Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU: Studi Tentang Pembuatan Kartu Keluarga Pada Bidang Pendaftaran Dan Pelayanan Dokumen Penduduk Oleh: Andry Anndreas Pandu NIM. E42010015
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015 E-mail :
[email protected]
Abstrak Penulisan skripsi ini mengidentifikasi faktor pendukung pelayanan publik yang ada di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permsalahan di Kabupaten Sanggau jumlah kepemilikan Kartu Keluarga baru mencapai 79,21% dan masih 20,79%yang belum memiliki kartu keluarga dari jumlah yang seharusnya memiliki kartu keluarga yaitu 149.325 kepala keluarga. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori moenir sebagai pisau analisis serta didukung dengan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003. Belum efektifnya pelayanan yang diberikan dikarenakan faktor kesadaran serta sarana pendukung pelayanan yang belum maksimal. Adanya kesadaran dari pegawai akan tugas utamanya sebagai pelayan masyarakat serta semkin baik sarana pendukung maka semakin baik pila hasil dari pelayanan yang diberikan. Kata-kata Kunci : Pegawai, Pelayanan , Kesadaran, sarana pendukung dan masyarakat.
1 Andry Anndreas Pandu, NIM. E42010015 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
PUBLIC SERVICE IN THE OFFICE OF POPULATION AND CIVIL REGISTRATION DISTRICTS SANGGAU: Case Study On Family Card-Making In The Field Of Population Registration And Document Services By: Andry Anndreas Pandu NIM. E42010015
Cooperation Science Program Administration Faculty of Social and Political Science with Government of West Kalimantan Province. 2015 E-mail :
[email protected]
Abstract This thesis identifies factors supporting public services in the Office of Population and Civil Registration Sanggau. The title of this thesis was appointed by permsalahan in Sanggau number of new family card ownership reached 79.21% and 20.79%, which is still not yet have a family card of the amount that should have a family card that is 149 325 households. This research uses descriptive qualitative approach, in this study, researchers used a knife Moenir theory analysis and supported by the minister Decree No. 63 of 2003. The ineffectiveness of the services provided due to factors awareness and means of support services is not maximized. Employee awareness of their main duties as public servants and are the better means of support, the better pila results of the service provided. Keywords: Employees, services, awareness, support and community facilities
2 Andry Anndreas Pandu, NIM. E42010015 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
susunan keluarganya kepada Dinas,
A. PENDAHULUAN
sebagai dasar untuk penerbitan KK. 1.
3.
Latar Belakang Masalah Data mengenai diri seorang begitu
penting sehingga segala macam proses
KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
4.
Persyaratan dan tata cara penerbitan
pendataan pada setiap orang baik statusnya
KK sebagaimana dimaksud pada ayat
sebagai pribadi maupun dalam lingkungan
(3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan
masyarakat harus jelas dan benar adanya.
Bupati.
Proses
pelayanan
kependudukan, penerbitan
administrasi
Adapun manfaat dan kegunaan
pelayanan
Kartu Keluarga bagi Pemerintah dan
khususnya
Kartu
Keluarga
(KK)
dinyatakan pada Undang-Undang Republik
Individu atau Masyarakat adalah: 1.
Bagi
pemerintah,
kartu
keluarga
Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang
berfungsi sebagai sumber data pada
Administrasi
ketentuan
dinas Kependudukan dan Pencatatan
umum pasal 1, Peraturan Pemerintah
Sipil, selain itu KK juga membantu
Nomor 102 Tahun 2012 Perubahan Atas
mempermudah Pendataan oelh petugas
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
yang berwenang.
2007
Kependudukan,
Tentang
Pelaksanaan
Undang-
2.
