MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 111 TAHUN 2014
TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah serta pemberian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu pembahasan yang mendalam oleh suatu Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan; b. bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Mengingat ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
2 Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
4.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
5.
Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-11/ M.EKON /08/ 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; MEMUTUSKAN ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -3-
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTU SAN
MENTERI
KOORDINATOR
BIDANG
PEREKONOMIAN TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN. Pasal 1 (1) Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT. (2) BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut : a. memberikan pertimbangan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dalam hal: 1. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah; 2.
pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II;
b. mengadakan koordinasi dengan instansi pemerintah yang dianggap perlu; dan c. melakukan ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-4c. melakukan tugas terkait lainnya sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pasal 2 (1) BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut : Ketua
Sekretaris Kementerian Koordinator
merangkap
Bidang Perekonomian;
anggota Anggota
1. Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan
Moneter,
Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 4. Deputi
Bidang
Koordinasi
Perniagaan dan Kewirausahaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 5. Deputi
Bidang
Koordinasi
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 6. Deputi ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -56. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2) Kepala Biro Umum karena jabatannya menjalankan fungsi Sekretaris BAPERJAKAT. (3) Bagian Sumber Daya Manusia pada Biro Umum Sekretariat
Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian, secara fungsional bertindak sebagai Sekretariat BAPERJAKAT. (4) Susunan
keanggotaan
Sekretariat
BAPERJAKAT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut : Ketua
Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian; Anggota
1. Kepala Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: 2. Kepala
Subbagian
Mutasi,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kepala Subbagian Pengembangan Sumber
Daya
Manusia,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pasal 3 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -6Pasal 3 Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), BAPERJAKAT bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.
Pasal 4 Masa Kerja BAPERJAKAT selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2014.
Pasal 5 Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BAPERJAKAT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pasal 6 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -7Pasal 6 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2014.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2014
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, ttd.
M. HATTA RAJASA
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Persidangan dan at, Hubungan M
Elen NIP 197109011996031001
