f,LHL'.?i,l,ff'8ilF$I SATINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
75 /
PMK.O8
/2OI3
TENTANG
PEMBELIAN KEMBALI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1g dan pasal 24
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 200g tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri menyelenggarakan pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara baik yang diterbitkan secara langsung cleh pemerintah maupun melalui Perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah
Negara, serta menetapkan ketentuan mengenai penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara;
b. bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan portofolio dan pengembangan infrastruktur pasar Surat Berharga Syariah Negara dapat dilakr:kan pembelian kembali Surat Berharga Syariah Negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
Mengingat
:
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara; 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor OslPMK.O8l2Ol2 tentang Penerbitan dan Penju alan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 36); MEMUTUSI(AN:
MenetapKan
:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SURAT BERHARGA SYARIAH i{EGARA.
A
MENTERI KEUANGAN REPUSLIK INDONESIA
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Surat Berharga Syariah Negara, yang
selanjutnya
disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara,
2.
3.
4.
5.
6.
adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Imbalan adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan SBSN, yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN. Pembelian Kembali SBSN adalah transaksi pembelian SBSN di pasar sekunder oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai (cash bugbackl dan/atau penukaran (switchingl. Lelang Pembelian Kembali SBSN yang selanjutnya disebut Lelang adalah Pembelian Kembali SBSN yang dilakukan, dalam suatu masa penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebeiumnya. Transaksi Bilateral adalah Pembelian Kembali SBSN yang dilakukan melalui pembahasan antara Pemerintah dengan Pihak atau Peserta Lelang yang menyampaikan penawaran penjualan SBSN. Pembelian Kembali SBSN Dengan Cara Tunai /Cash
Bugback) yang selanjutnya disebut dengan Cash Buyback adalah pembelian kembali SBSN yang
penyelesaian transaksinya dilakukan
dengan
pembayaran secara tunai oleh Pemerintah.
7.
Pembelian Kembali SBSN Dengan Cara Penukaran (switching\ yang selanjutnya disebut dengan Switching adalah pembelian kembali SBSN yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan penyerahan SBSN seri lain oleh Pemerintah dan apabila terdapat selisih nilai penyelesaian transaksinya, dapat dibayar secara tunai.
8.
Menteri adalah Menteri Keuangan Repubiik Indonesia.
,g-
I\,IENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
g, jrektur .l"rra"rat
pengelolaan
Utang yang selanjutnya disebut Dirjen adala[ pimpinan -uiit 'eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi D.
pengelolaan utang. 10. P,ihak adala! orang perseorangan atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroiganisasi baik merupakan badan publik, badan hukum maupun bukan badan
hukum.
11.
Peserta Lelang pembelian Kembali SBSN
yang
selanjutnya disebut dengan peserta Lelang adalah ban[ dan perusahaan efek yang ditunjuk Menteri. sebagai peserta lelang SBSN di pasar perdana yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali SBSN. 12. Penawaran Lelang adalah pengajuan penawaran penjualan SBSN dengan mencantumkan seri, harga dan kuantitas yang disampaikan oleh peserta Lelangtalam Lelang Pembelian Kembali SBSN. 13. Penawaran Penjualan adalah peiawaran penjualan SBSN yang disampaikan oleh Pihak atau peserta Lelang kepada Pemerintah dalam rangka Transaksi Bilateral. 14. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SBSN yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen keoemilikan SBSN.
15.
Hari Kerja adalah hari dimana operasional
pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
sistem
BAB II KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI SBSN
Pasal 2 (1) Pemerintah dapat melakukan Pembelian Kembali SBSN dengan cara: a. Cash Bugback; danlatau b. Switching. (2) Pembelian Kembali SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. Lelang; atau b. Transaksi Bilateral.
/L
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA A
(3)
Pembelian Kembali SBSN melalui Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui Peserta Lelang.
(41
Pembelian Kembali SBSN melalui Transaksi Bilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara langsung oleh Pihak atau melalui Peserta Lelang. BAB III KETENTUAN DAN PERSYARATAN LELANG
Bagian I Persiapan Lelang
Pasal 4 (1)
Peserta lelang SBSN di pasar perdana mengajukan permohonan sebagai Peserta Lelang kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk mendapatkan persetujuan serta menyerahkan surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan sebagai Peserta Lelang.
