MATRIKS PELAYANAN DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

MATRIKS PELAYANAN DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

NAMA KEGIATAN

1

Deskripsi (penjelasan/ dapat mengacu buku pelayanan) a

Pejabat yang Mengeluarkan Kondi si perub saat ahan ini 2 b

Lama Proses Kondi si saat ini 3

perub ahan 4

Masa Berlaku kondi si saat ini 6

Perub ahan

Pejabat yang menang ani

Persyaratan

Dasar Hukum

Prosedur (mengacu buku pelayanan dilengkapi matriks SOP)

c

7

8

9

d

1. Surat Permohonan 2. Surat Pengantar Adpel (Untuk Kapal Bangunan Baru) 3. Copy Surat Ukur (untuk Kapal Lama) 4. Copy Kontrak Pembangunan Kapal (untuk Kapal Yang di bangun di Luar Negeri) 5. Copy,Surat Ganti Bendera ( Untuk Kapal Ganti Bendera) 6. Gambar Rancang Bangun Kapal a. Gambar G.A (General Arangsment) b. Gambar Safety and Fire Control Plan warna c. Midship section d. Lines Plan e. Booklet Stability f. Gambar penunjang lainnya yang berkaitan dengan keselamatan 1. Surat Permohonan

1. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. PK. 101/1/4/ DJPL13 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal 4. PP No. 6 Tahun 2009 Tentang PNBP/PUP

SUBDIT KELAIKAN KAPAL (KK) 1. Pengesahan Gambar Kapal

Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal adalah pengesahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terhadap gambar rancang bangun kapal bangunan baru, dalam rangka perombakan dan dalam rangka sertifikasi setelah dilakukan penilikan

Direkt ur Kapel

5 hari kerja

3 hari kerja + peme riksaa n fisik

1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Kelaik an Kapal 3. Kasi Ranca ng Bangu n dan Pemas ukan Kapal 4. Survey or rancan g bangu n kapal

2. Pengesahan Gambar Kapal Dalam Rangka

Pengesahan Gambar Rancang

Direkt ur

5 hari kerja

3 hari kerja

1. Direkt ur

1

1. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang

NAMA KEGIATAN

1 Perombakan

3. Penerbitan Surat Keterangan Perombakan Kapal

Deskripsi (penjelasan/ dapat mengacu buku pelayanan) a Bangun Kapal adalah pengesahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terhadap gambar rancang bangun kapal bangunan baru, dalam rangka perombakan dan dalam rangka sertifikasi setelah dilakukan penilikan

Pejabat yang Mengeluarkan Kondi si perub saat ahan ini 2 b Kapel

Direkt ur Kapel


5 hari kerja

perub ahan 4 + peme riksaa n fisik



2

Perub ahan c

Pejabat yang menang ani 7 Kapel 2. Kasub dit Kelaik an Kapal 3. Kasi Ranca ng Bangu n dan Pemas ukan Kapal 4. Survey or rancan g bangu n kapal 1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Kelaik an Kapal 3. Kasi Ranca ng Bangu n dan Pemas ukan Kapal 4. Survey or rancan g bangu n

Persyaratan

Dasar Hukum

8 2. Copy Surat Ukur Lama 3. Gambar Rancang Bangun Kapal Lama 4. Gambar Rancang Bangun Kapal Baru 5. Surat Tanda Kebangsaan 6. Grosse Akte

9 Pelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. PK. 101/1/4/ DJPL13 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal

1. Surat Permohonan 2. Surat Ukur Lama 3. Gambar Rancang Bangun Kapal Lama 4. Gambar Rancang Bangun Kapal Baru yang telah disahkan 5. Surat keterangan dari galangan dimana kapal dirombak 6. Docking Report termasuk repair list 7. Laporan Survey Pemeriksaan dari Marine Inspector Ditjen Hubla 8. Surat Tanda

1. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. PK. 101/1/4/ DJPL13 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal

Prosedur (mengacu buku pelayanan dilengkapi matriks SOP) d

NAMA KEGIATAN

Deskripsi (penjelasan/ dapat mengacu buku pelayanan)


1

a

4. Penerbitan Sertifikat Garis Muat Dalam Negeri/Internasional

Sertifikat Garis Muat adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk setiap kapal yang telah memenuhi persyaratan mengenai perhitungan jarak vertikal yang diukur pada tengah kapal dari sisi atas garis geladak lambung timbul ke arah bawah hingga sisi atas garis muat

Direkt ur Kapel

Sertifikat Garis Muat adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk setiap kapal yang telah memenuhi persyaratan mengenai perhitungan jarak vertikal yang diukur pada tengah kapal dari sisi atas garis geladak lambung timbul ke arah bawah hingga sisi atas garis muat

Direkt ur Kapel

5. Penerbitan Sertifikat Garis Muat Sementara Dalam Negeri/Internasional


5 hari kerja

perub ahan 4

3 hari kerja


3 Bulan (seme ntara) Untuk perm anen maksi mal 5 tahun

5 hari kerja

3 hari kerja

3 Bulan (seme ntara) Untuk perm anen maksi mal 5 tahun

3

Perub ahan c

Pejabat yang menang ani 7 kapal 1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Kelaik an Kapal 3. Kasi Konstr uksi dan Stabilit as Kapal 4. Survey or rancan g bangu n kapal 1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Kelaik an Kapal 3. Kasi Konstr uksi dan Stabilit as Kapal 4. Survey or rancan g

Persyaratan

Dasar Hukum


8 Kebangsaan 9. Grosse Akte 1. Permohonan Pemilik 2. Copy Surat pengesahan Gambar 3. Gambar General Arrangment (GA) 4. Copy stability booklet 5. Copy Surat ukur kapal 6. Laporan Hasil Pemeriksaan dan perhitungan disertai Berita Acara jika telah dilaksanakan pemeriksaan di daerah terlebih dahulu

9

d

1. Permohonan Pemilik 2. Copy Surat pengesahan Gambar 3. Gambar General Arrangment (GA) 4. Copy stability booklet 5. Copy Surat ukur kapal 6. Laporan Hasil Pemeriksaan dan perhitungan disertai Berita Acara jika telah dilaksanakan pemeriksaan di daerah terlebih

1. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. PK. 101/1/4/ DJPL13 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal 4. PP No. 6 Tahun 2009 Tentang PNBP/PUP


NAMA KEGIATAN

1


6. Persyaratan Autorisasi Garis Muat


Direkt ur Kapel


5 hari kerja

perub ahan 4

3 hari kerja


3 Bulan (seme ntara) Untuk perm anen maksi mal 5 tahun (Asin g yang mene rbitka n RO)

Perub ahan c

Pejabat yang menang ani 7 bangu n kapal 1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Kelaik an Kapal 3. Kasi Ranca ng Bangu n dan Pemas ukan Kapal 4. Survey or rancan g bangu n kapal

Persyaratan

Dasar Hukum


8

9

d

dahulu

1. Surat Permohonan 2. Copy garis muat sementara/ permanen dari klas bersangkutan (untuk bukan kapal baru) 3. Copy Kontrak pembangunan kapal (untuk kapal baru) 4. Surat ukur kapal


Catatan :  Apabila diperlukan pemeriksaan fisik, akan memerlukan tambahan waktu 3 hari kerja untuk pemeriksaan di luar negeri dan 2 hari kerja untuk pemeriksaan di dalam negeri  Seluruh persyaratan dilengkapi dan teridentifikasi secara berurutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  Waktu pelayanan berdasarkan atas penghitungan terhadap satu permohonan dan/ atau satu kapal

