BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan lembaga pemerintah yang terkait langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengadaan dan pemerataan kesejahteraan publik. Sebagai bagian dari lembaga pemerintahan , berbagai kebijakan Kementerian PU akan terkait langsung pada kebijakan publik sehingga berbagai hal yang terkait dengan kinerja Kementerian PU juga berkenaan langsung dengan proses realisasi dari upaya mensejahterakan rakyat melalui tugas yang diembannya. Dilihat dari bida ng yang ditanganinya, pembangunan bidang pekerjaan umum sudah berjalan lebih dari 60 tahun baik berupa pembangunan fisik maupun penerbitan peraturan perundangan yang mendukung. Sejalan dengan tuntutan reformasi dan perkembangan kesadaran masyarakat akan progress nyata pembangunan nasional, tuntutan akan adanya transparasi pada setiap proses penyelenggaraan pembangunan menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi. Kebutuhan akan informasi yang akurat menjadikan proses komunikasi dan publikasi sebagai sebuah mekanisme penyebarluasan informasi yang harus dilakukan oleh kementerian P U untuk menjelaskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan. Terlebih saat ini Kementerian PU menjadi sorotan, karena kebutuhan masyarakat akan infrastruktur semakin tinggi dan tidak seimbang dengan pertumbuhannya. Selain itu juga anggaran di Kementerian PU merupakan lembaga terbesar kedua dari seluruh lembaga pemerintahan. Pada tahun 2014 ini, Kementerian PU memperoleh anggaran alokasi ABPP sebesar Rp.84,148 triliun, terdiri atas rupiah murni Rp 76.408 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 24.396 triliun, Badan Layanan Umum (BLU) Rp 25 triliun, Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp 7.314 triliun, dan Pinjaman Dalam Negeri Rp 375.695 miliar.
(http://ekbis.sindonew s.com/read/2013/12/10/33/815213/ini-k-l-yang-per
oleh-anggaran-terbesar-apbn-2014, diakses pada 12 April 2014).
1
2
Dengan adanya perkembangan yang begitu kompleks di tanah air, Kementerian PU sebagai institusi (pemerintah) harus mengikuti perkembangan yang ada. Dalam hal ini Kementerian PU harus dapat melakukan reformasi melalui debirokratisasi, transparansi dan akuntabilitas kepada publik untuk memberikan gambaran kepada masyarakat luas seberapa jauh anggaran yang telah diberikan kepada pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian PU harus
transparan
dari
mulai
penyampaian
informasi
mengenai
program,
pelaksanaan pembangunan, sampai dengan informasi lain yang terkait dengan bidang ke-pu-an dan hasil pembangunan yang telah dicapai oleh Kementerian PU di segala bidang. Rentannya berbagai tanggapan masyarakat secara awam menilai kinerja buruk Kementerian PU berdasarkan pada penilaian infrastruktur yang sering digunakan dan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Pen ilaian buruknya jalan, drainase, dan sistem pengairan menjadi contoh nyata sumber penilaian buruk pada Kementerian PU. Sudah seharusnya menjadi sarana Kementerian PU untuk melakukan evaluasi besar-besaran terkait dengan perbaikan kinerja yang didukung dengan perbaikan sistem pelayanan. Pada kenyataannya, sistem pelayanan Kementerian PU justru masuk dalam da ftar pelayanan lembaga terburuk. Kementerian Pekerjaan Umum mendapat peringkat terendah dalam survey kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia, per Juli 2013. Ombudsman meneliti 18 Kementerian yang menyelenggarakan pelayanan publik khususnya
unit pelayanan perizinan.
Kementerian PU mendapat skor 285 dari skor maksimal 1000. Survey dilakukan Ombudsman terhadap U nit Layanan P ublik yang langsung berada di bawah Kementerian.
(Tingkat
eselon
I
dan
II)
yang
berada
di
Jakarta.
(http://www.tempo.co/read/news/2013/07/23/090498980/Kementerian-PU-Terke jut-Dapat-Nilai-M erah, diakses pada 12 April 2014 Hasil Laporan Ombudsman dan berbagai penelitian eksternal yang mengkaji kinerja lembaga pemerintahan dapat menjadi gambaran guna melakukan evaluasi menyeluruh dari internal Kementerian PU. Evaluasi ini terkait dengan kepentingan untuk mempersiapkan pelaksanaan program yang lebih matang guna
3
meningkatkan kepercayaan publik melalui informasi yang lebih positif. Informasiinformasi yang menunjukan nilai buruk Kementerian PU tersebut memiliki nilai berita tinggi, sehingga pihak media merasa perlu untuk mempublikasikan sebagai bagian dari kepentingan publik. Kementerian PU dituntut dapat menyediakan informasi tandingan yang lebih positif dalam menghadang berbagai informasi negatif yang ada. Berbagai bentuk informasi mengeni kinerja PU dan pencapaiannya dapat menjadi salah satu cara dalam memberikan gambaran dari adanya perbaikan kinerja yang telah dilakukan Kem enterian PU disamping terus melakukan perbaikan-perbaikan kinerja yang didukung dengan pemberian informasi yang faktual. U paya informatif tersebut perlu didukung melalui kegiatan media relations yang baik melalui penyelenggaraan hubungan baik dengan pihak pers dan pelaku m edia lainnya. Kementerian PU tentunya dapat memanfaatkan fungsi public relations (PR) sebagai pelaksana dari berbagai kegiatan media relations. Humas menjadi jendela Kemeneterian PU bagi masyarakat luas sebagai bagian dari upaya pelaksanaan pembangunan yang akuntabel, kompetitif, terbuka dan transparan. Dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas, dalam menjalankan tugasnya, humas banyak bekerjasama den gan media massa baik cetak, elektronik dan juga online. Penyebarluasan informasi kepada publik harus bisa dipertanggungjawabkan oleh Kementerian PU kepada publik. Oleh karena itu peranan media sebagai sarana penyebarluasan informasi sangat dibutuhkan oleh Kementerian. Berdasarkan Peraturan M enteri No.8 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PU, dijelaskan bahwa bidang Humas Kementerian PU mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan pimpinan Kementerian mela lui hubungan media (cetak maupun elektronik), pelayanan hubungan
informasi
masyarakat dalam antar
lembaga.
berbagai bentuk penyajian dan
Informasi
yang
disediakan
Humas
Kementerian PU dapat mencakup berbagai kebutuhan yang berkenaan dengan kebutuhan publik seperti memberikatan informasi keuangan, program kerja,
4
pencapaian
target, kegiatan
sosial, dan
berbagai
hal
yang
lebih
dapat
meningkatkan pemahaman publik pada Kementerian PU. Media relations menjadi salah satu bagian yang dapat dimanfaatkan H umas untuk dapat disusun dan dimanfaatkan sebagai sarana penting guna mencap ai pemahaman dan dukungan publik. Seringnya, publik menilai kinerja PU berdasarkan informasi dari media massa karena media massa dinilai publik sebagai pihak yang dianggap netral. M eskipun sering ditemukan perbedaan cara penyampaian informasi terkait dengan cara media memberitakan, hingga kepentingan-kepentingan subjektif para pelaku media, memungkinkan perbedaan informasi antara informasi dari media dengan informasi dari instansi kelembagaan pemerintah yang dimintai informasinya. Persengketaan informasi tersebut umumnya terjadi karena berbagai kelemahan pada instansi pemerintah yang dimintai
informasi.
(http://m.dephub.go.id/read/berita/berita-umum/tantangan-
tugas-humas-pemerintah-semakin- kom pleks-59535, diakses pada 12 A pril 2014). Tantangan yang dihadapi humas Kementerian PU dalam memainkan perannya juga tidak mudah. Kemajuan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir telah mengubah peradaban dunia yang cukup berarti. Dampak kemajuan teknologi tersebut merasuk hampir ke seluruh segi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi yang demikian masyarakat menjadi semakin kritis menyikapi berbagai persoalan,
termasuk
tingkat
keandalan
infrastruktur
pekerjaan
umum.
