Monitoring Harian
1
2
3
4
5
6
7
17
18
19
20
21
22
23
TANGGAL 8 9 24 25
10 26
11 27
12 28
13 29
14 30
15 31
16
OCT
NOV
DEC
14 18
15 19
16 20
17 21
BULAN - TAHUN
KEMENTERIAN SOSIAL RI
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
Overview:
Jumlah Media Meliput
: 10 Media
Volume Pemberitaan
: 20 Artikel
Leading Media
: Media Indonesia
Leading Isu
: Perlindungan Anak
Sentimen Isu
: Negatif Pada pemberitaan hari ini tidak terdapat isu dengan sentiment negatif Positif : Jumlah PMKS dan Alokasi APBN Belum Seimbang, Miskin dan Buta, Tak Berharap Bantuan Pemerintah, Tim Asesmen Terpadu Berwenang Tentukan Pecandu Narkoba Netral : Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral
Catatan : Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral. Sementara untuk isu bertendensi positif terkait pemberitaan Kemensos salah satunya adalah Jumlah PMKS dan Alokasi APBN Belum Seimbang seputar pemberitaan pada 2015, Kementerian Sosial (Kemensos) mendapatkan alokasi Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 8.015.371.000.000. Ini berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan RI No 0091/M.PPN/03/2014 dan No S-179/MK.02/20 14 tanggal 19 Maret 2014 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015. Tapi dari besaran anggaran tersebut, Kemensos menilai belum sesuai dengan jumlah Penyandang Masalah Keseiahteraan Sosial (PMKS) dan sebarannya di seluruh tanah air, kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Toto Utomo Budi Santosa dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran Kemensos 2015 di Jakarta, Rabu (7/5). Di saat bersamaan, lanjut dia, ketersediaan dan dukungan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum juga memadai.
Persentase pembagian isu dominan di media pada hari ini: Perlindungan Anak
Persentase pembagian Media Cetak hari ini: 10 Media Seputar Indonesia Indopos 5% 5%
9 8
Harian Pelita 5%
7 6 5
Media Indonesia 30%
Koran Tempo 5%
9
4 3 2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Sinar Harapan 5%
0 Suara Pembaruan 5%
Jurnal Nasional 10%
Republika 10%
Kompas 20%
No 1
Media, hal & jurnalis Indopos, hal 4, nel
Judul / Topik Jumlah PMKS dan Alokasi APBN Belum Seimbang Pada 2015, Kementerian Sosial (Kemensos) mendapatkan alokasi Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 8.015.371.000.000. Ini berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan RI No 0091/M.PPN/03/2014 dan No S-179/MK.02/20 14 tanggal 19 Maret 2014 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015. Tapi dari besaran anggaran tersebut, Kemensos menilai belum sesuai dengan jumlah Penyandang Masalah Keseiahteraan Sosial (PMKS) dan sebarannya di seluruh tanah air, kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Toto Utomo Budi Santosa dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran Kemensos 2015 di Jakarta, Rabu (7/5). Di saat bersamaan, lanjut dia, ketersediaan dan dukungan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum juga memadai. Toto Utomo Budi Santosa, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos “Berdasarkan hal itu, kita semua wajib mencari solusi untuk mengatasi berbagai keterbatasan tersebut.”
Isu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Tone Positif
Refleksi Pemberitaan Serapan informasi ini menjadi dorongan untuk pemenuhan proporsi keseimbangan penanganan PMKS.
