Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

I.

PENDAHULUAN 1. 2. 3.

II. III. IV.

V. VI. VII. VIII. IX. X.

Dasar Hukum Kedudukan Muatan

RENCANA STRUKTUR & POLA RUANG PULAU SULAWESI TUJUAN, KEBIJAKAN, & STRATEGI PENGEMBANGAN PULAU SULAWESI STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DI PULAU SULAWESI INDIKASI PROGRAM UTAMA MEWUJUDKAN KAWASAN PERKOTAAN NASIONAL YANG BERBASIS MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KOORDINASI DAN PENGAWASAN PERAN SERTA MASYARAKAT KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP

A. RTR Pulau: Amanat UU No.26 Tahun 2007 Ttg PR 1.

2.

Pasal 14 Ayat (1) Huruf b RTR Pulau Sebagai Penjabaran dan Operasionalisasi RTRWN. Pasal 14 Ayat (3) RTR Pulau Sebagai Rencana Rinci RTRW Nasional. RTR PULAU/KEPULAUAN merupakan uraian terperinci dan langkah operasional dari RTRW Nasional sesuai dengan kondisi objektif Pulau/Kepulauan.

3. 4.

Pasal 20 Ayat (2 ) Huruf g RTR Pulau (Sebagai Rencana Rinci RTRWN) menjadi pedoman dalam penyusunan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pasal 20 Ayat (2) Huruf a-b RTR Pulau (Sebagai Rencana Rinci RTRWN) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPN dan RPJMN 2010 – 2014. RTR Pulau menjadi acuan dalam penyusunan RPJMN Tahun 2010-2014 yang menetapkan sasaran pembangunan nasional berbasis wilayah (pulau/kepulauan)

B. Kedudukan, Peran, dan Fungsi RTR Pulau 1. Kedudukan RTR Pulau RTR Pulau Sulawesi berkedudukan sebagai rencana rinci, penjabaran, dan operasional RTRWN dan acuan bagi RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. Kedudukan RTR Pulau Terhadap RPJPN, RPJMN, serta RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota Harus Memperhatikan Pasal 19 UUPR

• RTRWN • RTR PULAU/KEPULAUAN • RTR KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Menjadi Acuan Pasal 22 ayat (1) huruf a UUPR Pasal 25 ayat (1) huruf a UUPR • RTRW PROVINSI • RTRW KAB/KOTA

RPJPN

RPJMN

Menjadi Pedoman Pasal 20 ayat (2) UUPR Menjadi Pedoman Pasal 20 ayat (2) UUPR

C. POKOK MUATAN PERPRES PR PULAU SULAWESI TUJUAN PENATAAN RUANG PULAU

KEBIJAKAN, & STRATEGI PENATAAN RUANG RENCANA STRUKTUR & POLA RUANG PULAU STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN (SOP)

STRUKTUR RUANG  Sistem Perkotaan Nas  Sistem Jar Transportasi Nas  Sistem Jar Energi, Telekom, SDA

POLA RUANG • Kaw Lindung Nas • Kaw Budidaya Nas

         

Fungsional Kaw Perkotaan Fungsional Jar. Jalan Nas Fungsional Jar ASDP Fungsional Pelabuhan Fungsional Bandar Udara Fungsional Jar. Energi Fungsional Jar Telekomunikasi Fungsional Wilayah Sungai Fungsional Kaw Lindung Nas. Fungsional Kaw Andalan

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG: • Indikasi Program Utama 5 tahunan, Instansi Pelaksana, Sumber Pembiaya an ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KOORDINASI DAN PENGAWASAN PERAN MASYARAKAT

I N D I V I D U

A. PETA STRUKTUR RUANG PULAU SULAWESI

RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU SULAWESI  Sistem Nasional dalam Struktur Ruang Pulau Sulawesi meliputi: 

