Monitoring Harian
1
2
3
4
5
6
7
17
18
19
20
21
22
23
TANGGAL 8 9 24 25
10 26
11 27
12 28
13 29
14 30
15 31
16
OCT
NOV
DEC
14 18
15 19
16 20
17 21
BULAN - TAHUN
KEMENTERIAN SOSIAL RI
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
Overview:
Jumlah Media Meliput : 8 Media Volume Pemberitaan
: 12 Artikel
Leading Media
: Kompas
Leading Isu
: Perlindungan Anak
Sentimen Isu
: Negatif Pada pemberitaan hari ini tidak terdapat isu dengan sentiment negatif Positif : Peraturan Bersama 7 Institusi Mudahkan Rehabilitasi Pecandu Narkoba, Warga Asli Dolly Diintimidasi Netral : Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral
Catatan : Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral. Sementara untuk isu bertendensi positif terkait pemberitaan Kemensos salah satunya adalah Warga Asli Dolly Diintimidasi seputar pemberitaan Kekerasan berupa pemukulan dan intimidasi kerap dialami warga asli Dolly. Hal tersebut terjadi karena warga asli dan anak-anak yang tinggal di kompleks lokalisasi prostitusi Dolly-Jarak, Surabaya, mendukung tempat itu ditutup. Wali Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Tri Rismaharini (Risma) mengungkapkan, warga asli yang mendukung penutupan kerap diintimidasi dan bahkan dipukul. Menurutnya Dolly akan tetap ditutup sesuai jadwal, yaitu 18 Juni 2014. Untuk menutup Dolly, Pemkot Surabaya menyiapkan anggaran vang tidak main-main. Sedikitnya, Rp 25,5 miliar anggaran disiapkan untuk penutupan Dolly. Dana tersebut berasal dari Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jatim, dan Pemerintah Kota Surabaya.
Berikut adalah kutipan pernyataan narasumber pada pemberitaan;
Zayin Chudlori, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya “Mereka diintimidasi, bahkan ada yang diancam tidak boleh menerima bantuan.”
Persentase pembagian isu dominan di media pada hari ini: Perlindungan Anak
Persentase pembagian Media Cetak hari ini: 8 Media Media Indonesia 8%
5
Republika 8%
Kompas 25%
4
Seputar Indonesia 8%
3 5
2 Suara Pembaruan 8%
3
Koran Tempo 17%
2
1
1
1
Jurnal Nasional 9%
0 Perlindungan Anak Wanita Tuna Susila (WTS)
Kemiskinan
Anak Jalanan (Anjal)
NAPZA
Harian Pelita 17%
No 1
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
Suara Pembaruan, hal a19, s-26 (09-06-2014)
Peraturan Bersama 7 Institusi Mudahkan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna atau pecandu narkoba telah diatur secara tegas sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No 35/2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 54, 55, dan 103. Namun, dalam praktiknya program rehabilitasi narkoba belum berjalan secara maksimal. Hal ini antara lain disebabkan karena masih belum sepenuhnya ada kesamaan persepsi para penegak hukum dalam menafsirkan aturan perundang-undangan. Upaya pemberantasan narkoba akan menjadi lebih sulit bila para penyalahguna atau pecandu narkoba dimasukkan ke dalam tahanan atau penjara, ujar Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dalam acara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Narkotika, di Yogyakarta, pekan lalu. Oleh karena itu, menurutnya, untuk menyatukan persepsi di kalangan penegak hukum, Kemkumham dan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah memfasilitasi penandatanganan Peraturan Bersama 7 kementerian/ lembaga pada 11 Maret 2014 lalu. Ketujuh kementerian/lembaga itu adalah Mahkamah Agung, Kemkumham, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN. Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan HAM “Program dekriminalisasi dan depenalisasi yang selama ini gencar disosialisasikan dapat dimaknai sebagai upaya kita bersama untuk memberikan kesempatan para pecandu agar dapat menjalani rehabilitasi.” Agung Suhadi, Hakim “Pengedar atau bandar perlu dimiskinkan, agar tidak bertingkah atau menjadi raja saat berada di lapas.”
