Opsi Percepatan Implementasi SRAP REDD+ dalam RENSTRA dan RENJA SKPD Kaltim Mei 2013
Pendahuluan Kaltim telah menyelesaikan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) upaya Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) (Agts 2012), mendampingi Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Implementasi SRAP REDD+ akan efektif bila substansi yg ada dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan regional (RPJMD; RKPD) atau perencanaan sektoral (Renstra; Renja SKPD) Sektor-sektor pembangunan terkait SRAP REDD+ utamanya yg bergerak pada basis lahan dan/atau SDH, khususnya: Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Pertambangan
Tujuan dan Lingkup Materi ini bertujuan untuk menyampaikan usulan beberapa opsi yg mungkin dapat ditempuh oleh SKPD dalam rangka mempercepat implementasi SRAP REDD + Kaltim Ruang lingkup dari materi: a. Uraian ringkas latar belakang SRAP REDD+ b. Isu-isu utama dan posisi sektor pembangunan c. Usulan Opsi integrasi SRA dalam RENSTRA/RENJA d. Tantangan akselerasi implementasi SRAP
SRAP REDD+ Kaltim Atas dasar komitmen Indonesia kepada masyarakat internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (khususnya karbon) sebesar 26% - 41% pada tahun 2020 Kalimantan Timur (Kaltim) menyadari peran penting untuk berkontribusi melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), karena: a. Memiliki kawasan hutan terluas (14,7 juta ha) b. Ekonomi/Invest berbasis lahan/SDA tumbuh pesat Merujuk STRANAS REDD+ dan berdasarkan paling tidak 37 peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku
Luas Kawasan Hutan Kalimantan TImur
Pengelompokan pemanfaatan lahan di Kaltim dan asumsi tutupan lahan tahun 2020 berdasarkan perencanaan pembangunan daerah
Pengelompokan pemanfaatan lahan di Kaltim dan asumsi tutupan lahan tahun 2020 berdasarkan perencanaan pembangunan daerah
ASUMSI DASAR PERHITUNGAN Perhitungan emisi bidang berbasis lahan dilakukan berdasarkan metode Stock Difference, dengan menggunakan data tutupan lahan 2006 dan 2011 dari Ditjen Planologi Kehutanan Kemenhut serta data Unit Perencanaan yang diturunkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur. 2. Hutan Lindung 14,000,000.00
3. Hutan Produksi 12,679,052.94
12,000,000.00
12,000,000.00
11,070,164.95
10,000,000.00
ton CO2 eq
10,000,000.00
6,000,000.00
4,437,046.73
ton CO2 eq
8,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00 4,000,000.00
4,000,000.00 2,000,000.00
Forward Looking
0.00
2,000,000.00 0.00
ton CO2 eq
1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0
4. Hutan Produksi Terbatas 1,364,850.08
487,769.43 Forward Looking
3,580,016.15 Forward Looking
ASUMSI DASAR PERHITUNGAN
Perhitungan emisi bidang berbasis lahan dilakukan berdasarkan metode Stock Difference, dengan menggunakan data tutupan lahan 2006 dan 2011 dari Ditjen Planologi Kehutanan Kemenhut serta data Unit Perencanaan yang diturunkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur.
No.
