Sistem Komputer Pelayanan Impor
Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
DASAR HUKUM
2
UU
• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
PMK
• 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai • 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan; • 225/PMK.04/2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 139/PMK.04/2007 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor; • 226/PMK.04/2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean; • 227/PMK.04/2015 tentang Nilai Tukar Mata Uang Yang Digunakan Untuk Perhitungan dan Pembayaran Bea Masuk
PDJ
• PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai; • PER-12/BC/2016 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor • PER-20/BC/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 Tentang Pemberitahuan Pabean Impor
DirektoratJenderal Direktorat JenderalBea Bea dan dan Cukai Cukai Kementerian Kementerian Keuangan Keuangan RI RI
Perubahan Yang Ada • Modul PIB • Sistem Komputer Pelayanan Impor (CEISA)
3
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Modul PIB 1. Perubahan pengisian : – – – – – –
Jenis PIB dan Jenis Impor (Header PIB) Penambahan Data Penjual NPWP Pemusatan (PPN) Transaksi Perdagangan Nilai Pabean (voluntary declaration) Detil Barang • • • •
4
Jenis fasilitas Jenis kewajiban lartas Jenis nilai yang diberitahukan Spesifikasi wajib
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Modul PIB ..... Perubahan pengisian : – Jenis penyelesaian pungutan negara (BMAD, BMI, BMTP, BM KITE, Cukai) – Pernyataan kesediaan penyiapan barang – Nomor urut dokumen terkait fasilitas dan lartas (lembar lanjutan) – Data barang kena cukai (lembar lanjutan)
2. Perubahan/penambahan Respon – SPJM, Billing, NPJ, NPD, SPPJ, Konfirmasi BC 11, Rekon BC 11
3. Perubahan cetakan PIB 5
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Sistem Komputer Pelayanan Impor (CEISA) Bank Billing SPTNP
PENJALURAN & Penomoran
Billing PIB
Validasi
Cek Bayar
Reject
Pre No
Tdk ada
Tdk valid
Asal K/M tdk Notul/SPBL
Hijau
T PFPD
r Kuning
MITA/AEO
Y
Merah
SPJK
T
IMPORTIR
Notu/lSPBL? Y
Reject 5 hari tdk Bayar
SPJM/SPPF
Konfirmasi BC11
A
IP Periksa Fisik
A SPPB
6
SPPB
T
Y
Create Billing
A
LHP
SPTNP
Penyelesaian SPTNP/SPBL
SPPB asal Kun/Mer
GATE
Back
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Sistem Komputer Pelayanan Impor (CEISA) 1. Validasi kurs – Kurs sesuai dengan periode tanggal penerimaan oleh SKP
2. Respon NPJ – Dalam hal diperlukan jaminan
3. Pembuatan billing otomatis –
Jenis bayar biasa • •
–
Jenis bayar berkala • •
7
Setelah dokumen PIB selesai divalidasi oleh SKP Jatuh tempo 5 hari sejak tanggal billing Setelah dokumen PIB mendapatkan nomor daftar Jatuh tempo sesuai jatuh tempo pembayaran berkala
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Sistem Komputer Pelayanan Impor (CEISA) 4. Pre notification –
AEO/MITA • • •
–
PIB proses lanjut ke penjaluran Kewajiban melengkapi data BC 11 (via portal pengguna jasa) Lewat jatuh tempo di blokir (7 hari setelah barang keluar)
Selain AEO/MITA • •
PIB akan berhenti proses menunggu data BC 11 dilengkapi Kewajiban melengkapi data BC 11 (via portal pengguna jasa)
5. Pengecekan pembatasan atas AEO/MITA –
Lartas flag 1 dan sudah diberitahukan bukan lartas tidak masuk AP
6. Penjaluran – – 8
Status jalur hijau, kuning dan merah Tidak ada jalur MITA/Non MITA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Sistem Komputer Pelayanan Impor (CEISA) 7. Pemeriksaan fisik – –
Penyampaian prosentase pemeriksaan dan nomor kontainer yg akan diperiksa dalam SPJM Lewat batas waktu kesiapan barang, pemeriksaan dikuasakan ke TPS
8. Penyerahan dokumen pelengkap – – –
Hanya untuk jalur merah dan kuning Jatuh tempo pukul 12 hari kerja berikutnya Dalam hal ada permintaan (jalur hijau selain AEO/MITA)
9. Penerbitan SPPB – – 9
Dalam hal terbit SPTNP atas importir Low Risk, SPPB dapat terbit bersamaan Otomatis jika SPTNP sudah dilunasi atau jaminan sudah disesuaikan dan kewajiban lartas dipenuhi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Portal Pengguna Jasa
10
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
User Portal
11
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Menu Portal Pengguna Jasa
12
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Layar Update Data BC 11
13
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Layar Update Data BC 11
14
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Layar Update Data BC 11
15
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Pemberlakuan Sistem Baru 1. Pemberlakuan secara bertahap 2. Tanggal 1 Agustus 2016: • KPPBC TMP Jakarta • KPPBC TMP Merak • KPPBC TMP Cikarang
16
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
HAL YANG HARUS DILAKUKAN 1. Update Modul PIB (melalui Provider) 2. Update software komunikasi data 3. Mengaktifkan kembali user portal pengguna jasa
17
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