Isu NAPZA
Tone Positif
Refleksi Pemberitaan untuk menyatukan persepsi di kalangan penegak hukum, Kemkumham dan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah memfasilitasi penandatanganan Peraturan Bersama 7 kementerian/ lembaga pada 11 Maret 2014 lalu. Ketujuh kementerian/lembaga itu adalah Mahkamah Agung, Kemkumham, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN. Penyamaan persepsi menjadi kunci dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dan sanksi hukumnya.
No
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
Isu
Tone
Refleksi Pemberitaan
2
Koran Tempo, hal 11, Harun Mahbub
Intimidasi Warnai Penutupan Dolly Empat pekerja seks Dolly dipulangkan ke Malang. Reneana penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak pada 18 Juni mendatang diwarnai intimidasi. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan beberapa warga melaporkan telah diintimidasi. Ada yang dipukulin, ada yang diintimidasi. Enggak fair kalau gitu. Seakan-akan warga menolak (penutupan), ujar Risma di rumah dinas Wali Kota Surabaya, kemarin. M Ridwan, Ketua RT 5 RW 12 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan “Kami langsung difitnah kalau kami mengumpulkan massa untuk menyerang.” Djoko Yuwono, Kepala Dinas Sosial Kota Malang “Penanganan sosial akan melibatkan semua pihak.”
Wanita Tuna Susila (WTS)
Netral
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan beberapa warga melaporkan telah diintimidasi. Ada yang dipukulin, ada yang diintimidasi. Kondisi harus segera diantisipasi mengingat tanggal rencana penutupan sudah mendekat. Semua warga harus terlindungi dengan aman di bawah naungan aparat keamanan.
3
Republika, hal 2, Rr Laeny Sulistyawati
Warga Asli Dolly Diintimidasi Wali Kota Surabaya tetap menutup Dolly pada 18 Juni 2014. Kekerasan berupa pemukulan dan intimidasi kerap dialami warga asli Dolly. Hal tersebut terjadi karena warga asli dan anak-anak yang tinggal di kompleks lokalisasi prostitusi Dolly-Jarak, Surabaya, mendukung tempat itu ditutup. Wali Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Tri Rismaharini (Risma) mengungkapkan, warga asli yang mendukung penutupan kerap diintimidasi dan bahkan dipukul. Menurutnya Dolly akan tetap ditutup sesuai jadwal, yaitu 18 Juni 2014. Untuk menutup Dolly, Pemkot Surabaya menyiapkan anggaran vang tidak main-main. Sedikitnya, Rp 25,5 miliar anggaran disiapkan untuk penutupan Dolly. Dana tersebut berasal dari Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jatim, dan Pemerintah Kota Surabaya. Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya, Jawa Timur “Kan tidak adil seperti itu, karena warga bisa saja berubah pikiran dan mendukung penutupan namun diintimidasi.” Zayin Chudlori, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya “Mereka diintimidasi, bahkan ada yang diancam tidak boleh menerima bantuan.”
Wanita Tuna Susila (WTS)
Positif
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan beberapa warga melaporkan telah diintimidasi. Ada yang dipukulin, ada yang diintimidasi. Kondisi harus segera diantisipasi mengingat tanggal rencana penutupan sudah mendekat. Semua warga harus terlindungi dengan aman di bawah naungan aparat keamanan.
10
Kompas, hal 22, den/nik
Warga Dolly Menerima Bantuan Peralatan Usaha Sebanyak 79 warga di lokalisasi Dolly, Surabaya, Jawa Timur, yang terdampak rencana penutupan lokalisasi tersebut, menerima bantuan peralatan usaha dari Pemerintah Kota, Surabaya, Senin (9/6). Mereka diharapkan memiliki usaha yang lebih baik dan penghasilan yang lebih banyak setelah Dolly ditutup. Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo meminta kelompok masyarakat yang menolak rencana penutupan lokalisasi Dolly tidak mengatasnamakan kepentingan ekonomi. Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya, Jawa Timur “Bagi saya yang terpenting bagaimana memberi peluang warga Surabaya untuk meningkatkan kesejahteraan, termasuk warga di sekitar Dolly.”
