oleh:
Dr. Ir. Oswar Mungkasa, MURP Direktur Tata Ruang dan Pertanahan
Seminar Transmigrasi Dalam Perspektif Pengembangan Wilayah, Kependudukan dan Ekonomi Pedesaan Jakarta, 4 Desember 2013
OUTLINE PAPARAN 1. Arah Kebijakan Transmigrasi dalam RPJMN 20102014; 2. Permasalahan Transmigrasi Terkait Bidang Tata Ruang dan Pertanahan 3. Konsep Pembangunan Kawasan Transmigrasi 4. Rencana Rinci Tata Ruang sebagai Penterjemahan Rencana Umum Tata Ruang 5. Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Pedesaan 6. Arahan Kebijakan dan Usulan Arahan Kebijakan
2
ARAH KEBIJAKAN TRANSMIGRASI DALAM RPJMN 2010-2014 (BIDANG PERDESAAN) (1/2)
Pada Era Reformasi, 1998-sekarang, TRANSMIGRASI tidak lagi merupakan kebijakan nasional yang tersendiri, dan berubah menjadi sebuah INSTRUMEN pelaksanaan dari kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
3
ARAH KEBIJAKAN TRANSMIGRASI DALAM RPJMN 2010-2014 (BIDANG PERDESAAN) (2/2)
Salah satu arah kebijakan pembangunan kawasan perdesaan (Bab IX, Sub Bab Pembangunan Perdesaan) adalah: 5. Meningkatkan kualitas & ketersediaan sarana & prasarana dilakukan dengan: a.meningkatkan ketersediaan rencana pembangunan kawasan dan rencana penataan persebaran penduduk. b.meningkatkan fungsi, ketersediaan sarana prasarana permukiman (jalan , drainase, sistem air bersih dan air minum , kelistrikan, pengembangan energi terbarukan, pengembangan bangunan fasilitas umum , internet sarana telekomunikasi, transportasi dan revitalisasi rumah).
4
ARAH KEBIJAKAN TRANSMIGRASI DALAM RPJMN 2010-2014 (BIDANG PERDESAAN) (2/2)
c. meningkatkan pembangunan kawasan transmigrasi dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) yang layak. d. pembangunan permukiman, pembangunan kawasan transmigrasi dan penataan ruang perdesaan.
5
PERMASALAHAN PENGELOLAAN TRANSMIGRASI TERKAIT BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN (1/3)
1. Belum semua daerah menyelesaikan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang sebagai amanat UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, sementara penyelenggaraan transmigrasi diwajibkan mengacu pada RTRW Provinsi dan Kabupaten/kota. 2. Belum diterbitkannya Hak Pengelolaan/HPL terhadap tanah lokasi transmigrasi. 3. Koordinasi K/L dengan pemda kurang efektif: • •
•
Target sertipikasi tanah yang diusulkan K/L ternyata tidak sesuai dengan kondisi di daerah. Subyek atau obyek sertipikasi belum teridentifikasi secara jelas atau belum siap. Target yang diusulkan K/L berbeda dengan yang diusulkan daerah. 6
PERMASALAHAN PENGELOLAAN TRANSMIGRASI TERKAIT BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN (3/3)
4. BPHTB sebagai disinsentif/penghambat minat mensertipikatkan tanah (UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada pemda untuk menetapkan dan memungut BPHTB). 5. Penyediaan lahan untuk pembangunan kawasan transmigrasi belum clear and clean sehingga sering terjadi sengketa dan konflik lahan baik antarpemerintah maupun dengan masyarakat adat (lokal).
7
KONSEP PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI (1) Sebagai
Rencana Tata Ruang Wilayah
Mewujudkan
dasar
WPT SKP
Saling Mengacu
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
SKP
Kawasan Perkotaan Baru
SKP
LPT SKP
SKP
Mendukung
SKP
Keterangan: KPB = Kawasan Perkotaan Baru (Pusat Pelayanan Kawasan) WPT = Wilayah Pengembangan Transmigrasi LPT = Lokasi Pemukiman Transmigrasi SKP = Satuan Kawasan Pengembangan
8
KONSEP PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI (2)
Usulan Kawasan Transmigrasi
RTR Kawasan Pedesaan
Rencana Kawasan Transmigrasi
9
RENCANA RINCI TATA RUANG SEBAGAI PENTERJEMAHAN RENCANA UMUM TATA RUANG (1) Rencana Umum
Tingkat Pemerintahan
Rencana Rinci
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
Nasional
RTR Pulau/Kepulauan RTR Kawasan Strategis Nasional
RTRW Provinsi
Provinsi
RTR Kawasan Strategis Provinsi
RTRW Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota
Rencana rinci tata ruang di tingkat Nasional dan Provinsi disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang dan disusun apabila: a) rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau b) rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.