Penutupan Lahan
Skenario Penurunan Emisi
Keterangan Skenario Mempertahankan kondisi kawasan dengan praktek yang ramah lingkungan 1. Menjaga hutan primer dan sekunder 2. Rehabilitas lahan terbuka menjadi belukar Menjaga areal yang masih berhutan Menjaga areal yang masih berhutan Mendorong swasta untuk segera menanam pada Lahan terbuka menjadi hutan tanaman Mendorong swasta untuk segera menanam pada Lahan terbuka menjadi hutan tanaman
1
Food Estate
Skenario 7
2
HL
Skenario 1
3 4
HP HPT
Skenario 3 Skenario 3
5
IUPHHK-‐HA
Skenario 2
6
IUPHHK-‐HT
Skenario 2
7
Jalan
skenario 6
Penghijauan; 30% lahan terbuka menjadi semak belukar
8
Kawasan Industri Kariangau
skenario 6
Penghijauan; 30% lahan terbuka menjadi semak belukar
9
Perkebunan
Skenario 4
10
KSA/KPA
Skenario 3
1. Melakukan penanaman perkebunan (sawit) pada lahan terbuka dan belukar 2. Area perkebunan luasannya akan dipertahankan. Menjaga areal yang masih berhutan
11
Kawasan Industri Maloy
skenario 6
Penghijauan; 30% lahan terbuka menjadi semak belukar
12
Moratorium Pemukiman, Fasos, Fasum, Lhn Garapan Masyarakat
skenario 8
Mempertahankan kondisi kawasan
skenario 6
Penghijauan; 30% lahan terbuka menjadi semak belukar
13 14
Rencana untuk Pembangunan & Pertanian dalam arY luas
n/a Mendorong perusahaan untuk mercepatan reklamasi dan revegetasi sehingga pada tahun 2020 luas lahan tambang terganggu sudah direklamasi dengan rasio 50 % Mempertahankan kondisi kawasan dengan praktek yang ramah lingkungan
15
Pertambangan
Skenario 5
16
Transmigrasi
Skenario 7
17
Unit Rencana Lainnya
skenario 6
Penghijauan; 30% lahan terbuka menjadi semak belukar
18
Gambut Kawasan Hutan
skenario 8
Mempertahankan kondisi kawasan
19
Gambut Non Kawasan Hutan
skenario 8
Mempertahankan kondisi kawasan
20
Gambut Moratorium Gambut Unit Perencanaan Lainnya
skenario 8
Mempertahankan kondisi kawasan
skenario 8
Mempertahankan kondisi kawasan
21
BAU Baseline Forward Looking dan Skenario Penurunan Emisi bidang Landbase
1,800,000,000
1,532,651,876
1,600,000,000 1,400,000,000 ton CO2 eq
TARGET PENGURANGAN EMISI Kontribusi Sektor pada Total Emisi GRK di KalPm Energi, (dalam juta ton CO2 eq)
1,269,636,363
1,200,000,000
1,192,221,824 1,293,155,023
1,000,000,000 800,000,000
15,63 %
600,000,000
Limbah (Limbah Padat domeYk dan Industri + Air Limbah Industri), 10.24 , 1%
Transportasi, Industri, 50.56 , 3%
400,000,000
0 2006-‐2011
20011-‐2016
2016-‐2020
Distribusi BAU Baseline Historical dan Forward Looking Per Unit Perencanaan Landbase 1,000,000,000.00 900,000,000.00 800,000,000.00 700,000,000.00 600,000,000.00 500,000,000.00 400,000,000.00 300,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00 0.00
Landbase + Peternakan +Pertanian, 1,533.62 , 96%
BAU -‐ Forward Looking Skenario Penurunan Emisi
200,000,000
Historical Forward Looking
Kontribusi Mitigasi Total Emisi GRK setiap Sektor (juta ton CO2 eq) Energi, Limbah (Limbah Padat dometik dan Industri + Air Limbah Industri), 7.71 , 1%
Transportasi, Industri, 43.68 , 3%
Landbase + Peternakan +Pertanian, 1,293.89 , 96%
Distribusi Emisi Forward Looking dan Skenario Penurunan Emisi diantara unit perencanaan
VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI SRAP REDD+ Peraturan/Kebijakan Pembangunan dan Dinamika Poleksosbud
