KEYNOTE MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN PADA RAKORNAS IUUF
:
"DENGAN PEMBERANTASAN ILLEGAL FISHIN G KITA IAGA KEDAULATAN NEGARA SERTA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN GUNA MENINGKATKAN KESEIAHTERAAN RAKYAT"
Jakarra,
L7ldiZAfi
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua,
Hadirin sekalian yang saya muliakan, Mengawali pidato ini, saya mengajak hadirin sekalian, untuk menyampaikan selamat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah memilih tema Rakornas IUUF yang sangat tepat. Tema ini telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar Kebijakan Kelautan Indonesia atau lndonesian 0cean Policy yang telah diluncurkan oleh Presiden RI melalui Perpres No.16/2017.
Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) adalah suatu narasi besar Indonesia menjadi bangsa maritim yang berdaulat, makmur, kuat dan disegani masyarakat internasional. Pembangunan kelautan Indonesia harus dilakukan dengan merujuk pada enam prinsip dasar, yaitu (l-) wawasan nusantara; [2) pembangunan berkelanjutan; (3) ekonomi biru; (4) pengelolaan terintegrasi dan transparan; [5) partisipasi; dan [6) kesetaraan dan pemerataan. Kedaulatan, pembangunan yang berkelanjutan dan kemakmuran rakyat yang dalam konteks Rakornas ini
1
adalah nelayan Indonesia, terutama nelayan kecil, merupakan faktor-faktor mendasar kebiiakan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Pada dasarnya, ketiga faktor tersebut bukan hanya merupakan kebijakan politik dan ekonomi semata tetapi juga merupakan suatu kewaiiban hukum nasional dan bahkan hukum internasional.
Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan ekonomi biru secara khusus diatur dalam UU No, 32 tahun 2014 tentang Kelautan dan disebutkan sebagai dasar-dasar pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia. Dari sisi hukum internasional, Konvensi Hukum Laut lnternasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 19BZ secara jelas menyebutkan kewajiban negara untuk melindungi lingkungan laut yang berada dalam wilayah kedaulatan, dalam zona hak berdaulat yaitu ZEE dan Landas Kontinen serta di kawasan di luar yurisdiksinya atau yang dikenal secara hukum dengan istilah Area Beyond National f urisdiction (ABN|). Frasa "protection of marine environment, disebutkan berkali-kali dan diatur dalam bab khusus di dalam UNCL0S 1982. Masyarakat internasional bahkan secara khusus menyepakati United Nations Fish Stock Agreement 1.995 guna mengatur pengelolaan perikanan secara berkelanjutan bagi jenis ikan yang memiliki karakter migrasi yang jauh.
2
Dalam kesepakatan politis globil tettang Sustainable Development Goals, khususnya Goal No. 14, perlindungan lingkungan laut dan keberlaniutan sumber daya ikan juga diatur secara spesifik dengan waktu yang sangat ketat. Dunia telah menentukan bahwa pada tahun 2020 "overfishing", IUUF dan "destructive fishing practices,, harus dihentikan. Dalam Konferensi Kelautan pBB funi Ialu, dimana Indonesia telah terpilih menjadi Wakil Presiden dan juga sekaligus Ketua Dialog Kemitraan Tentang Polusi Laut, Indonesia telah menyampaikan kepada dunia tentang langkahJangkah tegas melawan IUU Fishing secara komprehensifdan terus menerus. .
Di kawasan Samudera Hindia pun, melalui Konferensi Ekonomi Biru Negara-Negara Lingkar Samudra atau Blue Economy of IORA yang saya pimpin di Jakarta pada Mei lalu, keberlanjutan sumber daya perikanan menjadi prioritas utama negara-negara Samudera Hindia. Tidak ada lagi keraguan bahwa tindakan tegas Indonesia dalam melawan kapal IUUF merupakan suaiu pelakanaan kewajiban hukum nasional, hukum internasional dan kesepakaran politik global.
Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas.undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, khususnya pasal 59 bahkan memberikin kewenanga-n bagi penyidik d an/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupi pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti p.rrulrri yrng cukup.
3
Tindakan tegas dalam mememerangi IUUF baik terhadao kapal asing atau pun kapal domestif merup"frrn frnl[ri awal yang sangat baik.
I"P:S3i suatu langkah awal, diperlukan serangkaian
kebijaka-n lanjutan guna menyaga momentum Ienegakan hukum dan juga dalam membeiikan t"-rt rr..n 6rti bangsa Indonesia karena sumber daya kelautan Indoiesia adalah untuk bangsa Indonesia. Indonesia First !
Pada sisi kebiiakan lanjutan di tataran domestik, tantangan utama nya adalah mewujudkan keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya alam dengan kesejahteraan masyarakal Terdapat beberala contoh kasus nyata dalam hal ini, seperti iarangan kapal cantrang dan larangan praktek perikanan destruktif.
