MKn L A H PA S C A S A R J A N A SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN EKSEKUSI LELANG JAMINAN HUTANG KEBENDAAN MILIK PENANGGUNG HUTANG/PENJAMIN HUTANG DALAM KAITANNYA DENGAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (PENELITIAN PADA KP2LN MEDAN)

TESIS

Oleh SANDRA IRANI 047011059/MKn

S

C

N

PA

A

S

K O L A

H

E

A S A R JA

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2006 1 Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

2

KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN EKSEKUSI LELANG JAMINAN HUTANG KEBENDAAN MILIK PENANGGUNG HUTANG/PENJAMIN HUTANG DALAM KAITANNYA DENGAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (PENELITIAN PADA KP2LN MEDAN)

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan dalam Program Studi Kenotariatan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh SANDRA IRANI 047011059/MKn

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2006 Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

3

Judul Tesis

: KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN EKSEKUSI LELANG JAMINAN HUTANG KEBENDAAN MILIK PENANGGUNG HUTANG/PENJAMIN HUTANG DALAM KAITANNYA DENGAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (PENELITIAN PADAKP2LN MEDAN) Nama Mahasiswa : Sandra Irani Nomor Pokok : 047011059 Program Studi : Kenotariatan

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Dr. Soleman Mantayborbir, S.H., M.H) Ketua

(Notaris Syafnil Gani, S.H., M.Hum) Anggota

(Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum) Anggota

Ketua Program Studi

Direktur

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, S.H.,M.S.,C.N)

(Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc)

Tanggal Lulus : 18 Oktober 2006 Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

4

Telah Diuji Pada Tanggal: 18 Oktober 2006

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Dr. Soleman Mantayborbir, S.H.,M.H.

Anggota

: 1. Notaris Syafnil Gani, S.H., M.Hum. 2. Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum. 3. Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum. 4. Syafruddin Hasibuan, S.H., M.H.

Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

5

ABSTRAK Pelaksanaan eksekusi lelang terhadap jaminan hutang milik nasabah debitur/ penjamin adalah merupakan konsekuensi logis dari penandatanganan atas perjanjian kredit oleh kreditur/bank dengan penanggung hutang. Eksekusi lelang yang dimaksud disini adalah merupakan suatu sarana untuk melakukan penjualan jaminan hutang milik penanggung hutang/penanggung hutang/penjamin hutang ataupun yang telah disita oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dalam kaitannya dengan sistem pengurusan piutang negara. Pada saat dilakukan eksekusi lelang terhadap jaminan hutang atau harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang, baik jaminan hutang kebendaan bergerak maupun jaminan hutang kebendaan tidak bergerak sering terjadi masalah yang mengakibatkan eksekusi lelang menjadi batal. Dengan demikian perlu dikaji permasalahan tentang pelaksanaan pembatalan eksekusi lelang terhadap jaminan hutang milik penanggung hutang/penjamin hutang (borgtocht), kendala yang ditemui serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembatalan eksekusi lelang terhadap jaminan hutang milik penanggung hutang/penjamin hutang dalam kaitannya dengan pengurusan piutang negara macet pada PUPN Cabang dan KP2LN Medan. Untuk mengkaji permasalahan tersebut digunakan metode yuridis sosiologis dan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Lokasi penelitian PUPN Cabang dan KP2LN Medan. Alat pengumpulan data primer adalah pedoman wawancara. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan dan analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Proses pembatalan eksekusi lelang ini dilakukan oleh pemohon penjual dan penanggung hutang dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada KP2LN. Pembatalan eksekusi lelang karena adanya pelunasan hutang oleh penanggung hutang disertai dengan bukti pembayaran. Pembatalan lelang karena penjualan jaminan hutang penanggung hutang secara di bawah tangan yang diajukan secara tertulis dengan uraian barang yang akan dijual, nilai penjualan, identitas calon pembeli dan cara pembayaran. Penebusan barang jaminan oleh pihak ketiga diajukan secara tertulis oleh penjamin hutang dengan uraian barang yang akan ditebus, nilai penebusan serta cara pembayaran. Proses permohonan pembatalan eksekusi lelang diajukan kepada KP2LN melalui Kepala Subbagian Umum, kemudian permohonan tersebut untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala KP2LN untuk selanjutnya memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Pelayanan Lelang untuk disampaikan kepada Pejabat Lelang agar memberitahukan kepada calon pembeli/peminat eksekusi lelang tentang adanya pembatalan lelang. Faktor penyebab terjadinya pembatalan eksekusi lelang terhadap barang jaminan penanggung hutang pada KP2LN Medan adalah karena adanya pelunasan hutang, barang dan atau dokumen barang yang akan dilelang disita dalam perkara pidana, barang jaminan yang akan dilelang telah musnah, adanya penjualan barang jaminan penanggung hutang secara di bawah tangan dan adanya penebusan barang jaminan oleh pihak ketiga. Upaya yang dilakukan pihak KP2LN yaitu tetap konsisten menjalankan aturan hukum yang ada, melaksanakan pekerjaan secara teliti dan tertib administrasi sehingga celah hukum sebagai kelemahan yang dapat dimanfaatkan pihak debitur untuk mengajukan gugatan/menghambat proses lelang dapat dihindari, melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara berkala terhadap pegawai agar meningkatkan pengetahuan khususnya bidang pengurusan piutang negara dan pelaksanaan Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

6

lelang, menyusun undang-undang tentang lelang dan peraturan terkait lainnya dengan lebih lengkap. Diharapkan agar KP2LN Medan memperhatikan dan mendukung kelancaran proses pembatalan eksekusi lelang barang jaminan hutang. Disarankan agar KP2LN Medan meningkatkan kinerja dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hendaknya KP2LN tetap melakukan eksekusi lelang setelah melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan tetap memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan pembatalan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Serta perlu diatur lebih jelas khususnya tentang pembatalan eksekusi lelang dan tentang peraturan lelang secara umum. Kata Kunci: Kajian Hukum, Pembatalan Lelang dan Pengurusan Piutang Negara.


7

ABSTRACT Execution of auction execution to debt guarantee property of debitor client/ guarantor is logical consequence from signing of to credit agreement by kreditur/bank with acceptance supra protest. Execute auction which intended here is a[n medium for doing sale of debt guarantee property of underwriter hutang/penanggung hutang/penjamin debt and or which have been confiscated by State receivable business committee ( PUPN) through Office Service Of Receivable and Auction State ( KP2LN) in the bearing with system of management of state receivable. At the (time) of done by is auction execution to estae or debt guarantee of properties of property of underwriter hutang/penjamin debt, good of materialism debt guarantee make a move and also non movable materialism debt guarantee often happened problem resulting execution auctioning becoming cancelation. Thereby require to be studied by problems concerning execution of cancellation of auction execution to debt guarantee property of underwriter hutang/penjamin debt ( borgtocht), constraint which met and also striving which done to overcome constraint in execution of cancellation of auction execution to debt guarantee property of underwriter hutang/penjamin debt in the bearing with management of state receivable stuck at PUPN Cabang and KP2LN Medan. For studying the problems applied by method yuridis sosiologis and nature of the research is descriptive. Location of research of PUPN Cabang and KP2LN Medan. Primary data collecting appliance is guidance of interview. While secondary data is collected through document study to bibliography material and analysing by using qualitative approach. Research result indicate that: Processing cancellation of execution auctioning this done by acceptance supra protest and seller applicant by applying in writing to KP2LN. Cancellation of auction execution caused by redeem by acceptance supra protest accompanied with voucher. Cancellation of auction because sale of acceptance supra protest debt guarantee in underhand which raised in writing descriptively goods which will be sold, assess sale, prospect identity and way of payment. Redemption of mortgage by third party raised in writing by debt guarantor descriptively goods which will be redeemed, redemption value and also way of payment. Process application of cancellation of auction execution is raised to KP2LN through Head Subbagian, Umum, then the application henceforth continued to Head KP2LN henceforth give disposition to Section head Service Of Auction for sent by is Auction functionary to advise to candidate pembeli/peminat auction execution concerning existence of cancellation of auction. The cause of the happening of cancellation of auction execution to acceptance supra protest mortgage at KP2LN Medan is caused by redeem, goods and or goods document which would by auction confiscated in criminal, mortgage which would by auction have been is annihilate, existence of sale of acceptance supra protest mortgage in underhand and existence of redemption of mortgage by third party. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

8

Effort which done the side of KP2LN that is fixed consistent implement order punishing the, working in checking and orderly of administration causing interposing law as weakness available for exploited the side of debitor for raising gugatan/menghambat bidding process can be avoided, execute periodical training and education to officer to increase knowledge specially area of management of state receivable and execution of auction, compile [code/law] concerning other related/relevant regulation and auction with interest complete. Expected so that KP2LN Medan pay attention and support fluency of process cancellation of debt mortgage auction execution. Suggested That By KP2LN Medan increase performance in doing coordination with related/relevant party(sides. KP2LN SHALL persist auction execution after through applied rule and procedure, by remain to give opportunity at interested parties for applying cancellation based on applied rule. And also require to clearer arranged specially concerning cancellation of auction execution and concerning regulation of auction in general. Keyword: Study Of Law, Cancellation Of Auction and Management Of State Receivable.


9

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, dengan berkat rahmat dan karunia-Nya proposal penelitian tesis ini dengan judul “Kajian Hukum Terhadap

Pelaksanaan

Pembatalan

Eksekusi Lelang Jaminan Hutang

Kebendaan Milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan)”, telah dapat diselesaikan. Selawat dan salam disampaikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan moril, masukan dan saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Ucapan terima kasih khususnya penulis sampaikan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Dr. Soleman Mantayborbir, S.H, M.H, Bapak Notaris Syafnil Gani, S.H., Sp.N., M.Hum. dan Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H.,M.Hum., atas kesediaannya membantu dalam rangka memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan kepada penulis demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Berkat bimbingan, petunjuk dan arahan yang diberikan sehingga telah diperoleh hasil yang maksimal.


10

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc., selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, dan para Asisten Direktris beserta seluruh Staf atas bantuan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan (M.Kn.) Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Dr. Muhammad Yamin, S.H.,M.S.,C.N., selaku Ketua Ketua Jurusan Program Studi Magister Kenotariatan beserta stafnya atas bantuan dalam memberikan kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan (M.Kn.), Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum., dan Bapak Syafruddin Hasibuan, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran-saran yang sangat berarti dalam tesis ini. 4. Para Ibu dan Bapak Dosen di lingkungan Sekolah Pascasarjana khususnya pada Magister Kenotariatan yang membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi, pada Program Magister Kenotariatan (M.Kn.) atas jasa dan budi baik para Ibu dan Bapak Dosen, penulis ucapkan terima kasih. 5. Para pegawai/karyawan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara yang selalu membantu penulis dengan dalam memperlancar manajemen administrasi yang dibutuhkan.


11

6. Bapak Tony R Simanjuntak, S.E., M.Si., selaku Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Medan yang telah banyak memberikan bantuan berupa data dan informasi yang penulis butuhkan dalam rangka penulisan tesis ini. 7. Bapak Drs. Edward Situmorang, M.Si., Kepala Seksi Informasi dan Hukum pada KP2LN Medan dan selaku Pejabat Lelang yang telah banyak memberikan bantuan dan informasi data, demi kelancaran dalam penulisan tesis ini. 8. Bapak Marlais Simanjuntak, S.E., M.Si., selaku Kepala Seksi Piutang Negara pada KP2LN Medan yang juga banyak membantu dalam memberikan data dan informasi yang penulis perlukan demi kelancaran penulisan tesis ini. 9. Kepada seluruh Pegawai/Karyawan KP2LN Medan yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi data kepada penulis dalam rangka penulisan tesis ini. 10. Rekan-rekan

pada

Program

Studi

Magister

Kenotariatan,

Sekolah

Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang selalu memberikan semangat dan dorongan serta bantuan pikiran kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini. Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga, penulis sampaikan kepada Ayahanda H. Achmad Basri dan Ibunda Hj. Suryawati Taher terimakasih buat do’a dan cintanya. Buat suami tercinta Wahyu Junedi, S.P serta adik-adikku tercinta Risky Fadilla dan Ayu Sukmayani terima kasih untuk dukungan dan do’anya yang tiada henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

12

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat dirincikan satu-persatu yang telah memberikan segala bantuan baik berupa moril maupun materil, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Terhadap kebaikan dan kemurahan hati dari semua pihak tersebut hanya dapat mendo’akan dan menyerahkan kepada Allah SWT semoga mendapat balasan yang setimpal baik di dunia maupun di kemudian hari kelak. Amin ya Rabbal’alamin.

Medan, 18 Oktober 2006 Penulis,

Sandra Irani


13

RIWAYAT HIDUP I.

II.

Identitas Pribadi Nama

:

Sandra Irani

Tempat / Tgl. Lahir

:

Medan / 21 Januari 1981

Status

:

Menikah

Alamat

:

Jl. D.I. Panjaitan No. 158 Medan

Nama Ayah

:

H. Achmad Basri

Nama Ibu

:

Hj. Suryawati Taher

Orang Tua

III. Pendidikan 1. SD. Negeri 61 Banda Aceh

: Tamat Tahun 1993

2. SMP Negeri 6 Banda Aceh

: Tamat Tahun 1996

3. SMU Negeri 3 Banda Aceh

: Tamat Tahun 1999

4. S-1 Fakultas Hukum UISU Medan

: Tamat Tahun 2004


14

DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ...................................................................................................

i

ABSTRACT.................................................................................................

iii

KATA PENGANTAR .................................................................................

v

RIWAYAT HIDUP ....................................................................................

ix

DAFTAR ISI................................................................................................

x

DAFTAR TABEL .......................................................................................

xiii

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................

xiv

DAFTAR SINGKATAN .............................................................................

xv

DAFTAR ISTILAH ....................................................................................

xvii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ....................................................................

1

A. Latar Belakang ....................................................................

1

B. Perumusan Masalah ...........................................................

9

C. Tujuan Penelitian ...............................................................

10

D. Manfaat Penelitian .............................................................

11

E. Keaslian Penelitian .............................................................

11

TINJAUAN PUSTAKA ...........................................................

14

A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Hutang Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit ...........................................

14

1. Pengertian jaminan hutang ...........................................

14

2. Fungsi jaminan hutang .................................................

15

3. Jaminan hutang dalam perjanjian kredit ......................

17


15

BAB III

BAB IV.

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pengurusan Piutang Negara Macet .....................................................................

20

1. Sejarah PUPN dan DJPLN/KP2LN .............................

20

2. Dasar hukum pengurusan piutang negara ....................

29

3. Tugas dan kewenangan PUPN dan DJPLN/KP2LN ....

30

4. Fungsi hukum dalam pengurusan piutang negara ........

30

5. Asas hukum dalam pengurusan piutang negara ...........

35

6. Pelaksanaan prosedur pengurusan piutang negara .......

38

C. Beberapa Pengertian Tentang Eksekusi Lelang .................

56

1. Pengertian eksekusi ......................................................

56

2. Pengertian lelang ..........................................................

56

3. Pelaksanaan prosedur eksekusi lelang .........................

71

METODE PENELITIAN .........................................................

75

A. Spesifikasi Penelitian .........................................................

75

B. Lokasi Penelitian.................................................................

75

C. Sumber Data .......................................................................

76

D. Alat Pengumpulan Data .....................................................

77

E. Analisis Data ......................................................................

77

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................

79

A. Deskripsi PUPN Cabang dan KP2LN Medan ....................

79

B. Pelaksanaan Pembatalan Eksekusi Lelang terhadap Jaminan Hutang Milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang dalam kaitannya dengan Pengurusan Piutang Negara Macet .....................................................................

88


16

C. Kendala dalam Pelaksanaan Pembatalan Eksekusi Lelang terhadap Jaminan Hutang Milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang dalam kaitannya dengan Sistem Pengurusan Piutang Negara ...............................................

101

D. Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Pembatalan Eksekusi Lelang terhadap Jaminan Hutang Milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang dalam kaitannya dengan Pengurusan Piutang Negara Macet .....................................................................

111

KESIMPULAN DAN SARAN ................................................

114

A. Kesimpulan ........................................................................

114

B. Saran ..................................................................................

116

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................

118

BAB V.


17

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.

Klasifikasi Pegawai Menurut Jenis Kelamin ............................

85

Tabel 2.

Klasifikasi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan .....................

85

Tabel 3.

Klasifikasi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan ...................

86

Tabel 4.

Klasifikasi Pegawai Menurut Unit Kerja .................................

86

Tabel 5.

Jumlah Jamnan Hutang Yang Akan Dilelang Tahun Fiskal 2004 – 2005 ..............................................................................

91

Jumlah Status Jaminan Hutang di KP2LN Medan Tahun Fiskal 2004 – 2005 ....................................................................

92

Pelaksanaan Pembatalan Eksekusi Lelang Terhadap Jaminan Hutang Milik Nasabah Debitur/Penanggung Hutang/Penjamin Hutang dalam Tahun Fiskal 2003, 2004....................................

93

Pelaksanaan Pembatalan Eksekusi Lelang Terhadap Jaminan Hutang Milik Nasabah Debitur/Penjamin Hutang dalam Tahun Fiskal 2005 ................................................................................

93

Tabel 6. Tabel 7.

Tabel 8.


18

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.

Struktur Organisasi KP2LN Medan ...................................

87


19

DAFTAR SINGKATAN

Bank Sumut BKPN BIAD BMPK BNI BPN BRI BUMD BUMN BUPN BUPLN DJPLN HIR Keppres KLN KMK KP3N KP2LN KUHPdt PB Perpu PH/PjH PJPN PN PNDT PNTO PP PPN PUPN PTUN RBg SAIPPN SEBI SHGB SP3N SP SPP SPPBS SPPS

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bank Sumatera Utara Berkas Kasus Piutang Negara Biaya Administrasi Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Negara Indonesia Badan Pertanahan Nasional Bank Rakyat Indonesia Badan Usaha Milik Daerah Badan Usaha Milik Negara Badan Urusan Piutang Negara Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Het Herziene Indonesiche Reglement Keputusan Presiden Kantor Lelang Negara Keputusan Menteri Keuangan Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pernyataan Bersama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Penanggung Hutang/Penanggung Jawab Hutang Penetapan Jumlah Piutang Negara Pengadilan Negeri Piutang Negara Dapat Ditagih Piutang Negara Telah Optimal Penyerah Piutang Pengurusan Piutang Negara Panitia Urusan Piutang Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Rechtsreglement Buitengewesten Sistem Administrasi Informasi Pengurusan Piutang Negara Surat Edaran Bank Indonesia Sertifikat Hak Guna Bangunan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara Surat Paksa Surat Perintah Penyitaan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Surat Perintah Pengangkatan Sita


20

Stb UUD 1945 UU UUHT

= = = =

Staatsblad Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Undang-Undang Hak Tanggungan


21

DAFTAR ISTILAH Auction Bid Bij opbod Burgelijk Wetboek Democary in commerce Depth interview Executorial verkoop Formale bewijskracht Indische Compatibiliteit Wet Law enforcement Materiele bewijskract Niet ontvankelijk verklaard Opbod Price reference Public value Rechtsreglement voor De Buitengewesten Stake holder Vendumeester Vendu Reglement Vendu Instructie Verzet Volledigheid Volksraad

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Peningkatan bertahap/Lelang Penawaran Naik meningkat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Penjualan demokratis Wawancara bebas dan mendalam Penjualan melalui lelang Pembuktian formal Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia Penegakan hukum Pembuktian materil Dengan tegas menolak bantahan/ sanggahan Meningkat Referensi harga Harga yang umum Hukum acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Pengguna jasa Pejabat Lelang Peraturan Lelang Instruksi Lelang gugatan / perlawanan Selengkap mungkin Pengadilan Negeri


22

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Berbagai masalah yang sering dijumpai di dalam pelaksanaan sistem pengurusan piutang negara adalah pada saat akan dilakukan eksekusi lelang terhadap jaminan hutang atau harta kekayaan milik nasabah debitur/penjamin hutang, baik jaminan hutang kebendaan bergerak maupun jaminan hutang kebendaan tidak bergerak. Masalah-masalah yang dijumpai tersebut dapat menyebabkan eksekusi lelang yang akan dilaksanakan menjadi batal. Dengan terjadinya pelaksanaan pembatalan eksekusi lelang terhadap jaminan hutang nasabah debitur/penjamin hutang maka sudah barang tentu keuangan negara tidak akan dikembalikan, dan dengan tidak dikembalikannya uang negara tersebut maka akan mengganggu kelancaran pelaksanaan pembangunan dan perekonomian nasional. Terjadinya pelaksanaan eksekusi lelang terhadap jaminan hutang milik nasabah

debitur/penjamin

sebagaimana

disebutkan

di

atas,

merupakan

konsekuensi logis dari penandatanganan atas perjanjian kredit oleh kreditur/ bank dengan nasabah debitur. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata disebutkan bahwa “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis


23

karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Perjanjian dapat pula dihubungkan dengan hutang piutang, yang dalam hal ini merupakan perjanjian antara kreditur/bank dengan nasabah debitur/ penanggung hutang/penjamin hutang. Sehubungan dengan itu, S. Mantayborbir, Iman Jauhari dan Agus Hari Widodo, mengatakan bahwa “Perjanjian ini merupakan hasil

dari

persesuaian

kehendak

antara

pihak

kreditur

dan

nasabah

debitur/penanggung hutang /penjamin hutang”. 1 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menjelaskan juga tentang pengertian kredit yaitu, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Berkaitan

dengan

bank

dalam

hal

memberikan

kredit,

maka

“Kreditur/bank dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan dari nasabah debitur/penanggung hutang/ penjamin hutang untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan”. 2

1

S. Mantayborbir, Iman Jauhari dan Agus Hari Widodo, Sistem Pengurusan Piutang Negara Macet Pada PUPN/BUPLN (Suatu Kajian Teori Dan Praktek), Pustaka Bangsa Press, Medan, 2001, hal. 3. 2 Ibid, hal. 2. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

24

Dalam penandatanganan perjanjian kredit yang dilakukan oleh kreditur/ bank dengan pihak nasabah debitur/penanggung hutang/penjamin hutang terlebih dahulu pihak kreditur/bank melakukan prinsip 5C sebagaimana diatur di dalam Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Salah satu prinsip 5C tersebut yang menjadi pertimbangan baik pihak kreditur/bank akan adanya jaminan hutang berupa benda baik bergerak maupun yang tidak bergerak. Berkaitan dengan salah satu prinsip 5 C tersebut di atas tentang jaminan hutang, maka dengan adanya jaminan hutang dalam pelaksanaan pemberian kredit merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari lagi”. 3 Dalam suatu perjanjian kredit, kreditur/bank menghendaki agar nasabah debitur/penanggung hutang/penjamin hutang dapat mengembalikan hutang pokok serta bunganya tepat pada waktu yang telah disepakati oleh nasabah debitur dengan kreditur/bank di dalam perjanjian. Akan tetapi yang sering dialami oleh kreditur/bank justru terjadinya tunggakan-tunggakan pembayaran dari pihak nasabah debitur/penanggung hutang/penjamin hutang, sehingga jumlah hutang pokok serta bunganya berubah menjadi kredit tidak lancar atau kredit macet. Dengan demikian terjadinya kredit macet saat ini bukan hanya merupakan masalah perbankan semata tetapi sudah menjadi masalah nasional yang

dapat

mengganggu

pelaksanaan

pembagian

dan

perkembangan

perekonomian negara di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan Undang3

Ibid. hal. 2.


