BABVII KEDAULATAN NEGARA ATAS WILAYAH
A. Pengertian Kedaulatan Teritorial: = kekuasaan negara untuk menjalankan jurisdiksinya atas orang-orang dan harta benda yang berada dalam wilayahnya ¾
Pengertian Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan, yaitu
(1) kekuasaan terbatas pada batas-batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan, dan (2) kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan suatu negara lain mulai. Kedaulatan mempunyai 3 aspek,: 1) aspek intern, ialah hak atau kewenangan eksklusif suatu negara urftuk menentukan lembaga-lembaganya, cara kerjanya, dan membuat peraturan perundangan; 2) aspek ekstern, hak dari setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungan dengan berbegai negara atau organissasi internasional, 3) aspek teritorial, ialah kekuasaan penuh dan eksklusif suatu negara atas individu-individu, benda-benda yang berada dalam wilayahnya. Arti penting wilayah: - unsur adanya negara - tempat pelaksanakan fungsi negara - tempat menjalankan kedaulatan & hukum Negara
B. Cara-cara memperoleh Wilayah: 1. Okkupasi: memperoleh tambahan wilayah atas wilayah tak bertuan (penemuan). * ditentukan oleh prinsip "effectivness", syaratnya: - adanya kemauan sebagai yang berdaulat - adanya pelaksanaan kedaulatan. Jadi, penemuan saja tidak dapat dikatakan telah terjadi okkupasi. * Kasus: Sipadan - Ligitan, Sengketa Laut Cina Selatan
2. Aneksasi: penggabungan wilayah lain kedalam. wilayahnya dan harus ada pernyataan aneksasi. Aneksasi dapat terjadi dengan jalan penaklukan lebih dahulu atau pe-nguasaan 3. Akresi: karena kejadian alam. 4. Cesi: melalui proses peralihan hak, dimana dapat terjadi secara sukarela atau paksaan - Kasus: Status Hongkong sebelum. 1997 5. Preskrepsi/Kedaluarsa, yaitu kedaularsa yang acquisitive, bukan yang extinctive
C. Kedaulatan Negara atas Wilayah Daratan. Pengertian
: berupa daratan termasuk sungai, perairan daratan &
danau. Perbatasan
: garis imajiner di atas permukaan bumi yang
memisahkan satu negara dengan negara lain. Terjadinya perbatasan:
- secara alamiah. Misal.: gunung, sungai,
hutan, - dibuat: ditentukan melalui kesepakatan. Perbatasan berupa Sungai: 1. yang dapat dilayari: batasnya pada sepanjang garis tengah sungai yang paling dalam yang dapat dilayari (Thalweg) 2. yang. tak dapat dilayari: batasnya dapat ditentukan pada: (a) garis tengah sungai (median line).,atau (b) garis tengah sepanjang cabang utama, (c) berlaku juga bagi danau yang. terkurung daratan Perbatasan berupa Darat/Etutan: disediakan zona perbatasan, sebagai. zona bebas pabean "customs free zone" - untuk penduduk lokal disekitarnya - mereka mendajtot dispensasi utttuk saling berhubungari - adanya hubungan "voisinage" : sebagai aturan tingkah laku dalam praktek pergaulan di perbatasan. - dibentuk Komisi "Bipartite Permanen " •
Negara mempunyai kedaulatan mutlak atas wilayah daratan.
D. Kedaulatan Negara atas Wilayah Laut: •
Wilayah laut adalah bagian wilayah negara yang berupa perairan/laut. Negara yang memiliki atau berbatasan dengan. laut disebut negara pantai atau ada sebutan negara kepulauan.
•
Terhadap bagian wilayah laut tertentu negara memiliki kedaulatan, dan terhadap bagian wilayah laut tertentu negara mempunyai hak berdaulat.
•
HI yang. berlaku :
- HI kebiasaan - Konvensi Jenewa 1958 I. Laut teritorial. & zona tambahan II. Laut lepas III. Zona. perikanan & perlindungan kekayaan. hayati. IV. Landas kontinen - Konvensi Hukum Laut 1982
•
Bagian wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara adalah 1). laut pedalaman, (internal waters), 2). laut teritorial (territorial sea), dan untuk negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas 3). perairan kepulauan (archipelagic waters).
•
Bagian wilayah laut yang negara hanya memiliki hak berdaulat (souvereign n'gto)yang berupa 1). zona tambahan, (contiguous zone), 2). zona ekonomi eksklusif, (exclusive economic zone) dan 3). landas kontinen (continental shelf),
9 Diskripsi singkat tentang Wilayah Laut Pembagian wilayah laut: laut pedalaman (internal waters), laut teritorial (territorial sea), jalur tambahan (contiguous zone), ZEE (exclusive economic zone), landas kontinen (continental shelf), laut bebas (high seas), Perairan Kepulauan (archipelagic waters)=>bagi neg. khusus.
Perairan Pedalaman (internal waters) : perairan disisi dalam garis pangkal, termasuk pelabuhan, pangkalan laut, teluk . negara mempunyai kedaulatan penuh. Dpt. menolak masuknya kapal Kecuali:
- dalam bahaya
- berdasarkan perjanjian - bekas laut bebas :
- ps. 5 ay. 2 KJ. '58 -ps.7jo. 47ay.lKHL-'82
isi: sbg. akibat penarikan grs. pangkal yg. gunakan straight base line, yg, dulu laut teritorial/bebas menjadi perairan pedalaman. Kapal asing punya 'right of innocent passage'. Garis Pangkal. 1. normal baselines : grs. pangkal biasa, berdasarkan air pasang surut. 2. straight baselines : grs. pangkal lurus. Bdsk. grs.lurus pd. ujung pulau. Sengketa Inggris vs Norwegia. ICJ 1951. 3. archipelagic baselines : garis pangkal kepulauan.
Laut teritorial (territorial sea). Dulu: . penetapannya berdasarkan H kebiasaan . dasarnya: freedom of the sea . abad 18 : cannon shot rule = rumuskan 3 mil . 3 dan 12 mil diterima dim masy. int. sampai sblm. KHL- 82 Kini: Ps.3 : neg. berhak tetapkan lebar laut teritorial tdk. boleh lebih 12 mil di ukur dr. grs. pangkal.
Garis Batas Luar Laut Teritorial. Ps.6 KJ-58 jo. ps.4 KHL-82: grs. yg. jarak setiap titiknya dr. titik yg. terdekat pd. grs. pangkal sama dg. lebar laut teritorial.
Kedaulatan Neg. Pantai: - ruang udara, kolom air & tanah bawahnya/dsr laut. . pembatasan kedaulatan: right of innocent passage.
Right of innocent passage: hak berlayar melalui laut teritorial dg. tujuan hanya lewat atau masuk keluar perairan pedalaman. Syarat: cepat, terus menerus, & tak ganggu keamanan, tertib dan perdamaian. Kewajiban neg. pantai:
- tak boleh melarang lintas damai - beritahukan adanya bahaya
- tidak boleh menunda, kec. : - tempat ttu., demi keamanan,dan hrs. di umumkan.
Zona Tambahan: wil. laut yg. berbatasan dengan laut teritorial, yg. lebarnya tdk. boleh lebih dari 24 mil dr. grs. pangkal. -
Neg. pantai: hanya punya hak berdaulat atas wilayah.
-
Hak negara pantai:- lakukan pengawasan utk. kpt.nya - cegah pelanggaran peraturan-perundangan - menghukum pelaku pelanggaran
Wilayah ZEE: wil. yg. berada di luar dan bersambungan dengan laut teritorial yg. Lebarnya
tidak boleh lebih dari 200 mil diukur dr. grs. pangkal.
Hak neg. pantai: 1. tidak berhak atas wilayahnya (hak berdaulat). 2. hak eksklusif atas sumber kekayaan alam - hak eksploitasi/eksplorasi - kegiatan lain ( energi, pipa) 3. yurisdiksi : - pulau buatan, penelitian, pelestarian. 4. tetapkan terlebih dahulu kapasitas tangkapan. 5. hot pursuit. Hak negara lain: . nikmati kebebasan (ktt. laut bebas berlaku di ZEE) . Neg. tak berpantai & Neg. sec. geografis tak beruntung. - punya hak kelebihan - diutamakan - diperjanjikan
Lamias Kontinen. => Umum: daratan luas di lepas pantai, kepanjangan alamiah dari daratan. => K. J. 1958 : dasar dan lapisan tanah bag. bawah laut yg. berbatasan dg. pantai di luarlaut teritorial sampai kedalaman 200 m. atau, sampai kedalaman yg.
dpt. eksploitasi/eksplorasi. =>KHL-82
: dasar laut dan tanah bawahnya dari permukaan laut yg. berada di luar laut teritorial, 1) sepanjang kelanjutan alamiah hingga pinggiran luar kontinen, atau 2) hingga jarak 200 mil, atau 3) bila lebih dr. 200 mil, max. 350 mil.
Hak negara pantai. - tidak berhak atas wilayah landas kontinen (hak berdaulat) - tidak terpengaruh oleh keadaan wil. di atasnya - hak eksklusif atas sumber kekayaan alamnya, tanpa dipengaruhi hak neg. pantai lain.
Kewajiban neg. pantai bila lebar hingga 350 mil. : bayar kontribusi pd. badan otorita int. 1% dari nilai 350 mil mulai th. ke6. naik 1 % tiap tahun hingga tahun ke 13.
Wilayah laut bebas. = wilayah yang tidak dikuasai oleh suatu negara. . setiap negara punyai hak & kewajiban yang sama Hak:
kebebasan berlayar
kebebasan penerbangan pasang pipa/kabel/penelitian ilmiah. dirikan pulau buatan menangkap ikan. Kew: jaga kelestarian lingkungan.
Wilayah Perairan kepulauan. wilayah perairan yang ditutupi oleh garis pangkal kepulauan.
Neg. kepulauan: neg. yg seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan mencakup pulau-pula lain. Kepulauan. gugusan pulau, termasuk bag. pulau, perairan diantaranya & ujud alamiah lainnya yg. hub. satu sama lain dmk. eratnya, shg. merupakan satu kesatuan
geo., ek.,pol., atau sec. historis. Syarat penetapkan perairan kepulauan: . perbadingan antara darat: air = 1:1 sampai 1:9 . panjang grs pangkal mak 100 mil, kec 3% mak. 125. . tidak boleh memotong wilayah laut lain
Hak negara kepulauan: . berdaulat atas wilayah laut, Ruang Udara., dasar laut & sumber kekayaan alam Pembatasan: . hak lintas alur laiit kepulauan . hak lintas damai
E. Kedaulatan Negara atas Wilayah Udara . Ruang udara: ruang di atas permukaan bumi yang didapati gas yang disebut udara Dulu. 1.
sebelum PD I: = wil. di atas laut bebas/tak bertuan adalah bebas, sedangkan atas wilayah di atas wil yang. diduduki adalah tunduk negara kolong
2.
Masa PD I:
= Negara memiliki kedaulatan atas wilayah udara sampai
ketinggian tak batas ( usque ed coelurn)
Kini: Di Ruang Udara Negara mempunyai kedaulatan yang mutlak dan eksklusif (Pasal. 1 Paris Convention 1919 jo. Chicago Convention 1944)
Kon. Paris 1919: mengakui adanya kebebasan negara di udara (innocent passage) Dalam praktek ketentuan yang demikian tidak diterima oleh negara-negara.
Konvensi Chicago 1944: 9
Tidak mengakui kebebasan negara di udara.
9
Negara anggota mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan mutlak dan sempurna atas ruang udara di atas wilayahnya (pasal 1).
9
Yang dimaksud wilayah adalah wilayah daratan, perairan teritorial, wilayah mandat/jajahan, dan kini wilayah perairan kepulauan (Pasal 2 K Chicago jo pasal....KHL-82)
9
Konvensi Chicago 1944: juga berhasil disepakati adanya prinsip 'lima kebebasan di udara" (five freedoms of the air), yaitu: 1. terbang melewati wilayah negara asing tanpa mendarat 2. hak mendarat di wilayah negara lain tidak. untuk tujuan komersial 3. menurunkan penumpang di negara. asing yang. berasal dari negara asal pesawat 4. mengambil penumpang dari. negara. asing untuk. tujuan negara asal pesawat 5. mengangkut penumpang antar dua negara asing.
=> Dalam praktek timbul kebebasan lain, yaitu: 6. mengangkut untuk tujuan negara. lain lewat negar asal pesawat 7. hak mengangkut antar negara pemberi hak dengan negara ke-3 8. hak cabotage ( menyelenggarakan angkutan dalam. wilayah negara. pemberi hak).
Notes: •
Kebebasan no.l & 2 disebut Transit Rights. Diatur dim. International Air Service Transit Agreement.
•
Kebebasan 1-5 disebut Traffic Rights/Commercial Freedoms. Diatur: International Air Transport Agreement
Beberapa Ketentuan yang berlaku di Ruang Udara a.L: 1. Konvensi Paris 1919 2. Konvensi Chicago 1944 3. Beberapa pasal dalam KHL-19 82 4. Konvensi Tokyo 1963 5. The Hague Convention 1970 6. Montreal Convention 1978
Prinsip Hukum yang berlaku di Ruang Udara antara lain: •
Prinsip utama: Pengakuan kedaulatan negara di ruang udara secara penuh
dan eksklusif •
Pengakuan nasionalitas pesawat udara
•
Penerbangan berjadwal atau tidak berjadwal haras ada ijin
•
kebebasan terbang di laut lepas
•
Kerjasama antar negara dalam bidang penerbangan
Ruang angkasa: adalah wilayah. di atas atmosfir yang. hampa udara & benda langit. Beberapa Ketentuan yang berlaku di Ruang angkasa: 1. Res. MU No. 1348 (XIII) 1958 2. Res. MUNo. 1962 (XVIII) 1963 3. Space Treaty 1967 4. Rescue Agreement, 1968 5. Liability Convention 1972 6. Registration Convention 1975 7. Moon Agreement 1980
Prinsip hukum yang berlaku di Ruang angkasa a.l.: •
Prinsip utama: tidak berlaku kedaulatan Negara
•
Larangan pemilikan atas Ruang angkasa/benda-benda langit. Yang berlaku atas benda-benda ruang angkasa adalah hukum internasional.
•
Setiap negara punya hak yang sama dalam. menggunakan Ruang angkasa. Setiap negara peluncur mempunyai kewajiban untuk memberitahukan bendabenda ruang angkasanya.
•
Kebebasan melakukan penyelidikan atau penggunaan ruang angkasa
•
Hak berdaulat negara di lindungi
•
Berlaku prinsip tanggung jawab mutlak