No 2
Media, hal & jurnalis Sinar Harapan, hal 10, Jenda Munthe
Judul / Topik Miskin dan Buta, Tak Berharap Bantuan Pemerintah Dengan polos Mahmud mengatakan, pemerintah tidak memiliki uang untuk mengurus orang miskin seperti dia. Meski tinggal di rumah reyot, hidup dalam kemiskinan, dengan keterbatasan usia kekurangan fisik, tidak menjadi alasan bagi Mahmud dan Sania untuk mengiba. Di usianya yang kian senja itu, Sania sesekali bekerja serabutan membantu pekerjaan rumah beberapa tetangganya. Tidak banyak memang yang didapat, tapi itu dianggap cukup bagi mereka untuk mengisi perut yang kosong. Pada kesempatan itulah kakek tua ini berulang kali mengucap terima kasihnya. Ketika ia tidak berharap, pasangan lansia ini mendapat bantuan pemerintah melalui program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) yang dicanangkan Kementerian Sosial. Hari itu bahkan Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri, berkesempatan mendatangi langsung rumah Mahfud dan berbincang dengannya. Sania, Lansia “Namanya kerja bantu-bantu, yang cuma bisa dapat makan. Kalau tidak cukup, kadang ada tetangga bantu-bantu buat sekedar makan.” Salim Segaf Al Jufri, Menteri Sosial RI (Mensos RI) “Saya juga senang karena selama ini tetangga dan masyarakat sekitar cukup peduli dengan keluarga pak Mahmud. Memang ini yang ingin kami tegaskan, penyelesaian mnasalah sosial memang harus dilakukan dengan cara tolong-menolong antar masyarakat.”
Isu Lanjut Usia (Lansia)
Tone Positif
Refleksi Pemberitaan Program ini butuh upaya keras untuk dapat terealisasi, tergantung kepada sinergitas seluruh pihak terkait.
No 3
Media, hal & jurnalis Harian Pelita, hal 6, kim
Judul / Topik Tim Asesmen Terpadu Berwenang Tentukan Pecandu Narkoba Sesuai dengan konsep yang dituangkan dalam Peraturan Bersama yang ditandatangani Mahkumjakpol plus BNN, Kemenkes dan Kemensos. Tim Asesmen Terpadu memiliki kewenangan untuk menentukan pengguna narkoba apakah pecandu murni, atau pecandu yang merangkap bandar atau pengedar, serta tingkat ketergantungannya. Hal itu dikatakan dr Budyo Prasetyo, Sp.RM, Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (Dit. PLRKM) BNN di Jakarta, kemarin. Menurutnya, untuk menentukan tingkatan kecanduan si pengguna, asesor dari tim dokter harus mempunyai kemampuan yang matang dalam menggali kondisi si pengguna itu dengan tiga indikator utama.
Isu NAPZA
Tone Positif
Refleksi Pemberitaan Upaya rehabilitasi untuk para pecandu merupakan kerja keras dari beberapa pihak terkait dan itu memerlukan sinergitas yang kuat dengan koordinasi yang berkelanjutan.
No 4
Media, hal & jurnalis Kompas, hal 24, IRE
Judul / Topik Polisi Selidiki Kematian Siswi SD di Muara Enim Kepolisian Resor Muara Enim, Sumatera Selatan, mengusut kematian Jihan Salsabila (10) yang beberapa hari lalu ditendang sejumlah rekan lelaki sekelasnya. Kematian Jihan baru dilaporkan orangtuanya setelah upaya damai antarkeluarga tidak berhasil. Jihan, siswi kelas IIIA SD Negeri 14 Muara Enim, Sumatera Selatan, meninggal Senin (5/5) lalu setelah dirawat di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr HM Rabain, Muara Enim. Peristiwa itu baru dilaporkan orangtuanya Sudirman (40) dan Erma Suryani (38), kepada polisi pada Selasa. Eryadi, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Muara Enim “Benar ada lebam-lebam di paha kiri saat jenazah dimandikan. Kami masih menunggu visum rumah sakit untuk kepastian penyebab kematian. Jika diperlukan, makam Jihan akan dibongkar untuk otopsi.”
Isu Perlindungan Anak
Tone Netral
Refleksi Pemberitaan Fenomena sosial ini lagi-lagi anak yang menjadikorban kekerasan, lebih miris lagi kembali dilakukan oleh teman satu kelas. Semua pihak harus menjadikan kondisi ini perhatian yang benar-benar serius untuk dapat diantisipasi.
5
Kompas, hal 26, MDN/ PIN/RTS
Perlindungan Anak
Netral
Pengawasan ketat menjadi sikap yang harus diambil oleh semua pihak, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sekolah.