Wanita Tuna Susila (WTS)
Netral
Sebanyak 79 warga di lokalisasi Dolly, Surabaya, Jawa Timur, yang terdampak rencana penutupan lokalisasi tersebut, menerima bantuan peralatan usaha dari Pemerintah Kota, Surabaya, Senin (9/6). Mereka diharapkan memiliki usaha yang lebih baik dan penghasilan yang lebih banyak setelah Dolly ditutup. Usaha ini masuk dalam bagian kompensasi pemerintah dalam skema penutupan Dolly, Tentunya pembinaan harus terus dilakukan dengan adanya pendampingan.
No
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
Isu
Tone
Refleksi Pemberitaan
4
Seputar Indonesia, hal 10, bima setiyadi
Perlindungan Anak
Netral
RD mengaku pencabulan itu dilakukan karena meniru film porno yang sering ditontonnya disalah satu warnet. Faktor pendorong hal yg dilakukan RD setidaknya menjadi perhatian serius semua pihak, utamanya pengawasan terpadu masyarakat dan pemerintah dalam mengawasi maraknya warnet.
6
Media Indonesia, hal 8, Kim/J-1
Bocah 10 Tahun Cabuli 5 Teman Sebaya Kekerasan seksual yang melibatkan anak-anak di bawah umur terus saja terjadi. Kali ini lima anak di bawah umur menjadi korban tindak kriminalitas tersebut. Ironisnya, pelaku pencabulan ialah seorang bocah berusia 10 tahun berinisial RD. Kelima bocah yang menjadi korban ialah I, 7, N, 7, D, 7, serta dua bocah perempuan F, 10, E, 8. Kasus pencabulan ini terjadi di tanah lapang kawasan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, akhir Mei lalu. Diennaryati Tjokrosuprihatono, Psikolog dari Universitas Indonesia (UI) “Orang tua terlalu membebaskan anak-anaknya tanpa adanya pendidikan yang serius.” Rika, Anggota Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sudin Sosial Jakarta Utara “RD mengaku pencabulan itu dilakukan karena meniru film porno yang sering ditontonnya disalah satu warnet.” 4 Guru JIS Diduga Pelaku Korban ketiga kekerasan seksual di TK Jakarta International School (JIS) mengakui adanya unsur pengajar sekolah itu yang menjadi pelaku. Kasus ini masih dalam penyidikan, yang diduga ada beberapa orang yang menjadi bagian manajemen JIS, termasuk guru, yang diduga sebagai pelaku, ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Dwi Priyatno, di Jakarta, kemarin. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Heru Pranoto menambahkan pengakuan korban itu ditempuh lewat mekanisme pengecekan foto guru-guru JIS. Saat ditanya soal pihak yang melakukan kekerasan seksual terhadapnya, dia mengarahkan telunjuknya kepada empat foto pengajar sekolah tersebut.
Perlindungan Anak
Netral
7
Koran Tempo, hal 4, Wuragil
Empat Guru JlS Dicurigai Terkait Pedofilia Jumlah guru yang dicurigai terlibat dalam kasus kekerasan seksual terhadap murid di Jakarta International School berjumlah empat orang, bukan tiga seperti yang diketahui beberapa hari terakhir. Kemarin, Kepala Bagian Humas dan Tata Usaha Direktorat Jenderal Imigrasi Heriyanto mengklarifikasi angka tersebut. Mereka itu dibatalkan pendeportasiannya. Heriyanto mengatakan ada 25 (bukan 26 orang) guru JIS yang akan dipulangkan ke negara masing-masing karena pelanggaran perizinan pekerjaan. Heriyanto, Kepala Bagian Humas dan Tata Usaha Direktorat Jenderal Imigrasi “Dari 25 itu, empat orang diminta ditahan dulu (oleh penyidik Polda Metro Jaya) karena untuk pemeriksaan dugaan tindak pidana.”
