SELAMAT DATANG. Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta. Banten, 17 Oktober 2012

SELAMAT DATANG

Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta Banten, 17 Oktober 2012 The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

KETENTUAN ANGKA IMPORTIR (API)

PENGENAL

Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

2

POKOK-POKOK PENGATURAN A. LATAR BELAKANG B. DASAR HUKUM C. PENGERTIAN API D. JENIS API E. HUBUNGAN ISTIMEWA F. BARANG INDUSTRI TERTENTU G. PENERBIT API H. PERSYARATAN API I. PENILAIAN KEPATUHAN (POST AUDIT) J. KEWAJIBAN K. KETENTUAN SANKSI L. DATA API The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

A. LATAR BELAKANG 1. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaku impor; 2. Mendorong pengembangan industri di dalam negeri; 3. Meningkatkan keadilan (fairness) di antara pelaku impor; 4. Meningkatkan kredibilitas dari para pelaku impor.

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

B. DASAR HUKUM 1. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012 TANGGAL 1 MEI 2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) 2. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59/M-DAG/PER/9/2012 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/ PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

C. PENGERTIAN API 1. Angka Pengenal Importir, yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir. 2. Impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki API Jenis API: a. Angka Pengenal Importir Umum (API-U); b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).


D. JENIS API 1. Angka Pengenal Importir Umum (API-U): - API-U adalah hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk kelompok/jenis barang yang tercakup dalam 1 (satu) bagian (section) untuk tujuan diperdagangkan (Bagian/Section sesuai dengan Sistem Klasifikasi Barang dalam BTKI 2012)  Revisi Pada Permendag No. 59/2012 Perusahaan pemilik API-U dapat mengimpor kelompok/jenis barang lebih dari 1 (satu) bagian (section) apabila: a) perusahaan pemilik API-U tersebut mengimpor barang yang berasal dari perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa; atau b) perusahaan pemilik API-U tersebut merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

JENIS API (LANJUTAN…) 2. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) API-P hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi dan dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.  Revisi Pada Permendag No. 59/2012 Dalam hal barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P merupakan barang yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan telah dipergunakan sendiri dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor, barang impor tersebut dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

E. HUBUNGAN ISTIMEWA 1. Hubungan istimewa adalah hubungan antara perusahaan pemilik dengan perusahaan di luar negeri dimana salah satu pihak mempunyai kemampuan mengendalikan atas pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain sesuai standar akuntansi yang berlaku 2. Hubungan istimewa merupakan kemampuan mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain.


HUBUNGAN ISTIMEWA (LANJUTAN…….)  Revisi Pada Permendag No. 59/2012 Hubungan istimewa dapat diperoleh melalui: – persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi; – kepemilikan saham; – anggaran dasar; – perjanjian keagenan/distributor; – perjanjian pinjaman (loan agreement); atau – perjanjian penyediaan barang (supplier agreement). The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

F. BARANG INDUSTRI TERTENTU 1.

2.

Dalam rangka pengembangan usaha dan investasinya, perusahaan pemilik API-P dapat mengimpor barang industri tertentu untuk tujuan diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan. Barang industri tertentu tersebut tidak digunakan dalam proses produksi dan hanya digunakan untuk tujuan: – Tes Pasar adalah kegiatan untuk menjual barang industri tertentu yang diimpor oleh Produsen Importir untuk memenuhi kriteria yang belum dapat diproduksi dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka pengembangan usahanya. – Barang Komplementer adalah barang industri tertentu yang terkait dengan izin usaha industrinya, yang diimpor oleh produsen importir yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan importir. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

BARANG INDUSTRI TERTENTU (LANJUTAN…….) 3. Impor barang industri tertentu untuk tujuan tes pasar harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P; b. sesuai dengan izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang dimiliki oleh perusahaan pemilik API-P. 4. Barang industri tertentu yang diimpor sebagai barang komplementer harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. sesuai dengan izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang dimiliki oleh pemilik API-P; dan b. Berasal dari perusahaan luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.


