Monitoring Harian
1
2
3
4
5
6
7
17
18
19
20
21
22
23
TANGGAL 8 9 24 25
10 26
11 27
12 28
13 29
14 30
15 31
16
OCT
NOV
DEC
14 18
15 19
16 20
17 21
BULAN - TAHUN
KEMENTERIAN SOSIAL RI
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
Overview: Jumlah Media Meliput : 6 Media Volume Pemberitaan
: 16 Artikel
Leading Media
: Kompas
Leading Isu
: Perlindungan Anak, Wanita Tuna Susila (WTS)
Sentimen Isu
: Negatif Pada pemberitaan hari ini tidak terdapat isu dengan sentiment negatif Positif : Dana PKH Lebak Tahun 2014 Capai Rp28 Miliar Netral : Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral
Catatan : Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral. Sementara untuk isu bertendensi positif terkait pemberitaan Kemensos adalah Dana PKH Lebak Tahun 2014 Capai Rp28 Miliar seputar pemberitaan dana Program Keluarga Harapan yang diluncurkan Kementerian Sosial untuk alokasi Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada 2014 mencapai Rp28 miliar. Dari Rp28 miliar itu diberikan kepada 18.326 rumah tangga sangat miskin, kata Kepala Bidang Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten lebak Asep Saefulloh di Lebak, Senin (23/6). Ia mengatakan, Program Harapan Keluarga (PKH) yang digulirkan sejak 2010 hinga kini berjalan dengan baik dan tidak ada masalah di lapangan. Bantuan dana PKH di Lebak dapat memutus mata rantai kemiskinan dengan tingkat melanjutkan pendidikan dari SD/SMP/SMA cukup tinggi. Bahkan, anak putus sekolah terus berkurang karena mereka mendapat bantuan dana PKH itu.
Berikut adalah kutipan pernyataan narasumber pada pemberitaan; Asep Saefulloh, Kepala Bidang Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak “Kami berharap Kementerian Sosial terus PKH dilanjutkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.”
Persentase pembagian isu dominan di media pada hari ini: Perlindungan Anak, Wanita Tuna Susila (WTS)
Persentase pembagian Media Cetak hari ini: 6 Media
No 1
Media, hal & jurnalis Harian Pelita, hal 16, ant/ naz
Judul / Topik Dana PKH Lebak Tahun 2014 Capai Rp28 Miliar Dana Program Keluarga Harapan yang diluncurkan Kementerian Sosial untuk alokasi Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada 2014 mencapai Rp28 miliar. Dari Rp28 miliar itu diberikan kepada 18.326 rumah tangga sangat miskin, kata Kepala Bidang Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten lebak Asep Saefulloh di Lebak, Senin (23/6). Ia mengatakan, Program Harapan Keluarga (PKH) yang digulirkan sejak 2010 hinga kini berjalan dengan baik dan tidak ada masalah di lapangan. Bantuan dana PKH di Lebak dapat memutus mata rantai kemiskinan dengan tingkat melanjutkan pendidikan dari SD/SMP/SMA cukup tinggi. Bahkan, anak putus sekolah terus berkurang karena mereka mendapat bantuan dana PKH itu. Asep Saefulloh, Kepala Bidang Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak “Kami berharap Kementerian Sosial terus PKH dilanjutkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.”
Isu Program Keluarga Harapan (PKH)
Tone Positif
Refleksi Pemberitaan Dana Program Keluarga Harapan yang diluncurkan Kementerian Sosial untuk alokasi Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada 2014 mencapai Rp28 miliar. Dari Rp28 miliar itu diberikan kepada 18.326 rumah tangga sangat miskin, kata Kepala Bidang Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten lebak Asep Saefulloh di Lebak, Senin (23/6). Informasi merupakan serapan yang baik untuk publik. Artinya PKH menjadi model suatu program yang masuk dalam kategori penting untuk diketahui dikarenakan besaran angka dan manfaatnya.
