6/22/2013
SRAP dan Peluang Pendekatan Jurisdiksi
TINJAUAN AWAL
TK ISP Bogor, 21 Juni 2013
Outline
• • • • •
Komentar atas TOR Latar dan Tujuan Satgas REDD+ Sekilas 11 SRAP Peluang Jurisdiksi: Kasus Kaltim
1
6/22/2013
•
Komentar atas TOR
• •
•
Latar dan Tujuan
•
•
Kenapa jurisdiksi?: legalitas vs realitas teknikalitas Benturan jurisdiksi: realitas objektif Pertanyaan: bukan “apa elemen kunci”, tapi “apa akar persoalan untuk menerapkan pendekatan ini”
Banyak ide dan inisiatif pelaksanaan REDD – jurisdiksi: perlu kristalisasi Peluang implementasi SRAP dengan Pendekatan Jurisdiski: Kasus Kaltim Menarik kristal pendekatan dan implikasi penting
2
6/22/2013
Satgas REDD+
• 10 (9) Tim Kerja (TK) • Implementasi Strategi dan Program – salah satu TK • Fasilitasi ISP: Stranas, RAN REDD+ dan SRAP 11 Prov
West Kalimantan
Aceh Riau Jambi South Sumatera
West Sumatera
Central Sulawesi
Central Kalimantan East Kalimantan
Final, submitted to Task Force: 1. East Kalimantan 2. Jambi 3. West Sumatera 4. Riau 5. West Papua 6. South Sumatera 7. Papua
West Papua Papua
6
3
6/22/2013
Sekilas SRAP 11 Prov
PROSES SRAP
ISU-ISU STRATEGIS
AKAR MASALAH
PSA RENCANA AKSI
STRATEGI DAN RENAKSI
4
6/22/2013
Core Problem PSAP - PROCESSES
STRATEGIC ISSUES
AKAR MASALAH
RENCANA AKSI
PSAP - PROCESSES
STRATEGIC ISSUES
AKAR MASALAH
2
Kontrak karya (contractual arrange-ment); Sistem perizinan (Govern-ance) yang belum efektif dan efisien, serta memberikan ruang korupsi; Regulasi hasil yang menjadi diinsentif;
1
1
Open access terhadap hutan; Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak; Belum tersedia lembaga resolusi konflik di luar pengadilan
1
1
1
Kepastian kawasan/tenurial; Kelembagaan RHL yang lemah dan tidak akuntabel;Lahan kritis yang meningkat
1
1
1
Open acses; Koordinasi kawasan lintas administrasi yang lemah;cenderung menimbulkan konflik sosial
1
1
1
1
1
2
Kontrak karya (contractual arrange-ment); Sistem perizinan (Govern-ance) yang belum efektif dan efisien, serta memberikan ruang korupsi; Regulasi hasil yang menjadi diinsentif;
1
1
Open access terhadap hutan; Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak; Belum tersedia lembaga resolusi konflik di luar pengadilan
1
1
1
1
Kepastian kawasan/tenurial; Kelembagaan RHL yang lemah dan tidak akuntabel;Lahan kritis yang meningkat
1
1
1
1
Open acses; Koordinasi kawasan lintas administrasi yang lemah;cenderung menimbulkan konflik sosial
1
1
1
1
Action Plan
STRATEGIC & ACT PLAN
RENVANA AKSI
STRATEGIC & ACT PLAN
Province 3 . .
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 11 1
1
1
1
1
1
1
1
Province 3 . .
