i
PERTANGGUNGJAWABAN INTERNASIONAL NEGARA ATAS PELANGGARAN KEDAULATAN NEGARA MELALUI PENYADAPAN
SKRIPSI Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Ricky Tambunan NIM: 312011802
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA SEPTEMBER, 2014
ii
iii
iv
v
vi
vii
Lembar Pernyataan Orisinalitas Skripsi
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: Ricky Tambunan
NIM
: 312011802
Judul Skripsi
: Pertanggungjawaban Internasional Negara Atas Pelanggaran Kedaulatan Negara Melalui Penyadapan
Menyatakan Dengan Sebenarnya Bahwa Skripsi Yang Di Tulis Tidak Mempunyai Persamaan Dengan Skripsi Lain. Demikian Pernyataan Ini Di Buat Tanpa Paksaan Dari Pihak Manapun. Apabila Pernyataan Ini Tidak Benar, Maka Akan Diberikan Sanksi Oleh Pimpinan Fakultas.
Salatiga, 05 September 2014
Ricky Tambunan
viii
PUJI SYUKUR BAGIMU YA ALLAHKU…
TERIMAKASIHKU UNTUK: ISTRI TERKASIH, ORANG TUA, DAN KELUARGA…
FAKULTAS HUKUM DAN CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA: TERUTAMA WALI STUDI, PARA DOSEN PENGAJAR, DAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI, SERTA TEMAN-TEMAN FAKULTAS HUKUM
KIRANYA TUHAN MEMBERKATI KITA
AMIN
ix
KATA PENGANTAR
Tulisan hukum ini, mengangkat isu yang fundamental dalam hukum internasional, yakni pertanggungjawaban internasional negara dan kedaulatan negara. Kedua isu hukum internasional tersebut menempati posisi yang sentral dalam hukum internasional sekaligus menjadi “sumber” dari banyak sengketa hukum internasional yang terjadi. Ketika kedua isu tersebut bertemu menjadi satu, dimana suatu negara dituduh melanggar kedaulatan negara lain dan harus dikenakan suatu pertanggungjawaban, penyelesaiannyanya tidaklah gampang, bahkan terkesan sulit. Dalam isu pertanggungjawaban internasional negara atas
pelanggaran
kedaulatan negara, terkait isu hukum kesetaraan negara-negara, yurisdiksi negara, hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, kewajiban-kewajiban internasional negara yang sangat terkait dengan kewajiban erga omnes, perbuatan yang dengannya negara melakukan pelanggaran, sampai kepada menentukan suatu bentuk kerugian dan bentuk pemulihan hak-hak korban. Tindakan penyadapan ternyata merupakan salah satu tindakan yang sangat merugikan pihak korban karena yang dilanggar adalah kedaulatan suatu negara. Tetapi tidak jarang ditemukan suatu bentuk penyelesaian sengketa penyadapan tersebut yang terkesan meremehkan sifat perbuatan tersebut dan kedaulatan negara yang dilanggarnya. Akhirnya, setelah sekian waktu satu kasus penyadapan berlalu, terbongkar kembali tindakan-tindakan yang sama yang memang sangat merugikan pihak korban. Bagaimana tidak, sanksi-sanksi yang diterapkan atau dapat disebut disepakati oleh pihak2 terkait tidak menimbulkan efek „pertobatan‟ atau efek jera. Padahal hukum internasional telah menyediakan ruang yang sangat memadai bagi pihak-pihak terkait, khususnya negara korban untuk menuntut upaya perbaikan yang memadai. Penyelesaian-penyelesaian sengketa yang tidak memadai tersebut kemudian menjadi rujukan bagi kasus-kasus penyadapan berikutnya. Dalam tulisan hukum ini, penulis memaparkan semaksimal mungkin berdasarkan sumber-sumber hukum internasional yang dapat dijangkau dalam rangka mengkaji pertanggungjawaban internasional negara atas pelanggaran
x
kedaulatan negara melalui penyadapan. Kasus-kasus yang penulis analisa dalam tulisan hukum ini adalah kasus-kasus yang relatif hangat terjadi. Penulis berterimakasih kepada dosen pembimbing, yang terhormat Bapak Ari Siswanto, S.H., M.Hum, yang dengan kerendahan hati dan keseriusan terus membimbing hingga selesainya skripsi ini. Kiranya tulisan hukum ini berguna bagi kita semua.
