

April 2014

SUBDIT PERTANAHAN Maksud dan Tujuan Kegiatan Output yang Diharapkan Dokumen Trilateral Desk Kesepakatan K/L dengan Pemda Tidak jadi dilaksanakan karena terbatasnya waktu penyusunan RKP 2015 Subtansi monitoring dan Penyusunan substansi evaluasi monitoring dan evaluasi dilaksanakan tanpa melibatkan K/L SEKRETARIAT RAN Sosialisasi dan penyepakatan Penyepakatan persiapan persiapan rencana rencana pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan pilot tidak tercapai project redistribusi tanah dan access reform Data dan informasi cakupan Belum terlaksana karena peta dasar pertanahan dan padatnya jadwal wilayah bersertipikat

Capaian Kinerja

Data usulan target sertipikasi tanah lintas K/L 2015

Data dan informasi potensi dan sebaran Tanah Objek Reforma Agraria

Belum terlaksana karena padatnya jadwal

Pengumpulan data sekunder untuk kegiatan monitoring dan evaluasi

Koordinasi bilateral yang dilakukan ke setiap K/L dan Kanwil Provinsi Babel dan Jawa Tengah yang telah memberikan data redistribusi tanah dan access reform Diagendakan ulang pada tanggal 26 dan 28 Mei 2014

Diagendakan ulang pada tanggal 26 dan 28 Mei 2014

Lampiran | 6

EVALUASI KEGIATAN SEKRETARIAT BKPRN BULAN APRIL 2014 No 1.

2.

3.

4.

Nama Kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon II

Pertemuan Eselon II

BKPRN

BKPRN

Tingkat

Konsinyasi Internal Sekretariat BKPRN

Pilot Survei ke Kab.Serang: Kunjungan Lapangan Akselerasi Penyelesaian Perda RZWP3-K

Tgl Kegiatan

Maksud dan Tujuan Kegiatan

Output yang Diharapkan

02 April 2014

Diseminasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kesamaan pemahaman tentang KLHS dalam penyusunan Rencana Tata Ruang

07 April 2014

16-17 Maret 2014

23 April 2014

Sosialisasi Draf ke-0 RPJMN Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Penyusunan roadmap integrasi RTRW, RZWP-3-K, dan LP2B

1. Pertemuan dengan dinas terkait untuk mendapatkan data dan informasi terkait penyusunan RZWP3-K di kab.Serang yang dianggap sebagai best practise untuk Pilot Survei 2. Kunjungan lapangan ke wilayah pesisir Kab.Serang untuk mengetahui kondisi eksisiting pengelolaan wilayah pesisir di Kab.Serang

Didapatkannya masukan terkait isu strategis, sasaran, kebijakan, strategi, dan kerangka pelaksanaan (regulasi, pendanaan, dan kelembagaan) draf ke-0 RPJMN III (2015-2019) bidang tata ruang dan pertanahan  Matriks roadmap untuk penyelesaian RTRW dan integrasinya dengan RZWP-3K, LP2B  Pembagian peran stakeholders dalam penyelesaian RTRW dan integrasinya dengan RZWP-3K, LP2B  Teridentifikasinya kondisi eksisting pengelolaan wilayah pesisir;  Teridentifikasinya penyusunan RZWP-3-K;  Teridentifikasinya tindak lanjut implementasi Perda RZWP-3-K  Teridentifikasinya potensi pengintegrasian RTRW dengan RZWP-3-K

Capaian Kinerja Tersosialisasinya KLHS dalam forum BKPRN: Tercapainya kesepakatan bahwa KLHS harus menyatu (embedded) dalam penyusunan KRP

Terhimpunnya masukan terhadap Draf 0 RPJMN bidang tata ruang dan pertanahan dari anggota BKPRN

 Terumuskannya Matriks roadmap untuk penyelesaian RTRW dan integrasinya dengan RZWP-3-K, LP2B  Terumuskannya pembagian peran stakeholders dalam penyelesaian RTRW dan integrasinya dengan RZWP-3-K, LP2B  Didapatkannya informasi mengenai penyusunan RZWP3-K, tindak lanjut implementasi Perda RZWP3-K, serta potensi pengintegrasian RTRW dengan RZWP3-K melalui diskusi dengan Dinas Energi Sumberdaya Mineral, Kelautan dan Perikanan Kab.Serang serta Dinas Tata Ruang, Bangunan, dan Perumahan Kab.Serang  Didadaptkannya gambaran kondisi eksisiting pengelolaan wilayah pesisir melalui kunjungan lapangan ke Kec.Bojonegara Kab.Serang

Lampiran | 7

No

Nama Kegiatan

Tgl Kegiatan

5.

Pameran Musrenbangnas 2014

29-30 April 2014

Maksud dan Tujuan Kegiatan Penyebaran produk sekretariat BKPRN:  Leaflet BKPRN  CD Pustaka Tata Ruang

Output yang Diharapkan Tersosialisasikannya BKPRN melalui penyebaran produk

Capaian Kinerja Tersebaranya produk sekretariat BKPRN kepada peserta Musrenbangnas 2014

Lampiran | 8

KATA PENGANTAR. Jakarta, Mei 2014 Direktur Tata Ruang dan Pertanahan. Dr. Ir. Oswar M. Mungkasa, MURP. NIP

Recommend Documents