BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta 10120 Telepon (021) 3851970 (Hunting) Faksimili (021 ) 3502045, e-mail
[email protected]
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI BANTEN
NOMOR : KEP -72lPw3o/tl20L3 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN N oMOR : S-4091./Pw3o/ tl2o11 TENTANG RENCANA STRATEG IS TAH U N 2010-203-4 KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN,
Menimbang
:
a.
bahwa sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 813293/M.PAN-RB/1.!/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabititas Kinerja lnstansi Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perlu mereviu Renstra BPKP dan lndikator Kinerja Utama (lKU);
b.
bahwa sesuai Laporan Hasil Reviu Renstra BPKP Tahun 2O1O201.4 Nomor: LHR-835/SU/01./2/2012, BPKP perlu merevisi
Renstra dengan menambah sasaran strategis
dan
memperbaiki IKU; C.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten tentang perubahan atas keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor S4091./PW30/tl2OL1 tentang Rencana Strategis Tahun 2O1O201,4.
Mengingat : t. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2OO4
tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 'J.04, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
aaZ\;
2.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah hlasional {RPJMN) 20L02414;
3.
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 TAhun 2005;
4.
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Keme nteria n/Lem ba ga { Re nstra K/L} 2ALO-2A14
5.
Surat Edaran Bersama Menteri Negara
6.
Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.AA-2861K12001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP616lK|SUl}Afi..
7.
Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: REP-1644/K|SUlz}12 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-34lKlSU/2010
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor A742/M.?PN/0612009 dan Nomor 1848lMK/2009 tentang Pedoman Reformasi Rencana dan Penganggaran;
tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pem ba nguna n 2010-2A74.
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERTAMA
Menyatakan bahwa sasaran strategis dalam rumusan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2A10-20t4 merupakan i ndi kator penca paia n tujuan strategis;.
KEDUA
Menambah butir-butir tambahan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2OtO-201,4 sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini.
KETIGA
Suplemen renstra Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun
2010-201,4 sebagaimana tercantum
dalam lampiran,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; KEEMPAT
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2013 Perwakilan, ^Ke
Riyani Budia ti NtP 195804221 032001
Suplemen Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2A10-2014
4 Januari 2013
Lampiran Keputusan Nomor KEP- 721?W3011n413
Lampiran 1- 26 KEPUTU SAN NOMOR KEP -7 2IPW3O/1 /20 1 3
BUTIR.BUTIR TAMBAHAN RENSTRA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN TAHUN 201A.aA1E.
A. SA$ARAN $TRATEGIS PERWAKII-AN BPKP PROVINSI BANTEN Delapan sa$aran strategis yaitu kondisi yang diharapkan
di
akhir
periode Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Banten ?A1A-ZAM, yaitu: 1. Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 80% LKPD;
2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar
87,Sa/a;
3. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM)
pada
60%
lnstansi Pemerintah Daerah (lPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada
7
5o/o BU
MN/BUMD;
4. Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan l(UPemda, BUMNIBUMD
dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%;
5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di7lolo KU Pemda; 6. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada
S0ala
KlLlPemda;
7. Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%. 8. Terselenggaranya 70% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan.
Uraian lebih lanjut atas sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 80% LKPD
Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah pusat, kementerianllembaga, dan pemerintah daerah merupakan perwujudan fungsi consulting. Upaya strategis ini dilakukan untuk mencapai persyaratan minimal untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Kegiatan yang dirancang
untuk mencapai sasaran strategis
ini adalah memberikan
pemahaman intensif kepada kementerian/lembaga dan pemda
Lampiran 2-26 KEPUTU SAN NOMOR KEP.7 2IPW3OI1 /20 1 3
tentang peran laporan keuangan yang berkualitas baik dalam forum
pertemuan antar kementerianllembagalpemda maupun melalui penggalangan langsung dengan penandatangan nota kesepahaman
antara BPKP dengan mitra kerja BPKP. Sosialisasi ini diharapkan mengefektifkan fungsi pendampingan penyusunan ataupun reviu atas
Laporan Keuangan sebelum diterbitkan oleh l(LiPemda. Outcome
yang diharapkan adalah laporan keuangan dapat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditunjukkan dengan opini yang diperoleh dari BPK Rl minimalWDP.
2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,$ok
$asaran Strategis "Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara" merupakan sasaran strategis pengawasan dari sisi penerimaan negara. BPKP melihat masih banyak sumber penerimaan anggaran
yang perlu dioptimalkan melalui strategi intensifikasi
dan
ekstensifikasi penerimaan. Sasaran strategis ini memiliki tiga lndikator Kinerja Utama (lKUi, yaitu: Persentase Peningkatan Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan, Persentase Hasil Pengawasan BUN yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan Menteri Keuangan, dan Persentase Penghematan Biaya {cost saving) Dibandingkan dengan Nilai yang Diaudit.
3. Terselenggaranya Standar Felayanan Minimal pada 60% lnstansi
Pemerintah Daerah dan Terselenggaranya Gaod Governance pada 75% BUMNIBUMD Sebagai auditor internal pemerintah, terkait dengan perannya dalam meningkatkan akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMN/BUMD,
BPKP perlu mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan Kementerian Teknis, dan mendorong BUMNIBUMD untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG). lndikator untuk mengukur sasaran ini adalah "Jumlah lnstansi Pemerintah Daerah (lPD) yang melaksanakan pelayanan sesuai SPMlPelayanan Prima, BUMN/BUMD/BUUBLUD yang GCG atau Key Performance lndicator
Lampiran 3- 26 KEPUTU SAN NOMOR KE?-7 2IPW3O/1 /20 1 3
(KPt) mendapat skor baik, BUMN yang kinerja Public Seryice Obligation (PSO)-nya baik, dan BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat Baik.
4. Meningkatnya
Kesadaran
dan Keterlibatan KlUPemda,
BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan
dan
Pemberantasan
Korupsi Menjadi 80%
Perpres Nomor
55 Tahun 2A12
menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi jangka panjang 2012-2A25 adalah "Terwujudnya Kehidupan Bangsa yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Nilai Budaya yang Berintegritas".
Pemerintah merancang enam strategi diantaranya adalah strategi pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam strategi ini BPKP perlu mengambil peran dalam mendukung enam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong penerapan sistem pengendalian intern atau Fraud Cantrol Ptan (FCP). Berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak
pidana korupsi, BPKP berperan membantu Aparat Penegak Hukum
(APH) melalui kegiatan audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan negara, serta menjadi saksi ahli kasus tindak pidana korupsi. lndikator pencapaian sasaran strategis ini adalah "Pemaharnan dan Kepedulian atas Permasalahan Korupsi".