{an3l 3n_tr1ng, oleh regulasi nasional dan juga organisasi dunia FAO, dinilai berdampak negatifterh;d;p Iingkungan laut. Larangan kapal iantrang sejalan dengan prinsip ekonomi biru dan keberlanjutan sumber daya " alam. Dengan banyaknya nelayan kapal cantrang di berbagai kawasan Indonesia, seperti di pantai ut .iyr*, dariAceh, tantangan utama nya adalah menge.lola masa transisi dari pola ekonomi yang tidak ramah lingkungan menjadi kegiatan ekonomi yang ramah lingliungi'n. pemerintatr telah menyediakan solusi berupa penggantian alat 4
tangkap yang lebih ramah Iingkungan, namun proses ini membutuhkan waktu yang panjang terlebih lagi mekanisme pengadaan barang dan jasa kita yang memang menuntut proses administrasi yang tidak singkat Membiarkan nelayan pemilik kapal cantrang atau buruh nelayan yang bekerja di kapal cantrang tidak sanggup berlayar dalam waku yang lama merupakan masalah yang harus ditanggapi dengan cermat. Kesejahteraan rakyat di tataran jangka panjang memang sangat penting, namun kesejahteraan rakyat pada tataran jangka sekarang dan jangka pendek juga tidak dapat diabaikan. Kebutuhan sehari-hari yang sangat mendesak dapat menciptakan perangkap hutang yanghenjerat nelayan pada waktu yang lama, bahkan dapat melebihi masa pada saat mereka telah dapat berlayar dengan alat yang ramah lingkungan.
,rriu
Belum lagi berbagai masalah sosial dan keamanan yang
terkait dengan kemiskinan. Tanpa harus beranalisi seira berlebihan, fakta menunjukkan bahwa kemiskinan, merupakan pemicu instabilitas dan bahkan terorisme. Solusi nelayan cantrang kiranya tidak hanya dengan pemberian alat yang ramah lingkungan, tetapi ha-rus lebih fundamental, antara lain perubihan-,.skif f rui", p..rfut "skill set" yang saya maksud antara lain "n adalah p.f"Ut rn' kemampuan agar mereka dapat menjadi awak dari Distant-Warer Fishing Fleet milik Indonesia. KiJ t mampu meningkatkan kemampuan dari negara perikanan ".u. pantai meniadi bagian dari Distant-water Fistrin! Nations yang tentunya patuh terhadap hukum internasiiral. 5
Anak-anak nelayan cantrang yang memiliki budaya bahari kiranya.dapat-diberikan pendidikan khusus .g"rtir" menjadi crew kapal asing terutama kapal pesiar. Bulan lalu saya sangat merasa bangga karena ratusan crew yang saya temui dalam kunjungan peluncuran kapal pesiai baru terbesar di dunia buatan ,erman adalair wirga negara Indonesia. Sungguh merupakan suatu ironli apabila di satu sisi, pemerintah mampu menyiapkan dana beasiswa LPDP lebih dari 20 triliun rupiah, tetapi ai sisi lain kondisi pendidikan anak-anak neliyan kita masih memprihatinkan.
Praktek perikanan destruktif dengan menggunakan bom ikan yang merusak terumbu karang dan UiJta taut lainnnya harus dihentikan. Namunlpemahaman masyarakat dan kemiskinan sering menjadi kendala. perlu solusi kebijakan yang inovatif. Salah satu moaet vans mendapatkan penghargaan dunia adalah t.rnrf*.""ri budaya bom ikan di desa pemuteran, Bali, menjadi budaya cinta_ terumbu karang, yang akhirnya mendatangkrn-.wisatawan dan kesejahtera an ralryat yang meniigtat Model Desa Pemuteran ini bisa diterapkan di berbaeai kawasan Indonesia dengan Uiaya yan! tiAat rnJ.i"xi"i dengan niat baik swasta melalui CSR atau pun dana desa beserta kemampuan ekonomi Urngg yrne ti;;';;;;' berwisata, upaya mengubarr aesa ierayanini.iii,r"ri.ai a€sa netayan tujuan wisata bukan hal yang sulit. Kebijakan inovatif tidak selalu mahal, asali"n ,a, ,t.nri memadai, etos kerja keras dan passion, Insya Allah akan berhasil. 6
P_ada sist kebiiakan Ianlutan di tataran internasional, lndonesia harus memimpin pembentukan norma_norma oaru datam upaya memeran$ illegal fishing di kawasan dan iuga pada tingkat global.
Pada tingkat kawasan, Indonesia telah memimpin
pertemuan regional yang akan membentuk instrumen Keqasama yang mengikat secara hukum untuk memerangi tindak kriminal dalam perikanan atau ,,crimes in fisheries sector". Upaya ini melibatkan negara-negara Asean, Australia, New Zealand, pNG, China, Koria,;epang AS dan UE., UNODC, FAO dan rNTERp0L.lepang, ai drn ilE dilibatkan sebagai negara-negara pisar dunia di bidang perikanan. UE adalah importir ikan terbesar di dunia, i+ persen dari total nilai bisnis ikan di dunia, US$ 141 milyar. Tanpa tekanan pasar terbesar di dunia, upaya *.rr".rngi illegal fishing akan sulit terwujud. 21 negara-negara Lingkar Samudera Hindia atau Indian 0cean Rim Association dalam KTT IORA pertama di Iakarta telah menyepakati suatu dokumen krusial yaitu IORA Concord yang secara khusus berkomitmen membentuk kerjasama kawasan dalam memerangi "crimes in the fisheries sector,,,
tJ,
Dengan adanya pertemuan di kawasan Asia Tenggara darr Pasifikyang dihadiri negara-negara pasar, beserii kesepakatan I0RA dalam membentuk kerjasama memerangi "crimes in the fisheries sector,,, maka Indonesia-harus mengambil kepemimpinan inteinasional dalam mebentuk norma hukum internlsional baru.