Bagi Individu atau Masyarakat KK
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
berfungsi untuk menjadi bukti yang
Administrasi
serta
sah dan kuat atas status identitas
Sanggau
keluarga dan anggota keluarga akan
tentang
kedudukan keberadaan kependudukan
administrasi
seseorang, selain itu KK juga dapat
kependudukan , pada pasal 13 Paragraf 2
menjadi dasar penerbitan Kartu Tanda
tentang Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
Penduduk
dinyatakan bahwa :
kependudukan lainnya.
peraturan nomor
Kependudukan
daerah 6
Kabupaten
tahun
2010
penyelenggaraan
1.
dan
pelayanan
Penduduk Wajib melaporkan susunan
Dengan demikian dapat dikatakan
keluarganya kepada Dinas melalui
bahwa kartu keluarga perlu dimiliki oleh
Kepala Desa/Lurah dan camat sebagai
setiap kepala keluarga.
dasar untuk penerbitan KK. 2.
(KTP)
Berdasarkan data yang di peroleh
Orang Asing yang memiliki Izin
dari Rencana Kerja (Renja)
Tinggal
Kependudukan
Tetap
wajib
melaporkan
Dan
Pencatatan
Dinas Sipil
Kabupaten Sanggau, jumlah kepemilikan 3 Andry Anndreas Pandu, NIM. E42010015 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
kartu keluarga sampai Akir tahun 2013
penelitian: “pelayanan publik di kantor
sebanyak
dinas kependudukan dan catatan sipil
Keluarga
118.285
kepala
keluarga.
yang wajib memiliki kartu
kabupaten
sanggau
studi
keluarga sampai akir tahun 2013 sebanyak
pembuatan kartu keluarga”.
149.325 kepala keluarga. Dengan demikian
2.
tentang
Fokus Penelitian
data kepemilikan kartu keluarga yang
Efektifitas Pelayanan pembuatan
sudah tercatat pada Dinas Kependudukan
Kartu
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau
Pendaftaran
adalah 79,21%. Dengan demikian di
Penduduk di Kantor Dinas Kependudukan
kabupaten sanggau masih 20,7% kepala
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau.
keluarga yang seharusnya memiliki kartu
3.
hal
tersebut
tentu
saja
dan
(KK)
pada
Pelayanan
Bidang Dokumen
Rumusan Permasalahan
keluarga tetapi belum memiliki kartu keluarga,
Keluarga
Mengapa Kartu
Keluarga
(KK)
pembuatan
pada
Pendaftaran
dalam pembuatan kartu keluarga.
Penduduk di Kantor Dinas Kependudukan
tersebut,
Dinas
Kependudukan
Pencatatan
Sipil
Kabupaten
semestinya
berupaya
dan
Sanggau
Dokumen
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau belum maksimal? 4.
Tujuan Penelitian
solusi
mengidentifikasi faktor-faktor yang
sebagai bentuk penyelesaian permasalahan.
menyebabkan belum efektifnya pelayanan
Kondisi
publik di kantor Dinas Kependudukan dan
seperti
diselesaikan perlindungan
ini
mencari
Pelayanan
Bidang
menunjukan bahwa ada permasalahan
Melihat fenomena permasalahan
dan
pelayanan
harus
karena hukum
segera
menyangkut dan
identitas
seseorang. Perlu diadakannya realisasi
Catatan Sipil. 5.
Manfaat Penelitian Manfaat
teoritis,
memberi
tindakan dan penanganan yang tepat dalam
kontribusi dalam pengembangan
memaksimalkan pelaksanaan pembuatan
Pemerintahan, khususnya dalam kajian
Kartu Keluarga bagi seluruh warga.
Pelayanan
Berdasarkan indikasi permasalahan Kartu Keluarga, peneliti tertarik untuk membahas
dan
mengkaji
Publik
tentang
Ilmu
faktor
pendukung dalam pelayanan pembuatan Kartu Keluarga.
mengenai
Manfaat Praktis, memberi masukan
pelayanan Publik tentang pembuatan Kartu
kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan
Keluarga. Sesuai dengan penjelasan latar
Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau agar
belakang diatas, penulis mengambil judul 4 Andry Anndreas Pandu, NIM. E42010015 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
faktor
pendukung
dalam
pelayanan
pembuatan Kartu Keluarga (KK) optimal.
