MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 107 TAHUN 2014 TENTANG PROYEK MANAJEMEN UNIT PEMBANGUNAN KERETA API CEPAT (HIGH SPEED RAILWAY) JAKARTA - BANDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan Proyek Kereta Api Cepat (High Speed Railway)
Jakarta - Bandung yang
dilaksanakan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Swasta, perlu dilakukan koordinasi untuk memberikan dukungan pelaksanaan percepatan realisasi proyek tersebut; b.
bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dalam tahap persiapan pelaksanaannya perlu dilakukan studi kelayakan (Feasibility Study) yang pelaksanaannya dikoordinasikan
oleh Proyek Manajemen Unit Pembangunan Kereta Api Cepat (High Speed Railway) Jakarta - Bandung; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Proyek Manajemen Unit Pembangunan Kereta Api Cepat (High Speed Railway) Jakarta - Bandung; Mengingat ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-2-
Mengingat
1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013; 2.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
3.
Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PER-11/ M.EKON /08/ 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN
MENTERI
KOORDINATOR
BIDANG
PEREKONOMIAN TENTANG PROYEK MANAJEMEN UNIT PEMBANGUNAN KERETA API CEPAT (HIGH SPEED RAILWAY) JAKARTA - BANDUNG. Pasal 1 (1) Membentuk Proyek Manajemen Unit Pembangunan Kereta Api Cepat (High Speed Railway) Jakarta - Bandung yang selanjutnya disebut Proyek Manajemen Unit; (2) Proyek ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-3-
(2) Proyek Manajemen Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Tim Pengarah; dan b. Tim Pelaksana. Pasal 2 (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut: a. memberi arahan dalam pelaksanaan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (High Speed Railway) Jakarta - Bandung; b. memberi arahan dalam rangka menyusun rekomendasi dan rencana aksi untuk pelaksanaan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (High Speed Railway) Jakarta - Bandung; c. membahas hasil perkembangan pelaksanaan persiapan Pembangunan Kereta Api Cepat (High Speed Railway) Jakarta - Bandung secara rutin; dan d. melaporkan basil pelaksanaan persiapan kegiatan pembangunan Kereta Api Cepat (High Speed Railway) Jakarta - Bandung kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
melalui
Sekretaris
Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian. (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut: a. menetapkan rencana aksi untuk kegiatan Studi Kelayakan (Feasibillity Study) Pembangunan Kereta Api Cepat (High Speed Railway) Jakarta - Bandung; b. melakukan ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-4-
b. melakukan koordinasi dan fasilitasi penyiapan proyek lintas instansi di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; c. melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan rencana aksi terkait Pembangunan Kereta Api Cepat (High Speed Railway) Jakarta
-
Bandung;
d. menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pemangku kepentingan dapat memenuhi kewajiban serta tanggung jawab dalam kaitannya dengan persiapan proyek; e. bersama dengan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) memberi arahan, petunjuk dan memantau kinerj a konsultan Studi Kelayakan yang didanai lembaga donor dan/atau
Japan International
Coorperation Agency sehingga sesuai dengan Tenn Of Refference dan tambahan kegiatan berdasarkan kajian
dalam waktu berjalan; f. mengeskalasi permasalahan yang tidak dapat dipecahkan di level Kementerian/Lembaga kepada institusi atau pihak yang berwenang; g. menjabarkan lebih lanjut pelaksanaan penyiapan proyek dari arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan;
h. memberikan
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-5-
h. memberikan masukan dan laporan kepada lembaga donor dan/atau Japan International Coorperation Agency sesuai dengan perjanjian loan dan/atau
grant
persetujuan yang terkait; i. melakukan konsultasi dan kerjasama dengan Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah atau pihak lain yang dianggap perlu dalam persiapan Pembangunan Kereta Api Cepat (High Speed Railway) Jakarta - Bandung. j. menyusun bahan rekomendasi terkait pelaksanaan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (High Speed Railway) Jakarta - Bandung yang akan ditetapkan oleh Tim Pengarah.
