MENJAGA KEDAULATANWILAYAH NKRI MELALUI PERCEPATANPENETAPAN BATAS NEGARA Oleh : Mayjen TNI A.Chasib (TenagaPengkaji Bidang StrategiLemhannas RI)
uluan. Pendah ditandaidenganmunculnyakerajaankerajaandi sejarahlahirnyabangsaIndonesia perjuanganmosl Pulau Jawa dan KepulauanNusantara.Dalam perkembangannya, 17 negarabagiandan integrasiM.Natsirpadatanggal2 April1950berhasilmempersatukan TeritorialeZee En kemudiandikumandangkan RIS menjadiNKRI. Paskakemerdekaan MaritimeKringenOrdonantie(TZMKO)denganbataswilayahhanya tiga mil dari garis pangkal.Selanjutnya DeklerasiDjuandapadatanggal13 Desember1957memperjuangkan uNclos 1982 yangterwujuddengandiratifikasinya agarNKRImenjadinegarakepulauan, oleh beberapanegara.Namunsampaisaat ini Indonesiamasih belum memilikiPeta belumterselesaikannya BangsaBangsa(PBB),dikarenakan definitifdi BadanPerserikatan penetapangaris bataswilayahdengansembilandari sepuluhnegaratetangga.Kendala penyelesaiandisebabkan adanya perbedaan penafsiran dalam pemahaman dan lainsertakuranggigihnyaDelegasiRl. negara-negara kepentingan melaluidiplomasi,dialogmaupun kesepakatan Padakondisiini upayapencapaian kerjasama memerlukansusunandelegasiyang kompeten.Apabilamasalahdipending wilayahterusterjadidan menjuruskearahkonflik atau dibiarkanmakaClaimkepemilikan Jangka perbatasan. KabinetIndonesiaBersatutelahmenyusunrencanaPembangunan JangkaMenengahNasional yangditetapkan melaluiRencanaPembangunan Menengah yang mengedepankan rasa Tahun 2009-2014.Memuatmisi pendekatanpembangunan salahsatunyaadalahmemberiperhatiankhususpadawilayah keadilandan pemerataan, secaraoptimal,sehinggakondisi perbatasan, dapatdilaksanakan namunbelumseluruhnya masih memprihatinkan. daerahperbatasan "
Belumadanyaketetapanbatas negaramemberipeluangterjadinyapelanggaran patok batas,penyelundupan, hukum,yang dilakukandenganmelakukanperpindahan penggunaan wilayah,pencuriansumberdaya alam atau kegiatanlain yang tidak sesuai denganketentuan. Hal tersebutpertandabahwaPemerintahbelummemberiperhatian seriusterhadapwilayahdimaksuddan cenderungmenyerahkanpengawasanmaupun perkembangannya kepadamasyarakat. Negaramenghadapipersoalanperbatasandi darat maupundi laut dimana penyelesaiannya harus datang dari pusat, memerlukan perhatiandan penyelesaian secaratuntasagartidakterjadikonflik"namunbukan berarti mengalah"melaluinegosiasiatau interaksiinternasional.Sangatdihawatirkan terjadinya peralihanrasa kebangsaan/nasionalisme karenamasyarakatmenolehakibat pengaruh negaratetangga,yangpadamasanyaakanmemihaksecarapsikologis dan acuhterhadap kepemilikan negaraserta terbentuknya batasimaginer. Belumterciptanyakesepakatan perbatasanmenjadi potensi konflik,karena tuntutan kepemilikanbiasanyadilakukan manakala wilayahtersebutberkembang dan menguntungkan.Untukmencegahtimbulnya penentuanperbatasan konflikdan selesaianya diperlukan aksi nyata,melaluiupayaefektif dengannegosiasiataudiplomasibaik fisrttrack,second trackmaupunmultitrack. Permasalahannya adalahbagaimana delegasisebagainegosiator dapatmenciptakan perbatasahsehinggadapatmenegakkan kesepakatan kedaulatanNKRI. Kepemimpinan nasionalmerupakankunci dalam penyelesaianpersoalankedaulatanwilayah NKRI. perandiplomasi jalinan Pengembangan diharapkan dapatmemperlunak dan meningkatkan yang lebih erat sehinggamemudahkandialog dan penyelesaianmasalahperbatasan secaramutua!benefit. KesefahamanbilateralmelaluicanfidentcebuildingMeasure(CBM) yang memungkinkan dapat menekantimbulnyakonfliksekaligusmemberikepercayaan adanyakerjasamayang lebihjauh. Negosiasihendaknyadilakukan lebih bermakna secaramulti trackdenganmengutakamakan diplomasifirsttrackkhususnyapadanegara yang belum sepakat dengan garis batas. PemerintahIndonesiaharus menyiapkan peraturanperundangan berkaitandenganbatasnegara,penyiapandelegasi"permanen" khususperbatasan,pembangunan daerah perbatasan,sehinggasecara internaldapat memberiposisitawardalampelaksanaan diplomasi.