No
Media, hal & jurnalis
2
Republika, hal 1, Laeny Sulistyawati
Rr
3
Koran Tempo, hal 11, agita sukma/listyanti/ kukuh s wibowo/david priyasidharta/eko widianto/eni s
Judul / Topik
Isu
Tone
Refleksi Pemberitaan
Dinsos Siap Tertibkan Dolly Secara Paksa Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya memastikan akan melakukan penertiban dan razia lokalisasi prostitusi Dolly setelah jadwal pengambilan kompensasi dana oleh warga terdampak penutupan lokalisasi berakhir pada Kamis (26/6). Hingga kemarin, pengambilan kompensasi baru mencapai 30 persen dari jumlah total pekerja seks komersial (PSK) Dolly. Penutupan tidak akan mundur dan saya optimistis berhasil, ujar Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Surabaya Deddy Sosialisto, Senin (23/6). Saat ini, Dinsos Kota Surabaya memang masih fokus pada pembagian dana kompensasi untuk PSK dan pengelola wisma (rnucikari) Dolly. Jumlah PSK yang menerima kompensasi masih terbilang sedikit. Untuk itu, penerimaan kompensasi yang sejatinya terakhir pada Senin (23/6) diperpanjang hingga Kamis (26/6). Anies, Anggota tim Advokasi Front Pekerja Lokalisasi (FPL) Dolly-Jarak “Rakyat kita butuh makan, bukan kebijakan politik. Deklarasi yang dihadiri Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dan Gubernur Jawa Timur Sokarwo tidak mempunyai kekuatan hukum yang bisa memaksa kita pergi dari lokalisasi.” Masa Pengambilan Kompensasi Pekerja Sek Dolly Diperpanjang Pemerintah Kota Surabaya menambah waktu pengurusan dana kompensasi bagi bekas pekerja seks Dolly-Jarak hingga 26 Juni mendatang. Perpanjangan waktu diterapkan karena hingga batas waktu lima hari yang ditentukan. kemarin, baru 318 orang yang mengurus pembuatan buku rekening bank di Markas Komando Rayon Militer Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Surabaya, Deddy Sosialisto, mengatakan, dari total 1.449 eks pekerja seks Dolly, baru 314 orang yang sudah mengurus pembuatan buku rekening di Bank Jatim. Buku rekening itulah yang digunakan untuk menerima uang pesangon senilai Rp 5.050.000. Jika sampai batas waktu nanti belum mengurus kompensasi, ya kami tutup. Tapi kami akan berkoordinasi lagi, ujar dia. Tri Rismaharini, WaIi Kota Surabaya “Ada yang awalnya enggak mau, sekarang mau. Yang awalnya mau, lalu enggak mau, lalu mau lagi.” Sulikati, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Kantor Sosial Kabupaten Lumajang “Kami datangi mereka dan kami tawarkan program tata boga. Tapi jika ingin pelatihan lain, kami kirim ke Kediri. Semua ini agar mereka mandiri.”
Wanita Tuna Susila (WTS)
Netral
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya memastikan akan melakukan penertiban dan razia lokalisasi prostitusi Dolly setelah jadwal pengambilan kompensasi dana oleh warga terdampak penutupan lokalisasi berakhir pada Kamis (26/6). Hingga kemarin, pengambilan kompensasi baru mencapai 30 persen dari jumlah total pekerja seks komersial (PSK) Dolly. Komitmen penutupan harus dilaksanakan guna membangun kesejahteraan yang lebih baik untuk masyarakat sendiri.
Wanita Tuna Susila (WTS)
Netral
Pemerintah Kota Surabaya menambah waktu pengurusan dana kompensasi bagi bekas pekerja seks Dolly-Jarak hingga 26 Juni mendatang. Perpanjangan waktu diterapkan karena hingga batas waktu lima hari yang ditentukan. kemarin, baru 318 orang yang mengurus pembuatan buku rekening bank di Markas Komando Rayon Militer Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur. Perpanjangan waktu terus disosialisasikan guna penyelesaian proses penutupan kearah pendampingan personal dalam penataan kesejahteraan masyarakat dolly.