kesungguhan dalam menjalankan atau melaksanakan suatu kehendak. Kehendak dalam lingkungan organisasi kerja tertuang dalam bentuk tugas, baik tertulis maupun
B. KERANGKA
TEORI
DAN
tidak tertulis, mengikat semua orang dalam organisasi kerja. Karena itu dengan adanya
METODOLOGI
kesadaran pada pegawai atau petugas, 1.
diharapkan
Kerangka teori
dapat
melaksanakan
tugas
Dalam Pembuatan kartu keluarga,
dengan penuh keikhlasan, kesungguhan
fenomena seperti yang dicantumkan di
dan disiplin. Kelebihan dan tingkah laku
dalam skema bagan kerangka pikir diatas
orang lain jika disadari lalu dikembangkan
seharusnya tidak terjadi, namun di Kantor
dapat menjadi faktor pendorong bagi
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
kemajuan dan keberhasilan.
fenomena seperti itu masih terjadi dalam
2.
Faktor aturan
pelayanan pembuatan kartu keluarga. Jika
Aturan adalah perangkat penting
merujuk pada teori yang dikemukan oleh
dalam segala tindakan dan perbuatan
moenir (2000:88-127) tentang
faktor
orang. Makin maju dan majemuk suatu
pendukung dalam pelayanan publik maka,
masyarakat makin besar peranan aturan
dari enam indikator pelayanan menurut
dan dapat dikatakan orang tidak dapat
moenir peneliti hanya mengkaji 2 yang
hidup layak dan tenang tanpa aturan. Oleh
masih
Capil.
karena itu aturan demikian besar dalam
terciptanya
hidup masyarakat maka dengan sendirinya
kualitas faktor pelayanan yang baik dalam
aturan harus dibuat, dipatuhi, dan diawasi
pelayanan pembuatan Kartu Keluarga di
sehingga dapat mencapai sasaran sesuai
Kantor
dengan maksudnya. Dalam organisasi kerja
bermasalah
penelitian
ini
di
Kantor
diharapkan
Dinas
Kependudukan
Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau.
dibuat oleh manajemen sebagai pihak yang
Menurut moenir (1995:88-127), agar
berwenang mengatur segala sesuatu yang
pelayanan publik berjalan dengan baik
ada di organisasi kerja tersebut. Oleh
maka
karena
diperlukan
beberapa
faktor
setiap
orang
pada
akhirnya
pendukung, yaitu :
menyangkut langsung atau tidak langsung
1.
kepada orang, maka masalah manusia serta
Faktor kesadaran Adanya kesadaran dapat membawa
seseorang
kepada
keikhlasan
dan
sifat
kemanusiaannya
harus
menjadi
pertimbangan utama. Pertimbangan harus 5
Andry Anndreas Pandu, NIM. E42010015 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
diarahkan kepada sebagai subyek aturan,
ketentuan-ketentuan yang ada. Istilah yang
yaitu mereka yang akan dikenai aturan itu.
“kecakapan”
3.
adalah kemampuan melaksanakan tugas
Faktor organisasi Organisasi pada dasarnya tidak
atau
selanjutnya
pekerjaan
dengan
keterampilan
menggunakan
berbeda dengan organisasi pada umunya,
anggota badan dan pengetahuan kerja yang
namun
tersedia. Dengan pengertian ini dapat
ada
perbedaan
sedikit
dalam
penerapannya, karena sasaran pelayanan
dijelaskan
ditujukan secara khusus, kepada manusia
banyak menggunakan unsur anggota badan
yang
dari pada unsur lain.
mempunyai
multikompleks,
dan
kepada
kehendak
manusia
yang
6.
bahwa
keterampilan
lebih
Faktor sarana pelayanan
mempunyai dan kehendak multikompleks.