pengembangan Keberhasilan diplomasitersebutdapat dicapaimelaluiadanyadelegasi yangmapandan dengankompentensinya negosiasi garisbatasnegara, dapatmenentukan yangselanjutnya Indonesia memilkipetadefinitive di PBB.
yangdihadapi. Permasalahan BelumadanyaPetadefinitifIndonesia di BadanPersatuanBangsaBangsa,karena masih memerlukanpenentuangaris-garisbatas yang dilengkapidengan koordinat,hal tersebutbaruakandiperolehapabilaada kesepakan antaraPemerintah Indonesia dengan negara tetangga.Adanya beberapanegara yang belum meratifikasiUNCLOS 1982, memberi keraguan dalam menentukanperaturan perundangankhususnya dalam penangananmaritim. Belumtuntasnyapenentuan garisbatasnegaradan terusberlarut dapat mengakitabatkanpelanggaranwilayah yang sulit diselesaikanserta makin pencurian meningkatnya sumberkekayaan alam. Kesiapandan susunandelegasiyang belummaksimalmenjadihambatandalam diplomasi.Upayadiplomasi melaluinegosiator, selamaini dirasakan masihpada batas menjalinhubungantanpa penekanankepentingannasionalserius yaitu penyelesaian perbaiasan.Pelaksanaan yangdilakukan diplomasi delegasi"sekedarpertemuan rutindan protokoler",bdlum dapat menentukantahapan penyelesaiandengan sasaran nyata. Keterpaduan susunandelegasidari berba$aiKementerian belum"solid",dimanamasing masinglebihtertarikdenganmelakukan penyelesaian secara"sendiri".Peluangyang diciptakanpihaklain menarikKementerian terkaitmelakukanpertemuanterpisah,kondisi sepertiini sangatmernguntungksn negaraterkalt. Pemimpinnasionalkurangfocusmenaruhperhatianterhadapmasalahperbatasan, yangdiindikasikan yangbelummenjadistatemenlangsung pemerinialr. dengankebijakan personilperurakilan Penunjukan yangterkadangtidak dari Kementerian hanyasekedarnya memiliki"kompetensi" dan data atau dokumenyang Ada tidak memadaiuntukdibawa yang terlalurumitmemberikelambatan sidang.Birokrasi pelaksanaan guna koordinasi persiapanmaupun pembentukansususandelegasi,termasukmelakukanrapat awal pembrahasan maupun'lanjutarr masaiah. ?
SusunandelegasiRl belummemilikikekuatandeterendan posositawaryang mematikan yaitu berupapitihan.yangtidak dapat dielakkandalam berdiplomasi, sebaliknyalustru acan dan akomodasi serta menampakkan kelemahan dancelahtekananbalik. Penyiapen protokoleikegiatanhendaknyadilakukandengan.kobrdinasimatangantar kementerian secarasinerjidan kepirtusan beradapadaketuadelegasiyangditunjuk.