Keterbukaan informasi mengenai infrastruktur yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum semakin marak di publikasikan melalui suratkabar, radio maupun siaran televisi serta media sosial. A palagi pemberitaan yang terkait dengan terganggunya pelayanan masyarakat, misalnya ke rusakan jalan, tanah longsor, tanggul jebol yang mengakibatkan terjadinya banjir dan merendam permukiman serta areal persawahan dan sebagainya memperoleh porsi yang menonjol. Kesenjangan pemberitaan yang diharapkan Kementerian PU dengan yang diberitakan para pelaku media dapat diminimalisir dengan cara melibatkan pers secara lebih aktif pada berbagai kegiatan Kementerian PU . Hubungan baik dengan pihak media sangat penting untuk dibina Humas Kementerian PU karena menjadi
5
bagian penting untuk membangun publisitas dan keterbukaan informasi yang lebih baik mengenai kinerja Kementerian PU. Berbagai kegiatan media relations bagi para pelaku media sebagaimana dijelaskan di atas, menjadi salah satu bentuk dari upaya Humas Kementerian PU dalam mencari publisitas pos itif. Dari situ juga terlihat bahwa media relations memiliki andil yang sangat besar dalam pembentukan opini publik terhadap citra Kementerian PU. Selain itu media relations memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyebaran program dan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian PU. Dikutip dari hasil pra-wawancara yang dilakukan dengan kepala sub-bagian hubungan media, media relations menjadi ujung tombak Kementerian PU dalam berhubungan dengan publik, hal ini dibuktikan dengan besarnya anggaran yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan media relations. Keseriusan Kementerian PU dalam menjalin hubungan dengan pihak media ini ditunjukan dengan besarnya alokasi anggaran yang diberikan untuk kepentingan media relations. ditahun 2014 ini kementerian PU mengalokasikan dana sebesar Rp. 4.650.000.000 (Laporan Anggaran Pusat Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum 2014). Dilihat dari besarnya anggaran tersebut membuktikan bahwa kegiatan media relations ini dianggap
sebagai
sebuah
kegiatan
yang
mendapat
perhatian
le bih
dari
Kementerian PU. Pemberitaan yang cenderung bernada negatif seperti berita mengenai jalan rusak, infrastruktur yang tidak merata, laporan Ombudsman terkait pelayanan Kementerian PU yang buruk sebagaimana dijelaskan di atas, akan sangat rentan membentuk opini publik yang kurang baik terhadap Kem entrian PU. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari Humas Kementerian PU dalam menjalin kerjasama yang baik dengan pihak media, sehingga proses penyampaian informasi atau pesan kepada masyarakat dapat be rjalan dengan baik dan optimal. Untuk itu penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan media relations Humas Kementerian PU dalam menjalankan program dan kebijakan Kementerian.
6
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu, “Bagaimana pelaksanaan media relations Humas Kementerian Pekerjaan Umum dalam menjalankan program dan kebijakan Kementerian?”
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Untuk
mengetahui
pelaksanaan
media
relations
Humas
Kementerian
Pekerjaan Umum dalam menjalankan program dan kebijakan Kementerian. 2. Untuk
menganalisa
pelaksanaan
media
relations
Hum as Kementerian
Pekerjaan Umum dalam menjalankan program dan kebijakan Kementerian.
D. Kerangka Pemikiran Pada
bagian
ini,
peneliti
menguraikan
berbagai
pemahaman
yang
mendukung pemahaman akan pelaksanaan media relations H umas Kementerian Pekerjaan Umum dalam menjalankan program dan kebijakan Kementerian sebagai berikut: 1. Humas Hubungan masyarakat (Humas) di Indonesia umumnya merujuk pada pemahaman public relations (PR) yang intinya dimaknai sebagai fungsi organisasi dalam memperoleh sikap positif publik. Pada dasarnya humas atau PR dikaitkan dengan adanya hubungan organisasi dengan publik yang juga akan berdampak pada kepentingan perusahaan, sebagaimana diungkapkan Soemirat dan Ardianto (2007: 13) mengenai pemahaman humas yang dimaknai dari penggunaan istilah PR, bahwa: “Public Relations merupakan fungsi manajemen yang membantu menciptakan dan saling memelihara alur komunikasi, pengertian, dukungan serta kerjasama suatu organisasi dan perusahaan dengan publiknya dan ikut terlibat dalam menangani masalah -masalah atau isuisu manajemen. Public Relations membantu manajemen dalam menyampaikan informasi dan tanggapan terhadap opini publik, Public
7
Relation secara efektif membantu manajemen memantau berbagai perubahaan.” Pada dasarnya pemahaman mengenai humas merujuk pada adanya fungsi manajerial yang dilakukan humas guna melakukan evaluasi terhadap sikap-sikap publik. Humas bertindak untuk dapat mengidentifikasi kebijakan dan prosedur dalam organisasi terhadap publiknya, menyusun rencana serta menjalankan program -progam komunikasi untuk memperoleh pemahaman dan penerimaan publik. Humas pun juga digunakan untuk kebutuhan pemerintahan karena Humas menunjukan adanya usaha untuk menunjukan kepentingan yang berhubungan dengan kebutuhan publik. H umas dalam hal ini bertindak sebagai penghubung langsung antara pemerintah dengan masyarakat sebagaimana diungkapkan Grunig dan Hunt (dalam Putra, 2008: 1.3) yang menyatakan mengenai pengertian humas sebagai, “The management of communication between an organization and its public (M anajemen komunikasi antara organisasi dengan publiknya).” Public relations kemudian diartikan sebagai alat organisasi untuk berkomunikasi dengan publiknya untuk saling memahami meskipun Grunig dan Hunt tidak menjelaskan untuk apa kegiatan komunikasi tersebut perlu dilakukan. Sejalan dengan penjelasan di atas, Baskin et. al (dalam Putra, 2008: 1.4) juga memberikan pemahaman mengenai pengertian humas bahwa, “Public Relations, adalah usaha untuk membangun hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik-publiknya (relations with publics).” M akna Humas sebagai alat manajemen untuk berkomunikasi dengan publiknya juga diaplikasikan dalam humas pemerintahan. Humas pemerintah erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat yang berkenaan dengan perilaku pemerintah karena humas berhubungan atas pemahaman-pemahaman publik pada pemerintah. Humas pemerintah pun kemudian berkenaan dengan pelayanan sebagai bagian dari kepentingan fungsi humasnya. Prinsip pelayanan ini merupakan dasar dari konsep modern humas sebagaimana diungkapkan Garret (dalam M oore, 2004: 7) bahwa, “Public relations adalah suatu sikap pikiran yang mendasar, suatu filsafat manajemen yang sengaja dan
8
mandiri menempatkan kepentingan masyarakat lebih dulu dalam setiap keputusan yang mempengaruhi suatu organisasi.” Humas menekankan kepada upaya mempengaruhi opini publik karena pada prinsipnya Humas bertujuan untuk dapat mempengaruhi opini publik. Dengan demikian, hal ini memberikan sebuah konsekuensi bahwa menggeluti profesi Humas bukanlah hal yang dianggap cukup mudah, sebab harus dilandasi dengan ilmu yang benar. Selain itu definisi ini menunjukkan bahwa Humas merupakan sebuah ilmu sosial yang perlu dipelajari secara mendalam, karena memberikan suatu konsekuensi pada tanggung jawab organisasi, perusahaan, termasuk pemerintah atas kepentingan publiknya. Berdasarkan berbagai definisi Humas sebagaimana disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Humas merupakan sebuah upaya dalam memelihara sebuah niat baik dan saling pengertian dengan publiknya sebagaimana tujuan Humas yang diungkapkan Oxley (dalam Iriantara, 2011: 17) bahwa “Tujuan Public Relations jelas dan mutlak memberi sumbangan pada objektif organisasi secara
keseluruhan
dan
tujuan
kegiatan
Public
Relations
adalah
mengihktiarkan dan memelihara saling pengertian antara organisasi dengan publiknya.” Tujuan dan fungsi PR sebagaimana disebutkan di atas menunjukan bahwa keberadaannya merujuk pada filsafat manajemen yang bersifat sosial dan merupakan komunikasi dua arah yang menunjang dalam pengambilan kebijakaan perusahaan. PR bertujuan memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang dimana citra menjadi bagian utama dalam berbagai kajian PR sebagai tujuan untama dari fungsi PR sebagaimana diungkapkan Iriantara (2004: 57) yang merangkum pandangan-pndangan Lesly mengenai daftar pencapaian objektif PR sebagai bagian dari tujuan PR bahwa “PR yang pada gilirannya akan memberi manfaat terhadap organisasi. Prestise atau citra yang baik misalnya, akan memberi manfaat yang sangat besar bagi organisasi, bahkan prestise dan reputasi ini sering disebut sebagai aset terbesar perusahaan.”
9
Humas pemerintah menempatkan reputasi sebagai pencapaian yang diwujudkan atas keparcayaan publik sehingga terciptanya pandangan positif pada pemerintah. Pemerintah menempatkan humas sebagai bagian yang diberikan tanggung jawab untuk dapat membangun kepercayaan publik. Pada pelaksanaannya, pemerintah memberikan kewenangan pada Humas untuk dapat menggarap dua lingkup organisasi mengenai internal dan eksternal, sejalan dengan yang diungkapkan Suhandang (2004: 78) mengenai dua ruang lingkup utama humas, antara lain: 1. Internal Public Relations a. M emelihara hubungan baik antar majikan, pimpinan dan buruh atau bawahan
serta antara buruh dan pegawai dengan rekan-rekan
sekerjanya. M empertinggi prod uksivitas sumber daya manusia (SDM ) yang ada di dalam perusahaan. b. Bagaimana cara menggerakkan para pegawai agar memberikan pelayanan kepada publik sebaik-baiknya. c. M engadakan komunikasi yang teratur dan tepat guna antara majikan atau pimpinan dengan buruh atau pegawai yang dipimpinnya. d. M empertinggi kecakapan dan pengetahuan semua SDM yang ada di dalam perusahaan. e. M emberikan hiburan dan kesempatan untuk bersantai bagi buruh atau pegawai. f.
