LAMPIRAN NOMOR
: PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANDUNG :23 TAHUN 2013
TANGGAL
; 24 Mei 2013
TENTANG
: PEMBAGIAN KEWENANGAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANDUNG
MATRIKS PEMBAGIAN KEWENANGAN, TUGAS, FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DALAM PENYELENGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
No
1 I
TAHAPAN
2 PRA BENCANA 1 Tidak Terjadi Bencana
KEGIATAN
3 1 Perencanaan penanggulangan bencana;
TAHAPAN KEGIATAN
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
4 a Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bandung b Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (RAD PB) c Fasilitasi Forum PRB d Penyusunan rencana kontijensi e Penyusunan rencana operasi kedaruratan (dipindahkan ke Kedaruratan) f Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPB dan RAD g Melakukan penelitian dan riset kebencanaan
INSTANSI PELAKSANA
5
6
SETDA, BAPPEDA BPBD
Penyiapan dan perumusan bahan kebijakan penanggulangan bencana (koordinasi, fasilitasi,pemantauan dan evaluasi)
BPBD
SETDA, BAPPEDA
Penyiapan regulasi tentang prosedur penanggulangan bencana
BPBD
SETDA, ,BAPPEDA
Kajian/analisis bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan dan ESDM, kebudayaan dan pariwisata yang berhubungan dengan pengurangan resiko bencana untuk kebijakan lebih lanjut
Asisten Ekonomi Kesejahteraan Rakyat
BAPPEDA, BPBD, Dinas SDAPE,Dinas Pertasih, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata dan pemangku kepentingan
Kajian/analisis bidang industri, perdagangan, koperasi, UKM, Kajian / analisis bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, lingkungan hidup penanaman modal yang berhubungan dengan pengurangan resiko bencana untuk kebijakan lebih lanjut
Asisten Ekonomi Kesejahteraan Rakyat
BAPPEDA, BPBD, Dinas SDAPE, Dinas Pertasih, Dinas BM dan Dinas Koperasi UKM, Perindag, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, BPLH, Bappeda, BPMP Pertasih, Disdukcaasip,Bina marga, Distanbunhut, SDAPE, Bag. Koordianasi sosial, Bag Perekonomian
a. Penyusunan Database dan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana b. Updating Data Kependudukan, Fungsi Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Lingkungan, serta Infrastruktur c. Perencanaan Kebijakan Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana
BPBD
a Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar, meliputi : 1) Logistik : Beras, lauk pauk, sandang, alat dapur keluarga, family kit , kid ware , dll 2) Evakuasi/Shelter Kit : Perahu evakuasi, perahu karet, tenda regu, tenda pengungsi, tenda peleton, Veldbed, alat dumlap, tenda keluarga, tenda komando, genset. 3) Unit Siaga Bencana : Mobil Dumlap, Mobil Rescue Tactical Unit /komando, mobil tanki air, truk. b Menyusun penatausahaan gudang dan inventarisasi/stock opname barang persediaan dan barang aset milik Negara dan Daerah. c Pemetaan wilayah potensi bencana untuk menyusun program kerja bidang bantuan dan jaminan sosial
Dinas Sosial
BPBD
Perencanaan, pengaturan tata bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman
Dinas Pertasih
BPBD , BAPPEDA dan BPMP
Menyusun rencana kebutuhan SDM Aparatur Penanggulangan Bencana
BKPP
Bagian Organisasi, BPBD
Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan terkait penanggulangan bencana kepada pemangku kepentingan
BKPPP
a Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana b Membuat peta ring sekolah di daerah rawan bencana c Menyusun kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Dinas Koperasi UKM, Perindag, Bulog BAPPEDA, BPBD, Kantor KesbangPol, POLRI, Perguruan Tinggi, pemangku kepentingan. BPBD, DISPOPAR dan BPN