7
Upaya lain yang diwujudkan mdlalui simpos ium fishertes crimes di Afrika, Indonesia dan direncanikan di i{ina, perlu segera me njadi mainstream agenda masyarakai dunia di berbagai forum yang relevin. Kita mengetahui Danwa proses pembentukan norma baru hukum
internasional memerlukan diplomasi maraton yang du.kylq 9, :!."!"gi yang cermit dan perunding |anghandal. UNCLOS 1982 memerlukaniebih aariiO ti-t masa negosiasi.
u,
Selain itu, serangkaian pertemuan di kantor WTO di Jenewa yang membahas subsidi perikanan sebagai suatu mekanisme melawan IUUF memerlukan kehadiian suatu tim perunding Indonesia yang juga harus kuat dan handal. lndonesia harus menggunakan momentum ini untuk
menuniukkan kepemimpinannya sehingga norma baru dalam subsidi perikanan yang dapat bei[ontribusi dalam men€hapuskan IUUF terapi tetap memberikan subsidi perikanan bagi nelayan kecil dapat diterima masyarakat internasional.
Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa Kemenko Kemaritiman telah bekerja sama dengan BpS " dalam menyusun suaru indikat". .lion";i nasional.dengan data yang dapat dipertanggungr*rUf."n.
;;;i;;-'
Ekonomi maritirn Indonesia ini terd-iri a".i6 ,.ito. urii, perikanan, ESDM, industri bioteknologi, ird".tri iasa maritim, wisata bahari, p.rf,uUu.iS;;l"ui, la-ur, dan hankam laut. 9 sektor ini dite-ntukan ;tr;iffili;. 3-2 tahun 2014.tentang Kelautan d., sektor serra sub-sektor dilakukan atai dasar Iiarifik";i Baku Lapangan Usaha (KBLI) Indonesia ioiS.*-"^'""
;;i;;, ;r;;;;; pu.hid;;;;';il;
8
Rangkaian data tersebut menunjukan bahwa ekonomi Indonesia nerlu dikembangkan lebih lanjut dan krni kita semua telah memiliki basis angka yang ielas. Kemenko Maritim dan BpS akan melakika, p""tun.ui.n resmi data indikator ekonomi maritim tnaonesia tepaaa pemangku kepentingan dan kita harapkan dita -semua tersebut bisa menjadi pijakan bagi kita semui untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran, konkrit dan
Iriitl,
terukur.
Metode ini juga dipilih setelah Indonesia melakukan pembahasan dengan berbagai negara lain yang telah menentukan nilai ekonomi maritim mereka, teirutama negara-negara Uni Eropa yang memiliki standar ekonomi maritim yang disepakati 2B negara anggotanya.
Berdasarkan 9 sektor dan KBLI Indonesia tersebut, indikator ekonomi maritim Indonesia menunjukkan bahwa konrribusi ekonomi maritim Indonesii saat ini m.encapai 6,04 persen dari pDB 2016 dengan nilai 7 49 triliun rupiah. Sementara itu tenaga kerjaindonesia pada ekonomi maritim mencapai 3.6 jG orang dan nilai '-ekspor ekonomi maritim pada 2016 mencapai USD12.s milyar. Data BPS menunjukkan adanya penurunan nilai ekspor perikanan sejak tahun 2014. pada tahun ZOt+ nilai iOS ekspor perikanan adalah USDS33,B juta, tahu" adalah USD4S4,] iuta, dan tahun 20i5 ,.n;.ai USOfaO,Z
,0t;
9
--
juta. Kita semua harus melakukhn analisa mendalam mengenai kecenderungan penurunan. Saat ini, Indonesia telah memperoleh berbagai penghargaan, pujian dan dukungan dalam memerangi IUUF. riranyi momentum ini justru harus dapat dimanfaatkan dengan meningkatkan produk perikanan yang ramah lingkungan, bukai hasit IUUF dan tidak dikelola oleh kerja paksa atau perbudakan. Produk unggulan seperti ini harus dijual dengin nilai tambah tinggi di pasar dunia seperti UE, AS din |epang. Kita semua yakin bahwa Menteri KKp dan jajarannya mampu menyusun berbagai kebijakan-kebiiakan inovatif yang meningkatkan kesejahteraan nelayan, menghilangkan permasalahan sosial kawasan pesisir tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan hidup.
Terima kasih, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
10
I
Kementerian --r, Kooordinator Bidang Kemaritiman Gedung Kemenkomaritim, fln. MHlThamrin No. B Iakarta Pusat. 10340
www.maritim.go.id