BARANG INDUSTRI TERTENTU (LANJUTAN…….) 5. Impor barang industri tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P yang telah memperoleh penetapan sebagai Produsen Importir (PI) dengan persyaratan utama mendapatkan:  rekomendasi dari instansi teknis pembina di tingkat pusat yang memuat antara lain jumlah, jenis barang dan Pos Tarif/HS, jangka waktu impor sesuai dengan maksud/tujuan peruntukkan barang, dan pelabuhan muat dan tujuan 6. Terhadap Produsen Importir, apabila diperlukan dapat dilakukan penilaian kepatuhan (post audit) oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan terkait: a) Kebenaran realisasi impor; b) Kesesuaian jenis barang yang diimpor dengan rekomendasi yang diberikan;dan c) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

BARANG INDUSTRI TERTENTU (LANJUTAN…….) 

Revisi Pada Permendag No. 59/2012 Masa berlaku Produsen Importir (PI) tidak berdasarkan per–shipment (non transaksional), tapi didasarkan pada masa berlaku yang tercantum dalam rekomendasi dari instansi teknis pembina.


G. PENERBIT API 1. Menteri Mendelegasikan Kewenangan Penerbitan API: a. API-U dan API-P kepada Kepala BKPM, untuk perusahaan penanaman modal (PMA/PMDN) yang penerbitan izin usahanya merupakan kewenangan Pemerintah. b. API-P kepada Direktur Jenderal, untuk badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia. c. API-U dan API-P kepada Kepala Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan untuk perusahaan selain butir a dan b tersebut diatas. d. API-U dan API-P kepada Kepala Badan Pengusahaan untuk perusahaan, badan usaha atau kontraktor yang didirikan dan berdomisili di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

PENERBIT API (LANJUTAN ……)  Revisi Pada Permendag No. 59/2012 Dalam hal di Pemerintahan Daerah Provinsi telah dibentuk Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Menteri dapat mendelegasikan penerbitan API-U dan API-P kepada Kepala Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


H. PERSYARATAN API 1.

Pada umumnya ketentuan persyaratan untuk mendapatkan API-U dan API-P tidak jauh berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dimana perusahaan mengajukan permohonan dengan melampirkan fotokopi dokumen perusahaan diantaranya: a. Akta Notaris Pendirian Perusahaan; b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan, c. NPWP Perusahaan; d. Tanda Daftar Perusahaan; e. Izin Usaha. f. Referensi Bank Devisa (Untuk API-U) g. Fotokopi KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi; h. Pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masingmasing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm; dan The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

PERSYARATAN API (LANJUTAN……)  Revisi Pada Permendag No. 59/2012 Untuk API-U yang mengimpor kelompok/jenis barang lebih dari 1 (satu) bagian (section) sebagaimana tercantum dalam Sistem Klasifikasi Barang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus melampirkan: 1. surat pernyataan bermeterai dari pemilik API-U yang menyatakan memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri; dan 2. bukti hubungan istimewa yang ditandasahkan oleh Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler/perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dimana perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri berada.


I. PENILAIAN KEPATUHAN (POST AUDIT) TERHADAP PEMILIK API  Revisi Pada Permendag No. 59/2012 1. Pengawasan terhadap pemilik API dilakukan melalui penilaian kepatuhan (Post Audit) meliputi: a) kebenaran laporan realisasi impor; b) kesesuaian barang yang diimpor sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen API dan peruntukkannya; dan c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang impor. 2. Penilaian Kepatuhan (post audit) tersebut akan dilakukan Kementerian Perdagangan dengan membentuk tim terpadu yang melibatkan instansi teknis terkait.


J. KEWAJIBAN 1.

2.

3.

Perusahaan pemilik API-U atau API-P wajib melaporkan realisasi impor baik dalam hal terealisasi atau tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala BKPM, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan; Perusahaan pemilik API-P yang ditetapkan sebagai Produsen Importir wajib melaporkan realisasi impor baik dalam hal terealisasi atau tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Kepala BKPM, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Badan Pengusahaan menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan API-U dan API-P secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri; The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

K. KETENTUAN SANKSI 1.

2.