Sistem perkotaan nasional: 5 PKN, 27 PKW dan 2 PKSN



Sistem transportasi nasional



Jaringan Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer dan Strategis Nasional yg bagian dari Lintas Barat, Lintas Tengah, Lintas Timur, dan Pengumpan Pulau Sulawesi



Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau



23 Lintas Penyeberangan dan 5 transportasi danau



3 Pelabuhan Utama dan 5 Pelabuhan Pengumpul



2 Bandar Udara Pengumpul dengan skala pelayanan primer,3 Bandar Udara Pengumpul dengan skala pelayanan sekunder, dan 3 Bandar Udara Pengumpul dengan skala pelayanan Tersier



Sistem infrastruktur wilayah lainnya (Energi, Telekomunikasi, Sumberdaya Air)

PKN

PKSN 1. 2.

Tahuna Melonguane

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Manado Kws.Perkotaan Manado-Bitung Gorontalo Palu Kendari Makassar

PKW 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tomohon Tondano Kotamobagu Kuandang Isimu Tilamuta Buol Tolitoli Donggala Pasangkayu

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Poso Luwuk Kolonodale Mamuju Palopo Majene Parepare Barru Pangkajene Watampone

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Jeneponto Bulukumba Lasolo Unaaha Kolaka Raha Bau-bau

B. PETA POLA RUANG PULAU SULAWESI

PETA KAWASAN PERKOTAAN MENADO-BITUNG

PETA KAWASAN PERKOTAAN MAMMINASATA

RENCANA POLA RUANG PULAU SULAWESI  Sistem Nasional dalam Pola Ruang Pulau Sulawesi meliputi:  Kawasan Lindung, meliputi: o kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; o kawasan perlindungan setempat; o kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya:

• kawasan TN Lore Lindu, TN Rawa Aopa Watumohai, TN Bogani Nani Wartabone, dan TN Bantimurung-Bulusarawung; • kawasan CA Gunung Ambang, CA Dua Saudara, CA Tangkoko Batuangus, Cagar Alam Morowali, CA Pangi Binanga, CA Pamona, CA Gunung Tinombala, CA Gunung Sojol, CA Gunung Dako, CA Tanjung Api, CA Pegunungan Faruhumpenai, CA Kalaena, Cagar Alam Panua, dan CA Tanjung Panjang; • kawasan Taman Hutan Raya Poboya Paneki (Palu), Taman Hutan Raya Murhum, dan Taman Hutan Raya Bontobahari; dan • kawasan TWA Danau Matano, TWA Danau Mahalona, TWA Danau Towuti, TWA Malino, TWA Cani Sirenrang, TWA Lejja, dan TWA Mangolo



o

kawasan rawan bencana alam;

o

kawasan lindung geologi; dan

o

kawasan lindung lainnya

Kawasan Budidaya bernilai strategis nasional (Kawasan Andalan)

TATA RUANG PULAU SULAWESI BERTUJUAN UNTUK MEWUJUDKAN:

1

Pusat pengembangan ekonomi kelautan berbasis keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan konservasi laut

2

Lumbung pangan padi nasional di bagian selatan dan lumbung pangan jagung nasional di bagian utara

3

Pusat perkebunan kakao berbasis bisnis di bagian tengah

4

pusat pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi

5

Pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (MICE)

6

Kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup

7

Jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah

8

Kawasan perkotaan nasional yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana

9

Kelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% dari luas Pulau Sulawesi

pusat pengembangan ekonomi kelautan berbasis keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan konservasi laut

KEBIJAKAN 1

KEBIJAKAN 2

KEBIJAKAN 3

pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat perikanan

pengembangan kawasan minapolitan memperhatikan potensi lestari

pelestarian kawasan konservasi laut yang memiliki keanekaragaman hayati

STRATEGI

STRATEGI

STRATEGI

mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil perikanan

mengembangkan prasarana dan sarana penangkapan dan budi daya

melestarikan terumbu karang dan sumber daya hayati laut mencegah sedimentasi kawasan muara sungai Mengkonservasi jalur migrasi bagi biota laut dilindungi mengembangkan sarana bantu navigasi pelayaran

mengendalikan penangkapan ikan dengan lestari

 Kawasan minapolitan di Kawasan Andalan Laut Tomini dsk, Bunaken dsk, Batutoli dsk, Teluk Tolo-Kep. Banggai dsk, Teluk Bone dsk, Selat Makassar, Kapoposang dsk, SingkarangTakabonerate dsk, Asera Lasolo, KapontoriLasalimu dsk, serta Tiworo dsk.