Menginventarisir Cagar Budaya di daerah rawan bencana sesuai kewenangan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Menginventarisir objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana
Dinas Pariwisata, Pemuda dan BPBD Olahraga
Menyusun HOPE (Hospital Plann Emergency) / HDP (Hospital Dissaster Plan) a Pengelolaan dan pengaturan sistem kearsipan yang berwawasan penanggulangan bencana b Pengelolaan arsip penanggulangan bencana 2 Pengurangan resiko bencana;
a Menyusun Peta Resiko Bencana b Pembangunan Sistem Informasi penanggulangan bencana c Pengembangan Desa Tangguh Bencana
RS Majalaya, Soreang, Cicalengka
Dinas Kesehatan, BPBD dan pemangku kepentingan lainnya, Dinas Sosial
BAPAPSI
Seluruh SKPD
BPBD
Bapapsi, BAPPEDA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pertasih, Dinas Bina Marga, Dinas SDAPE
Pembuatan jalur evakuasi dan barak pengungsian
BPBD
Dinas Pertasih, Dinas Sosial
Penyusunan Standar Bangunan Aman Bencana
Dinas Pertasih
BPBD
Sosialisasi dan simulasi pengurangan resiko bencana di lingkungan sekolah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BPBD, Kecamatan
Sosialisasi dan simulasi pengurangan resiko bencana di lingkungan rumah sakit
RSUD Soreang, Majalaya dan Cicalengka
Sosialisasi dan simulasi pengurangan resiko bencana di lingkungan ekonomi, dan
Diskop UKM Perindag
permukiman Rawan Bencana(industri, perdagangan dan lain-lain). (dirinci perurusan)
Melaksanakan pemantauan, peringatan, himbauan, pengamanan, penertiban di daerah rawan bencana
Satpol PP
Dinas Kesehatan, BPBD, Kecamatan dan pemangku kepentingan SETDA, Satpol PP, BPBD, POLRI, TNI, PMI, Disnaker dan pemangku kepentingan BPBD, Dinas Pertasih, SDAPE, Bina Marga, Dinas Perhubungan dan Kesbangpol, Bapabsi
PRB pada kawasan hutan dan Perkebunan : a . Melakukan bimbingan dan penyuluhan konservasi dan perlindungan hutan terhadap masyarakat b Membuat rambu-rambu peringatan rawan bencana di kawasan hutan untuk mengurangi resiko bencana c Melakukan reboisasi. Pengelolaan ternak berbasis pengurangan resiko bencana
3 Pencegahan
Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan
Dinas Peternakan dan Perikanan
a Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) b Pengorganisasian Relawan Pencegahan Bencana a Membuat panduan konstruksi bangunan aman (termasuk tahan gempa) b Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana c Konservasi sumberdaya air d Pemasangan/ pemeliharaan peralatan peringatan dini ancaman banjir
a Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana b Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana
BPBD
Dinas Pertasih dan SDAPE
BKPPP
a Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga b Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL) c Pengendalian Tataruang dengan Kajian Lingkungan Strategis yang memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan d Pengendalian dampak lingkungan dengan penegakan hukum melalui tindakan represif dan BPLH preventif. f Pengendalian konservasi Sumber Daya Alam e Pengendalian Pencemaran udara melalui program perlindungan lapisan ozon dan Program Langit Biru
BPBD, BPN, Dinas SDAPE dan pemangku kepentingan BPBD, BAPPEDA, BPLH dan Kecamatan SKPD, SAR, ORARI/RAPI, Kecamatan dan pemangku kepentingan
BPBD, Satpol PP, BPN, pemangku kepentingan lainnya dan Kecamatan
Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan, Diskop UKM Perindag.