(2)
(3)
Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui surat Dirjen atau pejabat sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Dirjen atas nama Menteri. Untuk dapat ditunjuk sebagai Peserta Lelang, peserta lelang SBSN di pasar perdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Dirjen, yang meliputi:
a. Surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi
ketentuan Lelang, dengan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Surat penunjukan wakii Peserta Lelang yang berwenang untuk melakukan transaksi Lelang,
dengan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini atau apabila terjadi perubahan penunjukan wakil menggunakan formulir sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; (41
Dalam hal terjadi perubahan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Lelang wajib menyerahkan perubahan kelengkapan administrasi kepada Dirjen.
h0
.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-5(5) Direktur_ Pembiayaan Syariah atas nama Dirjen memberikan otorisasi persetujuan mengikuti Lelang kepada wakil Peserta Lelang - yang tela*h memenuhi kelengkapan administrasi sebigaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
Pasal 5 Peserta Lelang dapat mengajukan penawaran Lelang untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/atau pihak larn. Bagian kedua Pelaksanaan Lelang Pasal 6 (1) (21
Lelang dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat pembiayaan Syariah. Dalam hal terjadi gangguan atau kerusakan teknis pada sistem lelang yang mengakibatkan :idak terlaksananya
Lelang, Dirjen atau pejabat sementara yang ditunjuk
untuk melaksanakan tugas Dirjen atas nama Menteri
dapat membatalkan pelaksanaan Lelang. (3) Dirjen menyampaikan laporan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri. Pasal 7
Dalam pelaksanaan Lelang sebagaimar,-a dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktord.t Pembiayaan Syariah melakukan, antara lain: a. mengumumkan rencana Lelang patng lambat 2 (dua) jam sebeium peiaksanaan Lelang, yang memuat sekurang-kurangnya: 1) waktu pelaksanaan Lelang;
2)
waktu pembukaan. dan penutupan Penawaran Lelang;
3) seri
SBSN yang akan dibeli kembali, dalam hal Lelang dengan cara Cash BuAback;
4) seri dan harga SBSN penukar dan seri SBSN yang
b.
ditukar, dalam hal Lelang dengan cara Suitching; 5) waktu pengumuman hasil Lelang; dan 6) tanggal Setelmen. menerima data Penawaran Lelang dari Peserta Lelang melalui sistem yang digunakan dalam Lelang;
c. menyampaikan seluruh data Penawaran Lelang sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Dirjen dalam rapat penetapan Lelang;
A
IVIENTERI KEUANGAN
BEPUBLII( INDONESIA
-6-
d.
Mengumumkan hasil Lelang kepada Peserta Lelang pada hari pelaksanaan Lelang. Pasal 8
(1) Penawaran Lelang dilakukan dengan cara kompetitif. (2) Penetapan harga Lelang bagi pemenang diiakukan dengan metode harga beragam (multiple pricel. Pasal 9
Tata Cara Pelaksanaan Lelang dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 10 (1)
Harga Setelmen yang dibayarkan oieh Pemerintah
(21
kepada Peserta Lelang yang dinyatakan menang dalam Lelang dengan cara Cash Bugback, yattu: a, sebesar harga yang diajukan dalam Penawaran Lelang (clean pice) dengan memperhitungkan Imbalan berjalan (accrued returnl, dalam hal Lelang dengan Imbalan berupa kupon; b. sebesar harga yang diajukan dalam Penawaran Lelang (clean price\, dalam hal Lelang dengan Imbalan secara diskonto. Harga Setelmen yang dibayarkan oleh Pemerintah
kepada Peserta Lelang atau yang diterima oleh Pemerintah dari Peserta Lelang yang dinyatakan menang dalam Lelang dengan cara Su.titching, yaitu sebesar selisih harga SBSN yang dipertukarkan dengan
memperhitungkan selisih Imbalan bedalan (accrued retum). (3)
(4)
Perhitungan harga Setelmen per unit SBSN dalam hal Lelang dengan cara Cash Buyback diiakukan berdasarkan formula dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Perhitungan harga Setelmen per unit SBSN dalam hal Lelang dengan cara Switching dilakukan berdasarkan formula dalam Lampiran VI yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
,"
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Bagian Ketiga Penetapan Hasil Lelang
Pasal
11
(1) Dirjen atau pejabat pengganrl sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Dirjen atas nama Menteri menetapkan hasil Lelang. (2) Penetapan hasil Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh Penawaran Lelang yang masuk. (3) Penetapan hasil Lelang didasarkan atas pertimbangan antara lain harga, waktu pengajuan penawaran penjualan, volume, j atuh tempo dan pengelolaan risiko utang. Pasal 12
Direktorat Pembiayaan Syariah menyampaikan hasil Lelang kepada Peserta Lelang yang dinyatakan menang, yang memuat informasi paling kurang meliputi: a. seri-seri SBSN; b. harga SBSN; c. jumlah nominal SBSN. Pasal 13
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mengumumkan hasil Lelang kepada publik, yang memuat informasi paling kurang meliputi: a. seri-seri SBSN; b. harga rata-rata tertimbang dari masing-masing seri SBSN;
c. jumlah nominal SBSN. BAB IV KETENTUAN DAN PERSYARATAN TRANSAKSI BILATERAL
Bagian Kesatu Persiapan Transaksi Bilateral
Pasal
l4
(1) Transaksi Bilateral dapat dilakukan oleh:
a. Pihak; atau b. Peserta Lelang.