 Pusat industri pengolahan hasil perikanan orientasi ekspor di PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, dan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata).

 Pusat industri pengolahan hasil perikanan di PKN Kendari, PKW Tilamuta, PKW Pangkajene, PKW Jeneponto, PKW Watampone, PKW Barru, PKW Bulukumba, PKW Toli-toli dan PKW Raha.

 Outlet ekspor: Pelabuhan Bitung dan Pelabuhan Makassar.

lumbung pangan padi nasional di bagian selatan Pulau Sulawesi dan lumbung pangan jagung nasional di bagian utara Pulau Sulawesi KEBIJAKAN 1

KEBIJAKAN 2

KEBIJAKAN 3

pengembangan sentra pertanian tanaman pangan padi dan jagung yang didukung dengan industri pengolahan

pengembangan jaringan prasarana sumber daya air untuk meningkatkan luasan lahan pertanian

pemertahanan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan

STRATEGI

STRATEGI

STRATEGI

mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan padi dan jagung

membangun waduk dan jaringan irigasi dalam rangka meningkatkan luasan lahan mencegah pendangkalan danau dan waduk

mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan pertanian

menetapkan dan mempertahankan lahan pangan berkelanjutan

membatasi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan

 Pengembangan Sentra Produksi Padi: di Kawasan Andalan (KA) Dumoga-Kotamobagu dsk, KA Palu dsk, KA Mamuju, KA Mamminasata dsk., KA Bulukumba-Watampone, KA Palopo dsk, KA Parepare dsk., KA Toli-toli, KA Asesolo/Kendari, KA Mowedang/Kolaka.  Pengembangan Sentra Produksi Jagung di KA Manado-Bitung, KA Marisa, KA Gorontalo, KA Kolonedale dsk., KA Mamminasata dsk., KA Kapolimu-Patikala Muna-Buton, dan KA Bulukumba-Watampone  Mendorong Pusat Pengembangan Ekonomi Pertanian Pangan Padi dan Jagung:  Pusat industri pengolahan jagung yang berorientasi ekspor di PKN Gorontalo  Pusat industri pengolahan jagung di PKW Isimu, PKW Kuandang, PKW Tilamuta, dan PKW Jeneponto  Pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan padi di PKW Parepare dan PKW Kotamobagu

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

pusat perkebunan kakao berbasis bisnis di bagian tengah Pulau Sulawesi

KEBIJAKAN 1

KEBIJAKAN 2

pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri hasil perkebunan kakao

pengembangan sentra-sentra perkebunan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan

STRATEGI

STRATEGI

mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil perkebunan kakao

 Pengembangan Sentra perkebunan kakao di KA Toli-toli, KA Palu dsk., KA Poso dsk, KA Kolonedale dsk., KA Mamuju dsk., KA Palopo dsk, KA Asesolo/Kendari, dan KA Mowedang/Kolaka.