No
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
Isu
Tone
Refleksi Pemberitaan
8
Koran Tempo, hal 3, Fully Syafi (Berita Foto)
Penutupan Dolly Sejumlah pekerja seks, muncikari, dan warga menggelar upacara bendera di lokalisasi Gang Dolly, Surabaya, kemarin. Upacara yang didukung Front Pekerja Lokalisasi ini sebagai bentuk perlawanan terhadap deklarasi penutupan Lokalisasi Dolly.
Wanita Tuna Susila (WTS)
Netral
Sejumlah pekerja seks, muncikari, dan warga menggelar upacara bendera di lokalisasi Gang Dolly, Surabaya, kemarin. Upacara yang didukung Front Pekerja Lokalisasi. Gambaran ini memberi pesan bahwa masih ada upaya penolakan atas penutupan dolly. Ini menjadi perhatian serius pihak pemerintah.
9
Republika, hal 7, Rr Laeny Sulistyawati
PSK dan Warga Dolly Diintimidasi Pembukaan Dolly ditandai dengan upacara bendera. Sedikitnya jumlah pekerja seks komersial. (PSK) yang telah mengambil kompensasi penutupan lokalisasi prostitusi Dolly diduga disebabkan adanya intimidasi terhadap PSK. HaI itu diungkapkan oleh Lurah Putat Jaya R Wahyu Iswara. Mereka (PSK) takut mengambil kompensasi karena mendapat intimidasi. Jika mengambil, ancamannya nyawa, kata Wahyu saat rapat dengar pendapat di ruang Komisi B DPRD Surabaya, Senin (23/6). Wahyu mengatakan, jumlah PSK, mucikari, dan warga terdampak penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak yang mengambil dana kompensasi di Koramil Sawahan baru sekitar 300 orang. Padahal, khusus PSK sendiri jumlahnya mencapai 1.449 orang yang berhak menerima dana kompensasi. Menurut Wahyu, minimnya jumlah PSK dan warga yang mengambil dana kompensasi sebagai akibat adanya ancaman dari pihak tertentu yang tak menghendaki lokalisasi Dolly ditutup.R Wahyu Iswara, Lurah Putat Jaya “Teror ke kelurahan Iuar biasa. Kalau Dolly ditutup, pegawai kelurahan dihabisi.” Anies, Anggota tim Advokasi Front Pekerja Lokalisasi (FPL) Dolly-Jarak “Kalau pemerintah mampu menyelesaikan kemiskinan, kebodohan, dan kesejahteraan, maka saya yang pertama menyarankan PSK keluar dari Dolly.”
Wanita Tuna Susila (WTS)
Netral
Sejumlah pekerja seks, muncikari, dan warga menggelar upacara bendera di lokalisasi Gang Dolly, Surabaya, kemarin. Upacara yang didukung Front Pekerja Lokalisasi. Gambaran ini memberi pesan bahwa masih ada upaya penolakan atas penutupan dolly. Ini menjadi perhatian serius pihak pemerintah.
10
Kompas, hal 23, DEN
Pemasaran Produk Masih Lemah Program pemberdayaan masyarakat di Dupak Bangunsari, Surabaya, Jawa Timur, yang merupakan bekas lokalisasi, mulai berkembang. Warga yang terdampak penutupan lokalisasi mengembangkan beragam usaha. Namun, lemahnya jaringan pemasaran membuat produk mereka sulit terjual sehingga jumlah pegawai berkurang drastis. Pegawai kami sudah habis karena mereka mencari pekerjaan lain yang lebih menguntungkan, kata Anik Sri Watiah, pengelola Rumah Kreatif Kembang Melati, Senin (23/6), di Surabaya yang memproduksi keset hias dari kain perca. Awalnya rumah kreatif itu menampung 20 pegawai yang merupakan mantan pekerja seks komersial (PSK) dan mucikari. Kini pegawainya tinggal dua orang yakni Anik dan Sumarti. Anik Sri Watiah, pengelola Rumah Kreatif Kembang Melati “Jual keset tak selaris jual makanan.” Dedi Sosialisto, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya “Kami berencana instansi pemerintah lebih serius membeli produk warga. Kami juga akan menyiapkan tempat untuk berjualan di pusat perbelanjaan secara gratis.”