VISI
MISI
TUJUAN
STRATEGI/ RENCANA AKSI
Tata Kelola Hutan yang Baik
Pengembangan Kelembagaan
Jangka Pendek 2012 -2014
SRAP Pra-Syarat
Fungsi Ekologi & Manfaat Ekonomi
Penyempurnaan Perencanaan
SRAP Kondisi Pemungkin Jangka Menengah 2012 - 2020
Penegakan Hukum
Masyarakat Sejahtera
Peningkatan Kapasitas
SRAP Reformasi Sektor Pembangunan
Jangka Panjang 2012 - 2030
Isu-Isu Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kaltim
SRAP MRV
KEMBALI
Isu Utama dan Posisi Sektor Disamping pertumbuhan investasi, PDRB, dan pendapatan perkapita Kaltim yang meningkat cukup pesat, ada implikasi negatif terhadap lingkungan yg timbul mengingat pendukung utama perekonomian adalah sektor berbasis lahan/SDA termasuk hutan Total investasi (perizinan) sektor kehutanan (hutan alam dan tanaman) mencakup 5,1 jt hektar (opr.ca. 3,0%), pertambangan 3,9 jt ha (opr. 1,6 jt), perkebunan 3,3 jt ha (opr. 800.000 ha) dan operasional yang illegal dan atau tidak terkontrol/terkendali berakibat perubahan/ konversi bentang lahan berhutan
Isu Utama Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut di Kaltim Pemanfaatan Kayu secara Berlebihan, Pembalakan Liar (Illegal Logging) dan Pemiskinan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity) Konversi Lahan Berhutan ke Perkebunan Sawit Skala Besar Perambahan hutan (forest encroachments) dan Extensifikasi Kemandirian Pangan (food estate) Pembukaan Lahan untuk Pertambangan Batubara Kebakaran Hutan dan Lahan (dan implikasinya) Pembukaan dan Pemanfaatan Lahan untuk Berbagai Peruntukan (a.l. Infrastruktur jalan, pemukiman, perikanan)
Eksploitasi Kayu berlebihan
Perluasan Illegal Logging/Pencurian Kayu
Ekspansi Pertambangan
Bappeda KalYm, 2012
Resky, 2013
JATAM, 2013
JATAM, 2013
Expansi Perkebunan Sawit
Resky, 2013
Resky, 2013
Rusmadi, 2007
Rusmadi, 2007
Aktivitas Antropogenik lainnya
KalYm Post.go.id
Devung (2004)
Kebakaran Hutan dan Lahan
Resky, 2013
Luas Lahan Kritis (Ha)
LAHAN KRITIS DI DALAM DAN LUAR KAWASAN HUTAN DI KALTIM Hampir seluruh Kabupaten/Kota di Kaltim memiliki lahan kritis antara 30-50% luas wilayah administratif. Dengan asumsi laju deforestasi dan degradasi hutan di Kaltim per tahun tetap (spt 2005/6) 500 ribu ha akan terjadi bencana lebih besar
No.
Kabupaten/Kota
Luas Wilayah (Ha)
Dalam Kawasan Hutan
Di luar Kawasan Hutan
Jumlah
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1.
Balikpapan
56.070
8.235
29.905
38.140
2.
Berau
2.252.171
606.004
206.637
812.641
3.
Bontang
16.339
4.356
3.165
7.521
4.
Bulungan
1.724.961
448.833
137.067
585.900
5.
Kutai Barat
3.094.379
965.736
305.974
1.271.709
6.
Kutai Kartanegara
2.632.600
923.997
348.750
1.272.747
7.
Kutai Timur
3.188.459
1.348.029
460.656
1.808.685
8.
Malinau
3.979.988
582.523
201.889
784.412
9.
Nunukan
1.387.542
296.076
170.359
466.435
10.
Penajam Paser Utara
320.966
107.089
65.162
172.251
11.
Pasir
1.093.638
447.629
192.625
640.253
12.
Samarinda
71.823
830
50.497
51.328
13.
Tana Tidung*)
-
-
-
-
14.
Tarakan
25.181
7.147
9.581
16.727
19.844.117
5.746.485
2.182.265
7.928.749
Total Kaltim
Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka (2010) dan BPDAS Mahakam - Berau (2010). Keterangan: *) masih tergabung dengan kabupaten induknya (Bulungan).