 Mendorong Pusat Pengembangan ekonomi perkebunan kakao:  pusat pengembangan industri pengolahan kakao yang berorientasi ekspor di PKW Mamuju.  Pusat industri pengolahan hasil perkebunan kakao di PKN Palu, PKW Pasangkayu, PKW Bol, PKW Poso, PKW Kolonedale, PKW Palopo, PKW Majene, dan PKW Unaaha.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN mewujudkan pusat pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi di Pulau Sulawesi

KEBIJAKAN 1

KEBIJAKAN 2

pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan pertambangan yang ramah lingkungan

pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

STRATEGI

STRATEGI

mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertambangan pengelolaan limbah industri terpadu mengembangkan prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi dan produksi dari kawasan peruntukan pertambangan ke pasar nasional dan internasional

 Pengembangan sentra pertambangan:  Sentra pertambangan aspal di Pulau Buton  Sentra pertambangan nikel di KA Kolonedale dsk., KA Palopo dsk., KA Asesolo/Kendari, dan KA Mowedang/Kolaka.  Sentra pertambangan migas di Kawasan Teluk Bone, Buton, Banggai, Selat Makassar, Majene, Mamuju, Polewali, Mandar, Donggala, Poso, Wajo, Mamuju Utara, Bone Utara, Enrekang, dan Sengkang.

 Mendorong Pusat Ekonomi Pertambangan:  Pusat industri pengolahan aspal di PKW Baubau  Pusat industri pengolahan hasil tambang nikel di PKN Kendari, PKW Lasolo, dan PKW Kolaka  Pusat industri pengolahan hasil minyak dan gas bumi di PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKW Luwuk, dan PKW Mamuju

pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran KEBIJAKAN 1

KEBIJAKAN 2

pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pariwisata

pengembangan kawasan pariwisata bahari dan pariwisata cagar budaya

STRATEGI

STRATEGI mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata merehabilitasi kawasan peruntukan pariwisata yang terdegradasi

 Pengembangan Kaw Destinasi Pariwisata:  Pariwisata bahari di KAL Kep. Togean-Teluk Tomini dsk., KAL Bunaken dsk., KAL Kapoposang dsk., KAL Takabonerate dsk., dan KAL Wakatobi dsk.  Pariwisata cagar budaya di Kaw Bau-bau dsk. (Keraton Buton), Kaw Tana Toraja, Kaw Mamasa dsk., Kaw Bulukumba dsk (Suku Kajang), Kaw Makassar dsk (kars Maros-Pangkep), dan Kaw Manado dsk. (Pinabetengan/Bukit Kasih Minahasa).  Mendorong Pusat Ekonomi Pariwisata:  Pusat pariwisata bahari di PKN Kawasan Perkotaan Manado Bitung, PKN Gorontalo, PKN Palu, PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, dan PKN Kendari.  Pusat pariwisata cagar budaya di PKN Kaw Perkotaan Mamminasata, PKW Mamuju, PKW Tondani, PKW Bulukumba, dan PKW Bau-bau.  Pengembangan outlet pariwisata bahari dan pariwisata cagar budaya di Bandar Udara Sam Ratulangi, Djalaludin, Mutiara, Tempa Padang, Hassanuddin, dan Wolter Mongosidi

kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup

KEBIJAKAN 1

KEBIJAKAN 2

pengembangan kawasan perbatasan negara dengan pendekatan kesejahteraan, pertahanan dan keamanan, serta lingkungan hidup

penegasan dan pertahanan eksistensi 14 (empat belas) pulau-pulau kecil terluar sebagai Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

STRATEGI

STRATEGI membangun dan memelihara mercusuar sebagai penanda dan navigasi pelayaran mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan

mengembangkan kawasan sentra produksi di kawasan perbatasan negara berbasis sumberdaya alam mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai perwujudan kedaulatan negara

membangun bandar udara untuk melayani angkutan udara perintis mendorong pengembangan PLTS, PLTB, PLTAL, dan PLTMH mendorong pengembangan jaringan telekomunikasi

11 10 9 7

6

5

12 8

• Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Perbatasan Negara di Talaud dan Melonguane 13 • 14 pulau kecil terluar sbg titik 14 dasar garis pangkal negara:

1. Pulau Lingian

6. Pulau Makalehi

11. Pulau Miangas

2. Pulau Salando

7. Pulau Kawalusu

12. Pulau Marampit

3. Pulau Dolangan

8. Pulau Kawio

13. Pulau Intata

4. Pulau Bangkit

9. Pulau Marore

14. Pulau Kakarutan

5. Pulau Manterawu

10. P. Batubawai kang

3 1

2

4

jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah KEBIJAKAN 1

KEBIJAKAN 2

pengembangan jaringan transportasi yang terpadu

pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas

STRATEGI

STRATEGI

mengembangkan akses prasarana dan sarana yang menghubungkan antarkawasan perkotaan dan memantapkan koridor ekonomi

mengembangkan pelabuhan di sepanjang jalur ALKI memantapkan fungsi bandar udara mengembangkan jaringan transportasi dengan memperhatikan kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan lindung

mengembangkan jaringan transportasi yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil

mengembangkan sistem transportasi antarmoda menuju kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil

 mengembangkan dan memantapkan pada Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, Lintas Timur Pulau Sulawesi, Lintas Tengah Pulau Sulawesi, dan pengumpan Pulau Sulawesi, untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Pulau Sulawesi  mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara, Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat, dan Lintas Barat Pulau

Sulawesi Bagian Selatan  mengembangkan dan memantapkan pelabuhan untuk meningkatkan akses kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan menuju tujuan-tujuan pemasaran produk unggulan  mengembangkan bandar udara untuk mendukung kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta MICE

kawasan perkotaan nasional yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana

KEBIJAKAN 1

KEBIJAKAN 2

pengendalian perkembangan kawasan perkotaan dan wilayah pesisir yang rawan bencana

pengembangan prasarana dan sarana perkotaan pada kawasan rawan bencana

STRATEGI

STRATEGI mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang berfungsi sebagai lokasi dan jalur evakuasi bencana membangun sarana pemantauan bencana menetapkan standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana

 bencana gempa bumi di PKN Gorontalo, PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, PKN Palu, PKW Isimu, PKW Kuandang, PKW Tilamuta, PKW Poso, PKW Luwuk, PKW Toli-toli, PKW Donggala, PKW Palopo, PKW Mamuju, PKW Majene, dan PKW Pasangkayu  bencana letusan gunung berapi di PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, PKW Tondano, PKW Tomohon, PKW Kotamobagu, PKSN Melonguane, dan PKSN Tahuna

 bencana tsunami di kawasan perkotaan PKN Gorontalo, PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKW Kuandang, PKW Tondano, PKW Toli-toli, PKW Luwuk, PKW Donggala, PKW Jeneponto, PKW Majene, PKW Bulukumba, PKW Mamuju, PKSN Melonguane, dan PKSN Tahuna  bencana banjir di PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKN Kawasan Perkotaan Manado Bitung, PKW Palopo, PKW Pangkajene, dan PKW Bau-bau

kelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas pulau Sulawesi

KEBIJAKAN 1

KEBIJAKAN 2

KEBIJAKAN 3

pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi

pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung

pengembangan koridor ekosistem antarkawasan berfungsi konservasi

STRATEGI

STRATEGI

STRATEGI

mempertahankan luasan kawasan bervegetasi hutan

menata kembali permukiman masyarakat adat

menetapkan koridor ekosistem

menetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS)

mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di bagian hulu Wilayah Sungai (WS), kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, dan kawasan konservasi

melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati pada kawasan berfungsi lindung memulihkan kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi

mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan dengan kelerengan terjal

Mengendalikan kawasan budidaya

membatasi pengembangan kawasan permukiman mengembangkan prasarana yang ramah lingkungan

 Hutan Lindung & Resapan Air;  Sempadan Sungai, Sempadan Pantai, & Kws Sekitar Danau/Waduk;  kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya:  kawasan TN Lore Lindu, TN Rawa Aopa Watumohai, TN Bogani Nani Wartabone, dan TN BantimurungBulusarawung;  kawasan CA Gunung Ambang, CA Dua Saudara, CA Tangkoko Batuangus, Cagar Alam Morowali, CA Pangi