Wanita Tuna Susila (WTS)
Netral
Program pemberdayaan masyarakat di Dupak Bangunsari, Surabaya, Jawa Timur, yang merupakan bekas lokalisasi, mulai berkembang. Warga yang terdampak penutupan lokalisasi mengembangkan beragam usaha. Namun, lemahnya jaringan pemasaran membuat produk mereka sulit terjual sehingga jumlah pegawai berkurang drastis. Pegawai kami sudah habis karena mereka mencari pekerjaan lain yang lebih menguntungkan, kata Anik Sri Watiah, pengelola Rumah Kreatif Kembang Melati, Senin (23/6), kondisi ini harus menjadi perhatian serius sehingga dapat menimbulkan permberdayaan secara aktif di masyarakat itu sendiri.
No
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
4
Seputar Indonesia, hal 13, helmi syarif
5
Kompas, hal 15, WIE
Korban Diduga Dipukul Benda Tumpul Penyidik Polres Jakarta Selatan telah menemukan titik terang terkait tewasnya Arfiand Caesar Al Irhami, 16, siswa kelas I SMAN 3, Jakarta Selatan, seusai mengikuti kegiatan pencinta alam dikawasan Gunung Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto menambahkan, kematian korban memang tidak wajar. Dari hasil visum sementara, kematian korban disebabkan pendarahan dalam yang diduga akibat pukulan benda tumpul. Seluruh orang yang bertinggungjawab dalam kegiatan seperti panitia pelaksana, alumni, dan guru akan dimintai keterangan, tegasnya. Wahyu Hadingrat, Kapolres Jakarta Selatan “Kita sudah mengetahui mengapa tubuh korban lebam-lebam dan gambaran dari penyebab kematian korban. Tapi kita belum bisa sampaikan karena semuanya masih dalam tahap penyidikan.” Endar, tante korban “Kami curiga karena saat dia pulang mengeluhkan sakit di dada dan perutnya.” Siswa Tewas Dianiaya Diduga dianiaya sejumlah seniornya, Galih Masrukhi (16), siswa Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Tegal, Jawa Tengah, tewas, Minggu (22/6) malam. Penganiayaan terjadi saat acara pesta makan di rumah seniornya, BN, di Bongkoh Kabupaten Tegal. Korban yang merupakan anak pasangan Nasirudin (50) dan Suibah (40), warga Desa Sigentong Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal tersebut mengalami lebam di bagian dada. Pada Senin siang dokter forensik dari Kepolisian Daerah Jateng mengotopsi jenazah korban di Rumah Sakit Umum Daerah dokter Soeselo, Slawi. Tommy Wibisono, Kepala Kepolisian Resor Tegal “Ini kan, kolektif, tetapi nanti mengarah (tersangka) sudah ada. Perannya masing-masing kan, ada.”
Isu
Tone
Refleksi Pemberitaan
Perlindungan Anak
Netral
Penyidik Polres Jakarta Selatan telah menemukan titik terang terkait tewasnya Arfiand Caesar Al Irhami, 16, siswa kelas I SMAN 3, Jakarta Selatan, seusai mengikuti kegiatan pencinta alam dikawasan Gunung Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Kasus ini perlu penuntasan sejelas-jelasnya dan segera masuk ke wilayah hukum. Kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak terkait dunia pendidikan.
Perlindungan Anak
Netral
Diduga dianiaya sejumlah seniornya, Galih Masrukhi (16), siswa Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Tegal, Jawa Tengah, tewas, Minggu (22/6) malam. Penganiayaan terjadi saat acara pesta makan di rumah seniornya, BN, di Bongkoh Kabupaten Tegal. Usut tuntas kekerasan terhadap anak dan remaja, apalagi didunia pendidikan yang seharusnya ramah terhadap anak.