Bagaimana usaha mneingkatkan kebersihan, ketertiban serta keindahan kantor, pabrik dan seluruh lingkungannya.
g. M engintegrasikan keluarga pegawai ke dalam kehidupan perusahaan. h. M emelihara kesejahteraan pegawai atas usaha sendiri, dan lain -lain masalah yang timbul dalam perusahaan itu. 2. Eksternal Public Relations: a. M engadakan analisa dan penilaian terhadap sikap dan opini publik yang menanggapi kebijaksanaan pimpinan perusahaan.
10
b. M engadakan
koreksi
dan
saran
kepada
pimpinan
perusahaan
sehubungan dengan tujuan Public Relations, terutama dalam kegiatan perusahaan yang mendapat sorotan atau kritikan publik. c. M empersiapkan bahan-bahan penerangan dan penjelasan yang jujur dan objektif agar publik tetap memperoleh kejelasan tentang segala aktivitas dan perkembangan perusahaan. d. Ikut membantu pimpinan dalam hal menyusun atau memperbaiki formasi staf ke arah yang efektif. e. M engadakan
penyelidikan
atau
penelitian
tentang
kebutuhan,
kepentingan adanya selera publik akan barang-barang yang dihasilkan perusahaan. Kedua ruang lingkup humas tersebut yang merujuk pada kebijakan internal dan eksternal yang dapat menunjukan posisi strategis humas yang berhubungan
secara
langsung
dalam
kepentingan
manajerial
internal
organisasi maupun eksternal dengan publik, mitra, dan seluruh pihak terkait lainnya. Ruang lingkup kinerja tersebut juga dapat diterapk an humas pemerintah baik secara internal maupun eksternal. Secara internal salah satunya dapat dilihat dari adanya integrasi komunikasi yang disediakan humas untuk dapat mengakomodasi arus komunikasi dalam organisasi, secara eksternal dilakukan melalui media relations, kerjasama dengan pihak swasta, dan kepentingan publik terkait dengan regulasi pemerintah. Ruang lingkup kerja humas tersebut akan menghadirkan fungsi humas yang dibentuk atas dasar kepentingan perusahaan dalam menghadirkan humas sebagai bagia n yang dapat mengakomodasi kepentingan pengadaan komunikasi baik secara internal maupun eksternal. Humas pemerintah kemudian memiliki beberapa fungsi yang menjadikannya memiliki kewenangan dalam memberikan aspek fungsional sebagaimana diungkapkan M oore (2004: 150) antara lain:
11
1. Penyusunan kegiatan (progam ming) Kegiatan ini meliputi analisis masalah dan alternatif, penetapan tujuan dan publik (atau kelom pok yang dukungan atau pengertiannya diperlukan), dan pemberian saran serta perencanaan aktivitas. 2. Keterpautan (relationships) Para petugas humas yang berhasil, mengembangkan keterampilan pribadinya dalam mengumpulkan informasi dari manajemen, dari rekan dalam organisasinya, dan dari sumber eksternal (di luar organisasi). Banyak aktivitas humas menghendaki kerja sama dengan melalui fungsifungsi lain termasuk staf personalia, staf direksi, dan staf pemasaran. Humas juga mewakili organisasinya, kadangkala ini terjadi secara formal dan secara resmi mewakili serikat dagang atau profesi. Pada keseluruhan keterpautannya dengan orang lain termasuk orang-orang dalam kelompok industri, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan dan masyarakat umum, petugas Humas bekerja atas nama organisasinya. 3. Penulisan dan Penyuntingan (writing and editing) Karena petugas humas seringkali berusaha menjangkau kelompok besar dalam masyarakat, maka alat yang sering digunakan adalah kata -kata tercetak. Contoh penggunaannya bisa didapati dalam laporan berita (news release), brosur, pidato, naskah film, artikel majalah dagang, informasi tentang barang yang dihasilkan dan materi teknis, publikasi tentang para pekerja, surat berita (news letter), laporan pemegang saham
dan
komunikasi menajemen lainnya, yang ditujukan baik kepada personil di dalam maupun di luar organisasi yang merupakan kelom pok-kelompok internal dan eksternal. Suatu gaya penulisan yang jelas, yang secara efektif mengkomunikasikan hal-hal tersebut diatas, merupakan suatu keharusan bagi petugas Humas. 4. Informasi (Information) M enetapkan saluran yang tepat bagi penyebaran materi kepada surat kabar, stasiun radio, dan majalah dagang atau majalah umum, serta mengadakan kontak dengan mereka untuk mengetahui kepentingannya
12
dalam mempublikasikan berita dan feature organisasi, merupakan aktivitas humas yang sudah umum. Aktivitas ini me nuntut suatu pengetahuan tentang bagaimana surat kabar dan media lainnya beroperasi, bidang spesialisasi publikasinya dan minat dari masing-masing editor. Persaingan pun terjadi untuk menarik perhatian para editor dan penyiar, yang tentu saja memiliki ruan g dan waktu terbatas pada medianya. D ikatakan oleh praktisi Humas, “Anda harus memperoleh editor yang tepat dari media komunikasi yang tepat dengan berita yang tepat pada saat yang tepat”. M eskipun gagasan diterima berdasarkan nilai beritanya dan nilai-nilai lainnya
yang
berhubungan
dengan
hal
itu,
kemampuan
untuk
mengembangkan hubungan saling hormat-menghormati dan kerja sama timbal balik dengan pers dapat bermanfaat sekali baik bagi petugas H umas maupun wartawan. 5. Produksi (Production) Brosur, laporan khusus film, dan progam multimedia adalah cara cara penting dalam berkomunikasi. Petugas humas tidak perlu menjadi seorang ahli dalam bidang seni, tata letak, tipografi dan fotografi, tetapi latar belakang pengetahuan tentang teknik bidang tersebut diperlukan sekali bagi perencanaan dan pengawasan terhadap penggunaannya. 6. Peristiwa khusus (special events) Konferensi pers, pameran, pertunjukan khusus, perayaaan ulang tahun, kontes dan progam berhadiah, perlawatan dan pertemuan khusus, semua itu merupakan peristiw a khusus yang dapat digunakan untuk menarik perhatian dan memperoleh penerimaan dari masyarakat. Semua itu melibatkan perencanaan dan koordinasi yang cermat perhatian kepada hal-hal yang sekecil-kecilnya dan persiapan buku, publisitas dan laporan yang sifatnya khusus. 7. Pidato (Speaking) Pekerjaan
humas
seringkali
menuntut
keterampilan
dalam
berkomunikasi tatap muka, mencari forum yang cocok, mempersiapkan pidato bagi orang lain dan menyampaikan pidato. Seorang yang dapat
13
secara efektif menyampaikan pesannya kepada orang-orang dan kelompok akan memperoleh lebih banyak kuntungan daripada mereka yang kemampuannya terbatas pada tulisan. 8. Penelitian dan penilaian (Research and Evaluation) Aktivitas pertama yang selalu harus dilaksanakan oleh petugas humas adalah fact finding (pengum pulan fakta). Sebagaimana dikatakan di muka, kegiatan ini bersifat sangat pribadi, melalui wawancara, pengkajian materi perpustakaan dan percakapan yang bersifat informal. Pengumpulan data juga dapat meliputi penggunaan teknik survei da n penelitian opini. Setelah sebuah progam selesai, petugas humas harus mempelajari hasilnya dan menilai pelaksanaan dan keefektifan progam tersebut. M anajemen semakin mengharapkan penelitian dan penilaian dari para penasihat humas. Fungsi kewenangan
humas
pemerintah
yang
menjadikannya
dalam
memberikan
aspek
fungsional
memiliki
antara
lain,
program ming, kegiatan ini meliputi analisis masalah beserta alternatif, penetapan
tujuan,
pemberian
saran
serta
perencanaan
aktivitas.
Relationships, aktivitas humas banyak mengkehendaki kerja sama dengan bagian-bagian lain baik dalam
lingkup internal ataupun mewakili
organisasinya secara resmi melalui lingkup eksternal. Writing and editing, seringnya humas dituntut untuk menjangkau kelompok besar dalam masyarakat, maka alat yang digunakan merupakan kata-kata tercetak, sehingga humas harus menguasai skill ini. Information, humas dituntut untuk bisa menentukan saluran yang tepat bagi penyebaran materi, sehingga menjalin hubngan baik dengan pihak media akan sangat membantu pekerjaan humas. Production, latar belakang pengetahuan humas
tentang
teknik
produksi
akan
sangat
diperlukan
dalam
perencanaaan dan pengawasan terhadap penggunaannya. Special events dapat digunakan untuk menarik perhatian dan memperoleh penerimaan dari
masyarakat.
Speaking,
pekerjaan
humas
seringkali
menuntut
keterampilan dlam berkomunikasi tatap muka, dan yang terakhir research
14
and evaliation, setelah program selesai dijalankan, petugas humas harus mempelajari hasilnya dan menilai pelaksanaan dan keefektifan progrram tersebut.