A
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-8(2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
menyampaikan Penawaran Penjualan
kepada Pemerintah untuk dan atas nama dirinya sendiri. (3) Peserta Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyampaikan Penawaran Penjualan kepada Pemerintah untuk dan atas nama dirinva sendiri dan/atau atas nama pihak lain. Pasal 15
Penawaran Penjualan dalam rangka Transaksi Bilateral oleh Pihak maupun Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan dengan nilai nominal pena\MarErn minimal sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) untuk satu seri. .
Pasal 16
Peserta Lelang yang dapat mengajukan Penawaran Penjualan SBSN kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a,
Menyampaikan penawaran pembelian lelang SBSN di pasar perdana berturut-bertumt dalam 5 (lima) kali lelang terakhir;
b.
Memenangkan lelang SBSN di pasar perdana atau mendapatkan allotment minimal 3 (tiga) kali dalam pelaksanaan 5 (lima) kali lelang terakhir; dan Aktif memperdagangkan SBSN di pasar sekunder, rninimal 5 (lima) frekuensi jual dan/atau beli dalam satu bulan terakhir.
c.
Bagian Kedua Pelaksanaan Transaksi Bilaterai
Pasal 17 (i) Penawaran Penjualan oleh Pihak atau Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Menteri c.q. Dirjen dengan tembusan kepada Direktur Pembiayaan Syariah. (2)
Penawaran Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencantumkan: a. nilai nominal; b. seri SBSN yang dijual; c. harga yang ditawarkan; dan d. seri SBSN penukar beserta harga yang dikehendaki dalam hal Switchina.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 18 (1) Penawaran Penjualan dengan cara Transaksi Bilateral
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat
ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal
(1),
Pengelolaan
Utang c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat Penawaran Penjualan. (2)
(3)
Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerimaan atas seluruh atau sebagian atau penolakan.atas Penawaran Penjualan. Penolakan atas Penawaran Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antara lain dengan pertimbangan:
a. tidak
(4)
terpenuhinya ketentuan
sebagaimana
dimaksud Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16; b. kondisi portofolio utang pemerintah; atau c. kondisi pasar keuangan. Penolakan sebagaimana dimaksud pada
ayat
(3)
disampaikan melalui surat Diden atau pejabat sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas
Dirjen atas nama Menteri. (s) Penerimaan atas Penawaran Penjualan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pembahasan ketentuan dan persyaratan SBSN yang akan dibeli kembali dan/atau seri penukar dalam hal Switching. Pasal 19
(1)
Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah bersama Pihak atau Peserta Lelang yang mengajukan Penawaran Penjualan.