Dengan pemahaman ini IPPIIPDIBUMNIBUMD yang berisiko fraud
dapat mengimplementasikan FCP, membuat atau mengoreksi kebijakan, atau memastikan penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan, menyesuaikan harga, dan menyelesaikan pembayaran klaim pihak ketiga. Tidak kalah penting dengan pemahaman ini masyarakat diharapkan meningkatkan pengaduan kepada BPKP informasi yang berisi tindak pelanggaran yang merugikan negara yang pada akhirnya BPKP menyerahkan kasus kepada APH.
Lampiran 4- ?6 KEPU TUSAN NOMOR KEP.7 2IPW3O/1 /20 1 3
5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% KIU Pemda Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab
masing-masing menterilpimpinan lembaga, gubemur, dan bupatilwalikota. BPKP sesuai pasal 59 PP Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian lntern Pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan. Pembinaan SPIP diarahkan agar instansi pemerintah
dapat menyelenggarakan SPIP datam rangka mencapai tuiuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
$asaran strategis "Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah" diindikasikan oleh satu IKU dominan dengan menghitung jumlah l(UPemda yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian WIP) dari BPK Rl dibandingkan dengan jumlah seluruh lt/LlPemda.
Opini WTP atas laporan keuangan diyakini dapat mewakili sistem pengendalian yang memadai sebagaimana dimakeud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, karena audit keuangan yang dilaksanakan
oleh BPK Rl mencakup pengujian atas keandalan sistem pengendalian KL/Pemda.
6. Meningkatnya kapasitas aparat pengalvasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% KlLlPemda Sebagai sebuah organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia
(SDM), karena faktor manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi. SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoretis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat
pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlian tersebut perlu terus-menerus diperbarui dan ditingkatkan, baik melalui program pendidikan gelar
Lampiran 5- 26 KEPUTU $AN NOMOR KEP.7 2IPW3O/1 /20 1 3
maupun program pendidikan non-gelar dengan mengacu pada dokumen Human Capital Development Plan (HCDP) yang merupakan dokumen perenffinaan pengembangan kompetensi pegawai yang terkait dengan proses pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, kemampuan, nilai-nilai, dan aset sosial lainnya yang dimiliki pegawai.
7, Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 80% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan $ebesar IAA%
Sistem perencanaan pengawasan merupakan salah satu bagian dari
sistem manajemen dukungan yang berperan penting dalam membantu keberhasilan pelaksanaan kegiatan teknis BPKP. Perencanaan pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan agar sesuai dengan peran dan tujuan BPKP sekaligus
media untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja teknis BPKP. Selain itu, perencanaan juga terkait langsung dengan pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran. Seiring dengan gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan disbursement plan, semakin dirasakan pentingnya arti perencanaan yang baik
sehingga anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan kinerja yang terbaik pula.
8. Terselenggaranya
7A% Sistem Dukungan
Pengambilan
Keputusan Bagi Pimpinan Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis pada BPKP terutama
dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008, menegaskan identitas
BPKP sebagai Auditor Presiden. Sehubungan dengan itu, BPKP dituntut untuk memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Selain
itu, BPKP juga harus mampu
memberikan
informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal BPKP.
Lampiran 6- 26 KEPUTU SAN NOMOR KE?.7 zIPW3Afi
NU
3
B. INDIKATOR KINERJA SASARAN $TRATEGIS PERIfl'AKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
Untuk mencapai delapan sasaran strategis
di butir A
terdapat 36
lndikator Kinerja Utama (lKU). Uraian tebih rinci tentang masing-masing IKU beserta rumusan teknis pengukurannya adalah sebagai berikut:
1.
Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah
instansi vertikal yang mendapat pendampingan, dibandingkan dengan Target dalam PKP2T.
2. Persentase IPD yan.g laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari realisasi jumlah IPD
yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal
WDP
dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi oleh BPKP.
3. Persentase iumlah laporan
keuangan proyek PHLN yang
memperoleh opini dukungan Wajar IKU "Persentase Jumlah Keuangan Proyek PHLN yang Memperoleh
Opini Dukungan Wajar" merupakan IKU lainnya dalam pencapaian
sasaran meningkatnya $asaran Strategis 1. IKU ini diukur dari jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar, dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang diaudit.
4. Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat
$esuai dengan PP Nornor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (SPIP) mandat yang diberikan kepada BPKP antara lain melakukan pengawasan intem terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Dengan PP tersebut, BPKP mempunyai kewenangan yang
lebih luas dan juga keunggulan kompetensi dalam melakukan
Lampiran 7- 26 KEPUTUSAN NOMOR KEP.7 2IPW3OI1 /20 1 3
pengawasan intern yang bersifat lintas sektoral dibandingkan dengan APIP lainnya, sehingga pengawasan atas program/kegiatan yang melibatkan beberapa pihak dan terkait dengan berbagai aspek
dapat dilakukan oleh BPKP. Adapun IKU ini diukur dari jumlah laporan hasil pengawasan lintas yang dikirim ke Pusat dibandingkan dengan jumlah target laporan dari Pusat.
Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat IKU ini merupakan indikator pencapaian Sasaran Strategis 1 dalam rangka pelaksanaan tugas BPKP melakukan pengawasan intern
melalui kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan dari Presiden, sesuai amanat pasal 49 ayat 2 butir c PP 60 Tahun 2008
tentang SPIP. Capaian IKU ini diukur berdasarkan persentase jumlah laporan hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat. 6.
Persentase hasil penga\i/asan atas pennintaan sfakefiolders
yang dijadikan bahan
pengambilan keputusan oleh
sfakefiolders IKU ini merupakan IKU lainnya untuk mencapai $asaran Strategis 1. Capaian IKU ini diukur dengan menghitung persentase laporan atas permintaan stakeholder yang disampaikan tepat waktu (sesuai RPL dalam KM 4).