No
Media, hal & jurnalis
11
Kompas, hal 11, A13
12
Seputar Indonesia, hal 16, farid firdaus/susilo himawan
13
Suara Pembaruan, hal a9, D-13 (23-06-2014)
Judul / Topik Anak Bersekolah Lagi, Masih Ada 1,5 Juta Anak Bekerja Sebanyak 47.963 pekerja anak di Indonesia berhasil ditarik dari pekerjaan berbahaya dalam kurun waktu 2009-2014. Namun, tugas pemerintah untuk mengentaskan anakanak dari pekerjaan berbahaya masih cukup berat mengingat jumlah pekerja anak masih banyak. Ya jumlah ini (yang ditarik dari pekerja anak) mungkin masih kecil. Karena itu, kami imbau untuk meningkatkan kerja sama antar-kementerian, baik kuantitas maupun kualitas programnya, ujar Muchtar Luthfi, Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementeririn Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di Jakarta, Senin (23/6). Siti Marleni, Anak Jalanan “Mau enggak mau saya harus mengamen untuk membantu ibu yang bekerja sebagai buruh cuci gosok Bapak sudah meninggal.” Peter van Rooij, Direktur Organisasi Buruh Internasional (ILO) Indonesia “Ini karena beberapa Negara termasuk Indonesia melakukan program komprehensif, yaitu perpaduan antara kerja orangtua, pemerintah melalui perlindungan sosial, LSM (Lembaga swadaya masyarakat), dan pihak swasta melalui tanggung jawab sosial perusahaan.” Siswa SUPM Tewas Dianiaya 18 Senior Kekerasan berdalih senioritas hingga berujung maut kembali terulang. Seorang siswa Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Kota Tegal, Jawa Tengah, Galih Masrukhi, 16, tewas setelah dianiaya oleh puluhan seniornya. Selain Galih, terdapat puluhan siswa lain yang juga mengalami penganiayaan. Galih dianiaya di rumah salah seorang seniornya, Boni, warga Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal pada Minggu (22/6) sekitar pukul 23.45 WIB hingga kondisinya kritis. Warga Desa Sigentong RT 03/RW 01 Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal itu kemudian dibawa ke Rumah Bersalin (RB) Permata sebelum akhirnya dirujuk Rumah Sakit (RS) Mitra Siaga. Saat dalam perjalanan menuju rumah sakit yang terletak di tepi jalur pantura Kabupaten Tegal tersebut, nyawa siswa kelas X jurusan Teknik Perikanan Laut (TPL) itu tak tertolong. Yusi Andi Sukmana, Kasatreskrim Polres Tegal “Karena jumlah yang kami periksa ada 25 siswa.” Uswanto, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SUPM Negeri Kota Tegal “Mereka pasti akan dikeluarkan jika memang terbukti melakukan penganiayaan.” Iklan Rokok Bentuk Kejahatan terhadap Anak Lambatnya pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Penyiaran di DPR dinilai sebagai bentuk kejahatan terhadap anak. DPR dan pemerintah dinilai lalai membiarkan anak terus terpapar rokok karena informasi yang tidak patut di media penyiaran. Karena itu, Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Anak dari Zat Adiktif bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak DPR segera mengesahkan RUU Penyiaran dengan memasukkan pasal larangan iklan rokok di media penyiaran. Direktur Lentera Anak Indonesia, Hery Chariansyah, mengungkapkan semakin panjang pembahasan RUU Penyiaran, makin lama dan banyak pula anakanak yang terpapar iklan rokok. Padahal, UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan anak yang menjadi korban zat adikif membutuhkan perlindungan khusus. Negara wajib memberikan perlindungan khusus itu, salah satunya melalui pencegahan anak dari zat adiktif rokok. Lambatnya pembahasan RUU Penyiaran bisa dikatakan crime by omission, yaitu kekerasan yang dilakukan negara karena membiarkan anak dalam kondisi tidak baik, kata Hery, Sabtu (21/6).