25

Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut UU No.49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN), pemerintah telah membentuk lembaga PUPN sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengurus pengembalian keuangan negara (kredit tidak lancar) atau kredit dinyatakan macet yang besarnya telah pasti menurut hukum, akan

tetapi

nasabah

debitur/penanggung

hutang/penjamin

hutang

tidak

melunasinya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit. Pelaksanaan sistem pengurusan piutang negara yang macet pada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 dan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK/01/2002 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan Piutang Negara atau hutang kepada Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan Negara yang sumber pendapatnya berasal dari negara, baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Dalam Penjelasan Pasal 8 UU No.49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Piutang Negara adalah hutang yang: a) langsung terhutang kepada Negara dan oleh karena itu harus Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

26

dibayar kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; b) terhutang kepada badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian dan atau seluruhnya milik negara antara lain BUMN dan BUMD termasuk Bank Pemerintah. Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, menyebutkan bahwa Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara diwajibkan/diharuskan untuk menyerahkan pengurusan Piutang Negara macet kepada PUPN melalui KP2LN yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi nasabah debitur/penanggung hutang/penjamin hutang tidak melunasi hutangnya sebagaimana mestinya. Adapun yang dimaksud dengan adanya dan besarnya piutang negara macet telah pasti menurut hukum, yaitu penyerah piutang sebelum menyerahkan pengurusan piutang negara macet kepada PUPN melalui KP2LN sudah harus mengadakan penelitian atas piutang negara macet tersebut dan dari hasil penelitian dapat menetapkan jumlah hutang yang dapat dibebankan kepada nasabah debitur/penanggung hutang/penjamin hutang. Penyerah Piutang juga diwajibkan/diharuskan untuk menyerahkan dokumen yang dapat membuktikan secara hukum bahwa piutang negara yang diserahkan kepada PUPN dan KP2LN telah memenuhi ketentuan sebagai piutang negara yang macet serta adanya dan besarnya jumlah hutang telah pasti menurut hukum. Dalam hal dokumen yang berkaitan dengan penyerahan piutang negara macet tidak lengkap, sehingga mengakibatkan PUPN melalui KP2LN mengalami kesulitan untuk Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

27

membuktikan adanya dan besarnya piutang negara telah pasti menurut hukum atau dari hasil penelitian PUPN ternyata piutang negara macet masih dalam keadaan sengketa atau piutang negara belum dikategorikan sebagai piutang macet, maka PUPN dapat menolak untuk menerima penyerahan pengurusan piutang dimaksud. Di dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tidak dijumpai istilah piutang negara macet atau kredit macet. Pengertian piutang macet dapat dipedomani dari Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, yaitu “Piutang Negara pada tingkat pertama pada prinsipnya dapat diselesaikan secara internal oleh Instansi-instansi dan Badan-badan Negara yang bersangkutan”. Upaya penyelesaian yang dilakukan secara internal oleh Instansi-instansi dan Badan-badan Negara tersebut terlebih dulu terhadap nasabah debitur/penanggung hutang yang wanprestasi, dan jumlah piutang negara telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Instansi-instansi dan Badan-badan Negara yang bersangkutan, dan apabila upaya penagihan/penyelesaian tersebut tidak membawa/memberikan hasil, yang efisien dan efektif, maka upaya selanjutnya dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dan DJPLN/KP2LN. Dari Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 dapat diartikan bahwa piutang negara yang dikategorikan macet setelah Instansi-instansi atau Badan-badan Negara yang bersangkutan mengupayakan penyelesaian secara intern oleh ketentuan intern dari Instansi-instansi dan Badan-badan Negara yang bersangkutan.


28

Dalam hal piutang negara yang berasal dari kredit macet perbankan, maka mengacu pada Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, menyatakan bahwa penyelesaian pada tingkat pertama dilakukan oleh kreditur/bank sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 31/147/Kep/Dir tanggal 12 Nopember 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 4/6/PBI/2002 tanggal 6 September 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Kualitas Aktiva Produktif. Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

445/

KMK.01/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Dan Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara, telah mengatur tentang PUPN yang merupakan lembaga Khusus untuk mengurus kepentingan keuangan negara yang berhubungan dengan jumlah piutang negara macet, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas PUPN tersebut dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Itu berarti PUPN melalui KP2LN diberikan tugas dan kewenangan khusus untuk menetapkan dan menerbitkan keputusan-keputusan hukum yang disebut dengan asas parate executie, yaitu keputusan yang bersifat final dan dapat dilaksanakan tanpa melalui lembaga peradilan, yang mana hal ini dapat diketahui melalui upaya di dalam melakukan wawancara dan menerbitkan “Surat Pernyataan


29

Bersama (PB), Surat Paksa (SP), pelaksanaan Surat Paksa, Keputusan Penyitaan, Pelaksanaan Penyitaan dan Eksekusi Lelang”. 4 Lelang yang dimaksud disini adalah merupakan suatu sarana untuk melakukan penjualan jaminan hutang milik nasabah debitur/penanggung hutang/penjamin hutang ataupun yang telah disita oleh PUPN melalui KP2LN. Pelaksanaan penjualan barang secara lelang harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh suatu peraturan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KMK.0.1/1997 tanggal 4 Juli 1997 sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK .01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum yang dipimpin oleh pejabat lelang dengan cara penawaran lisan dan naik-naik atau turun-turun atau tertulis dan tertutup untuk memperoleh harga yang optimal didahului dengan pengumuman lelang sebagai upaya untuk mengumpulkan calon peminat/ pembeli. Ketentuan pokok mengenai lelang diatur dalam Vendu Reglement (Peraturan Lelang) Staadblad 1908 No. 189 dan Vendu Instructie (Instruksi Lelang) Staadblad 1908 No.190. Ketentuan ini masih berlaku sesuai dengan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada dan berfungsi selama belum diadakan yang baru masih tetap berlaku. Lelang sebetulnya merupakan suatu istilah hukum yang penjelasannya diberikan dalam Pasal 1 Vendu Reglement (Peraturan Lelang) Stb. 1908 No. 189, yang memberikan defenisi bahwa penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang semakin meningkat atau dengan penawaran 4

S. Mantayborbir, Iman Jauhari dan Agus Hari Widodo, Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004, hal. 66. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

30

harga yang semakin menurun atau secara tertulis dan tertutup untuk memperoleh harga yang otpimal, dengan terlebih dahulu diumumkan pada surat kabar harian setempat sebagai upaya dalam mengumpulkan para calon peminat/pembeli yang diberikan kesempatan kepadanya untuk membeli dengan jalan menawar harga, dan menyetujui harga. Lelang sebagai suatu cara penjualan yang bersifat khusus sebenarnya memiliki berbagai kelebihan karena lelang sebenarnya tergolong suatu sarana perekonomian yang mengakomodir atau memberikan fasilitas terjadinya transaksi penjualan atas barang-barang yang bersifat transparan/terbuka, cepat, aman, efisien dan efektif dengan mekanisme penjualan atas barang dengan harga yang kompetitif dan dapat dipertanggungjawabkan. Eksekusi lelang merupakan suatu proses yang sangat sederhana, dan merupakan sebuah mekanisme pasar dengan jalan mana orang dapat berkumpul untuk membeli dan menjual berbagai jenis jaminan hutang. Namun demikian, barang jaminan yang akan dieksekusi lelang tersebut dapat saja diajukan keberatan oleh pihak Penanggung Hutang/Penjamin Hutang atau pihak lain yang terkait dengan barang jaminan itu dalam bentuk meminta atau memohon kepada KP2LN untuk membatalkan eksekusi lelang tersebut. Pembatalan lelang dapat dilakukan dan diperbolehkan dalam hal antara lain sebagai berikut: a) b) c) d) e)

Penanggung Hutang/Penjamin Hutang melunasi hutang; Barang jaminan yang akan dieksekusi lelang disita dalam kasus pidana; Barang yang akan dieksekusi lelang musnah; Barang jaminan telah dicairkan diluar eksekusi lelang; Barang jaminan tidak/tidak lagi menjadi jaminan hutang. 5 Dalam prakteknya, pada KP2LN Medan pernah terjadi pembatalan

eksekusi lelang terhadap barang jaminan. Berdasarkan kurun waktu 2004 sampai 5

S. Mantayborbir, Iman Jauhari dan Agus Hari Widodo, op. cit., 2001, hal. 10.


31

dengan 2005, jumlah pembatalan eksekusi lelang adalah sebagai berikut: tahun 2004 berjumlah 71 kasus pembatalan, dan tahun 2005 berjumlah 5 kasus pembatalan. Sehubungan dengan uraian di atas tentang sebab-sebab pelaksanaan pembatalan eksekusi lelang serta jumlah kasus pembatalan yang pernah terjadi di KP2LN Medan, maka selanjutnya perlu diteliti selain masalah pelaksanaan pembatalan eksekusi lelang tersebut, tetapi juga permasalahan yang akan dibahas nantinya. Masalah yang terkait dengan hal tersebut adalah tentang bagaimana pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembatalan eksekusi lelang terhadap jaminan hutang milik penanggung hutang/penjamin hutang.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan pembatalan eksekusi lelang terhadap jaminan hutang milik penanggung hutang/penjamin hutang (borgtocht) dalam kaitannya dengan pengurusan piutang negara macet pada PUPN Cabang dan KP2LN Medan? 2. Kendala apa sajakah yang ditemui dalam pelaksanaan pembatalan eksekusi lelang terhadap jaminan hutang milik penanggung hutang/penjamin hutang dalam kaitannya dengan pengurusan piutang negara macet pada PUPN Cabang dan KP2LN Medan? Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

32

3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembatalan eksekusi lelang terhadap jaminan hutang milik penanggung hutang/ penjamin hutang dalam kaitannya dengan pengurusan piutang negara macet pada PUPN Cabang dan KP2LN Medan?

C. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pembatalan eksekusi lelang terhadap jaminan hutang milik penanggung hutang/penjamin hutang (borgtocht) dalam kaitannya dengan pengurusan piutang negara macet pada PUPN Cabang dan KP2LN Medan 2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembatalan eksekusi lelang terhadap jaminan hutang milik penanggung hutang/ penjamin hutang dalam kaitannya dengan pengurusan piutang negara macet pada PUPN Cabang dan KP2LN Medan 3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembatalan eksekusi lelang terhadap jaminan hutang milik penanggung hutang/penjamin hutang dalam kaitannya dengan pengurusan piutang negara macet pada PUPN Cabang dan KP2LN Medan.


33

D. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini ada 2 (dua), yaitu manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis. Manfaat secara praktis yaitu hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi para pihak terutama penanggung hutang/penjamin hutang maupun kreditur dalam menyikapi berbagai permasalahan di dalam pelaksanaan pembatalan eksekusi lelang terhadap jaminan hutang milik penanggung hutang/penjamin hutang (borgtocht). Manfaat secara teoritis yaitu penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan hukum perjanjian dan hukum yang berkaitan dengan Pengurusan Piutang Dan Lelang Negara. Selain itu, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian untuk menambah ilmu pengetahuan atau sebagai khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum.

E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran penelitian pada kepustakaan, khususnya di lingkungan Perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn) dan Program Studi Magister Hukum (M.H) Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan belum ada penelitian dengan judul

“Kajian Hukum

Terhadap Pelaksanaan Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang (Penelitian Pada KP2LN Medan)”, akan tetapi telah ada penelitian yang dilakukan oleh Mantayborbir,

mahasiswa

Program

Magister

Vertjie Jocbeth

Kenotariatan,

Pascsarjana,

Universitas Sumatera Utara Tahun 2006, dengan judul tesis “Kajian Hukum Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

34

Terhadap Kekuatan Hukum Risalah Lelang Dalam Pelaksanaan Lelang”, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah kekuatan hukum Risalah Lelang dalam pelaksanaan lelang? 2. Hambatan apa sajakah yang ditemui KP2LN dalam pelaksanaan lelang berkaitan dengan kekuatan hukum risalah lelang? 3. Upaya apa sajakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan lelang berkaitan dengan kekuatan hukum risalah lelang? Selanjutnya pada tahun 2006 penelitian yang dilakukan oleh Elys Diana Sembiring, mahasiswa Program Magister Kenotariatan, Pascsarjana, Universitas Sumatera Utara, dengan judul tesis “Faktor Penyebab Jaminan Hutang Kebendaan Tidak Laku Terjual Melalui Eksekusi Lelang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan)”, dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut: 1. Faktor penyebab apakah yang mengakibatkan jaminan hutang kebendaan tidak laku terjual melalui eksekusi lelang dalam kaitannya dengan pengurusan piutang negara pada PUPN melalui KP2LN Medan? 2. Hambatan apa sajakah yang menyebabkan jaminan hutang kebendaan tidak laku terjual melalui eksekusi lelang dalam kaitannya dengan pengurusan piutang negara pada PUPN melalui KP2LN Medan? 3. Upaya apa sjakah yang dilakukan dalam mengatasi faktor penyebab jaminan hutang kebendaan tidak laku terjual melalui eksekusi lelang dalam kaitannya dengan pengurusan piutang negara pada PUPN melalui KP2LN Medan?


35

Penelitian yang dilakukan oleh Vertjie Jocbeth Mantayborbir terpokus pada kekuatan hukum Risalah Lelang dalam pelaksanaan lelang. Penelitian yang dilakukan oleh Elys Diana Sembiring terpokus pada faktor penyebab jaminan hutang kebendaan tidak laku terjual melalui eksekusi lelang. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, apabila dipertentangkan dengan

penelitian

ini,

maka

baik

judul

maupun

masalah,

substansi

pembahasannya dan pengkajian hukumnya sangat berbeda sama sekali, oleh sebab itu penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit

Tentang

Jaminan

Hutang

Dalam

Pelaksanaan

1. Pengertian Jaminan Hutang Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu zekerheid atau cautie mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barangbarangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca didalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah”. Agunan dalam konstruksi di atas merupakan Jaminan tambahan (accessoir). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Jaminan adalah sesuatu yang menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. 6

6

Makalah Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional, Yogyakarta, 1977

36 Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

37

Konstruksi jaminan dalam definisi di atas ada kesamaan dengan yang dikemukakan Hartono Hadisoeprapto bahwa “jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”. 7 Kedua definisi jaminan yang dipaparkan di atas, adalah: 1) Difokuskan pada fungsi pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur (bank) 2) Wujud jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materiil) dan 3) Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur. 2. Fungsi Jaminan Hutang Undang-undang

berfungsi

memberikan

perlindungan

hukum

bagi

kreditur/bank untuk kepastian dalm pelunasan hutang oleh nasabah debitur. Pasal 1131 KUH Perdata menegaskan tanggung jawab seseorang atas perikatan/hutangnya, yaitu: “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” Berdasarkan pasal sebagaimana tersebut di atas, maka pada asasnya meliputi seluruh harta si berhutang baik yang sudah ada maupun yang akan ada diperuntukkan untuk pelunasan hutang. Pasal ini merupakan jaminan hutang secara umum atau jaminan yang timbul atau lahir dari undang-undang tanpa adanya perjanjian para pihak. Selanjutnya Pasal 1132 KUH Perdata, menegaskan, yaitu:

7

Hartono Hadisoeprapto, Hukum Jaminan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1984,

hal. 50. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

38

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masingmasing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Dalam hal ini kreditur/bank yang kedudukannya sama (kreditur bersama) dan tidak ada yang harus didahulukan dalam pemenuhan piutangnya disebut kreditur konkuren. Demikian juga oleh undang-undang tersebut juga ditentukan ada jenis-jenis lembaga jaminan yang pemenuhannya didahulukan dari piutangpiutang yang lain. Bank sebagai pemegang hak yang pemenuhannya harus didahulukan dengan demikian disebut kreditur preferen, yaitu pemegang hak privilige, pemegang gadai dan pemegang hipotik. 8 Pada perjanjian kredit, jaminan hutang merupakan posisi yang sangat penting fungsinya terutama dalam rangka pengamanan apabila kredit yang diberikan mengalami kegagalan. Untuk itu sangat dibutuhkan adanya analisis kredit terutama kejelian dalam ketelitian dalam penilaian barang-barang yang dijaminkan kepada bank. Dalam penilaian ini ada 2 (dua) sasaran pokok, yaitu: a. Untuk menilai nilai ekonomi dari jaminan hutang b. Untuk menilai nilai yuridis dari jaminan hutang yang bersangkutan. Kedua persyaratan tersebut harus dipenuhi secara lengkap apabila jaminan hutang yang akan diikat tersebut memang ditujukan sebagai alat pengamanan atas kredit yang diberikan. Dengan nilai jaminan yang melebihi nilai kredit maka bank akan aman. Bank dapat mempergunakan atau menjual

8

Sri Soedewi Mascjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980, hal.44. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

39

jaminan kredit kapan saja untuk menutupi kredit apabila kredit yang diberikan macet. Munculnya jaminan kredit agar melindungi bank dari nasabah debitur yang nakal. Hal ini dikarenakan tidak sedikit nasabah debitur yang memiliki kemampuan tetapi tidak mau membayar kreditnya. Yang paling utama dalam jaminan kredit adalah mengikat nasabah debitur untuk segera melunasi utangutangnya, dengan demikian nasabah debitur akan terikat dengan kreditur/bank mengingat jaminan hutang kredit akan disita oleh bank apabila nasabah debitur tidak mampu membayar hutangnya.

3. Jaminan Hutang dalam Perjanjian Kredit Pada Pasal 8 ayat (1) UU No. 10/1998 Tentang Perbankan dikatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad atas kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Di sini terlihat bahwa suatu kredir mengandung resiko “oleh karena diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut”. 9 Dengan demikian, maka di dalam pelaksanaannya untuk mengurangi resiko tersebut, bank harus memperhatikan jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan/agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Mengingat karena barang jaminan merupakan salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila kreditur yang dalam hal ini adalah bank telah dapat memperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan hutangnya, jaminan dapat berupa barang atau hak tagih atau lainnya yang

9

Ibid., hal. 7.


40

dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Untuk itu, dengan memperhatikan hal-hal yang akan terjadi di luar antisipsi debitur dan kreditur, misalnya terjadinya kredit tidak lancar atau kredit macet, maka untuk itu bank harus memperhatikan dan memastikan bahwa barang jaminan dan atau asuransi barang jaminan kredit tersebut sudah cukup aman untuk menutupi resiko yang akan timbul di kemudian hari. Oleh karena itu, S. Mantayborbir mengklasifikasi jaminan kredit dalam beberapa kriteria, yakni: 10 a. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus. Jaminan umum adalah merupakan jaminan dari pihak debitur yang terjadi by the operation of law dan merupakan mandatory rule bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan hutangnya kepada kreditur, sebagaimana diisyaratkan di dalam Pasal 1131 BW. Jaminan khusus adalah setiap jaminan hutang yang bersifat kontraktual, yaitu yang timbul oleh karena adanya perjanjian tersebut. b. Jaminan Pokok, Jaminan Utama dan Jaminan Tambahan. Maksudnya adalah bahwa kredit diberikan kepada debitur berdasarkan “kepercayaan” dari kreditur akan kesanggupan pihak debitur untuk membayar kembali hutangnya kelak sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan antara debitur dengan kreditur, maka oleh hukum diberlakukan suatu prinsip bahwa “kepercayaan” tersebut dipandang sebagai jaminan pokok dari pembayaran kembali hutang-hutang debitur kepada kreditur. Sementara itu, jaminan-jaminan lain seperti hak tanggungan atas tanah, gadai dan lainnya hanya dianggap sebagai jaminan tambahan, artinya hanya sebagai jaminan tambahan atas jaminan utamanya tadi yaitu berupa jaminan atas barang yang dibiayai dengan kredit itu sendiri. Prinsip hukum yang dimaksudkan barang yang dibiayai dengan kredit itu sendiri. Prinsip hukum yang dimaksudkan disini dapat terlihat jelas di dalam UU No. 10/1998 Tentang Perbankan. c. Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan. Jaminan kebendaan ini artinya jaminan yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan, bukan terhadap benda tertentu. Sedangkan jaminan perorangan adalah hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang 10

S. Mantayborbir, Kompilasi Sistem Hukum Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, (edisi revisi), Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2004, hal. 17. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

41

tertentu, di mana hal ini dapat diklasifikasi ke dalam tiga golongan, yakni pertama jaminan pribadi personal quarantee), kedua jaminan perusahaan (corporate quarantee) dan yang ketiga garansi bank (bank guarantee). d. Jaminan Regulatif dan Jaminan Non Regulatif.jaminan regulatif ini adalah jaminan kredit yang selain telah mendapat pengakuan dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kelembagaannya juga sudah diatur secara eksplisit. Jaminan non regulatif merupakan bentukbentuk jaminan yang tidak secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dilaksanakan dan dikenal dalam praktek. Perlu diingat bahwa setelah pemberian kredit kepada debitur bukan berarti bank lepas tangan dalam hal penggunaan kredit tersebut, tetapi bank akan selalu memantau penggunaan kredit oleh nasabah debitur yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, S. Matayborbir, Iman Jauhari dan Agus Hari Widodo berpendapat, hal itu dilakukan guna memastikan bahwa: a. Kredit digunakan oleh debitur sesuai dengan tujuan penggunaan kredit sebagaimana diperjanjikan di dalam perjanjian kredit. b. Kredit ditarik sesuai dengan tahap-tahap penarikan kredit sebagaimana diperjanjikan di dalam perjanjian kredit c. Kredit ditarik sesuai dengan batas izin tarik yang ditentukan di dalam perjanjian. 11 Berdasarkan uraian di atas tercermin kepada kita bahwa pemantauan bank terhadap penggunaan kredit oleh nasabah debitur merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pihak kreditur untuk memastikan bahwa bunga serta angsuran pokok atas kredit yang telah diberikan kepada nasabah debitur dapat dilakukan pembayarannya oleh nasabah debitur sesuai dengan ketentuan yang telah dperjanjikan di dalam perjanjian kredit. Karena tidak tertutup kemungkinan debitur untuk biaya mendirikan bangunan, sehingga jika sudah demikian maka

11

S. Montayborbir, Iman Jauhari dan Agus Hari Widodo, op. cit, 2004, hal. 38-47.


42

akan mengakibatkan pembayaran pelunasan kredit menjadi tidak lancar karena terjadinya kemacetan kredit. Perlunya jaminan dalam pemberian kredit adalah mencegah resiko yang akan timbul apabila pembayaran pelunasan kredit tidak lancar atau dengan kata lain apabila nasabah debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran dan atau pelunasan hutangnya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati, maka kreditur dapat melakukan penyitaan terhadap jaminan hutang nasabah debitur, penyitaan mana tentunya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, jaminan hutang nasabah debitur bersifat yuridis materil yang bertujuan sebagai tindakan pencegahan (preventif) dan kreditur terhadap perbuatan ingkar janji nasabah debitur. Jaminan dalam pemberin kredit dapat menyelamatkan kredit dari nasabah debitur yang tidak menunaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh debitur dan kreditur, karena apabila nasabah debitur wanprestasi maka kreditur dapat merealisir kredit melalui penjualan barang jaminan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jika seseorang hendak memperoleh fasilitas kredit maka sesoerang itu memperolehnya dengan melakukan pengikatan jaminan.