2. Humas Pemerintahan Humas dalam pemerintahan juga selayaknya H umas dalam lembaga atau pun organisasi yang berfungsi untuk membangun pandangan yang positif bagi publiknya. Publik dalam humas pemerintahan berarti masyarakat atau seluruh rakyat yang berada dalam kesatuan negara. Kebijakan -kebijakan pemerintah yang berorientasi publik didukung dengan pelayanan sebagai bagian dari peran strategis humas pemerintahan. Bagian utama yang membedakannya terdapat pada pelaksanaan kebijakan publiknya yang berorientasi pada berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagaimana diungkapkan Ardianto (2013: 239) bahwa: “Di dunia pemerintahan, PR bertugas menjalankan kegiatan kebijakan publik dan pelayanan publik. Salah satu kegiatan PR pemerintah da lam bidang kebijakan publik adalah memberikan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintah yang mengikat rakyat atau masyarakat. Sedangkan untuk pelayanan publik adalah memberikan pelayanan terbaik, dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit untuk memberikan kepuasan kepada rakyat atau masyarakat sehingga dunia pemerintahan memperoleh citra positif dari rakyat atau publik.” Humas
di
pemerintahan
merupakan
pemberi
informasi
kepada
masyarakat sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. M asyarakat memberikan haknya untuk diwakilkan kepada orang orang pemerintahan agar bisa di selenggarakan dengan sebaik-baiknya. M aka suatu kewajaran apabila pemerintah harus tetap terhubung dengan masyarakat dan setiap aspeknya menyentuh langsung kehid upan masyarakat sebagaimana diungkapkan Cutlip et, al. (2009: 468) bahwa “Tugas utama praktisi humas pemerintah adalah pemberi informasi. peran dan tanggung jawab lainnya diberikan kepada praktisi pemerintah spesifik, dan prioritas utamanya adalah memastikan arus informasi kepada orang di dalam dan di luar pemerintahan.”
15
Tugas utama pemerintah sebagai pemberi informasi menjelaskan peran serta humas pemerintah sebagai alat kom unikasi antara pemerintah dengan publik-publiknya, baik dalam internal pemerintah m aupun yang berasal dari luar pemerintahan. Sebagai pemberi informasi, humas pemerintah berkaitan denganc aranya dalam mengelola informasi dan menyampaikan informasi pada publi-publik utamanya khususnya bagi rakyat. H umas pemerintah pun ditempatkan dengan tujuan sebagai komunikator pemerintah yang utamanya berkaitan dengan cara-caranya dalam mengelola informasi yang dijelaskan Cutlip et, al. (2009: 466) mengenai tujuan humas pemerintah antara lain: 1. M emberi informasi konstituen tentang aktivitas agen pemerintah. 2. M emastikan kerjasama aktif dalam program pemerintah; voting, curbside recycling,
dan
juga
kepatuhan
kepada
program
aturan-kewajiban
menggunakan sabuk pengaman, aturan dilarang merokok. 3. M endorong warga mendukung kebijakan dan program yang ditetapkan; sensus,
program
pengawasan
keamanan
lingkungan,
kampanye
penyadaran akan kesehatan personal, bantuan untuk upaya pertolongan bencana. 4. M elayani sebagai advokat publik
untuk administrator
pemerintah;
menyampaikan opini publik kepada pembuat keputusan, mengelola isu publik didalam organisasi serta meningkatkan aksesibilitas publik ke pejabat administrasi. 5. M engelola
informasi
internal;
menyiapkan
new sletter
organisasi,
pengumuman elektronik, dan isi dari dari situs internet organisasi untuk karyawan. 6. M emfasilitasi hubungan media-menjaga hubungan dengan pers lokal; bertugas sebagai saluran untuk semua pertanyaan media; memberitahu pers tentang organisasi dan praktiknya serta kebijakannya. 7. M embangun komunitas dan bangsa; menggunakan kampanye kesehatan publik dengan dukungan pemerintah dan program keamanan publik lainnya serta mempromosikan berbagai program sosial dan pembangunan.
16
Tugas dan fungsi pokok humas sebagaimana disebutkan di atas tidak terlepas
dalam
rangka
memberikan
pandangan
yang
baik
mengenai
penyediaan informasi mengenai berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Tugas dan fungsi pokok humas pemerintah pun direpresentasikan melalui pandangan dalam membuka aksesibilitas yang baik dan terkoordinasi sebagaimana tertuang dala m Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah (2011:12), antara lain: 1. M elaksanakan kom unikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperoleh manfaat bersama; 2. M eningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik; 3. M eningkatkan
koordinasi
dalam
penyebarluasan
informasi
tentang
kebijakan pemerintah; 4. M embangun citra dan reputasi positif. Berbagai tugas humas pemerintah tersebut di sesuaikan dengan fungsi humas yang juga direpresentasikan melalui program kerja yang dibentuk guna menciptakan citra dan reputasi positif bagi pemerintah. Fungsi humas pemerintah tersebut tertuang dalam Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah (2011:13), antara lain: 1. M embentuk, meningkatkan, serta memelihara citra dan reputasi positif instansi pemerintah dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi; 2. M enciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis; 3. M enjadi penghubung instansi dengan publiknya; 4. M elaksanakan fungsi manajemen komunikasi, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi. Berbagai bentuk tugas dan fungsi pokok dari humas pemerintah pada dasarnya ditujukan bagi keterbukaan informasi akan kepentingan kebijakan publik yang di dukung dengan pelayanan sebagai bagian dari fungsi pokok
17
humas pemerintah, sejalan dengan yang diungkapkan Ruslan (20 08: 343) mengenai fungsi pokok humas pemerintah, antara lain: 1. M engamankan kebijaksanaan pemerintahan 2. M emberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan atau informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga program -program kerja secara nasional kepada masyarakat 3. M enjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam menjebatani kepentingan instansi pemerintahan di satu pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak 4. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembanguna n nasional baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pada praktiknya, peran yang dijalankan oleh humas di lembaga pemerintah menyangkut dua hal utama, yaitu pera n secara taktis dan secara strategis sebagaimana diungkapkan Ruslan (2008: 344) bahwa: “Secara taktis (jangka pendek), humas berupaya memberikan pesan dan informasi kepada masyarakat sebagai target sasarannya melalui komunikasi dua arah untuk mempengaruhi opini masyarakat, sedangkan secara strategis (jangka panjang), humas berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan melalui pemberian ide, saran dan gagasan guna menyukseskan program pembangunan nasional lembaga pemerintah sehingga tercipta citra atau o pini masyarakat yang positif terhadap lembaga pemerintah.” Saat ini hampir setiap lembaga pemerintah di pusat maupun daerah memiliki petugas humas. Kedudukan petugas humas dalam
lembaga
pemerintah pun berbeda-beda, ada yang baru memiliki bagian yang menjalankan fungsi humas, namun ada pula yang sudah memiliki bagian humas
dalam
struktur
kelembagaannya.
Keberadaan
Humas
dalam
menumbuhkan hubungan baik kepada setiap kom ponen pada suatu instansi pemerintahan atau organisasi serta membina hubungan baik pada pu blik internal maupun eksternal. M embina hubungan harmonis antara organisasi dan segenap komponen pada suatu instansi dalam membangun good
18
governance. Fungsi dalam mengemas tanggung jawab kerjanya tersebut juga berkenaan dengan beragam upaya humas untuk mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama pemerintah yang ditingkatkan pemahaman guna mendukung berbagai kebijakan yang diambil pemerintah .
3. M edia Relations Media relations merupakan salah satu bagian dari fungsi ekternal humas yang dijadikan sebagai sarana humas untuk lebih mengenal publik melalui pihak-pihak yang mewakili kepentingan publik. M edia massa, pers dan para pelaku komunikasi massa lainnya dapat menjadi bagian langsung yang dibina hubungan baiknya oleh humas guna mendapatkan pemberitaan yang lebih mendukung keberadaan organisasi. Media relations berkenaan dengan pihak eksternal, sehingga upaya pembinaannya pun berbeda dengan kepentingan internel karena pihak eksternal berada di luar dari jangkauan struktural organisasi sebagaimana diungkapkan Iriantara (2011: 32) bahwa, “Media relations sebagai bagian dari public relations eksternal yang membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media massa sebagai sarana komunikasi
antara
organisasi
dengan
publik
untuk
mencapai
tujuan
organisasi.” Media relation merupakan sarana organisasi untuk saling mengenal dengan publiknya, sehingga media relations dapat menjadi penghubung informasi yang dibutuhkan publik mengenai organisasi dan begitu pun sebaliknya. Media relations dilakukan guna memaksimalkan peran media sebagai sumber informasi publik terkait dengan informasi-informasi yang diberikan humas. H umas pemerintah menjadikan media relations sebagai bagian dalam upaya mendapatkan publisitas sebagai peran media relations yang diungkapkan Jefkins (dalam Soemirat dan Ardianto, 2007: 122) bahwa “Peranan hubungan pers adalah untuk memperoleh pemuatan atau penyiaran secaa maksimal tentang informasi PR yang disampaikan untuk memberikan pengetahuan dan menciptakan pengertian publiknya.”
19
Bagi humas pemerintahan, media relations menjadi bagian yang penting dalam membangun keterbukaan informasi untuk menjalan kan fungsi humas sebagai
pemberi
informasi.