Sarana pelayanan yang dimaksud
Oleh karena itu organisasi yang dimaksud
disini adalah segala jenis pelayanan,
disini
perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang
tidak
semata-mata
dalam
perwujudan susunan organisasi, melainkan
berfungsi
lebih
dan
pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan,
mekanisme kerjanya yang harus mampu
dan juga berfungsi social dalam rangka
menghasilkan pelayanan yang memadai.
kepentingan orang-orang yang sedang
4.
berhubungan dengan organisasi kerja itu.
banyak
pada
pengaturan
Faktor pendapatan Pendapatan
adalah
seluruh
penerimaan seseorang sebagai imbalan atas
sebagai
alat
utama
atau
Fungsi sarana pelayanan itu antara lain: 1. Mempercepat
proses
pelaksanaan
tenaga, dana, serta pikiran yang telah
pekerjaan, sehingga dapat menghemat
dicurahkan
waktu.
untuk
orang
lain
atau
badan/organisasi, baik dalam bentuk uang, maupun fasilitas, dalam jangka waktu
2. Meningkatkan
produktivitas,
barang maupun jasa.
tertentu. Pada dasarnya pendapatan harus
3. Kualitas produk yang lebih baik.
dapat memenuhi kebutuhan hidup baik
4. Kecepatan
untuk dirinya maupun keluarganya. 5.
Faktor
kemampuan
baik
susunan
dan
stabilitas
terjamin. dan
5. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
keterampilan Kemampuan yang dimaksud disini
6. Menimbulkan perasaan puas orang-
adalah keadaan yang ditujukan pada sifat
orang yang berkepentingan sehingga
atau
dapat
keadaan
seseorang
dalam
melaksanakan tugas atau pekerjaan atas
mengurangi
sifat
emosional
mereka. 6
Andry Anndreas Pandu, NIM. E42010015 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Berdasarkan diatas
pada
pernyataan
hakekatnya
moenir
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
lemahnya
Selanjutnya untuk menguji keabsahan data
pelayanan publik / bermuara pada 2 faktor
digunakan
utama, yaitu faktor manusia sebagai faktor
penelitian
utama dan faktor sistem karena untuk
triangulasi sumber dan teknik. Lokasi
perbaikannya
penelitian bertempat di Kkantor Dinas
diperlukan
perbaikan
terhadap kedua unsur tersebut.
teknik ini
Kependudukan
triangulasi,
penulis
Dan
pada
menggunakan
Catatan
Sipil
Kabupaten Sanggau. Adapun yang menjadi subjek Penelitian ialah pegawai kantor
2. Metode penelitian Penelitian ini menggunakan metode
yang
terlibat
dalam
embuatan
Kartu
penelitian kualitatif dengan jenis penelitian
Keluarga serta masyarakat yang telah
deskriptif
membuat KK dan masyarakat yang pada
agar
data
yang
diperoleh
kompleks dan pemaparannya lebih jelas.
saat penelitian dilakukan membuatKK.
Seperti yang diungkapkan oleh Tohardi (2008:108) bahwa penelitian deskriptif yaitu
“penelitian
memberikan sosial
yang
yang
gambaran
bermaksud
sesuatu
sebelumnya
sudah
gejala
C. HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN
ada
informasi namun belum memadai”. Oleh
Data mengenai diri seorang begitu
karena itu, di dalam penilitian ini akan
penting sehingga segala macam proses
mengumpulkan data tentang permasalahan
pendataan pada setiap orang baik statusnya
yang diteliti lalu diuraikan, digambarkan,
sebagai pribadi maupun dalam lingkungan
diinterprestasikan
masyarakat harus jelas dan benar adanya.
diambil
secara
kesimpulan
rasional
dari
dan
penelitian
tersebut.
