Menyelaraskan Strategi Diklat Aparatur Terhadap Rencana Stratejik Organisasi1 Oleh. Haris Faozan
Latar Belakang Dalam sebuah makalahnya yang berjudul “Reformasi Birokrasi Dalam Mengefektifkan Kinerja Pegawai Pemerintahan”, yang disampaikan dalam Workshop Gerakan Pemberantasan Korupsi, 5 Agustus 2003 di Jakarta, Kwik Kian Gie menunjukkan bahwa dari keseluruhan pegawai negeri yang berjumlah 3.932.766 orang, pegawai negeri dengan jenjang pendidikan SLTA ke bawah mencapai 2.854.099 orang. Selanjutnya menurut Kwik Kian Gie dengan komposisi pegawai negeri seperti itu, mereka belum bisa diharapkan untuk melakukan kreasi dan inovasi dalam menghadapi berbagai tantangan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sama-sama kita sadari bahwa membangun kapasitas profesionalisme aparatur pemerintah merupakan pekerjaan berat, sama beratnya dengan mewujudkan kinerja tinggi birokrasi pemerintahan. Tetapi bagaimanapun beratnya tantangan tersebut, upaya untuk mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah ke depan merupakan tugas yang harus dilaksanakan. Salah satu strategi yang seringkali ditempuh dalam meningkatkan kapasitas profesionalisme aparatur pemerintah adalah melalui diklat aparatur. Dalam konteks profesionalisme, sesunguhnya pernyataan Kwik Kian Gie di atas dapat diberlakukan juga kepada para aparat birokrasi pemerintah dengan jenjang pendidikan perguruan tinggi, sekalipun dengan jenjang pendidikan S2 dan bahkan S3. Tidak ada jaminan bahwa aparat birokrasi pemerintah dengan pendidikan tinggi tersebut mampu melakukan kreasi dan inovasi dalam menghadapi berbagai tantangan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena yang menjadi esensi permasalahan utama adalah bukan pada masalah perbandingan jenjang pendidikan yang tersebar di birokrasi pemerintahan, tetapi lebih beresensi pada sistem pelatihan dan pengembangan aparatur yang belum dikembangkan secara memadai. Paper ini mengangkat pokok permasalahan berkaitan dengan upaya membangun kapasitas aparatur pemerintah di Indonesia dengan menekankan pada strategi pengembangan diklat aparatur instansional birokrasi pemerintah. Pembahasan akan diawali dengan pentingnya profesionalisme aparatur pemerintah dewasa ini. Kemudian pembahasan akan dilanjutkan dengan menyelaraskan strategi diklat aparatur dalam rencana stratejik organisasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah. Paper 1
Tulisan ini dimuat dalam buku bunga rampai Administrasi Publik beberapa Catatan: Mengemban Misi Reformasi Birokrai dan Administrasi Negara Pada Pemerintahan Baru Pasca pemilu 2004, Idup Suhady dan Sugiyanto (Editors). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. 2004. Judul dan isi tulisan ini telah dilakukan modifikasi.
1
akan diakhiri dengan kesimpulan. Meskipun fokus paper ini dibatasi pada lingkup instansional birokrasi pemerintah dan tidak mencakup strategi pengembangan diklat aparatur skala regional maupun nasional tetapi apabila dilaksanakan secara bersamasama (kolektif) akan memberi dampak positif pada skala yang lebih luas.
Pentingnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Dewasa Ini Hambatan dan keterbatasan untuk melakukan reformasi bidang SDM aparatur di Indonesia tampaknya cukup serius. Hal itu tertuang di dalam materi paparan sektor aparatur negara dalam RAKORBANGPUS tahun 2003, yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 23-24 Juni 2003. Sebagian besar program yang dicanangkan pada tahun 2004 belum banyak tersentuh. Sementara itu di sisi lain, profesionalisme aparatur birokrasi pemerintah dituntut untuk dapat diwujudkan segera. berpikir, bersikap dan bertindak secara profesional bagi aparatur pemerintah merupakan tuntutan yang hampir tidak bisa ditawar. Profesionalisme aparatur birokrasi pemerintah yang dibutuhkan bukanlah pada tataran konsep tertulis tetapi lebih ditekankan pada tataran implementasi di tempat kerja. Kwik Kian Gie (2003) mengatakan: “…Namun berbagai aturan tersebut hanya menjadi dokumen saja tanpa ada keseriusan untuk menjalankan”. Fakta menunjukkan bahwa ketidakmampuan mewujudkan profesionalisme aparatur birokrasi pemerintah telah meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat warga negara kepada instansi pemerintahan. Dan tentunya hal tersebut merupakan ancaman serius bagi eksistensi instansi pemerintahan itu sendiri. Tuntutan terhadap profesionalisme aparatur pemerintah tersebut mengemuka sejalan dengan pesatnya perubahan lingkungan, baik eksternal maupun internal yang kesemuanya merupakan rangkaian sebab akibat (cause and effect chain). Harapan masyarakat (customers expectation) terhadap pelayanan publik akan berkembang dari sekedar berharap murah dan cepatnya pelayanan, tetapi juga pelayanan yang nyaman, emphatic dan/atau bahkan pelayananpelayanan publik lain yang dibutuhkan masyarakat yang tidak pernah diduga sebelumnya. Artinya bahwa aparatur birokrasi pemerintah dihadapkan pada munculnya sistem baru pelayanan publik. Dalam konteks tersebut Pemerintah Afrika Selatan (2002) menyinggung bahwa karakteristik sistem baru pelayanan publik tersebut “is strategically linked to the broader process of transformation and institution building; is demand-driven and needs-based; delivers efficient and effective services; ensure equal access to the public service”. Karakteristik pelayanan-pelayanan semacam itu jelas-jelas membutuhkan profesionalisme (kreativitas dan inovasi) para aparatur pemerintah penyelenggara jasa pelayanan. Hal demikian juga menjadi perhatian pemerintah Canada (2001), sebagaimana dinyatakan bahwa :”The knowledge intensity of their work will continue to increase, they will be called upon to create an environment that attracts, retain and gets the best out of highly skilled and highly mobile workers, they will need to master and exploit the full potential of modern technologies“. Dengan berkembangnya harapan masyarakat terhadap pelayanan public tersebut, maka instansi pemerintah penyelenggara jasa pelayanan dituntut melakukan perubahan-
2
perubahan secara signifikan. Perubahan-perubahan itu meliputi sifat pekerjaan (nature of work) dan tempat kerja (workplace) instansi pemerintah penyelenggara pelayanan. Kesemuanya itu memerlukan pengembangan profesinalisme aparatur pemerintah agar mampu menghadapi tantangan pembangunan dan pelayanan publik yang tengah berkembang.
Menyelaraskan Strategi Diklat Dalam Rencana Stratejik Organisasi Paul (1983) menyatakan bahwa efektivitas diklat tergantung pada lima faktor, yaitu training policies and institutions, the education system, the existing stock of educated manpower, the personnel policies and system, and the administrative culture. Efektivitas diklat aparatur di Indonesia pada umumnya masih menunjukkan wajah abstrak. Bagi kalangan umum dan bahkan aparatur birokrasi pemerintah sendiri, baik level terendah maupun level tertinggi akan kesulitan untuk menemukan dokumendokumen hasil evaluasi pasca diklat aparatur. Kelangkaan dokumen-dokumem tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal berikut mungkin dapat dijadikan asumsi terhadap langkanya dokumen-dokumen evaluasi pasca diklat: 1. Menguatnya resistensi instansi birokrasi pemerintah untuk menginformasikan kinerja aparatur pemerintahnya secara meluas kepada masyarakat selaku stakeholder utama. 