Perlindungan Anak
Netral
8
Kompas, hal 26, NEL
Masyarakat Bergerak, Pemerintah Malah Pasif Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terus menjadi pemberitaan di media massa memberi efek positif bagi masyarakat. Warga kota Jakarta dan sekitarnya sudah mulai waspada dan meningkatkan upaya antisipasi perlindungan terhadap anak-anaknya. Namun, respons pemerintah dinilai masih kurang. Saat ini sudah ada 17.000 lebih orang yang menandatangani petisi yang ditujukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar membuat dan mempublikasikan data pelaku kejahatan seksual, kata Precilia Siahaan, penggagas petisi tersebut, Senin (9/6). Precilia Siahaan, penggagas petisi “Kami harus sabar dan terus melanjutkan petisi ini. Kami butuh bantuan semua pihak, termasuk DPR. Kami tengah berupala agar bisa menemui anggota DPR.”
Perlindungan Anak
Netral
Korban ketiga kekerasan seksual di TK Jakarta International School (JIS) mengakui adanya unsur pengajar sekolah itu yang menjadi pelaku. Kasus ini masih dalam penyidikan, yang diduga ada beberapa orang yang menjadi bagian manajemen JIS, termasuk guru, yang diduga sebagai pelaku, ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Dwi Priyatno, di Jakarta, kemarin. Informasi ini merupakan perkembangan dari semula hanya para pekerja cleaning service merambah ke tenaga didik. Korban ketiga kekerasan seksual di TK Jakarta International School (JIS) mengakui adanya unsur pengajar sekolah itu yang menjadi pelaku. Kasus ini masih dalam penyidikan, yang diduga ada beberapa orang yang menjadi bagian manajemen JIS, termasuk guru, yang diduga sebagai pelaku, ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Dwi Priyatno, di Jakarta, kemarin. Informasi ini merupakan perkembangan dari semula hanya para pekerja cleaning service merambah ke tenaga didik. Saat ini sudah ada 17.000 lebih orang yang menandatangani petisi yang ditujukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar membuat dan mempublikasikan data pelaku kejahatan seksual, kata Precilia Siahaan, penggagas petisi tersebut, Senin. ondisi ini membutuhkan dukungan pemerintah agar bersinergi dalam upaya mengatasi kejahatan seksual. Sinergi bisa dalam bentuk aksi nyata maupun transparansi data pelaku.
No
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
Isu
Tone
Refleksi Pemberitaan
5
Jurnal Nasional, hal 30, Luther Kembaren
Pemotongan Anggaran Angka Kemiskinan Melonjak Rencana pemerintah memangkas anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp100 triliun berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Pasalnya, sejumlah program pengentasan kemiskinan di K/ L akan dikurangi. Demikian disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana dalam rapat dengar pendapat Rancanagan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2014 dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Senin (9/6). Armida mengatakan hasil simulasi pemotongan anggaran K/L tingkat kemiskinan ditarget berada pada batas atas 9-10,5 persen. Masih lebih rendah dari tingkat kemiskinan tahun 2013 sebesar 11,47 persen. Apabila memang dilakukan pemotongan anggaran yang berimplikasi pemotongan belanja-belanja K/L terutama program-program pengentasan kemiskinan misalnya targetnya dikurangi atau misalkan bantuan dana pengentasan kemiskinan dikurangi, maka target tingkat kemiskinannya itu melampaui batas atas bisa keluar dari 10,5 persen, katanya. Armida S Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas “Apabila pemotongan belanja K/L berimplikasi pada beberapa mata anggaran seperti PKH (Program Keluarga Harapan), PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) pedesaan dan lainnya dan memotong beberapa mata anggaran dari program-program tersebut itu akan berdampk efektifitas pengurangan kemiskinan.”