Proses
pelayanan
kependudukan,
Pemilihan metode ini bertujuan
penerbitan
administrasi
khususnya
Kartu
pelayanan
Keluarga
(KK)
untuk memperoleh gambaran keadaaan dan
dinyatakan pada Undang-Undang Republik
data
Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang
yang
holistik
atau
menyeluruh,
kompleks, dinamis, penuh makna, dan
Administrasi
Kependudukan,
lebih jelas. Teknik pengumpulan datanya
umum pasal 1, Peraturan Pemerintah
adalah dengan wawancara, observasi, dan
Nomor 102 Tahun 2012 Perubahan Atas
dokumentasi. Teknis analisis data terdiri
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
dari beberapa tahapan yaitu reduksi data,
2007
Tentang
Pelaksanaan
ketentuan
Undang7
Andry Anndreas Pandu, NIM. E42010015 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
dan kuat atas status identitas keluarga
Administrasi
serta
dan anggota keluarga akan kedudukan
Sanggau
keberadaan kependudukan seseorang,
tentang
selain itu KK juga dapat menjadi dasar
peraturan nomor
Kependudukan
daerah 6
Kabupaten
tahun
2010
penyelenggaraan
administrasi
penerbitan
Kartu
Tanda
Penduduk
kependudukan , pada pasal 13 Paragraf 2
(KTP) dan pelayanan kependudukan
tentang Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
lainnya.
dinyatakan bahwa :
3. Berdasarkan data yang di peroleh dari
Penduduk Wajib melaporkan susunan keluarganya
kepada
Dinas
melalui
Rencana
Kerja
(Renja)
Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kepala Desa/Lurah dan camat sebagai
Kabupaten
dasar untuk penerbitan KK.
kepemilikan kartu keluarga sampai Akir
Orang
tahun 2013 sebanyak 118.285 kepala
melaporkan
keluarga. Keluarga yang wajib memiliki
susunan keluarganya kepada Dinas,
kartu keluarga sampai akir tahun 2013
sebagai dasar untuk penerbitan KK.
sebanyak 149.325 kepala keluarga.
Tetap
yang
memiliki
jumlah
Izin
Tinggal
Asing
Sanggau,
wajib
KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
Dengan demikian data kepemilikan kartu keluarga yang sudah tercatat pada
Persyaratan dan tata cara penerbitan KK
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Sipil
Kabupaten
diatur lebih lanjut dalam Peraturan
79,21%. Dengan demikian di kabupaten
Bupati.
sanggau masih 20,7% kepala keluarga
adalah
Adapun manfaat dan kegunaan Kartu
yang
Keluarga bagi Pemerintah dan Individu
keluarga tetapi belum memiliki kartu
atau Masyarakat adalah:
keluarga,
1. Bagi
pemerintah,
kartu
keluarga
berfungsi sebagai sumber data pada
seharusnya
Sanggau
hal
memiliki
tersebut
kartu
tentu
saja
menunjukan bahwa ada permasalahan dalam pembuatan kartu keluarga.
dinas Kependudukan dan Pencatatan
Untuk menganalisis permasalahan
Sipil, selain itu KK juga membantu
tersebut diatas,peneliti menggunakan teori
mempermudah Pendataan oelh petugas
moenir yang menyatakan ada enam faktor
yang berwenang.
pendukung
2. Bagi Individu atau Masyarakat KK
dalam
pelayanan
publik,
moenir (2000:88-127)
berfungsi untuk menjadi bukti yang sah 8 Andry Anndreas Pandu, NIM. E42010015 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
1. Faktor kesadaran Adanya
5. Faktor kemampuan dan keterampilan
kesadaran
seseorang
dapat
kepada
membawa dan
keadaan yang ditujukan pada sifat atau
kesungguhan dalam menjalankan atau
keadaan seseorang dalam melaksanakan
melaksanakan suatu kehendak. Kehendak
tugas atau pekerjaan atas ketentuan-
dalam
ketentuan yang ada.
lingkungan
keikhlasan
Kemampuan yang dimaksud disini adalah
organisasi
kerja
tertuang dalam bentuk tugas, baik tertulis
6. Faktor sarana pelayanan
maupun tidak tertulis, mengikat semua
Sarana pelayanan yang dimaksud disini
orang dalam organisasi kerja.
adalah
2. Faktor aturan
segala
jenis
pelayanan,
perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang
Aturan adalah perangkat penting dalam
berfungsi
segala tindakan dan perbuatan orang.
pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan,
Makin
suatu
dan juga berfungsi social dalam rangka
masyarakat makin besar peranan aturan
kepentingan orang-orang yang sedang
dan dapat dikatakan orang tidak dapat
berhubungan dengan organisasi kerja itu.
hidup layak dan tenang tanpa aturan.