Isu
Tone
Perlindungan Anak
Netral
Perlindungan Anak
Netral
Perlindungan Anak
Netral
Refleksi Pemberitaan Sebanyak 47.963 pekerja anak di Indonesia berhasil ditarik dari pekerjaan berbahaya dalam kurun waktu 2009-2014. Namun, tugas pemerintah untuk mengentaskan anak-anak dari pekerjaan berbahaya masih cukup berat mengingat jumlah pekerja anak masih banyak. Ya jumlah ini (yang ditarik dari pekerja anak) mungkin masih kecil. Karena itu, kami imbau untuk meningkatkan kerja sama antar-kementerian, baik kuantitas maupun kualitas programnya, ujar Muchtar Luthfi, Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementeririn Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di Jakarta, Senin (23/6). Serapan informasi ini cukup baik menjadi masukan dalam kerjasama lintas kementerian dan instansi. Kekerasan berdalih senioritas hingga berujung maut kembali terulang. Seorang siswa Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Kota Tegal, Jawa Tengah, Galih Masrukhi, 16, tewas setelah dianiaya oleh puluhan seniornya. Selain Galih, terdapat puluhan siswa lain yang juga mengalami penganiayaan. Kasus ini harus menjadi perhatian serius pihak instansi pendidikan serta seluruh lingkungan guna pengawasan yang lebih ketat lagi agar kejadian ini tidak terulang lagi.
Lambatnya pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Penyiaran di DPR dinilai sebagai bentuk kejahatan terhadap anak. DPR dan pemerintah dinilai lalai membiarkan anak terus terpapar rokok karena informasi yang tidak patut di media penyiaran. Serapan informasi ini bisa menjadi dorongan yang lebih kuat lagi bagi para legislator untuk segera mengesahkan RUU tersebut.
No 6
Media, hal & jurnalis Kompas, hal 22, ZAL
Judul / Topik
Isu
Enam Rumah Dibakar di Minahasa Selatan Sekitar 100 polisi berjaga di Desa Tumani dan Desa Mokobang Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara menyusul aksi pembakaran enam rumah warga di Mokobang Minggu (22/6) pagi. Hal itu dilakukan sebagai aksi balas dendam atas kematian Ronly Tewal, warga Tumani, yang diduga dibunuh empat pelaku asal Mokobang. Kapolres Minahasa Selatan AKBP Iis Kristian mengatakan, hingga Senin (23/6) petang keamanan di Tumani dan Mokobang berhasil dikendalikan. Namun, warga mengatakan, situasi di dua desa yang bertetangga itu masih mencekam. Warga Desa Tumani dan Mokobang kini lebih banyak tinggal di rumah. Bupati Minahasa Selatan Euginia Christianty Paruntu mengatakan telah meminta polisi mengusut tuntas kasus itu tanpa pandang bulu. Camat Modoinding Vecky Sagay mengatakan, warga membakar rumah para pelaku yang terletak di Desa Mokobang
Bencana Sosial
Tone Netral
Refleksi Pemberitaan Sekitar 100 polisi berjaga di Desa Tumani dan Desa Mokobang Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara menyusul aksi pembakaran enam rumah warga di Mokobang Minggu (22/6) pagi. Hal itu dilakukan sebagai aksi balas dendam atas kematian Ronly Tewal, warga Tumani, yang diduga dibunuh empat pelaku asal Mokobang.segera redam benih konflik yang dapat mengarah ke bencana sosial. Peran tokoh masyarakat dan aparat pemerintah menjadi kunci penting dalam penyelesaian masalah ini.