Salatiga, 05 September 2014 Ricky Tambunan
xi
ABSTRAK
Pertanggungjawaban internasional negara dan kedaulatan negara merupakan keniscayaan dalam hukum internasional. Pertanggungjawaban internasional negara merupakan kewajiban yang harus dipikul oleh negara karena perbuatannya yang melanggar hak-hak masyarakat internasional yang diatur dalam hukum internasional. Demikian kedaulatan negara yang merupakan hak dasar setiap negara. Negara-negara wajib saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Eksistensi kedaulatan negara dijamin oleh hukum internasional. Sepanjang zaman, pelanggaran terhadap kedaulatan suatu negara terus terjadi dan sepanjang masa pula pertanggungjawaban ditegakkan pada setiap negara pelanggar hak-hak masyarakat internasional, termasuk kedaulatan negara. Tidak ada satu negarapun yang dapat lepas dari kewajiban menghormati kedaulatan negara-negara dan tidak ada satu negarapun juga yang dapat lari dari kewajiban mempertanggungjawabkan secara internasional perbuatan melanggar kewajibannya. Hukum internasional menjamin eksistensi kedaulatan negara dan pertanggungjawaban negara tersebut. Hukum internasional tidak hanya menjamin perlindungan dan pemenuhan kedaulatan setiap negara, hukum internasional bahkan melalui prinsip dasar pertanggungjawaban internasional menjamin suatu pemulihan yang memadai ketika keniscayaan lain terwujud, yakni suatu pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Tindakan penyadapan tanpa hak (interception without right) merupakan salah satu perbuatan yang melanggar kedaulatan suatu negara. Atas pelanggaran tersebut, hukum internasional menyediakan upaya-upaya hukum yang dapat dipakai dalam rangka memulihkan hak-hak yang telah dirampas. Seperti halnya hukum yang menerobos zaman, demikian hukum internasional senantiasa dapat menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang ada.
xii
DAFTAR ISI
Halaman
UCAPAN TERIMAKASIH ..................................................................................
i
KATA PENGANTAR
vi
ABSTRAK
..................................................................................
..........................................................................................................
viii
DAFTAR ISI ..........................................................................................................
ix
DAFTAR SINGKATAN
..................................................................................
xii
DAFTAR ISTILAH ..............................................................................................
xiii
BAB I
......................................................................
1
A. LATAR BELAKANG MASALAH ..................................
1
B. RUMUSAN MASALAH
..............................................
8
C. TUJUAN PENELITIAN
..............................................
9
D. MANFAAT PENELITIAN
..............................................
9
E. METODE PENELITIAN
..............................................
10
BAB II
PENDAHULUAN
PERTANGGUNGJAWABAN INTERNASIONAL NEGARA ATAS PELANGGARAN KEDAULATAN NEGARA MELALUI PENYADAPAN ..........................................................
13
A. KEDAULATAN NEGARA ..............................................
13
A.1.
Pengertian Kedaulatan Negara ..............................
A.2.
Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional ..................................
A.3.
13
15
Norma-Norma Hukum Internasional tentang Kedaulatan Negara
..............................................
B. PERTANGGUNGJAWABAN INTERNASIONAL
33
xiii
NEGARA B.1.
.......................................................................
Pengertian Pertanggungjawaban Internasional Negara
B.2.
...........................................................
...........................................................
42
Norma-Norma Hukum Internasional tentang PertanggungjawabanInternasional Negara
C. PENYADAPAN
...........
71
...........................................................
73
C.1.
Pengertian Penyadapan
C.2.
Norma-Norma Hukum Internasional
C.3.
39
Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Internasional Negara
B.3.
35
...................................
73
Tentang Penyadapan ...............................................
77
Beberapa Kasus Penyadapan ...................................
79
D. ANALISA KASUS DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN INTERNASIONALNEGARA DALAM KASUS PENYADAPAN .................................... D.1.
Analisa Kasus Penyadapan Sebagai Pelanggaran atas Kedaulatan Negara
D.2.
……………………………….
……………….
91
Bentuk Pertanggungjawaban Internasional Negara ……………………….
96
............................................................
99
Dalam Kasus Penyadapan BAB III
88
Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Internasional Negara dalam Kasus Penyadapan
D.3.
88
PENUTUP A. KESIMPULAN B. SARAN
........................................................................
101
xiv
DAFTAR BACAAN ................................................................................................
102
……………………………………………………….
104
SUMBER INTERNET
xv
DAFTAR SINGKATAN
HAM
:
Hak Asasi Manusia
ILC
:
International Law Commision
xvi
DAFTAR ISTILAH
Erga Omnes
:
Kewajiban Negara terhadap Seluruh Masyarakat Internasional