Fungsi sarana pelayanan itu antara lain:
maju
dan
majemuk
3. Faktor organisasi
sebagai
1. Mempercepat
alat
utama
proses
atau
pelaksanaan
Organisasi pada dasarnya tidak berbeda
pekerjaan, sehingga dapat menghemat
dengan organisasi pada umunya, namun
waktu.
ada
perbedaan
sedikit
dalam
penerapannya, karena sasaran pelayanan
2. Meningkatkan
produktivitas,
barang maupun jasa.
ditujukan secara khusus, kepada manusia
3. Kualitas produk yang lebih baik.
yang
4. Kecepatan
mempunyai
dan
kehendak
multikompleks, kepada manusia yang mempunyai
dan
kehendak
multikompleks.
baik
susunan
dan
stabilitas
terjamin. 5. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
4. Faktor pendapatan
6. Menimbulkan perasaan puas orang-
Pendapatan adalah seluruh penerimaan
orang yang berkepentingan sehingga
seseorang sebagai imbalan atas tenaga,
dapat
dana, serta pikiran yang telah dicurahkan
mereka.
untuk orang lain atau badan/organisasi, baik
dalam
bentuk
uang,
maupun
fasilitas, dalam jangka waktu tertentu.
mengurangi
Berdasarkan
sifat
emosional
pertanyaan
dalam
pedoman wawancara yang diajukan kepada subjek penelitian serta panduan observasi 9
Andry Anndreas Pandu, NIM. E42010015 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
dan alat dokumentasi lain yang diperlukan,
secara prosedural dan membutuhkan
peneliti memperolah hasil peneitian untuk
tanda tangan pengesahan namun untuk
diambil
mempercepat pekerjaan kartu keluarga
kesimpulan
dari
penelitian
tersebut.
langsung dicetak tanpa dikoreksi lagi secara berjenjang sehingga kesalahan nama atau pun nomor induk tidak
D. SIMPULAN
diketahui dan setelah diserahkan kepada
1. Simpulan
pemohon
Berdasarkan hasil penelitian dan
membuat
maka ulang
pemohon guna
harus
memperbaiki
pembahasan pada bab sebelumnya maka
kesalahan data dalam Kartu Keluarga.
penulis dapat mengemukakan kesimpulan
2. Pada Bagian pendaftaran dan Pelayanan
sebagai berikut :
Dokumen Penduduk di Kantor Dinas
1. Terdapat kesalahan pengetikan nama
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dan nomor induk pada kartu keluarga
Kabupaten Sanggau sarana pelayanan
yang telah dicetak dan telah diserahkan
belum memadai, jumlah komputer dan
kepada
printer yang minim dan ada yang rusak
masih
pemohon, rendah
disiplin
ada
pegawai yang
maka pegawai harus membawa laptop
meninggalkan kantor pada jam kerja
pribadi dari rumah untuk menyelesaikan
untuk keperluan pribadi dan disiplin
pekerjaan, kondisi aliran listrik yang
dalam memberikan pelayanan kepada
belum stabil di kabupaten sanggau dan
masyrakat masih pilih kasih, ada pihak
ketika terjadi pemadaman listrik ketika
yang
pelayanan
saat jam kerja berlangsung pegawai
padahal ada masyrakat yang telah
kantor tidak dapat bekerja maksimal
menungu dan datang lebih dahulu.