TINGKAT KEKRITISAN LAHAN DI KALTIM • Sangat Kritis = 422.846,09 Ha; • Kritis = 780.865,96 Ha; • Agak Kritis = 3.812.370,04 Ha; • Potensial Kritis= 4.756.005,77 Ha; • Tidak Kritis= 9.919.047,23 Ha Tingkat Kekritisan Lahan 1. Sangat Kritis 2. Kritis 3. Agak Kritis 4. Potensial Kritis 5. Tidak Kritis 0
50
100
200 Kilometers
KAPASITAS REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI KALTIM (1) Terdpt ketimpangan antara laju perusakan dan pemulihan; (2) Perlu mencari sebab-sebab utama deforesasi/degradasi hutan; (3) Dukungan seluruh sektor yang berkontribusi (kehutanan dan non-kehutanan)
No.
Kabupaten/Kota
(1)
(2)
1.
Balikpapan
2.
Berau
3.
Luas (Hektar) dalam Tahun 2010
2011
2012
2013
2014
Jumlah
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
-
300
400
400
400
1.500
2.000
3.000
5.000
5.000
5.000
20.000
Bontang
-
50
50
100
100
300
4.
Bulungan
-
2.500
3.500
5.500
5.500
17.000
5.
Kutai Barat
-
5.000
5.000
5.000
10.000
25.000
6.
Kutai Kartanegara
3.100
3.900
5.000
5.000
5.000
22.000
7.
Kutai Timur
-
5.000
10.000
10.000
10.000
35.000
8.
Malinau
500
2.000
3.000
5.000
5.000
15.000
9.
Nunukan
-
2.000
2.000
2.000
2.000
8.000
10.
Penajam Paser Utara
-
1.000
1.000
2.000
2.000
6.000
11.
Pasir
-
2.000
2.000
3.000
3.000
10.000
12.
Samarinda
-
500
500
1.000
1.000
3.000
13.
Tana Tidung*)
-
-
-
-
-
-
14.
Tarakan
115
685
700
500
600
2.600
10.715
28.535
38.150
44.000
44.000
165.400
Total: Kaltim
Sumber: Dinas Kehutanan Kaltim (2011) Keterangan: *) Kabupaten Tana Tidung masih tergabung dengan kabupaten induknya (Bulungan).
Tahapan dalam Penetapan SRAP REDD+ Kaltim
AKAR MASALAH SEKTOR BERBASIS LAHAN/HUTAN No.
Kehutanan
Pertanian
Perkebunan
Pertambangan
Lainnya
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
01
Contractual Arangement (Kontrak karya)
Kebijakan investasi skala besar yang tidak terkontrol
Inkonsistensi perijinan dengan kesesuaian lahan dan kawasan yang dilindungi
Inkonsistensi perijinan dengan kesesuaian lahan dan kawasan yang dilindungi
Pembangunan hanya mengejar peningkatan pertumbuhan ekonomi
02
Sistem perijinan (Governance)
Posisi tawar masyarakat lokal yang lemah
Korupsi perijinan
Korupsi perijinan
Tata ruang yang belum detail, be-lum operasional dan belum konsis-ten
03
Regulasi hasil
Tata ruang yang belum detail, be-lum operasional, dan belum konsis-ten
Ekonomi masya-rakat sekitar hu-tan yang rendah
Belum adanya pembatasan produksi nasional
Open access terhadap hutan
04
Open access ter-hadap hutan
Kelembagaan re-solusi konflik be-lum terbangun
Open access ter-hadap hutan
Open akses ter-hadap hutan
Hak atas tanah hutan yang belum tuntas bagi semua pihak
05
Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak
Belum adanya kepastian hak dan ruang kelola masyarakat
Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak
Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak
06
Kepastian kawas-an/ tenurial
Pengembangan ekonomi rakyat belum menjadi prioritas kebijakan
07
Kelembagaan RHL yang lemah dan tidak akuntabel
08
Koordinasi ka-wasan lintas administrasi yang lemah
Jmlh
8 akar masalah 6 akar masalah sektor
6 akar masalah 4 akar masalah sektor
Belum adanya pe-ta wilayah usaha pertambangan
5 akar masalah 3 akar masalah sektor
6 akar masalah 4 akar masalah sektor
5 akar masalah 2 akar masalah sektor
Catatan : Terdapat 2 akar masalah sebagai prioritas antar sektor yaitu : open akses dan hak atas tanah dan hutan serta inkonsistensi perijinan juga korupsi perijinan
KEMBALI
Opsi Integrasi RENSTRA/RENJA Saat ini Provinsi Kaltim telah menyelesaikan RPJMD 2009/2013 dan akan segera menyusun RPJMD 2014/2018. Berlaku serupa bagi Kabupaten/Kota dalam kurun waktu yg kurang lebih sama. Perencanaan jangka menengah tersebut akan dijabar-kan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)/ Tahunan Seiring dengan perencanaan regional tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga mempersiapkan rencana sektoral: Rencana Stratejik/RENSTRA (5 thn) sebagai basis dari Rencana Kerja (Renja)/Tahunan
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MITIGASI EMISI GRK Limbah
RPJP 2005-‐2020
AFOLU
Enerji, Trans-‐ portasi, IPPU
RENSTRA 2014-‐2018; 2019-‐2023; 2024-‐2028 RENJA 2013 s/d 2025
RAD GRK
RPJMD 2014-‐2018 2019 -‐2023
PEMANTAUAN, PELAPORAN, VERIFIKASI (MRV) Program Swasta, Ornop,
REN-‐MRV GRK KALTIM
DDPI KALTIM RKPD 2013 s/d 2025
a.l. SRAP; LCDP UNMUL BAPPEDA
DISPU-‐KIMPRASWIL
DISHUT DISTAN
DISPERIN
DISBUN
DIS ESDM
DINAS LAIN
DISHUB
BLH
SKPD/INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT LAINNYA DI 14 KABUPATEN/KOTA DAN DESA
Gambar Posisi SRAP REDD+ dalam Kerangka Perencanaan Pembangunan dan Implementasi RAD GRK KalPm
Keterangan: GRK (= Gas Rumah Kaca); AFOLU (= Agriculture, Forestry and Land Use); IPPU (= Industrical Produc7on and Processing); RPJP (= Rencana Pembangunan Jangka Panjang); RPJMD (= Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah); RKPD (= Rencana Kerja Pembangunan Daerah); Renstra (= Rencana Strategis); Renja (= Rencana Kerja); Ornop (= Organisasi Non-‐Pemerintah); RAD GRK (= Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca); LCDP (= Low Carbon Development Plan); DDPI (= Dewan Daerah Perubahan Iklim); REN-‐MRV GRK (= Rencana Monitoring, Repor7ng and Verifica7on); BAPPEDA (= Badan Perencanaan Pembangunan Daerah); UNMUL (= Universitas Mulawarman); DISPU-‐KIMPRASWIL (= Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah); DISHUT (= Dinas Kehutanan); DISTAN (= Dinas Pertanian); DISBUN (= Dinas Perkebunan); DISNAK (= Dinas Peternakan); DISPERIN (= Dinas Perindustrian); DIS ESDM (= Dinas Enerji dan Sumberdaya Mineral); DISHUB (= Dinas Perhubungan); BLH (= Badan Lingkungan Hidup) .