7. Persentase BUMD yang
pendampingan
mendapat
penyelenggaraan akuntansi
BPKP berperan aktif dalam pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BUMD agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu pendampingan ini dianggap
1
dengan IKU
yang mendapat
pendampingan
mendukung pencapaian Sasaran Strategis
"Persentase BUMD
penyelenggaraan akuntansi". IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan
Lampiran 8- 26 KEPUTUSAN NOMOR KEP-72IPW3O/1/201 3
akuntansi dibagi dengan jumlah seluruh BUMD di wilayah kerja penruakilan
8. Persentase hasil
pengawasan optimalisasi penerimaan
negara/daerah yang ditindaklanjuti
Dalam rangka berperan melakukan optimalisasi penerimaan negara, BPKP menetapkan tersebut diatas sebagai IKU yang dominan dalam mengindikasikan ketercapaian Sasaran Strategis Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara. Pengawasan atas penerimaan negara antara lain untuk mendorong upaya perbaikan sistem manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang transparan dan akuntabel, sehingga penerimaan yang ber^asal dari PNBP menjadi meningkat sesuai dengan potensi yang diharapkan. Kinerja IKU ini diukur berdasarkan tindak lanjut (rekomendasi/saran) dibagi dengan jumlah rekomendasi/saran hasil audit OPN/OPAD.
9.
Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat
PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem lntern Pemerintah, pasal 49 ayat 2 butir b.
Pemerintah melalui Pengendalian
menegaskan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan Kebendaharaan Umum Negara dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada
Menteri Keuangan, Menindaklanjuti amanat tersebut, dalam Renstranya, BPKP membentuk IKU berupa "Persentase Hasil Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara yang disampaikan ke
Pusat". Capaian IKU ini diukur berdasarkan jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat.
10. Percentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal
Dasar hukum pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 20102014, yang mewajibkan setiap Pemda untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 yang mensyaratkan implementasi SPM
Lampiran 9- 26 KEPUTUSAN NOMOR KEF.72IPW3O/1 I2O1 3
dilakukan dengan menuangkan indikator SPM pada dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan serta pada dokumen penganggaran daerah. Selanjutnya lnpres Nomor 1 Tahun 2010 juga mengharuskan Femda melakukan SPM yang ditetapkan oleh kementerian teknis. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian lntern Pemerintah, pasal 48 ayat 2 butir a dan pasal
50 ayat 1 butir a,
menyebutkan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern antara lain melalui audit kinerja diantaranya
dimaksudkan untuk memperbaiki pelayanan publik. Capaian IKU ini
diukur dengan menghitung jumlah IPD yang mencantumkan SPM dalam dokumen perencanaan dibagijumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanan.
11.
Persentase BUMN/BUMDIBULTBLUD yang
dilakukan
sosialisasil asistensi GCG atau KPI BPKP berperan melakukan pengawasan intem melalui pemberian pelayanan jasa manajemen kepada BUMN/BUMD/BUUBLUD di bidang GCG dan KPl, dengan harapan dapat memperbaiki kinerja BUMNIBUMD/BUUBLUD. Untuk mengukur manfaat, ditetapkan IKU ;'Persentase BUMN/BUMDIBULIBLUD yang dilakukan sosialisasii
asistensi GCG atau KPI'. Capaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMN/BUMDiBUUBLUD yang dilakukan sos ial isasi/asistensi/ eval uasi GCGIKP I
d
iband i ngkan dengan target
PKP2T.
{2. Percentase BUMD yang dilakukan audit kineria Penetapan IKU tersebut, dimaksudkan untuk mengukur manfaat pengawasan intern yang dilaksanakan oleh BPKP dalam meningkatkan tata kelola BUMD. Keberhasilan IKU ini diukur dengan jumlah BUMD yang diaudit kine$a dibandingkan target PKP2T.
Lampiran 10- 26 KEPUTUSAN NOMOR KEP.7zIPW3OI1 /201 3
13. Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program
Anti Korupsi Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai praktekpraktek penyelenggaraan good governance, BPKP menetapkan suatu IKU berupa kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi program anti korupsi. Keberhasilan IKU diukur dari
jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi program anti korupsi.
14. IPP/IPD/BUMNIBUMD
berisiko fraud yang
mendapatkan
sos ial isas i/DAlas istensi/evaluas i FCP
Sistem pengendalian yang baik akan memberikan jaminan terhadap
kualitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan korporasi dapat memenuhi prinsip-prinsip Good Governance. FCP merupakan suatu pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan
yang berindikasi merugikan keuangan negara, FCP terdiri dari atribut-atribut spesifik, yaitu Kebijakan Anti Fraud, Struktur Pertanggungjawaban, Penilaian Risiko, Kepedulian Pegawai, Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat, Sistem Pelaporan Fraud,
Perlindungan Pelapor, Pengungkapan kepada pihak eksternal, Prosedur lnvestigasi dan Standar Perilaku dan Disiplin. Capaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah instansi yang mendapatkan sosia lisasi/DAJ bimtekl eval uasi
FC
P.
15. Jumlah IPP/IPDIBUMN/BUMDIBLUIBLUD yang dilakukan kaiian
peraturan yang berpotensi TPK
Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara tidak terlepas dari adanya kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan KKN. lndikator ini dimaksudkan untuk mengukur instansi/BUMN/BUMD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK tahun beflalan, terkait dengan rekomendasi dari BPKP terhadap hasil
Lampiran 11- 26 KEPUTUSAN NOMOR KEP.72IPW3OI1 /201 3
kajian atas peraturan perundang-undangan yang
berindikasi
menjadi penyebab terjadinya KKN.
Capaian IKU ini diukur berdasarkan jumlah instansi yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK tahun berjalan. 16.
Persentase pelaksanaan penugasan HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga
Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), klaim dan penyesuaian harga merupakan bagian dari hambatan/kendala terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara. Tingkat keberhasilan penyelesaian kasus tersebut berkorelasi terhadap pencapaian sasaran strategis. Persentase pelaksanaan penugasan HKP, Klaim dan Penyesuaian
Harga ditetapkan sebagai salah satu IKU yang harus dicapai. Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah laporan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang terbit dibagi dengan perminkan HKP, klaim dan eskalasi yg memenuhi syarat {diterbitkan ST}. 1
7. Persentase pelaksanaan audit investigasi/PKKN/PKA Salah satu upaya pencapaian sa$aran strategis peningkatan
kualitas penyelenggaraan pengawasan intern
akuntabilitas
keuangan negara antara lain dengan tertanganinya kasus KKN. Penanganan kasus yang berindikasi KKN yang dilaksanakan oleh BPKP menjadi lengkap setelah dilimpahkan kepada instansi penegak hukum. Dengan demikian "tingkat penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum" menjadi salah satu IKU BPKP dalam upaya pencapaian sasaran strategis. Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah laporan audit investigasilPKKN/PKA dibagi dengan permintaan audit investigasilPKKN/PKA dari instansi penegak hukum.