PenataanKesiapan Negosiasi. perundingan perbatasan Setelahsekianlamamelakukan dalamrangkapenyelesaian dan belum membawahasil yang siknifikan,tentunyaperlu melakukanevaluasisecara menyeluruh kembali dan mencaristrategibarudalammencapaisasaran.Menginventarisir pencapaianperundinganselama ini dan melakukanpencatatanlangkah-langkah yang dianggappentingdan belummencapaisasaran. Secarajernihharusberanimengakui dan beranimenentukan langkahkongkrit kelemahan sehingga tahapandalampencapaian penetapanperundingan terpantau.Disampingitu harusbisa menentukankoreksiinternal pelakuperundingan yang dianggapkurangkreatifatau memilikikelemahandigantiagar pihak lain. Hubunganemosionalharus ditinggalkan tidak dapat diberdayakan dalam perundingan melakukan dan selalumendasarkan kepentingan nasionalsebagailandasan negosiasi. Penguatan berbagai aspek terkait dengan perundinganperbatasan harus perhitungan dipersiapkan secaramatangdenganmelakukan kemungkinancarabertindak yangberlaku.Persiapan yangdilakukan Negaralaindan lingkungan tentunya dimulaidari susunandelegasidenganpenempatanpersonilyang benar ahli atau menguasaidalam bidangterkait,memilikinasionalisme dan motovasitinggiuntukmenyelesaikan masalah. Rekrutanggotadelegasidilakukanmelaluiseleksidiantarapemilikkompetensidengan dasar nasionalisme dan motivasikerjaserta kesehatan,untukmeminimalisir kelemahan pelaksanaan perundingan selamaperundingan. Anggaran dan sebagainya harusmenjadi penuhpemerintah, perhatian dan dukungan sehingga tidakmenjadihambatan dantarikan pihaklainsebagaipenyebabkonsentrasi anggotadelegasitidakfocus.
Pengalaman selamaini munculkondisipersoneltidakseluruhnya focuspadamateri perhitungan dan sasaranperundingan dikarenakan merekamelakukan sendiripemenuhan perintahpelaksanaantugasnya.Keleluasaanpenggunaananggaranuntuk keperluan perundingansebaiknya diberikan dengan catatan memberi pertanggungjawaban penggunaan.Denganitu makapemisahan penggunaan anggaranpribadidan kepentingan dinasjelas denganharapantidak lagi menjadikendalabagi personeluntuk melakukan persiapanperundingan.Pemeliharaan dukumenpendukungyang tersebardan hanya diketahuioleh salahsatu kelompokatauperorangan harusdihindari. Keberadaan kantor delegasitermasukperpustaandokumenmasalahperbatasanharus diberdayakan untuk keperluansemua anggotadan menambahpemahamansecara detail masalahyang dihadapi.Masalahtersebuttidak terlihatdan terfikir mengakibatkantidak dalamnya pemahamanterpadudisampingpersoalaninternalsehinggamemaksapihak Indonesia tidakjeli dalamperundingan.Padapelaksanaan negosiasisulitmencapaitujuanmaksimal karena kurang berhasilmengarahkansesuai tujuan, akibat penyiapankonsep tujuan seadanyadan tidak terpadusertatidak sentral.Penyebaran dokumenhasil perundingan yang lalu dan terkini hendaknyadilakukansecepatnya,termasukevaluasidan ulasan terpusathasilperundingan, denganitumakasegeradiketahuikelemahan dan peluangyang perlu diexploitir. Anggotadelegasidalam kesehariannya hanya membahasmasalah perbatasan yangbelumterselesaikan danlangkahjitu yangakanditerapkan. peraturan Regulasiyangdisiapkanmerupakan yangsegeraditerapkan dandiketahui oleh semua pemangkusehinggatidak terjaditumpangtindih dalam implementasinya. Penyiapandilakukansedini mungkin dengan harapan dapat tersosialisasisebelum peraturantersebutditentukan. Peraturanyang disiapkansebaiknyajuga mengadopsi peraturaninternasional sehinggatidak terjadibenturanyang merugikan, namunbukan yang merugikankepentinganmaritime berartimengalahdengan konsep internasional nasional.Konsepperaturan tidakbolehdiintervensi olehkepentingan Negaratertentuyang dapat melemahkanpenentuanperbatasanatau penggunaanmaritime. Banyaknya pemangkupenggunaan dan pengawasanmaritimejustru melemahkankecepatandan kemampuanoperational secarakualitas. Akibatnyapenegakandan penindakanhukum cenderung tumpangtindih dananomalypemahamannya dalampengamananmaritime.