Akar Masalah Prioritas dan Rencana Aksi Antar Sektor (1) Rencana Aksi hanya pada kelompok reformasi sektor pembangunan, tidak termasuk Prasyarat, Kondisi Pemungkin dan MRV; (2) Rencana Aksi yang ditampilkan adalah yang didasarkan pada identifikasi awal dan masih terbuka untuk dikembangkan; (3) Satu Rencana Aksi memungkinkan untuk mendukung pemecahan akar masalah beberapa sektor
SRAP REDD+
RENSTRA SKPD
Isu-Isu Utama Isu-Isu Strategis Sebab
Visi Opsi I
Misi Tujuan
Akar Masalah
Sasaran Strategi
Opsi III
Program Kegiatan
Opsi II
Rencana Aksi
Indikator Kinerja Kelompok Sasaran
Indikator
Pendanaan Indikatif
RENJA SKPD
Butir Penting Isu-isu yg ada di SRAP REDD+ fokus hanya pada Deforestasi dan Degradasi Hutan; sedangkan di RENSTRA SKPD lebih bersifat komprehensif dan pada jenjang yang inkonsisten, sbg contoh: Sektor Kehutanan 2009-2013 (1) Kawasan Hutan belum Mantap; (2) Benturan Kepentingan/Konflik
Pemanfaatan Kawasan Hutan; (3) Rendahnya Penilaian terhadap SDH; (4) Kesenjangan Bahan Baku Industri Kehutanan; (5) Penebangan dan Perdagangan Kayu Illegal; (6) Laju Deforestasi yang Tinggi; (7)REndahnya Kesejahteraan Masyarakat sekitar Hutan; (8) Lemahnya Penegakan Hukum; (9) Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan; (10) Pengumpulan Data HHBK dan Pembentukan Forum Komunikasi HHBK
(a) Penebangan Liar di SRAP REDD+ merupakan Isu Utama (b) Laju Deforestasi Tinggi di SRAP REDD+ merupakan Tujuan Utama (ultimate goal)
Butir Penting Akar masalah yang diutamakan dalam SRAP REDD+ berkaitan dengan `Penyumbat` (bottlenecks) sedangkan dalam isu-isu stratejik dalam RENSTRA SKPD adalah masalah (kondisi negatif) yang menonjol Strategi dan Rencana Aksi yang dirumuskan mengarah kepada upaya penghilangan penyumbat (debottlenecking); Sedangkan dalam RENSTRA SKPD Program dan Kegiatan merujuk kepada Tujuan dan Sasaran (yang didasarkan pada Visi dan Misi) Implementasi Rencana Aksi yang ada di dalam SRAP REDD+ relatif lebih longgar dalam konteks waktu yg dimiliki; sedangkan Kegiatan dalam RENSTRA SKPD maksimum diharapkan dapat diselesaikan >1 - 5 tahun (untuk yang bersifat multi-year) dan/ atau dilakukan tahunan ke dalam RENJA SKPD (tahunan)
RENSTRA SKPD KEHUTANAN 2014-2018 ISU-ISU STRATEJIK VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN
RENJA RENJA RENJA RENJA RENJA
1. Deforestasi TInggi PROGRAM
KEGIATAN
2. Illegal Logging INDIKATOR Isu Utama
Akar Masalah a.l. - Open access
SRAP REDD+ KALTIM 2012-2032
Strategi A.l. § Akselerasi KPH, § Optimalisasi industri HHBK § Penguatan pengawas kawasan § Penguatan ekonomi lokal § Janiman arable lands § Akselerasi Skema PHBM § Simplifikasi perizinan PHBM
Rencana Aksi
Integrasi
a.l. • Pembentukan KPH Plus • Pembentukan Koperasi HHBK • Pengembangan Teknologi HHBK • Pembangunan sentra komoditi HHBK • Peningkatan investasi HHBK • Budiday HHBK • Perbaikan sistem pengawasan • Dll.
Tantangan Implementasi SRAP REDD+ Kaltim Beberapa rencana aksi dalam dokumen SRAP REDD+ secara jelas menunjukkan bahwa persoalan deforestasi dan degradasi hutan sebagian justru pemecahannya harus dimulai dari tingkat Nasional (Jakarta), RENSTRA Kementrian terkait perlu mencantumkan; Perencanaan Regional juga perlu mengintegrasikan Tingginya keinginan untuk pemekaran daerah, dimana saat ini yang sudah jelas adalah telah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), SRAP tidak menjadi prioritas. Pemahaman setiap pihak bahwa melaksanakan pengurangan emisi (sekaligus upaya meningkatkan kapasitas penyerapan dan penyimpanan karbon) bukanlah semata-mata dikarenakan kepentingan global, tetapi justru pada kebutuhan daerah RENSTRA/RENJA Hijau bukan berarti menghambat pertumbuhan ekonomi/investasi, tetapi memberikan keseimbangan bagi keberlangsung daya dukung lingkungan dan sistem penyangga kehidupan masyarakat Kaltim
Terima Kasih
