Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam Diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 1803(XVII), 14 Desember 1962
Majelis Umum, Mengingat Resolusi 523(Vl) 12 Januari 1952 dan 626(VII), 21 Desember 1952, Memperhatikan resolusi 1314 (XIII) 12 Desember 1958, di mana Majelis membentuk Komisi mengenai Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam dan memerintahkan kepadanya untuk melakukan survei sepenuhnya mengenai status kedau1atan permanen atas kekayaan dan sumber daya-sumber daya a1am sebagai unsur pokok hak-hak penentuan nasib sendiri, dengan rekomendasi-rekomendasi, apabi1a per1u, untuk penguatannya, dan memutuskan lebih lanjut bahwa, dalam me1akukan survei penuh mengenai status kedaulatan permanen dari bangsa-bangsa dan negara-negara atas kekayaan dan sumber daya-sumber daya alam mereka, perhatian semestinya harus diberikan pada segala hak dan kewajiban Ncgara menurut hukum internasional dan pentingnya mendorong kerja sama internasional dalam pembangunan ekonomi negara-negara sedang berkembang, lvfemperhatikan resolusi 1515 (XV) 15 Desember 1960, di mana Majelis merekomendasikan bahwa hak kcdaulatan setiap Negara untuk mengatur kekayaan dan sumber daya alamnya harus dihormati,
Mempertimbangkan bahwa setiap tindakan dalam hal ini didasarkan pada pengakuan terhadap hak yang tidak dapat dipisahkan dari semua Negara untuk secara behas mengatur kckayaan dan sumber daya alam mereka sesuai dengan kepentingan nasional mereka dan ata penghormatan terhadap kemerdekaan ekonomi Negara, Mempertimbangkan bahwa tidak ada satu pun dalam ketentuan ayat 4 di bawah ini dengan cara apapun mengurangi posisi setiap Negara Anggota pada setiap aspek dari masalah segala hak dan kewajiban para Negara dan Pemerintah pengganti yang berkaitan dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum pencapaian pada kedaulatan sempurna dari negara- negara yang semula di bawah pemerintahan kolonial,
Mencatat bahwa subyek suksesi Negara dan Pemerintah sedang diperiksa sebagai persoalan prioritas oleh Komisi Hukum Internasional, Mempertimbangkan bahwa keinginan meningkatkan kerja sama internasional bagi pembangunan ekonomi negara-negara sedang berkembang dan bahwa persetujuan- persetujuan ekonomi dan keuangan antara negara-negara maju dan negara-negara sedang berkembang harus didasarkan pada asas-asas persamaan dan hak bangsa dan negara atas penentuan nasib sendiri, Mempertimbangkan bahwa pengakuan mengenai bantuan ekonomi dan teknik, pinjaman dan penanaman modal asing yang meningkat harus tidak tunduk pada syarat-syarat yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan Negara penerima, Mempertimbangkan berbagai manfaat yang diperoleh dari pertukaran informasi teknik dan ilmu pengetahuan, mungkin sekali untuk meningkatkan pembangunan dan penggunaan kekayaan dan sumber daya alam tersebut, dan bagian penting di mana Perserikatan Bangsa- Bangsa dan organisasi-organisasi internasional yang lain diminta untuk berperan dalam hubungan tersebut, Menganggap sangat penting pada masalah peningkatan pengembangan ekonomi negara- negara sedang berkembang dan menjamin kemerdekaan ekonomi mereka, Mencatat bahwa mewujudkan dan memperkuat kedaulatan yang tidak dapat dipisahkan dari para Negara atas kekayaan dan sumber daya alam mereka memperkuat kemerdekaan ekonomi mereka,
Menginginkan bahwa harus terdapat pertimbangan lebih jauh oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa mengenai pokok kedaulatan pcrmanen atas sumber daya alam dalam semangat kerja sama internasional di bidang pengembangan ekonomi, terutama pembangunan negara- negara sedang berkembang,
Menyatakan bahwa: 1. Hak bangsa dan negara atas kedaulatan permanen pada kekayaan dan sumber daya alam mereka harus dilaksanakan demi kepentingan pembangunan nasional mcreka dan demi kesejahteraan penduduk negara yang bersangkutan. 2. Eksplorasi. pembangunan dan pengaturan sumber daya dan juga impor modal asing yang dibutuhkan untuk tujuan-tujuan ini, harus sesuai dengan peraturan-peraturan dan syarat-syarat di mana bangsa-bangsa dan negara-negara dengan bcbas menganggap diperlukan atau diinginkan mengenai pembcrian izin, pembatasan atau pelarangan aktivitas-aktivitas yang telah disebutkan. 3. Dalam hal-hal apabila pemberian izin diberikan, modal yang diimpor dan penghasilanpenghasilan pada modal itu harus diatur dengan syarat-syarat mengenainya, dengan pcrundangundangan nasional yang berlaku, dan dengan hukum internasional. Kcuntungan-keuntungan yang diperoleh harus dibagi-bagi dalam proporsi-proporsi yang disepakati secara bebas, dalam tiap-tiap kasus, antara para penanam modal dan Negara pencrima, perhatian yang semestinya diambil untuk menjamin bahwa tidak ada perusakan, karena alasan apapun, terhadap kedaulatan Negara atas kekayaan dan sumber daya-sumber daya alamnya. 4. Nasionalisasi, pcrampasan atau pengambilalihan harus didasarkan pada Jatar belakang atau alasanalasan utilitas umum, kcamanan atau kepentingan nasional yang diakui sebagai di atas kepentingan-kepentingan murni individu atau pribadi, baik domestik maupun asing. Dalam kasuskasus tersebut kepada pemilik harus dibayarkan ,kompensasi yang layak sesuai dengan peraturanperaturan yang berlaku di Negara yang mengambil tindakan-tindakan tersebut dalam melaksanakan kedaulatannya dan sesuai dengan hukum intcrnasional. Dalam kasus apapun apabila masalah kompensasi menimbulkan silang pcmlapat, yurisdiksi nasional Negara yang mengambil tindakan-tindakan tersebut harus digunakan secara maksimal mungkin. Namun demikian, atas dasar persetujuan para Negara yang berdaulat dan pihak lainnya yang bersangkutan, maka penyelesaian persel isihan harus dilakukan melalui arbitrase atau pengadilan internasional. S. Pelaksanaan kedaulatan bangsa dan negara yang be bas dan bermanfaat atas sumber daya alam mereka harus dimajukan dengan saling menghormati para Negara yang didasarkan pada persamaan kedaulatan mereka. 6. Kerja sama internasional untuk pengembangan ekonomi negara-negara sedang berkembang, apakah dalam bentuk penanaman modal umum atau swasta, pertukaran barang dan pelayanan, bantuan teknik, atau pertukaran informasi ilmu pengetahuan, harus sedemikian rupa untuk memajukan pembangunan nasional mereka yang mandiri, dan harus didasarkan atas penghormatan terhadap kedaulatan mereka atas kekayaan dan sumber daya alam mereka. 7. Pelanggaran terhadap hak -hak bang sa dan negara atas kedaulatan pada kekayaan dan sumber daya alam mereka adalah bertentangan dengan jiwa dan asas-asas Piagam Perserikatan BangsaBangsa dan menghalangi pengembangan kerja sama internasional dan pemeliharaan perdamaian.
X. Pcrsetujuan-persetujuan penanaman modal asing yang dengan bebas dibuat oleh atau di antara para Negara berdaulat harus ditaati dengan itikad baik; para Negara dan organisasi internasional harus sepenuhnya dan dengan kesadaran menghormati kedaulatan bangsa dan negara atas kekayaan dan sumber daya alam