(2\
Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai ketentuan dan persyaratan SBSN yang akan dibeli kembali, paling kurang meliputi:
a. seri SBSN; b. nilai nominall c. harga atau imbal hasii; dan d. waktu dan mekanisme pelaksanaan
Setelmen
Pasal 20
(1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat berupa menerima seiuruh atau sebagian, atau
menolak seluruh Penawaran Penjuaian, yang dituangkan dalam berita acara pembahasan-
MENTERI KEUANGAN
BEPUBLIK INDONESIA
-10Dalam hal hasil pembahasan berupa menerima seluruh atau sebagian Penawaran Penjualan, hasil pembahasan dimaksud dituangkan dalam dokumen kesepakatan. (s) Dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling kurang: a. seri SBSN; b. nilai nominal; c. harga atau imbal hasil; dan d. waktu dan mekanisme pelaksanaan Setelmen. (4) Berita acara pembahasan dan dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 ditandatangani oleh Direktur Pembiayaan Syariah, (2\
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang bersama direktur/pejabat yang berwenang sebagai wakil dari Pihak atau Peserta Lelang yang menyampaikan Penawaran Penjualan. Bagian Ketiga Penetaoan Transaksi Bilateral
Pasal 21
Dirjen atau pejabat sementara yang ditunjuk untuk
melaksanakan tugas Dirjen atas nama Menteri, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Setelmen menetapkan hasil pembelian kembali SBSN yang meliputi: a. dokumen kesepakatan; b. dokumen ketentuan dan persyaratan SBSN dan/atau perubahannya. Pasal 22
Direktur Pembiayaan Syariah atas nama
Dirjen
menyampaikan hasil pembelian kembaii SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Pihak atau Peserta Lelang, paling kurang meliputi: a, seri-seri SBSN; b. harga SBSN; c. jumlah nominal SBSN. Pasal 23
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mengumumkan hasil pembelian kembali SBSN kepada publik, yang memuat informasi paling kurang meliputi:
MENTERI KEUANGAN REPUELIK INDONESIA
-
li
-
seri-seri SBSN; b. harga rata-rata tertimbang SBSN;
jumlah nominal
dari masing-masing
seri
SBSN.
BAB V SETELMEN
Pasal 24 (1)
Setelmen untuk transaksi melalui Lelang, dilakukan 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan
pada
Lelang SBSN (T+3). (21
Seteimen untuk Transaksi Bilaterai, dilakukan paling 3 (tiga) Hari Kerja setelah penandatanganan dokumen kesepakatan pembelian kembali SBSN (T+3),
Iambat
Pasal 25 (1)
(21
Setelmen hasil Lelang hanya dilakukan kepada peserta Lelang yang dinyatakan menang baik atas nama dirinya sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain. Peserta Lelang yang dinyatakan menang bertanggung jawab atas Setelmen hasil Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 26
(1) (2)
Setelmen Transaksi Bilateral hanya dilakukan kepada Peserta Lelang atau Pihak yang dinyatakan menang. Peserta Lelang atau Pihak yang dinyatakan menang bertanggung j awab atas Setelmen Transaksi Bilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 27
Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib dilaporkan sebagai transaksi di luar cursa oleh Peserta Lelang kepada Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) yang ditetapkan oleh Otoritas Pasar Modal. Pasal 28 SBSN yang dibeli kembali oleh Pemerintah dapat dinyatakan lunas dan tidak berlaku laei.
f,^r^r zs Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Setelmen mengikuti ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia.
"
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- tL -
BAB VI SANKSI
Pasal 30
(1) Peserta Lelang yang dinyatakan menang dan tidak menyerahkan SBSN yang dimenangkan sampai dengan tanggal Setelmen, maka Peserta Lelang tersebut: a. wajib menyelesaikan transaksi yang gagal tersebut paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Setelmen;
b. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan lelang SBSN di pasar perdana dan Lelang selama masa penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c. tidak menerima Imbalan berjalan (accrued refum\ terhitung sejak tanggal Setelmen sampai dengan tanggal penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam hal Lelang dilakukan terhadap SBSN dengan Imbalan (kupon). (2) Pihak yang penawaran penjualannya diterima oieh Pemerintah dan tidak menyerahkan SBSN yang dimenangkan sampai dengan tanggal Setelmen, maka Pihak tersebut: a. wajib menyelesaikan transaksi yang gagal tersebut paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Setelmen; dan b. tidak menerima Imbalan berjalan (accrued rehtml terhitung sejak tanggal Setelmen sampai dengan tanggal penyerahan sebagaimana dimaksud pada
L"-"r ^ Lra.tclrrr r^1^-1 hal pembelian kembali SBSN dilakukan terhadap SBSN dengan Imbalan (kupon).
Pasal 31 Dalam hal Peserta Lelang yang dinyatakan menang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Peserta Lelang tidak diperkenankan mengikuti 1 (satu) kali Lelang berikutnya. Pasal 32 (1) Peserta Lelang dan Pihak yang dinyatakan menang dan tidak menyelesaikan transaksi seiama 2 (dua) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi sebagai berikut: a. diumumkan kepada publik;
A-
W
MENTEFI KEUANGAN FEFUBUK INDONESIA
b. tidak diperkenaakan mengikuti lelang SBSN di pasar perdana dan Lelang secara kumulatif sebanyak 3
c.
(tiga) kafi berturut-turut; dan dilaporkan kepada otoritas di biiang perbankan dan pasar modal.
(2) Transaksi
yang tidak diselesaikan
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batai.
sebagaimana
BAB VII BIAYA PENERBITAN
Pasal 33
Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Pembelian Kembali SBSN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada talggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengumum€rn Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatatnya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2013 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESI.A, ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO
MANUSIA
2013 NOMOR 572
W
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMc,R 75lPMK.08/20r3 TENTANc
MENTEHI KEUANGAN FEPUBLIK INOONESIA.
PEMBOLIAN KEMBALI
SURAT
BERH.IRGA SYARIAH NEGARA
(KOP PERUSAHAANI
Surat Pernyataan Pada hari ini,... tanggal ..., (nama), bertindak selaku liabatan) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama (perusahaan), berkedudukan di (alamat), dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai peserta Lelang pembelian Kemba-li Surat Berharga Syariah Negara bersedia: a. mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan Lelang pembelian Kembali surat Berharga syariah Negara sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan tentang Lelang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara.
b. menerima hasil Lelang yang diputuskan Menteri Keuangan.
jawab atas tuntutan dari pihak ketiga kepada Menteri Keuangan yang disebabkan oleh pelanggaran yang kami lakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Lelang pembeiian Kembali Surat Berharga Syariah Negara yang mengakibatkan kerugian pihak
c. menerima tanggung
ketiga.
(Surat
Pernyataan ini
ditandatangani diatas meterai cukup oleh pejabat yang berwenang untuk bertindak atas narna perusahaan sesuai Anggaran Dasar perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada))
Nama Pejabat yang berwenang
Tanda tangan
MENTERI KEUANGAN REPUBLiK INDONESIA,
ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO
J-ANIPIRAN
II
PERATURAN MENTDRI
KEUANGAN NOMOR 75/PMK.Oa/2013 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SURAT BERHARCA SYARIAH NEGARA
W
MENTEFI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
(KOP PERUSAHAAN)
Jakarta, Kepada Yth. Menteri Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Gedung Frans Seda Lantai 5 Jl. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710
Perihal
:
Penunjukan wakii Peserta Lelang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara yang berwenang meiakukan transaksi Lelang
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.O8/ ..... tentang Pembelian Kembaii Surat Berharga Syariah Negara, bersama ini kami sebagai Peserta Lelang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara menyampaikan nama-nama wakil yang ditunjuk untuk melakukan transaksi dalam Lelang dimaksud, yaitu : No.
Nama
Jabatan Resml
Tanda Tangan
1.
2.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Nama Perusahaan
(Surat penunjukan ini disahkan oleh pejabat yang untuk bertindak atas nama perusahaan sezuai Anggaral Dasar perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada))
berwenang
Tanda tangan pejabat yang berwenang
Tembusan:
Direktur Pembiayaan Syariah. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO GIARTO NIP 195
LAMPIRAN IIJ
PERATURAN MENTERI
W
KEUANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SURAT BERHARCA SYARIAH NEOARA
NOMOR
?5 /PMK.Oa
/2013
MENTERI IGUANGAN REPUBIII( INDONESIA
(KoP PERUSAHAAN)
Jakarta, Kepada Yth. Menteri Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Gedung Frans Seda Lantai 5 J1. Wahidin Raya No. 1, Jakarta 1O7lO Perihal : Perubahan nama wakil yang ditunjuk untuk melakukan transaksi Lelang Pembelian Kembali SBSN
Menunjuk surat kami tanggal .. . perihal penunjukan wal
Jabatan Resmi
Tanda Tangan
Daftar nama wakil yang ditunjuk: No. Nama Jabatan Resmi
Tanda Tangan
No.