Kemiskinan
Netral
Armida S Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Apabila pemotongan belanja K/ L berimplikasi pada beberapa mata anggaran seperti PKH (Program Keluarga Harapan), PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) pedesaan dan lainnya dan memotong beberapa mata anggaran dari programprogram tersebut itu akan berdampak efektifitas pengurangan kemiskinan. Kemislikinan seharusnya terus dikedepankan untuk segera di entaskan. Pengurangan anggaran sangat berlawanan dengan agenda pengentasan kemiskinan.
9
Harian Pelita, hal 7, Antara/Rivan Awal Lingga/ss/Spt/14 (Berita Foto)
ISU KEMISKINAN PILPRES 2014 Warga melakukan aktivitas di kawasan perkampungan kumuh di Kapuk Teko, Jakarta Barat, Senin (9/6). Isu kemiskinan masih menjadi andalan utama para calon presiden 2014 untuk menarik minat masyarakat dalam berkampanye pilpres 2014.
Kemiskinan
Netral
Foto menggambarkan pesan Isu kemiskinan masih menjadi andalan utama para calon presiden 2014 untuk menarik minat masyarakat dalam berkampanye pilpres 2014.
No
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
Isu
Tone
Refleksi Pemberitaan
11
Kompas, hal 14, MZW
Pembangunan Keluarga Terpinggirkan Keterkejutan orangtua dan masyarakat atas merebaknya kasus kekerasan terhadap anak beberapa bulan terakhir menunjukkan lemahnya fungsi dan peran keluarga. Meski keluarga adalah tiang negara isu pembangunan keluarga justru terpinggirkan. Perhatian pemerintah terhadap keluarga dan anah sangat kurang, kata dosen Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Institut Pertanian Bogor, Diah Krisnatuti, Senin (9/6). Pembangunan keluarga yang ada hanya terfokus pada pengendalian jumlah anak atau program yang bersifat ekonomi, seperti bantuan modal usaha atau beasiswa. Diah Krisnatuti, dosen Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Institut Pertanian Bogor “Padahal, fondasi negara ada pada keluarga. Tegak runtuhnya suatu bangsa tergantung keluarga.”
Perlindungan Anak
Netral
Keterkejutan orangtua dan masyarakat atas merebaknya kasus kekerasan terhadap anak beberapa bulan terakhir menunjukkan lemahnya fungsi dan peran keluarga. Meski keluarga adalah tiang negara isu pembangunan keluarga justru terpinggirkan. Perhatian pemerintah terhadap keluarga dan anah sangat kurang, kata dosen Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Institut Pertanian Bogor, Diah Krisnatuti, Senin (9/6). Perlu ada rumusan yang tepat sehingga bisa menjadi program yang bisa diaplikasikan di tengah masyarakat dalam pembangunan keluarga.
12
Harian Pelita, hal 14, bud/1
Sekda Meresmikan Rakor Pencegahan Anak Jalanan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi H Adjo Sardjono membuka rapat koordinasi (rakor) pencegahan dan penanganan anak jalanan terpadu di Aula Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Cibadak, Senin (9/6). Dihadapan peserta rakor, sekda menekankan, semua kalangan masyarakat dan aparatur pemerintah harus ikut bertanggung jawab atas pemberdayaan anak jalanan. Adjo Sardjono, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi “Anak sebagai potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan kehidupan bangsa dan negara di masa depan.”
Anak Jalanan (Anjal)
Netral
Adjo Sardjono, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi “Anak sebagai potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan kehidupan bangsa dan negara di masa depan.” Kepedulian terhadap anak masih menjadi tanggung jawab pemerintah terutama dam pemenuhan hak-hak yang harus didapatkan di masanya diluar kebutuhan makan sehari-harinya. Negara dianggap hilang ketika anak jalanan masih bermunculan dan terdampar tidak jelas dalam kesehariannya.