karena fasilitas genset yang tidak dapat
ketika pejabat yang berwenang seperti
dioperasikan atau digunakan karena
Kepala Seksi, Kepala Bidang ataupun
rusak, dengan jarak yang cukup jauh
Kepala Dinas sedang tidak berada di
dari pusat kota tidak adanya fasilitas
tempat yang disebabkan oleh adanya
penunjang
diklat atau dinas luar yang berkaitan
menyediakan mesin foto copy, alat tulis
dengan pekerjaan diluar kantor, serta
kantor, makanan dan minuman dapat
urusan
Kartu
menperlama proses pelayanan serta
diselesaikan
kenyamanan pihak yang memberikan
karena harus melalui pengkoreksian
pelayanan maupun yang melakukan
diutamakan
Keluarga
pribadi belum
pegawai
dalam
lain, dapat
maka
seperti
koperasi
yang
10 Andry Anndreas Pandu, NIM. E42010015 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
pelayanan terganggu, kursi tunggu yang
Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat
dapat memberikan rasa nyaman bagi
dan semua pihak yang telah membantu
masyrakat
menunggu
dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
belum
Ucapan terima kasih juga diberikan kepada
mencukupi, serta sarana hiburan yang
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan
dapat menghilangkan kebosanan seperti
Pemerintah
televisi
khususnya
antrian
yang dan
sedang pelayanan
tidak
ada.
Jadi
fasilitas
Kabupaten kepada
Kantor
Dinas
Catatan
Sipil
yang
telah
pendukung yang ada belum memadai
Kependuukan
dalam menunjang pelayanan pembuatan
Kabupaten
kartu keluargga.
mengizinkan serta membantu memberikan informasi
Dan
Sanggau,
Sanggau
dan
data
dalam
proses
penelitian.
2. Keterbatasan Penelitian 1. Dalam wawancara dan analisis data yang ada sehingga dalam menganalisis peneliti belum terlalu mampu untuk
DAFTAR PUSTAKA
menganalisis masalah lebih dalam. 2. Data yang di inginkan belum terlalu lengkap
dimiliki
oleh
Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sehingga peneliti harus merekap kembali data-data yang
Buku-Buku: Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendektan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Barata,
ada.
Atep. 2004. Dasar- dasar Pelayanan Prima. Jakarta : Elex Media. Komputindo.
dalam berkomunikasi masih kurang dan
Kasmir. 2005. Manajemen Perbankan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
perlu ditingkatkan lagi untuk masa yang
Kotler,
3. Peneliti juga merasa kemampuannya
akan datang.
E. APRESIASI Ucapan
terima
kasih
penulis
sampaikan kepada seluruh keluarga besar Program Studi Ilmu Pemerintahan, Bapak dan Ibu Dosen, Pengelola, Pengasuh,
Philip.2002.Manajemen Pemasaran di Indonesia : Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian. Salemba Empat.Jakarta
Moenir, A.S. 1995. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia Widiasarana. 11
Andry Anndreas Pandu, NIM. E42010015 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2006. Manajemen Pelayanan. Jakarta: Pustaka Pelajar. Satori dan Komariah. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabet Sinambela, dkk. 2006. Teori Administrasi Publik. Jakarta : Bumi Aksara -------------------. 2011. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatid dan R & D. Bandung: Alfabet -------------. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabet --------------. 2010. Metode Penelitian Kombinasi (MixedMethods). Bandung : Alfabeta Sumaryadi. 2010. Sosialisasi Pemerintahan; Dari Prespektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
Kepmenpan Nomor 63 tahun 2004 Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2007 Departemen Kesehatan RI (1998) Tentang Pengertian Keluarga. Peraturan Darah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau nomor 7 tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Rujukan Elektronik : Wikipedia.PelayananPublik. http//en.wikipedia.org/ wiki/public_service http://silahudin66.blogspot.com/2010/05/st andard-pelayananpublik.html
Surjadi. 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik, Bandung : Refika Aditama Tohardi, Ahmad. 2008. Petunjuk Menulis Skripsi. Bandung : Mandar Maju Undang-Undang dan Perda: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Kepmenpan Nomor 63 tahun 2003 12 Andry Anndreas Pandu, NIM. E42010015 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat