Kedaulatan Negara
Kedaulatan Wilayah Iman Prihandono, Prihandono, SH., MH., LL.M Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga E-Mail:
[email protected] Blog: Blog: imanprihandono.wordpress.com
Pengertian Kedaualatan:
Pengertian Negatif, Negatif, bahwa negara tidak tunduk pada ketentuan HI dan kekuasaan apapun dan dari manapun datangnya tanpa persetujuan negara. negara.
Pengertian Positif, Positif, bahwa kedaulatan memberikan pimpinan yang tertinggi atas rakyatnya dan memberi wewenang penuh untuk mengeksploitasi sumbersumber-sumber alam yang ada di negaranya. negaranya.
Kemerdekaan, Kemerdekaan, bila negara berdaulat berarti negara tersebut merdeka, merdeka, mengutamakan kekuasaan eksklusif dalam melaksanakan kebijakannya. kebijakannya.
Negara Berdaulat : negara mempunyai kekuasaan tertinggi Sehingga tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari kekuasaannya tersebut ↓ Kedaulatan negara merupakan penghalang bagi perkembangan HI ↓ (HI tidak mungkin mengikat negaranegara-negara berdaulat ) … ?
• Berasal dari kata :
“souvereignty” (Inggris) Inggris) “superanus” (Latin)
• Berarti :
“yang teratas” teratas” “kekuasaan tertinggi” tertinggi”
ASPEK UTAMA KEDAULATAN MENURUT KONSEP HI Aspek ekstern kedaulatan, hak setiap negara untuk secara bebas berhubungan dengan negara lain. Aspek intern kedaulatan, hak eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk dan kerja serta tindakan lembagalembaga-lembaga negara. negara. Aspek teritorial kedaulatan, kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki negara atas individu dan bendabenda-benda yang ada diwilayahnya. diwilayahnya.
Kedaulatan (Mochtar Kusumaatmadja) Kusumaatmadja)
Adalah kekuasaan yang terbatas, terbatas, yaitu ruang berlakunya kekuasaan suatu negara tertentu dibatasi oleh batasbatas-batas wilayah negara tersebut. tersebut. Berarti suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batasbatas-batas wilayahnya. wilayahnya.
1
Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung 2 (dua (dua)) pembatasan,yaitu: pembatasan,yaitu:
Kedaulatan Teritorial/Wilayah
1. Kekuasaan itu terbatas pada batasbatas-batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan tersebut. tersebut.
Pengertian: Pengertian: kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. wilayahnya.
2. Keluar dari wilayah negara tersebut, tersebut, maka akan ditemui batas kedaulatan negara lain. ↓ Sifat HI: koordinatif
“Wilayah” Wilayah” merupakan konsep HI. Jadi subyek hukum yang tidak memiliki wilayah, wilayah, tidak mungkin disebut sebagai “negara” negara”.
Cara-cara Perolehan Wilayah
1. Occupation
1. Occupation; 2. Prescription; 3. Accretion; 4. Cession;
Wilayah yang akan di okupasi haruslah “terra nuliius” nuliius” : land belonging to no one. Abad XVI: penemuan “terra nullius” nullius” dan pemilikan simbolis telah dianggap cukup memberikan “hak kepemilikan” kepemilikan” bagi negara yang menemukan. menemukan.
5. Conquest;
Sejak saat kepentingan negaranegara-negara Eropa mulai berbenturan. berbenturan. Discovery saja tidaklah cukup untuk memberikan hak kepemilikan. kepemilikan. Namun harus diikuti pula dengan “actual exercise of effective authority” authority”. Island of Palmas Case (1928): Max Huber “Occupation constitute a claim to territorial sovereignty, must be effective, that is offer certain guarantees to other states and their nationals” nationals”.
Artic Klaim Uni Soviet atas area di Artic, berdasarkan prinsip: prinsip: 1. Contiguity: Contiguity: berdasarkan alasan hubungan geografis dengan wilayah yang di klaim; klaim; 2. Continuity: Continuity: berdasarkan alasan perlindungan keamanan atau potensi pengembangan wilayah yang di klaim; klaim;
“Continuous and peaceful display of authority” authority”.
2
2. Prescription Salah satu metode mendapatkan wilayah yang dulunya mungkin merupakan wilayah negara lain yang menjadi hilang karena alasanalasan-alasan tertentu dengan berlalunya waktu. waktu. Melalui: Melalui: Immemorial Possession dan Adverse Possession. Possession.
3. Accretion
Penambahan area baru dalam wilayah negara karena kejadian alamiah, alamiah, seperti terbentuknya delta sungai atau munculnya pulau baru. baru.
a) b)
Perubahan aliran sungai: sungai: Tibatiba; ; batas wilayah tetap pada “river bed” Tiba tiba bed”. Perlahan; Perlahan; Non Navigable dan Navigable (thalweg). thalweg).
5. Conquest
Menurut hukum internasional klasik, klasik, penggunaan kekuatan bersenjata dimungkinkan untuk melakukan perluasan kedaulatan wilayah. wilayah.
a. b.
Dilakukan melalui: melalui: Subjugation; Implied Abandonment;
A. Immemorial Possession; Dimana kedaulatan negara yang mengklaim sebuah wilayah telah berjalan sekian lamanya sehingga negara yang dulu mungkin memiliki kedaulatan disana telah “terlupakan” terlupakan”. B. Adverse Possession; Dimana negara yang dulunya memiliki kedaulatan atas wilayah diketahui, diketahui, namun negara lainnya telah menjalankan kedaulatannya dalam waktu yang lama sehingga menghilangkan kedaulatan pemilik lama.
4. Cession Peralihan wilayah dari satu negara ke negara lainnya, lainnya, umumnya melalui Treaty/Agreement. Treaty/Agreement. Negara yang mengalihkan haruslah begara yang berdaulat atas wilayah tersebut; tersebut; “Nemo dat qoud non habet” habet”.
Larangan Penggunaan Kekuatan Militer The League of Nations (1919); General Tretay for the Renunciation of War (1928); Stimson Doctrine (1932); The UN Charter (1945) prohibits the threat or use of force against the territorial integrity of political independence of any state, or in any manner inconsistence with the purpose of the United Nations;
3
Security Council Resolution 242 (22 Nov 1967) pendudukan Israel atas Sinai, Gaza, West Bank dan Golan Heights sebagai “the inadmissibility of the acquisition of territory by war” war”. The General Assembly Declaration on Principles of International Law of 1970 (Res. 2625 [XXV]: “The territory of a state shall not be the object of acquisition by another state resulting from the threat or use of force. No territorial acquisition resulting from the threat or use of force shall be recognized as legal” legal”.
Peaceful Acquisition: Modern Approach 1. 2. 3. 4.
Recognition; Acquiescence (Fisheries Case); Preclusion or Estoppel (Preah Vihear Case); Possession and Administration (Sipadan (Sipadan Ligitan Case dan Pulau Batu Puteh Case); 5. Affiliations of the Territory’ Territory’s Inhabitans (Western Sahara Case); 6. Geographical & Economical Factors (Fisheries Case);
KEDAULATAN NEGARA ATAS WILAYAH LAUT
UNCLOS 1982 (United (United Nations Convention on the Law of the Sea), Sea), mengatur tentang : Internal waters. Territorial sea. Contiguous zone. Exclusive economuc zone. Continental shelf. High sea. Area.
Bagian Laut yang Merupakan Wilayah Negara • Perairan Pedalaman
(internal waters)
1.
Laut yg terletak pada sisi darat dari garis pangkal; pangkal; atau 2. Laut yg terletak pada sisi darat dari garis penutup teluk
• Laut Teritorial
Laut yg terletak pada sisi luar (sisi laut) laut) dari garis pangkal dengan lebar maksimum 12 mil
• Perairan Kepulauan
Perairan yg terletak pada sisi darat dari garis pangkal lurus kepulauan, kepulauan, dan menghubungkan pulaupulau-pulau dari suatu Negara Kepulauan
(territorial sea)
(archipelagic waters)
4
Kedaulatan negara atas selat Negara tepi selat mempunyai kedaulatan atas selat yang bersebelahan dengan wilayah daratan, daratan, hanya saja ada hak lintas transit bagi kapal asing. asing.
BAGIAN LAUT DIMANA NEGARA MEMILIKI HAKHAK-HAK BERDAULAT ATAS Sumber Daya Alam • Bagian dari laut lepas yg berbatasan dgn (exclusive economic laut teritorial sampai dengan jarak 200 mil dari garis pangkal zone)
KEDAULATAN NEGARA ATAS RUANG UDARA
• ZEE
• Dasar laut dan tanah dibawahnya (sea(seabed and subsoil) yg berbatasan dengan teritorial, (continental shelf) daerah dasar laut dibawah laut teritorial, s/d minimal 200 mil; maksimal 350 mil dari garis pangkal atau 100 mil dari isobath 2500 meter.
• Landas Kontinen
cujus est solum, solum, ejus est usque ad coelum Kedaulatan negara di ruang udara baru dirasa penting setelah meletusnya Perang Dunia I.
Konvensi Chicago, 1944 Konvensi Paris 1919, pasal 1:
the High Contracting Parties recognize that every Power has complete and exclusive sovereignty over the air space above its territory, … and the territorial waters adjacent thereto.
• Pasal 1 • Pasal 5 : the right of innocent passage • 2 perjanjian yang dihasilkan: dihasilkan: - International Air Services Transit Agreement, 7 Desember 1944. - International Air Transport Agreement, berisi 5 kebebasan di udara. udara.
5
5 kebebasan di udara : 1. Fly across foreign territory without landing. 2. Land of non traffic purposes. 3. Disembark in a foreign country traffic originating in the state of origin of the aircraft.
KEDAULATAN NEGARA ATAS RUANG ANGKASA
Resolusi MU PBB No. 1962 (XVIII), 13 Des 1963: eksplorasi angkasa untuk semua umat manusia. manusia. benda angkasa tidak bisa dimiliki oleh negara. negara. setiap kegiatan harus sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB. negara bertanggung jawab atas kegiatan di angkasa. angkasa. yurisdiksi yang berlaku: berlaku: tempat pendaftaran pesawat. pesawat. negara wajib menolong astronot yang berada dalam bahaya. bahaya.
4. PickPick-up in a foreign country traffic destined for the state of origin of the aircraft. 5. Carry traffic between two foreign countries.
Resolusi MU PBB No. 2222 (XXI), 14 Des 1966: Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and other Celestial Bodies. Rescue Agreement, 1968. Liability Convention, 1972. Registration Convention, 1975. Moon Agreement, 1980
6