Nama
2.
1.
2.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Nama Perusahaan (Surat penunjukan ini disahkan oleh
pejabatyang berwenang untuk bertindak atas nama
perusahaan sesuai Anggaran Dasar perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada))
Tanda tangan pejabat yang berwenang Tembusan: Direktur Pembiavaan Svariah MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. AGUS D.W, MARTOWARDOJO
W
MENTERI KEUANGAN
LAMP]RAN IV
PERA:URAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75lPMK.08/2013 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
TATA CARA PELAKSANAAN LELANG PEMBELIAN KEMBALI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 1.
Direktorat Pembiayaan Syariah mengumumkan rencana Lelang pembeiian Kembali sBSN kepada publik melalui sistem lelang pembelian kembali surat
Berharga Syariah Negara dan media massa, yang
memuat sekurang-kur€rngnya : a. tanggal pelaksanaan Lelang; b. waktu pembukaan dan penutupan Penawaran Lelang; c. seri Surat Berharga Syariah Negara yang akan dibeli kembali; d. seri dan harga Surat Berharga Syariah Negara penukar dan seri Surat Berharga Syariah Negara yang ditukar, dalam hal Lelang Dengan Cara Penukaran ( sutitching ) ; e. waktu pengumuman hasil Lelang; f. tanggal Setelmen. 2. Pada tanggal pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali SBSN, Peserta Lelang Pembelian Kembali SBSN mengajukan Penawaran Lelang kepada Direktorat Pembiayaan Syariah Negara dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB melalui sistem Lelans Pembelian Kembali SBSN. 3. Peserta Lelang Pembelian Kembali SBSN mengajukan Penawaran Lelang melalui sistem Lelang Pembelian Kembali SBSN, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengajuan Penawaran Lelang dilakukan oleh wakil yang ditunjuk oleh Peserta Lelang Pembelian Kembali SBSN untuk melakukan transaksi Lelang Pembelian Kembali SBSN dan teiah mendapat otorisasi dari Direktorat Pembiayaan Syariah.
b. Peserta Lelang Pembelian Kembali SBSN bertanggung j awab
atas
kebenaran data Penawaran Lelang yang diajukan, baik yang diajukan untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan pihak lain. c. Dalam hal penjual adalah pihak selain Peserta Lelang Pembelian Kembali SBSN, maka Peserta Lelang Pembeliarr Kembali SBSN wajib memastikan tersedianya SBSN yang dimiliki oleh penjual. 4. Penawaran Lelang yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan. 5. Peserta Lelang Pembelian Kembali SBSN dapat melakukan perubahan terhadap harga dan kuantitas Penawaran Lelang yang telah diajukan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perubahan terhadap harga atau kuantitas penawaran hanya dapat dilakukan apabila perubahan harga atau kuantitas yang diajukan lebih rendah dari harga atau kuantitas penawaran sebelumnya; b. Perubahan harga penawarar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sebelum waktu penutupan Penawaran Lelang, dan tidak mempengaruhi urutan waktu pengajuan penawa.ran; c. Perubahan kuantitas penawaran sebagaimana dimaksud dalam hurui a hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 menit sebeiu;ritr waktu penutupan Penawaran Lelang, dan tidak mempengaruhi uruurrt rvaktu pengajuan penawaran.
W
MENTERI KEUANGAN BEPUBLII( INDONESIA
6. Penawaran Lelang diatur sebagai berikut:
a. Peserta Leiang Pembelian Kembali SBSN mengajukan seri SBSN yang ditawarkan. b. Penawaran Lelang dinyatakan dalam harga. c. Satuan harga ditetapkan dalam bentuk persentase sampai dengan 2 (dua) desimal. d. Pengajuan kuantitas Penawaran Lelang dari masing-masing Peserta Lelang Pembelian Kembali SBSN sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) unit atau dengan nilai nomina"l sebesar Rp1.000'000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan 1.000 (seribu) unit atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.OO0.000,00 (satu miliar rupiah). e. Penawaran harga diajukan daiam kelipatan 0,05% (nol koma nol lima persen).