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pengurusan Piutang Negara Macet 1. Sejarah PUPN dan DJPLN/KP2LN Setelah pasca kemerdekaan Indonesia banyak terjadi pemberontakanpemberontakan yang dilakukan oleh golongan-golongan tertentu ataupun oleh suatu Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

43

daerah seperti pemberontakan PRRI. Permesta, DI, TII dan lain-lain, sehingga kesempatan itu dimanfaatkan oleh sektor-sektor swasta yang berhutang kepada negara atau badan-badan usaha milik negara, badan-badan usaha milik daerah, baik langsung maupun tidak langsung yang dikuasai oleh negara, tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya dengan berbagai kesulitan dan sukar sekali ditagih, sementara penagihan piutang negara dengan menggunakan prosedur biasanya yang tersedia dalam HIR, RBg, tidak mencapai sasaran. 12 Sistem pengurusan piutang negara ini pada satu pihak dilaksanakan secara efisien dan efektif dan di pihak lain nasabah debitur/penanggung hutang tidak mempertanggungjawabkan kewajibannya secara hukum maka Penguasa Perang Pusat, Kepala Staf Angkatan Darat membentuk panitia yang diberi nama “Panitia Penyelesaian Piutang Negara”. Panitia Penyelesaian Piutang Negara ini oleh penguasa perang pusat. 13) setelah mendengarkan musyawarah kabinet kerja tanggal 29 Nopember 1960 dan tanggal 8

12

S. Mantayborbir, Iman Jauhari, dan Hari Widodo Agus, Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia, Pustaka Bangsa, Jakarta: 2002, hal. 28. Dalam keadaan mendesak maka Penguasa Perang, Kepala Staf Angkatan Darat, dengan terpaksa harus menempuh jalan terobosan baru untuk memotong jalur panjang sebagaimana biasanya melalui lembaga peradilan yang pemeriksaannya melalui tiga tahap yaitu: di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri, di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi, di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung, bahkan tingkat peninjauan kembali pada Mahkamah Agung, sehingga memakan waktu bertahun-tahun lamanya dalam penyelesaiannya. 13 Keputusan Nomor Kpts/Pepera/0241/1958 berikut peraturan pelaksanaannya antara lain Instruksi Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Instr/Peperpu/032/1958. Berdasarkan Pasal 61 Perpu Nomor 23 Tahun 1959, panitia ini dibatasi masa bekerja sampai tanggal 16 Desember 1960. Menjelang berakhirnya masa tugas panitia ini, pemerintah memandang masih perlu mempertahankan keberadaan lembaga ini, karena sangat efektif dan canggih untuk digunakan dalam penagihan piutang negara macet sehingga piutang negara macet dapat dikembalikan dalam waktu sesingkat-singkatnya terutama karena panitia ini sangat efektif bila berhadapan dengan debitur/penanggung hutang nakal yang tindakannya dengan terang-terang merugikan negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 yang mengatur tentang lahirnya PUPN. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

44

Desember 1960, pemerintah memutuskan dan menetapkan Perpu tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Lembaga PUPN ini sudah sejak lama ada (42 tahun) yang lalu sejak tanggal pembentukan PUPN dengan Keputusan Menteri Pertama 14 Nomor 454/MP/1961 tanggal 26 Desember 1961 yang tindak lanjutinya dibentuknya PUPN (Pusat), dan bersamaan dengan itu dibentuk juga Badan Pelaksana Administrasi (BPA) sebagai satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari dari PUPN. Kepala BPA dipimpin oleh salah seorang anggota PUPN. Sesuai dengan jiwa Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 dan dengan Keputusan Menteri Pertama tersebut, maka lembaga PUPN ini, melaksanakan tugas operasional langsung. Selama kurun waktu 45 tahun itu, dilakukan periodisasi terhadap kegiatan pelaksanaan program. Pelaksanaan kegiatan/program yang dirumuskan ke dalam skala prioritas, dengan mempertimbangkan keterbatasan dana, sarana dan prasarana. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan/ program tersebut, didasarkan kepada empat periodisasi yakni: a. Periode 1961 - 1975 diperankan oleh PUPN dan BPA b. Periode 1976 - 1990 diperankan oleh PUPN dan BUPN c. Periode 1991 - 2001 diperankan oleh PUPN dan BUPLN d. Periode 2001 - 2006 diperankan oleh PUPN dan DJPLN.. Periode 1961-1975 diperankan oleh PUPN dan BPA, setelah dibentuknya PUPN maka dengan keputusan Menteri Pertama Nomor 454/MP/1961 tanggal 26

14

Istilah Menteri Pertama dijumpai dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

45

Desember 1961 dibentuklah PUPN (Pusat) dan bersamaan dengan itu dibentuklah juga Badan Pelaksana Administrasi (BPA) sebagai satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dari PUPN. Kepala BPA dipimpin oleh salah seorang anggota PUPN. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 dan dengan Keputusan Menteri pertama tersebut, maka lembaga panitia ini melaksanakan tugas operasional langsung Periode 1976 – 1990 diperankan oleh PUPN dan BUPN, untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pelayanan pengurusan, bentuk, susunan organisasi dan tata kerja Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang kemudian diperkokoh dan ditambah dengan pembentukan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), berdasarkan Keppres No.11 Tahun 1976, menurut Pasal 10 Keppres No. 11 Tahun 1976 Susunan Organisasi BUPN tersebut, yaitu: (1) Badan UPN terdiri dari: (a) Kepala, yang dirangkap oleh Ketua Panitia UPN, (b) Sekretariat, (c) Direktorat

Penetapan

dan

penagihan

piutang

negara,

(d) Direktorat

Perbendaharaan Piutang Negara, (e) Direktorat eksekusi dan laporan, (f) Instansi Vertikal di Wilayah Daerah Tingkat I, (2) Sekretariat terdiri dari sebanyakbanyaknya empat Bagian dan setiap bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya tiga sub bagian, (3) Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya tiga sub direktorat dan setiap sub direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya tiga seksi. BUPN adalah badan yang menyelenggarakan pelaksanaan sistem pengurusan piutang negara yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. BUPN ini dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai kedudukan setingkat dengan Direktur Jenderal Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

46

Periode 1991 – 2001 diperankan oleh PUPN dan BUPLN, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No: 21 Tahun 1991 yang bertugas melaksanakan/menyelenggarakan sistem pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang berdasarkan pelaksanaan tugas PUPN maupun kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Sebenarnya PUPN dan BUPLN mempunyai hubungan yang sangat erat. Di mana PUPN adalah lembaga yang melakukan manajemen sistem pengurusan piutang negara secara khusus dan pelayanan lelang dalam rangka lebih meningkatkan penerimaan keuangan negara, maka dibentuklah suatu badan dengan nama BUPLN. BUPLN ini di samping sebagai unit, yang melaksanakan dan menampung tindakan hukum PUPN, juga bertindak sebagai unit, yang menjalankan fungsi Menteri Keuangan dalam melaksanakan pengamanan terhadap keuangan negara (piutang negara macet). BUPLN sebagai suatu unit mempunyai struktur organisasi dengan tingkatan-tingkatan yaitu: (a) Unit Lelang tingkat pusat dengan status eselon II, (b) Unit lelang pada tingkat kantor wilayah dengan status eselon III dan, (c) Unit kantor operasional yang dibentuk di kota-kota propinsi dengan status kantor type A (eselon III B) dan unit kantor type B (eselon IV). Periode 2001 – 2006 diperankan oleh PUPN dan DJPLN. Untuk lebih meningkatkan pelayanan piutang dan lelang negara maka dibentuklah suatu badan dengan nama Direktorat Jenderal Piutang dan lelang Negara (DJPLN). DJPLN di samping sebagai unit yang melaksanakan dan menampung tindakan hukum PUPN, juga bertindak sebagai unit dalam melaksanakan pengamanan terhadap keuangan negara. DJPLN dibentuk dengan Keppres No. 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen jo Keppres No. 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan. Selanjutnya dibentuklah unit-unit pelaksana di daerah, yaitu Kanwil BUPLN, sekarang menjadi Kanwil DJPLN. Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang Negara (KLN) sekarang digabung menjadi satu kantor yang disebut Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). DJPLN berada Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

47

di dalam Departemen Keuangan di mana Instansi Vertikal DJPLN terdiri dari: (a) Kantor wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, (b) Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. Lembaga PUPN ini, dalam pelaksanaan tugas operasionalnya, dilakukan langsung oleh BPA yang dipimpin oleh salah seorang anggota panitia. Di tingkat pusat kompetensi/peranannya selain mencakup seluruh Indonesia, sekaligus dalam melakukan tugas operasional sehari-hari di wilayah DKI Jakarta dan daerah lain yang belum ada PUPN Cabang. Selama periode ini terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara 1961 – 1975 dengan 1976 - 1990. Pada tahun 1961 - 1975 konsentrasi kegiatan tertuju kepada pengaturan tata cara penyerahan, penyusunan produk hukum, pembebanan dan perhitungan biaya administrasi (Biad). Susunan organisasi dan hubungan hukum PUPN Pusat dengan PUPN Cabang dan Tim Pengawas Daerah (TPD) merupakan hubungan yang bersifat fungsional dan pembinaan. Pembinaan dan pengendalian belum dilaksanakan secara sempurna karena ketiadaan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Kedudukan PUPN Pusat, PUPN Cabang dan TPD (Team Pengawas Daerah) memiliki kewenangan secara sendiri-sendiri, terutama dalam pengelolaan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Setelah PUPN Pusat memiliki kantor sendiri 15) baru pembinaan dan pengendalian mulai lancar. Selanjutnya ditetapkan bahwa tanggal lahir PUPN adalah pada tanggal 9 September. Tanggal itu dipilih berdasarkan pertimbangan dan ditetapkannya Keputusan Penguasa Perang Pusat cq. KSAD Nomor: Kpts/PM/035/1957 tanggal 9 15)

Pada saat kantor tersebut, diresmikan oleh Menteri Keuangan (pada saat itu dijabat oleh Ali Wardana), tanggal 9 September 1957 berkedudukan di Jalan Cisadane Nomor 6 Jakarta. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

48

September 1957 tentang Panitia Penyelesaian Tunggakan Hutang. Panitia ini dinilai sebagai cikal bakal (embrio) dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Dengan keberadaan Kantor Pusat PUPN tersebut, maka pada gilirannya dilahirkan serangkaian peraturan pelaksanaan undang-undang tentang PUPN, sebagai dasar pijak dan akuntabilitas baik dari aspek yuridis, ekonomis maupun realitas. Salah satu peraturan yang penting dan mendasar adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-271/KMK/14/1971 tanggal 26 April 1971, yang memuat antara lain persyaratan penyerahan, serah terima penyerahan, nilai nominal dan nilai riil atas penyerahan piutang negara, perhitungan dan penetapan jumlah piutang negara, serta hal-hal lain yang relevan. Karena Keputusan Menteri Keuangan tersebut mempunyai nuansa menata, menertibkan, mengendalikan, mengarahkan, pengelolaan keuangan negara yang sehat, maka sering terjadi perbenturan persepsi dan kepentingan. 16 Proses konflik itu berkurang dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 Tentang PUPN dan BUPN. Berdasarkan Keputusan Presiden itu, perubahan yang bersifat fundamental tentang kedua lembaga tersebut, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. PUPN berfungsi hanya menetapkan kebijaksanaan umum dalam sistem pengurusan piutang negara sedangkan BUPN berfungsi

sebagai

pelaksana

atas

produk

hukum

yang

dikeluarkan

oleh PUPN. Dengan perkataan lain penyelenggaraan fungsi PUPN adalah BUPN. Kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa kegiatan yaitu penyesuaian sistem dan prosedur pelayanan, tugas pemerintahan yang dilaksanakan mengalami hambatan karena keterbatasan dana dan minimnya SDM, sarana dan 16

Soetarwo Soemowidjojo, Mendayagunakan PUPN dan DJPLN Guna Menyongsong Era Tugas di Masa Mendatang, op.cit, hal. 3-4. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

49

prasarana. Pembebanan biaya administrasi sistem 10% dari penyerahan piutang negara yang dibebankan dar ditagih dari nasabah debitur/penanggung hutang, kemudian disetorkan pada negara cg. Kantor Perbendaraan dan Kas Negara sebagai penerimaan negara (APBN), kemudian PUPN dan BUPN dapat memperoleh dana dari APBN. Setelah Ketua PUPN Pusat dan Kepala BUPN diangkat, maka serangkaian program pembangunan dirumuskan dengan menetapkan bidangbidang sebagai berikut: a. Menerima pelimpahan satuan unit organisasi subdirektorat lelang beserta satuan organisasi vertikalnya termasuk sarana, prasarana dan SDMnya masuk dalam jajaran BUPN; b. Dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991, maka pengem-bangan organisasi BUPN dan subdirektorat lelang dialihkan dari institusi pajak kepada institusi BUPLN. c. Ketentuan Juklak dan Juknis ditetapkan, dan yang sangat penting adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.09/1993. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini ketentuan pengurusan piutang negara yang ada dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-271/KMK/714/1971 dimasukkan ke dalamnya. Program pengembangan SDM dilaksanakan secara terarah seperti program DPI, DPT, Diklat Program Diploma I dan III PPLN dilakukan dengan bekerjasama BPPK, termasuk pengiriman pegawai untuk tugas belajar ke luar negeri dan rekruitmen S1, S2 langsung menjadi pegawai negeri sipil Departemen Keuangan secara bertahap. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

50

d. Program konsultasi dan koordinasi dilaksanakan secara konsisten dengan Mahkamah Agung beserta jajaran peradilan di bawahnya, BPN dan para penyerah piutang/kreditur, termasuk instansi terkait lainnya. e. Serangkaian seminar dalam rangka sosialisasi perangkat hukum PUPN dan BUPLN yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. f. Pengembangan institusi PUPN dan BUPLN agar berjalan di atas jalur dan bidang tugasnya. g. Sesuatu yang tidak dapat dihindari adalah semangat pengembangan dan pengabdian PUPN dan BUPLN terhempas berkenaan dengan adanya krisis perekonomian dalam dunia perbankan di tahun 1998. Selanjutnya memuncak dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang BPPN. Pada Periode 1999 - 2002 adanya mutasi pimpinan. Bapak Adolf Warouw diganti oleh Bapak Karsono Suryowibowo. Ada perobahan yang cukup fundamental mengenai organisasi PUPN dan BUPLN diganti menjadi PUPN dan DJPLN melalui Kepres Nomor 84 Tahun 2001. Reogranisasi ini dapat ditindak lanjuti dengan sistem administrasinya. Sudah barang tentu dapat diperhitungkan perobahan yang cukup fundamental dan mendasar ini karena tidak hanya berdampak pada kontra produktif menurut istilah manajemen, tetapi justru memberikan dampak positif ke arah perkembangan PUPN dan DJPLN. 17

17

Ibid, hal. 5 - 6.


51

2. Dasar hukum Dasar hukum dalam pelaksanaan ssitem pengurusan piutang negara macet adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara. b. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen. c. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan. d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445 /KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah DJPLN dan KP2LN. f. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 61/KMK.08/2002 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara g. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 533/KMK.08/2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 61/KMK.08/2002 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara h. Keputusan

Menteri

Keuangan

R.I.

Nomor

300/KMK.01/2002

Tentang

R.I.

Nomor

301/KMK.01/2002

Tentang

Pengurusan Piutang Negara i. Keputusan

Menteri

Keuangan

Pengurusan Piutang Negara Kredit Perumahan Bank Tabungan Negara. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

52

j. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 302/KMK.01/2002 Tentang Pemberian Pertimbangan Atas Usul Penghapusan Piutang Negara Yang Berasal Dari Instansi Pemerintah Atau Lembaga Negara k. Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor Kep-25/PL/2002 Tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara

3. Tugas dan Kewenangan PUPN dan DJPLN/KP2LN Landasan

hukum

PUPN

dan

pengurusan piutang negara mengacu

DJPLN/KP2LN pada

dalam

Undang-Undang

pelaksanaan Nomor

49

Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara, Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 64/KMK.01/2002, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 445/KMK.01/2002 tentang Organisasi KP2LN. Menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, bahwa: Panitia Urusan Piutang Negara bertugas: Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

53

1. Mengurus piutang Negara yang berdasarkan Peraturan ini telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh Pemerintah atau Badan-badan yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini; 2. Piutang Negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam angka 1 di atas, ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang menanggung hutangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya. Pasal 4 penjelasan undang-undang tersebut menyatakan Piutang Negara pada tingkat pertama pada prinsipnya diselesaikan oleh instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan. Apabila itu tidak mungkin lagi terutama disebabkan oleh karena ternyata penanggung hutang tidak ada kesediaan dan termasuk penanggung hutang yang “nakal”, maka oleh instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan penyelesaiannya diserahkan kepada PUPN. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 menyatakan: Dengan piutang Negara dimaksudkan hutang yang: a. langsung terhutang kepada Negara dan oleh karena itu harus dibayar kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; b. terhutang kepada badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara, misalnya Bank-Bank Negara, PT. PT. Negara, Perusahaan-Perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya.


54

Hutang pajak tetap merupakan piutang Negara, akan tetapi diselesaikan tersendiri dengan Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan surat Paksa. Selanjutnya dalam Pasal 12 undang-undang tersebut dinyatakan: (1) Instansi-instansi pemerintah dan Badan-badan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara. (2) Dalam hal seperti dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang Negara kepada Pengacara. (3) Tentang penyerahan pengurusan piutang Negara seperti dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini diberitahukan oleh instansi-instansi dan Badan-badan dimaksud kepada Menteri Keuangan atau pejabat yang untuk itu ditunjukkannya. Dari Pasal 8 dan Pasal 12 di atas dapat dipahami bahwa instansi-instansi pemerintah dan badan-badan Negara yang langsung atau tidak langsung dikuasai Negara diwajibkan/diharuskan untuk menyerahkan piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum kepada PUPN melalui KP2LN. Selanjutnya tugas dan fungsi KP2LN diatur dalam Keputusan

Presiden

Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,


55

Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan. Pasal 73 dan Pasal 74 Keputusan Presiden tersebut menyatakan bahwa Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, dan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengurusan piutang negara atau lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pelayanan pengurusan piutang negara atau lelang, KP2LN menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan. b. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain milik penanggung hutang; c. penyiapan bahan pertimbangan dan pemberian keringanan hutang; d. pengusulan pencegahan, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, serta penyiapan bahan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara; e. pelaksanaan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen obyek lelang; f. penyiapan dan pelaksanaan lelang serta penyusunan dan verifikasi minuta risalah lelang, serta pembuatan salinan, petikan, kutipan, dan grose risalah lelang; g. pelaksanaan penggalian potensi piutang negara dan lelang; h. pelaksanaan superintendensi kepada Pejabat Lelang Swasta dan pengawasan Balai Lelang dan pengawasan pelaksanaan lelang pada PT. Pegadaian (Persero) dan lelang kayu kecil oleh PT. Perhutani (Persero); i. inventarisasi, registrasi, pengamanan, pendayagunaan, dan pemasaran barang jaminan; j. pelaksanaan registrasi dan penatausahaan berkas kasus piutang negara, pencatatan surat permohonan lelang, dan penyajian informasi piutang negara dan lelang; k. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang; Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

56

l. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; m. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. 18 Dengan demikian tugas dan wewenang untuk menarik semua piutang negara oleh pemerintah telah diserahkan kepada satu institusi yaitu PUPN dan DJPLN/KP2LN.

4. Prinsip Hukum dalam Pengurusan Piutang Negara Pengurusan Piutang Negara dilaksanakan oleh PUPN dan DJPLN/ KP2LN, 19 yang berwenang mengambil dan menempuh langkah-langkah hukum untuk menyelesaikan piutang negara berdasarkan Pernyataan Bersama (PB) dan Surat Paksa (SP) serta melakukan langkah dalam penanganan nasabah debitur/penanggung hutang/penjamin hutang serta melaksanakan eksekusi atas barang jaminan dan/atau harta kekayaan lainnya milik nasabah debitur/penanggung hutang. 20 Dalam hal melaksanakan eksekusi lelang, PUPN terlebih dahulu menerbitkan Surat Paksa (SP), Pelaksanaan Surat Paksa (PSP), Surat Perintah Penyitaan (SPP), pelaksanaan penyitaan dan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS). 21 Pasal-pasal eksekusi lelang di dalam Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 ini merupakan sumber hukum yang mengatur kewenangan “parate eksekusi” (parate eksecutie) yang dilimpahkan undang-undang kepada instansi PUPN. 22) Parate eksekusi adalah 18

Lihat Pasal 75 Keputusan Presiden Nomor 84 Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan. Lihat juga Pasal 23 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara. 19 Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN 20 S. Mantayborbir, Iman Jauhari dan Agus Hari Widodo, 2001, op. cit., hal. 68 21 Ibid, hal. 69. 22 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT. Gramedia, Jakarta, 1988, hal. 4. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

57

suatu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau daya laku eksekutorial tanpa keterlibatan penetapan/fiat pengadilan (hakim) dalam perkara perdata, dalam arti PUPN dapat melakukan eksekusi secara langsung, 23 bahkan pengadilan

pun

tidak

dapat

membatalkannya. 24

Sudikno

Mertokusumo

mengemukakan bahwa “untuk kepentingan penggugat agar terjamin haknya sekiranya gugatannya dikabulkan nantinya, undang-undang menyediakan upaya untuk menjamin hak tersebut dengan “penyitaan/ arrest/beslag”. 25 Dengan demikian, salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melakukan tindakan penyitaan atas barang jaminan bila ketentuan di dalam PB dan SP tidak dapat dipenuhi oleh nasabah debitur/ penanggung hutang. PUPN dalam melakukan pengurusan piutang negara macet terhadap nasabah debitur/penaggung hutang, dilakukan proses hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 menyebutkan: (1) Setelah dirundingkan oleh Panitia dengan penanggung hutang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah hutangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda yang tidak bersifat pidana serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh Ketua Panitia dan penanggung hutang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung hutang untuk melunasinya. (2) Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan Hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, untuk mana pernyataan bersama itu berkepala “Atas Nama Keadilan”. (3) Pelaksanaan ini dilakukan oleh Ketua Panitia dengan mengeluarkan suatu surat paksa yang dapat dijalankan secara pensitaan dan pelelangan barang-barang kekayaan penanggung hutang dan secara penyanderaan terhadap penanggung hutang. Kewenangan yang dimiliki PUPN adalah berdiri sendiri untuk melaksanakan executorial verkoop, seperti halnya kewenangan executorial verkoop yang dimiliki 23

Soetarwo Soemowidjojo, Eksekusi oleh PUPN. Proyek Pendidikan dan Latihan BPLK Departemen Keuangan RI, Jakarta , 1996, hal. 13. 24 M. Yahya Harahap, op.cit, hal. 340. 25 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 161 Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

58

Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 197 HIR. Kewenangan yang dimiliki PUPN tersebut bersifat parate eksekusi. Dengan demikian kekuatan hukum daripada PB dan SP adalah didasarkan kepada irah-irah hukum yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, fungsi yustisial yang diberikan oleh undang-undang kepada PUPN merupakan lex spesialis untuk

mengurus piutang negara macet dan

putusannya bersifat final (parate eksekusi). Oleh karena itu putusan PUPN tidak dapat dibanding, kasasi dan bahkan peninjauan kembali (PK). Dengan perkataan lain lembaga lain tidak berwenang menguji/menilai putusan tersebut.