Lampiran 12- 26 KEPUTUSAN NOMOR KEP-72IPW3O/1 /201 3
18. Persentase
TL hasil audit investigasi non-TPK oleh instansi
berwenang lndikator kinerja utama, Persentase TL hasil audit investigasi nonTPK oleh instansi berwenang. Kinerja utama ini dimaksudkan untuk
mengukur rekomendasi non tindak pidana korupsi pada suatu instansi pemerintah/BUMN/BUMD yang disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang disarankan. Capaian IKU ini diukur berdasarkan jurnlah TL atas temuan investigasi non-TPK dibagi dengan jumlah temuan non-TpK s.d. tahun berjalan.
19. Persentase
hasil telaahan terhadap laporan
penugasan
investigasi yang memenuhi standar salah satu bentuk akuntabilitas penugasan investigatif terletak pada pemenuhan standar pelaporan hasil penugasan. Hal ini berdampak pada efektivitas pengungkapan dan penanganan kasus yang
berindikasi
KKN dalam rangka peningkatan kualitas
penyelenggaraan pengawasan
intern akuntabilitas
keuangan
negara. Untuk itu, dalam Renstranya, BPKP membentuk IKU "Persentase hasil telaahan terhadap laporan penugasan investigasi
yang memenuhi standar". Realisasi IKU dihitung berdasarkan jumlah hasil telaahan dibandingkan dengan jumlah laporan standar yang diterbitkan. 20. Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat Pengaduan masyarakat dapat menjadi salah satu sumber data bagi
BPKP dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Setiap surat pengaduan atau tembusan surat pengaduan baik yang diterima
secara langsung melalui Kepala BPKP atau
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dilakukan penelaahan untuk ditindaklanjuti. IKU dalarn mencapai sasaran strategis jumlah hasil telaahan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk.
Lampiran 13- 26 KEPUTUSAN NOMOR KEP.72IPW3OI1/201 3
21. Percentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Penyelenggaraan SPIP dinilai sesuai PP 60 Tahun 2008 melalui
tingkat maturitas. Sebelum penilaian tingkat
maturitas
penyelenggaraan SPIP dapat dilaksanakan, maka IKU "Persentase
Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008" diukur
dengan menghitung jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (VlfIP) dari BPK Rl dibandingkan dengan jumlah seluruh Pemda. Opini WTP atas laporan keuangan diyakini dapat mewakill sistem pengendalian yang memadai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun
2008, karena audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK Rl mencakup pengujian atas keandalan sistern pengendalian Pemda.
22. Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP
sesuai PP No 60 Tahun 2008 Penerapan SPIP di l#L/Pemda diawali dengan pembuatan desain penyelenggaraan SPIP yaitu dokumen yang berisi tahap-tahap pengembangan detil SPiP yang akan dilakukan. Manfaat desain
adalah sebagai acuan dan alat untuk memantau perkembangan penyelenggaraan SPIP. Capaian IKU diukur berdasar jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 sampaidengan tahun berjalan.
23.
Jumlah Pemda
yang
dilakukan monitoring
Sistem
Pengendalian lntern
BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP, berkewajiban memantau perkembangan penyelenggaraan SPIP l(L/Pemda. Pelaksanaan monitoring perbaikan SPI di Lingkungan lnstansi Pemerintah didasarkan pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER8521K!2U
1
tentang Pedoman Monitoring Perbaikan SPI
di
Lingkungan lnstansi Pemerintah Tahun Anggaran 2A11. Capaian IKU diukur berdasar jumlah Pemda yang dilakukan monitoring
Lampiran 14- 26 KEPUTUSAN NOMOR KEP.72IPW3O/1 /201 3
Sistem Pengendalian lntern Pemerintah sampai dengan tahun berjalan.
24. Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA
audit intern
di
lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabai yang mempunyai tugas melaksanakan pengawa$an dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian Pelaksanaan
sebagai auditor. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 PP 60 Tahun 2008
tentang SPIP. Syarat kornpetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan dalam program sertifikasi. Oleh
karena itu, setiap APIP mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai ketentuan tersebut. Capaian
IKU diukur berdasarkan jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA dibandingkan jumlah seluruh Pemda.
25. Persentase
iumlah rencana penugasan pengayvasan yang
terealisasi Sistem perenmnaan pengawasan merupakan salah satu bagian dari sistem manajemen dukungan yang berperan penting dalam membantu keberhasilan pelaksanaan kegiatan teknis BPKP.
IKU "Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi" diukur dengan membandingkan realisasi penugasan pengawasan PKP2T dibandingkan dengan target PP dalam PKP2T.
26. Persentase kesesuaian laporan keuangan Peruvakilan BPKP dengan $AP Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaaan keuangan yang baik adalah tingkat kewajaran laporan keuangan yang menjadi opini BPK
Rl terhadap penyajian laporan keuangan BPKP. IKU Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP' dibuat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam membina satuan kerja terkait penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kinerja sasaran dinilai berdasarkan hasil reviu lnspektorat terhadap
Lampiran 15- 26 KEP UTU SAN NOMOR KEP.7 zIPW3Oi 1 /201 3
laporan keuangan perwakilan, dengan nilai 100% apabila tidak ada catatan, dan 80% apabila ada catatan.
27. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian
Persepsi kepuasan pegawai terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para
penerima layanan oleh pegawai perwakilan layanan kepegawaian,
dengan metode skala likert 1-10. Perhitungan persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan kepegawaian dan organisasi dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada para pegawai dari seluruh unit kerja di lingkungan BPKP.
28. Persenkse Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Ketersediaan dana yang memadai diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP melalui proses penyusunan anggaran, yang menghasilkan dokumen anggaran berupa Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA). Pagu dana dalam DIPA dapat
dilakukan
pemblokiran/pemberian tanda bintang oleh DPR untuk kegiatan dalam DIPA yang perlu dimintakan persetujuan dari DPR terlebih
dahulu, atau Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk kegiatan pada saat penelaahan belum dilengkapi dengan data dukung yang memadaillengkap. Realisasi diukur dengan membagi jumlah dana DIPA Penrvakilan yang tidak diblokir DJA dengan jumlah dana DIPA Penruaki[an (tahun n+1 ).