Terlebih
dalam
pemerintahan
yang
mengedepankan demokrasi sebagai bagian dari ideologinya, maka media relations
akan
membangun
pemenuhan
kebutuhan
informasi
publik
sebagaimana diungkapkan Cutlip et, al. (2009: 478) bahwa “Tradisi demokrasi mensyaratkan agar agen pemerintah negara dapat diakses oleh media berita, dan karenanya hubungan media adalah fungsi dasar dar i petugas humas. Sifat dari program pemerintahan sangat penting dan karenanya minat media juga tinggi.” Media relations menjadi salah satu cara humas pemerintah untuk dapat menarik perhatian media karena media pun memiliki minat yang besar pada informasi-informasi dari pemerintah yang berkenaan dengan kepentingan rakyat. Media relations menjadi upaya humas pemerintah untuk dapat mejalin hubungan yang lebih baik dengan media sehingga membuka kesempatan yang lebih baik bagi media untuk mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan informasi pemerintahan sehingga dapat menjadikan informasi tersebut sebagai sumber pemberitaan. Media relations yang dilakukan humas pemerintah tidak dilakukan untuk mengontrol pemberitaan media, karena sifat publisitasnya menjadikan sumber informasi yang diberikan bagi media dinilai ber dasarkan adanya nilai berita yang tinggi. Media relations dilakukan untuk membangun hubungan bukan hanya sekedar kepentingan pemberitaan saja sebagaimana tujuan pokok media relations yang diungkapkan Ardianto (2013: 265) bahwa, “Tujuan pokok diadakannya hubungan pers adalah menciptakan pengetahuan dan pemahaman, bukan semata -mata untuk menyebarkan suatu pesan sesuai dengan keinginan perusahaan induk atau klien demi mendapatkan”suatu citra atau sosok yang le bih indah daripada aslinya di mata umum.” Tidak seorang pun yang berhak mendikte apa yang harus diterbitkan atau disiarkan oleh media massa, setidak -tidaknya di suatu masyarakat yang demokratis.” Secara esensial, pemahaman media relations merujuk pada tujuan untuk menciptakan hubungan baik dengan para pelaku media guna menempatkan informasi-informasi penting sebagai sumber berita yang dinilai penting untuk
20
disampaikan dengan baik. Media relations digunakan sebagai sarana humas untuk mendapatkan publisitas pemberitaan atas adanya hubungan yang baik dengan media. Hubungan baik tersebut semakin membuka kesempatan pemberitaan yang juga akan berkenaan dengan cara publisitras yang sesuai denghan yang diharapkan humas. M edia memiliki caranya sendiri dalam memproduksi informasi dari humas sehingga publisitas dapat tidak terkontrol. Di sinilah media relations berperan sebagai bagian dari tanggung jawab humas yang digunakan untuk membentuk cara pandang pers yang lebih positif pada pemberitaan karena adanya pemahaman yang baik pada organisasi melalui media relations. Untuk itu media relations kemudian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan publisitas dan mendapatkan tempat pemberitaan yang cukup sebagaimana dijelaskan Wardhani (2008: 13) mengenai tujuan utama media relations, antara lain: 1) Untuk memperoleh publisitas seluas mungkin mengenai kegiatan serta langkah lembaga/organisasi yang baik untuk diketahui um um 2) Untuk memperoleh tempat dalam pemberitaan media (liputan, laporan, ulasan, tajuk yang wajar, objektif dan se imbang/balance) mengenai hal-hal yang menguntungkan lembaga/organisasi 3) Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat mengenai upaya dan kegiatan lembaga/organisasi; 4) Untuk melengkapi data/informasi bagi pim pinan lembaga/organisasi bagi keperluan pembuatan penilaian (assesment) secara tepat mengenai situasi atau
permasalahan
yang
mempengaruhi
keberhasilan
kegiatan
lembaga/perusahaan 5) M ewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan yang dilandasi oleh rasa saling percaya dan menghormati. Tujuan media relations tersebut menunjukan peran penting media relations untuk membangun nama organisasi dan juga menerapkan kebijakan publik. Humas pemerintah menjadikan tujuan media relations sebagai bagian dalam tujuannya mendapatkan pemahaman publik melalui bantuan informas iinformasi yang diberikan media. S ifat hubungan baik yang dibina dalam
21
media relations menjadi dasar humas melakukan media relations yang baik dengan bersandar pada prinsip-prinsip penyelenggaraan media relations yang mengedepankan kepentingan-kepentingan bagi media. Untuk itu, media relations penting untuk dibangun dan dikembangkan yang diterapkan melalui beberapan prinsip dasar yang dapat membuat fungsi media relations lebih efektif sebagaimana diungkapkan Jefkins (2004: 101) antara lain: 1) M emahami dan melayani media Seorang praktisi humas harus memiliki pengetahuan mengenai cara memahami dan melayani media, sehingga dapat menjalin kerja sama dengan pihak media/pers dan dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. 2) M embangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya Praktisi humas harus selalu siap menyediakan atau memasok materimateri yang akurat di mana saja dan kapan saja. Ini terkait dengan pekerjaan manajer humas sebagai penyedia informasi utama bagi kalangan media massa. Dengan cara ini humas akan dinilai sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya oleh media. 3) M enyediakan salinan yang baik M enyediakan
salinan
yang
baik
dapat
dilakukan
dengan
menyediakan reproduksi foto-foto yang baik, menarik, dan jelas. 4) Bekerja sama dalam penyediaan materi Sebagai contoh, seorang praktisi humas dan pers dapat bekerja sama dalam mempersiapkan sebuah acara wawancara atau jumpa pers dengan tokoh-tokoh tertentu. 5) M enyediakan fasilitas verifikasi Praktisi humas perlu memberikan kesempatan kepada para wartawan untuk melakukan verifikasi (pembuktian kebenaran) atas setiap materi yang mereka terima. Contohnya, yaitu dengan mengizinkan para wartawan untuk langsung melihat fasilitas atau kondisi organisasi yang hendak diberitakan, meskipun memang tidak semua organisasi mengijinkan wartawan untuk mengetahui seluruh “isi perut” perusahaan.
22
6) M embangun hubungan personal yang kokoh Hubungan personal yang kokoh akan tercipta dan terpelihara jika dilandasi oleh keterbukaan, kejujuran, da n sikap saling menghormati profesi masing-masing. Hubungan baik itu juga perlu dibangun dengan landasan profesionalisme masing-masing. Prinsip-prinsip dalam melaksanakan media relations yang diungkapkan Jefkins di atas menjadi salah dasar pemahaman penelit i untuk lebih memaknai prinsip tersebut sebagai dasar dalam memahami pelaksanaan media relations di lingkungan humas pemerintahan. K eenam prinsip media relations tersebut relevan dalam memahami berbagai praktek penerapan media relations yang dilakukan humas pemerintah yang utamanya dilakukan dengan menyajikan berbagai dasar dalam membuat kegiatan-kegiatan media relations. Prinsip media relations ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai cara humas pemerintah melaksanakan media relations sehingga prinsip-prinsip tersebut mewakili keseluruhan konsep utama media relations sebagai cara dalam membangun hubungan baik. Prinsip dalam membangun hubungan media yang diungkapkan Jefkins tersebut juga mendasari Soemirat dan Ardianto (2007: 124) untuk menjadikannya sebagai prinsip utama dalam membangun media relations dengan menyertakan contoh pelaksanaan kegiatannya, antara lain: 1) By serving the media yaitu memberikan pelayanan kepada media. M isalnya PR harus mampu menciptakan kerjasama dengan media. PR harus menciptakan suatu hubungan timbal-balik. 2) By establishing a reputations for reliability yaitu menegakkan suatu reputasi agar dapat dipercaya. M isalnya selalu menyiapkan bahan -bahan informasi akurat dimana dan kapan saja diminta. Wartawan selalu ingin tahu sumber berita paling baik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan hubungan timbal balik terjalin semakin erat. 3) By supplying good copy yaitu memasok naskah informasi yang baik. M isalnya memberikan naskah yang baik, menarik perhatian, pengadaan gambar atau foto, pembuatan teks gambar atau foto yang baik. Juga,
23
pengiriman new s release sehingga hanya sedikit memerlukan penulisan ulang atau menyunting. 4) By coorperations in providing material yaitu melakukan kerjasama yang baik
dalam
menyediakan
bahan
informasi.