No 7
Media, hal & jurnalis Harian Pelita, hal 7, naz
Judul / Topik Jatah Makan Penghuni Panti Terancam Dikurangi Lelang pengadaan barang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) menimbulkan masalah, karena penerapan sistem menyebabkan anggaran belanja kebutuhan makan penghuni panti sosial di Jakarta yang dialokasikan melalui Dinas Sosial DKI Jakarta berkurang. Sekretaris Dinas Sosial DKI Jakarta Susana Budi Susilowati mengatakan, sejak lelang pengadaan barang melalui ULP dipusatkan di provinsi, terjadi pengurangan anggaran. Jika sebelumnya anggaran biaya makan penghuni panti, atau warga binaan sosial (WBS) sebesar Rp33.000 per-orang per-hari, sekarang hanya Rp25.000 per-orang per-hari. Pengurangan ini dikhawatirkan berdampak dalam pembagian makanan bagi para WBS, terutama di panti yang melebihi kapasitas. Dulu komponen atau kebutuhan lain bisa dimasukkan saat lelang di dinas. Sekarang kan melalui ULP, tidak bisa lagi dimasukkan karena ada e-budgeting. Sehingga kita tidak bisa menambahkan biaya lain, ujar Susana, Senin (23/6). Susana Budi Susilowati, Sekretaris Dinas Sosial DKI Jakarta “Memang ada hal kontradiktif, antara pesan wagub bahwa anggaran makan WBS tak boleh dikurangi apalagi dikorupsi. Namun kondisi yang ada sekarang, justru di lingkungan panti, anggarannya dikurangi oleh sistem. Yaitu adanya mekanisme lelang yang berdampak pada anggaran biaya makan WBS.” Andi Muchdar, Kepala Panti Sosial Bina Laras 2 Ceger “Penghuni panti sudah memiliki kapasitas. Dari kapasitas 350 orang, kini diisi oleh 633 orang. Menjelang dan saat Ramadhan nanti, jumlahnya akan semakin bertambah karena Pemprov DKI akan menggelar penertiban di lima wilayah kota.”
Isu Panti Sosial
Tone Netral
Refleksi Pemberitaan Sekretaris Dinas Sosial DKI Jakarta Susana Budi Susilowati mengatakan, sejak lelang pengadaan barang melalui ULP dipusatkan di provinsi, terjadi pengurangan anggaran. Jika sebelumnya anggaran biaya makan penghuni panti, atau warga binaan sosial (WBS) sebesar Rp33.000 per-orang per-hari, sekarang hanya Rp25.000 per-orang per-hari. Pengurangan ini dikhawatirkan berdampak dalam pembagian makanan bagi para WBS, terutama di panti yang melebihi kapasitas. Dulu komponen atau kebutuhan lain bisa dimasukkan saat lelang di dinas. Sekarang kan melalui ULP, tidak bisa lagi dimasukkan karena ada ebudgeting. Sehingga kita tidak bisa menambahkan biaya lain, ujar Susana, Senin (23/6). Serapan informasi ini menjadi penting untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait guna perbaikan kinerja dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan.
No 14
Media, hal & jurnalis Harian Pelita, hal 7, ck230
Judul / Topik
Isu
Masyarakat Diminta Tidak Memberi Uang pada PMKS Untuk kedua kalinya Sudin Sosial Jakarta Barat (jakbar) mengatakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak memberi uang kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di pingir jalan. Kegiatan sosialisasi yang dipimpin oleh Kasudin Sosial Jakbar Ika Yuli Rahayu, berawal di kapasan Tomang Grogol, pada pukul 09.00 WIB. Petugas Sudin Sosial tampak terlihat membagikan brosur yang bertuliskan stop membeli atau memberi kepada siapapun di jalan. Setelah membagikan brosur, petugas kemudian melanjutkan sosialisasi ke wilayah prapatan lampu merah Kecamatan Cengkareng. Ika Yuli Rahayu, Kegiatan sosialisasi yang dipimpin oleh Kasudin Sosial Jakbar “Kita juga kegiatan operasi simpatik yang bertujuan untuk mengajak masyarakat bersama-sama warga DKI, khususya Jakbar. Karena memang peningkatan efektivitas PMKS itu, terjadi ketika pada menjelang Bulan Suci Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri.”