2. Belum memadainya kemampuan instansi birokrasi pemerintah untuk merancang dan melaksanakan evaluasi pasca diklat aparatur secara valid dan reliable, karena dipicu oleh kelangkaan atau bahkan ketiadaan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi atau kapabilitas untuk melakukan evaluasi pasca diklat aparatur. 3. Belum memadainya intensitas badan-badan diklat atau lembaga-lembaga penyelenggara diklat aparatur dalam mensosialisasikan perlu dan pentingnya evaluasi pasca diklat aparatur dalam rangka mengukur efektivitas diklat aparatur yang dilaksanakan. 4. Belum memadainya keinginan instansi birokrasi pemerintah untuk menginformasikan secara meluas kepada masyarakat perihal signifikansi diklat aparatur yang dilaksanakan dengan perilaku aparaturnya di tempat kerja (behavior on the job) maupun kinerja aparatur (apparatus performance). 5. Tingginya pesimistis dan apatisme para pejabat atau pimpinan instansi pemerintah terhadap efektivitas diklat aparatur yang diselenggarakan, baik terhadap diklat kepemimpinan, teknis, ataupun fungsional. Tanpa melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur birokrasi pemerintah maka untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah maupun mewujudkan kinerja tinggi sebuah instansi pemerintah, merupakan sebuah kemustahilan. Sehubungan dengan itu, dalam rangka menghasilkan SDM aparatur atau Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi jabatan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
3
Di dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut secara jelas ditegaskan bahwa diklat bertujuan untuk: a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi; b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat; d. Menciptakan kesamaan visi, dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik”. Selanjutnya di dalam pasal 3 disebutkan bahwa “sasaran diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing”. Dikatakan oleh Schiavo-Campo & Sundaram (2000) bahwa diklat yang dirancang dengan baik dapat mencapai beberapa atau semua tujuan berikut: improve efficiency (reduce unit cost); help make labor more mobile, and government personnel more flexible and adaptable; motive staff; lead to better and more responsive public service; equip government agencies with the skills and expertise they need to achieve their strategic objectives; and achieve specific personnel management objectives, such as employment equity, as well as build capacity in specific sectors. Dalam konteks instansi birokrasi pemerintah, maka rancangan diklat yang baik tentu tidak bisa lepas dari rencana stratejik instansi pemerintah itu sendiri (organization’s strategic plan). Dengan demikian maka perlu dilakukan penyatuan strategi diklat dari kasus-kasus yang dihadapi sebuah instansi pemerintah (business cases) ke dalam rencana strategik instansinya (lihat gambar 1). Gambar tersebut menjelaskan bahwa rencana strategik menterjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam rencana 5 tahunan. Rencana stratejik merupakan dasar bagi perencanaan kinerja. Dari perencanaan kinerja ini dapat dipastikan bahwa tujuan-tujuan diklat akan ditambahkan ke dalam perencanaan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan kinerja. Dalam beberapa kasus, jika misi organisasi memasukkan fokus diklat, maka tujuan diklat bisa jadi secara langsung termasuk dalam rencana stratejik. Manakala tujuan diklat berada ke dalam rencana stratejik atau kinerja, maka dalam perencanaan tersebut tertuang indikator kinerjanya. Selain lima faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas diklat sebagaimana disebutkan oleh Paul, masih terdapat faktorfaktor lain yang juga turut berpengaruh terhadap efektivitas diklat aparatur birokrasi pemerintah, diantaranya adalah kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas, dan manajemen SDM aparatur birokrasi pemerintahan. Sadar atau tidak faktor-faktor tersebut secara langsung berdampak kepada diklat aparatur yang dilaksanakan, sehingga
4