29. Percepsi Kepuasan pegawai atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur Persepsi kepuasan pegawaiatas pencairan anggaran yang diajukan
sesuai dengan prosedur pegawai Penrvakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna anggaran atas pelayanan yang
Lampiran 16- 26 KEPUTU SAN NOMO
R KEP-I
2IPW3O/1 /20 1 3
diberikan dalarn menyediakan uang untuk membiayai kegiatan yang
telah dianggarkan. Persepsi diukur melalui hasil survei kepuasan pegawai perwakilan atas layanan keuangan. 30. Jumlah publikasi kegiatan peruakilan BPKP di media massa
Eksistensi sebuah organisasi antara lain ditentukan oleh citra organisasi yang terbentuk di lingkungannya. Demikian juga dengan eksistensi BPKP yang ditentukan juga oleh citranya di mata publik. Oleh karena itu, persepsi publik terhadap BPKP menjadi salah satu alat ukur yang relevan dalam menilai kinerja BPKP.
Kinerja IKU ini diukur dengan melihat banyaknya jumlah Berita tentang kegiatan penrakilan BPKP di media massa. 31. Persentase pemanfaatan aset
Persentase pemanfaatan aset digunakan untuk mengukur pengelolaan dan pengembangan kapasitas sarana dan prasarana di
BPKP yang dilaksanakan melalui pengelolaan urusan tata usaha,
perlengkapan,
dan rumah tangga bagi seluruh satuan
kerja.
Realisasi dihitung dengan cara membandingkan total aset dikurangi
aset kondisi baik/kurang baik yang tidak digunakan dengan total aset.
32. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan
sarana prasarana
IKU "Persepsi Kepuasan pegawai Peruakilan terhadap layanan sarana prasarana" merupakan indikator tambahan untuk mencapai
Sasaran Strategis
7. IKU ini
diukur dari hasil survai kepuasan
pegawai perwakilan atas layanan sarana prasarana.
33. Percentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit lnspektorat IKU "Persentase Tindak Lanjut rekomendasi hasil audit lnspektorat" merupakan IKU lainnya uniuk mencapai Sasaran Strategis 7. IKU ini
diukur dengan membandingkan jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil audit dibandingkan dengan jumlah rekomendasi lnspektorat yang diterima $ampai dengan tahun berlalan.
Lampiran 17- 26 KEPUTUSAN NOMOR KEP-721PW30/1 /201 3
34. Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-
assessment tata kelola APIP IKU ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak instansi APIP yang
telah disosialisasi dan atau di-assessmenf tata kelola APIP. IKU ini
diukur dengan cara melihat jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP,
35. Jumlah Sistem lnformasi yang dimanfaatkan secara efektif
IKU ini digunakan untuk mengukur efektifitas penggunaanl pengimplementasian sistem informasi yang dikembangkan oleh BPKP untuk menghasilkan/menyediakan informasi yang dibutuhkan
oleh unit kerja di lingkungan BPKP. Mengukumya dengan melihat jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah sistem informasi yang wajib dimanfaatkan BPKP (SlM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, $PPD, DMS, $tMPEG).
G. TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS Target indikator kinerja sasaran strategis selama periode renstra (tahun 2010 sd 2AM) yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
(o (f) c{
rO oC\l
sC)
tr
o
(>
IUH
a= trrL
,r,
e,l
GN Jt\
o,
I
o\
o o-
so
so
str)
ro F.
t-
@
o"
O
@
ry (o
c)_ tf,)
so
s o (),
O.
().
\t (o
6t
o o
N
so
o 6t
so,
(.)-
(f O
()o) (o
r.r)
c,
TU
s o oo @
o o ()
so
!o
&
so
st F--
\c
t o o Z
q (g
o-
z g,
:) F 3
csl
tu
o o 6l
O o O
so
tr (E
lq
o
v o (g
,v,
tt
o (E
U'
c(E (t,
a
ar!
l,r,
C
c
E
a
g o
9.
e o
TL
E.a
q, I 8o (EE*x O'Eo
e Ed - EiiE qB
o ooY rEJ
s6
roo yc (EG >t
E= Er}( trJ
tr\e
o-
o
E*
9, -gg 9:EEE
9)-
6z o.J rz3 (E1-
f
(tr!
C
tr E'P
9i:o
CC 6(U o.v.
gE (!c 6 9;1:: Ph -H -.L -V:o 6.9 o-<, eE c', HEE :l o*l o
o-oY
EEB
=ov
L o &
o
(6
s)
(t,
o_
TL
-Y.
c
o
C
6r
lr) N .{.
c)
o,
(L
so
O
(o
o)
e ;,u 8.8 EE oE E>\ s1 E #=* E qflg E e F* oP := Eo-o qQn o-- P k5.c (!L hx6 o E E._ olQ o6rn.!=r,) E o)(tr g e E= EEEEEEE E E.E E rrE# c-e?'6 arbd r O-o-J tf =9€ SE E E E 3g*
=o,
z
tr)
fL
-g Ir, ()
O (o
e o
c\I
art
o (o
o
o-
-EI)
.E
sc)
cq,
E
$ \f
s()
E
$-
o
so
o
(L
so
sC)
co, o
a
()
(o
a L
(!
-o o\
o o o
o ()
(f)
s(} o s(o
so
o_
v
o\ tr)
6
- (o(E = o o13 o-!3 V
A:Fk*E E_o>E E E SgEi d
E
L
J+
oP o_Y
-eihe E3E E or(l, 0.af, g E Ph 9i6oE J EigEE a-Ll(DE ^oE o tI=L SE Eg 0( -f].clro (f)
;:(U(Ir-L
!{.
c E
5 lc f
o)
c(l) o_
co a
= E 5
E
(o cf) C\t r rOc{ o)
so
=
FH
C)
so
C)
@
s
C>
o o o
o-
()
a= tro-
s
(o
(f,
(o Cf)
o)
s(}
GNF-
so
o\
c)
so
o_
O
c)
o O
o o
so
sO
-r
o-
O-
I
tU
)l t
o = o Z
z
so
a f,
o
trJ
s(>
s()
o o
(o
C
c@
F. :f (L
o o
so
so
o o
*C)
o
Q.
o a o
6
o)
9 o
(l) o_
o_
oo .:< cL L
co
.=
d)
=o) Ek
o)# G(5 >s
-(,J
hE
c(,) (UC
d,o (U>r
C
E
oo
ro-
o s
s(o Fs
(f
o
o !t
o o (o
-
co
o,
c(u
q)
(L
&
c(E o c.c. (E o)
^\ 3t€6 (trs =90 H$E o-o t
s()
o O
0, a L
(,
!{.
so
(o (o
'L E (U
*c{
(f
,o o\
c
C
L
$ lo
o o \r
s(o
(o-
o a L o
att
s
o o (}
t@
o) c,l
so o o O
rfr-
O (o
o"
o-
oo O
o (o
o
so
\o
o\ o ().