MENTEzu KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
rtd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO
W
MENIENI KEUANGAN HEPUBUK INDONE8IA
LAMPIRAN V
PDRATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ?5/PMK.O8 /2013 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
Perhltungan Harga Setelmen Pembelian Kembali Dengan Cara Tunal Harga Setelmetr per unit SBSN dengan kupon dthitung sebagal berikut:
Psc= (PxN) +AR dimana,
Psc = harga setelmen per unit;
P
=
N = AR =
harga bersih (clean price) per unit SBSN dalam persentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan O,25%o (nol koma dua lima persen);
nilai nominal SBSN per unit; imbalan berjalan (accnted rehnn) per unit SBSN dengan basis perhitungan actual/ actual, yang dihitung sebagai berikut:
ca
AR=NX-X= NE dimana.
c = tingkat l
hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan
E =
tanggal setelmen; jumlah hari sebenarnya (actual dags) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi.
Imbalan berj alan (aecrued retum) dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah). Contoh Penghitungan Pada tanggal 5 Maret 2013, Pemerintah membeli kembali SBSN Seri IFR0001 dengan nilai nominal per unit Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kupon sebesar Ll,SOVI (sebelas koma delapan puiuh perseratus) per tahun. SBSN ini jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2015 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya. Jika clean pice yang disepakati sebesar 97,75o/o (sembilan puluh tujuh koma tujuh lima persen) dan seteimen dilakukan pada tanggal 8 Maret 2013, maka harga setelmen per unit SBSN dihitung dengan langkah{angka-h sebagai berikut: P = 97,75o/o (sembilan puluh tujuh koma tujuh lima persen); N = Rp1.000.000,O0 (satu juta rupiah); c = II,8Oo/o (sepuluh koma lima persen);
MENTEFI KEUANGAN REPUBUI( INDONESIA,
2 (dua) kali dalam satu tahun (semi annually), yattu setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus; 21 (dua puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggai dimulainya periode kupon (16 Februari 2013) sampai dengan tanggal setelmen (8 Maret 2013);
E =
181 (seratus delapan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebena:inya gang dihitung sej ak 1 (satu) hari sesudah tanggai dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen tedadi (15 Februari 2013 sampai dengan 15 Agustus 2013);
Langkah 1:Imbalar berjalan (accrued return)per unit dihitung sebagai
berikut:
AR = Rp1.000.000,00 x ll,8Oo/ox
2
2L
160
= Rp6.845,30 = RP6.845,00
Jadi imbalan berjaian per unit SBSN seri IFR00O1 yang dibayar Pemerintah setelah dibulatkan adalah Rp6.845,00 (enam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah)' Langkah 2: Harga setelmen per unit dihitung sebagai
berikut: pss = ()7,75o/o
x
Rp1.000.000,00) + Rp6.845,00
= Rp977.500,00 + Rp6.845,00 = Rp984.345,00
Jadi harga setelmen per unit SBSN seri IFR0001 yang dibayar Pemerintah seteiah dibulatkan adalah Rp984.345,00 (sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO
LAMPIRAN VI
PERATJRAN MENTERI KEUANGAN NOMOf 75IPMK.08/2013 TENTANG MENTEFI KEUANGAN REPUBLIK INDONES'A
PEMBELIAN KEMBALI
SURAT
BERHARGA SYARIAH NEGARA
Perhitungan Selisih Tunal Pembelian Kemball Dengan Cara Penukaran (Swttchtng)
Selisih tunai per unit SBSN dengan kupon dihltung sebagai berikut:
Pss =
[(Pon"'
-
Poo")
xN] + (ARorrer -
ARoou)
dimala. selisih tunai per unit; harga bersih (clean pice) per unit SBSN yang ditawarkan Peserta Lelang, dalam prosentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,05% (nol koma dua lima persen);
Pss Poff"r
Pcou
harga bersih (clean pice)per unit SBSN yang ditawarkan Pemerintah, dalam prosentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,05% (no1 koma dua lima persen);
N=
nilai nominal SBSN per unit; imbalan berjalan (accrued refinn) per unit SBSN yang ditawarkan Peserta Lelang, dengan basis perhitungan act'tal/ achtal; imbalan bedalan (accrued retunt) per unit SBSN yang ditawarkan
ARoircr
=
ARoou
=
Pemerintah, dengan basis perhitungan acfiial,/ actual.