Dukunganpemerintahmelaluipara diplomatnyajuga dilakukansecara terpadu antar partialkementerian Kementerian terlibatsehinggatidakterjadipenonjolan terkaitutamanya kementerian luar negeri.Beberapahal yang perlumendapatperhatiankhususnyadalam melakukannegosiasidievaluasidan dikaji secara dalam sehinggatidak mudahnya pandangan delegasiIndonesia dipatahkan olehnegaralain.
Perspektifperbatasanmendatang Bergulirnya fahamterbukanya kedaulatan wilayahnegarayangdilansirnegarakuat memberiarti bahwauntukmemasukisuatunegaratidaklagidibatasisematamatakarena batasnegaraakan tetapitergantungpermasalahan yang dihadapinegaratersebut. Alat kebijakanpolitikyangberkembang dan memungkinkan suatunegaramasukkenegaralain cukup banyakantara lain War on Terror , HAM , Demokrasi,Radikalisme, Terorisme, penyebaran Separatisme, senjatapembunuh massaldan lainlain.Kesemuanya merupakan alatyangsewaktuwaktudapatdigunakan sebagaipenekandan masuknyasuatunegarake negarabermasalah.Dengandemikianmakakitahendaknya terusmenjagakeamanandan stabilitasnegarasehinggaalat kebijakanpolitiknegaralain tidak berlakubagi Indonesia. Sebaliknya dengankondisiNasionalyang tidak amandan terdapatindikasiyang sesuai kebijakanpolitikmakasamasaja kita mengundang negaralain untukmenyelesaikannya. Kondisisemacamini sudahmenjadibagiandari systeminternasional, dimana interaksi hubunganinternasional yang harusdimaknai mengutamakan stabilitasdan "perdamaian" bahwa hubungantersebut juga merupakanupaya intervensikepentingannasional negaranya. Oleh sebab itu penentuanperbatasan sangaturgentguna mendasaripenindakan segala bentuk pelanggaranbatas negara dan penataankeamananmasyarakatnya. Kesiapanmelakukannegosiasisangatdipengaruhioleh kondisilingkunganperbatasan sendiriartinyabahwakeamananperbatasan harusmenjadijaminanakanperdamaian dan stabilitas.Denganpenentuanperbatasan Indonesiadapatmenjagawilayahsecarategas dengan penegakanhokum yang jelas, oleh karenanyapenundaanpenyelesaian perbatasan persoalan yangharusdiatasi. dapatmenjadibertambahnya
Belum selesainyapenentuanperbatasandapat menimbulkankeraguandalam proses penegakanhukumdan kedaulatan wilayah. Demikianpula halnyadenganpengamanan perbatasanlauVmaritimedan udara diatasnya. KeberadaanAlur Laut Kepulauan Internasional membawamasalahtersendiriapabilapenyelesaianbatas negara belum tuntas, berarti penegakanhukum di perbatasanakan semakin rumit dan kompleks. Penyelesaian batas negaramenjadimutlakuntuk menjagakedaulatanwilayahRl dab mengatasi berbagaipersoalan diatas
Penutup Demikianuraiansingkattentangnilai strategisperbatasannegarasebagaibahan dan acuan pertimbanganpembinaanmasyarakat perbatasandalam rangka menjaga kedaulatan wilayahNKRI.
Jakarta.
2014
