MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SALINAN NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG SERTA PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, Menimbang
a.
bahwa
dalam
rangka
pengelolaan
dan
penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dipandang perlu menunjuk Pejabat yang berwenang menggunakan, mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian tentang Pejabat Kuasa Pengguna Barang serta Pengurus dan Penyimpan Barang Milik
Negara di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian; Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
2. Undang-Undang
...A_
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-22.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nommor 5533); 6.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013; 7. Peraturan
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
3 7.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
8.
Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
9.
Peraturan
Menteri
Bidang
Koordinator
Perekonomian Nomor : PER-11 / M.EKON/ 08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG SERTA PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.
Pasal 1 Menetapkan Kepala Biro Umum pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pasal 2 IQ
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-4Pasal 2 Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut : a.
mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
b.
mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan Barang Milik Negara yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Perolehan lainnya yang sah kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
c.
melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
d.
menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
e.
mengamankan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
f.
mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Barang Milik Negara selain tanah dan bangunan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
g. menyerahkan
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-5g.
menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
h.
melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Negara yang ada dalam penguasaannya; dan
i.
menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Pasal 3 Menunjuk Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pasal 4
Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas untuk membantu pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
Pasal 5
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -6-
Pasal 5
Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3, melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pasal 7 ./..(2_,
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -7Pasal 7
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2014 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, ttd
M. HATTA RAJASA
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bir• Hukum, Persidangan dan HUbtint..Wasyarakat,
Elen Setia S.H., M.S.E NIP 19710901 199603 1 001