6
Kompas, hal 24, HEI/ CHE/JUM
Terkuak Lagi Kasus Pemerkosaan terhadap Anak Rentetan kejahatan seksual terhadap anak yang diadukan ke polisi belakangan ini tak ubahnya puncak gunung es. Kesadaran masyarakat untuk mengadu ke polisi bagai membuka kotak pandora. Terkuaknya kasus yang satu memicu terbongkarnya kasus-kasus lain. Di wilayah Jakarta lagi-lagi terjadi kekerasan seksual dalam lingkungan sekolah. Kali ini korbannya Wnd (11). Anak bungsu dari tiga bersaudara ini mengaku telah diperkosa di sekolahnya di SD Negeri 06 Petang, Pondok Ranggon Jakarta Timur. Pemerkosaan ini menurut Mnh (40), ibunda Wnd Rabu (8/5), terjadi Rabu pekan lalu. Hari itu, Wnd pulang sekolah dengan kondisi sulit berjalan karena sakit pada selangkangan. Tersangka Tulis Nama Kepolisian Resor Sukabumi Kota, Jawa Barat telah menemukan buku harian milik As alias Emon (24), tersangka pelaku kekerasan seksual, yang berisi nama-nama korban. Kepada penyidik, Emon sebelumnya menyebutkan, ia rnenuliskan nama korban setelah melakukan kekerasan seksual. Semua korban saat ini ditangani Pemerintah Kota Sukabumi. Ketua Tim Penanganan Kekerasan Seksual Achmad Fahmi mengatakan, penanganan kesehatan fisik dan psikologis difokuskan kepada 18 anak korban sodomi. Ia mengatakan, mereka menderita trauma psikologis kategori ringan, sedang dan berat. Mochamad Iriawan, Kepala Polda Jabar “Dia mengaku tidak tertarik kepada perempuan. Secara psikologis, ia mengalami kelainan seksual, yaitu hanya tertarik kepada sesama jenis yang masih berusia di bawah umur.” Achmad Fahmi, Ketua Tim Penanganan Kekerasan Seksual “Beberapa di antara mereka sekarang cenderung pendiam dan mudah terkejut. Orangtua mereka juga bilang ada yang sering terbangun dan ketakutan.”
Perlindungan Anak
Netral
Penanganan harus dilakukan sampai pulih, baik fisik maupun psikis dan untuk pelaku harus dituntaskan proses hukumnya sebagai efek jera.
7
Jurnal Nasional, hal 32, Rizki Amalia
Perlindungan Anak
Netral
Fenomena sosial ini lagi-lagi anak yang menjadi korban kekerasan. Semua pihak harus menjadikan kondisi ini perhatian yang benar-benar serius untuk dapat diantisipasi.
12
Seputar Indonesia, hal 11, ridwansyah/ilham safutra
Balita 3,5 Tahun Pun Jadi Korban Kejahatan Seksual Tragis dan menimbulkan rasa geram! Nan, balita berusia 3,5 tahun, diduga dicabuli oleh pamannya sendiri, AM (17). Linda Wati (27), ibunda korban, menjelaskan, peristiwa itu diketahui saat puterinya mengeluh kesakitan pada kemaluannya, Jumat (18/4). Anak keduanya itu juga kerap menangis saat buang air kecil. Linda mencoba menanyakan kepada anaknya. Sang putri bilang, kemaluannya dipegang oleh pamannya, AM. Peristiwa itu terjadi Kamis (17/4) ketika Linda dan suaminya, Khaerudin, sedang tidak di rumah. Sang putri ketika itu dititipkan kepada AM. Linda, bunda korban “Waktu kejadian, saya sedang keluar rumah. Suami saya awalnya sedang tidur, lalu dia bangun dan pergi juga keluar. Anak saya bilang, saat di rumah bersama AM, dia dibawa ke kamar dan dipegang-pegang kemaluannya.” Kasus Kekerasan Anak di Ibu Kota Mengerikan Kasus kekerasan anak semakin mengerikan. Hingga pertengahan April 2014 Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menerima 239 laporan kasus kekerasan terhadap anak di DKI Jakarta. Jumlah tersebut belum termasuk kasus yang tidak terlacak oleh Komnas PA atau sengaja tidak dilaporkan orang tua korban. Berdasarkan laporan yang diterima Komnas PA, di kawasan Jabodetabek pada 2010 sekitar 2.046 kasus. Laporan kekerasan anak pada 2011 naikmenjadi 2.462 kasus. Pada 2012 naik lagi menjadi 2.626 kasus, kemudian 2013 melonjak menjadi 3.339 kasus. Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait mengatakan, pada 2013 laporan kekerasan anak di Jakarta mencapai 666 kasus. Dari jumlah tersebut, Jakarta Timur menyumbang kasus terbanyak sekitar 166 kasus kekerasan. Arist Merdeka Sirait, Ketua Komnas PA “Di mana 68%-nya merupakan kasus kekerasan seksual.”