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Tone Netral
Refleksi Pemberitaan Untuk kedua kalinya Sudin Sosial Jakarta Barat (jakbar) mengatakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak memberi uang kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di pingir jalan. Kegiatan sosialisasi yang dipimpin oleh Kasudin Sosial Jakbar Ika Yuli Rahayu, berawal di kapasan Tomang Grogol, pada pukul 09.00 WIB. Petugas Sudin Sosial tampak terlihat membagikan brosur yang bertuliskan stop membeli atau memberi kepada siapapun di jalan. Setelah membagikan brosur, petugas kemudian melanjutkan sosialisasi ke wilayah prapatan lampu merah Kecamatan Cengkareng. Inisiatif tersebut perlu diapresiasi dan bisa menjadi model bagi wilayah lainnya dalam mengatasi permasalahan yang sama.
No
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
Isu
Tone
15
Harian Pelita, hal 7, antara/Muhammad adimaja (Berita Foto)
PENDAKI TUNA DAKSA MEMANJAT MONAS Pendaki tuna daksa, Sabar Gorky bersiap memanjat Monumen Nasional (Monas) dengan menggunakan peralatan panjat tebing, Jakarta, Minggu (22/6). Pendakian Monas tersebut didedikasikan untuk kaum difabel serta untuk selebrasi persatuan rakyat Indonesia yang sedang bersiap-siap menghadapi Pilpres 2014.
Penyandang Disabilitas
Netral
16
Kompas, hal 11, A13
Berkenalan dengan Koleksi Museum Rojak (12), penyandang tunanetra berjalan berurutan dengan tiga temannya. Mereka berbaris sambil memegang pundak satu sama lain. Di barisan palingdepan, berdiri mahasiswa Universitas Indonesia yang mengenakan jas almamater berwarna kuning. Mahasiswa itu membimbing kelompok berisi tiga sampai empat anak menyusuri lorong Museum Nasional, Kamis (19/6). Sesampainya di bagian koleksi arca sebanyak 22 anak dari Yayasan Mitra Netra itu bergiliran menyentuh sebuah arca Hindu. Arca Ganesha setinggi sekitar 1,5 meter itu diraba dan dipegang oleh anak-anak. Para Mahasiswa penerima Beasiswa Pendidikan Mahasiswa Berprestasi (Bidikmisi) Universitas Indonesia angkatan 2011 mengajak anak-anak tersebut mengunjungi museum sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Para mahasiswa itu ingin memberikan pengalaman baru bagi anak-anak tunanetra. Bagi Aria dan anak-anak dari Mitra Netra kegiatan tersebut langkah awal untuk menyuarakan penyediaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas. Wacana itu juga muncul dalam Rancangan Undang-Undang Disabilitas, yaitu penyediaan fasilitas di ruang publik dan tempat wisata. Mereka berharap hak-hak mereka sebagai warga negara terpenuhi. Saiful Bakhri, ketua panitia acara “Dengan menyentuh arca, mereka dapat berimajinasi akan bentuk arca seungguhnya sehingga mendapat pengalaman lebih mendalam.”
Penyandang Disabilitas
Netral
Refleksi Pemberitaan Pendaki tuna daksa, Sabar Gorky bersiap memanjat Monumen Nasional (Monas) dengan menggunakan peralatan panjat tebing, Jakarta, Minggu (22/6). Aksi yang bisa memberi pesan atas kesan difabel yang selama ini sangat dipandang sebelah menjadi terbalik bahkan mampu memberi kesan yg kuat terhadap kemampuan difabel. Rojak (12), penyandang tunanetra berjalan berurutan dengan tiga temannya. Mereka berbaris sambil memegang pundak satu sama lain. Di barisan paling depan, berdiri mahasiswa Universitas Indonesia yang mengenakan jas almamater berwarna kuning. Mahasiswa itu membimbing kelompok berisi tiga sampai empat anak menyusuri lorong Museum Nasional, Kamis (19/6). Kegiatan ini menjadi bentuk kebersamaan dan kepeduliaan dalam berbagi dengan para difabel dalam mengenal museum dengan cara pendampingan secara langsung.