5. Asas Hukum dalam Pengurusan Piutang Negara Asas-asas hukum dalam pelaksanaan sistem pengurusan piutang negara oleh Soleman Mantayborbir dan Iman Jauhari, antara lain: 26 a) Asas kepercayaan Seseorang dapat mengadakan perjanjian dengan pihak lain, karena adanya saling mempercayai di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang teguh janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak akan mungkin diadakan. b) Asas kepribadian Asas ini, mempunyai arti bahwa perjanjian hanya dapat mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut, pengecualian dapat diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu. c) Asas konsensualisme (persesuaian kehendak)

26

S. Mantayborbir dan Iman Jauhari, Hukum Lelang Negara di Indonesia, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003, hal. 203-206 Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

59

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

Asas ini, sangat erat kaitannya dengan asas kebebasan dalam mengadakan perjanjian, dimana di antara kedua belah pihak harus terjadi kesepakatan. Asas kehati-hatian Asas ini, menghendaki bahwa para pihak dalam membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dalam hal ini, antara penjual dengan pihak pembeli. Asas bargaining position Asas ini, memberikan gambaran yang objektif, dimana penjual/ pemohon lelang berada pada kondisi sebagai institusi negara sedangkan pembeli atau peminat lelang sebagai warga masyarakat berada pada posisi yang lemah dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Asas bargaining power Asas ini, berlaku terhadap para pihak yang mengadakan suatu perjanjian/ perbuatan hukum, dimana pihak pemohon/penjual dalam mengadakan perjanjian selalu berada pada posisi yang kuat karena sebagai institusi negara maupun karena kewenangannya dalam melaksanakan tugas negara. Sedangkan pembeli lelang atau peminat lelang berada pada posisi yang lemah. Dengan perkataan lain bahwa para pihak dalam membuat suatu perjanjian berlandaskan kepada kebebasan dan di antara kedua belah pihak harus terjadi kesepakatan serta terjadi penyesuaian kehendak. Asas kekuatan mengikat Asas ini, adalah bahwa terikatnya para pihak pada suatu perjanjian tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi terhadap beberapa hal lain sepanjang yang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan serta moral. Asas beritikad baik Asas ini berlaku terhadap pihak penjual dan pihak pembeli lelang, dan dalam mengadakan suatu perjanjian harus dilakukan dengan sepenuh hati dalam artian berkarakter baik dan jujur sebagai dasar dan atau landasan yang kuat dalam menciptakan dan mewujudkan suatu perjanjian. Asas public policy Asas ini, memberikan gambaran yang jelas bahwa penjual/pejabat lelang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai suatu institusi atau lembaga negara senantiasa menerapkan kebijaksanaan umum terhadap seorang warga negara/pembeli dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Asas kepatutan Asas ini, berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Melalui asas ini ukuran tentang hubungan hukum itu ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat, terutama terhadap nasabah debitur itu sendiri dalam menyelesaikan kewajibannya. Asas horisontal


60

Asas ini, menghendaki bahwa para pihak dalam membuat dan mengadakan suatu perjanjian mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang, terutama hak dan kewajiban. l) Asas keadilan Asas ini, menghendaki bahwa para pihak dalam membuat suatu perjanjian/ perbuatan hukum harus dilaksanakan secara lebih baik, benar, jujur, adil dalam bertindak dan berbuat. m) Asas otoritas Asas ini, merupakan tindakan hukum dari suatu institusi yang tugasnya dapat mempengaruhi dan mengikat seluruh warga masyarakat termasuk pembeli lelang. n) Asas transparan Asas ini, memberikan suatu landasan hukum bagi para pihak di dalam suatu perjanjian dan harus dilakukan secara terbuka dan atau transparan bagi para pihak yang membuat perjanjian. o) Asas kepastian hukum Asas ini, merupakan suatu perbuatan hukum dalam suatu perjanjian yang mengandung prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum ini terungkap dari kekuatan mengikat di dalam suatu perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. p) Asas moral Asas ini, merupakan suatu perbuatan hukum bagi para pihak dalam membuat suatu perjanjian yang dilakukan dengan etika dan moral. q) Asas kesadaran hukum Asas ini, menghendaki bahwa bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan penuh kesadaran hukum. r) Asas accountability Asas ini, menghendaki bahwa para pihak di dalam melakukan suatu perjanjian atau perbuatan hukum harus dapat dipertanggung-jawabkan. s) Asas dalam hukum kontrak atau perjanjian Asas ini menghendaki bahwa para pihak di dalam melakukan suatu kontrak/ perbuatan hukum harus berlandaskan kepada hukum perjanjian. t) Asas perlindungan kepentingan umum Asas ini menghendaki bahwa bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian harus memperhatikan kepentingan umum. u) Asas motivasi terhadap setiap keputusan. Asas ini, menghendaki bahwa institusi/penguasa di dalam melakukan sesuatu tindakan/perbuatan hukum, terutama terhadap pelaksanaan tugas operasional, senantiasa konsekuen dan konsisten terhadap keputusan yang telah ditetapkan. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

61

v) Asas penyalahgunaan kekuasaan Asas ini menghendaki, bahwa para pihak di dalam membuat suatu perjanjian atau perbuatan hukum harus memperhatikan norma etika hukum sehingga tidak terjadi benturan hukum. w) Asas efisiensi dan efektifitas Asas ini menghendaki, bahwa para pihak di dalam melakukan sesuatu perjanjian/perbuatan hukum harus dilakukan secara tepat guna dan berhasil guna. x) Asas kebijaksanaan (principle of the wise) Asas ini menghendaki, bahwa para pihak di dalam melakukan sesuatu perjanjian/perbuatan hukum harus dilakukan dengan penuh rasa keadilan dan bijaksana. y) Asas dalam hukum jaminan Asas ini, menghendaki bahwa para pihak dalam membuat suatu perjanjian/ perbuatan hukum untuk memperoleh sesuatu fasilitas kredit diharuskan untuk memberikan sesuatu jaminan kebendaan demi pengamanan di masa mendatang. z) Asas parate eksekusi Asas ini menghendaki bahwa para pihak yang membuat perjanjian/ perbuatan hukum merupakan tindakan hukum yang sudah final dan mengikat seluruh warga masyarakat Indonesia termasuk badan peradilan. 6. Pelaksanaan Prosedur Pengurusan Piutang Negara Adapun tahapan-tahapan pengurusan piutang negara macet pada PUPN dan KP2LN Medan adalah sebagai berikut: a. Penyerahan pengurusan piutang negara Piutang Negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh institusi atau penyerah piutang atau badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki/dikuasai oleh negara atau dimiliki Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penyelesaian piutang negara secara intern tidak berhasil, maka institusi/lembaga pemerintah atau badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

62

tersebut, diwajib/diharuskan untuk menyerahkan pengurusan piutang negara kepada PUPN Cabang/ KP2LN. 27) Penyerahan pengurusan Piutang Negara disampaikan secara tertulis kepada Ketua Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan disertai resume dan dokumen penyerahan. 28

b. Penerimaan dan penolakan pengurusan Piutang Negara 1) Penelitian adanya dan besarnya Piutang Negara Kantor Pelayanan meneliti surat penyerahan pengurusan Piutang Negara berikut lampirannya. Hasil penelitian dituangkan dalam Resume Hasil Penelitian Kasus. 29 Berdasarkan resume dan dokumen penyerahan, Kantor Pelayanan menghitung besarnya Piutang Negara. Piutang Negara yang berasal dari kreditur/bank terdiri atas hutang pokok, bunga, denda dan ongkos lainnya. Besarnya bunga, denda dan ongkos lainnya ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak kredit dikategorikan sebagai piutang negara yang macet berdasarkan peraturan tentang kualitas aktiva produktif/kategori kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. 30 Besarnya Piutang Negara non perbankan dihitung berdasarkan perhitungan pada saat piutang negara tersebut dinyatakan jatuh tempo. Dalam hal terdapat pembebanan bunga, denda dan atau beban lainnya, besarnya jumlah piutang

27

Lihat Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002, dalam S. Mantayborbir dan Iman Jauhari, 2003, Hukum Pengurusan Piutang Negara di Indonesia, op.cit, h. 224. 28 Lihat Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara (PPN). 29 Lihat Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 30 Lihat Pasal 10, 11 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

63

negara ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah jatuh tempo, kecuali ditetapkan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 31 Dalam menghitung besarnya piutang negara: a) Pembayaran angsuran yang telah dilakukan oleh nasabah debitur/penanggung hutang setelah piutang dinyatakan macet, diperhitungkan sebagai pengurangan, dan b) Polis asuransi, biaya pemasangan hak tanggungan/fidusia, biaya perpanjangan hak atas tanah, biaya pengukuhan hak atas tanah, dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan, diperhitungkan sebagai penambahan jumlah hutang. 32 Dalam hal Penyerah Piutang tidak dapat menyerahkan berkas kasus piutang negara beserta dokumen, fotokopi rekening koran, nota kredit, atau data mutasi keuangan, maka KP2LN dapat mem-perhitungkan sendiri besarnya piutang negara tesebut berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian kredit. Kemudian KP2LN menginformasikan hasil perhitungannya kepada penyerah piutang/ kreditur/bank. 33 2) Penerimaan pengurusan piutang negara Dalam hal berkas penyerahan piutang negara macet telah memenuhi persyaratan dan dari hasil penelitian atas berkas tersebut dapat dibuktikan dengan adanya dan besarnya piutang negara, maka PUPN Cabang melalui KP2LN dapat

31

Lihat Pasal 12 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN Lihat Pasal 13 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN 33 Lihat Pasal 14 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN 32


64

menerima penyerahan pengurusan piutang negara, dengan demikian PUPN dapat menerbitkan SP3N. 34 3) Penolakan pengurusan piutang negara Dalam hal kelengkapan syarat-syarat penyerahan pengurusan piutang negara macet tidak dapat dipenuhi oleh penyerah piutang/kreditur, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya dan besarnya piutang negara, maka PUPN Cabang melalui KP2LN dapat menolak penyerahan pengurusan piutang negara dengan menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara. 35 4) Permintaan atas Dokumen Asli Dalam hal setelah diterbitkan SP3N, penyerah piutang/ kreditur/bank belum menyerahkan dokumen asli Barang Jaminan berikut pengikatannya serta surat pernyataan permohonan roya, KP2LN menerbitkan surat permintaan kepada penyerah piutang. 36

c. Koreksi dan perubahan atas besarnya jumlah Piutang Negara 1) Koreksi atas besarnya jumlah Piutang Negara Dalam hal SP3N telah diterbitkan, namun besarnya jumlah piutang negara hanya dapat dilakukan koreksi tersebut jika terdapat: (1) pembayaran yang tidak tercatat, (2) kesalahan perhitungan oleh penyerah piutang/ kreditur/bank, dan koreksi tidak dapat dilakukan terhadap perhitungan pembebanan bunga, denda dan atau 34

Lihat Pasal 15 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN Lihat Pasal 18 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN 36 Lihat Pasal 19 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN 35


65

ongkos lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ketentuan mengenai koreksi atas besarnya jumlah piutang negara dapat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal. 37 Koreksi terhadap besarnya jumlah piutang negara tidak boleh dilakukan dengan maksud memberikan keringanan hutang. Koreksi terhadap besarnya jumlah piutang negara diperhitungkan pada saat menetapkan besarnya piutang negara dalam Pernyataan Bersama atau Penetapan Jumlah Piutang Negara. 38 2) Perubahan atas besarnya jumlah piutang negara Perubahan atas besarnya jumlah piutang negara terhadap kasus yang telah diterbitkan SP3N hanya dapat dilakukan, jika terdapat: a) pembebanan biaya dan ongkos lainnya,, dan b) persetujuan keringanan atas jumlah hutang. Dalam hal kasus piutang negara macet telah ditertibkan SP3N, perubahan atas besarnya jumlah piutang negara tidak boleh dilakukan dengan cara menetapkan kembali besarnya jumlah piutang negara. 39 3) Penelitian atas bukti pembayaran Koreksi terhadap besarnya jumlah piutang negara atau perubahan atas besarnya jumlah piutang negara harus didasarkan pada penelitian atas bukti pembayaran, baik yang bersumber dari penyerah piutang/kreditur maupun nasabah debitur/penanggung hutang. 40

37

Lihat Pasal 20 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN Lihat Pasal 21, 22 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN 39 Lihat Pasal 23, 24 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN 40 Lihat Pasal 25 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN 38


66

d. Pengembalian atas berkas kasus piutang negara macet Pengembalian atas berkas kasus piutang negara macet oleh PUPN Cabang dan KP2LN Medan dalam hal: a) terdapat kekeliruan penyerah piutang/kreditur (bank) karena nasabah debitur/penanggung hutang tidak mempunyai kewajiban yang masih harus diselesaikan, b) piutang negara macet tersebut terkait dengan perkara pidana, atau c) penyerah piutang/ kreditur (bank) bersikap tidak kooperatif. 41

e. Surat panggilan 1) Surat panggilan dan panggilan terakhir KP2LN melakukan panggilan secara tertulis kepada nasabah debitur/ penanggung hutang dalam rangka pengurusan piutang negara macet. Dalam hal nasabah debitur/penanggung hutang adalah: a) perorangan, panggilan ditujukan kepada diri pribadi nasabah debitur/ penanggung hutang. b) badan hukum berbentuk perseroan terbatas, panggilan ditujukan kepada direksi dan atau komisaris yang melaksanakan manajemen administrasi perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau anggaran dasar/anggaran rumah tangga badan hukum tersebut. c) badan hukum koperasi dan atau yayasan, panggilan ditujukan kepada pengurus koperasi dan atau yayasan. d) firma, panggilan ditujukan kepada salah seorang firman, atau e) commanditer vennootschap, panggilan ditujukan kepada pesero pengurus. 42

41 42

Lihat Pasal 26 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN Lihat Pasal 33, 34 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN


67

2) Pengumuman panggilan Dalam hal nasabah debitur/penanggung hutang menghilang dari domisili semula dan domisili baru yang ditujui tidak diketahui, maka KP2LN melakukan pengumuman panggilan melalui: a) Surat kabar harian, b) Media elektronik, c) Papan pengumuman pada KP2LN, dan atau d) Media masa lainnya. Pengumuman panggilan memuat identitas nasabah debitur/ penanggung hutang dan keharusan nasabah debitur/

penanggung

hutang

untuk

mempertang-gungjawabkan

penyelesaian

hutangnya kepada negara. 43 3) Surat kuasa khusus Dalam hal nasabah debitur/penanggung hutang diwakili oleh pihak ketiga, maka pihak yang mewakilinya harus dilengkapi dengan pemberian surat kuasa khusus yang dibuat dengan akta notaris atau dilegalisir oleh notaris. Dalam hal domisili nasabah debitur/ penanggung hutang belum ada notaris, surat kuasa khusus dibuat di atas kertas bermeterai cukup yang diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat. 44

f. Pernyataan Bersama (PB) Dalam proses pembuatan Pernyataan Bersama ini sebelumnya KP2LN telah melakukan pemanggilan terhadap nasabah debitur/penanggung hutang/penjamin hutang. Setelah nasabah debitur/penanggung hutang datang menghadap, maka kemudian dilakukan wawancara untuk memperoleh informasi mengenai kebenaran 43 44

Lihat Pasal 40, 41 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN Lihat Pasal 42 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN


68

adanya dan besarnya jumlah hutang dan menetapkan jangka waktu dalam penyelesaiannya yang dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab. Dari hasil berita acara tanya jawab kemudian dibuat Pernyataan Bersama. Pernyataan

Bersama

yang

dibuat

antara

PUPN

dengan

nasabah

debitur/penanggung hutang untuk menetapkan jumlah hutang yang harus dibayar dan dilunasinya. Pernyataan Bersama mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan hakim dalam memutuskan suatu perkara perdata dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 45

g. Penetapan atas Jumlah Piutang Negara Macet 1) Penetapan Jumlah Piutang Negara PUPN Cabang menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara, dalam hal Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat karena: a) Nasabah debitur/ penanggung hutang tidak memenuhi panggilan dan atau pengumuman panggilan, b) Nasabah debitur/penanggung hutang datang menghadap memenuhi panggilan namun tidak mau menanda-tangani pernyataan bersama, c) Nasabah debitur/penanggung hutang tidak mengakui jumlah hutang, tetapi tidak memberikan bukti-bukti pendukung yang sah, atau d) Nasabah debitur/ enanggung hutang mengakui jumlah hutang, tetapi menolak untuk menandatangani Pernyataan Bersama. 46 2) Koreksi dan perubahan atas besarnya jumlah piutang negara macet Dalam hal setelah diterbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) terhadap nasabah debitur/penanggung hutang dan apabila terdapat koreksi dan 45 46

Lihat Pasal 55 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN. Lhat Pasal 56 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN


69

perubahan atas besarnya jumlah piutang negara di dalam PJPN, maka tidak perlu dibuat surat Penetapan Jumlah Piutang Negara yang baru, akan tetapi cukup diterbitkan Surat Pemberitahuan kepada nasabah debitur/ penanggung hutang dan penyerah piutang/kreditur yang ditandatangani oleh Ketua PUPN Cabang. Surat pemberitahuan koreksi dan perubahan besarnya jumlah piutang negara macet merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan Jumlah Piutang Negara. 47

h. Keringanan hutang 1) Kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dan Kepala Kanwil diberi kewenangan untuk memberikan keringanan hutang kepada nasabah debitur/penanggung hutang dalam bentuk: a) Keringanan jumlah hutang yang menyangkut bunga, denda, dan atau ongkos/beban lainnya, dan b) Keringanan jangka waktu dalam penyelesaian hutang. 48 2) Permohonan Permohonan keringanan hutang diajukan oleh nasabah debitur/penanggung hutang

kepada

PUPN

melalui

KP2LN

disertai

proposal/alasan-alasannya.

Permohonan keringanan hutang dapat juga diajukan oleh nasabah debitur/ penanggung hutang melalui penyerah piutang/kreditur. Permohonan keringanan hutang diajukan selambat-lambatnya sebelum pengumuman eksekusi lelang atas barang jaminan. Dalam hal eksekusi lelang pernah dilakukan, permohonan keringanan hutang tetap dapat diajukan, namun mengacu pada ketentuan mengenai 47 48

Lhat Pasal 58 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN Lhat Pasal 59 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN


70

keringanan hutang sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal. 49 3) Analisis terhadap permohonan keringanan hutang Persetujuan, penolakan dan pemberian pertimbangan atas permohonan keringanan hutang harus berdasarkan hasil analisis. Dalam hal kegiatan usaha nasabah debitur/penanggung hutang masih produktif, maka permohonan keringanan hutang nasabah debitur/penanggung hutang sekurang-kurangnya memuat: a) Latar belakang permohonan keringanan hutang, b) Itikad baik nasabah debitur/penanggung hutang, c) Kegiatan usaha nasabah debitur/ enanggung hutang mempunyai prospek yang baik, d) Nilai barang jaminan diperkirakan tidak akan menutupi jumlah hutang, dan e) Rencana pelunasan hutang. 50 4) Keputusan terhadap keringanan jumlah hutang Keputusan keringanan terhadap jumlah hutang dapat berupa menyetujui seluruh perhitungan dan pemebebanan bunga dan atau menyetujui sebagian. Menolak permohonan keringanan yang diajukan oleh nasabah debitur/ enanggung hutang sepanjang bertentangan dengan ketentuan tentang perhitungan dan pembebanan bunga. Permohonan keringanan hutang yang diajukan oleh nasabah debitur/ penanggung hutang dalam hal pembayaran angsuran dan jangka waktu pelunasan jumlah hutang. Permohonan keringanan hutang yang diajukan oleh nasabah debitur/ penanggung hutang dalam hal pembayaran angsuran atas jumlah hutang dapat dilakukan pada setiap bulan dan atau pada setiap triwulan. Dalam hal permohonan keringanan hutang dapat dipertimbangkan dan disetujui nasabah debitur/penanggung 49 50

Lhat Pasal 62, 63, 64 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/ 2002 tentang PPN Lhat Pasal 65, 66 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN


71

hutang harus melakukan pelunasan sesuai dengan tanggal dan batas waktu yang ditentukan dalam surat pemberitahuan yang diterbitkan oleh KP2LN dan disampaikan kepada nasabah debitur/penanggung hutang. 51

i. Pengelolaan dan pengamanan barang jaminan 1) Ruang lingkup pengelolaan Ruang lingkup pengelolaan dan pengamanan terhadap barang jaminan dan atau harta kekayaan lainnya milik nasabah debitur/penanggung hutang meliputi kegiatan: a) Penatausahaan dokumen dan fisik Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lainnya. b) Pengamanan terhadap dokumen dan fisik Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lainnya, dan c) Pendayagunaan Barang Jaminan. 52 2) Penatausahaan Dalam rangka penatausahaan dilakukan kegiatan meliputi: a) penerimaan, b) pencatatan, c) penyimpanan, d) pemeliharaan, dan e) pengeluaran serta penyerahan dokumen dan fisik Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lainnya kepada yang berhak. 53 3) Pengamanan Dalam rangka pengamanan dapat dilakukan kegiatan meliputi: a) Penelitian terhadap keaslian, kebenaran atau jangka waktu berlakunya hak atas dokumen Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lainnya beserta pengikatannya, b) Penelitian

51

Lhat Pasal 71, 72, 73 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN Lhat Pasal 82 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN 53 Lhat Pasal 84 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN 52


72

lapangan, dan c) pemblokiran atas barang jaminan dan atau harta kekayaan lainnya milik nasabah debitur/penanggung hutang. 54 4) Pendayagunaan Dalam rangka pendayagunaan barang jaminan, dapat dilakukan sewa menyewa yang hasilnya digunakan untuk pembayaran jumlah hutang nasabah debitur/penanggung hutang. 55

j. Pemeriksaan Objek Pemeriksaan adalah: a) Nasabah debitur/penanggung hutang/ penjamin hutang dan atau kepada pemegang saham, b) Kemampuan nasabah debitur/ penanggung hutang, c) Harta kekayaan lainnya milik nasabah debitur/penanggung hutang, dan d) Fisik barang jaminan. 56 Pemeriksaan dapat dilakukan oleh petugas/pegawai pemeriksa dari KP2LN. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim yang beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai yang ditunjuk. 57 Dalam melaksanakan pemeriksaan, petugas/pegawai pemeriksa melakukan kegiatan meliputi: a) Mencari, meneliti, dan mengumpulkan keterangan atau buktibukti yang berhubungan dengan objek pemeriksaan, dan b) Melakukan wawancara atau meminta penjelasan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan objek Pemeriksaan. 58 54

Lhat Pasal 87 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN Lhat Pasal 94 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN 56 Lhat Pasal 97 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN 57 Lhat Pasal 102 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN 58 Lhat Pasal 104 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN 55


73

Pemeriksaan hanya dapat dilaksanakan setelah SP3N diterbitkan. Pemeriksaan dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas. 59

k. Pencegahan Pencegahan terhadap nasabah debitur/penanggung hutang/penjamin hutang untuk

tidak

berpergian

keluar

negeri

apabila

jumlah

hutang

sebesar

Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau lebih, dan nasabah debitur/penanggung hutang tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan jumlah hutangnya dan atau nilai jaminan hutang diperkirakan tidak dapat mengcover jumlah hutang. 60 Namun, sejak keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, ketentuan tentang jumlah hutang nasabah debitur/Penanggung Hutang/Penjamin Hutang seperti tersebut di atas berubah menjadi sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) PUPN melalui KP2LN melakukan tindakan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa (SP), apabila nasabah debitur/penanggung hutang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama atau Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Jurusita dapat melakukan tindakan hukum penyitaan atas jaminan hutang nasabah debitur/penanggung hutang, apabila ketentuan dalam Surat Paksa tidak dipenuhi. Pelaksanaan eksekusi lelang dapat dilakukan terhadap jaminan hutang yang telah disita, apabila nasabah debitur/penanggung hutang tidak menyelesaikan hutangnya kepada negara cq. PUPN melalui KP2LN. Pelaksanaan eksekusi lelang berdasarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) yang ditandatangani oleh Ketua PUPN. Bilamana jaminan hutang/harta kekayaan lainnya milik nasabah 59 60

Lhat Pasal 106, 107 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/ 2002 tentang PPN S. Mantayborbir, Iman Jauhari, 2004, op. cit., hal. 4.