M isal nya:
merancang
wawancara pers dengan seseorang yang dibutuhkan pers ketika itu. 5) By providing verifivation facilities yaitu penyediaan fasilitas yang memadai. M isalnya, memberikan fasilitas yang dibutuhkan wartawan sewaktu menggali berita. 6) By building personal relationship with the media yaitu membangun hubungan secara personal dengan media. Hal ini yang mendasari keterbukaan dan saling menghormati profesi masing-masing. Prinsip-prinsip media relations tersebut memberikan pemahaman yang jelas bagi peneliti untuk menklasifikasikan berbagai bentuk kegiatan pelaksanaan media relations yang dilakukan humas pemerintah. Prinsipprinsip media relations tersebut dapat dilakukan pada berbagai kegiatan media relations yang menjadi aplikasi atas pemahaman pada media relations. H umas pemerintah tidak hanya mengemban tugas untuk menciptakan dan memelihara hubungan baik dengan media massa dalam arti organisasinya, melainkan juga media dalam arti personal, yaitu wartawan-wartawan yang tergabung di dalamnya. Media relations memungkinkan humas pemerintah untuk dapat menjadikan hubungan baik dengan media sebagai fasilitastor komunikasi dengan masyarakat. K omunikasi yang dibangun dengan pihak wartawan tersebut hendaknya bersifat dua arah dan dilakukan secara berkesinambungan, mengingat opini publik bersifat sangat dinamis, dimana dapat berubah-ubah seiring dengan informasi yang diberitakan oleh pihak media. Arus komunikasi dari media relations digambarkan secara sederhana sebagai berikut:
24
Gambar 1.1 Arus Komunikasi dalam Praktik M edia Relations
M edia M assa
Organisasi
Publik (Sumber: Iriantara, 2011: 31)
Dari bagan diatas dapat dilihat bagaimana arus komunikasi yang terbentuk antara organisasi, media massa dan publik. Garis putus -putus memperlihatkan arus komunikasi yang dilakukan oleh publik, sed angkan garis tebal memperlihatkan arus komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. Dalam bagan diatas, tergambar bahwa media berperan sebagai jembatan antara organisasi
dan
publik.
Organisasi
dapat
menyampaikan
informasi-
informasinya kepada publik melalui m edia massa. Publikpun menyampaikan aspirasi, saran dan kritiknya kepada suatu organisasi melalui media massa. M eskipun terkadang publik memiliki akses langsung untuk menyampaikan aspirasinya kepada organisasi, namun penyampaian aspirasi melalui media massa cenderung memiliki kekuatan yang lebih besar dan lebih kuat mengingat kemampuan media massa yang besar dalam mempengaruhi opini publik dan citra suatu organisasi. Berbagai
prinsip
dasar
dari
penerapan
fungsi
media
relations
sebagaimana dijelaskan di atas, menunjukan bahwa media relations bukan hanya sekedar kepentingan minor, tetapi media relations dapat berperan besar dalam membangun kepercayaan publik melalui kepercayaan pers dan para pelaku media. Berbagai praktek dari fungsi media relations Humas seba gaimana dijelaskan pada kutipan di atas menunjukan banyaknya konsep penerapan media relations yang dapat dimanfaatkan H umas. Ada banyak sumber
25
informasi perusahaan yang dapat dimanfaatkan guna menjadi sumber berita yang dapat dipublikasikan ulang oleh pi hak media. H umas Kementerian PU pun
dapat
memanfaatkan
beberapa
kegiatan
pokok
media
relations
sebagaimana diungkapkan Abdullah (2004: 80), antara lain: 1) Penyebaran Siaran Pers Siaran pers biasanya disebut juga dengan press release. Kegiatan pembuatan dan penyebaran siaran pers merupakan kegiatan media relations
yang
paling
efisien.
Lembaga
atau
individu
yang
menyebarkannya tak perlu repot membentuk panitia, menyediakan konsumsi, sewa tempat, menyediakan alat, dan lain-lain. Siaran pers biasanya berupa lembaran siaran berita mengenai suatu peristiwa yang terkait dengan organisasi tertentu, yang disebarkan kepada wartawan atau media massa. 2) Konferensi Pers atau Jumpa Pers Konferensi pers atau jumpa pers merupakan satu kegiatan media relations yang paling dikenal, selain penyebaran siaran pers. Jumpa pers biasanya dilakukan menjelang, menghadapi, ataupun setelah terjadi peristiwa atau kegiatan penting dan besar. Kelebihan kegiatan ini dibanding siaran pers adalah pada aspek diskusi atau tanya jawab. 3) Kunjungan Pers Kunjungan pers, atau terkadang disebut press tour, dilakukan dengan mengajak kalangan wartawan untuk berkunjung ke suatu lokasi, baik yang berada di lingkungannya, maupun ke tempat atau lokasi yang memiliki kaitan erat dengan kiprah lembaga tersebut. H asil laporan jurnalistik yang dibuat oleh wartawan dari kunjungan pers tersebut, selain bermanfaat sebagai kegiatan kehumasan, juga bermanfaat sebagai ajang promosi perusahaan. 4) Resepsi Pers Resepsi pers adalah mengundang insan media massa dalam sebuah resepsi atau acara yang khusus diselenggarakan untuk para pemburu berita. Acaranya bisa berupa makan siang bersama, atau makan malam
26
yang dilanjutkan dengan acara hiburan. Kegiatan ini merupakan acara untuk mempererat hubungan antara humas dengan media massa . 5) Peliputan Kegiatan Acara-acara yang diliput wartawan bisa bersifat massal, seperti pembukaan pertandingan
pameran, olahraga,
seminar,
pelatihan,
pergelaran
diskusi
panel,
dan
lain -lain.
kesenian,
wisuda, U ntuk
memudahkan pekerjaan wartawan, biasanya disediakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh rekan pers, yang seringkali berbentuk press kit di mana di dalamnya dapat dimasukkan bingkisan atau kenang-kenangan yang ingin diberikan kepada wartawan. 6) Wawancara Pers Wawancara pers datang dari inisiatif media massa. Wawancara yang berlangsung
dapat
berupa
wawancara
yang
dipersiapkan
maupun
wawancara spontan. Kegiatan pokok media relations ini mencangkup 8 bentuk kegiatan, antara lain, penyebaran siaran pers merupakan kegiatan yang paling efisien berbentuk lembaran siaran berita mengenai suatu periswita terkait dengan organisasi tertentu yang disebarkan kepada media massa. Konfrensi pers atau jumpa pers, yaitu kegiatan yang dilakukan menjelang, menghadapi atau setelah perisstiwa atau kegiatan penting dan besar. K egiatan memiliki kelebihan pada aspek tanya-jawab atau diskusi. Kunjungan pers dilakukan dengan mengajak wartawan mengunjungi suatu lokasi dengan tujuan memperlihatkan langsung kondisi lapangan. Resepsi Pers termasuk dalam kegiatan informal yang dilaksanakan dengan mengundang insan media ke suatu acara yang khusus diselenggarakan untuk awak media. Peliputan kegiatan merupakan kegiatan massal yang mempersilahkan wartawan untuk meliput. Wawancara pers datang dari inisiatif media massa. Wawancara bisa bersifat spontan ataupun terencana. Sedangkan menurut Soemirat dan Ardianto (2007 : 128) dalam upaya membina pers, maka dapat melakukan berbagai kegiatan yang bersentuhan dengan pers antara lain:
27
1. Konferensi pers, temu pers atau jumpa pers yaitu diberikan secara sim ultan/berbarengan oleh seseorang pejabat pemerintah atau swasta kepada sekelompok wartawan, bahkan bisa ratusan wartawan sekaligus. 2. Press Briefing yaitu diselenggarakan secara reguler oleh seorang pejabat Humas. Dalam kegiatan ini disampaikan informasi-informasi mengenai kegiatan yang baru terjadi kepada pers, juga diadakan tanggapan atau pernyataan bila wartawan belum puas dan menginginkan keterangan lebih rinci. 3. Press Tour yaitu diselenggarakan oleh suatu perusahaan atau lembaga untuk mengunjungi daerah tertentu dan mereka pun (pers) diajak menikmati objek wisata yang menarik. 4. Press Release atau siaran pers sebagai publisitas yaitu media yang banyak digunakan dalam kegiatan kehumasan karena dapat menyebarkan berita. Istilah Press release mempunyai pengertian yang luas, tidak hanya berkenaan dengan media cetak, tetapi mencangkup media elektronik. 5. Special Event yaitu peristiwa khusus sebagai suatu kegiatan H umas yang penting dan memuaskan banyak orang untuk ikut serta dalam suatu kesempatan, mampu meningkatka n pengetahuan dan memenuhi selera publik. Seperti peresmian gedung, peringatan ulang tahun perusahaan. Kegiatan ini biasanya mengundang pers untuk meliputnya. 6. Press Luncheon yaitu pejabat H umas mengadakan jamuan makan siang bagi para wakil media massa/wartawan, sehingga pada kesempatan ini pihak pers bisa bertemu dengan top manajement perusahaan/lembaga guna mendengarkan perkembangan perusahaan/lembaga tersebut. 7. Wawancara pers yaitu sifatnya lebih pribadi, lebih individual. Humas atau top manajemen yang diwawancarai hanya berhadapan dengan wartawan yang bersangkutan. Berbagai kegiatan yang melibatkan pers dan para pelaku media tersebut dapat menjadi upaya nyata humas dalam membangun media relations yang lebih baik dengan pihak media. Hubungan baik dengan med ia akan membantu humas untuk mengonsepkan keselarasan cara pandangan pemerintah dengan
28
pers terkait dengan unpaya mendapatkan dukungan pada berbagai kebijakan kebijakan yang diambil pemerintah.