\o 6\
o ()
so
a L o (L
a L
o
o o
o
L
o
0-
h(s
0_
.E f
G
c'e 'a€ I (E(E H'6 (Il o= CC> Xee (uf E ;ii E(E 9Er or6-E = crc H E :83 (tr=E c(oc3 E ok 9iUE IEE E >\'= -Y g o,, XEd bEs) o,-./) EP: c(o> 6o ru=Y J '=Clz0) = EE6- o EI ai -n E- Eg HgEY E '6C> J o-ow >Ek >C $-{6- --do d,;s' EEe -c.lY lx$ =. (U.= c LE mbh E&E '=ec.Q7 O H'EE:E r'e F$ sE o'6 o cc ob o- o:.c 6 c o od o3 (Uc olo c15 Q'6 *E6
gO
co '= a) fl)
E!
=
L
f
-'-
:J
(g
qhJ > co(tro E'E E c (sXitr clE =.={,)o)= HX6 .!9oo 8Es(l)E fi:86-Er o U)1, (tr -=(, S8EE A .C,E _ E o-o g HEE$ = f (u u (I) ;il--l otr g60U *BE E P o E--.t sE E E + AE'= EEH =(sL=C L(/,.C HE 3 : t o'c F, (l) o-o) r 6-s 6!q.oobs h .(f (t ":=:r(E O- iUE d LL (U >O-O &N80, 888 d q g.s€A O-oc o. =a-g e6g
A -= -cE (S*O =
I
l'c,
(0
N
@
,6 a!
e
Erg ,= aE ^a 6's .-rZo F cs-
esE 16EL $EE
l-ooc' O. ut t\I
E E
lt5 :)
o,
c
q) TL
c(U a e :l
u
(o(f} c\I
rO c) c.t=e{
rl)-
EF 'al
@
(L UJ
:(
t o o z
\o o\
a o
lr)
rr) F*
F.-
s(}
(', I--
o o
sl,r)
so
sO
s
o t*
o o
()
o
o lr,
*o
s(}
s o @-
\o
tu
co o ro
lr,
C
o o
(0 \o
so
so
(>_
s o
F-
O
F--
c
co
o a L o (L
o a L q)
o-
(o
C-
gd (E(l,
(})
o
€E 'u
a
:f
c
o_
E
3r. oc U(S (,r$ C fE cv (u o)*
so
so
s(f
,f)
Lri
o
o
(o
= o 9'6 c(s{]! (U 6 L!
c
{L
o_
(L
-L
5-ic I h I ck =o
E9g (EvF>t
E>
g,
k(Uc
su
(s
16
O)
o
(1)
Io
(,, C
(E
>'6
PE5 $ o.=
qE 1..t
ES
c
>bE
c (! L
:l L
=) o
c o
TL
C
o)
SEE J==.
c E.s >b E lz >.Coqv C)c EE
J 0Trtcn (s*fL
E d
sg $
-() u:._# o a
(5
oE oo a-
E OE (,3 o EE E9
F
9
t!^
-e
tE=
EE E? E orul -
Ellro Ellro
EHEK frs fi.s o.go(E F TLF
TL
(,) g o)
(L
sk
q
-Y.
E
cld ) o= a E EgEB :, E(UOE bE f = (l)T' > x -E O-E o)
c{
EO
(9
(f)
o U' L o
gE Q'ta 'z$ 8.9 l< orF-()F,A +' EgE iEE E
h c 5 =3 >$ -= =.9 EE = 0o8 *'6 =(U(U bE; oE q E? (,)ot ^0 o(s stp { n'Et 4ra E8 a_ '.;= h <>d (sC c o-oE s Et s kil c $ Eo E(/,(U h o Es cl c6C.VY,CZ F [€g =(E g_?E (,(I,E = a2 g, E *E"g bEs E EE = P b (Eo of d;d6 Eg€ EB L(n [L EU) d EA 8-E o-EO o
<)-
(f)
c
c(tr cr.r o);'
o'= c_!
o
C
l< E=
CF
oJ
'il
o a L o
o f o o U)6
o ,:<
c{
\o
o 9. o (L
L o
.=
(o-
o o () o
o-
o
(f)
c{ (o
o C) a
O
c.)
ry
o-
O.
C) o o N
sca
o o c}
o.
s
o o
o-
so
O ().
}l
so
s()
gj :f F :f o_
C}
o (o
o
(o^
z
\o O.
o_
(}
@
()
I
s()
o\ o C)
ry (o
F.-
tr(L GNlr
-I
s(,
-a o\ (f
o tf, :,
f
tr
(o(f} N rO
N>c\l FH
s()
so
a= triL
C)
o 6
GN r-
-J
s(3
(L
o-
(f O
t
TIJ
o_
O
o -t e
o-
<)-
o
sc)
s
lr)
$
$
{0
!t
@
so
(n
ro
O.
(o
€
:c
t o = o z
z
a
:) t-
:f L I,U V
so
lr)
sd)
di
o-
@-
o (>
@
sc)
$
sa
(fJ
o6
C)
O C)
v
so
s
O
o C) o
o F-
.:<
o o->
o
CO
P
o co
'6 C
c
o o L
Y
c
a E
(t
(L
o)6aD JJ< 5 s6 -io-(E
EsE.e
Es
O.(U
>a (U ru U)'a
-<(!> *o o) U F\
-EE
o
o
an
ds ea
E!S o or.9i
$q)
=o
JE m0)
Eb
hi
E
O
o
c,
c
l-
(U
o-
C
'6
(s
(t
sg
o (L
CL -u d:< Er
sa
o o @
c
'r$ o c =
so
O
C)-
-E h: ot
c ^-E d sEV - L-r (l)_ C
(I)
C
'6 o16I .. c = !q L L!-L
T,S' 5 EEP >d EX s ulE=fr c I4 Y (,)LL g'F Ee s l( r (,):: (o C -?6s Of :'6 )4, o(s= o)<-c 3;EE*E = 9EE 9qE s,E F.H 5 P 6 i8n >gb c (U! c V= Oc >o c.o E c o6€ 6 16 O-IE c ooE F EB= ^(, E Jfo EE€ H-.9 Po 6 ol9< =E6 t(s-Otr =g : EEE :f6 ,f( dsE gE s= s HfE '= mc E 8E E 6 Ea _HE B o cs6oB E:Eg u, EUt -.c|:: Fo n -x: -cE Ef;EE r (Ei;6 tIo'oO)(,) Ff FO CE $E sg = (U E 6-i6q (!V E F F TJIO !'6 -o ^ T C CE == EE F scc EOE::= C C =o (l)c)0) 5 E_O o!UY *oE = 6 drLL 6EE 36 o. f O = 5 Y to_ d EE& * E.o -= .1t ^ >> d EEF* rL o-o LE -1 0-E .:t (, =-o = o)
E# (r, o)
a Y-}<(sc =Eo) f q?,6 =>-o
O-
-::L
LL-
L-LIU
(s
-F-A
(u
s
(a
gEE ro8,
>s
gEEEEE
r€=cEE
ge€E,E $ .EE5fiEb 2ttO-E trX tf
lr)
(o
(o (f) c! rO Crl C\I
c\t
LO !u(f)
=
a= tro_
sO
so o
ro @
o\ (,
I
o-
o_
Lr)
t o E o Z
V
lr)
Hs C:C
('o-
9>
C)
sO
so
()
o
c.)