Pasal 3 Susunan keanggotaan Proyek Manajemen Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagai berikut: Tim Pengarah Ketua
: Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,
Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian. Wakil Ketua I
: Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional; Wakil Ketua II : Direktur
Jenderal
Perkeretaapian,
Kementerian Perhubungan;
Anggota ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -6-
Anggota
1. Kepala Badan
Kebijakan
Fiskal,
Kementerian Keuangan; 2.
Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Direktur
Jenderal
Bina
Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum; 4.
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan;
5. Deputi
Bidang
Pengendalian
Pencemaran Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup; 6.
Deputi
Bidang
Usaha
Jasa,
Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 7. Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan
Pertanahan,
Badan
Pertanahan Nasional; 8.
Deputi Bidang Teknologi Industri Rancangan Bangunan dan Rekayasa, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
9.
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat; Tim Pelaksana ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -7-
Tim Pelaksana
Ketua
: Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Kerja Sama Pemerintah Swasta, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota
1. Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum; 2. Direktur Prasarana
Perkeretaapian,
Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan; 3. Asisten
Deputi
Kementerian
Transportasi,
Koordinator
Bidang
Perekonomian; 4. Direktur
Sarana
Direktorat Jenderal
Perkeretaapian, Perkeretaapian,
Kementerian Perhubungan; 5. Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah
dan
Swasta,
Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pasal 4 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -8-
Pasal 4 Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana dibantu oleh bidang-bidang yang terdiri dari: a.
Bidang Tata Ruang dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
b.
Bidang Teknis; dan
c.
Bidang Pembiayaan.
Pasal 5 Susunan keanggotaan bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut : I. Bidang Tata Ruang dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan: Ketua
: Asisten Deputi Penataan Ruang dan Daerah Tertinggal, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Wakil Ketua : Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum; Anggota
1. Direktur Tata Ruang, dan Pertanahan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta
Api,
Perkeretaapian,
Direktorat
Jenderal
Kementerian
Perhubungan; 3. Asisten ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-9-
3.
Asisten Deputi Urusan Pengkajian Dampak Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup;
4.
Asisten Deputi Urusan Perencanaan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup;
5.
Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan
Jasa
Transportasi,
Kementerian Perhubungan; 6.
Direktur Penggunaan Kawasan Hutan, Kementerian Kehutanan;
7.
Kepala
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 8.
Kepala
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Barat; 9.
Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Provinsi Jawa Barat; II. Bidang Teknis sebagai berikut: Ketua
: Direktur Direktorat
Prasarana
Perkeretaapian,
Jenderal
Perkeretaapian,
Kementerian Perhubungan; Wakil ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 10 -
Wakil Ketua : 1. Asisten
Deputi
Kementerian
Transportasi,
Koordinator
Bidang
Perekonomian; 2. Direktur
Sarana
Perkeretaapian,
Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan; Anggota
1. Direktur
Transportasi,
Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional; 2.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Kementerian Perhubungan;
3.
Direktur Keselamatan , Kementerian Perhubungan;
4.
Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
5.
Kepala Dinas Perhubungan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6.
Kepala Dinas Perhubungan, Provinsi Jawa Barat;
III. Bidang Pembiayaan sebagai berikut: Ketua
Direktur Pemerintah
Pengembangan dan
Kerjasama
Swasta,
Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional; Wakil
: Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan
Ketua
Kerjasama Pemerintah Swasta, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Anggota ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 11 -
Anggota
1. Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan; 2. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral,
Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional; 3. Sekretaris
Direktorat
Jenderal
Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian,
Kementerian
Perhubungan; 4. Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa II, Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 5. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan.
Pasal 6 Dalam pelaksanaan tugasnya,
Tim
Pelaksana dapat
membentuk Sekretariat yang akan ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah selaku Ketua Tim Pengarah Proyek Manajemen Unit.
Pasal 7 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
Pasal 7 Proyek Manajemen Unit bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.
Pasal 8 Proyek Manajemen Unit berkedudukan di Jakarta.
Pasal 9 Masa Kerja Tim Proyek Manajemen Unit terhitung sejak tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015.
Pasal 10 Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Proyek Manajemen Unit dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan/atau sumber pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 11 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
- 13 -
Pasal 11 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 Februari 2014.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2014 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
ttd.
M. HATTA RAJASA
Salinan seuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubun Masyarakat,
Elen Setiadi, S.H., M.S.E NIP 19710901 199603 1 001