BPBD, Dinas Pertasih, Dinas SDAPE, Dinas BM, Dinas Koperasi UKM Perindag, BAPPEDA, BAPAPSI, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Satpol PP, BPMP, dan Kecamatan.
a Sosialisasi sadar bencana untuk peserta didik dan tenaga kependidikan b Fasilitasi Sekolah Siaga Bencana
4 Pemaduan dalam perencanaan pembangunan
5 Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BPBD, Kecamatan dan pemangku kepentingan lainnya,
Pemasangan rambu-rambu rawan bencana
BPBD
Dinas Pertasih, SDAPE, Dishub
Fasilitasi pengamanan ternak di daerah rawan bencana
Dinas Peternakan dan Perikanan
Pengembangan dan peningkatan koordinasi antara stakeholder yang bertanggungjawab atas penurunan ketersediaan pangan untuk mencegah kerawanan pangan
BKPPP
Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/lembaga terkait penanggulangan bencana
BPBD
Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan
BAPPEDA
Koordinasi antar SKPD dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan resiko bencana
BAPPEDA
Pengadaan dan pemeliharaan Sarana Prasarana Linmas untuk penanggulangan bencana
Satpol PP
Membangun infrastruktur prasarana umum untuk mengurangi resiko bencana
Dinas Pertasih
BPBD, Kecamatan dan pemangku kepentingan BPBD, BAPPEDA, Bagian Koordinasi Perekonomian, BULOG SKPD, INSTANSI PENANGGUNG JAWAB vertikal terkait dan pemangku kepentingan SKPD, INSTANSI PENANGGUNG JAWAB vertikal,dan Pemangku kepentingan vertikal terkait SKPD , INSTANSI PENANGGUNG JAWAB vertikal terkait dan pemangku kepentingan BPBD, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, KesbangPol BPBD, Dinas Bina Marga dan Kecamatan
Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung PRB di daerah rawan bencana
a Koordinasi kesiapan Instalasi Gawat Darurat b Koordinasi kesiapan armada Ambulance
BPBD
Dinas Kesehatan
Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemenuhan Kebutuhan Bencana (disatukan Dinas Sosial dalam point ) halaman 2 Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana konservasi hutan 6 Persyaratan analisis resiko bencana
Dinas Pertanian Kehutanan danPerkebunan
Melakukan kajian potensi bencana alam, non alam dan sosial BPBD Melakukan analisis risiko bencana pada pembangunan yang beresiko tinggi
7 Pelaksanaan dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan kajian analisis resiko bencana BAPPEDA penegakan rencana tata ruang
8 Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan 9 Persyaratan standar teknis
Koordinasi Penegakan Perda RTRW
Satpol PP
Penyusunan dan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Kawasan Rawan Bencana
BPBD
Koordinasi penegakan ketentuan pendirian bangunan aman
Satpol PP
Penyusunan prosedur tetap Penanggulangan Bencana
BPBD
Dinas Pertasih, Dinas SDAPE, DINAS Bina Marga,Bapabsi, Dinas Perhubungan, Kecamatan TNI/POLRI, RSUD, PMI, BPBD, Kecamatan BPBD dan DPPK
BPBD, BPLH, dan Kecamatan SKPD, Kecamatan dan pemangku kepentingan. INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Vertikal, Dinas Pertasih, BPBD, SKPD, Kecamatan BPMP, Dinas Pertasih, Kecamatan Dinas SDAPE, SKPD dan Kecamatan BPBD, Dinas Pertasih dan pemangku Bagian Organisasi, Bag. kepentingan Hukum lainnya.