SUBDIT KEPELAUTAN (KPLT) 1. Penerbitan Kolektif per Sertifikat Keahlian 200 lembar Sertifikat Pelaut merupakan Keahlian dan jenis sertifikat pengukuhan Pelaut keahlian pelaut ANT / ATT V dan yang terdiri dari Dasar (Certificate of 1. Sertifikat Competency/C.O.C) Keahlian Pelaut Nautika 2. Sertifikat Keahlian Pelaut Teknik Permesinan

Kasu bdit Kepel autan

21 hari kerja

8 hari kerja per 200 sertifi kat

5 tahun

4

1. Kasub dit Kepela utan 2. Kasi Stand arisasi dan Sertifik asi Pelaut 3. Petug

1. Surat Pengantar dari DPKP/PUKP 2. Foto kopi ijasah SMK/ AKADEMI/ D-III/ D-IV atau Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan (STTPK) 3. Surat keterangan kesehatan dari

1. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PM 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut 3. Dikenakan PNBP/ PUP sesuai PP no 6 tahun 2009 tentang PNBP

NAMA KEGIATAN

1


2. Penerbitan Kolektif per Sertifikat Keahlian 200 lembar Sertifikat Pelaut merupakan Keahlian dan jenis sertifikat pengukuhan Pelaut keahlian pelaut ANT / ATT I - IV yang terdiri dari (Certificate of 1. Sertifikat Competency/C.O.C) Keahlian Pelaut Nautika 2. Sertifikat Keahlian Pelaut Teknik Permesinan


Direkt ur Perka palan dan Kepel autan


21 hari kerja

perub ahan 4


8 hai kerja per 200 sertifi kat

Perub ahan c

Pejabat yang menang ani 7 as Pemer iksa Sertifik at CoC dan CoE

1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Kepela utan 3. Kasi Stand arisasi dan Sertifik asi Pelaut 4. Petug as Pemer iksa Sertifik at CoC dan CoE

5

Persyaratan

Dasar Hukum


8 dokter rumah sakit yang direkomendasi 4. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar, memakai baju putih polos lengan panjang berdasi hitam dengan latar belakang BIRU untuk bagian NAUTIKA (dek) dan MERAH untuk bagian TEKNIKA (mesin) 1. Surat Pengantar dari DPKP/PUKP 2. Foto kopi ijasah SMK/ AKADEMI/ D-III/ D-IV atau Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan (STTPK) 3. Surat keterangan kesehatan dari dokter rumah sakit yang direkomendasi 4. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar, memakai baju putih polos lengan panjang berdasi hitam dengan latar belakang BIRU untuk bagian NAUTIKA (dek) dan MERAH untuk bagian

9

d


NAMA KEGIATAN

1


3. Penerbitan Sertifikat Pengakuan (Certificate of Recognition / C.O.R)

4. Penerbitan Perpanjangan Sertifikat Pengukuhan (Endorsement Certificate)

Sertifikat Pengukuhan adalah sertifikat yang memberi kewenangan kepada pemegang sertifikat tersebut untuk menduduki suatu jabatan di kapal



Masa Berlaku

4

kondi si saat ini 6

perub ahan

Perub ahan


c

7


3 hari kerja

3 hari kerja

3 bulan

1. Kasub dit Kepela utan 2. Kasi Stand arisasi dan Sertifik asi Pelaut 3. Petug as Pemer iksa Sertifik at CoR


3 hari kerja

3 hari kerja

5 tahun

1. Kasub dit Kepela utan 2. Kasi Stand arisasi dan Sertifik asi

6

Persyaratan

Dasar Hukum


8 TEKNIKA (mesin) 1. Surat pengantar dari perusahaan 2. Foto kopi sertifikat kompetensi ( C.O.C ) 3. Foto kopi sertifikat keterampilan ( C.O.P ) 4. Foto kopi sertifikat endorsmen ( C.O.E ) 5. Surat verifikasi keabsahan sertifikat pelaut dari Negara yang bersangkutan 6. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar, memakai baju putih polos lengan panjang berdasi hitam dengan latar belakang BIRU untuk bagian NAUTIKA (dek) dan MERAH untuk bagian TEKNIKA (mesin) 1. Buku pelaut (asli dan foto kopi) 2. STTPK / Ijasah 3. Sertifikat keahlian (COC) STCW ’78 (asli atau foto kopi yang telah dilegalisir) Apabila diperlukan.

9

d


1. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PM 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut 3. Dikenakan PNBP/ PUP sesuai PP no 6

NAMA KEGIATAN

1




Masa Berlaku

4

kondi si saat ini 6

5 tahun

perub ahan

5. Penggantian/ Kehilangan Sertifikat Pengukuhan (Endorsement Certificate)

Sertifikat Pengukuhan adalah sertifikat yang memberi kewenangan kepada pemegang sertifikat tersebut untuk menduduki suatu jabatan di kapal


3 hari kerja

3 hari kerja

6. Legalisir Sertifikat Keahlian Pelaut

Legalisasi Sertifikat Kepelautan adalah

Kasu bdit

3 hari kerja

3 hari kerja

Perub ahan c

Pejabat yang menang ani 7 Pelaut 3. Pemro ses Datab ase Kepela utan

1. Kasub dit Kepela utan 2. Kasi Stand arisasi dan Sertifik asi Pelaut 3. Pemro ses Datab ase Kepela utan

1. Kasub dit

7

Persyaratan

8 4. Sertifikat keahlian (COC) STCW ’95 (asli atau foto kopi) 5. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar, memakai baju putih polos lengan panjang berdasi hitam dengan latar belakang BIRU untuk bagian NAUTIKA (dek) dan MERAH untuk bagian TEKNIKA (mesin) 1. Buku pelaut (asli dan foto kopi) 2. Foto kopi sertifikat pengukuhan 3. Surat kehilangan dari Kepolisian 4. Sertifikat keahlian (COC) STCW ’95 (asli atau foto kopi) 5. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar, memakai baju putih polos lengan panjang berdasi hitam dengan latar belakang BIRU untuk bagian NAUTIKA (dek) dan MERAH untuk bagian TEKNIKA (mesin) 1. Sertifikat keahlian (COC) STCW ’78

Dasar Hukum

9 tahun 2009 tentang PNBP




NAMA KEGIATAN

1

7. Penerbitan Duplikat Sertifikat Keahlian dan pengukuhan Pelaut ANT / ATT – V dan Dasar (Certificate of Competency/C.O.C)

Deskripsi (penjelasan/ dapat mengacu buku pelayanan) a pengesahan sertifikat kepelautan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang dengan memastikan kebenaran dan keaslian sertifikat tersebut serta telah terdaftar dalam data base sertifikat pelaut

Duplikat Sertifikat Pelaut merupakan duplikat/salinan dokumen kepelautan yang sah yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan atau yang diberi kewenangan oleh Menteri

Pejabat yang Mengeluarkan Kondi si perub saat ahan ini 2 b Kepel autan



3 hari kerja

perub ahan 4


3 hari kerja

8

Perub ahan c

Pejabat yang menang ani 7 Kepela utan 2. Kasi Stand arisasi dan Sertifik asi Pelaut 3. Petug as Legali sasi Sertifik at Kepela utan 1. Kasub dit Kepela utan 2. Kasi Stand arisasi dan Sertifik asi Pelaut 3. Petug as Pemer iksa Sertifik at CoC dan CoE

Persyaratan

Dasar Hukum

8 (asli dan foto kopi sebanyak 5 lembar) 2. Surat keterangan dari DPKP untuk sertifikat STCW ’78