O
O
sC}
so
so
o o
o,
@
C\I
sC) O o N
s()
so
c
o-
P (, (L
o 2 o
(5
'(,,
a 6 c -o 'c ==(o "PE F E -e' E=$ dS-= (I,0
:
\-/
S€E Az v 3E -cF
(E\Z = orcYtsY$ d\/-=\/ E:( o-[ -6 Xd Eil o> AU' (E(s TEE EE
o
I 8
JC L-O 'C (D.v,{te
C)
o o O
@
o
o a L o (L
c-c (EO
E€ O'= -aLgE
E :=(,
.. c-o E E€ E-
:PF.Eh o)(, - EgEIE (u L F-o o o_ (s
fi
EE 'a6ot E EE.
(E._ o o- 6 -J'6 IFo.=5= - c, 0_(g
6s.
€E
o)
9'6 gB
(EC (U=
'-:,
o
vo (U
o*
oo_o c Eool PH EL oF= ) E.!a of
Hc (E fit-c
c
ic, g.c
;
=-co
EE O, O,
f:OF Y aP - LL oc f(U0 ta($ (,, c -C _oC EF
*o) sE o.< C# (l):c.-
t F$;
E
CE oo o-> o gE o-
€tE
E=eg; sErg
@
c
c$
F ,.C olo (EC
o (\t
o a L o (L
5)C
o_
o-
c
0)
V
so
o () o
c)-
s6 E o.s) k $3 -k$ E.s, ii -c .9 q.9 a E EE 3EgEE 8u E*E P,EE flEg Lc0)= S EHi F? ECC (, Sii :J=>i>o = o26 oq o> -a:l(E(E --)x > (Lb LL o-.L t 4.= t.s.g O- .L -o f.-
s(>
so
s()
o
o o c{
E
C
O-
o c) a
lr)
o o f'-
o o^
|,f)
ro
(tr7
00
N
co
;E{
;e
o_
cQ-
'6
C
-o
@
|r,
E o fL
o
o\ o ()-
-o o\
co
6
o c) o O
so
O
@
c)
rf)
sC)
\o
o o
$
so
1r)
so
o,
o)
6
ro
c)
()
o O.
\o
sC}
*()
sc)
so ;<
o_ tf)
Z
Lu
O
.o
u :a
a 3 F : L
o
co
ENF-
-r
so
(}lr)
o c\I
E
(lJ
=> -9c OIQ
92
l( f, (,, C
(s0 o EP o-
E6P $v' tc(EX E =(UEP f;Be 5 6 qod qE I TL IIL tr o -c=
-J
I
N
oS (E0 :3 l'E:=
vg Go-
4o L_ag Gcll -r3E .=
Er
6 b{ >o-Y 1I'
(o (f) c! rO cD c{
c{=
-6 o\
FH
o () o FT
EN
-o o\
o-
(r)
a= trrL
@
(o
s<)
(o
so so
o_
ro
t-
r.c)
UJ
:l
g.
$
5: c{
o o
so
'{.
o-
O.
o t-
c! $
Z Z
so
(o
cr)
o\
o O
o o
CN
:) F :f (L
lr} (o
(f)
sc)
uJ
\l
o o o)
co
tr)
l.r)
so
() ()
o o @
o o-
-J rr t
(0
N
c!
c\t
so
c\
o o (o
O o N
o co a
V-c
J(6
(L
E (U
o
c6-
_E t)
Ea8 f co
o
l4 dN
SEc o$f
<,'E C(U (ElZ
9'E€
>o) C
Ebt
(uE
ss: dz
iCc(U F$E 6_o t E
cc
c0_co E
tI,o lc= rO Lt (oC
=(rc! E \U :d) i'-" = oc=*6 io ccD
H P'gg: P8 (l, i:(Eq^=
_? =b6f; 3, co EE Y?z$"E(, c(I)
>E oP o,9 Es)
-$.n
-
N c!
(f)
N
o
C
o
IL
(L
CCC (E(s(U l<: o) :loc
9. (,
L-L
($"j VL
f;E€
E 8,o CO
)
*#g :-
(E
o (s
E '; A$ LO(E
L
o)o CE o(l)
>oE J H8fi q'6 l< -C Lc a o.9 -9 to) p6 YE.9.e6 E(/]'^. 6 rr 'ii o(6
=
E*E
f(,, - o'=4 .:x c
co co_ =o o-oc
-L(s (,r-^ (s o c F'(5 (!(l)EE :f, -c E Efi F E
_L
c)
I.-
C)-
o a L
o o-^ t I3rE O- o) .D_ Loff *'6 8-Es g.tt c tg'o- (E0 c.-'; c.- o -c (Uo(uX ots s i otsEflg o, s. c.}< s^ = -cos)Q = .A .y. t EEi= E^cb E..2 d E EE;E oo(5 f frro q --a => o |['1 o
o @
o
c
Gl:Q l
so
O^
E
al,
c
so
rt
(,)
c
(E(E
E> Or
96
bffi
:= ES FC
.= =oo-
L._V
Hfi Eo 69 att )
d;BES
o(l) tL o_
LC
r.r)
c{
c\
Eq pE g C
Gtr e*E
EE
#EL.E EE
=E
eiE g.EI
(r, (!
r!o
=$, .23
r$ t
9c Els
'Jr
ggEfr$
r(E !Etr -PE
EHE* Q.O.e.