UU 26/2007 Pasal 14 10
RENCANA RINCI TATA RUANG SEBAGAI PENTERJEMAHAN RENCANA UMUM TATA RUANG (2)
• RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK) ditetapkan untuk kawasan yang didorong pengembangannya (mis: nilai strategis ekonomi) maupun dibatasi pengembangannya (mis: nilai strategis lingkungan hidup). • Penetapan RTR KSP dan KSK dapat menjadi penerjemahan lebih lanjut aturan insentif-disinsentif yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi dan Kab/Kota. • Insentif ditetapkan untuk pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya. • Disinsentif diterapkan pada pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya. 11
RENCANA RINCI TATA RUANG SEBAGAI PENTERJEMAHAN RENCANA UMUM TATA RUANG (3)
• Rencana rinci tata ruang untuk RTRW Kabupaten/Kota adalah RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota dan RDTR. • Setiap RTRW Kab/Kota harus menetapkan bagian dari wilayah Kab/Kota yang perlu disusun RDTRnya. • Bagian wilayah tersebut dapat berupa: – Kawasan perkotaan (di kabupaten) – Kawasan strategis kabupaten – Kawasan strategis kota
• RDTR adalah dasar penyusunan peraturan zonasi 12
RENCANA TATA RUANG (RTR) KAWASAN PEDESAAN (1)
a. Merupakan amanat UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. b. Kedudukan RTRW kawasan ini adalah sebagai : • Merupakan bagian dari wilayah kabupaten dan merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah kabupaten. • Sebagai bagian dari Rencana Detail belum tersedia peraturannya. • Dapat merupakan kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, dan/atau kawasan strategis kabupaten 13
RENCANA TATA RUANG (RTR) KAWASAN PEDESAAN (2)
c. Urgensi penyusunan RTR kawasan perdesaan disusun apabila RTRW kabupaten dinilai belum efektif sebagai acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan karena: • Kawasan perdesaan tersebut sebagai pusat pertumbuhan terkait dengan berkembangnya sistem dan usaha agrobisnis, agroindustri, desa pariwisata, dan non pertanian; • Adanya penetapan sentra-sentra pengembangan kawasan produksi atau budidaya, pengolahan, pemasaran atau promosi, dan distribusi dalam kawasan perdesaan; dan • Rencana umum tata ruang mengamanatkan bagian kawasan perdesaan tersebut merupakan kawasan strategis yang perlu disusun rencana rincinya. 14
Usulan ARAHAN KEBIJAKAN Tata Ruang 1. Percepatan penyelesaian dan peningkatan kualitas Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi, kabupaten/kota yang akan menjadi acuan dalam pengembangan kawasan transmigrasi 2. Pengembangan kawasan transmigrasi terakomodasi dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan • Dapat berupa Kawasan Strategis Kabupaten yang bercirikan perkotaan atau kawasan perkotaaan kabupaten untuk Kawasan Perkotaan Baru (Pusat Pelayanan Kawasan). • Ataupun berupa Kawasan Strategis Kabupaten yang bercirikan perdesaan atau kawasan perdesaan untuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Pemukiman Transmigrasi (LPT). • Pengembangan tersebut haruslah memperhatikan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang 15 direncanakan dalam dokumen RTRW Kabupaten.
Usulan ARAHAN KEBIJAKAN Pertanahan 1. Peningkatan koordinasi dalam melakukan identifikasi bidang tanah yang memenuhi kriteria clean and clear: • Proses pelepasan dari kawasan hutan dikoordinasikan oleh Kemenakertrans, bersama dengan Kemenhut, dan Pemda; • BPN bertanggungjawab untuk memberikan HPL di kawasan tersebut serta mengkomunikasikan dan melakukan verifikasi syarat dan kriteria bidang clean and clear; • Kemenakertrans dan Pemda bertanggungjawab dalam memberikan informasi bidang tanah yang dibutuhkan; • Analisa dan penetapan clean and clear menjadi tanggungjawab POKJA Sertifikasi Tanah. • Kawasan yang telah menjadi HPL, oleh BPN kembali segera diukur per persil dan diterbitkan sertipikat bidang nya.
16
USULAN ARAHAN KEBIJAKAN Pertanahan 2. Pencadangan tanah melalui skema Bank Tanah Melalui pembentukan Bank Tanah diharapkan penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dapat lebih terjamin dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian permasalahan keterbatasan tanah untuk program transmigrasi diharapkan dapat teratasi.
3. Sertipikasi kawasan hutan •Sering kali dijumpai banyak kawasan transmigrasi yang berada di wilayah hutan. Hal ini dapat terjadi karena batas antara kawasan hutan dan non hutan tidak jelas. Untuk mengatasi hal tersebut maka diusulkan kegiatan sertipikasi kawasan hutan (publikasi batas kawasan hutan-non hutan). •Untuk kepentingan transmigrasi, dengan jelasnya batas antara kawasan hutan dan non hutan maka akan memudahkan dalam penentuan wilayah untuk kawasan transmigrasi sehingga tidak ada lagi masalah kawasan transmigrasi yang berada di dalam kawasan hutan. 17
USULAN ARAHAN KEBIJAKAN (2/2) 4. Mengembangkan konsep reforma agraria (reforma aset dan reforma akses). • Adanya ketimpangan dalam proporsi pemilikan dan penguasaan tanah. Hal ini terlihat dari sebagian besar tanah yang ada dikuasai oleh sebagian kecil kelompok masyarakat dan disisi lain sebagian besar masyarakat hanya menguasai sedikit tanah dengan luasan yang kecil (<0,5 Ha). Untuk menyeimbangkan proporsi kepemilikan dan penguasaan tanah, maka dilakukan kegiatan redistribusi tanah (reforma aset) yang salah satunya melalui program transmigrasi. • Namun demikian, pemberian tanah kepada masyarakat melalui kegiatan transmigrasi, tidak akan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat jika tidak dilengkapi dengan pemberian sumberdaya (input) kepada masyarakat seperti dalam bentuk pemberian modal, pupuk, bibit, pelatihan, pemasaran, dan lainnya. Kegiatan ini dikenal sebagai reforma akses. • Reforma aset dan reforma akses merupakan bagian dari reforma agraria.
18
TERIMA KASIH
19