9 Pelayaran 2. PM 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut

1. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian 2. Potongan iklan Koran untuk kehilangan 3. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar, memakai baju putih polos lengan panjang berdasi hitam dengan latar belakang BIRU untuk bagian NAUTIKA (dek) dan MERAH untuk bagian TEKNIKA (mesin) 4. Foto kopi sertifikat keahlian / STTPK (apabila ada) 5. Surat pengantar dari lembaga diklat (apabila

1. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PM 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut


NAMA KEGIATAN

1

8. Penerbitan Duplikat Sertifikat Keahlian dan pengukuhan Pelaut ANT / ATT – I s/d iV dan Dasar (Certificate of Competency/C.O.C)

9. Penerbitan Keterangan Keabsahan


Duplikat Sertifikat Pelaut merupakan duplikat/salinan dokumen kepelautan yang sah yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan atau yang diberi kewenangan oleh Menteri



perub ahan 4


Perub ahan


c

7


3 hari kerja

3 hari kerja

1. Kasub dit Kepela utan 2. Kasi Stand arisasi dan Sertifik asi Pelaut 3. Petug as Pemer iksa Sertifik at CoC dan CoE


3 hari kerja

3 hari kerja

1. Kasub dit Kepela utan 2. Kasi Penga wakan dan Perlind ungan Awak

9

Persyaratan

Dasar Hukum


8 diperlukan) 6. Surat pengantar dari PUKP 1. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian 2. Potongan iklan Koran untuk kehilangan 3. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar, memakai baju putih polos lengan panjang berdasi hitam dengan latar belakang BIRU untuk bagian NAUTIKA (dek) dan MERAH untuk bagian TEKNIKA (mesin) 4. Foto kopi sertifikat keahlian / STTPK (apabila ada) 5. Surat pengantar dari lembaga diklat (apabila diperlukan) 6. Surat pengantar dari PUKP 1. Sertifikat keahlian ( COC STCW asli dan foto kopi) 2. Sertifikat pengukuhan (asli dan foto kopi) 3. Foto kopi sertifikat keterampilan pelaut (yang telah dilegalisir)

9

d



NAMA KEGIATAN

1




perub ahan 4


Perub ahan


c

7 Kapal 3.

10. Penerbitan Seafarer Identity Data

Seafarers Identity Documents (SID) adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah berbentuk kartu


2 hari kerja

1 jam kerja per kartu

5 tahun

1. Kasub dit Kepela utan 2. Kasi Penga wakan dan Perlind ungan Awak Kapal 3. Petug as SID

11. Penerbitan Sertifikat Pengawakan (Safe Manning Certificate)

Sertifikat Pengawakan (Safe Manning Certificate) adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional yang menerangkan jumlah awak kapal


3 hari kerja

3 hari kerja

1 tahun

1. Kasub dit Kepela utan 2. Kasi Penga wakan dan Perlind ungan Awak Kapal 3. Penyu sun Sertifik at Penga wakan

10

Persyaratan

Dasar Hukum


8 4. Printout data pelaut dari www.pelaut.go.id 1. Surat Permohonan dari Perusahaan 2. Sertifikat COC / COP & fotocopynya 3. Foto pemohon yang sama dengan webside pelaut.go.id 4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 5. Fotocopy Passport yang masih berlaku 6. Bagi yang kehilangan dilengkapi dengan surat dr Kepolisian 1. Surat permohonan dari perusahaan 2. Sertifikat keselamatan 3. Surat ukur 4. Surat laut 5. Crew list 6. Foto copy Sertifikat COC & COE

9

d



NAMA KEGIATAN

1

Deskripsi (penjelasan/ dapat mengacu buku pelayanan) a yang diwajibkan dan sertifikat keahlian



perub ahan 4


12. Penyijilan Awak Kapal pada Buku Pelaut dan Pengesahan Perjanjian Kerja Laut


2 hari kerja

2 hari kerja

(sesu ai kontra k)

13. Rekomendasi Penggunaan Pelaut Warga Negara Asing


3 hari kerja

3 hari kerja

Maksi mal 3 bulan

Kasu bdit

3 hari kerja

3 hari kerja

7 tahun

14. Penerbitan Kolektif per 100 Buku Pelaut

Buku Pelaut adalah dokumen resmi

11

Perub ahan


Persyaratan

Dasar Hukum


c

7

8

9

d

1. Kasub dit Kepela utan 2. Kasi Penga wakan dan Perlind ungan Awak Kapal 3. Penyu sun Sertifik at Penga wakan 1. Kasub dit Kepela utan 2. Kasi Penga wakan dan Perlind ungan Awak Kapal 3.

1. Surat permohonan dari Perusahaan 2. Perjanjian Kerja Laut 3. Buku Pelaut


1. Surat permohonan dari perusahaan 2. Foto kopi CERTIFICATE OF COMPETENSI (COC) dan CERTIFICATE OF PROPECIENCY (COP) 3. Surat keterangan keaslian sertifikat COC dan COP serta dokumen dari negara penerbit atau Recognize of Certificate (COR) 1. Surat pernyataan belum pernah


1. Kasub dit


NAMA KEGIATAN

1 Baru/Kehilangan/Habi s Masa Berlaku

Deskripsi (penjelasan/ dapat mengacu buku pelayanan) a negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berisi identitas fisik Pelaut yang tidak berdasarkan standar biometrik sidik jari dan bukan sebagai dokumen perjalanan dan tidak dapat menggantikan paspor



perub ahan 4

Masa Berlaku kondi si saat ini 6 (1 kali pemb uatan berlak u3 tahun ditam bah 2 kali perpa njang an masin gmasin g2 tahun )

12

Perub ahan c

Pejabat yang menang ani 7 Kepela utan 2. Kasi Penga wakan dan Perlind ungan Awak Kapal 3. Pemro ses Buku Pelaut

Persyaratan

Dasar Hukum

8 memiliki BUKU PELAUT 2. Foto kopi sertifikat keahlian pelaut dan atau sertifikat keterampilan pelaut, surat keterangan PRALA bagi TARUNA/I yang akan melaksanakan Praktek Kerja Laut 3. Surat keterangan masa berlayar yang diketahui syahbandar atau KBRI setempat bagi pelaut yang pernah berlayar 4. Surat keterangan kesehatan dari dokter rumah sakit yang direkomendasi 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 6. Foto kopi AKTE KELAHIRAN / Surat Kenal Lahir / Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7. Pas foto ukuran 5x5 dan 3x4 masing-masing sebanyak 3 lembar, memakai baju putih polos lengan panjang

9 Pelayaran 2. PM 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut 3. Dikenakan PNBP/ PUP sesuai PP no 6 tahun 2009 tentang PNBP


NAMA KEGIATAN

1

15. Perpanjangan Masa Berlaku Buku Pelaut


Buku Pelaut adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berisi identitas fisik Pelaut yang tidak berdasarkan standar biometrik sidik jari dan bukan sebagai dokumen perjalanan dan tidak dapat menggantikan paspor




2 hari kerja

perub ahan 4

2 hari kerja


4 tahun (2 kali perpa njang an masin gmasin g2 tahun )

13

Perub ahan


c

7

1. Kasub dit Kepela utan 2. Kasi Penga wakan dan Perlind ungan Awak Kapal 3. Pemro ses Buku Pelaut

Persyaratan

Dasar Hukum


8 berdasi hitam dengan latar belakang BIRU untuk bagian NAUTIKA (dek) dan MERAH untuk bagian TEKNIKA (mesin) 8. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau foto kopi laporan kecelakaan kapal 9. Buku Pelaut Lama (asli) 1. Surat pernyataan belum pernah memiliki BUKU PELAUT 2. Foto kopi sertifikat keahlian pelaut dan atau sertifikat keterampilan pelaut, surat keterangan PRALA bagi TARUNA/I yang akan melaksanakan Praktek Kerja Laut 3. Surat keterangan masa berlayar yang diketahui syahbandar atau KBRI setempat bagi pelaut yang pernah berlayar 4. Surat keterangan kesehatan dari dokter rumah sakit yang