Perlindungan Anak
Netral
Fenomena sosial ini lagi-lagi anak yang menjadi korban kekerasan, lebih miris lagi kembali dilakukan oleh teman satu kelas. Semua pihak harus menjadikan kondisi ini perhatian yang benar-benar serius untuk dapat diantisipasi.
No 8
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
Media Indonesia, hal 9, AF/J-4
KPAI akan Dampingi Penganiaya Renggo Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta kepolisian memperhatikan mental Sy, 13, dalam proses hu kum atas terduga penganiaya Renggo Kadapi itu. Aspek hu kum yang diterapkan harus sesuai dengan perlindungan anak. Hal itu disampaikan Ketua KPAI Asrorun Ni'am Sholeh saat mendatangi Kantor Polres Jakarta Timur, kemarin. Menurutnya, penyelesaian kasus penganiayaan oleh mu rid Sekolah Dasar (SD) 09 Makasar, Jakarta Timur, terhadap bocah berumur 11 tahun itu harus dilakukan di luar hukum formal. Ia mengatakan tindak kekerasan kepada anak memang tidak dibenarkan. Namun, terduga pelaku saat ini masih di bawah umur dan perlu diperlakukan secara khusus dengan mengedepankan kepentingan pemulihannya. Antara lain, dikembalikan ke orangtua, dan jika tidak memungkinkan, bisa dititipkan ke pesantren. Asrorun Ni'am Sholeh, Ketua KPAI “Pemeriksaan terduga (Sy) dan saksi baiknya dilakukan di rumah atau lingkungan keluarga agar tidak menimbulkan trauma.” Mulyadi Kaharni, Kapolres Jakarta Timur Komisaris Besar “Proses hukum tetap berjalan, tentu dengan proses BAP (berita acara pemeriksaan) yang berbeda dari biasanya. Oleh karena itu, kami me lakukan pendampingan secara khusus bersama KPAI.” 6 Ahli Jiwa Tangani Korban Pedofilia Penyidik Polres Sukabumi Kota memastikan ada 18 anak yang jadi korban kekerasan seksual yang dilakukan Andri Sobari alias Emon. Korban lain yang sebelumnya dilaporkan mencapai 110 anak ternyata hanya sebatas dirayu dan dilecehkan. Kondisi kesehatan ke-18 korban cukup baik, tetapi kejiwaan mereka terganggu dan trauma. Kami berkonsentrasi memproses hukum tersangka dan menyembuhkan trauma korban, lanjut Iriawan. Wakil Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi menambahkan beberapa korban mengalami trauma berat, yang ditunjukkan dengan sikap mudah terkejut. Pemkot Sukabumi sudah menurunkan enam psikolog dan psikiater untuk membantu proses penyembuhan kejiwaan para korban. Dari pemeriksaan fisik, seluruh korban tidak terjangkit penyakit menular. M Iriawan, Kapolda Jawa Barat “Setelah pemeriksaan kesehatan dan interogasi, ternyata tidak semua korban mendapatkan kekerasan seksual. Ada 18 yang disodomi, 33 diraba-raba dan dipeluk, 10 dirayu, dan 51 lain dilaporkan orangtua yang khawatir anaknya jadi korban.” Ahmad Fahmi, Wakil Wali Kota Sukabumi “Akan tetapi, tidak ada yang sampai mengurung diri atau takut bertemu orang.” Kejahatan Seksual Marak Kejahatan seksual terhadap anak merebak di 16 wilayah kepolisian daerah. Korbannya berumur 6 hingga 13 tahun dengan pelaku orang dekat korban, termasuk orangtua. Sebanyak 98 kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur terjadi di 16 wilayah kepolisian daerah sejak awal tahun ini. Modusnya mulai dari pelecehan, kekerasan, hingga pencabulan. Kepolisian daerah (polda) yang melaporkan terjadinya kasus kejahatan seksual terhadap anak, yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, Riau, Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Kalau dijumlahkan, ada sekitar 72 kasus, ujarnya. Agus Rianto, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri “Hampir seluruh wilayah melaporkan kejahatan seksual terhadap anak. Di setiap wilayah ada satu, dua, dan lebih seluruh jenis kejahatan (seksual).”