perlu diperhatikan secara seksama agar efektivitas diklat aparatur dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan. Eksistensi diklat aparatur dalam pencapaian kinerja instansi pemerintah memiliki peran sangat penting . Strategi diklat aparatur yang perlu dikembangkan dalam konteks rencana stratejik birokrasi pemerintah, adalah sebagai berikut: Setiap diklat yang dirancang untuk pengembangan aparatur semestinya berorientasi kepada pencapaian kinerja. Dengan demikian semua diklat yang direncanakan harus memiliki tujuan yang jelas (clear objective) berkaitan dengan kinerja yang hendak dicapai. Setiap diklat yang dirancang semestinya telah memperhatikan sistem kualitas diklat (education and training quality system), mencakup inputs, procedures, processes, dan Standard. Gambar 1 Memadukan Strategi Diklat Aparatur terhadap RENSTRA Organisasi
Setiap diklat yang dirancang semestinya berbasis kompetensi (competence-based training), artinya bahwa setelah diklat dilaksanakan para peserta dituntut memiliki kompetensi yang diharapkan. Setiap diklat yang diselenggarakan semestinya memberikan kemanfaatan maksimal bagi peserta dan instansinya. Sehubungan dengan hal itu, diklat yang dirancang dituntut memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai hal krusial tentang kualitas diklat, menyangkut peserta diklat (trainees), pelatih (trainers), isi diklat (content of training) dan manajemen penyelenggaraan pelatihan (the management of training). Setiap diklat yang dilaksanakan semestinya dievaluasi secara menyeluruh pada semua level evaluasi, dari “reaction level, learning level, behavior level, hinggga result level”. Evaluasi secara menyeluruh terhadap diklat yang diselenggarakan akan memberikan umpan balik (feed back) untuk peningkatan kualitas diklat berikutnya. Dengan strategi diklat aparatur yang mengacu pada rencana strategik instansi birokrasi pemerintahan, diharapkan rencana kinerja instansi pemerintah dapat dicapai.
5
Kesimpulan Meskipun banyak hasil kajian yang mengungkapkan bahwa sumber daya manusia merupakan asset bernilai tinggi, namun pada kenyataannya hal tersebut cukup sulit ditanamkan ke dalam mindset pimpinan birokrasi pemerintahan, sedangkan di sisi lain untuk memperbaiki kondisi seperti itu jelas membutuhkan komitmen tinggi dari berbagai komponen terkait. Strategi diklat aparatur yang ditawarkan dalam paper ini bukanlah satu-satunya cara untuk mendongkrak kinerja birokrasi pemerintah. Sebaliknya justru strategi diklat aparatur yang ditawarkan membutuhkan respon positif dari berbagai faktor krusial lainnya, seperti penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas, dan manajemen SDM aparatur birokrasi pemerintah. Selain itu untuk meningkatkan efektivitas diklat aparatur perlu didukung dengan sistem pengendalian kualitas diklat yang memadai yang mestinya ditangani secara bersama-sama oleh pihakpihak pemerintah terkait. Setiap instansi birokrasi pemerintah harus menyadari bahwa diklat aparatur di dalam institusinya perlu digalakkan dan direncanakan secara matang, komprehensif dan menyatu dengan rencana stratejik yang dicanangkan. Sementara ini, hasil yang dicapai dari diklat aparatur belum menunjukkan dampak positif yang memadai. Apapun permasalahan yang dikadapi sektor aparatur pemerintah, upaya peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur harus dilakukan. Perjalanan ke masa depan masih panjang dan tantangan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di masa depan akan semakin bervariasi dan rumit. Dengan kondisi seperti itu, hadirnya aparatur birokrasi pemerintahan yang professional sangatlah dibutuhkan.
6
Daftar Bacaan Gie, Kwik Kian. “Reformasi Birokrasi Dalam Mengefektifkan Kinerja Pegawai Pemerintahan”. Makalah disampaikan dalam Workshop Gerakan Pemberantasan Korupsi, 5 Agustus 2003 di Jakarta. Her Majesty the Queen in Right of Canada, represented by the Minister of Public Works and Government Services, 2001. Canadian Centre for Management Development,”2001-2002 Estimates”, Part III-Report on Plans and Priorities, Ottawa, Canada. Minister for Public Service and Administration, South Africa. “Human Resources Development Strategy for the Public Service 2002-2006”. First Edition. Paul, Samuel. 1983. “Training for Public Administrationa and management in Developing Countries: A Review”. Working paper No. 584. World Bank. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Rakorbangpus. “Materi paparan sektor aparatur negara”. Jakarta 23-24 Juni 2003. Schiavo-Campo, Salvatore dan Pachampet Sundaram. 2000. To Serve and To Preserve. On-line edition. ADB.
7