74

debitur/penanggung hutang tidak ada atau nasabah debitur/penanggung hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya, maka piutang negara macet tersebut dinyatakan sebagai piutang negara yang untuk sementara belum dapat ditagih (PSBDT). Dalam hal objek Pencegahan mempunyai kewajiban menyelesaikan hutang lebih dari satu kasus Piutang Negara dan telah dicegah pada salah satu kasus, tidak dilakukan Pencegahan kembali untuk kasus yang lain sepanjang jangka waktu Pencegahan dan atau perpanjangan Pencegahan masih berlaku. Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 6 (enam) bulan. 61 Izin keluar wilayah Republik Indonesia dalam jangka waktu Pencegahan atau perpanjangan Pencegahan dapat diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan. Permohonan izin diajukan oleh nasabah debitur/penanggung hutang dengan dilengkapi bukti-bukti yang mendukung alasan keluar wilayah Republik Indonesia. 62 Pencabutan Pencegahan terhadap objek Pencegahan dapat dilakukan dalam hal: a) Piutang Negara telah dinyatakan lunas, b) Pengurusan Piutang Negara ditarik oleh atau dikembalikan kepada Penyerah Piutang, c) Objek Pencegahan telah menunjukkan itikad baik dengan: (1) Melakukan pembayaran ke arah pelunasan, dan (2) Mengajukan rencana penyelesaian hutangnya secara jelas. Keputusan Pencegahan, perpanjangan Pencegahan, dan pencabutan Pencegahan ditetapkan secara tertulis. 63

61

Lhat Pasal 126 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN Lhat Pasal 128 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN 63 Lhat Pasal 133 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN 62


75

l. Surat Paksa Sebenarnya, dengan telah dibuat Pernyataan Bersama (PB), maka nasabah debitur/penanggung hutang sudah harus melaksanakan pembayaran dengan cara angsuran dalam setiap bulan, atau setiap triwulan atau setiap semester. Apabila nasabah debitur/penanggung hutang tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran secara angsuran dan pelunasannya, walaupun telah diperingati, maka penagihan akan dilaksanakan sekaligus dengan Surat Paksa. Surat Paksa akan disampaikan oleh jurusita piutang negara kepada nasabah debitur/penanggung hutang/ penjamin hutang di tempat tinggalnya atau tempat kediamannya dan dalam hal nasabah debitur yang bersangkutan tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman atau telah menghilang dan tidak diketahui domosilinya, maka Surat Paksa akan diberitahukan dengan menempelkan salinan Surat Paksa pada pintu utama KP2LN, atau Surat Paksa tersebut akan disampaikan melalui aparat pemerintah setempat (Lurah, Camat dan sebagainya)64 Dalam hal penyampaian Surat Paksa kepada nasabah debitur/ penanggung hutang yang berada di luar wilayah kerja PUPN Cabang atau di dalam wilayah kerja PUPN Cabang, tetapi di luar wilayah kerja KP2LN, maka KP2LN meminta bantuan secara tertulis kepada KP2LN yang wilayah kerjanya meliputi tempat penyampaian Surat Paksa dimana nasabah debitur/ penanggung hutang berdomisili.65

m. Penyitaan Pelaksanaan penyitaan terhadap jaminan hutang atau harta kekayaan lainnya milik nasabah debitur/penanggung hutang/penjamin hutang apabila ketentuan dalam 64 65

S. Mantayborbir, Iman Jauhari, 2004, op. cit., hal. 76. Lhat Pasal 151 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN


76

Surat Paksa tidak dipenuhi, yang kemudian akan disusul dengan pelaksanaan penyitaan dan eksekusi lelang atas jaminan hutang. Sebelum pelaksanaan eksekusi lelang terlebih dahulu dapat diumumkan 2 (dua) kali dalam surat kabar harian setempat berselang 15 (lima belas) hari. Pengumuman eksekusi lelang pertama dapat dimungkinkan untuk dilakukan melalui selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman di pintu utama kantor dan di tempat lainnya yang memudahkan untuk dibaca oleh masyarakat, sedangkan pengumuman eksekusi lelang kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian setempat. Penyitaan dilakukan terhadap barang jaminan milik nasabah debitur/ penanggung hutang dan atau Penjamin Hutang. Dalam hal Barang Jaminan tidak ada atau diperkirakan nilainya tidak dapat menutup sisa hutang, penyitaan dapat dilakukan terhadap Harta Kekayaan Lainnya milik nasabah debitur/penanggung hutang. 66 Dalam hal tempat barang yang akan disita berada di luar wilayah kerja PUPN Cabang dan atau di luar wilayah kerja KP2LN, maka KP2LN meminta bantuan penyitaan kepada KP2LN yang wilayah kerjanya terdapat barang jaminan yang akan disita tersebut berada. 67 Pelaksanaan penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap barang yang telah disita lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri, Instansi Pajak, atau instansi lain yang berwenang. Terhadap barang yang telah disita Jurusita Piutang Negara hanya menyampaikan salinan Surat Paksa kepada instansi/institusi yang terlebih dahulu 66

Lihat S. Mantayborbir, et al., Pengurusan Piutang Negara Macet pada PUPN dan BUPLN (Suatu Kajian Teori dan Praktek), Pustaka Bangsa Press, Medan, 2001, hal. 93 67 Lihat Pasal 176 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

77

melaksanakan penyitaan disertai permintaan agar penyitaan yang telah dilakukan oleh instansi tersebut diberlakukan juga sebagai persamaan sita. 68 Penyitaan yang telah dilakukan terhadap barang yang disita perlu didaftarkan kepada instansi yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 69 Panitia Urusan Piutang Negara Cabang menerbitkan Surat Perintah Pengangkatan Sita dalam hal: a) Piutang Negara dinyatakan lunas, b) Pengurusan Piutang Negara dinyatakan selesai, c) Pengurusan Piutang Negara dikembalikan kepada Penyerah Piutang, d) Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lainnya tidak ditemukan lagi menjadi jaminan hutang, e) Barang yang disita telah disita lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri, Instansi Pajak, atau instansi lain yang berwenang atau f) Pelaksanaan penyitaan sebelumnya mengandung cacat hukum. 70

n. Paksa badan Di dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 disebut secara tegas dan jelas bahwa sandera (gijzeling) adalah upaya penagihan dalam rangka penyelamatan terhadap keuangan negara dengan cara pengekangan terhadap kebebasan nasabah debitur untuk sementara waktu di suatu tempat tertentu. Pengekangan terhadap kebebasan nasabah debitur yang tergolong mampu namun tidak beritikad baik dalam penyelesaian hutang. Pelaksanaan paksa badan atau sandera oleh Ketua PUPN melalui Kepala KP2LN berdasarkan Undang-Undang 68

Lihat Pasal 179, 180 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/ 2002 tentang PPN. lihat juga S. Mantayborbir, “Suatu Kajian Juridis Terhadap Sita Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)”, Majalah Hukum, Volume 6 Nomor 3 Agustus 2001, FH-USU, Medan, hal. 223. 69 Lihat Pasal 182 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN 70 Lihat Pasal 183 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

78

Nomor 49 Prp Tahun 1960 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002, tanggal tentang Pengurusan Piutang Negara. Penerbitan surat perintah paksa badan dilakukan terhadap nasabah debitur/penanggung hutang/ penjamin hutang yang: a. Jaminan hutang tidak ada atau tidak mencukupi untuk melunasi hutang yang bersangkutan. b. Jumlah hutang nasabah debitur/penanggung hutang yang bersangkutan sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah). c. Tidak memenuhi Pernyataan Bersama atau Surat Paksa. d. Mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya tetapi nyata-nyata tidak memperlihatkan etikad baik untuk melunsinya. Pelaksanaan Paksa Badan dapat dilakukan setelah mendapat ijin tertulis dari Kepala Kejaksaan setempat. Paksa badan tidak dapat dikenakan terhadap nasabah debitur yang tidak beritikad baik dan telah berumur 75 tahun ke atas. Tempat paksa badan meliputi lembaga pemasyarakatan, rumah tahan negara, atau rumah sandera yang disediakan/disewa/dikontrakkan oleh Kepala DJPLN. Objek Paksa Badan adalah: a) Nasabah debitur/penanggung hutang, b) penjamin hutang, dan c) pemegang saham, dan d) ahli waris yang telah menerima warisan dari nasabah debitur/penanggung hutang. 71 Surat Perintah Paksa Badan diterbitkan dalam hal: a) Nasabah debitur/ penanggung hutang tidak memenuhi Surat Paksa, b) Jumlah hutang dan atau sisa hutang nasabah debitur/ penanggung hutang paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah), c) Barang Jaminan tidak ada atau barang jaminan ada tetapi tidak menutup sisa hutang, d) Nasabah debitur/ penanggung hutang mempunyai 71

Lihat Pasal 186 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN. lihat Soedargo Gautama, Himpunan Yurisprudensi Indonesia, Jilid 16, op.cit, h. 84. “Lembaga paksa badan merupakan alat pencegah pada orang yang sengaja mau melakukan “penipuan” (chicanes) dan menurut kehendaknya membuat hutang tanpa memikirkan pelunasannya.” Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

79

kemampuan untuk menyelesaikan hutang tetapi tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan, dan e) Objek Paksa Badan dilakukan terhadap nasabah debitur/ penanggung hutang yang belum berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun.72 Surat Perintah Paksa Badan dapat ditangguhkan pelaksanaannya dalam hal terdapat:

a) Penetapan

penangguhan

Paksa

Badan

dari

pengadilan,

atau

b) Pembayaran terhadap jumlah hutang lebih dari 50% (lima puluh persen). Penangguhan pelaksanaan Surat Perintah Paksa Badan diberikan secara tertulis oleh PUPN Cabang dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. 73 Jangka waktu pelaksanaan Paksa Badan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak objek Paksa Badan ditempatkan dalam rumah tahanan negara. Jangka waktu Paksa Badan dapat diperpanjang oleh PUPN Cabang sebanyak 1 (satu) kali dan paling lama 6 (enam) bulan. 74

C. Beberapa Pengertian Tentang Eksekusi Lelang 1. Pengertian eksekusi Pada prinsipnya, bank merupakan badan usaha yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pemberian kredit oleh bank pada hekekatnya harus dilandasi dengan keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur-debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah disepakati oleh pihak debitur dengan kreditur.

72

Lihat Pasal 187 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN Lihat Pasal 191, 192 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang PPN 74 Lihat Pasal 193, 194 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/ 2002 tentang PPN 73


80

Hal tersebut di atas dikatakan harus dilandasi dengan keyakinan bank, karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Artinya sebelum memberikan kredit, bank harus memberikan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, anggunan dan prospek usaha debitur. Namun demikian bank tidak terlepas dari suatu masalah yaitu dalam hal adanya pengembalian kredit yang tidak lancar atau kredit macet. Masalah yang dihadapi oleh bank dalam pemberian kreditnya akan mengakibatkan terganggunnya sumber utama pendapatan bank, yang pada gilirannya dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat pada umumnya dan kelangsungan hidup bank pada khususnya sudah barang tentu simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit akan mengalami efek kredit yang tidak lancar tersebut. Terjadinya kredit tidak lancar atau kredit macet disebabkan oleh karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh analisis ktredit yang kurang tajam dan sistem pengawasan kredit yang kurang baik, sehingga jika ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan maka sistem manajemen tidak segera melakukan tindakan-tindakan

koreksi

untuk

meningkatkan

atau

mengubah

sistem

pengawasan kredit ke arah yang lebih baik. Faktor eksternal disebabkan karena keadaan perekonomian yang tidak mendukung perkembangan usaha debitur, penggunaan kredit di luar dari yang direncanakan, tidak adanya itikat baik dan debitur, kurangnya kemampuan debitur dalam melunasi kredit sesuai dengan persetujuan dan persyaratan yang telah disepakati dengan pihak kreditur. Dengan terjadinya kredit tidak lancar atau kredit macet, maka langkah yang Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

81

dilakukan oleh bank adalah dengan melakukan penyitaan terhadap barang jaminan dan atau penyitaan terhadap harta benda yang merupakan harta kekayaan milik debiutr/penanggung hutang yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan eksekusi lelang. Di dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), memberi wewenang kepada PUPN untuk mengambil langkah-langkah hukum untuk menyelesaikan segala piutang secara final yaitu melalui pernyataan bersama (PB), surat paksa (SP) serta langkahlangkah eksekusi terhadap barang jaminan dan atau harta kekayaan milik debitur/penanggung hutang. Seiring dengan pendapat para pakar tersebut di atas, S. Mantayborbir, mengatakan bahwa “eksekusi adalah pelaksanaan putusan yang sudah mempunyai kekuatan tetap, artinya mempunyai daya laku (kekuatan) mengikat bagi pihak-pihak yang berperkara, dalam hal ini adalah penggugat atau tergugat”. Akan tetapi jika ada di antara pihak-pihak yang merasa keberatan dengan putusan itu dapat melakukan upaya hukum. S. Mantayborbir, Iman Jauhari dan Agus Hari Widodo mengatakan, bahwa “kalau salah satu pihak masih mengajukan upaya hukum, yaitu pihak yang kalah perkara maka putusan hakim atas suatu perkara belum memiliki daya laku (kekuatan) mengikat, istilah lain belum memiliki daya laku (kekuatan) eksekutorial”. 75) Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan

75

S. Mantayborbir, Iman Jauhari dan Agus Hari Widodo, op. cit., 2004, hal. 163-167.


82

dari proses pemeriksaan perkara. 76

Suatu keputusan pengadilan tidak ada

artinya apabila tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu putusan Hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. 77 Pedoman eksekusi ini merujuk kepada Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) atau Rechstreglement Voor de Buitengewesten (RBG) dimana pasal-pasal yang masih efektif diberlakukan adalah Pasal 195 HIR sampai Pasal 208 HIR dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 RBG sampai Pasal 240 RBG dan Pasal 258 RBG. Selain pasal-pasal tersebut di atas terdapat juga Pasal 225 HIR atau Pasal 259 RBG yang mengatur eksekusi tentang putusan pengadilan menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Kemudian Pasal 180 HIR atau Pasal 191 RBG yang mengatur tentang pelaksanaan putusan secara serta-merta (uitvoebaar bij voorraad). Dalam

melaksanakan

eksekusi,

ada

beberapa

asas

yang

harus

diperhatikan. M. Yahya Harahap mengemukakan beberapa asas eksekusi yaitu: a. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. b. karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. c. Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti maka hubungan hukum tersebut mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat). d. Cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dilakukan atau dijalankan secara sukarela oleh pihak tergugat dan bila

76

M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal. 1. 77 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Edisi ke-IV, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 208. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

83

enggan menjalankan putusan secara sukarela, harus dilaksanakan dengan paksa dengan bantuan kekuatan umum. 78 Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa jenis eksekusi, yaitu : 1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 196 HIR (Pasal 208 RBg). 2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR (Pasal 259 RBG). Orang tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan. Akan tetapi pihak yang dimenangkan dapat minta pada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang. 3. Eksekusi riil, yaitu merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Jadi eksekusi riil ini adalah pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil yang sama seperti apabila dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan. Dengan eksekusi riil, maka yang berhaklah yang menerima prestasi. 79 Selanjutnya Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa eksekusi riil ini tidak diatur dalam HIR tetapi diatur dalam Pasal 1033 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Yang dimaksukan dengan eksekusi riil oleh Pasal 1033 Rv ialah pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap. HIR hanya mengenal eksekusi riil dalam penjualan lelang (Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2) RBG). 80 Disamping 3 (tiga) jenis eksekusi tersebut di atas, dikenal juga Parate Executie atau eksekusi langsung. Parate excutie terjadi apabila seorang kreditur menjual barang-barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial (Pasal 1155 KUH. Perdata). 81 78

M. Yahya Harahap, 1993, op. cit., hal 6. Sudikno Mertokusumo, 1993, op. cit, hal. 209. 80 Ibid.,hal. 210. 81 Ibid.,hal. 210. 79


84

Pengaturan eksekusi ini tidak hanya berkaitan dengan lembaga peradilan saja. Eksekusi mengenai hak tanggungan diatur di luar HIR dan RBG, pengaturannya terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang berbunyi apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) menyatakan bahwa : a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. b. Titel Eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditur-kreditur lainnya. Pengaturan mengenai eksekusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) tersebut dinyatakan bahwa : 1. Apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara : a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima Fidusia; b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. 2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

85

Pasal 15 ayat (2) UUJF menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain peraturan tersebut di atas, terdapat juga aturan mengenai elsekusi menurut Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, Panitia Urusan Piutang Negara bertugas mengurus piutang negara yang berdasarkan peraturan ini telah diserahkan pengurusannya kepada pemerintah atau badan-badan yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini. Selanjutnya peraturan yang terkait juga dengan masalah eksekusi adalah Peraturan Lelang Vendu Reglement Staatsblad 1908 Nomor 189. Undang-Undang Perbankan juga memberikan kewenangan kepada Panitia Urusan Piutang Negara dalam hal menyelesaikan pengurusan Piutang Negara, untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan dana nasabah pada Bank. Berdasarkan Pasal 41 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditentukan bahwa : 1. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, pimpinan Bank Indonesia memberikan ijin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

86

2. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara. 3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama

dan

jabatan

Pejabat

Badan

Urusan

Piutang

dan

Lelang

Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan. Apabila dihubungkan antara UUHT dengan UUJF terdapat suatu hubungan yang kongkrit dimana objek jaminan Hak Tanggungan dan objek Jaminan Fidusia dapat dieksekusi melalui pelelangan umum. Demikian pula hubungan antara Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dimana untuk melakukan eksekusi barang jaminan dari pemberian kredit oleh pihak perbankan dilaksanakan melalui PUPN. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengemukakan bahwa jika debitur wanprestasi –setelah mendapat peringatan beberapa kali tetap tidak memenuhibank tidak melakukan eksekusi sendiri, melainkan minta campur tangan PUPN atau pengadilan. 82

Alasan menciptakan lembaga ini ada 3 (tiga) hal yaitu :

82

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan,Liberty,Yogyakarta, hal. 35. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

87

1. Sengketa itu menyangkut Piutang Negara. 2. Lembaga pengadilan belum mampu menyelesaikan sengketa dengan cepat. 3. untuk mencegah supaya keuangan negara tidak dirugikan. 83 Berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ditentukan bahwa eksekusi kredit macet antara Bank Pemerintah dengan Penerima Kredit dilaksanakan tidak melalui instansi pengadilan tetapi melalui PUPN. Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN ditentukan bahwa yang dimaksudkan dengan hutang adalah : a. Langsung terhutang kepada Negara dan oleh karena itu harus dibayar kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah b. Terhutang kepada badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik negara, misalnya Bank Negara, Perseroan Terbatas Negara, Perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan persediaan, Yayasan urusan bahan makanan dan sebagainya. Hutang pajak tetap merupakan piutang negara akan tetapi diselesaikan tersendiri dengan undangundang penagihan pajak negara dengan Surat Paksa. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 menyatakan bahwa Ketua PUPN berwenang untuk mengeluarkan surat paksa yang berkepala Atas Nama

Keadilan

83

dan

meminta

bantuan

Jaksa

apabila

terbukti

adanya

Mariam Darus Badrulzaman, 1991, op. cit, hal. 171.


88

penyalahgunaan pemakaian kredit oleh pihak penanggung hutang untuk mendapatkan pengurusannya. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 mengatur mengenai pengurusan piutang negara secara khusus yang dijumpai pada Pasal 10, yang berbunyi : 1. Setelah dirundingkan oleh Panitia dengan penanggung hutang dan diperoleh atas sepakat tentang jumlah hutangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda yang tidak bersifat pidana, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh Ketua Panitia dan penanggung hutang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung hutang untuk melunasinya. 2. Pernyataan Bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim dalam suatu perkara perdata yang berkekuatan pasti, untuk mana pernyataan bersama itu berkepala “Atas Nama Keadilan” 3. Pelaksanaan ini dilakukan oleh Ketua Panitia dengan mengeluarkan suatu Surat Paksa yang dapat dijalankan secara pensitaan dan pelelangan barangbarang kekayaan penanggung hutang dan secara penyanderaan terhadap penanggung hutang. Pada Bab IV Undang-undang Nomor 49 Prp 1960, dalam Pasal 12 mengatur tentang kewajiban instansi-instansi pemerintah dan badan-badan negara, yaitu : 1. Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara yang dimaksudkan dalam Pasal 8 peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

89

yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutang tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara. 2. Dalam hal dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini, maka dilarang menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada Pengacara. 3. Tentang penyerahan pengurusan Piutang Negara seperti dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini diberitahukan oleh instansi-instansi dan badan-badan termasuk kepada Menteri Keuangan atau pejabat yang untuk itu ditunjuknya. PUPN berwenang mengambil dan menempuh langkah-langkah hokum untuk menyelesaikan piutang negara berdasarkan pernyataan bersama (PB) dan Surat Paksa (SP) serta melakukan langkah-langkah dalam penanganan penanggung hutang/ penjamin hutang serta melakukan eksekusi atas barang jaminan hutang dan/atau harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang. 84 PUPN berhak memerintahkan dan melaksanakan sita eksekusi terhadap harta kekayaan debitur, serta sekaligus berhak memerintahkan penjualan lelang harta debitur. Hanya penjualan lelangnya tetap tunduk kepada ketentuan peraturan lelang Stb. 1908 No. 189. 85 Piutang Negara yang macet diserahkan oleh penyerah piutang dan diterima oleh PUPN, maka dibuat Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), yang ditandatangani oleh Ketua PUPN. Kemudian KP2LN melakukan pemanggilan terhadap penanggung hutang untuk melakukan wawancara, yang 84

S. Mantayborbir dan Iman Jauhari, Hukum Lelang Negara di Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003, hal. 27. 85 M. Yahya Harahap, 1993, op. cit, hal. 340. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

90

hasilnya dituangkan dalam PB. Selanjutnya PUPN akan melakukan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Apabila penanggung hutang tidak memenuhi kewajibannya, maka penagihan akan dilakukan sekaligus dengan SP. Untuk pengamanan dan kelancaran pelaksanaan Piutang Negara Macet, penanggung hutang/penjamin hutang dapat dicegah untuk bepergian ke luar negari sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Apabila SP tidak dipenuhi, maka dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan hutang milik penanggung hutang, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelelangan atas barang jaminan hutang. 86 PUPN “dengan kuasa undang-undang” diberi kewenangan untuk : 1. membuat “pernyataan bersama” antara Ketua PUPN dengan pihak debitur tentang : a. jumlah kewajiban (hutang) debitur; b. waktu pemenuhan pelunasan kewajiban; c. sifat Pernyataan Bersama mempunyai nilai seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang eksekutabel (dapat dieksekusi), asal Pernyataan Bersama tersebut berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 2. menetapkan dan melaksanakan Surat Paksa, berupa surat penetapan untuk: a. menjalankan sita eksekusi terhadap harta kekayaan debitur;

86

S. Mantayborbir, Iman Jauhari dan Agus Hari Widodo, 2004, Op. Cit., hal. 37-40.


91

b. menjalankan putusan lelang atas harta kekayaan debitur. 87 Kekuatan eksekutorial pada putusan hakim ialah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadailan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 88 Apabila dihubungkan antara kewenangan PUPN dengan putusan pengadilan, maka akan terlihat adanya kesamaan. PUPN mempunyai hak “parate executie” 89 dalam arti PUPN dapat melaksanakan sendiri eksekusi tanpa campur tangan pengadilan. 90 Menurut Soetarwo Soemowidjojo, Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 Tentang PUPN tidak bertentangan dan saling tumpang tindih (overlaping) dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengingat ruang lingkup dan kegiatannya sangat berbeda. Lembaga PUPN bukan “mengadili” tetapi melakukan “pengurusan” terhadap piutang negara yang “ada dan besarnya” telah pasti menurut hukum. Sedangkan lembaga peradilan tugasnya adalah “mengadili”. Kedua lembaga ini tidak dapat diperbandingkan, lebih lagi dipertentangkan. 91 PUPN dalam menjalankan fungsi yustisial telah diberi kewenangan oleh undang-undang yang bersifat lex specialist dalam hal pelayananan piutang negara dapat mengeluarkan keputusan bersifat final (parate executie) dan tidak

87

M. Yahya Harahap, 1993, op. cit., hal. 339-340. Sudikno Mertokusumo, 1993, op. cit., hal. 208. 89 M. Yahya Harahap, op. cit., 1993, hal. 340. 90 Ibid., hal. 340. 91 Soetarwo Soemowidjojo, Pengurusan Piutang Negara, Pengertian, Ruang Lingkup dan Mekanisme, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 1991, hal. 9. 88


92

perlu banding, kasasi dan peninjauan kembali pada hakim atasan, sehingga lembaga ini tidak berwenang menguji/menilai putusan tersebut. 92

2. Pengertian lelang Ketentuan pokok mengenai lelang diatur dalam Vendu Reglement (peraturan lelang) Staatsblad 1908 Nomor 189 Jo. Staatsblad 1940 Nomor 56. ketentuan ini masih diberlakukan sesuai Pasal I dan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada dan semua lembaga negara yang ada masih tetap berlaku dan berfungsi selama belum diadakan yang baru menurut ketentuan undang-undang dasar ini. Pengertian lelang dapat dilihat dalam Pasal 1 Vendu Reglement Stb 1908 Nomor 189 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan peraturan ini dan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan lebih jauh berdasarkan peraturan ini, yang dimaksud penjualan dimuka umum adalah pelelangan dan penjualan barang, yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga dimana orang-orang yang di undang atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesepakatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan. Menurut ketentuan ini, penjualan dimuka umum tidak diperbolehkan kecuali dihadapan juru lelang, dan pihak yang menghendaki diadakannya penjualan dimuka umum ini wajib memberitahukan kepada juru lelang dan 92

Ibid, hal. 9.


93

menyampaikan pada waktu hari dan tempat-tempat penjualan dimuka umum yang ingin dilakukan. Pengertian lelang juga dapat dilihat dalamPasal 1 angka (24) keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 Tentang Pengurusan Piutang Negara, bahwa lelang adalah penjualan barang dimuka umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 304/KMK.01/ 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menyatakan bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Pasal 215 ayat (1) RBG menyatakan bahwa penjualan barang-barang yang disita dilaksanakan dengan perantaraan Kantor Lelang atau melihat keadaan, menurut pertimbangan Ketua Pengadilan atau magistraat yang dikuasakan, oleh pegawai yang menjalankan sita itu atau orang lain yang dapat dipercaya dan cakap melakukannya, yang ditunjuk untuk itu oleh Ketua Pengadilan atau magistraat dan dimana penjualan harus dilakukan atau di satu tempat tidak jauh dari situ. Penjualan dilaksanakan dengan syarat-syarat yang biasa dipergunakan untuk itu dihadapan umum dan kepada yang menawar tertinggi. Di bawah ini dapat dilihat beberapa pendapat para sarjana tentang pengertian lelang.