penanggulangan bencana
Penyusunan SOP perawatan bangunan cagar budaya dari resiko bencana
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BPBD, DSPOPAR
Penyusunan SOP penanganan psikososial korban bencana
Dinas Sosial
Dinas Kesehatan, RSUD, BPBD, BKBPP
Penyusunan Pedoman SOP buffer stock/cadangan logistik kebutuhan dasar
Dinas Sosial
Menyusun SOP penanggulangan bahaya kebakaran hutan
Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan
Penyusunan standar teknis SAR
BPBD
BPBD, BKPPP BPBD, Dinas Pertasih, Perhutani, TNI/POLRI, BASARNAS
No
1
TAHAPAN
2
KEGIATAN
3 10 Pendidikan dan pelatihan
TAHAPAN KEGIATAN
4 Penugasan PNS dalam pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
INSTA NSI PELAKSANA
5 BPBD
6 BKPP Kecamatan
Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana bagi masyarakat dan dunia usaha BPBD Peningkatan kapasitas SDM bidang penanggulangan bencana Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana
BPBD
SKPD
Pelatihan penanganan psikososial korban bencana Pelatihan pemenuhan kebutuhan dasar fisik dan psikis bagi korban bencana
Dinas Sosial
BPBD, Dinas Kesehatan , RSUD, BKBPP
Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana Melakukan pelatihan terhadap petugas lapangan dan Polisi Hutan dasar- dasar penanggulangan bencana di kawasan hutan Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam kurikulum pendidikan a Peningkatan kapasitas Pol PP dalam penanggulangan bencana b Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan paramedis siaga bencana d Melaksanakan pemantapan dan pelatihan, rapat kerja teknis, sosialisasi, konvensi, penguatan bidang bantuan dan jaminan sosial e Pembinaan dan penyegaran Relawan (rekrutmen/pendataan ulang, sosialisasi, rapat kerja, pemantapan dan pelatihan, apel siaga)
Dinas Kesehatan Dinas Pertanian Hutbun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BPBD
BPBD
BPBD, Perhutani BPBD
POLRI, TNI, BASARNAS, Satpol PP dan Linmas Dinas Kesehatan, Dinas Sosial
2
Potensi Terjadi Bencana
1 Kesiapsiagaan
Pelatihan SAR
BPBD
Satpol PP Kesbang Pol, Kepolisian, TNI, BASARNAS
Pelatihan SAR Linmas dalam penanggulangan bencana
Satpol PP
BPBD, TNI/POLRI, BASARNAS, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
a Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana b Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat
BPBD
SKPD teknis terkait kebencanaan, TNI, Polri dan Pemangku Kepentingan
BPBD
Dinas Binamarga, Dinas Pertasih, SDAPE, Dinas Sosial, Bapabsi
Melakukan penyiapan logistik dan peralatan kedaruratan
BPBD
Dinas Sosial, PMI,
Koordinasi penanganan psikososial menghadapi potensi ancaman bencana
DInas Sosial
Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah
Bag.Pengelolaan Aset BPBD, Satpol PP SETDA
a Penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana b Penyusunan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana c Pengorganisasian dan penyebarluasan informasi potensi terjadinya bencana d ( dipindahkan ke Kedaruratan Logistik) e Uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; f Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini g Memastikan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar
BPBD, Dinas Kesehatan
Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan
a Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya b Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit
a Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan b Menyiapkan lumbung pangan Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung
a Menyiapkan jalur evakuasi b Menyiapkan jalan untuk evakuasi
Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
BPBD,Dinas Pertasih, Dinas Sosial dan Kecamatan (INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Vertikal)
RSUDA Soreang, MaJalaya, Cicalengka
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Vertikal, Dinas Sosial, BPBD, Dinas Kesehatan, Kecamatan, dan Pemangku kepentingan
BKPPP
BAPPEDA, BPBD, Satpol PP, Dinas Pendidikan dan POLRI,SAR, Perguruan Tinggi dan Kebudayaan Kecamatan
BPBD
c Menyiapkan barak pengungsi d Menyiapkan (koordinasi, inventarisasi, fasilitasi) alat berat untuk penanggulangan bencana a Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar b Fasilitasi Kebutuhan Sarana prasarana shelter
2 Mitigasi bencana
Dinas Sosial
Melaksanakan kegiatan koordinasi mitigasi bencana Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana di tingkat desa
Dinas Sosial, BPBD,Dinas Pertanian Hutbun, BULOG, Dinas Koperasi UKM Perindagkop,
BPBD
Dinas Bina M arga, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Kecamatan
BAPPEDA, BPBD, DPPK, BULOG, Kecamatan.