9
Media Indonesia, hal 12, BK/UL/BG/ FR/EM/Ant/N-2
10
Media Indonesia, hal 9, Nel/Gol/J-4
11
Republika, hal 16, antara c76/ c74 ed: karta raharja ucu
Pemerintah Dinilai tak Lindungi Anak UU Perlindungan Anak diminta direvisi agar pelaku pelecehan seksual terhadap anak bisa dihukum berat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin berpendapat, pelaku kekerasan seksual pada anak pantas dihukum mati. Sebab, hukuman mati bakal berpengaruh besar ketimbang hukuman penjara 15 tahun. Nyatanya, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak banyak sekali, kata Nurul di Jakarta, Rabu (7/5). Menurut dia, perlu ada hukuman yang membuat pelaku jera. Dan, kasus serupa tidak akan terjadi kembali, ucap dia. Nurul juga mendukung pengumpulan satu juta tanda tangan petisi untuk mendesak revisi Undang-Undang No 23l 2002 tentang Perlindungan Anak. Nurul Arifin, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar “Belum kasus JIS (Jakarta International School) selesai, muncul lagi kasus serupa dengan jumlah korban yang jauh lebih banyak. Ini tentu tamparan bagi pemerintah yang kurang memerhatikan perlindungan bagi anak.” Susanto, Komisioner KPAI “Kami mengusulkan kasus kekerasan seksual harusnya dijerat minimal 15 tahun penjara agar ada efek jeranya.”
Isu Perlindungan Anak
Tone Netral
Refleksi Pemberitaan Fenomena sosial ini lagi-lagi anak yang menjadi korban kekerasan, lebih miris lagi kembali dilakukan oleh teman satu kelas. Semua pihak harus menjadikan kondisi ini perhatian yang benar-benar serius untuk dapat diantisipasi.
Perlindungan Anak
Netral
Penanganan harus dilakukan sampai pulih, baik fisik maupun psikis dan untuk pelaku harus dituntaskan proses hukumnya sebagai efek jera.
Perlindungan Anak
Netral
Kondisi yang memprihatinkan, menjadi pekerjaan yang menjadi tugas bersama yang harus dituntaskan dengan dukungan semua pihak.
Perlindungan Anak
Netral
Serapan informasi ini menjadi sikap kritik terhadap pemerintah agar dapat menjadi bgain dari control yang harus segera dituntaskan..
No 13
Media, hal & jurnalis Jurnal Nasional, hal 30, Luther Kembaren
Judul / Topik Perlu Perbaikan Sistem Sistem pengelolaan dan penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin) perlu diperbaiki untuk meminimalisir potensi penyelewengan. Guru Besar Ekonomi Pertanian dari Universitas Lampung Bustanul Arifin mengatakan program Raskin tidak perlu dihapus tetapi pengadaannya disesuaikan pertahun atau tergantung dengan angka kemiskinan. Menurut dia, jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut program raskin tidak sesuai 6T yakni Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Harga dan Tepat Administrasi, berarti proses pelaksanaan di lapangan harus diperbaiki. Program Raskin yang sudah berjalan lebih dari 15 tahun, tambahnya, mampu menjadi penyelamat warga miskin, oleh karena itu, jika dihapuskan mereka tidak akan terpenuhi sumber pangannya. Bustanul Arifin, Guru Besar Ekonomi Pertanian dari Universitas Lampung “Jika angka kemiskinan turun, harusnya pengadaan Raskin juga diturunkan. Kalau jumlah orang miskinnya turun, tetapi jumlah Raskin naik, berarti ada pertimbangan lain. Bisa jadi ada unsur politis.” Kudhori, Anggota Pakar Dewan Ketahanan Pangan “Sasaran yang sudah berjalan beberapa tahun itu kan 15,5 juta rumah tangga. Kalau satu rumah tangga ada lima orang, berarti kira-kira ada 75 juta orang yang tergantung pada Raskin.”