Imbalan berjalan per unit dihitung sebagai berikut: ca AR=N X-XnE dimana.
c = tingkat kupon (coupon rate); n = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun; . = jumlah hari sebenamya (actual dags) yang dihitung sejak 1 E =
(satu) hari sesuda-h tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal setelmen; jumlah hari sebenarnya (achnl days) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai
dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana
pelaksanaan setelmen terj adi. Imba.lan berjalan (accrued return) dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (iima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,0O (satu rupiah).
Contoh
Pe
nghltungan
Pada tanggal 5 Maret 2013, Pemerintah membeli kembali SBSN Seri IFR000 1 dengal nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kupon sebesar Il,8Oo/o (sebelas koma delapan puluh perseratus) per tahu:r. SBSN Seri IFR0001 ini jatuh tempo pada tanggal 15 Agu stus 20 1 5 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya. Pernbelian kembali tersebut dilakukan dengan menukarkan setiap 1 (satu) unit SBSN Seri IFR0001 dengan 1
MENTEFI KEUANGAN FEPUBLIK INDONESIA
(satu) unit SBSN Seri PBS004 dengan kupon 6,170 (enam koma satu perseratus) per tahun yang jatuh tempo tanggal 15 Februari 2O37. Kupon atas SBSN Seri PBS004 ini dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya. Jika clean price SBSN seri PBSOO4 ditetapkan sebesar 99,7 s%o (sembilan puluh sembilan koma tujuh lima persen) dan clean pnce SBSN seri IFR0001 disepakati sebesar IQS,7 5o/o (seratus lima koma tujuh lima persen), serta setelmen dilakukan pada tanggal 8 Ma-ret 2013, maka selisih tunai per unit SBSN dihitung dengan langkah{aagkah sebagai berikut:
Pori"' = rclc,7l\o (seratus lima koma tujuh lima persen); D^
=
99,7 5% (sembilan
puluh sembilan koma tujuh lima persen)
juta rupiah);
N
Rpl.0OO.0OO,OO (satu
Coff"t
11
Ccou
6, 10% (sepuluh persen);
notfer
2 (dua) kali dalam satu tahun (semi annuallg ), yilt:u setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus; 2 (duai kali dalam satu tahun (semi annually ), ya;ttt setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus; 21 (dua puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Februari 2013) sampai dengan tanggal setelmen (8 Maret 2013); 21 (dua puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya g ang dlhitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Februari 2013) sampai dengan tanggal setelmen (8 maret 2013); 181 (seratus deiapan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi (16 Februari 2013 sampai dengan 15 Agustus 2013); 181 (seratus delapan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi (16 Februari 2013 sampai dengan 15 Agustus 20 13); imbalan berjalan (accrued return) per unit SBSN yang ditawarkan Peserta Lelang, dengan basis perhitungan actual/ actual; imbalarr berjalan (accrued return) per unit SBSN yang ditawarkan Pemerintah, dengan basis perhitungan achtal/ achtal.
flcov aoffer
Eor"'
Alorer Alco',
=
,809'0 (empat belas koma
lima persen);
W
MENTEFI KEUANGAN I{EPUBLIK INI]ONESIA
Langkah 1: Imbalan berjalan (accrued retum)per unit dihitung sebagai berikut:
ARor". =
Rp1.00O.000,00
x
LI,8OVo
2
x
2L
t8I
Rp6.845,30 Rp6.845,00 ARco',
Rpl.o00.000,00 x 6,IOVo x 21 2 18L Rp3.538,67 Rp3.539,0
Langkah 2: Selisih tunai per unit dihitung sebagai berikut: Pss = [(105,75Vo - 99,75o/ol x Rp1.000.000,00] + (Rp6.84S,00- Rp3.S39,0) = Rp60.000,OO + Rp14.05O,OO
= Rp74.050,00
Jadi setelmen per unit sBSN dilakukan dengan menukar 1 (satu) unit SBSN seri IFR0001 dengan 1 (satu) unit sBSN seri FBSoo4 dan dalam hai ini Investor membayar selisih tunai sebesar Rp74.o5o,0o (tujuh puluh empat ribu lima puluh rupuah).
Salinan sesuai
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, rtA
AGUS D.rvl'. MARTOWARDOJO