94

Sehubungan dengan itu, S. Mantayborbir, Iman Jauhari dan Agus Hari Widodo mengatakan bahwa “lelang merupakan suatu sarana perekonomian untuk melakukan penjualan barang melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. Lebih jauh dikatakan bahwa menurut ketentuan, pelaksanaan lelang harus dilakukan di hadapan pejabat lelang”. 93 Berdasarkan hal tersebut, S. Mantayborbir dan Iman Jauhari menjelaskan definisi lelang dengan mengatakan bahwa “lelang adalah penjualan barang di muka umum yang dipimpin oleh pejabat lelang dengan cara penawaran harga secara terbuka, lisan dan naik-naik atau penawaran harga secara tertulis dan tertutup yang didahului dengan pengumuman lelang”. 94 Berdasarkan

pendapat

mengenai

pengertian

lelang

sebagaimana

dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa lelang merupakan suatu proses yang sangat sederhana dan suatu mekanisme pasar di mana orang dapat berkumpul untuk membeli dan menjual berbagai jenis barang. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa lelang merupakan sistem penjualan yang dilakukan di muka umum yang dipimpin oleh pejabat lelang dengan cara penawaran lisan dan naiknaik untuk memperoleh harga yang semakin meningkat atau semakin menurun dan

atau

dengan

pengumuman

lelang

penawaran sebagai

tertutup/tertulis usaha

untuk

yang

didahului

mengumpulkan

para

dengan calon

peminat/pembeli.

93 94

S. Mantayborbir, Iman Jauhari dan Agus Hari Widodo, 2004, op.cit., hal. 165. S. Mantayborbir dan Iman Jauhari, 2003, op.cit, hal. 8.


95

Oleh karena itu, pengertian lelang yang dimaksud di sini adalah terbatas pada penjualan barang di muka umum. Sehubungan dengan itu S. Mantayborbir, Iman Jauhari dan Agus Hari Widodo, mengemukakan 5 (lima) unsur yang harus dipenuhi di dalam pengertian lelang, antara lain: a. Lelang adalah suatu bentuk penjualan barang. b. Penentuan harga bersifat kompetitif karena cara penawaran harga yang khusus, yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan dan naik-naik atau secara turun-turun dan/atau secara tertutup dan tertulis tanpa memberi prioritas kepada pihak manapun untuk membeli. c. Pembeli tidak dapat ditunjuk sebelumnya, kecuali kepada para calon peminat lelang dengan penawaran tertinggi yang telah melampaui harga limit dapat ditunjuk sebagai pemenang/pembeli. d. Memenuhi unsur publisitas, karena lelang adalah penjualan yang bersifat transparan. e. Dilaksanakan pada suatu saat dan tempat tertentu sehingga bersifat cepat, efisien dan efektif. 95 M. Yahya Harahap berpendapat bahwa : Penjualan lelang dihubungkan dengan fungsi pengadilan, Pasal 200 ayat (1) HIR atau Pasal 215 ayat (1) RBG melekatkan satu syarat, yaitu syarat “penyitaan”. Pelelangan menurut pasal ini ialah penjualan barang harta kekayaan tergugat atau debitur yang telah “lebih dulu” disita. Penyitaan itu boleh berbentuk sita jaminan atau sita eksekusi. Sebab sita jaminan, pada saatnya dengan dengan sendirinya menjadi eksekutorial beslag. 96 Henry Campbell menyatakan ”auction is a public sale of property to the highest by one licanted and authoweed for thatpurpose”. 97 Maksudnya, lelang adalah penjualan dimuka umum dengan harga naik-naik diantara para peserta yang telah ada izin untuk mengajukan penawaran.

95

S. Mantayborbir, Iman Jauhari dan Agus Hari Widodo, 2004, op. cit., hal. 168. M. Yahya Harahap, 1993, op. cit., hal. 103. 97 Henry Campbell, 1990, Black’s law Dictionary, America: St. Paul Muin West Publishing Co., hal. 24. 96


96

Lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang dipimpin oleh Pejabat Lelang dengan cara penawaran harga secara terbuka/lisan dan atau tertutup/tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang. 98 Berdasarkan pengertian eksekusi dan lelang yang telah diuraikan di atas, dapat diartikan bahwa eksekusi lelang merupakan perbuatan atau tindakan menjalankan putusan mengenai penjualan suatu barang di muka umum dengan cara lelang, yang didahului dengan pengumuman lelang untuk menghimpun calon peminat/pembeli. Serta dapat dikatakan bahwa lelang dilaksanakan di muka umum dengan cara penawaran harga yang semakin menurun atau menaik oleh orang-orang yang sebelumnya telah diberitahukan akan adanya pelaksanaan lelang, penjualan lelang ini dipimpin oleh pejabat lelang yang ditunjuk untuk itu.

3. Pelaksanaan Prosedur Eksekusi Lelang a. Penyetoran uang jaminan Dalam setiap pelaksanaan lelang dapat disyaratkan kepada calon peminat atau pembeli untuk menyetor uang jaminan. Besarnya uang jaminan ditentukan oleh penjual/pemohon lelang dengan memperhatikan saran dari KP2LN. Tenggang waktu antara penyetoran uang jaminan dengan tanggal pelaksanaan lelang tidak boleh terlalu lama, karena bertentangan dengan ketentuan umum lelang. Maksud ditentukan uang jaminan lelang adalah: 1) Merupakan salah satu cara untuk mengetahui calon peminat/ pembeli lelang, yang bersangkutan benar-benar berminat untuk mengikuti lelang. 98

S. Mantayborbir dan Iman Jauhari, 2003, op. cit, hal. 7.


97

2) Merupakan suatu tindakan hukum dalam menjamin agar harga lelang akan dapat dibayar oleh pembeli lelang tepat pada waktunya setelah selesai pelaksanaan lelang. Uang jaminan dan besarnya dapat disetorkan langsung oleh para calon peminat/pembeli ke rekening penampungan KP2LN atau kepada Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan. Uang jaminan ini akan diperhitungkan dengan harga lelang, jika calon pembeli/peminat ditunjuk sebagai pemenang lelang, sedangkan bagi para calon peminat yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, maka uang jaminan akan dikembalikan seluruhnya kepada calon peminat yang bersangkutan tanpa adanya pemotongan apapun. Dalam hal calon peminat yang ditunjuk sebagai pembeli lelang, namun wanprestasi dan tidak melakukan pelunasan terhadap pembayaran harga lelang, maka uang jaminan tersebut akan disetorkan kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, dan kepadanya dapat dikenakan sanksi serta tidak dibenarkan lagi untuk mengikuti lelang sebagai peminat/pembeli lelang di seluruh wilayah Indonesia dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Jaminan hutang yang diperkirakan nilainya cukup besar, maka seyogyanya ditetapkan uang jaminan yang cukup besar pula, untuk menghindari kemungkinan pembeli lelang yang beritikad tidak baik tidak dapat melunasi pembayaran atas harga pokok lelang. Misalnya jika harga barang yang bernilai milyaran rupiah dieksekusi lelang dengan uang jaminan hanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka besar kemungkinan pihak-pihak yang menginginkan tidak terjualnya barang tersebut dapat masuk dalam pelaksanaan eksekusi lelang, sebagai calon pembeli. Dalam pelaksanaan lelang, pihak yang beritikad tidak baik tersebut akan mengajukan penawaran tertinggi, dan kemudian setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang, maka yang bersangkutan tidak menyelesaikan pelunasan atas harga pokok lelang. Walaupun uang jaminan yang relatif kecil tersebut dinyatakan hangus dalam artian uang jaminan tersebut dapat disetorkan


98

oleh KP2LN ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, akan tetapi jaminan hutang tersebut tidak laku terjual dalam pelaksanaan eksekusi lelang tersebut. 99 b. Penyerahan nilai limit Setiap pelaksanaan lelang harus ada harga limit terhadap barang yang dijual. Harga limit ditentukan oleh pemohon lelang/penjual dan diserahkan kepada Pejabat Lelang selambat-lambatnya pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang. Harga

limit

merupakan

harga

dasar

terendah

yang

dibuat

oleh

pemohon/penjual lelang dan dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan lelang. 100 Harga limit merupakan pedoman bagi pejabat lelang untuk menetapkan peminat lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan dianggap telah mencapai atau melampaui harga limit, maka peminat/ penawar tersebut, dapat dinyatakan sebagai pembeli. Pembeli yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat lelang sebagai pemenang harus melunasi kewajiban pembayaran selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 101 c. Pelaksanaan penawaran Pelaksanaan sistem penawaran dapat dilakukan secara terbuka, lisan dan naiknaik atau menurun dan atau dalam bentuk tertulis dan tertutup untuk mencapai/memperoleh harga yang optimal. Apabila penawaran harga yang diajukan oleh calon peminat/ pembeli tidak mencapai harga limit, maka lelang dinyatakan ditahan dan kepada pemohon/penjual lelang dikenakan biaya penahanan lelang.

99

S. Mantayborbir dan V.J. Mantayborbir, Hukum Perbankan dan Sistem Hukum Piutang dan Lelang Negara, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006, hal. 143. 100 Djamhuri, op.cit., 72 101 Ibid., hal. 72 Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

99

d. Penunjukan pemenang lelang dan pembayaran hasil lelang Terhadap calon peminat/pembeli yang penawarannya telah mencapai dan atau melebihi harga limit, maka ditunjuk dan ditetapkan sebagai pemenang lelang. dan pemenang lelang yang bersangkutan diwajibkan untuk membayar harga lelang.


BAB III METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif yakni menggambarkan fakta-fakta dan tindakan-tindakan hukum tentang “Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang (Penelitian Pada KP2LN Medan)” Materi penelitian yang diperoleh melalui pendekatan yuridis sosiologis yang didukung oleh data primer dan data sekunder. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan hukum dengan melihat pelaksanaan dari pada peraturan-peraturan yang berlaku dalam prakteknya.

B. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini ditentukan pada Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (KP2LN) Medan. Dengan pertimbangan bahwa wilayah kerja KP2LN Medan merupakan pusat kegiatan bisnis di Sumatera Utara, Indonesia. Hal ini dikarenakan wilayah kerja KP2LN Medan banyak terdapat instansiinstansi pemerintah sebagai pendukung kegiatan bisnis. Pendukung kegiatan bisnis ini seperti kreditur/bank milik Pemerintah maupun

bank

swasta,

pengadilan,

dan

berbagai

instansi

pemerintah, 100


101

BUMN/BUMD dan lain-lain sebagainya. Kegiatan bisnis di wilayah kerja KP2LN Medan, intensitasnya sangat tinggi sehingga frekwensi kegiatan pelaksanaan bisnis yang di dukung oleh perbankan cukup banyak sehingga mengakibatkan frekwensi kredit tidak lancar atau kredit macet semakin meningkat jumlahnya.

C. Sumber Data Data

yang

digunakan

dalam

penelitian

ini

diperoleh

dengan

mengumpulkan data primer dan data sekunder, yang artinya: 1. Data primer, adalah data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan nara sumber, yaitu: a. Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Medan b. Ditentukan 1 (satu) orang Pimpinan salah satu bank milik pemerintah di Kota Medan c. Ditentukan 1 (satu) orang Pimpinan salah satu bank milik swasta di Kota Medan. d. Ditentukan 1 (satu) orang dari Pejabat Notaris. 2. Data sekunder, adalah data pendukung yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Jadi, dalam penelitian ini bahan dasar penelitian hukum sosiologis yang dari sudut kekuatan mengikatnya dibedakan atas tiga bagian yakni hukum primer, hukum sekunder dan hukum tertier, yaitu: a. Bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

102

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah dari kalangan hukum yang dianggap relevan dengan penelitian ini. c. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder.

D. Alat Pengumpulan Data Alat pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Untuk menunjang hal tersebut, maka dilakukan pengumpulan data sekunder yakni dengan menelaah berbagai buku hukum dan karya ilmiah, majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

E. Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya. Untuk selanjutnya diadakan pengelompokan-pengelompokan terhadap data yang sejenis untuk kepentingan analisis dan penulisan. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap data dengan pendekatan kualitatif. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

103

Untuk selanjutnya data yang telah terkumpul harus diolah dan dipilah yang kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode induktif dan deduktif, dengan catatan bahwa kebenaran materiil dari data yang dianalisis dan ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode induktif tadi diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan mengenai pelaksanaan pembatalan eksekusi lelang terhadap jaminan hutang milik penanggung hutang/penjamin hutang dapat diketahui kendala-kendala dalam pelaksanaannya serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi PUPN Cabang dan KP2LN Medan Lembaga PUPN terdiri dari PUPN Pusat dan PUPN Cabang. PUPN Pusat berkedudukan di Jakarta yang keanggotaannya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan PUPN Pusat terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota, dari unsur Departemen Keuangan, seorang wakil dari unsur ABRI sebagai anggota, seorang wakil dari unsur Kejaksaan Agung sebagai anggota, dan seorang wakil dari unsur Bank Indonesia sebagai anggota. PUPN Cabang adalah panitia di tingkat Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang berkedudukan di tempat kedudukan KP2LN yang keanggotaannya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua PUPN Pusat atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia, Keanggotaan PUPN Cabang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, dari unsur Departemen Keuangan, seorang wakil dari unsur ABRI sebagai anggota, seorang wakil dari unsur Kejaksaan Tinggi (Kejaksaan) setempat sebagai anggota, seorang wakil dari unsur cabang Bank Indonesia setempat sebagai anggota, dan seorang wakil dari unsur Pemerintah Daerah setempat atau pejabat dari instansi lain sesuai kondisi daerah setempat sebagai anggota. Sedangkan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dibentuk dengan tujuan adalah dalam rangka menyelenggarakan tugas PUPN dalam pelaksanaan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang berdasarkan kebijaksanaan

yang

ditetapkan

oleh

Menteri

Keuangan

dan

Peraturan 104


105

perundang-undangan yang berlaku. DJPLN berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung

kepada

Menteri

Keuangan.

Dalam

pelaksanaan

tugas

operasional DJPLN dilakukan oleh 56 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) di seluruh Indonesia yang dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Kantor Pusat DJPLN dan 9 Kantor Wilayah DJPLN. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Medan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan pelayanan pengurusan piutang dan lelang negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku cq. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. KP2LN Medan merupakan unit kerja operasional di bidang pengurusan piutang dan lelang negara. Dalam pelaksanaan tugas pengurusan piutang negara macet yang berasal dari bank-bank milik pemerintah, BUMN/BUMD, lembaga negara, Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara. Adapun wilayah hukum Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara meliputi: 1. Kota Medan; 2. Kota Binjai; 3. Kota Tebing Tinggi; Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

106

4. Kabupaten Dairi; 5. Kabupaten Karo; 6. Kabupaten Langkat; 7. Kabupaten Deli Serdang; 8. Kabupaten Serdang Bedagai (hasil pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang). Dalam mengantisipasi berbagai aspirasi yang berkembang terhadap perkembangan organisasi DJPLN/KP2LN baik dari dalam maupun dari luar antara lain tuntutan masyarakat yang menghendaki agar dalam bidang pengurusan piutang dan lelang negara, maka KP2LN Medan, dalam hal ini Kepala Kantor berserta para Kepala Seksi/Kepala Bagian Umum terus berupaya melakukan pembinaan kepada para staf/pelaksana pada KP2LN Medan, sehingga diharapkan SDM dapat meningkatkan profesionalisme dan pelayanan yang prima baik dalam pelaksanaan tugas pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang dengan tujuan dapat memenuhi tuntutan dimaksud. KP2LN Medan mempunyai visi yaitu menjadi unit operasional terbaik dalam melakukan pengurusn piutang dan pelayanan lelang yang profesional dan bertanggung jawab serta dibanggakan oleh masyarakat baik sekarang maupun di masa mendatang. Dalam artian profesional adalah secara mandiri dan berkemampuan serta mempunyai wawasan ke depan tentang tujuan yang hendak dicapai organisasi, dan bertanggung jawab serta mampu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan dibanggakan masyarakat adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat pengguna jasa dalam Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

107

melaksanakan pengurusan piutang dan pelayanan lelang yang transparan dan didukung dengan adanya kepastian dan perkembangan hukum. Menurut rencana strategi KP2LN Medan, 102 Misi KP2LN yaitu melaksanakan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif dan efisien dengan meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa. Dalam mengemban misi yang telah ditetapkan tersebut dengan berorientasi kepada harapan untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pencapaian target pengurusan piutang dan lelang negara, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut: 1. Meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa (stake holder) 2. Mengoptimalkan administrasi pengurusan piutang dan lelang negara. Sedangkan yang menjadi sasaran KP2LN Medan adalah sebagai berikut: 1. Terciptanya pelayanan yang prima 2. Terwujudnya tertib administrasi dalam pengelolaan barang jaminan hutang. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka KP2LN melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Menerima penyerahan piutang negara; Diterbitkan SP3N; Membuat Nomor Registrasi Melakukan pemanggilan terhadap para nasabah debitur untuk menghadap di KP2LN Medan. Membuat Pernyataan Bersama (PB); Menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara; Melaksanakan Surat Paksa (SP); Melaksanakan penyitaan;

102

Rencana Strategi KP2LN Medan, Dirjen Piutang dan Lelang Negara, Departemen Keuangan, Medan, 2004, hal. 9-10. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

108

9. Melaksanakan penjualan terhadap barang jaminan hutang yang telah disita melalui pelelangan, termasuk lelang sukarela sesuai dengan permintaan lelang; 10. Melaksanakan penjualan di luar lelang (non lelang); 11. Melayani permohonan lelang; 12. Melayani permohonan lelang dan dokumen persyaratan lelang; 13. Menggali potensi lelang dan penyebarluasan informasi tentang lelang; 14. Melaksanakan pembinaan terhadap pejabat lelang; 15. Membuat laporan atas pelaksanaan lelang; 16. Melakukan pemeriksaan fisik barang jaminan hutang; 17. Melaksanakan penilaian atas barang jaminan; 18. Melaksanakan pemblokiran atas barang jaminan hutang; 19. Melaksanakan penata-usahaan atas pengeluaran dan penyerahan dokumen asli barang jaminan hutang; 20. Memantau perkembangan Berkas Kasus Piutang Negara; 21. Menyusun rencana target pengurusan piutang dan lelang negara; 22. Menatausahakan hasil pengurusan piutang dan lelang negara; 23. Menangani perkara hukum pada semua tingkat pengadilan; 24. Melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap pegawai; 25. Membuat usulan atas kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai; 26. Memberi izin cuti pegawai; 27. Membuat usulan terhadap pegawai yang pensiun; 28. Menyusun Anggaran; 29. Membayarkan tagihan/kewajiban yang menjadi tanggung jawab KP2LN; 30. Membuat Laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran; 31. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa; 32. Melaksanakan inventarisasi atas barang-barang inventaris. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka KP2LN Medan menetapkan pelaksanaan Rencana Kerja untuk Tahun Fiskal, 2002, 2003, 2004 dan 2005 yaitu sebagai berikut: a. Bidang Pengurusan Piutang Negara 1) Mengevaluasi semua hasil pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dari rencana pada tahun fiskal (tahun 2003-2004) sebagai bahan peningkatan untuk lebih memantapkan pelaksanaan rencana kerja tahun fiskal (20042005) dan tahun fiskal (2005-2006).


109

2) Melakukan langkah-langkah koordinasi dengan penyerah piutang agar dapat mendukung rencana kerja sehingga dapat mengoptimalkan hasil pengurusan piutang negara. 3) Mengevaluasi kembali terhadap hasil-hasil pengurusan piutang negara secara persuasif, serta menindaklanjuti dengan melaksanakan pendekatan yang lebih tepat pada nasabah debitur yang belum dapat menyelesaikan hutangnya. 4) Mengevaluasi kembali terhadap BKPN yang telah digolongkan dalam Piutang Negara Telah Optimal (PNTO) untuk ditindaklanjuti pengurusannya berdasarkan perkembangan potensi terkahir; 5) Melaksanakan program kerja tim pemasaran dan sekaligus mengevaluasi hasil kerja tim ini pada tahun sebelumnya. 6) Melaksanakan pengusutan dan mengevaluasi hasil kerja pengusutan pada tahun sebelumnya. 7) Mengevaluasi hasil-hasil yang telah dilakukan selama lima tahun sebagai salah satu dasar penyusunan rencana kerja pada lima tahun yang kedua. b. Bidang Informasi dan Hukum 1) Menggunakan

Sistem

Administrasi

Informasi

(SAIPPN),

dengan

meningkatkan penggunaannya, melakukan evaluasi dan menindak- lanjutinya ke kantor pusat DJPLN. 2) Mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat teknis komputer dan programmer sehingga diharapkan tenaga teknis komputer dan programmer yang handal.


110

3) Mengadakan penyuluhan dan pembinaan di masing-masing seksi mengenai aspek-aspek hukum, mengevaluasi hasilnya selama lima tahun serta memberi rencana kerja untuk lima tahun ke depan. c. Bidang Organisasi, Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan. 1) Mengikutsertakan pegawai dalam rangka mengikuti diklat. 2) Mengadakan evaluasi terhadap hasil kinerja selama lima tahun dan membuat rencana kerja untuk lima tahun ke depan. d. Bidang Sarana Penunjang Mengusulkan kepada kantor pusat DJPLN untuk mendapatkan tambahan personal komputer SAIPPN dan printernya serta kenderaan dinas operasional. Dalam melaksanakan tugas pengurusan piutang dan pelayanan lelang, KP2LN Medan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memegang peranan penting dalam melaksanakan tugasnya. Jumlah pegawai KP2LN Medan per 6 Juni 2005 adalah sejumlah 47 orang dengan perincian sebagai berikut: Tabel 1 Klasifikasi Pegawai Menurut Jenis Kelamin No

Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai

1.

Laki-laki

24

2.

Perempuan

23

Jumlah

47

Sumber: Data dari KP2LN Medan tahun fiskal 2005

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Pegawai (SDM) KP2LN Medan yang hanya berjumlah 47 orang, namun dalam pelaksanaan tugas dengan baik, walaupun intentitas/ Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

111

volume pekerjaan cukup tinggi yaitu dalam pelaksanaan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang terutama dalam setiap triwulan maupun dalam tahun fiskal berjalan. Tabel 2 Klasifikasi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan No

Golongan

Jumlah Pegawai

1.

Golongan I

1

2.

Golongan II

25

3.

Golongan III

17

4.

Golongan IV

4

Jumlah

47


Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah pegawai yang berpangkat/golongan I sebanyak 1 (satu) orang, jumlah yang berpangkat/golongan II sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, jumlah pegawai yang berpangkat/ golongan III sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan jumlah pegawai yang berpangkat/golongan IV sebanyak 4 (empat) orang. Tabel 3 Klasifikasi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan No

Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai

1.

SLTP

1

2.

SLTA

19

3.

Diploma (D-III)

4.

Sarjana (S-1)

11

5.

Magister (S-2)

3

Jumlah

4

47

Sumber: Data dari KP2LN Medan tahun fiskal 2005 Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

112

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah pegawai yang berpendidikan SLTP sebanyak 1 (satu) orang, jumlah pegawai yang berpendidikan SLTA/ SMU sebanyak 19 (sembilan belas) orang, jumlah pegawai yang berpendidikan Diploma (D-III) sebanyak 4 (empat) orang, jumlah pegawai yang berpendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 11 (sebelas) orang dan jumlah pegawai yang berpendidikan Program Studi Magister (S-2) sebanyak 3 (tiga) orang. Tabel 4 Klasifikasi Pegawai Menurut Unit Kerja No

Unit Kerja

Jumlah Pegawai

1.

Kepala KP2LN

1

2.

Kasubbag Umum

7

3.

Seksi Piutang Negara

4.

Seksi Pengelolaan Barang Jaminan

6

5.

Seksi Pelayanan Lelang

5

6.

Seksi Dokumentasi dan Potensi Lelang

4

7.