Binanga, CA Pamona, CA Gunung Tinombala, CA Gunung Sojol, CA Gunung Dako, CA Tanjung Api, CA Pegunungan Faruhumpenai, CA Kalaena, Cagar Alam Panua, dan CA Tanjung Panjang;  kawasan Taman Hutan Raya Poboya Paneki (Palu), Taman Hutan Raya Murhum, dan Taman Hutan Raya Bontobahari;  kawasan TWA Danau Matano, TWA Danau Mahalona, TWA Danau Towuti, TWA Malino, TWA Cani Sirenrang, TWA Lejja, dan TWA Mangolo

1. Mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan 2. Mengembangkan PKN dan PKW sebagai :  pusat industri pengolahan hasil perikanan; pertanian 2 tanaman pangan jagung, hasil perkebunan kakao dan kelapa;  pusat penelitian, pengembangan serta jasa pengolahan pertanian tanaman pangan padi;  pusat industri pengolahan hasil pertambangan nikel, aspal, serta minyak dan gas bumi;  pusat pengembangan pariwisata bahari serta pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan; 3. Mengembangkan PKSN sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara, pusat pengembangan ekonomi, serta simpul transportasi kawasan perbatasan; 4. Mengembangkan Sistem Perkotaan Nasional berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan 5. Mendorong pengembangan kawasan perkotaan sehingga dapat ditetapkan menjadi PKN atau PKW.

1

1 1 2

7

8

4 5

6

2

3

3

9

4

12 1

10

11 13

PKN

PKSN 14

1. 2.

15 16

23 24

17 18

25

5

26

6 21

22

1. 2. 3.

Kws.Perkotaan Manado-Bitung Gorontalo Palu

4. 5.

Kendari Kws.Perkotaan Mamminasata

PKW

20

19

Tahuna Melonguane

27

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tomohon Tondano Kotamobagu Kuandang Isimu Tilamuta Buol

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Tolitoli 15. Donggala 16. Pasangkayu 17. Poso 18. Luwuk 19. Kolonodale 20. Mamuju 21.

Palopo Majene Parepare Barru Pangkajene Watampone Jeneponto

22. 23. 24. 25. 26. 27.

Bulukumba Lasolo Unaaha Kolaka Raha Bau-bau

SOP Kawasan Perkotaan Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata) a. meningkatkan jasa pelayanan keuangan, pergudangan, dan perdagangan yang mendukung kegiatan ekspor-impor b. mengembangkan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan dan pertambangan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu c. mengembangkan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan d. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu e. mengembangkan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat pariwisata bahari serta penyelenggaraan MICE f. mengembangkan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata berbasis mitigasi dan adaptasi bencana banjir dan tsunami g. mengembangkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi h. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa dan industri jasa komoditas unggulan pertanian pertambangan, serta perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan dan padat karya di PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Palopo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone, Kawasan Andalan Pare-Pare dan Sekitarnya Kawasan Andalan Laut Mamminasata dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Singkarang-Takabonerate dan Sekitarnya i. mengembangkan kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Luwu Utara dengan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata j. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) dan Bandar Udara Sultan Hasanuddin k. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata berupa Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) dan Bandar Udara Sultan Hasanuddin l. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata

SOP Kawasan Perkotaan Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata) p. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan q. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata r. meningkatkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional s. meningkatkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional t. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian dengan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat pertanian terutama Kawasan Andalan Palopo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone, dan Kawasan Andalan Pare-Pare dan Sekitarnya yang terhubung dengan Pelabuhan Makassar u. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Mamminasata dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Singkarang-Takabonerate dan Sekitarnya yang terhubung dengan Soekarno-Hatta (Makassar) dan/atau Bandar Udara Sultan Hasanuddin v. meningkatkan fungsi konservasi Waduk Bili-bili w. mengendalikan perkembangan fisik PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata untuk mempertahankan luas lahan pertanian x. mengendalikan perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata yang menjalar (urban sprawl) y. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai z. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi aa.menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata bb.menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota cc. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata

SOP PKW MAMUJU SBG PUSAT Perdagangan dan jasa, Industri, Pariwisata, Perkebunan a. mengembangkan PKW Mamuju sebagai pusat industri pengolahan hasil perkebunan kakao yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu b. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu c. mengembangan PKW Mamuju sebagai pusat penelitian dan pengembangan perkebunan kakao d. mengembangkan PKW Mamuju sebagai pusat pariwisata cagar budaya (Kawasan Mamasa) e. mengembangkan fungsi PKW Mamuju sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi f. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas perkebunan yang ramah lingkungan dan padat karya di PKW Mamuju sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Mamuju dan Sekitarnya g. mengembangkan kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali dengan PKW Mamuju h. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Mamuju dengan Bandar Udara Tampa Padang dan Pelabuhan Belang-Belang i. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Mamuju j. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Terestrial: k. Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Barat Sulawesi untuk melayani PKW Mamuju l. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Kaluku-Karama (Sulawesi Barat-Sulawesi Tengah) m. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKW Mamuju yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan n. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Mamuju yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan o. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Mamuju p. meningkatkan fungsi PKW Mamuju sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional q. meningkatkan fungsi PKW Mamuju sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional

NO

1.

1.1

2.

2.1.

INDIKASI PROGRAM UTAMA

LOKASI

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN

WAKTU PELAKSANAAN SUMBER PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA I

Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-kota Pusat Pertumbuhan Nasional PKN Kawasan Perkotaan ManadoBitung, PKN Kawasan Perkotaan MammiPKN nasata, Kendari, PKW Pengembangan/Pe Tilamuta, PKW ningkatan Fungsi.. Pangkajene, PKW Jeneponto, PKW Watampone, PKW Barru, PKW Bulukumba, PKW Toli-toli dan PKW Raha)

APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah

Kemen PU,Kemendagri,KKP, Kementan, Kemenperin, Kemenbudpar,Kemenhub Kemenkominfo, Kemendag, Kemenhut, Pemda, dan Swasta

Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Sulawesi (II.1.)

Pengembangan Kawasan Andalan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Unggulan Perikanan

Kawasan Andalan

Lampiran XIVStrategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Sulawesi (1, 2, 3, 4, 5, 11, 15, 16, dan 22)

APBN, APBD, Kemen KP, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan/atau dan Swasta sumber lain yang sah

II

III

IV

NO


LOKASI



INSTANSI PELAKSANA

3. Pengembangan Jaringan Infrastruktur Transportasi 3.1. Jaringan Jalan Bebas Hambatan 3.1.1

Pengembangan Jaringan Jalan Bebas Hambatan

2. Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota meliputi Manado-Bitung, ManadoTomohon,

Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Sulawesi (VI.1 s/d VI.9.)

APBN, APBD, Kemen PU, Pemda, dan Swasta dan/atau sumber lain yang sah

Lampiran V Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Pulau Sulawesi (I.1)

APBN, APBD, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta dan/atau sumber lain yang sah

Lampiran VI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Transportasi Danau dan Penyeberangan di Pulau Sulawesi (II.2., II.7., dan II.10.)


3.2. Jaringan Jalur Kereta Api 3.2.1

Pengembangan jalur Kereta Api Antarkota

Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara

3.3

Lintas Penyeberangan

3.3.1

Pemantapan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan

1. Pelabuhan Bitung sebagai bagian dari jaringan lintas penyeberangan sabuk utara

I

II

III

IV

NO


LOKASI



3.4

Pelabuhan

3.4.1

Pengembangan Pelabuhan Internasional (Utama)

3.5

Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Primer

3.5.1.