9

d


NAMA KEGIATAN

1

16. Pengesahan Kesepakatan Kerja Bersama (Collective Bargaining Agreement/CBA)





2 hari kerja

Masa Berlaku

4

kondi si saat ini 6

2 hari kerja

3 tahun

perub ahan

14

Perub ahan


c

7

1. Kasub dit Kepela utan 2. Kasi Penga wakan dan Perlind ungan

Persyaratan

Dasar Hukum


8 direkomendasi 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 6. Foto kopi AKTE KELAHIRAN / Surat Kenal Lahir / Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7. Pas foto ukuran 5x5 dan 3x4 masing-masing sebanyak 3 lembar, memakai baju putih polos lengan panjang berdasi hitam dengan latar belakang BIRU untuk bagian NAUTIKA (dek) dan MERAH untuk bagian TEKNIKA (mesin) 8. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau foto kopi laporan kecelakaan kapal 9. Buku Pelaut Lama (asli) 1. Surat permohonan dari perusahaan 2. Surat permohonan dari Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) 3. Foto kopi Akte Pendirian Perusahaan yang

9

d


NAMA KEGIATAN

1


17. Penerbitan SIUPPAK

18. Quality

Standard System (QSS) / Approval Sekolah

Surat Persetujuan Program Diklat Kepelautan adalah surat persetujuan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada penyelenggara program pendidikan



perub ahan 4


Perub ahan c

Pejabat yang menang ani 7 Awak Kapal 3. Penyu susn Bahan Perlind ungan Awak Kapal


5 hari kerja

3 hari kerja

Sela many a (sela ma tidak ada perub ahan)

1. Kasub dit Kepela utan 2. Kasi Penga wakan dan Perlind ungan Awak Kapal 3. Penyu sun Bahan Perlind ungan Awak Kapal


5 hari kerja

3 hari kerja

5 tahun

1. Kasub dit Kepela utan 2. Kasi Penga wakan dan Perlind ungan

15

Persyaratan

Dasar Hukum


8 telah dilegalisir oleh Instansi yang berwenang 4. Foto kopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil 5. Surat keterangan kesepakatan antara keagenan dengan pemilik kapal (Letter of agreement)

9

d


1. 2.

Surat Permohonan Pemenuhan 8 standar pendidikan nasional


NAMA KEGIATAN

1

Deskripsi (penjelasan/ dapat mengacu buku pelayanan) a dan pelatihan kepelautan untuk melaksanakan program diklat kepelautan sesuai standar ketentuan yang dipersyaratkan



perub ahan 4


Perub ahan c


Persyaratan

Dasar Hukum


8

9

d

1. Surat Permohonan 2. Memorandum of Agreement 3. Bill of Sale yang dilegalisasi oleh notaris yang menyaksikan penanda tanganan Bill of Sale tersebut atau pejabat pemerintah yang berwenang 4. Protocol of Delivery and Acceptance 5. Deletion Certificate negara bendera asal kapal / Letter of Understanding dari negara bendera asal 6. Builder Certificate

1. UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. KM No. 26 Tahun 2006 Tentang Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan/Pengga ntian Bendera Kapal 4. PM 13 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal 5. PK. 101/1/4/ DJPL13 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal

7 Awak Kapal 3. Pemro ses Perijin an Penyel enggar aan Pendid ikan Kepela utan

Catatan :  Apabila diperlukan pemeriksaan fisik, akan memerlukan tambahan waktu 1 hari kerja untuk pemeriksaan COC pelaut asing  Seluruh persyaratan dilengkapi dan teridentifikasi secara berurutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  Waktu pelayanan berdasarkan atas penghitungan terhadap satu permohonan dan/ atau satu kapal

SUBDIT PENGUKURAN, PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL (PPK) 1. Penerbitan Surat Persetujuan Pelaksanaan/Penggan tian Bendera Indonesia


5 hari kerja

3 hari kerja

3 bulan

16

1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Pengu kuran, Penda ftaran dan Keban gsaan Kapal 3. Kasi Penda ftaran dan Keban gsaan Kapal 4. Penyu sun bahan pendaf taran

NAMA KEGIATAN


1

a

2. Penerbitan Surat Laut / Tanda Kebangsaan Kapal

Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal yang memberi hak kepada kapal untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan




5 hari kerja

perub ahan 4

2 hari kerja


Sela many a (sepa njang tidak ada perub ahan data kapal dalam surat laut)

17

Perub ahan c

Pejabat yang menang ani 7 dan keban gsaan kapal

1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Pengu kuran, Penda ftaran dan Keban gsaan Kapal 3. Kasi Penda ftaran dan Keban gsaan Kapal 4. Penyu sun bahan pendaf taran dan keban

Persyaratan

Dasar Hukum


8 7. Fotocopy dokumen / surat kapal dari negara bendera asal 8. Gambar Rencana Umum(General Arangement) 9. Identitas Pemilik (KTP/AD+Penges ahan Menkumham) 10. Rekomendasi dari Ditjen Perikanan Khusus untuk Kapal Ikan 1. Surat Permohonan 2. Grosse Akta 3. Surat Ukur 4. Penjelasan/Relaa s

9

d

1. UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. KM No. 26 Tahun 2006 Tentang Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan/Pengga ntian Bendera Kapal 4. PM 13 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal 5. PK. 101/1/4/ DJPL13 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal 6. Dikenakan PNBP/ PUP sesuai PP no 6 tahun 2009 tentang PNBP

NAMA KEGIATAN

1

3. Penerbitan Surat Ukur Sementara

4. Penerbitan Surat Pengesahan Daftar Ukur


Surat Ukur Sementara adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran sementara dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sebelum surat ukur tetap dikeluarkan



perub ahan 4


3 hari kerja



3 hari kerja

5 jam kerja + peme riksaa n fisik


3 bulan

Perub ahan c

Pejabat yang menang ani 7 gsaan kapal 1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Pengu kuran, Penda ftaran dan Keban gsaan Kapal 3. Kasi Pengu kuran Kapal 4. Ahli Ukur Kapal

1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Pengu kuran, Penda ftaran dan Keban gsaan Kapal 3. Kasi Pengu kuran

18

Persyaratan

Dasar Hukum


8

9

d

1. Permohonan Pemilik 2. Daftar Ukur perhitungan sementara yang didapatkan dari hasil pengukuran di lapangan / Surat Ukur dari Negara asal disebabkan ganti bendera 3. Copy Surat Ukur yang telah diberikan (khusus untuk Kapalkapal eks Asing). 4. Surat Penggantian Bendera 5. Copy Builder Certificate 6. Melampirkan Gambar-gambar kapal 1. Surat Pengantar dari Adpel/Kanpel 2. Daftar Ukuran Kapal - Surat Keterangan Tukang/ Keterangan Hak Milik/ Builder Certificate - Persetujuan Ganti Bendera/Pengg unaan Bendera - Bill of Sale/

1. UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. PM 8 Tahun 2013 Tentang Pengukuran Kapal 4. PK. 101/1/4/ DJPL13 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal


NAMA KEGIATAN


1

a

5. Penerbitan Surat Penetapan Tanda Panggilan Kapal (Call Sign)

Surat Penetapan Tanda Panggilan (Call Sign) adalah surat penetapan atas tanda panggilan berupa perangkat radio kapal sebagai salah satu identitas kapal




