ekspor–impor Kepabeanan
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
Tanjung Perak
UU nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 • Kapebeanan : Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar • Daerah Pabean : wilayah RI yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di ZEE dan landas kontinen • Kawasan Pabean : kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan DJBC
Undang-undang lainnya – UU nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007
Undang-Undang
Wilayah negara RI daratan, perairan ruang udara diatasnya Landas kontinen Zone Ekonomi Eksklusif
daerah Pabean
tempat tertentu
kawasan Pabean
kepabeanan E-I
*self assesment* Penyampaian PIB/PEB dapat dilakukan dalam bentuk - Data elektronik EDI - Tulisan di atas formulir di KPP BC TMP Tanjung Perak pemberitahuan pabean sudah menggunakan pertukaran data elektronik (EDI-NSW)
pemberitahuan Pabean
Modul PEB
Eksportir
PORTAL NSW
PEB
Mandatory Check
Content Check
Penetapan Jalur
Analyzing Point
Instansi Lain (Import License)
Komputer KPPBC
PPB
Modul Bank Pemeriksaan Fisik
Bank
NPE
Kantor Pelayanan BC MPN
Ditjen Perbend.
EDI-INSW ekspor
GateIn System
Instansi Lain (Import License) Modul PIB
Importir
PORTAL NSW
Komputer KPPBC
Analyzing Point
PIB
Mandatory Check
Jalur Prioritas Penetapan Jalur
Jalur Hijau
Jalur Kuning
Jalur Merah
Pemeriksaan Hi Co Scan
Pemeriksaan Fisik
Modul Bank
Penelitian Dokumen
Bank
SPPB
Bukti Bayar SSPCP + NTPN/BPN
Gate-Out System
MPN
Ditjen Perbend.
Kantor Pelayanan BC
EDI-INSW impor
Gate-Out Pelabuhan
•bill of lading (B/L) •Invoice •packing list •surat persetujuan ekspor/impor (bila disyaratkan) •SSPCP (bila ada pembayaran BK/BM, cukai, PDRI) •dll.
dokumen pelengkap
dokumen pendukung
BTKI
Form. SSPCP Pembayaran dengan SSPCP semua pembayaran dilakukan di
Bank Devisa Persepsi
Pembayaran di Bea dan Cukai hanya diperbolehkan dalam hal : - Tidak terdapat bank devisa persepsi - Untuk barang impor awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang penumpang.
BM, BK, PDRI
Penelitian dokumen dan pemeriksaan barang Penerapan manajemen resiko (dilakukan secara selektif berdasarkan analisa profil – profil eksportir/importir dan profil komoditi) Kebenaran uraian PEB/PIB (fisik dan harga komoditi – klasifikasi barang - pembayaran BK/BM, cukai, & PDRI)
pemeriksaan Pabean
MERAH
KUNING
HIJAU
MITA NON PRIORITAS
PIB dikirimkan NSW Portal (Perizinan Impor) Rekonsiliasi Pembayaran/jaminan Penelitian Dokumen Pemeriksaan Fisik SPPB Penelitian Dokumen
manejemen Resiko
MITA PRIORITAS
barang pindahan barang kiriman (PJT) barang penumpang barang awak sarana pengangkut barang pelintas batas
Barang tujuan TPB Gudang Berikat Kawasan Berikat Toko Bebas Bea Tempat Pameran Berikat Tempat Daur Ulang Berikat Tempat Pelelangan Berikat
pemberitahuan Pabean lainnya
barang penumpang barang awak sarana pengangkut
Customs Declaration
KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) KaBer (Kawasan Berikat) memacu ekspor menekan biaya distribusi logistik
Memperbaiki neraca perdagangan
fasilitas Kepabeanan
Fasilitas
Kawasan Berikat (KB)
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
1
KB harus berlokasi di kawasan industri, kecuali dalam hal khusus
Lokasi industri tidak diatur secara khusus
2
Barang/bahan baku ditimbun di kawasan pabean (diawasi langsung oleh petugas bea dan cukai)
Barang/bahan baku ditimbun di luar kawasan pabean (tidak diawasi langsung oleh petugas bea dan cukai)
3
Pemasukan ke KB dengan BC 2.3 tanpa SK penangguhan BM/PRDI
Pemasukan ke Pabrik dengan BC 2.0 dilampiri SK pembebasan BM/PRDI *)
4
Tidak perlu mempertaruhkan jaminan
Mempertaruhkan jaminan *)
5
Fasilitas diberikan juga atas impor barang modal dan peralatan kantor
Barang modal dan peralatan kantor dan peralatan kantor tidak mendapatkan fasilitas
6
Barang yang dimasukkan ke KB belum berlaku Barang yang diimpor berlaku ketentuan ketentuan pembatasan/tata niaga impor larangan dan pembatasan/tata niaga impor
7
Hasil produksi boleh dijual ke TLDDP (maks 50% dari realisasi ekspor dan penyerahan ke KB lain tahun sebelumnya)
Hasil produksi 100% harus diekspor *) (kecuali barang reject/rusak)
Fasilitas KITE dg NIPER pengembalian *) tidak perlu melampirkan SK pembebasan maupun jaminan hasil produksi tidak harus diekspor (karena BM dan PDRI telah dilunasi)
KITE & KaBer
Customs
Pre Post Clearance Clearance Clearance
Pre Clearance - patroli laut – pemeriksaan sarana pengangkut Clearance – pemeriksaan fisik barang – penelitian dokumen Post Clearance – pemeriksaan pembukuan (audit)
Pengawasan
o Pangkalan sarana operasi (PSO) o Patroli laut o Hico scan X ray kontainer
sarana Pengawasan
o Gamma ray o Anjing pelacak narkotika o x ray cargo
sarana Pengawasan
o Pemeriksaan sarana pengangkut o Audit kepabeanan o Pemeriksaan pabean o Penyegelan dan atau pengawalan o Kegiatan intelijen
kegiatan Pengawasan
Impor
Ekspor
Pasal 102 UU Kepabeanan penyelundupan di bidang impor
Pasal 102A UU Kepabeanan penyelundupan di bidang ekspor
Penjara 1-10 tahun Denda Rp. 50.000.000,00 – Rp. 5.000.000.000,00
ketentuan Pidana
situs on-line
borders divide, Customs Connects
Terima kasih