'=o 6b >o-
E
=.E (o
(o(r) C\
rO tN N= EO
so
a o o)
.gQ o-5 tro-
o
s
so
(>
o o
() (3
<)
6
s
G-
$)
o ()
s(f
(o
o @
so o o o
so
so
$ N
so
6
ttJ
\l
t o E o Z
o_
Z
a 3 F
r{)
t-.
= o_
tll \l
\o (f
so
o r-'-
C)
co_ (UV
o-l< (E -(0 CEI! E (E G'E'F
ofiqiL 8o L-
(I) L
o
N
rsG :, ct, Ytr _(u
.E ;i Ei-"
Scts
()G() 6)GlaE: a! l/,olo
o Ero lrg.Ct ooo oLo
() ()
o,
N F.-
C\
I.-
so
so
tf)
l.r) 00
@
.-c (s(g EE Ei' o-o c(u (!!t
ro
F
o-
c)
c o e q)
*E
:< t7 @=
(L
(s=m gE
$5 ooo -a) E HE ra o-(0 = oc orJ(!
t,)
c o
E
E,S
l<=n (EE-
'$Etu >!u=
$E B LO-o oS o c ,.t o-h ar= ; O-Jc U tU: "o- (E< (s(E'J L a a: ^-.= -Lv =E o)(E -i n6 - c (!(89 (u=
H
(0
-
I(E_d 3.6 o- +; 6 (1)E C $E F (E L(E .= o c ==, CL o.:2.1acvN(5 .-(ECu d.:l= ;d
-#
Cl<
gE Eg8 E=:g a> a -v, E E eSE EE E EP E 09E'oo (66 :f -b6ro ()--!Z tr Io sg ; Egs O-oocE d #g II^od6 .Y iO d TE-3EH II o-o o(o
o (6
so
&r$ EI r.-(E = :EE H *# k tvE66 gE A:> =(t' 6= 3; H - (,(s E Hg g E E EE E dra o s Eo IL
(!
o)
+-'r G (5 q :EE 6 !E6g;< L 6 o-(ec) Io cS@ -d (s- c (,,(s f, (So) o- o)o o fE C U) CFl' o-o E c G.* o o_ -:r(Ucc (I)= (5 (E 0)-(x, ^o'6s c )c
,
(Utr oE t€6 g E6 QE rlo ds *f F1f, gs d, XL [g r
,9,
O
a==
.=v
o
o-
*E .r<
o)
@
so
t-
(}
(L
Eo-
(,)
()
o o e
c
tf)
o\ o o
o-
o-
o y1-
F*
o o o
o
s o O
6
o_
O.
I
o,
o o O
o-
o o
ENF*
-J
so
o-
o_
F.C\t
@
c{
;
O)
N
(o(f} c{ rC) ro c{
(f
(,)
c!= =o .ge
rf)
() rf)
so
o-
troGN
.t
@
0
o @ 6
().
I
so
fo^
s
sC)
lr)
o)
(.)
oo O
o o
o-5
-rN
so
o c)
o_ I.JJ
\(
M
rf)
() \f
aR
Z Z
6
(')
so
o = o
o
(v)
a :)
6) FJ
o () o (f,
tr.-
c)
()
l= o-
o o
rf) F-
TU
)c
(r)
o
(Y)
(l)
(E
a .n
BS
ef* E E.E E'*
I g-
E
-o (5E
(U=
o,
tzr
6s (EL
'6;.
(U
OE .. lc o)
c o
;T AL ao
E ;E B -cE (s(U E aEE EE fo E f Es aod q8. o (f)
a a o
(E
oDc
EEU a >Y'
o o-
o o o L o att L o (L co
o o o F.
a L o
(L
c IEE E ?oG e
FP*
=q; 6 EEg o6*E* E H#gfr E
d
8-.5
-a hg
3E €:s JL
._(tr
LI-O(,
N (fJ
==
C= Effi g(E cr, (t)E= o(0a
orX
pPxi rEs 6bh 8_eEE
(E
(E;i
O v.\
c(E -? E
-o o\
co
gF (t)
-L i:m no '-: (rc k(,, og -c-:c (s(E = E C>
f.-
@=
(s
rOo
e E* C
ra,
Ir
-sE !i7
{L
6P f; grE oE EE .0- L= F^ O\1
ro
o o
a
o
(u
s
o (}
o o o
co
o L
gF
so
cc ';(Ecr
H (,C qr(s s-E u C! 3 5>r 'j3 r( o_ {$ (l)f cr, tz U,
C(s ^o'aE c )c 6p f; =(E l:={u a> F:>
gs6 at
oEh EOE
E 5-s. fil( u)
E #R d9c (f)
(o
C
(! L
f lz
f,
C,,
C
o
o_
c
(E
(t,
f
E
tf
(o(o c{
rO (o (\= oJ
sO o o
Hg tro-
GNI.*
s(3
o_
t|.-
o
s(f,
I.-
o o r-
@
c)-
-Lo
-r
so
(o
o)
(o
o
(o
F-
o-
I
trj
:c x.
so
o o Z
o$ f..-
z
s o ()
w f
c\I
t-
f.-
3 (L
so
\o
LlJ
o c?.
Y
o (o
(o
c)
\r
t-
'6
c o a L
C (I,
it)
o)
c
AE€ P5 qE
gE
go-
tfr:
E€E o o).=
L $ro o
0)
(6=
U- d, J^U '-L Yah V F--
:
q*+ Hn(s (tr=o
=o q tr6 <.(!r E IE-g 'aog -a'6 jY cO Cc(E lu.- I # aE PffiH sE '=.Q
o O_ c
I
€*EgH .= cDE
P=t;J g,PEeilt PE
o,
o >:(r; 'uE -990'H
C Ot:O- (Us >t, -_v a@
O-
=(a E** tsnEF n! o)*(!.-E .:4=-
(o
so
ro
Pb _ E =ESS=* Eo q €5€==E'D, .9 tu' E'-rc-Vu) a CO -0) E(, oc .* E. rEuEE EE (,6
f; I -cE A .caStD (oc (u'a q E P HE E6aO f (tr'= =(u =xo E'(/, q I b'= EAH Etr f, O*l;= -1sE E 5* H EE-O
5
:-
L
*'-
E 9?
d
O)
-E
\r (t
(D
fi
C)
E E EEs"'"Q> EE is+Sa
d
-E
iO (f)
-o o\o o5
g Cl
I
gE EPYe L!etE S-i 6.s
F:E3
EE Ef :x o ur.-
g:trt) o,:! o l! F(,)0-o 00
:EI€=:E