3 hari kerja

perub ahan 4


2 hari kerja

Perub ahan c

Pejabat yang menang ani 7 Kapal 4. Ahli Ukur Kapal

1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Pengu kuran, Penda ftaran dan Keban gsaan Kapal 3. Kasi Penda ftaran dan Keban gsaan Kapal 4. Penyu sun bahan pendaf taran dan keban gsaan

19

Persyaratan

Dasar Hukum


8 Invoice - Deletion Certificate - Protocol of Delivery/ BA Serah Terima Kapal - Kontrak Pembangunan - Persetujuan Ganti Nama - Berita Acara Ganti Bendera/Pengg unaan Bendera 1. Surat Permohonan 2. Surat Ukur 3. Grosse Akta 4. Laporan Pemeriksaan / Sertifkat Radio 5. Akta Jual Beli / Surat Kuasa (Bila pemohon berbeda pemilik

9

d


NAMA KEGIATAN

1 6. Penerbitan Surat Keterangan Status Hukum Kapal

7. Penerbitan Surat Keterangan Penghapusan Kapal (Deletion Certificate)

Deskripsi (penjelasan/ dapat mengacu buku pelayanan) a Surat Keterangan Status Hukum Kapal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk menerangkan status hukum kapal yang dibuat berdasarkan data yang terdapat dalam daftar induk



perub ahan 4


3 hari kerja

2 hari kerja


3 hari kerja

2 hari kerja


20

Perub ahan c

Pejabat yang menang ani 7 kapal 1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Pengu kuran, Penda ftaran dan Keban gsaan Kapal 3. Kasi Penda ftaran dan Keban gsaan Kapal 4. Penyu sun bahan pendaf taran dan keban gsaan kapal 1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Pengu kuran, Penda ftaran dan Keban gsaan Kapal

Persyaratan

Dasar Hukum


8

9

d

1. Permohonan Pemilik 2. Grosse Akta Pendaftaran / Baliknama Kapal


1. Surat Permohonan 2. Grosse Akta Pendaftaran / Baliknama Kapal 3. Asli Surat-Surat Kapal 4. Bill of Sale (Apabila kapal dijual ke luar negeri)

1. UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. KM No. 26 Tahun 2006 Tentang Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan/Pengga

NAMA KEGIATAN

1




perub ahan 4

8. Penerbitan Salinan Surat Ukur

Salinan Surat Ukur adalah surat ukur kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran sebagai pengganti surat ukur yang rusak, hilang atau musnah


3 hari kerja

2 hari kerja

9. Penerbitan Dokumen Riwayat Kapal (CSR)

Dokumen Riwayat Kapal (Continuous Synopsis Record) adalah riwayat dari kapal yang memuat data, seperti: nama kapal, tanggal kapal


3 hari kerja

2 hari kerja


21

Perub ahan c

Pejabat yang menang ani 7 3. Kasi Penda ftaran dan Keban gsaan Kapal 4. Penyu sun bahan pendaf taran dan keban gsaan kapal 1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Pengu kuran, Penda ftaran dan Keban gsaan Kapal 3. Kasi Pengu kuran Kapal 4. Ahli Ukur Kapal 1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Pengu kuran,

Persyaratan

Dasar Hukum

8

9 ntian Bendera Kapal 4. PM 13 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal 5. PK. 101/1/4/ DJPL13 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal

1. Surat Permohonan 2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian 3. Fotocopy Surat Ukur/ Daftar Ukur


1. Surat Permohonan 2. Grosse Akta Pendaftaran / Baliknama Kapal 3. Surat Ijin Perusahaan

1. UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. KM No. 26 Tahun


NAMA KEGIATAN

1

10. Penerbitan Akta Pendaftaran Kapal

Deskripsi (penjelasan/ dapat mengacu buku pelayanan) a didaftarkan, nama pemilik, nama manajemen yang mengoperasikan dan segala keterangan yang berkaitan dengan riwayat kapal, termasuk sertifikatsertifikat klasifikasi yang ada serta badan yang mengaudit

Akta Pendaftaran dan Balik Nama Kapal adalah akta yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal yang memuat pendaftaran hak milik atas kapal, pengalihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pembebanan




5 hari kerja

perub ahan 4


3 hari kerja

Perub ahan c

Pejabat yang menang ani 7 Penda ftaran dan Keban gsaan Kapal 3. Kasi Penda ftaran dan Keban gsaan Kapal 4. Penyu sun bahan pendaf taran dan keban gsaan kapal

1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Pengu kuran, Penda ftaran dan Keban gsaan Kapal 3. Kasi Penda ftaran dan Keban

22

Persyaratan

Dasar Hukum

8 Angkutan Laut (SIUPAL) dan atau Surat Ijin Operasi Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) 4. Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (DOC) 5. Sertifikat Manajemen Keselamatan (SMC) 6. Sertifikat Keamanan Kapal Internasional (ISSC) 7. SertifikatSertifikat Klas 8. Daftar Isian tentang Informasi Riwayat Kapal 1. Surat Permohonan 2. Surat Ukur 3. Bukti Kepemilikan a. Kapal dibangun di dalam Negeri 1)Tradisional a)Surat keterangan tukang yang diketahui oleh Camat, atau b)Surat keterangan tukang yang dilampiri surat

9 2006 Tentang Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan/Pengga ntian Bendera Kapal 4. PM 13 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal 5. PK. 101/1/4/ DJPL13 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal 6. Dikenakan PNBP/ PUP sesuai PP no 6 tahun 2009 tentang PNBP

1. UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. KM No. 26 Tahun 2006 Tentang Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan/Pengga ntian Bendera Kapal 4. PM 13 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal


NAMA KEGIATAN

1

Deskripsi (penjelasan/ dapat mengacu buku pelayanan) a hipotek dan hak kebendaan lainnya atas kapal



perub ahan 4


23

Perub ahan c

Pejabat yang menang ani 7 gsaan Kapal 4. Penyu sun bahan pendaf taran dan keban gsaan kapal

Persyaratan

8 keterangan hak milik yang diterbitkan oleh Camat. 2)Galangan a)Kontrak Pembangun an Kapal b)Berita Acara Serah Terima Kapal c) Surat Keterangan Galangan b. Kapal diperoleh dari Luar Negeri 1)Bangunan Baru a)Kontrak Pembangun an Kapal b)Berita Acara Serah Terima Kapal c) Surat Keterangan Kapal 2)Bekas Bendera Asing a)Bill of Sale yang dilegalisasi oleh notaris atau pejabat pemerintah

Dasar Hukum

9 5. PK. 101/1/4/ DJPL13 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal 6. Dikenakan PNBP/ PUP sesuai PP no 6 tahun 2009 tentang PNBP


NAMA KEGIATAN

1




perub ahan 4


24

Perub ahan


c

7

Persyaratan

Dasar Hukum


8 yang berwenang dari negara bendera asal kapal b)Protocol of Delivery and Acceptance c) Deletion Certificate c. Akta / Surat Jual Beli yang dibuat dihadapan notaries atau d. Akta Hibah yang dibuat dihadapan notaris atau e. Penetapan Waris atau f. Penetapan Pengadilan / Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau g. Risalah Lelang 4. Identitas Pemilik a. KTP untuk Perseorangan b. Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan dari Menkumham 5. Surat Kuasa jika dikuasakan

9

d

NAMA KEGIATAN


1

a

11. Penerbitan Akta Balik Nama Kapal

Akta Pendaftaran dan Balik Nama Kapal adalah akta yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal yang memuat pendaftaran hak milik atas kapal, pengalihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pembebanan hipotek dan hak kebendaan lainnya atas kapal




