MENTER!
KOORDINATOR REPUBLIK
BIDANG PEREKONOMIAN INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP-61jM.EKONj08j2012 TENTANG PENYELENGGARAPENGELOLAANDAN PELAYANANINFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGANKEMENTERIANKOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN
MENTERI KOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN,
Menimbang
a.
bahwa
pelaksanaan
pelayanan
informasi
publik
di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dilakukan
oleh Penyelenggara
Informasi
Publik
undangan b.
sesuai
dengan
dan pelayanan
ketentuan
perundang-
di bidang Keterbukaan Informasi Publik;
bahwa berdasarkan dalam
pengelolaan
huruf
a,
pertimbangan perlu
sebagaimana
menetapkan
Koordinator
Bidang Perekonomian
pengelolaan
dan pelayanan
Keputusan tentang
dimaksud Menteri
Penyelenggara
Informasi Publik di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Mengingat
1. Undang-Undang Keterbukaan Indonesia
Nomor
14
Tahun
2008
tentang
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran
Negara Nomor 4846); 2.
Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3.
Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 152, Tambahan
Kearsipan
2009 Nomor
Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Peraturan
...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-2 4.
Peraturan
Pemerintah
Pelaksanaan
Undang-undang
ten tang Keterbukaan Republik
Nomor 61
Indonesia
Tahun
Nomor
Informasi Publik Tahun
2010
2010
14
tentang
Tahun
(Lembaran
2008 Negara
Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5149); 5.
Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik; 6.
Peraturan
Menteri
Koordinator
Bidang
Nomor : PER-11jM.EKONj08j2012
Perekonomian
ten tang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 7.
Peraturan
Menteri
Koordinator
Bidang
Nomor : PER-12jM.EKONj08j2012 Informasi
dan Dokumentasi
Perekonomian
tentang
Pengelolaan
di Lingkungan
Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian; MEMUTUSKAN: Menetapkan
MENTERI
KEPUTUSAN
BIDANG
KOORDINATOR
PEREKONOMIAN TENTANG PENYELENGGARAPENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN
KEMENTERIANKOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN.
PERTAMA
Membentuk Informasi
Penyelenggara Publik
di
pengelolaan
lingkungan
Kementerian
Bidang Perekonomian, dengan susunan a.
dan
pelayanan Koordinator
sebagai berikut:
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Ketua
Sekretaris
Kernen terian Koor-
dinator Bidang Perekonomian; Anggota
1. Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter; 2.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati; 3. Deputi ...
MENTER! KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -33. Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Surnber Daya Mineral; 4.
Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Inovasi
Teknologi, dan
Kawasan
Ekonorni;
5. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan
dan
Kewirausahaan; 6. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur
dan
Pengernbangan Wilayah; 7. Deputi Bidang Koordinasi Kerja
Sarna
Ekonorni
Internasional; 8. Staf
Ahli
Bidang
Kornunikasi
dan
Inforrnasi;
h. Atasan Pejabat Pengelola Inforrnasi
dan
Sekretaris Kernenterian Koordinator Bidang Perekonornian
Dokurnentasi
c.
Pejabat
Pengelola dan
Inforrnasi Dokurnentasi
Kepala
Biro
Persidangan,
dan
Hukurn, Hubungan
Masyarakat,
Sekretariat
Kernenterian
Koordinator
Bidang Perekonornian; d. Bidang
Pelayanan
dan
Pengelolaan Inforrnasi
Kepala
Bagian
Hubungan
Masyarakat;
e. Bidang ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -4 -
e.
Bidang Dokumentasi dan
Kepala
Arsip
Pimpinan,
Bagian
Tata
Biro
Usaha Umum,
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; f.
Bidang
Pengaduan
dan
Penyelesaian Sengketa
Kepala Bagian Hukum,
Biro
Hukum,
dan
Persidangan,
Hubungan
Masyarakat,
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
KEDUA
Penyelenggara pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan
Kementerian
bertanggung tugasnya
jawab kepada
Perekonomian
Koordinator Bidang Perekonomian,
dan
melaporkan
kepada
Menteri
secara
berkala
atau
hasil
pelaksanaan
Koordinator sewaktu-waktu
Bidang bila
diperlukan.
KETIGA
Penyelenggara pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan
Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini sampai dengan tanggal ยทยท31 Desember 2014.
KEEMPAT
Segala biaya yang diperlukan dalam Penyelenggara pengelolaan dan pelayanan
Informasi Publik di lingkungan
Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian dibe bankan pada anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
KELIMA...
MENTER!
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-5 -
KELIMA
Keputusan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 09 Agustus 2012 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, ttd. M. HATTA RAJASA