1
10 11 1
1
1
1
1
1
1
CONTRACTUAL ARRGNMNT OPEN ACCESS LAND TENURE LAW ENFORCEMENT FMU (KPH) CERTIFICATION CONFLICT BEST PRACTICE PEOPLE PARTICIPATION CORRUPTION FOREST MANAGEMENT COMMUNITY INSTITUTION MAP INVESTMENT PERMIT SPATIAL PLAN POVERTY
5
6/22/2013
Review, Identifikasi Terutama atas Kebijakan Perizinan
Implementasi REDD+
TATAKELOLA Peraturan Perundangan Hubungan antar lembaga KPH
• Kondisi pemungkin • Pemecah Sumbat Masalah • Distribusi manfaat jangka panjang
11
Kewenangan Nasional
Implementasi REDD+
Provinsi
Kabupaten/ Kota
L
PSA
R
L
• • •
Kurang tegas, multi-interpretasi Tumpang tindih (dekon) Tidak realistis (tata ruang, perizinan, tenurial
R
• •
Benturan, ketidak jelasan, tarik menarik Tidak jalan atau jalan “menyimpang”
6
6/22/2013
Peluang Jurisdiksi: Kasus SRAP Kaltim
Mengapa Kaltim? • SRAP lebih baik dan lengkap: substansi, pendekatan, dan hasil rencana aksi • Langkah operasionalisasi dokumen lebih konkret, taktis dan strategis • Sangat ingin, SRAP terimplementasikan dengan baik sejalan “bench mark” pembangunan Kaltim: Kaltim Green • Memiliki daya terima sospol yang baik dari pemerintah dan kebanyakan para pihak disana • Memiliki dukungan modal sosial yang cukup baik (birokrasi, akademisi, praktisi dan aktivis) • Mudah gaul – baik praktis maupun (politis)
7
6/22/2013
Isu Strategis dan Akar Masalah ISU STRATEGIS
AKAR MASALAH
Ekslpoitasi berlebiih Tatakelola perizinian Penebangan liar Keamanan penguasaan lahan (tenure) Konversi hutan – jadi kebun Tatakelola izin, keamanan tenurial, ekonomi masyarakat yang masih rendah Konversi huutan – tambang -sdaKebakaran hutan dan lahan Menekan biaya operasional pembukaan gambut lahan Perambahan hutan Tata ruang yang berlarut-larut Sumber: SRAP Kaltim, 2012
Renaksinya? RENCANA AKSI Proses percepatan pembangunan KPH Peningkatana upaya Pencapaian PHL Peningkatan hasil hutan non kayu Pembaruan kebijakan dan mekanisme serta tata-kelola perizinan Meningkatkan dan menegakan kembali ekonomi masyarakat lokal Tata ruang (hak, batas, dan pemanfaatan) Montoring dan kebakaran hutan dan perlindungan hutan Sumber: SRAP Kaltim, 2012
Kuncinya: KPH TATA RUANG (rights, boundary, use) TATA KELOLA – perizinan EKONOMI LOKAL
8
6/22/2013
Seperti Apa Peluang Jurisdiksi? Kewenangan Nasional
Kabupaten/ Kota*)
• Kerja-kerja teknis mitigasi pengurangan emisi
L
• Kondisi pemungkin • Pemecah Sumbat • Distribusi manfaat jangka panjang
RENAKSI KALTIM
Provinsi
R
Sumber: Sintesis awal hasil Loka Jurisdiksi REDD+ Kaltim, 18-19 Juni 2013 *) Kabupaten Berau dan Kutai Barat
Seberapa besar Peluang Jurisdiksi? • Peluang tetap terbuka • Besar peluang, tidak mudah di“kalkulasi” • Sangat tergantung keberhasilan menyelesaikan “gap” antara legalitas dan realitasnya – justru dalam menata “kewenangan” yang ada (PP 38?) • Pragmatis: kompromi dengan situasi masalah, jalan apa adanya – peluang pasti tidak maksimal; bagaimana dengan capaian pengurangan emisi?
9
6/22/2013
Apa implikasinya? • Penerapan pendekatan jurisdiksi memerlukan prakondisi – kepastian dan konsistensi “pembagian wewenang” antara legalitas dan realitasnya • Kepastian kewenangan untuk setiap level jurisdiksi (dan hubungan antar level itu) menjadi keniscayaan, sebelum menyoal elemen-elemen pendekatan jurisdiksi itu sendiri • Agenda pembaruan regulasi dan peraturan perundangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda implementasi REDD+ dengan pendekatan jurisdiksi • Berbagai ide “jurisdiksi” yang ada sebaiknya segera mengerucut kepada fakta perlunya penyiapan prakondisi di atas
Terimakasih
10