5 hari kerja

perub ahan 4


3 hari kerja

Perub ahan


c

7

1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Pengu kuran, Penda ftaran dan Keban gsaan Kapal 3. Kasi Penda ftaran dan Keban gsaan Kapal 4. Penyu sun bahan pendaf taran dan keban gsaan kapal

25

Persyaratan

Dasar Hukum


8 beserta fotocopy KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa 1. Surat Permohonan 2. Surat Ukur 3. Asli Grosse Akta 4. Bukti Kepemilikan Hak Milik, dapat berupa a. Akta Jual Beli dibuat dihadapan notaries atau b. Akta Hibah dibuat dihadapan notaris atau c. Penetapan Waris atau d. Penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau e. Risalah Lelang 5. Identitas Pemilik a. KTP untuk Perseorangan b. Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan dari Menkumham 6. Surat Kuasa jika dikuasakan beserta fotocopy KTP pemberi kuasa dan

9

d


NAMA KEGIATAN

1 12. Penerbitan Akta Hipotek Kapal

Deskripsi (penjelasan/ dapat mengacu buku pelayanan) a Akta Hipotek atas Kapal adalah pembuatan Akta Hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal atas kapal yang terdaftar untuk dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal

Pejabat yang Mengeluarkan Kondi si perub saat ahan ini 2 b Direkt ur Perka palan dan Kepel autan

Lama Proses Kondi si saat ini 3 5 hari kerja

perub ahan 4


3 hari kerja

Perub ahan


c

7 1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Pengu kuran, Penda ftaran dan Keban gsaan Kapal 3. Kasi Penda ftaran dan Keban gsaan Kapal 4. Penyu sun bahan pendaf taran dan keban gsaan kapal

26

Persyaratan

Dasar Hukum


8 penerima kuasa 1. Surat Permohonan dengan mencantumkan Nilai Hipotek 2. Fotocopy Grosse Akta 3. Perjanjian Kredit 4. - Jika permohonan dari debitur dan kreditur a. Dari pihak debitur 1)Surat persetujuan dari direksi komisaris dan pemegang saham 2)Anggaran Dasar 3)Foto copy KTP b. Dari pihak kreditur 1)Anggaran Dasar 2)Foto copy KTP - Jika permohonan dari kreditur a. Akta kuasa memasang hipotek b. Legalitas kreditur a.l : foto copy KTP, SK pengangkatan

9

d


NAMA KEGIATAN

1

13. Penerbitan Surat Penggunaan/Persetuju an Ganti Nama Kapal


Surat Persetujuan Penggantian Nama Kapal adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada pemilik kapal karena penggantian identitas kapal berupa nama kapal yang dicantumkan pada badan kapal




3 hari kerja

Masa Berlaku

4

kondi si saat ini 6

3 hari kerja

3 bulan

perub ahan

Perub ahan


c

7

1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Pengu kuran, Penda ftaran dan Keban gsaan Kapal 3. Kasi Penda ftaran dan Keban gsaan Kapal 4. Penyu sun bahan pendaf taran dan keban gsaan kapal

Persyaratan

Dasar Hukum


8 dan surat kuasa direksi 1. Surat Permohonan 2. Surat Ukur 3. Grosse Akta Pendaftaran / Baliknama 4. Sertifkat Radio jika belum memiliki Call Sign

9

d



SUBDIT NAUTIS, TEKNIS DAN RADIO KAPAL (NTR) 1. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Barang

Sertifikat Keselamatan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut


5 hari kerja


1 tahun (catat an: masa berlak

27

1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Nautis, Teknis

1. Surat Permohonan 2. Sertifikat Keselamatan Sebelumnya (SCC, SEC, SRC)

1. UU No.17 Tahun 2008 TentangPelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 TentangPerkapalan 3. 101/1/4/DJPL-13

NAMA KEGIATAN


1

a untuk kapal yang telah memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan

2. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang

Sertifikat Keselamatan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal yang telah memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal berdasarkan hasil pengujian dan




5 hari kerja

perub ahan 4


Masa Berlaku kondi si saat ini 6 u akan menja di 5 tahun denga n melak sanak an annua l surve y dan di endor st)

1 tahun

28

Perub ahan c

Pejabat yang menang ani 7 dan Radio Kapal 3. Kasi Sertifik asi Kesela matan Kapal 4. Penilik Nautis, Teknis dan Radio Kapal / Marine Inspec tor

1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Nautis, Teknis dan Radio Kapal 3. Kasi Sertifik asi Kesela matan Kapal 4. Penilik Nautis, Teknis dan Radio

Persyaratan

Dasar Hukum

8 3. Surat Ukur Tetap 4. Surat Laut / Pas Besar / Grosse Akta 5. Laporan Pemeriksaan a. Docking / Pengeringan / Builder Certificate b. Konstruksi c. Perlengkapan d. Radio 6. Sertifikat Garis Muat 7. Rekomendasi Pengesahan Gambar 8. Kapal Klas (Sertifikat Lambung, Mesin, Load Line) 1. Surat Permohonan 2. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Sebelumnya 3. Surat Ukur Tetap 4. Surat Laut / Pas Besar / Grosse Akta 5. Laporan Pemeriksaan a. Docking / Pengeringan / Builder Certificate b. Konstruksi c. Perlengkapan d. Radio 6. Sertifikat Garis

9 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal 4. HK.103/1/4/DJPL-14 Tentang Pengedokan /Perlimbungan Kapal 5. Dikenakan PNBP/ PUP sesuai PP no 6 tahun 2009 tentang PNBP

1. UU No.17 Tahun 2008 TentangPelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 TentangPerkapalan 3. 101/1/4/DJPL-13 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal 4. HK.103/1/4/DJPL-14 Tentang Pengedokan /Perlimbungan Kapal 5. Dikenakan PNBP/ PUP sesuai PP no 6 tahun 2009 tentang PNBP


NAMA KEGIATAN

1

3. Penerbitan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan

4. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi dan Brevet

Deskripsi (penjelasan/ dapat mengacu buku pelayanan) a pemeriksaan

Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal penangkap ikan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan



perub ahan 4


Perub ahan c

Pejabat yang menang ani 7 Kapal / Marine Inspec tor


5 hari kerja


1 tahun

1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Nautis, Teknis dan Radio Kapal 3. Kasi Sertifik asi Kesela matan Kapal 4. Penilik Nautis, Teknis dan Radio Kapal / Marine Inspec tor

Direkt ur Perka palan dan Kepel

3 hari kerja


1 tahun

1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Nautis,

29

Persyaratan

Dasar Hukum


8 Muat 7. Rekomendasi Pengesahan Gambar 8. Kapal Klas (Sertifikat Lambung, Mesin, Load Line) 1. Surat Permohonan 2. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Sebelumnya 3. Surat Ukur Tetap 4. Surat Laut / Pas Besar / Grosse Akta 5. Laporan Pemeriksaan a. Docking / Pengeringan / Builder Certificate b. Konstruksi c. Perlengkapan d. Radio 6. Sertifikat Garis Muat 7. Rekomendasi Pengesahan Gambar 8. Kapal Klas (Sertifikat Lambung, Mesin, Load Line) 1. Surat Permohonan 2. Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi

9

d


1. UU No.17 Tahun 2008 TentangPelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 TentangPerkapalan

NAMA KEGIATAN

1

5. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Kapal Pengangkut Barang Berbahaya


Pejabat yang Mengeluarkan Kondi si perub saat ahan ini 2 b autan



3 hari kerja

perub ahan 4



1 tahun

30

Perub ahan c

Pejabat yang menang ani 7 Teknis dan Radio Kapal 3. Kasi Sertifik asi Kesela matan Kapal 4. Penilik Nautis, Teknis dan Radio Kapal / Marine Inspec tor