E. Kerangka Konsep Kerangka konsep pada penelitian ini digunakan sebagai sarana peneliti dalam mengaplikasikan berbagai teori pendukung penelitian. Kerangka konsep ini akan memberikan gambaran dari alur penelitian yang peneliti lakukan melalui konseptualiasi yang dibuat sebagai upaya untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan media relations Humas Kementerian PU dalam menjalankan program dan kebijakan Kementerian sebagaimana dapat dilihat pada gambar kerangka konsep berikut:
Gambar 1.2 Kerangka Konsep
Tugas Humas Pemerintah: - Penerangan bagi masyarakat - Informasi bagi media - Promosi pembangunan - M onitor ing opini publik
Prinsip M edia Relations: - M emahami dan m elayani media - M embangun reputasi - M enyediakan salinan - Penyediaan materi - Fasilitas verifikasi - Hubungan personal
PROGRAM DAN KEBIJAKAN KEM ENTERIAN
Sumber: Aplikasi peneliti, 2014. Penelitian ini didasari atas adanya tugas-tugas H umas Pemerintah yang berkewajiban untuk memberikan penerangan informasi kepada publik mengenai berbagai program dan kebijakan Kementerian. Humas Pemerintah pun memiliki tugas untuk mesosialisasikan program dan kebijakan Kementerian kepada publik guna memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan dan program pemerintah. Penerangan informasi kepada publik dapat dilakukan dengan melibatkan media massa yang dapat melakukan publisitas pada informasiinformasi yang dimiliki Humas pemerintah serta untuk mempromosikan program yang telah dilakukan oleh pemerintah. Selain itu dengan memanfaatkan media, humas juga memiliki tugas untuk memonitoring pendapat masyarakat dan
29
menyampaikan tanggapan tersebut dalan bentuk feedback kepada pimpinan yang bersangkutan. Media relations pun dilakukan Humas Pemerintah dengan melayani media, membangun reputasi, menyediakan salinan dan materi, memberikan fasilitas verifikasi, dan mem bangun hubungan personal yang lebih baik dengan para pihak media. Berbagai pelaksanaan kegiatan media relations Humas Kementerian PU tersebut ditujukan untuk mensosialisasikan program dan kebijakan Kementerian PU. Program -program Kementerian PU yang dijalankan sekarang telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) K ementerian Pekerjaan Umum tahun 20102014. Renstra ini merupakan hasil restrukturisasi program dan kegiatan yang dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja sebagai amanat Undang Undang Nom or 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang -U ndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta reorganisasi
Kementerian
PU
Tahun
2010
yang
meliputi:
1)
Program
Penyelenggaraan Penataan Ruang ; 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air; 3) Program Penyelenggaraan Jalan; 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman; 5) Program Pembinaan Konstruksi; 6) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU ; 7) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabiilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum ; 8) Program
Dukungan M anajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pekerjaan Umum ; 9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PU. Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tahun 2010 -2014 yang dijabarkan dalam 5 (lima) agenda utama pem bangunan nasional serta berlandaskan arah kebijakan umum pembangunan nasional, RPJM N menetapkan 11 (sebelas) prioritas nasional, yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi. Adapun prioritas yang terkait erat dengan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.
30
Berdasarkan pada Renstra Kementerian P U 2012-2014, agenda utama pembangunan nasional pada kebijakan operasional pekerjaan um um dan tata ruang terdiri atas: 1) Kebijakan Penyelenggaraan Penataan Ruang; 2) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya A ir; 3) Kebijakan Penyelenggaraan Jalan; 4) Kebijakan Pembinaan
dan
Pengembangan
Infrastruktur
Permukiman ;
5)
Kebijakan
Pembinaan K onstruksi; 6) Kebijakan Penelitian dan Pengembangan; 7) Kebijakan Pengawasan dan Peningkatan A kuntabilitas Aparatur; 8) Kebijakan Dukungan M anajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya . Berbagai penjelasan program dan kebijakan Kementerian PU tersebut yang menjadi pesan-pesan H umas Kementerian PU yang disosialisasikan melalui pelaksanaan kegiatan media relations. Pelaksanaan media relations yang dilakukan humas Humas atas atas program dan kebijakan Kementerian PU menuntut humas untuk dapat menguasai dengan baik pesan -pesan mengenai program dan kebijakan yang disampaikan. U ntuk itu sem ua program dan kebijakan Kementerian PU sebagaimana dijelaskan di atas menjadi sumber informasi bagi kepentingan media yang disosialisasikan humas Kementerian PU.
F. Metodologi Penelitian 1. Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna lebih dapat menggambarkan fenomena penelitian mengenai pelaksanaan media relations Humas Kementerian PU
dalam
menjalankan
program
dan kebijakan
Kementerian. Pendekatan kualitatif dipilih karena lebih dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan media relations H umas Kementerian PU dalam menjalankan program dan kebijakan Kementerian sebagai suatu pola perilaku yang dapat diamati kekhasannya. Berbagai perilaku kom unikasi yang terjadi
dalam
pelaksanaan
media
relations
Humas
Kementerian
PU
merupakan sarana peneliti untuk memahami fenomena penelitian sebagaimana diungkapkan Bogdan dan Taylor (dalam M oleong, 2011: 4), bahwa: “Kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan
31
individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.” Pendekatan kualitatif dapat menjadi sarana yang lebih komprehensif guna mengamati berbagai perilaku komunikasi yang ada dalam penelitian ini sebagai suatu kajian yang utuh dalam latar yang alamiah. Berbagai bentuk perilaku objek yang diamati dalam penelitian ini menjadi dasar untuk dapat memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan media relations H umas Kementerian PU dalam menjalankan program dan kebijakan Kementerian. berbagai upaya dalam pelaksanaan media relations Humas Kementerian PU tersebut dapat menunjukan tindakan, perilaku, bahasa, dan berbagai atribut khas dari adanya suati fenomena yang lebih relevan untuk dipelajari melalui pendekatan kualitatif sebagaimana diungkapkan M oleong (2011: 6) lebih lanjut mengenai kualitatif, bahwa “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata -kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.” Kealamian dalam pengamatan peneliti kualitatif terjadi karena peneliti memaknai
fenomena
sebagaimana
keadaan
seperti
biasanya,
tanpa
menkonsepkan pada suatu konsep variabel yang mengikat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk dapat memaparkan fenomena berdasarkan saat mendapatkan temuan di lapangan, sehingga fenomena penelitian yang diteliti akan tergambar secara lebih. Pendekatan kualitatif pun digunakan karena mendukung tujuan penelitian yang akan memaparkan proses sebagaimana karakteristik kualitatif yang berorientasi pada proses dan bukannya pada hasil. Untuk itu, pendekatan kualitatif akan memberikan penggambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan media relations H umas Kementerian PU dalam menjalankan program dan kebijakan Kementerian.
32
2. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk dapat memberikan gambaran fenomena penelitian dalam kajian peristiwa yang ada sebagaimana yang diamati peneliti. M etode deskriptif memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari fenomena berdasarkan peristiwa yang ada dan nyata terjadi dalam keseharian para pelakunya secara tersistematis. M etode desktiptif yang digunakan ini akan memberikan gambaran mengenai berbagai hal yang terjadi dalam keadaan sebenarnya melalui uraian-uraian kalimat yang juga sejalan dengan karakteristik pendekatan kualitatif yang digunakan, sebagaimana diungkapkan Bungin (2012: 124) mengenai metode deskriptif, yaitu: “Penelitian yang menggambarkan, meringkaskan be rbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi permasalahannya itu, kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun varia bel tertentu. Penelitian deskrip tif dapat bertipe kualitatif dan kuantitatif sedangkan yang bertipe kualitatif adalah data diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat serta uraian-uraian.” M etode deskriptif lebih mengupayakan pemaparan mengenai berbagai pandangan, sikap, dan proses pembentukan fenomena serta permasalahannya berdasarkan pada perilaku para pelakunya yang kemudian digambarkan peneliti secara faktual. Bentuk fakta yang digambarkan pada metode desktiptif ini dapat dilakukan melalui wawancara, dimana peneliti secara langsung menggali kedalaman informasi penelitian langsung dari para pelaku fenomena penelitian di dalamnya. M etode deskriptif digunakan karena memberikan perangkat yang tepat bagi peneliti untuk dapat menyampaikan fenomena penelitian secara utuh mengenai
pelaksanaan media relations H umas
Kementerian PU dalam menjalankan program dan kebijakan Kementerian.
3. Objek Penelitian Objek penelitian ini adalah staff humas Kementerian Pekerjaan umum yang berjumlah 4 orang, yaitu Etty W inarni selaku Kepala Bagian hubungan M asyarakat, Warjono selaku Kepala SubBidang Hubungan M edia, Putri Antono selaku Staff Hubungan M edia, dan N orman Effendy selaku staff
33
M edia
Relations.
Keberadaan
objek
internal
Kementerian
PU
dapat
memberikan berbagai informasi dari pelaksanaan media relations H umas Kementerian PU dalam menjalankan program dan kebijakan Kementerian.