Isu Beras Masyarakat Miskin (Raskin)
Tone Netral
Refleksi Pemberitaan Serapan infromasi ini menjadi dorongan perbaikan kinerja dalam pendistribusian raskin.
No 14
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
Isu
Media Indonesia, hal 10, KH/N-3
TKI Dipulangkan dalam Keadaan Koma Sihatul Alfiyah, 25, tenaga kerja Indonesia asal Desa Plampangrejo, Kecamatan Cluring, Banyuwangi, Jawa Timur, yang bekerja di Taiwan akhirnya dipulangkan dalam kondisi koma. Sihatul menderita koma sejak 22 September 2013 setelah disiksa majikannya. Sihatul tiba di Bandara Juanda Sidoarjo, Selasa (6/5), pukul 23.00 WIB. Saat tiba di bandara, Sihatul menjalani pemeriksaan medis di salah satu rumah sakit terdekat. Dengan didampingi tim medis, Sihatul kemudian dibawa ke Banyuwangi dengan menumpang ambulans.
Pekerja Migran
Tone Netral
Refleksi Pemberitaan Serapan infromasi ini harus ditindaklanjuti, dapat memberikan solusi penyelesaian.
No 15
Media, hal & jurnalis Koran Tempo, hal 10, Harun Mahbub
Judul / Topik Cirebon Kewalahan Urus Orang Gila Jadi tujuan pembuangan, tapi tak ada rumah sakit atau panti khusus. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, Jawa Barat, kerepotan mengurusi orang-orang yang terganggu kejiwaannya, atau disebut orang gila. Mereka terus bermunculan di Kota Cirebon. Satpol PP kesulitan menitipkan orang gila di panti sosial, juga mengusir orang gila ke luar kota. Adapun pihak dinas sosial, menurut Kepala Satpol PP Kota Cirebon, Andi Armawan, enggan menangani masalah ini. Satpol PP Kota Cirebon kerap menurunkan sejumlah orang gila yang mereka tangkap di beberapa daerah perbatasan. Tapi, ya, ada juga yang balik lagi ke Kota Cirebon, ujarnya. Andi Armawan, Kepala Satpol PP Kota Cirebon “Kami harus menertibkan mereka. Tapi, di sisi lain, penanganan orang gila bisa melanggar hak asasi.” Iing Tarim, Kepala UPTD Liposos Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Cirebon “Karena ketiadaan panti di wilayah Cirebon ini, kami pun bingung untuk melakukan rehabilitasi orang gila ini.”
Isu Orang dengan Masalah Kejiwaan (OdMK)
Tone Netral
Refleksi Pemberitaan Untuk kerja keras Dinas Sosial terkait, untuk dapat mengatasi permasalah tersebut.
No 16
Media, hal & jurnalis Kompas, hal 15, WIE/NIT
17
Media Indonesia, hal 10, BN/PON/N-3
Judul / Topik Gunung Slamet Menggembung Tubuh Gunung Slamet, yang berada di Kabupaten Pemalang, Tegal, Brebes, Banyumas, dan Purbalingga Jawa Tengah, mengalami deformasi atau menggembung secara signifikan dalam tiga hari terakhir hingga Rabu (7/5). Meski demikian parameter lain, seperti kegempaan dan visual, cenderung menurun. Penanggung Jawab Gunung Api Wilayah Jateng dan Jawa Timur pada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Umar Rosadi di Pos Pengamatan Gunung Slamet di Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari Pemalang, mengatakan saat ini ada satu parameter yang menjadi perhatian, yaitu penggembungan badan Gunung Slamet. Sejak Senin (5/5) pukul 08.00 hingga Rabu, tubuh gunung menggembung tak kurang dari 6 mikroradian. Umar Rosadi, Penanggung Jawab Gunung Api Wilayah Jateng dan Jawa Timur pada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi “Kondisi ini akan diikuti dengan letusan atau kembali ke awal. Kami belum tahu.” Lima Kabupaten Berembuk soal Slamet Koordinasi dilakukan untuk menentukan langkah bersama penanganan pengungsi di daerah-daerah yang berbatasan dengan Gunung Slamet. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, radius 4 kilometer dari puncak Mahameru harus steril. Pasalnya, aktivitas vulkanis Gunung Semeru sekarang masih berpotensi bahaya yang harus diwaspadai. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah serta BPBD lima kabupaten yaitu Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Brebes, dan Tegal telah menentukan langkah-langkah jika kondisi Gunung Slamet memburuk. Didi Rudwianto, Koordinator Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Slamet Kabupaten Banyumas “Sehingga nantinya dapat menentukan langkah bersama kalau Gunung Slamet memburuk. Intinya koordinasi bersama.”