Pemantapan Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Primer

Pelabuhan Bitung

Bandar Udara Sam Ratulangi

Lampiran VII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tatanan Kepelabuhanan di Pulau Sulawesi (1) Lampiran VIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tatanan Kebandarudaraan di Pulau Sulawesi (2)

INSTANSI PELAKSANA



I

II

III

IV

NO

4



LOKASI


INSTANSI PELAKSANA

Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

4.1.

Rehabilitasi Jaringan Transmisi Jaringan Transmisi Sulawesi bagian Tenaga Listrik Utara

5.

Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional

5.1

Pengembangan Jaringan Pelayanan Jaringan Terestrial Pusat Pertumbuhan Di Pantai Barat Sulawesi

6.

Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA, dan Pengendalian Daya Rusak Air

6.1.

Pengelolaan WS Strategis Nasional

WS TondanoLikupang

Lampiran IX Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Sulawesi (III.1.1., III.1.2., dan III.3.) Lampiran X Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Sulawesi (I.1.)

Lampiran XI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air di Pulau Sulawesi (I.2.)

APBN, APBD, Kemen ESDM, Pemda, dan PLN dan/atau sumber lain yang sah

APBN, APBD, Kemenkominfo, Pemda, dan PT. Telkom dan/atau sumber lain yang sah

APBN, APBD, Kemen PU, Kementan, Pemda, dan Swasta dan/atau sumber lain yang sah

I

II

III

IV

• Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi • Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Sulawesi terdiri atas: – Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional; – arahan perizinan; – arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan – arahan sanksi.

• Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKN (Kws.Perkotaan ManadoBitung, Gorontalo, Palu, Kendari, Kws.Perkotaan Mamminasata) – pemanfaatan ruang untuk mempertahankan luas lahan pertanian; – pengendalian perkembangan PKN yang menjalar (urban sprawl); – pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan berskala internasional, nasional dan/atau regional yang didukung dengan prasarana dan sarana – pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran berskala internasional dan nasional yang didukung dengan prasarana dan sarana; – pengembangan PKN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; – pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi; – fungsi atau potensi PKN sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; – fungsi atau potensi PKN sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional; – pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKN; – ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN

• Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKW: – pemanfaatan ruang untuk mempertahankan luas lahan pertanian; – pengendalian perkembangan PKW yang menjalar (urban sprawl); – pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan berskala provinsi yang didukung dengan prasarana dan sarana perkotaan; – pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran berskala provinsi yang didukung dengan prasarana dan sarana perkotaan; – perkembangan PKW berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; – pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah; – fungsi atau potensi PKW sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi; – fungsi atau potensi PKW sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten; – pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW; dan – ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW.

• Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKSN (Tahuna & Melonguane: – pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berdaya saing, pusat promosi investasi, dan pemasaran; – pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; – pemanfaatan ruang untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat. – pengembangan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; – pengembangan fungsi PKSN sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah dan menengah; – pengembangan fungsi atau potensi PKSN sebagai simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; – pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKSN; dan – ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan terganggunya fungsi PKSN

• Koordinasi: – Koordinasi penataan ruang Pulau Sulawesi dilakukan oleh Menteri. – Koordinasi antardaerah dalam rangka penataan ruang Pulau Sulawesi dilakukan melalui kerja sama antarprovinsi dan/atau kerja sama antar badan koordinasi penataan ruang daerah.

• Pengawasan: – Pengawasan diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya. – Pengawasan diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Pulau Sulawesi dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi. – Kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi dilaksanakan oleh seluruh Gubernur di Pulau Sulawesi dilaporkan kepada Menteri

• Peran Masyarakat: – masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; – kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; – kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; – peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; – kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan – kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Ketentuan peralihan” – ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini – peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang bertentangan dengan Peraturan Presiden harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan

• Ketentuan Penutup: – Jangka waktu Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi adalah sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu RTRWN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. – Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun

• Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun: – dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan; – dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau – apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi.

Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Recommend Documents