4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan beberapa teknik penumpulan data sebagai sumber data penelitian yang dapat memenuhi kebutuhan informasi penelitian. Sumber data dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder sebagaimana diungkapkan Lofland (dalam M oleong, 2011: 157) bahwa, “Sumber data utama (primer) dalam penelitian kualitatif ialah kata kata, dan tindakan, selebihnya (sekunder) adalah da ta tambahan seperti dokumen dan lain-lain.” Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data sebagai sumber data yang digunakan pada penelitian ini, antara lain: a. Wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer yang peneliti gunakan sebagai sarana untuk menggali informasi dari objek penelitian. Wawancara digunakan untuk mengetahui keterlibatan dan pemahaman objek dalam fenomena penelitian yang juga dapat dijadikan sebagai sumber verifikasi dari informasi lainnya yang di dapat dari dari sumber data lainnya. Wawancara dapat dilakukan melalui bentuk percakapan baik secara lisan maupun tulisan dan ditujukan secara langsung pada informan penelitian sebagaimana diungkapkan Soehartono (2011: 67) bahwa: “Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawabab-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (tape recorder). Teknik wawancara dapat digunakan pada responden yang buta huruf atau tidak terbiasa membaca dan menulis, termasuk anak-anak.” Penelitian ini menggunakan bentuk wawancara
ber struktur yang
dilakukan peneliti dengan mengacu pada pedoman wawancara yang telah disusun. Pedoman wawancara tersebut menjadi sarana peneliti untuk
34
menkonsepkan pertanyaan penelitian yang dapat dikembangkan pada saat wawancara berlangsung dengan tetap berpedoman pada struktur pertanyaan wawancara yang ada. Data wawancara ini merupakan bentuk sumber data primer karena informasi yang di dapat dari wawancara pada pe nelitian ini merupakan sarana utama peneliti dalam mengolah informasi penelitian. Wawawancara pada penelitian ini kemudian dilakukan pada objek -objek penelitian yang telah ditentukan yang terdiri atas humas dan para pelaku media. b. Observasi nonpartisipan Observasi memberikan kesempatan pada peneliti untuk lebih memahami fenomena penelitian dengan memahaminya langsung di lapangan yang pada penelitian ini digunakan sebagai sumber data sekunder . Observasi ini dilakukan sebagai serangkaian tata cara peneliti untuk mempelajari tentang perilaku dan berbagai hal mengenai fenomena penelitian di lapangan sebagaimana diungkapkan M arshall (dalam Sugiyono, 2013: 310) bahwa, “Through observation, the researcher learn about behaviour and the meaning attached to those behavior (melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut)” Observasi yang dilakukan peneliti untuk merasakan dan memahami langsung fenomena penelitian dapat dilakukan melalui teknik observasi nonpartisipan. Observasi non partisipan ini dilakukan karena peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan narasumber, sebagaimana diungkapkan Soehartono (2011: 70) bahwa “Pengamat berada diluar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan -kegiatan yang mereka lakukan. Dengan demikian, pengamat akan lebih mudah mengamati kemunculan tingkah laku yang diharapkan.” Observasi non partisipan dapat dilakukan karena peneliti tidak terlibat secara
langsung
dalam
kehidupan
keseharian
narasumber.
O bservasi
nonpartisipan pun digunakan sebagai bagian dari sumber data sekunder yang mendukung
pemahaman
narasumber
dengan
melakukan
pengamatan.
Informasi yang di dapatkan berdasarkan pemahaman dan pengalaman
35
narasumber yang dianggap mengetahui atau pun terlibat langsung d alam fenomena
yang tengah dipelajari. Peneliti menjadikan
informasi dan
pengalaman narasumber sebagai sarana observasi dan secara terpisah melakukan pengamatan pada informasi lainnya. c. Tinjauan Kepustakaan. Tinjauan kepustakaan dapat menjadi sumber data sek under yang melengkapi data atau sebagai sumber perbandingan dan alat verifi kasi dari data yang telah ada. Tinjauan kepustakaan juga dapat memberikan keragaman informasi dengan berdasarkan dan menambah pemahaman peneliti dalam menilai fenomena yang tengah diamati. Tinjauan kepustakaan dapat menjadi sumber informasi yang mendukung pemahaman permasalahan penelitian dengan mempelajarinya dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian yang tengah dilakukan sebagaimana diungkapkan Rakhmat (2012: 107) bahw a “M engungkapkan teori atau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian anda inilah yang disebut tinjauan kepustakaan... M asukkanlah dalam tinjauan kepustakaan itu artikel, kutipan, makalah, laporan penelitian, buku.” Studi kepustakaan pada penelitian ini dijadikan sebagai sumber data pendukung (sekunder) yang dapat memperkaya pemahaman peneliti mengenai fenomena penelitian dan perkembangannya sebagaimana diungkapkan Nazir (2014: 79) bahwa “Studi literatur, selain dari mencari data sekunder yang aka n mendukung penelitian, juga diperlukan guna mengetahui sampai kemana ilmu yang yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai kemana terdapat kesimpulan dan degeneralisasi yang pernah dibuat, sehingga situasi yang diperlukan dapat diperoleh.” Studi kepustakaan (studi literatur) dalam penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan buku, sumber online, dan berbagai dokumen terkait penunjang lainnya. Tinjauan kepustakaan dapat memberikan keragaman informasi dengan berdasarkan pada berbagai literatur yang telah ada dan menambah besarnya pemahaman peneliti khususnya mengenai media relations. Tinjauan kepustakaan bukan hanya menjadi data pendukung tetapi juga dapat
36
memperkaya cara pandang dan pemahaman peneliti pada fenomena penelitian yang tengah diam ati.
5. Teknik Analisis Data Teknik analisis data proses pencarian dan pengaturan data hingga dapat ditampilkan sebagai hasil penelitian sebagaimana diungkapkan Sugiyono (2013: 334) bahwa “Analisis data adalah proses pencaian dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.” Analisis data kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengelompokan data yang berasal dari beragam data yang variatif sehingga memungkinkan variasi data yang tinggi. Variasi data yang beragam dalam penelitian kualitatif dan
terus
dihasilkan
peneliti
ketika
penelitian
berlangsung
dapat
dikelompokan melalui teknik analisis data model interaktif s ebagaimana diungkapkan M iles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013: 337) bahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secarfa terus menerus sampai tuntas, hingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.” Gambar 1.3 Komponen Analisis Data Interactive M odel
Data Collection
Data Display
Data Reduction
Conclusions: drawing/ verifying
(Sumber: Sugiyono, 2013: 338).
37
Ada tiga komponen utama yang diterapkan dalam m odel analisis data interaktif. Data yang terkumpul tidak menjadi bagian di dalamnya karena teknik analisis data berawal dari keberadaan data yang telah ada tersebut. Berikut merupakan pemahaman dari masing-masing langkah dalam teknik analisis data model interaktif sebagaimana diungkapkan Sugiyono (2013: 338) sebagai berikut: a. Data Reduction (Reduksi data) Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan
peneliti
dilapangan.
Selama
pengumpulan
data
berlangsung, terjadi tahapan reduksi selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan penyempitan ringkasan data lainnya. Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampa i laporan akhir lengkap tersusun. b. Data D isplay (Penyajian data) Digambarkan melalui rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis agar mudah dipahami. Penyajian data ini merupakan serangkaian upaya peneliti dalam menyampaikan hasil-hasil temua dilapangan yang telah melalui tahap reduksi data. Penyajian data ini merupakan
upaya
peneliti
dalam
menampilkan
hasil
penelitian
sebagaimana pemahamannya dalam menkonsepkan jawaban -jawaban penelitian. c. Conclusion Drawing/verification M erupakan hasil akhir yang ingin disampaikan peneliti mengenai hal-hal yang menjadi perhatian peneliti. Verifikasi merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dengan peninjauan kembali berbagai upaya penyusunan data melalui berbagai penyeleksian data yang di dapat agar memenuhi unsur keseluruhan kebutuhan hasil penelitian.
38
6. Uji Keabsahan Data Uji keabsahan data kualitatif dilakukan guna menunjukan adanya bentuk keterpercayaan pada berbagai data yang di dapatkan di lapangan. Uji keabsahan data
kualitatif dapat dilaku kan melalui teknik
triangulasi,
sebagaimana diungkapkan M oleong (2011: 330) mengenai triangulasi, yaitu: “Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.” Teknik triangulasi pada dasarnya melakukan bentuk silang data antara satu data dengan data lainnya. Teknik triangulasi memiliki beberapa jenis dan peneliti gunakan yaitu teknik triangulasi sum ber yang dilakukan dengan membandingkan sumber-sumber data sebagaimana diungkapkan M oleong (2011: 330) bahwa: “Triangulasi sumber, bisa dilakukan dengan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang -orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.” Teknik
triangulasi
membandingkan
sum ber
sum ber-sumber
pada data
utamanya
yang
dilakukan
digunakan
untuk
dengan mencari
keterpercayaan pada informasi yang di dapat. Perbandingan data dalam triangulasi sumber dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan antara data wawancara antar objek, membandingkan data wawancara dengan hasil observasi, atau pun membandingkannya dengan sumber data sekunder yang di dapat dari buku, sumber online, dokumen dan lainnya. Teknik triangulasi sumber ini dapat memberikan gambaran mengenai kebenaran informasi berdasarkan informasi-informasi lainnya, sehingga bentuk verifikasi terjadi pada tahapan ini.
39
7. Lokasi dan W aktu Penelitian a. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Gedung Baru Lantai 3. b. W aktu Penelitian Penelitian ini terhitung dari bulan Februari sampai dengan Agustus 2014 yang dilakukan secara bertahap melalui pe rsiapan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan penelitian.