Isu Bencana Alam
Tone Netral
Refleksi Pemberitaan Apapun kondisi yang ditimbulkan oleh Gunung Slamet, masyarakat harus terus waspada, walaupun kondisi yang ditimbulkan oleh gunung Slamet. Dan terus diikuti himbauan dari informasi resmi.
Bencana Alam
Netral
Apapun kondisi yang ditimbulkan oleh Gunung Slamet, masyarakat harus terus waspada, walaupun kondisi yang ditimbulkan oleh gunung Slamet. Dan terus diikuti himbauan dari informasi resmi.
No 18
Media, hal & jurnalis Republika, hal 7, Yulianingsih, Ahmad Baraas
20
Suara Pembaruan, hal a4, B1/W-12 (07-05-2014)
Judul / Topik Pendaftar Difabel Belum Bertambah Perpanjangan waktu pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) bagi para difabel tampaknya tidak dimanfaatkan maksimal. Buktinya, meski waktu perpanjangan sudah diberikan, belum ada laporan penambahan pendaftar dari kalangan difabel. Di Yogyakarta, menurut Kepala Humas Universitas Gajah Mada (UGM) Wijayanti, belum ada penambahan pendaftaran SNMPTN dari kalangan difabel. Menurutnya, jumlah pendaftar SNMPTN di UGM hingga hari penutupan pendaftaran 31 Maret lalu sebanyak 61.944 orang. Jumlah ini belum berubah hingga saat ini. Wijayanti, Kepala Humas Universitas Gajah Mada (UGM) “Belum ada penambahan pendaftaran SNMPTN di UGM. Tetapi, kita masih input data lagi dari pusat.” Mahmud Fasa, Wakil Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) “Selama ini tidak ada pengaduan sehingga dianggap baik-baik saja.” Hak Penyandang Disabilitas Harus Diakomodasi di Pilpres Penyandang disabilitas diharapkan bisa mendapatkan hak-haknya pada pemilihan presiden (pilpres) pada 9 Juli mendatang. Sebab, menurut pantauan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPU Penca), pada pemilihan legislatif (pileg) lalu, para penyandang disabilitas belum terakomodasi dengan baik. Made Adi Gunawan dari PPUA Penca, juga mengusulkan adanya pendamping bagi para penyandang disabilitas yang dipilih langsung oleh yang akan memilih dengan menandatangani surat kerahasiaan C3. Made Adi Gunawan, PPUA Penca “Saya usulkan pada pemutakhiran data pemilih, mohon agar TPS (tempat pemungutan suara di tingkat kelurahan dan desa proaktif menyosialisasikan ke disabilitas karena banyak dari mereka yang tidak memahami.”
Isu Penyandang Disabilitas
Tone Netral
Refleksi Pemberitaan Kesempatan ini menjadi suatu peluang bagi para difabel, dan informasi ini harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.
Penyandang Disabilitas
Netral
Pelajaran sebelumnya dalam pemilihan legislatif harus diambil dan menjadi evaluasi dalam pelaksaan pemilihan presiden, guna pemenuhan hak-hak.
No 19
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
Media Indonesia, hal 10, Basri Marzuki (Berita Foto)
Penanggulangan Kemiskinan Warga miskin membersihkan salah satu fasilitas publik di Palu, Sulawesi Tengah, kemarin. Pemerintah setempat meluncurkan program zero property untuk penanggulangan kemiskinan menggunakan sistem padat karya yang melibatkan lebih dari 2.500 warga miskin dengan upah Rp500 ribu per bulan selama Sembilan bulan.
Isu Kemiskinan
Tone Netral
Refleksi Pemberitaan Program ini sangat positif bagi masyarakat, hanya tinggal pelaksaan dan relisasi lapangan.