Seksi Informasi dan Hukum

7

Jumlah

18

47


Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah pegawai (SDM) pada Sub Bagian Umum KP2LN Medan sebanyak 7 (tujuh) orang, jumlah pegawai (SDM) yang ditempatkan pada Seksi Piutang Negara KP2LN Medan sebanyak 19 (delapan belas) orang, jumlah pegawai (SDM) yang ditempatkan pada Seksi Pengelolaan Barang Jaminan Hutang sebanyak 6 (enam) orang, jumlah pegawai (SDM) yang ditempatkan pada Seksi Pelayanan Lelang KP2LN Medan sebanyak 5 (lima) orang, jumlah Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

113

pegawai (SDM) yang ditempatkan pada Seksi Dokumentasi dan Potensi Lelang KP2LN Medan sebanyak 4 (empat) orang dan jumlah pegawai (SDM) yang ditempatkan pada Seksi Informasi dan Hukum KP2LN Medan sebanyak 7 (tujuh) orang. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, diperoleh struktur organisasi KP2LN Medan sebagai berikut: Gambar 1 Struktur Organisasi KP2LN Medan Kepala KP2LN

Kasubbag Umum

Kasi Piutang Negara

Kasi Pengelolaan Barang Jaminan

Kasi Pelayanan Lelang

Kasi Dokumentasi dan Potensi Lelang

Kasi Informasi dan Hukum

Kelompok Jabatan Fungsional

Sumber: Data dari KP2LN Medan Tahun 2005

Dari struktur organisasi KP2LN tersebut di atas terlihat bahwa KP2LN Medan dengan pegawai yang berjumlah 47 orang dapat ditempatkan pada seksi-seksi yang ada dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, baik tugas rutin maupun Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

114

tugas operasional, struktur organisasi KP2LN juga merupakan acuan dalam rangka pembagian tugas.

B. Pelaksanaan Pembatalan Eksekusi Lelang Terhadap Jaminan Hutang Milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara Macet Dalam pelaksanaan pembatalan eksekusi lelang terdapat pihak-pihak yang telah ditentukan untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan eksekusi lelang. Adapun yang dapat mengajukan permohonan pembatalan eksekusi lelang adalah Pemohon Lelang dan atau Pengadilan, dengan penjelasan sebagai berikut : a. Dalam hal ini lelang eksekusi PUPN maka yang mengajukan permohonan pembatalan adalah Kepala KP2LN/Kepala seksi Piutang Negara, b. Dalam hal ini lelang eksekusi Hak Tanggungan maka yang mengajukan permohonan pembatalan adalah Pemegangh Hak Tanggungan/Pemohon eksekusi (Bank yang bersangkutan atau pengadilan), c. Dalam hal pembatalan karena adanya penetapan/keputusan dari pengadilan maka yang mengajukan adalah pengadilan yang bersangkutan. Menurut Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pelaksanaan pembatalan eksekusi lelang dapat dilakukan sebagai berikut: (1) Lelang

yang

akan

dilaksanakan

hanya

dapat

dibatalkan

dengan

putusan/penetapan Lembaga Peradilan atau atas permintaan Penjual. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

115

(2) Pembatalan

lelang

dengan

putusan/penetapan

Lembaga

Peradilan

disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal terjadi pembatalan sebelum lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penjual dan Pejabat Lelang wajib mengumumkan pada saat pelaksanaan lelang. (4) Pembatalan lelang atas permintaan Penjual disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima Pejabat LElang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal terjadi pembatalan sebelum lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

Penjual

wajib

mengumumkan

sebagaimana

pelaksanaan

Pengumuman Lelang yang telah dilakukan sebelumnya. (6) Pembataln lelang di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang, dalam hal: a. SKT untuk pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan belum ada; b. barang yang akan lelang dalam status sita pidana; c. terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;


116

d. asli dokumen kepemilikan tidak diperlihatkan atau diserahkan oleh Penjual kepada Pejabat Lelang/Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); e. pengumuman lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; f. keadaan memaksa (force majeur)/kahar; g. lelang pertama diikuti kurang dari 2 (dua) Peserta Lelang; h. penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang; atau i. khusus untuk Lelang Non Eksekusi, barang yang akan dilelang dalam status sita jamnan/sita eksekusi. (7) Dalam hal terjadi pembatalan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Peserta Lelang yang telah menyetorkan Uang Jaminan Penawaran Lelang tidak berhak menuntut ganti rugi. Pembatalan Pelaksanaan eksekusi lelang berbeda dengan penundaan pelaksanaan eksekusi lelang. Penundaan pelaksanaan eksekusi dikarenakan yaitu: a. Adanya penetapan dan/atau Putusan Penundaan Lelang dari Badan Peradilan yang diberitahukan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan eksekusi lelang; b. Adanya syarat-syarat eksekusi lelang yang tidak dapat dipenuhi sebelum pelaksanaan eksekusi lelang, misalnya SKT/SKPT Lelang belum terbit;


117

c. Barang jaminan hutang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian karena masalah pidana; d. Adanya pembayaran angsuran pelunasan hutang oleh nasabah debitur yang besarnya paling rendah 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah yang dengan ketentuan:

hanya

dapat

dilakukan

1

(satu)

kali;

dan

Penanggung

Hutang/Penjamin Hutang harus membuat pernyataan secara tertulis di atas materai secukupnya untuk melunasi sisa hutangnya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan apabila cidera janji, maka barang jaminan hutang tersebut dapat dilakukan eksekusi lelang kembali. 103

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat jumlah barang jaminan yang dimohonkan ke KP2LN Medan oleh penyerah piutang untuk dilakukan eksekusi lelang sebagai berikut: Tabel 5. Jumlah Jaminan Hutang Yang Akan Dilelang Tahun Fiskal 2004 – 2005 No. 1 2 3 4 5

Penyerah Piutang Bank Mandiri BRI BNI BTN Bank Sumut Jumlah

Jaminan Hutang Barang Bergerak Barang Tidak 1 1 12 14

Bergerak 134 103 52 300 98 687

Sumber : Data pada KP2LN Medan Tahun Fiskal 2004 – 2005. 103

S. Mantayborbir, Iman Jauhari dan Agus Hari Widodo, op. cit., 2001, hal. 109-110.


118

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa pihak kreditur lebih menyukai barang tidak bergerak sebagai jaminan pelunasan kredit pihak debitur. Kemudian dapat dijelaskan bahwa jumlah jaminan hutang tersebut di atas belum dikurangi dengan jaminan hutang yang akan dibatalkan, ditunda, ditahan, yang tidak ada penawarnya dan jaminan hutang yang laku dalam pelaksanaan lelang. Menurut Edward Situmorang, selain bank-bank penyerah piutang yang tersebut di atas juga terdapat penyerah piutang lainnya yang non-perbankan. Namun pada kurun waktu tahun 2004-2005 tidak ada melakukan permohonan eksekusi lelang terhadap barang jaminan milik debitur atau penanggung hutang. 104 Selanjutnya dapat diketahui tentang status barang jaminan yang akan di lelang di KP2LN Medan, sebagai berikut : Tabel 6. Jumlah Status Jaminan Hutang di KP2LN Medan Tahun Fiskal 2004 - 2005.

No.

Penyerah Piutang

1 2 3 4 5

Bank Mandiri BRI BNI BTN Bank Sumut Jumlah

TB 1 3 12 2

Tidak ada Penawar B TB 1 81 70 1 34 154 12 68

B -

TB 32 4 5 26 11

18

14

-

78

Ditunda

Ditahan

B -

TB 17 25 9 47 10

B -

-

108

-

407

Laku

104

Wawancara dengan Drs. Edward Situmorang, M.Si., Kepala Seksi Informasi dan Hukum KP2LN Medan, Tanggal 6 Maret 2006. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

119

Sumber: Data pada KP2LN Medan Tahun Fiskal 2004 – 2005.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat jumlah barang jaminan dalam kurun waktu tahun 2004-2005 adalah sebagai berikut, yang ditunda sebanyak 108 barang jaminan, ditahan sebanyak 18 barang jaminan, barang jaminan yang tidak ada penawarnya terhadap barang bergerak sebanyak 14 barang jaminan dan terhadap barang tidak bergerak sebanyak 407 barang jaminan, sedangkan barang jaminan yang laku atau terlaksana eksekusi lelangnya oleh KP2LN Medan dari 701 barang jaminan yang dimohonkan untuk dilaksanakan eksekusi lelang oleh penyerah piutang sebanyak 78 barang jaminan yang semuanya berupa barang tidak bergerak. Berdasarkan

hasil

penelitian,

dapat

dilihat

jumlah

permohonan

pembatalan ekseklusi lelang yang dikabulkan oleh KP2LN Medan sebagai berikut: Tabel 7. Pelaksanaan Pembatalan Eksekusi Lelang Terhadap Jaminan Hutang Milik Nasabah Debitur/Penjamin Hutang dalam Tahun Fiskal 2003, 2004 No.

Tahun Fiskal

Total Kasus

1

2003

71

2

2004

5

Jumlah

76

Sumber: data pada KP2LN Medan Tahun Fiskal 2003, 2004.


120

Selanjutnya dapat diuraikan pelaksanaan pembatalan lelang terhadap jaminan hutang eksekusi lelang pada KP2LN Medan sebagai berikut: Tabel 8. Pelaksanaan Pembatalan Eksekusi Lelang Terhadap Jaminan Hutang Milik Nasabah Debitur/Penjamin Hutang dalam Tahun Fiskal 2005 No.

Jenis Jaminan Hutang

1

Jaminan Hutang Bergerak

2

Jaminan Hutang Tidak Bergerak Jumlah

Total Kasus 76 76

Sumber : data pada KP2LN Medan Tahun Fiskal 2005.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak kreditur lebih menyukai berupa barang tidak bergerak sebagai jaminan pelunasan kredit pihak debitur. Dan berdasarkan data tersebut di atas, ternyata dalam kurun waktu tahun 2004 dan tahun 2005 jumlah pembatalan eksekusi lelang barang jaminan hanya terjadi pada jenis jaminan barang tidak bergerak, sedangkan terhadap jenis jaminan barang bergerak tidak pernah terjadi pembatalan eksekusi lelang. Adapun pelaksanaan pembatalan eksekusi lelang barang jaminan nasabah Debitur/Penanggung Hutang pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Medan adalah seperti diuraikan di bawah ini. Pembatalan eksekusi lelang atas permintaan Pengadilan diajukan secara tertulis kepada Kantor Lelang dengan disertai putusan/penetapan Pengadilan Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

121

yang menyatakan bahwa eksekusi lelang tersebut dibatalkan. Kepala Subbagian Umum akan menerima surat pemberitahuan tersebut. Oleh Kepala KP2LN Medan, surat pemberitahuan tersebut di disposisikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Lelang/Kepala Seksi Lelang untuk diteliti dan ditindaklanjuti. Kemudian surat tersebut dicatat dalam Register Permintaan Lelang, setelah itu surat disampaikan kepada Pejabat Lelang yang ditunjuk. Apabila pemberitahuan pembatalan eksekusi lelang diterima pada saat pelaksanaan eksekusi lelang, Pejabat Lelang dan Penjual lelang wajib mengumumkan kepada para peserta lelang yang hadir dalam pelaksanaan eksekusi lelang. Langkah selanjutnya, pemberitahuan pembatalan tersebut diteruskan kepada Kepala Subbagian Umum. Pembatalan lelang terhadap barang jaminan juga dapat terjadi karena barang jaminan tersebut disita untuk keperluan kasus pidana. Barang jaminan disita oleh kejaksaan atau kepolisian untuk kepentingan kasus pidana. Memang penyitaan terhadap barang jaminan yang akan dilelang tersebut merupakan wewenang pihak kejaksaan dan Kepolisian, akan tetapi ada baiknya jika dibuat suatu kesepakatan antara PUPN dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan, dimana di dalam melaksanaan penyitaan harus diberitahukan kepada pihak PUPN secepat mungkin agar KP2LN dapat membatalkan pelaksanaan lelang yang dimaksud. PUPN melalui KP2LN dalam hal ini harus lebih aktif apabila mendapat informasi tentang adanya kaitan barang jaminan yang hendak dilelang dengan Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

122

perkara pidana untuk menjamin efektifitas dan kepastian pengurusan piutang negara. Pembatalan eksekusi lelang atas permintaan Penjual dilakukan secara tertulis ke Kantor Lelang beserta alasan-alasan yang jelas. Pembatalan eksekusi lelang atas permintaan penjual hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal lelang, Pejabat lelang akan memungut Bea Lelang Batal sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) atas pembatalan yang dilakukan. Pejabat lelang wajib menyetorkan bea lelang batal kepada Bendaharawan Penerima, selajutnya disetorkan ke Kas Negara. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pembayaran hutang menyebabkan batalnya pelaksanaan eksekusi lelang. Pembayaran hutang termasuk biaya administrasi pengurusan Piutang Negara dilakukan melalui rekening Bendaharawan Penerima Kantor Pelayanan atau Penyerah Piutang. Dalam hal Penanggung Hutang telah melunasi hutangnya atau telah lunas, oleh Panitia Cabang diterbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas disampaikan kepada Nasabah Debitur/Penanggung Hutang dan Kreditur/ Penyerah Piutang. 105 Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan untuk menebus barang jaminan miliknya, dengan ketentuan paling sedikit sama dengan Nilai Pengikatan ditambah dengan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.

105

Wawancara, Marlais Simanjuntak, Kepala Seksi Piutang Perbankan KP2LN Medan, tanggal 6 Maret 2006. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

123

Permohonan penebus diajukan secara tertulis oleh Penjamin Hutang, yang memuat: 1. Uraian barang yang akan ditebus 2. Nilai penebusan 3. Cara pembayaran Permohonan Penebusan sebesar Nilai Pengikatan dapat diajukan pada semua tingkat pengurasan, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang. Demikian juga terhadap barang jaminan yang telah dilelang tapi belum laku, permohonan Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pengikatan tetap dapat dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Lelang berikutnya kepada Kantor Pelayanan. Persetujuan Penebusan sebesar Nilai Peningkatan ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan penebusan diterima. Dalam hal Nilai Penebusan di bawah Nilai Pengikatan, permohonan Penebusan dapat disetujui dengan syarat-syarat sebagai berikut : 1. Nilai pasar barang yang akan ditebus berdasarkan Laporan Penelitian yang masih berlaku di bawah nilai pengikatan. 2. Adanya persetujuan dari Penyerah Piutang, ditandai dengan menyerahkan Keputusan Penebusan kepada Panitia Cabang/Kantor Pelayanan. 3. Mendapat persetujuan dari Penanggung Hutang.


124

Permintaan persetujuan di Kantor Pelayanan atas rencana Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pengikatan harus mendapat tanggapan dari Kreditur/Penyerah Piutang paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat permintaan persetujuan diterima oleh kreditur/Penyerah Piutang. Selanjutnya, apabila Kreditur/Penyerah Piutang keberatan atas rencana Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pengikatan, maka alasan keberatan tersebut disampaikan secara tertulis disertai Laporan Penilaian yang masih berlaku. kreditur/ Penyerah Piutang yang tidak menyampaikan tanggapan maka penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pengikatan tetap dapat dilaksanakan. Apabila Penjamin Hutang wanprestasi terhadap syarat pembayaran, Kantor Pelayanan memberikan peringatan secara tertulis, jika tidak juga dipatuhi maka persetujuan Penebusan menjadi batal dan pembayaran yang telah dilakukan diperhitungkan sebagai pengurangan hutang. Mulai dari permohonan Penebusan diterima Kantor Pelayanan sampai dengan terbitnya keputusan Panitia Cabang tentang Penebusan, Kantor Pelayanan tidak melakukan tindakan hukum pengurusan piutang negara lebih lanjut. Tindakan hukum pengurusan piutang negara dapat dilaksanakan terhadap barang lain yang tidak diajukan permohonan untuk ditebus. Penanggung Hutang selaku pemilik barang jaminan dapat mengajukan permohonan penjualan tidak melalui lelang untuk menyelesaikan hutang, yang


125

dilakukan secara tertulis. Permohonan penjualan tidak melalui lelang ini memuat : 1. Uraian barang yang akan dijual 2. Nilai penjualan 3. Indentitas calon pembeli 4. Cara pembayaran Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara, Permohonan penjualan tidak melalui lelang dapat diajukan pada semua tingkat pengurusan, dengan ketentuan permohonan diterima Kantor Pelayanan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Permohonan penjualan tidak melalui lelang dapat juga diajukan terhadap barang jaminan atau harta kekayaan lain yang telah dilelang tetapi belum laku terjual. Persetujuan penjualan tidak melalui lelang ditetapkan oleh Panitia Cabang dengan ketentuan : 1. Berpedoman pada laporan penilaian yang masih berlaku 2. Nilai persetujuan paling sedikit sama dengan nilai pasar 3. Nilai pasar paling sedikit sama dengan nilai pengikatan Kantor pelayanan menyampaikan permohonan mengenai nilai pasar di bawah

nilai

pengikatan

kepada

Kreditur/Penyerah

Piutang,

setelah

Kreditur/Penyerah Piutang menyetujui dan menyatakan tidak keberatan maka Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

126

penjualan tidak melalui lelang dengan nilai pasar di bawah nilai pengikatan dapat dilaksanakan. Persetujuan dari Kreditur/Penyerah Piutang ditandai dengan menyerahkan keputusan penjualan kepada Panitia Cabang/Kantor Pelayanan, dan disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja surat pemintaan persetujuan diterima oleh Kreditur/Penyerah Piutang. Dalam hal Kreditur/Penyerah Piutang keberatan atas rencana penjualan dengan nilai pasar di bawah nilai pengikatan maka Penyerah Piutang wajib menyampaikan secara tertulis alasan keberatan disertai Laporan Penilaian yang masih berlaku. Apabila Kreditur/Penyerah Piutang tidak menyampaikan tanggapan,

penjualan

tidak

melalui

lelang

tetap

dapat

dilaksanakan

persetujuan/penolakan Penjualan Tidak Melalui Lelang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu ) bulan sejak surat permohonan penjualan diterima. Untuk Nilai Pasar di bawah nilai Pengikatan, persetujuan/penolakan Penjualan Tidak Melalui Lelang sudah harus ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan sejak surat permohonan penjualan diterima. Nilai persetujuan perjualan tidak melalui lelang ditetapkan termasuk biaya administrasi pengurusan Piutang Negara. Pembayaran penjualan tidak melalui lelang dapat dilaksanakan secara tunai maupun angsuran. Bagi Pembeli yang wanprestasi terhadap syarat pembayaran akan diberikan peringatan secara tertulis oleh Kantor Pelayanan. Apabila tidak dipatuhi, persetujuan penjualan menjadi batal dan pembayaran yang telah dilakukan diperhitungkan sebagai Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

127

pengurangan jumlah hutang. Sejak permohonan penjualan diterima Kantor Pelayanan sampai terbitnya Keputusan Panitia Cabang tentang Penjualan Tidak Melalui Lelang, Kantor Pelayanan tidak melakukan tindakan hukum pengurusan Piutang negara lebih lanjut, tindakan hukum pengurusan piutang negara dapat dilaksanakan terhadap barang lain yang tidak diajukan permohonan untuk dijual. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor : SE-10/PL/2001 Tentang Larangan Menerima Pembayaran Hutang Melalui Bendaharawan Penerima KP2LN bahwa pasal 41 Keputusan Kepala DJPLN Nomor 25/PN/2002 tentang

Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang

Negara menyatakan bahwa pembayaran hutang termasuk Biaya Administrasi Pengurusan

Piutang

Negara

(Biad

PPN)

dilakukan

melalui

rekening

Bendaharawan Penerima KP2LN, atau melalui Kreditur/Penyerah Piutang, berkaitan dengan hal tersebut, maka penerimaan pembayaran hasil pengurusan Piutang Negara melalui Bendarawan Penerima KP2LN berupa uang tunai, cek atau giro bilyet, dan atau wesel pos tidak diperkenankan. Penerimaan pembayaran hutang dari hasil lelang juga tetap dilaksanakan melalui

Rekening

pengurusan

Piutang

Bendaharawan Negara

Penerima

Khususnya

KP2LN.

menyangkut

Berkaitan penerimaan

dengan hasil

pengurusan piutang negara, bahwa penerapan hutang melalui Rekening Bendaharawan Penerima KP2LN dapat dilakukan secara : (a) Langsung, yaitu apabila : Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

128

1. Pihak debitur menyetorkan pembayaran langsung ke bank tempat rekening

bendaharawan

penerima

KP2LN

berada.

Penyetoran

pembayaran dimaksud dilakukan dengan bukti/slip setoran, atau 2. Pihak

debitur

menyetorkan

pembayaran

langsung

ke

rekening

bendaharawan penerima KP2LN melalui bank sejenis yang sudah memiliki jaringan/sistem perbankan on-line. Penyetoran dimaksud dapat dilakukan dengan bukti/slip setoran dan melalui anjungan tunai mandiri (Automatic Teller Machinel/ ATM). (b) Tidak langsung, yaitu apabila pihak debitur menyetorkan pembayaran ke rekening bendaharawan KP2LN dengan transfer antar bank. Pembayaran hutang dilakukan melalui Kreditur/Penyerah Piutang apabila pihak Nasabah Debitur/Penanggung Hutang menyetorkan pembayaran hutang (termasuk Biaya PPN) kepada Kreditur/Bank dimana Nasabah Debitur/ Penanggung Hutang memperoleh Kredit atau dapat juga melalui rekening milik KP2LN pada bank lain yang ditunjuk. Hal ini dilakukan mengingat tidak di seluruh daerah terdapat bank dimana Penanggung Hutang memperoleh kredit, jadi pembayarannya diarahkan oleh KP2LN Medan pada bank yang ditunjuk yang terdapat di daerah tempat Penanggung Hutang berada. Sementara penyalurannya oleh KP2LN kepada bank pemberi kredit. 106

106

Wawancara, Marlais Simanjuntak, Kepala Seksi Piutang Perbankan KP2LN Medan, Tanggal 6 Maret 2006. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

129

Apabila Penanggung Hutang tidak memenuhi pernyataan tertulis yang telah dibuatnya, maka penjualan lelang akan dilaksanakan kembali. Sementara itu, pembayaran atas persetujuan penjualan tidak melalui lelang dan pembayaran atas persetujuan penebusan, dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran. KP2LN Medan akan memberikan peringatan 1 (satu) kali secara tertulis kepada pembeli yang tidak memenuhi pembayaran sesuai yang ditetapkan dalam persetujuan penebusan, paling lama 6 (enam) hari kerja sejak tidak dipenuhinya kewajiban. Bagi pembeli yang tidak memenuhi peringatan KP2LN Medan maka persetujuan penebusan batal dan pembayaran yang telah dilakukan diperhitungkan sebagai angsuran hutang. 107 Seperti telah diuraikan di atas tentang pihak-pihak yang mengajukan permohonan pembatalan eksekusi lelang ke KP2LN Medan, bahwa tidak semua permohonan pembatalan eksekusi lelang yang diajukan ke KP2LN Medan tersebut diterima. Adapun yang menjadi alasan tidak diterimanya permohonan pembatalan eksekusi lelang yang dimohonkan oleh pemohon dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat pembatalan lelang sebagaimana yang telah diuraikan tentang syaratsyarat pembatalan eksekusi lelang di atas.

C. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembatalan Eksekusi Lelang Terhadap Jaminan Hutang Milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Dengan Sistem Pengurusan Piutang Negara Dalam penelitian kredit sering kali terjadi wanprestasi, debitur tidak lagi mempunyai kesanggupan untuk melunasi hutangnya. Hal ini menjadikan perjalanan 107


130

kredit itu menjadi macet. Faktor yang menyebabkan terjadinya keadaan kredit macet ini antara lain tingginya kebutuhan hidup, debitur gagal dalam mengalokasikan dana pinjaman, persaingan bisnis yang tidak sehat, pemakaian kredit secara konsumtif, karena bencana alam banjir sehingga bahan pokok usaha rusak. Sementara itu dari pihak perbankan sendiri juga terjadi kesalahan, dimana pihak bank kurang memperhatikan kondisi sebenarnya dari Penanggung Hutang. Ini terjadi karena kurangnya tenaga staf/karyawan dan juga terlalu yakin dengan Nasabah/Penanggung Hutang pada saat pemberian kredit. 108 Negara sebagai kelompok masyarakat terbesar dan berdaulat, mempunyai hak dan kewajiban. Hak negara meliputi: hak menciptakan uang, hak mendatangkan hasil, hak melakukan pungutan, hak meminjam dan hak memaksa. 109 Sedangkan kewajiban negara meliputi: menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan masyarakat dan membayar hak-hak tagihan pihak ketiga. 110 Didasarkan atas hak dan kewajiban dari Negara inilah sehingga kredit macet tersebut harus ditagih, karena merupakan hak dari negara berupa piutang negara. Pada saat pemberian kredit, yang menjadi alasan pemberian kredit adalah barang jaminan. Sesuai dengan tujuannya, barang jaminan bukan untuk dimiliki kreditur, karena perjanjian utang-piutang bukan perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang. Barang jaminan

108

Wawancara, Novans H., Bagian Kredit Bank SUMUT Cabang Utama Medan, Tanggal 3

April 2006. 109 110

M. Subagio, Hukum Keuangan Negara RI, Penerbit Rajawali Pers. Jakarta, 1991, hal 11. Ibid, hal. 12.


131

dipergunakan untuk melunasi utang, dengan cara sebagaimana peraturan yang berlaku, yaitu barang jaminan dijual lelang. 111 Sebelum barang jaminan dijual lelang, ada langkah-langkah yang dijalankan terlebih dahulu. Langkah-langkah tersebut antara lain pihak Kreditur/Bank melakukan penyerahan piutang. Penyerahan piutang oleh perbankan ini harus disertai dengan penyerahan bundel dokumen pemberian kredit, mulai dari perjanjian kredit, rekening koran atau dokumen besarnya piutang, surat menyurat yang berkaitan dengan upaya penagihan, surat pemberitahuan penyerahan pengurusan piutang negara, bukti pemilikan dan peningkatan barang jaminan, bukti penjamin kredit oleh pihak ketiga, identitas atau akte pendirian perusahaan, izin usaha atau izin mendirikan bangunan atau izin lainnya, kartu identitas diri Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang, daftar harta kekayaan lain, asli surat pernyataan kesanggupan Kreditur/Penyerah Piutang untuk mengajukan permohonan roya. Setelah Kreditur/Penyerah Piutang menyerahkan kelengkapan data sebagaimana tersebut diatas, maka KP2LN Medan segera meneliti surat penyerahan pengurusan piutang negara berikut lampirannya yang dituangkan dalam resume hasil penelitian kasus. Dari resume dan dokumen penyerahan KP2LN Medan menghitung besarnya piutang negara. Piutang negara perbankan terdiri dari atas hutang pokok, bunga, denda dan ongkos-ongkos. Besarnya bunga, denda dan ongkos-ongkos ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kredit dikategorikan

111

Gatot Supramono, op. cit, hal. 56.


132

macet berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Penanggung Hutang yang telah membayar angsuran kredit setelah piutang dinyatakan macet, diperhitungkan sebagai angsuran. Berkas penyerahan yang telah memenuhi syarat dan dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara, KP2LN Medan akan menerima penyerahan pengurusan dengan menerbitkan SP3N. 112 Pada saat diadakannya penelitian Berkas Kasus Piutang Negara, antara KP2LN Medan dan Kreditur/Penyerah Piutang terjalin hubungan kerjasama yang baik, yang sangat diperlukan untuk mengetahui kelengkapan dari Berkas Kasus Piutang Negara. 113 Setelah KP2LN menerbitkan SP3N, maka pengurusan mulai dijalankan. Sebagai langkah awal, KP2LN melakukan pemanggilan kepada nasabah debitur/ penanggung hutang secara tertulis. Penanggung hutang akan hadir pada saat yang ditentukan maka, kantor pelayanan melakukan wawancara tentang kebenaran ada dan besarnya piutang negara serta cara penyelesaiannya. Hasilnya dituangkan dalam berita acara tanya jawab, selanjutnya dibuat suatu pernyataan bersana, ditandatangai oleh Ketua Panita Cabang, Nasabah Debitur/ Penanggung Hutang serta 2 (dua) orang saksi. Pernyataan bersama ini memuat irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan bersama ini berisi pengakuan hutang dan

112

Wawancara, Marlais Simanjuntak, Kepala Seksi Piutang Perbankan KP2LN Medan, Tanggal 6 Maret 2006. 113 Wawancara, Novans H, Bagian Kredit Bank SUMUT Cabang Utama Medan, Tanggal 3 April 2006. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

133

kesanggupan dari nasabah debitur/penanggung hutang menyelesaikan hutang pada waktu yang disepakati. Bagi Penanggung Hutang yang beritikad baik dapat diberi keringanan hutang dalam bentuk jumlah hutang yang menyangkut bunga, denda dan ongkos atau keringanan jangka waktu penyelesaian kredit. KP2LN menerbitkan Surat Paksa dalam hal penanggung Hutang tidak memenuhi isi pernyataan bersama. Setelah lewat waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak surat paksa ini diberikan namun nasabah debitur/ penanggung hutang tidak juga melunasi hutangnya, maka diterbitkan Surat Perintah Penyitaan. Penyitaan dilakukan terhadap barang jaminan milik nasabah debitur/ penanggung hutang/penjamin hutang serta terhadap harta kekayaan lain, kepada nasabah debitur/penanggung hutang yang tidak bersedia melunasi hutangnya setelah diberikan Surat Perintah Penyitaan maka akan diterbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan diberitahukan secara tertulis kepada Penanggung Hutang. 114 Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) ini memuat hal-hal sebagai berikut : 1. Pertimbangan hukum diterbitkannya Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan. 2. Dasar hukum penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan. 3. Perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk melaksanakan lelang 4. Barang-barang yang akan dilelang 5. Tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan. 114


134

6. Tanda tangan Panitia Cabang. Selanjutnya akan dilaksanakan pengumuman lelang oleh KP2LN. Kantor Pelayanan melakukan persiapan dokumen persyaratan lelang dan pemberitahuan rencana lelang secara tertulis kepada Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang paling lambat secara tertulis kepada Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum eksekusi lelang dilaksanakan. Setelah persiapan selesai dilakukan maka KP2LN akan melaksanakan eksekusi lelang. Pasal 1 angka (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/ KMK. 01/ 2002 menyatakan bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Eksekusi lelang yang dilakukan oleh KP2LN Medan merupakan upaya terakhir agar piutang negara segera terlunasi. Banyak dari Penanggung Hutang yang panik dan ketakutan ketika mengetahui bahwa harta kekayaan miliknya akan dijual secara lelang. Penanggung Hutang yang sebelumnya tidak menanggapi usaha dari KP2LN agar segera melunasi hutang, terlihat berupaya agar harta kekayaannya tidak jadi dijual secara lelang. 115 Namun dalam prakteknya para Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak jarang terbentur kendala-kendala untuk memperoleh pembatalan pelaksanaan eksekusi lelang. Adapun kendala-kendala yang pernah dihadapi para Penanggung Hutang/Penjamin Hutang dalam memperoleh pembatalan pelaksanaan eksekusi lelang di KP2LN Medan adalah sebagai berikut : 115

Wawancara, R. Simanjuntak, Kepala KP2LN Medan, Tanggal 21 Maret 2006


135

a. Adanya hutang yang cukup besar, sehingga apabila ada pembatalan lelang maka dikhawatirkan penyelesaian hutang akan berlarut-larut dan memakan waktu yang lama, akibatnya dapat merugikan dan menghambat dalam pengamanan keuangan negara secara maksimal; b. Adanya keinginan dari debitur/penanggung hutang yang terkadang terlalu memaksakan kehendak tanpa memperdulikan peraturan yang ada; c. Barang atau dokumen barang yang akan dilelang disita dalam perkara pidana; d. Belum lengkapnya aturan hukum tentang lelang, bahkan peraturan lelang yang dipakai sekarang sebagai induk peraturan lelang merupakan buatan jaman kolonial pada tahun 1908 Hal tersebut tentunya akan merugikan pihak debitur/penanggung hutang karena tidak dapat memperoleh kembali haknya tersebut. Di sisi lain pihak KP2LN seperti telah diuraikan di atas lebih memperhitungkan kepentingan nasional. Bagi pihak KP2LN merupakan permasalahan apabila semua permohonan pembatalan lelang yang diajukan para pihak dikabulkan. Pada dasarnya lelang yang dilakukan oleh KP2LN Medan tidak dapat dibatalkan. Tetapi ada beberapa hal yang dapat membatalkan pelaksanaan eksekusi lelang KP2LN Medan sebagai pengecualian. Sebelumnya telah disebutkan bahwa Penanggung Hutang berupaya agar lelang yang akan dilaksanakan oleh KP2LN Medan tidak jadi dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan Penanggung Hutang adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan, baik itu ke Pengadilan Negeri Medan atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

136

Di samping itu, ada juga keuntungan bagi negara negara apabila dilakukan pembatalan pelaksanaan eksekusi lelang terhadap barang jaminan milik si Penanggung Hutang/Penjamin Hutang, asalkan Penanggung Hutang/Penjamin Hutang mempunyai maksud yang jelas terhadap pembatalan itu, antara lain dengan melakukan pembayaran hutang, barang yang akan dilelang telah dijual tidak melalui lelang, barang yang akan dilelang telah ditebut. 116 Berdasarkan peraturan yang mengatur sistem piutang negara maka Penarikan Berkas Kasus Piutang Negara bukan merupakan faktor yang dapat menyebabkan pelaksanaan eksekusi lelang menjuadi batal. Penarikan Berkas Kasus Piutang Negara yang dimintakan oleh Kreditur/Penyerah Piutang berdasarkan permohonan dari penanggung Hutang. Permohonan Penarikan Berkas Kasus Piutang Negara sering diajukan kepada KP2LN Medan pada saat akan dilaksanakan eksekusi lelang. Penarikan Berkas Kasus Piutang Negara dilakukan Kreditur/Penyerah Piutang adalah untuk restrukturisasi hutang apabila ternyata dalam perkembangan usaha terjadi kemajuan pada permodalan/keuangan dari Penanggung Hutang. Usul penarikan ini disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi rencana pelaksanaan restrukturisasi hutang. Usul penarikan Piutang Negara dapat diajukan paling lambat 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang, demikian pula apabila lelang pernah dilaksanakan sebelumnya. Kantor Pelayanan akan meneliti rencana pelaksanaan restrukturisasi hutang yang disampaikan oleh Penyerah Piutang. Panitia Cabang menerbitkan Surat Persetujuan Penarikan Pengurusan Piutang Negara,

116


137

sedangkan apabila ditolak maka Panitia Cabang menerbitkan Surat Penolakan Penarikan Pengurusan Piutang Negara. Penarikan Pengurusan Piutang Negara hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap kasus Piutang Negara, Pengurusan Piutang Negara terhadap kasus yang pernah dilakukan penarikan, tahap pengurusan dimulai dengan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara dan tahap selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 117 Kantor pelayanan piutang dan lelang negara Medan juga melakukan pengelolaan barang jaminan dan atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang. Ruang lingkup pengelolaan barang jaminan dan atau harta kekayaan lain meliputi kegiatan penatausahaan dokumen dan fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan lain, pengamanan dokumen dan fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan lain, pendayagunaan barang jaminan. Dalam rangka penatausahaan dilakukan tindakan meliputi penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran/ penyerahan dokumen dan fisik barang jaminan dan harga kekayaan lain. Kepala Kantor Pelayanan menunjuk petugas khusus di unit kerjanya yang bertanggung jawab dalam kegiatan penatausahaan dokumen dan fisik barang. Dalam rangka pengamanan dapat dilakukan kegiatan penelitian terhadap keaslian, kebenaran atau jangka waktu berlakunya hak atas dokumen barang jaminan dan atau harta kekayaan lain beserta pengikatannya, penelitian lapangan dan atau pemblokiran barang jaminan dan atau harga kekayaan lain. Dalam rangka pendayagunaan barang jaminan, dapat dilakukan sewa menyewa yang hasilnya 117

Wawancara, R. Simanjuntak, Kepala KP2LN Medan, Tanggal 21 Maret 2006.


138

digunakan untuk pembayaran hutang. Pendayagunaan barang jaminan dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian dalam bentuk sewa-menyewa barang jaminan dengan ketentuan bahwa sewa menyewa disepakati oleh Kantor Pelayanan, Kreditur/Penyerah Piutang, Penanggung Hutang dan pemilik barang jaminan; jangka waktu sewa menyewa ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun; tidak menghalangi pelaksanaan pengurusan piutang negara dan dibuat dengan akta notaris. 118 Perjanjian sewa menyewa dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal jangka waktu berlakunya dokumen barang jaminan akan segera berakhir atau dokumen asli barang jaminan rusak atau hilang, Kantor Pelayanan melakukan koordinasi dengan Kreditur/Penyerah Piutang untuk mengurus kepada instansi yang berwenang. Dalam hal letak barang berada di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan, penelitian lapangan dilakukan dengan meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pelayanan yang membawahi wilayah kerja letak barang tersebut berada. Berdasarkan Pasal 38 Keputusan Direktur Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Nomor Kep-25.PL/2002 Tentang Petunjuk Teknik Pengurusan Piutang Negara, ditentukan bahwa dokumen barang jaminan dan atau harta kekayaan lain diserahkan kepada : 1. Penanggung Hutang atau penjamin hutang, dalam hal piutang negara dinyatakan lunas

118

Wawancara, Parulian, Seksi Pengolahan Barang Jaminan KP2LN Medan, Tanggal

9

Maret 2006. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

139

2. Penyerah Piutang, dalam hal pengurusan Piutang Negara dinyatakan selesai. 3. Penyerah Piutang atau pihak yang berwenang, dalam hal barang atau dokumen disita dalam perkara pidana. 4. Pemenang lelang, dalam hal barang telah laku terjual melalui lelang 5. Pembeli, dalam hal barang telah terjual tidak melalui lelang dan pembeli telah melunasi pembayarannya. 6. Penjamin hutang, dalam hal barang telah ditebus dan yang penebusan telah dibayarkan seluruhnya.

D. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pembatalan Eksekusi Lelang Terhadap Jaminan Hutang Milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara Macet Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala atau hambatan-hambatan dalam hal pelaksanaan pembatalan eksekusi lelang terhadap jaminan hutang milik nasabah debitur/penjamin hutang yaitu : 1. Tetap konsisten menjalankan aturan hukum yang ada; 2. Melaksanakan pekerjaan secara teliti dan tertib administrasi sehingga celah hukum sebagai kelemahan yang dapat dimanfaatkan pihak debitur untuk mengajukan gugatan/menghambat proses lelang dapat dihindari; 3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara berkala terhadap pegawai untuk memperdalam pengetahuan khususnya dalam bidang pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang;


140

4. Menyusun Rancangan Undang-undang tentang lelang dan peraturan terkait lainnya Untuk melunasi hutang debitur/Penanggung Hutang, barang yang telah dijadikan sebagai jaminan hutang oleh debitur tidak dapat langsung dikompensasikan dengan piutang karena kedudukan barang jaminan tersebut hanya bersifat sebagai jaminan yang memberikan hak bagi kreditur untuk memperhitungkan piutangnya dari hasil penjualan barang jaminan itu. Dengan demikian, barang jaminan harus dijual apabila hak debitur tidak dapat melunasi pembayaran hutangnya kepada pihak kreditur, sehingga pada prinsipnya kreditur tidak dapat memiliki barang jaminan tersebut. Apabila debitur cidera janji dan tidak dapat melakukan pembayaran hutangnya, pihak kreditur sesuai dengan yang telah dituangkan di dalam perjanjian kredit diantara para pihak, maka pihak kreditur dapat melakukan penagihan pembayaran dari pihak debitur melalui pihak yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian dapat dilakukan penyelesaiannya secara cepat dengan biaya ringan. Untuk menyelesaikan piutang negara, PUPN melalui KP2LN dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak terhindar dari berbagai kendalakendala sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, namun dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh KP2LN, yaitu: 1. Dalam hal Putusan atau Penetapan Pengadilan, PUPN melalui KP2LN selalu mempertahankan produk hukumnya sampai pada Mahkamah Agung karena produk hukum KP2LN sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah bersifat final dan tidak dapat diajukan gugatan atau sanggahan oleh pihak debitur. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

141

2. Dalam hal tidak adanya surat keterangan tanah atau surat keterangan pendaftaran tanah, KP2LN tetap melaksanakan eksekusi lelang, walaupun sertifikat tidak diserahkan oleh pihak debitur dan untuk keperluan pendaftaran, pejabat lelang harus membuat kutipan risalah lelang dan surat keterangan dari Kepala KP2LN yang menerangkan mengenai alasan tidak diserahkannya sertifikat hak atas tanah tersebut, selanjutnya diberikan kepada pembeli untuk dapat dipergunakan dalam melakukan balik nama di Kantor Pertananahan setempat. Setelah Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat pengganti untuk hak atas tanah yang dimaksud, Kepala Kantor Pertanahan mengumumkan dalam salah satu surat kabar harian dengan biaya pemohon bahwa telah diterbitkannya sertifikat pengganti tersebut dan dengan menyatakan tidak berlakunya lagi sertifikat yang lama tersebut. 3. Apabila debitur melakukan pembayaran setelah pengumuman lelang kedua dan oleh karena itu pemohon lelang meminta penundaan pelaksanaan eksekusi lelang, maka hal tersebut tidak dapat diterima oleh KP2LN karena ada kemungkinan para peserta lelang telah menyodorkan uang jaminan kepada KP2LN, sehingga tidak ada kesempatan lagi bagi pihak debitur untuk melunasi hutangnya dan lelang tetap dilaksanakan.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Proses pembatalan eksekusi lelang ini dilakukan oleh pemohon penjual dan Penanggung Hutang dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Pembatalan eksekusi lelang karena adanya pelunasan hutang oleh Penanggung Hutang/Penjamin Hutang disertai dengan bukti pembayaran. Pembatalan lelang karena penjualan barang jaminan Penanggung Hutang/Penjamin Hutang secara di bawah tangan diajukan secara tertulis dengan uraian barang yang akan dijual, nilai penjualan, identitas calon pembeli dan cara pembayaran. Penebusan barang jaminan oleh pihak ketiga diajukan secara tertulis oleh Penanggung Hutang/Penjamin Hutang dengan uraian barang yang akan ditebus, nilai penebusan serta cara pembayaran. Proses permohonan pembatalan eksekusi lelang diajukan/disampaikan kepada KP2LN melalui Kepala Subbagian Umum, kemudian permohonan tersebut untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. Kepala KP2LN selanjutnya memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Pelayanan Lelang untuk disampaikan kepada Pejabat Lelang. 142 Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

143

Pejabat Lelang wajib memberitahukan kepada calon pembeli/peminat eksekusi lelang tentang adanya pembatalan lelang. 2. Bahwa kendala-kendala yang terjadi dalam pembatalan eksekusi lelang terhadap barang jaminan Penanggung Hutang/Penjamin Hutang pada KP2LN Medan adalah karena; adanya hutang yang cukup besar, sehingga apabila ada pembatalan lelang maka dikhawatirkan penyelesaian hutang akan berlarutlarut dan memakan waktu yang lama, akibatnya dapat merugikan dan menghambat dalam pengamanan keuangan negara secara maksimal; adanya keinginan dari debitur/ Penanggung Hutang yang terkadang terlalu memaksakan kehendak tanpa memperdulikan peraturan yang ada; adanya barang atau dokumen barang yang akan dilelang disita dalam perkara pidana; serta belum lengkapnya aturan hukum tentang lelang, bahkan peraturan lelang yang dipakai sekarang sebagai induk peraturan lelang merupakan buatan jaman kolonial pada tahun 1908. Namun demikian, ada juga keuntungan bagi negara apabila dilakukan pembatalan pelaksanaan eksekusi lelang terhadap barang jaminan milik si Penanggung Hutang/Penjamin Hutang, asalkan Penanggung Hutang/Penjamin Hutang mempunyai maksud yang jelas terhadap pembatalan itu, antara lain dengan melakukan pembayaran hutang, barang yang akan dilelang telah dijual tidak melalui lelang, barang yang akan dilelang telah ditebus. 3. Upaya-upaya

yang

dilakukan

pihak

KP2LN

yaitu

tetap

konsisten

menjalankan aturan hukum yang ada, melaksanakan pekerjaan secara teliti Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

144

B. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diurikan di atas, maka disarankan: 1. Diharapkan agar KP2LN Medan memperhatikan dan mendukung kelancaran mekanisme sistem/proses pembatalan eksekusi lelang barang jaminan hutang, sehingga para pihak yang berkepentingan baik karena selaku pemohon lelang, penjual maupun Penanggung hutang memperoleh kepastian hukum. 2. Disarankan kepada KP2LN Medan agar meningkatkan kinerja dalam hal melakukan koordinasi dengan Penyerah Piutang/Kreditur dan instansi terkait lainnya seperti Bank Pemerintah, Kantor Pertanahan, Pengadilan Negara agar penyelesaian kasus piutang negara dapat berjalan dengan lancar. Selain itu harus

ada

fungsi

pembinaan,

pengendalian

dan

pengawasan

yang

berkesinambungan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara I Medan terhadap kinerja KP2LN Medan.


145

3. Hendaknya pihak KP2LN untuk tetap melakukan eksekusi lelang setelah melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, tindakan KP2LN

dalam

memberikan

kesempatan

pada

pihak-pihak

yang

berkepentingan untuk mengajukan permohonan pembatalan berdasarkan ketentuan yang berlaku harus terus diadakan. Hal ini untuk memberikan citra yang baik pada KP2LN dimata masyarakat. Disamping itu, perlu diatur lebih jelas khususnya tentang pembatalan eksekusi lelang dan tentang peraturan lelang secara umum. Hal ini perlu agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan jaman yang terjadi pada saat ini.


146

DAFTAR PUSTAKA A. Buku Badrulzaman, Mariam Darus., 1991, Perjanjian Kredit Bank, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. _____, 1994, Aneka Hukum Bisnis, PT. Alumni, Bandung. Badrulzaman, Mariam Darus., Sutan Remy Sjahdeini dan Heru Soepraptomo, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Campbell, Henry.,1990, Black’s law Dictionary, America: St. Paul Muin West Publishing Co. Edy Putra, 1989, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta. Harahap, M. Yahya., 1993, RuangLingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Mantayborbir, S., Iman Jauhari dan Agus Hari Widodo, 2001, Sistem Pengurusan Piutang Negara Macet Pada PUPN/BUPLN (Suatu Kajian Teori Dan Praktek), Pusataka Bangsa Press, Medan. _____, 2004, Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Medan. Mantayborbir, S. dan Iman Jauhari, 2003, Hukum Lelang Negara di Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Jakarta. _____, 2003, Hukum Piutang Negara di Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Jakarta. _____, 2004, Kajian Yuridis Terhadap Sistem Pengurusan Piutang Negara, (edisi revisi), Pustaka Bangsa Press, Jakarta. Mantayborbir, S., 2004, Kompilasi Sistem Hukum Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, (edisi revisi), Pustaka Bangsa Press, Jakarta. _____, 2004, Sistem Hukum Pengurusan Piutang Negara, Pustaka Bangsa Press, Jakarta. _____, 2004, Aneka Hukum Perjanjian Sekitar Pengurusan Piutang Negara, Pustaka Bangsa Press, Jakarta. Mantayborbir, S. dan V.J. Mantayborbir, 2006, Hukum Perbankan dan Sistem Hukum Piutang dan Lelang Negara, Pustaka Bangsa Press, Medan.


147

Mertokusumo, Sudikno., 1993, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Edisi ke-IV, Liberty, Yogyakarta. Muhammad, Abdulkadir., 1992, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Prodjodikoro, Wirjono., 1989, Azas-Azas Hukum Perjanjian, PT. Bale, Bandung. Satrio, J., 1992, Hukum Peejanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Soekanto, Soejono., 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta. Soemowidjojo, Soetarwo., 1991, Pengurusan Piutang Negara, Pengertian, Ruang Lingkup dan Mekanisme, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta. Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen., 1980, Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan,Liberty,Yogyakarta. Subagio, M., 1991, Hukum Keuangan Negara RI, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta. Subekti, R., 1984, Hukum Perjanjian, cetakan ix, Jakarta. Supramono, Gatot, 1995, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yurisdis, Djambatan, Jakarta. Thomas Suyatno, dkk. 1997, Dasar-Dasar Perkreditan, Edisi Ke-4, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Wirjono Prodjodikoro, R., 1973, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung. B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 445/KMK.01/2002 tentang Organisasi KP2LN. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 Tentang Pengurusan Piutang Negara. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sandra Irani : Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan), 2006 USU Repository © 2008

148


MKn L A H PA S C A S A R J A N A SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Recommend Documents