Dinas Binamarga, Dinas Pertasih, Dinas SDAPE , Dinas Pertanian Hutbun, Kecamatan
a Melakukan upaya pembatasan aktifitas petugas lapangan dan masyarakat. b Melakukan perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan dengan menggunakan teknologi tertentu c Membuat perlindungan sipil teknis pada daerah rawan tertentu d Melakukan pelatihan penanggulangan bencana secara terpadu antar petugas dan masyarakat
Asisten Ekonomi dan BPBD, Bapapsi, Dinas Binamarga, Kesejahteraan Rakyat Dinas Pertasih, SDAPE, BAPPEDA, BPBD
Mengoptimalkan peran anggota dalam pemantauan melalui patroli wilayah, pengamanan wilayah, operasi intelijen
Kesbangpol
POLRI, TNI, Pol PP,dan Kecamatan
Dinas Pertasih
BPBD
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BPBD, Dinas Pertasih
BPBD
BMKG, BPVMG, Bapapsi, Dinas Kesehatan, TNI/POLRI, Satpol PP, Kecamatan
Penerapan program sekolah aman
II
TANGGAP
1 Pengkajian secara
BPBD, Dinas Pertasih, Kecamatan, PTPN VIII
Penyiapan bahan perumusan kebijakan mitigasi penanggulangan bencana
a Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana b Pengendalian pembangunan infrastruktur
3 Peringatan dini
Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan
a) Penyusunan mekanisme dan SOP peringatan dini b) Pengamatan potensi terjadi bencana sesuai ancaman bencana dan pelaksanaan sistem peringatan dini c) Pengambilan keputusan dan penyebarluasan informasi peringatan bencana d) Komando pengaktifan tanda bahaya/bencana (early warning system)
Evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan kebencanaan
Asisten Ekonomi dan BPBD, Bagian Koordinasi Sosial Kesejahteraan Rakyat
Penugasan Satuan Tugas Reaksi Cepat
BPBD
SKPD terkait kebencanaan, TNI/ Polri
DARURAT
cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya
a) b) c) d)
Pengkajian lokasi kerusakan lokasi bencana Pengkajian jumlah korban Pengkajian gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan Pengkajian kemampuan sumber daya alam maupun buatan
e) Pengkajian kerusakan dan kerugian akibat bencana
2 Penentuan status keadaan darurat
3 Penyelamatan dan evakuasi
BPBD
Dinas Pertasih, SDAPE, Dinas Pertanian Hutbun, Bagian Pemerintahan Umum
BPBD
SKPD Teknis Kebencanaan, Kecamatan
Rekomendasi kondisi kedaruratan
BPBD
SKPD Teknis Kebencanaan
Penetapan status keadaan darurat ( bencana atau bukan)
BPBD
Bagian Hukum Ass. Ekja, DPPK, SKPD teknis, Kecamatan
Penunjukan komandan tanggap darurat (kalau dinyatakan keadaan darurat)
BPBD
Mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi pusat komando tanggap darurat
BPBD
SKPD terkait, ORARI
Pencarian dan penyelamatan
BPBD
Satpol PP, BASARNAS, Dinas Sosial, PMI, TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan,
Pertolongan darurat
BPBD
Evakuasi, dan penempatan pada lokasi aman
BPBD
Pengerahan sarana angkutan, peralatan evakuasi, dan alat berat
BPBD
Bagian Hukum ,Ass. Ekja
RSUD, Dinas Kesehatan, PMI, SAR, TNI/POLRI, Kecamatan Satpol PP, Dinas Sosial, PMI, TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, Bapapsi, RSUD, Satpol PP, Kecamatan Satpol PP, Dinas Sosial, PMI, TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, Dinas Binamarga, Dinas Perhubungan dan Kecamatan
Penugasan PNS dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana a Mengidentifikasi sekolah yang kena dampak bencana b Mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak bencana (menggolongkan tingkat kerusakan sekolah)
4 Pemenuhan kebutuhan dasar
BKPP
BPBD
Memobilisasi dokter dan perawat untuk penanganan kesehatan jiwa dan kasus psikososial
BPBD
Mengoptimalkan pengamanan aset -aset pemerintah
BPBD
a. Menyiapkan penampungan pengungsi (shelter) b Menyiapkan logistik dan dapur umum
BPBD
BPBD
Dinas Pertasih dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dinas Kesehatan , Dinas Sosial, RSUD, Kecamatan Satpol PP/Bag Aset , TNI/POLRI, Badan Kesbangpol,, Kecamatan Dinas Sosial, Dinas Pertasih, DinasKesehatan
BPBD
Dinas Pertasih ,BPBD, PDAM, BPLH, Dinas Kesehatan, PMI, Kecamatan
BPBD
Dinas Sosial , BKPPP, BULOG, Dinas Koperasi UKM Perindag.