1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Nautis, Teknis dan Radio Kapal 3. Kasi Sertifik asi Kesela matan Kapal 4. Penilik Nautis, Teknis

Persyaratan

Dasar Hukum

8 Sebelumnya 3. Surat Ukur Tetap 4. Surat Laut / Pas Besar / Grosse Akta 5. Laporan Pemeriksaan a. Docking / Pengeringan / Builder Certificate b. Konstruksi c. Perlengkapan d. Radio 6. Sertifikat Garis Muat 7. Rekomendasi Pengesahan Gambar 8. Kapal Klas (Sertifikat Lambung, Mesin, Load Line) 9. Ijazah Laut 1. Surat Permohonan 2. Sertifikat Keselamatan Konstruksi dan Perlengkapan 3. Sertifikat Kelayakan Pengangkut Barang Berbahaya Sebelumnya 4. Surat Ukur 5. Surat Laut / Pas Besar / Grosse Akta 6. Laporan Pemeriksaan a. Docking /

9 3. 101/1/4/DJPL-13 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal 4. HK.103/1/4/DJPL-14 Tentang Pengedokan /Perlimbungan Kapal 5. Dikenakan PNBP/ PUP sesuai PP no 6 tahun 2009 tentang PNBP



NAMA KEGIATAN

1




perub ahan 4


6. Penerbitan Sertifikat Pembebasan terhadap Sertifikat Keselamatan Kapal


3 hari kerja


1 tahun

7. Penerbitan Nota Dinas Pemeriksaan dan Pengujian serta Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal

Direkt ur Perka palan dan

3 hari kerja

1 hari kerja

1 tahun

31

Perub ahan c

Pejabat yang menang ani 7 dan Radio Kapal / Marine Inspec tor

1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Nautis, Teknis dan Radio Kapal 3. Kasi Sertifik asi Kesela matan Kapal 4. Penilik Nautis, Teknis dan Radio Kapal / Marine Inspec tor 1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit

Persyaratan

Dasar Hukum


8 Pengeringan / Builder Certificate b. Pemeriksaan Barang Berbahaya 7. Kapal Klas (Sertifikat Lambung, Mesin, Load Line) 8. Jenis dan daftar muatan yang diangkut 1. Surat Permohonan 2. Sertifikat Pembebasan Sebelumnya / Sertifikat Konstruksi / Perlengkapan / Radio 3. Surat Ukur 4. Surat Laut / Pas Besar / Grosse Akta

9

d

1. Surat Permohonan 2. Sertifikat Keselamatan Sebelumnya

1. UU No.17 Tahun 2008 TentangPelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 TentangPerkapalan 3. 101/1/4/DJPL-13 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal 4. HK.103/1/4/DJPL-14 Tentang Pengedokan /Perlimbungan Kapal

1. UU No.17 Tahun 2008 TentangPelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002

NAMA KEGIATAN

1

8. Penerbitan Surat Keterangan Penambahan Penumpang





2 hari kerja

Masa Berlaku

4

kondi si saat ini 6

2 hari kerja

1 tahun

perub ahan

32

Perub ahan c

Pejabat yang menang ani 7 Nautis, Teknis dan Radio Kapal 3. Kasi Sertifik asi Kesela matan Kapal 4. Penilik Nautis, Teknis dan Radio Kapal / Marine Inspec tor 1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Nautis, Teknis dan Radio Kapal 3. Kasi Sertifik asi Kesela matan Kapal 4. Penilik Nautis, Teknis dan Radio Kapal / Marine

Persyaratan

Dasar Hukum

8 (SCC, SEC, SRC) 3. Surat Ukur 4. Sertifikat Klas (Sertifikat Lambung, Mesin, Load Line)

9 TentangPerkapalan 3. 101/1/4/DJPL-13 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal 4. HK.103/1/4/DJPL-14 Tentang Pengedokan /Perlimbungan Kapal



NAMA KEGIATAN

1




Masa Berlaku

4

kondi si saat ini 6

perub ahan

9. Penerbitan Otorisasi Kepada Klas Tentang Keselamatan Kapal


2 hari kerja

2 hari kerja

1 tahun

10. Penerbitan Surat Keterangan Pemuatan Kontainer


2 hari kerja

2 hari kerja

1 tahun

33

Perub ahan c

Pejabat yang menang ani 7 Inspec tor 1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Nautis, Teknis dan Radio Kapal 3. Kasi Sertifik asi Kesela matan Kapal 4. Penilik Nautis, Teknis dan Radio Kapal / Marine Inspec tor 1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Nautis, Teknis dan Radio Kapal 3. Kasi Sertifik asi Kesela matan Kapal

Persyaratan

Dasar Hukum


8

9

d


1. Surat Permohonan 2. Sertifikat KeselamatanKap al Penumpang 3. Surat Ukur Tetap 4. Sertifikat Klas (Lambung, Mesin, Load Line) 5. Perhitungan luas ruangan akomodasi penumpang 6. Hasil perhitungan stabilitas kapal


NAMA KEGIATAN

1




perub ahan 4


Perub ahan c

Pejabat yang menang ani 7 4. Penilik Nautis, Teknis dan Radio Kapal / Marine Inspec tor

Persyaratan

Dasar Hukum


8

9

d


SUBDIT PENCEMARAN DAN MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL (PMKK) 1. Penerbitan dan Pengukuhan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC)

Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal adalah sertifikat yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada perusahaan dan kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat Pemerintah yang memiliki kompetensi atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah.


3 hari kerja

3 hari kerja

6 bulan (seme ntara)

1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Manaj emen dan Kesela matan Kapal 3. Kasi Manaj emen Kesela matan Kapal 4. Audito r ISM Code / Marine Inspec tor

Untuk penerbitan DOC pertama 1. Surat Permohonan 2. Fotokopi Surat Izin Usaha angkutan Laut atau Foto kopi Surat Izin Pengoperasian kapal 3. Profil Perusahaan (Company Profile) untuk Perusahaan Baru 4. Foto kopi Sertifikat-sertifikat dan Dokumen kapal 5. Manual Sistem Manajemen Keselamatan (SMS Manual) Untuk Pengukuhan DOC (Endorsement DOC) 1. Surat

Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal

34

1. UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. PP 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim 4. PK. 101/1/4/ DJPL13 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal 5. Dikenakan PNBP/ PUP sesuai PP no 6 tahun 2009 tentang PNBP

NAMA KEGIATAN

1

2. Penerbitan dan Pengukuhan (Endorsement) Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC)

Deskripsi (penjelasan/ dapat mengacu buku pelayanan) a terdiri dari Sertifikat Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) untuk perusahaan dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) untuk kapal

Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal adalah sertifikat yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada perusahaan dan kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat Pemerintah yang memiliki kompetensi atau lembaga yang diberikan




3 hari kerja

perub ahan 4

3 hari kerja


6 bulan (seme ntara) 2,5 tahun (perm anen)

35

Perub ahan


c

7

1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Manaj emen dan Kesela matan Kapal 3. Kasi Manaj emen Kesela matan Kapal 4. Audito r ISM Code / Marine Inspec tor

Persyaratan

Dasar Hukum


8 Permohonan 2. Fotokopi DOC dan SMC 3 Foto kopi Sertifikat-sertifikat dan Dokumen kapal

9

d

Untuk Pembaruan DOC 1. Surat Permohonan 2. Fotokopi (Document of Compliance / DOC ) 3. Foto kopi Sertifikat-sertifikat dan Dokumen kapal Untuk penerbitan SMC pertama 1. Surat Permohonan 2. Fotokopi DOC 3. Foto kopi Sertifikat-sertifikat dan Dokumen kapal 4. Manual Sistem Manajemen Keselamatan (SMS Manual) Untuk Pengukuhan (Endorsement) dan Pembaruan SMC 1. Surat Permohonan 2. Fotokopi DOC dan SMC 3. Foto kopi Sertifikat-sertifikat

1. UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. PP 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim 4. PK. 101/1/4/ DJPL13 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal 5. Dikenakan PNBP/ PUP sesuai PP no 6 tahun 2009 tentang PNBP 6. PM 45 tahun 2012 tentang Manajemen Keselamatan Kapal

NAMA KEGIATAN

1

3. Penerbitan Sertifikat SNPP/IOPP/IAPP/ISP P/NLS/CAS/ATTESTA TION (AFS, BWM, PSPC, Ship Recycling)

Deskripsi (penjelasan/ dapat mengacu buku pelayanan) a kewenangan Pemerintah.



perub ahan 4


Perub ahan


c

7

oleh

Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal terdiri dari Sertifikat Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) untuk perusahaan dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) untuk kapal Sertifikat Pencegahan Pencemaran dari Kapal (SNPP/IOPP/IAPP/I SPP/NLS/CAS/ATT ESTATION (AFS, BWM, PSPC, Ship Recycling) adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal yang telah memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran dari kapal berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian


3 hari kerja

3 hari kerja

3 bulan (seme ntara) 5 tahun (perm anen)

36

1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Manaj emen dan Kesela matan Kapal 3. Kasi Pence gahan dan Ganti Rugi Pence maran 4. Audito r ISM Code / Marine Inspec

Persyaratan

8 dan Dokumen kapal

1. Surat Permohonan 2. Surat Ukur 3. Surat Laut 4. Buku pemeriksaan asli yang tidak melebihi 3 bulan 2 minggu sejak tanggal diperiksa 5. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemilik kapal/wakil dan pemeriksa (Marine Inspector) 6. Copy sertifikat sementara (bila sudah diterbitkan sementara oleh syahbandar/adpel

Dasar Hukum


9

d

1. UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. PP 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim 4. PK. 101/1/4/ DJPL13 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal 5. Dikenakan PNBP/ PUP sesuai PP no 6 tahun 2009 tentang PNBP 6. PM 29 tahun 2014 tentang pencegahan pencemaran lingkungan maritim

NAMA KEGIATAN

1




perub ahan 4


37

Perub ahan c

Pejabat yang menang ani 7 tor

Persyaratan

Dasar Hukum


8 /kanpel/UPP) atau copy sertifikat permanen yang telah / akan berakhir masa berlakunya 7. Surat Pengantar dari Syahbandar / Adpel/ Kanpel / UPP yang menerbitkan sertifikat sementara 8. Untuk Penerbitan Sertifikat CAS, dilampirkan - Copy Laporan Docking; - Copy Hasil Pengukuran Ketebalan Pelat - Copy Sertifikat CAS (jika perpanjangan Sertifikat CAS) 9. Untuk Penerbitan Attestation AFS (Anti Fouling System), BWM (Ballast Water Management), PSPC (Performance Standar for Protective Coating, Ship Recycling) dilampirkan - Laporan pemeriksaan oleh Marine

9

d

NAMA KEGIATAN

1

4. Penerbitan Persetujuan Perusahaan Pembersih Tangki Kapal

5. Penerbitan Surat Persetujuan


Surat Persetujuan Pembersihan Tangki Kapal (Tank Cleaning) adalah surat persetujuan yang diberikan kepada perusahaan pembersihan tangki kapal untuk melakukan kegiatan pencucian/pembersi han tangki kapal



Masa Berlaku

4

kondi si saat ini 6

perub ahan


3 hari kerja

3 hari kerja

1 tahun

Direkt ur

3 hari kerja

3 hari kerja

1 tahun

38

Perub ahan


c

7

1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Manaj emen dan Kesela matan Kapal 3. Kasi Pence gahan dan Ganti Rugi Pence maran 4. Audito r ISM Code / Marine Inspec tor 1. Direkt ur

Persyaratan

Dasar Hukum


8 Inspector - Surat Keterangan dari Pabrik Cat AFS - Surat Keterangan dari Galangan Kapal, dimana cat AFS/Coating diaplikasikan - Sertifikat Inventaris Material Bahan Berbahaya 1. Surat Permohonan 2. Copy SIUP 3. Rekomendasi dari KLH 4. Hasil Pemeriksaan/Sur vey terkait Peralatan dan SDM yang dilengkapi dengan BAP

9

d

1. Surat Permohonan

1. UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. PP 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim 4. PK. 101/1/4/ DJPL13 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal

1. UU No.17 Tahun 2008 Tentang

NAMA KEGIATAN

1 Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

6. Penerbitan Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi (CLC) dan Attestation CLC Bunker


Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Laut adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai jaminan tanggung jawab dari pemilik atau operator kapal terhadap penanggulangan pencemaran dan kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran yang bersumber dari kapalnya

Pejabat yang Mengeluarkan Kondi si perub saat ahan ini 2 b Perka palan dan Kepel autan



3 hari kerja

perub ahan 4

3 hari kerja


Sesu ai blue card

39

Perub ahan c

Pejabat yang menang ani 7 Kapel 2. Kasub dit Manaj emen dan Kesela matan Kapal 3. Kasi Pence gahan dan Ganti Rugi Pence maran 4. Audito r ISM Code / Marine Inspec tor 1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Manaj emen dan Kesela matan Kapal 3. Kasi Pence gahan dan Ganti Rugi Pence maran 4. Audito

Persyaratan

Dasar Hukum

8 2. Rekomendasi dari KLH 3. Sertifikat keselamatan dan pencegahan pencemaran kapal yang diajukan sebagai pengangkut limbah B3 (masih berlaku) 4. Surat Ukur 5. Surat Laut

9 Pelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. PP 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim 4. PK. 101/1/4/ DJPL13 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal

1. Surat Permohonan 2. Copy IOPP/SNPP 3. Untuk sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi (CLC) dilengkapi dengan Statement of Compliance CAS bila kapal tangki single hull > 20th 4. Blue Card Asli 5. Surat Ukur; dan 6. Surat Laut

1. UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. PP 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim 4. PK. 101/1/4/ DJPL13 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal 5. Dikenakan PNBP/ PUP sesuai PP no 6 tahun 2009 tentang PNBP


NAMA KEGIATAN

1

7. Penerbitan Surat Pengawasan dan Pembinaan Teknis untuk UPT, Klas dan Perusahaan Pelayaran (Dispensasi Muat CPO, Penundaan CAS, dan Otorisasi CAS)





3 hari kerja

perub ahan 4

3 hari kerja


Otoris asi CAS berlak u Per kegiat an

Perub ahan c

Pejabat yang menang ani 7 r ISM Code / Marine Inspec tor 1. Direkt ur Kapel 2. Kasub dit Manaj emen dan Kesela matan Kapal 3. Kasi Pence gahan dan Ganti Rugi Pence maran 4. Audito r ISM Code / Marine Inspec tor

Persyaratan

Dasar Hukum


8

9

d

1. Surat Permohonan 2. Surat Ukur 3. Surat Laut 4. Untuk penerbitan Dispensasi muat CPO melampirkan - Gambar G.A. (General Arrangement) 5. Untuk penerbitan Penundaan CAS, melampirkan : - Sertifikat Klass - Sertifikat Keselamatan Konstruksi 6. Untuk penerbitan Otorisasi CAS, melampirkan - Sertifikat Klass

1. UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. PP 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim 4. PK. 101/1/4/ DJPL13 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapa


40

MATRIKS PELAYANAN DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

Recommend Documents