Sandang
BPBD
Dinas Sosial, Diskoperindag
Pelayanan kesehatan dan psikososial, terutama untuk kelompok rentan
Dinas Kesehatan
BPBD , RSUD, PMI, Sat Pol PP, Dinas Sosial
Tempat hunian sementara
BPBD
Dinas Pertasih, BPBD, BPLH
Bantuan peralatan memasak dan makan
BPBD
Dinas Sosial, PMI
Bantuan bahan bakar dan penerangan dan alat-alat lainnya
BPBD
Kebutuhan air bersih, sanitasi dan persampahan
Pangan
Dinas SDAPE, Pertamina, PLN
5 Pemulihan dengan segera saranasarana vital
BPBD
Penyiapan armada / angkutan untuk pengiriman bantuan
BPBD
Dinas Perhubungan, Dinas Sosial TNI/POLRI
Memberikan bantuan perangkat kelengkapan alat sekolah
BPBD
Dinas Dikbud, Bapapsi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bagian Koordinasi Kesra, DPPKA, PMI, Bapapsi, Kecamatan
Manajemen bantuan darurat
BPBD
Manajemen data base pengungsi
BPBD
Dinas Sosial, Kecamatan
Mengkoordinasikan INSTANSI PENANGGUNG JAWAB / lembaga untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital
BPBD
SKPD yang mempunyai fungsi pembangunan fisik, PLN, PDAM, Kecamatan
Membangun dan mengembalikan berfungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya Perbaikan jaringan telekomunikasi, rambu jalan dan rambu tempat tertentu
6 Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana
Dinas Pertanian Hutbun, TNI, POLRI, Satpol PP, Bagian Aset, Kecamatan
Pengamanan aset penghidupan korban bencana
BPBD
Dishub
Binamagra, Pertasih, SDAPE , Camat
BPBD,PLN, Telkom, PDAM, Dinas Bina Marga dan Camat BAPPEDA, Dinas Perindag, Dinas Sosial, Dinas SDAPE, Dinas Binamarga, Pertasih, Camat
Menyusun rencana aksi pemulihan awal
BPBD
Melaksanakan pembelajaran anak sekolah sementara
Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, BAPPEDA dan Camat Kebudayaan
Melakukan perbaikan darurat / tindakan penyelamatan terhadap kondisi Darurat
BPBD
Dinas Sosial, Dinas Pertasih, SDAPE, Dinas BM
Perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana
BPBD
Dinas Pertasih, BPLH, Bina Marga
Pemulihan awal sosial psikologis
BPBD
Pelayanan kesehatan Rekonsiliasi dan resolusi konflik
Pemulihan keamanan dan ketertiban
BPBD
Asisten Pemerintahan , Kesbangpol, Satpol PP, Bag.Pemum
BPBD
Satpol PP , TNI, POLRI, kecamatan
BPBD
Asisten Pemerintahan , Dinas Dikbud, BPN, kementerian Agama POLRI, Camat
Pemulihan awal fungsi pemerintahan
III
1 REHABILI TASI DAN REKONTRU KSI
Penilaian kebutuhan pasca bencana dan penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BPBD
Perbaikan lingkungan daerah bencana
BPBD
1 Rehabilitasi
BPBD Perbaikan sarana dan prasarana umum
Fasilitasi pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
Dinas Kesehatan , Dinas Sosial, RSUD
Dinas Sosial
BAPPEDA, SKPD terkait, Camat DPPK, Dinas Pertasih, BPLH, BAPPEDA, Dinas Pertanian Hutbun, Camat, pemangku kepentingan. DPPK, Dinas Pertasih, Binamarga, BPLH, Bagian Pembangunan, Dinas Dikbud, Dinas Kesehatan, Dinas SDAPE, dan Camat INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Vertikal, BPBD, DPPK, Dinas Pertasih, Camat
Pemulihan sosial psikologis
Dinas Kesehatan
Dinas Sosial, Dinas Dikbud, Dinas Naker, RSUD, Kementrian Agama, Camat
Pelayanan kesehatan
Dinas Kesehatan
RSUD, Puskesmas.
Pelayanan pendidikan
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
BPBD, Camat
Pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial
Asisten Pemerintahan
Dinas Pertasih, Dinas SDAPE, Dinas Binamarga, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi UKM, Perindag, Camat Kantor Kesbangpol, Bag Tata Pemerintahan, Satpol PP, Camat, Dinsos Dinas Pertanian Hutbun, Dinas Koperasi UKM, Perindag, Dinas Dikbud, Dinas Popar, BPMPD, Dinas Sosial, Camat
Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya
BPBD
Pemulihan keamanan dan ketertiban
Sat. Pol PP
Dinas Perhubungan, Dinas Pertasih, Kesbangpol, Camat
Pemulihan fungsi pemerintahan
Ass Pemerintahan
Semua SKPD dan Camat
Pemulihan fungsi pelayanan publik
Ass Administasi
Semua SKPD dan Camat.
Penggantian Dokumen Penting, Surat Berharga (ijazah, KTP, dokumen pertanahan, dokumen kependudukan, SK Kepegawaian, dll)
Ass Pemerintahan
Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja Dinas Catatan Sipil, Dinas Kependudukan, BPN , BKPP dan Camat
2 Pemulihan fungsi pemerintahan
3 Pemulihan fungsi pelayanan publik
2
REKONSTRUKSI
Pemantauan dan evaluasi kebijakan rehabilitasi
Bagian Pembangunan
Mengkondisikan pelayanan angkutan umum
Dinas Binamarga, Dishub dan Asisten Ekonomi dan Kesejahtaraan Rakyat Camat
Peningkatan sarana pelayanan kesehatan
Dinas Kesehatan
RSUD, Puskesmas, Camat
Pembangunan kembali sarana dan prasarana pelayanan publik milik pemerintah Kabupaten
Dinas Pertasiih
SKPD penyelenggara pelayanan publik, Camat
Membuka kembali loket/tempat layanan pelayanan publik
Ass Pemerintahan
SKPD penyelenggara pelayanan publik, Camat
Dinas Perhubungan
BPBD, Dinas SDAPE, Pertasih dan Binamarga
1 Pembangunan Memperbaiki fasilitas perlengkapan perhubungan dan fasilitas publik bidang kembali sarana dan perhubungan prasarana Membangun sarana dan prasarana umum sesuai rencana yang membidanginya
Koordinasi dan fasilitasi Membangun kembali infrastruktur bidang perhubungan, fasilitas untuk layanan masyarakat, dan pekerjaan umum lainnya Fasilitasi pembangunan sarana prasarana sosial masyarakat
Dinas Pertasih
Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi
3 Pembangkitan kembali kehidupan sosial
BPBD, SKPD Teknis yang membidanginya dan Camat
Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BPBD, SKPD dan Camat BPBD SKPD dan Camat Dinas Binamarga, Dinas Pertasih, Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat SDAPE
Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi
2 Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
Dinas Pertasih
SKPD yang membidangi, Camat,
SKPD yang membidanginya dan Camat BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Asisten Ekonomi dan Pertasih, Dinas Dikbud, Dispopar Kesejahteraan Rakyat
Pendampingan kesehatan jiwa di masyarakat
Dinas Kesehatan
Melaksanakan kegiatan berbasis keserasian sosial
Dinas Sosial
Dinas Sosial, RSUD dan Camat SKPD terkait yang membidangi
budaya masyarakat
Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi Koordinasi dan fasilitasi
4 Penerapan rancang Menyusun rencana pelatihan ketrampilan pasca bencana dalam rangka dampak bangun yang tepat bencana untuk wirausaha mandiri dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan Pendampingan masyarakat melalui pelatihan peningkatan motivasi standar teknis yang berlaku
5 Peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat
6 Peningkatan kondisi pelayanan pendidikan
a Menetapkan tolak ukur pencapaian aktivitas dan melakukan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas b Melaksanaan koordinasi untuk mengurangi kesimpangsiuran dalam rangka penanggulangan bencana
Koordinasi peningkatan pelayanan pendidikan
Asisten Ekonomi dan SKPD terkait yang membidangi Kesejahteraan Rakyat BPBD SKPD Diskoperindag
BPBD, Diskoperindag
Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
BAPPEDA, BPBD, Dinas Binamarga, Pertasih, SDAPE, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Naker, Kesbangpol, Camat,.
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
BPBD, Dinas Pertasih, dan Camat
7 Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
a Pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Akses Pangan Masyarakat b Pemanfaatan cadangan pangan gapoktan dalam wadah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat c Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan d Pemantapan ketersediaan pangan e Pengembangan desa mandiri pangan
BKPPP
Dinas Pertanian Hutbun, Dinas Koperasi UKM, Perindag, BULOG, Camat
Menyelenggarakan pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan pembentukan Kelompok Disnaker Usaha
Kecamatan, Pemangku Kepentingan
Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan berdasarkan data studi teknis dan perencanaan yang telah ada.
Bappeda, SKPD Teknis, Camat
a Fasilitasi Penyelenggaraan Event Kepariwisataan b Penyelenggaraan Event Kepariwisataan c Fasilitasi Penyelenggaraan Atraksi Kesenian Peningkatan Kondisi Ekonomi Masyarakat : a Fasilitasi pengembangan IKM (Pelatihan, Bintek dls) b Pameran Produk IKM/UKM Korban Bencana. c Fasilitasi Perdagangan UKM Korban Bencana - (Pemberdayaan Pasar Tradisional & Pedagang Pasar) d Penguatan Permodalan bagi IKM dan KUKM Korban Bencana e Fasilitasi / Bantuan Peralatan bagi IKM dan Koperasi. f Fasilitasi Tera dan Tera Ulang UTTP. Koordinasi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Terselenggarakanya pelayanan publik di bidang perhubungan
BPBD
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinas Kopersi UKM Perindustrian Perdagangan
Dinas Dikbud, Dinas Koperasi UKM Perindag, Camat, PHRI (Persatuan Hotel Republik Indonesia)
BAPPEDA, DPPK, Disnaker, BPBD, Camat
Diskop UKM Perindag BMKG, Kecamatan dan Kepala Desa BPBD Dinas Perhubungan
SKPD dan Camat SKPD dan Camat
Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan pasien 8 Peningkatan fungsi Fasilitasi Rapat Dengar Pendapat Umum untuk melaksanakan Evaluasi pelayanan publik Anggaran dan Evaluasi Regulasi
9 Peningkatan pelayanan utama Peningkatan pelayanan kepada masyarakat kepada masyarakat
3 MONEV
1 Monitoring dan Evaluasi
a Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rekonstruksi b. Pengendalian Pemanfaatan Lahan pada Kawasan Rawan Bencana
RSUD
Dinas Kesehatan
Sekretariat DPRD
SKPD dan Camat
Asisten Pemerintahan SKPD dan Camat
Bappeda/BPBD
SKPD dan Camat
BUPATI BANDUNG TTD H. DADANG M. NASER, SH, S.Ip