API dibekukan apabila: a. tidak melaksanakan pendaftaran ulang; b. tidak melaksanakan kewajiban melaporkan realisasi impor dan perubahan data pada API. API dicabut apabila: a. mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali; b. tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran ulang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan; c. tidak melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi impor atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan; d. menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API; e. tidak bertanggungjawab atas barang yang diimpor; f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang impor; The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

KETENTUAN SANKSI (LANJUTAN …..) 3. Penetapan Produsen Importir dicabut apabila : a. hasil atas penilaian kepatuhan (post audit) menyatakan bahwa laporan realisasi impor tidak benar, jenis barang yang diimpor tidak sesuai dengan rekomendasi dari instansi teknis pembina di tingkat pusat, dan/atau tidak mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait di bidang impor b. tidak menyampaikan laporan realisasi impor; c. terdapat permintaan tertulis pencabutan penetapan sebagai PI dari instansi teknis terkait dengan pertimbangan perusahaan pemilik API-P tidak melaksanakan kegiatan produksi sebagaimana mestinya; d. terdapat permintaan tertulis pencabutan penetapan sebagai Produsen Importir dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dengan pertimbangan perusahaan pemilik API-P telah melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan; dan/atau e. dikenakan sanksi pencabutan API-P. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

L. DATA API REKAPITULASI PENERBITAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) PENERBIT API JENIS

DINAS PERINDAG

BKPM

DAGLU

BBK

TOTAL

API-U

10.647

-

-

120

10.767

API-P

9.102

6.648

227

117

16.094

Jumlah

19.749

6.648

227

237

26.861

Sumber: - Dit Impor Mei 2012

Catatan: Data API berdasarkan Permendag No. 45/M-DAG/PER/9/2009 The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) (PERMENDAG NO. 27/M-DAG/PER/5/2012 Tanggal 1 Mei 2012 dan Perubahannya PERMENDAG No. 59/M-DAG/PER/9/2012)

JENIS API

LATAR BELAKANG 1. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaku impor; 2. Mendorong pengembangan industri di dalam negeri; 3. Meningkatkan keadilan (fairness) di antara para pelaku pasar; 4. Meningkatkan kredibilitas dari para pelaku pasar.

API-UMUM a.

b.

utk mengimpor barang tertentu untuk klp/jenis barang yg tercakup dlm 1 (satu) section dgn tujuan diperdagangkan Dapat mengimpor barang tertentu lebih dari 1 (satu) section apabila 1. Perusahaan API-U mengimpor barang yang dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki hub. Istimewa 2. Perusahaan pemilik API-U tsb merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah

c.

Hubungan Istimewa: Persetujuan Kontraktual, Kepemilikan Saham, Anggaran Dasar, Perjanjian Keagenan, Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Penyediaan Barang

API-Produsen utk impor barang sebagai bahan baku/penolong untuk kebutuhan sendiri sbg proses produksi

1. Dalam rangka pengembangan usaha dan investasinya perusahaan pemilik API-P dapat mengimpor barang industri tertentu untuk tujuan diperdagangkan 2. Barang Industri Tertentu yang diimpor tidak digunakan dalam proses produksi tapi untuk tujuan: a. tes pasar, dengan kriteria blm diproduksi dan sesuai izin usaha industri b. sebagai barang komplementer, dengan kriteria, berasal dari perusahaan luar negeri yg punya hubungan istimewa dgn perusahaan pemilik API-P 3. Hubungan istimewa adalah hubungan antara perusahaan pemilik API dengan perusahaan di luar negeri dimana salah satu pihak mempunyai kemampuan mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain sesuai standar akuntansi yang berlaku 4.

Hubungan Istimewa: Persetujuan Kontraktual, Kepemilikan Saham, Anggaran Dasar, Perjanjian Keagenan, Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Penyediaan Barang

5. Impor barang industri tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang ditetapkan sebagai Produsen Importir (PI) 6. Persyaratan utama ditetapkan sebagai PI mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis pembina di tingkat pusat yg memuat jumlah, jenis barang,Pos Tarif/HS, jangka waktu impor dan peruntukkan

PERSYARATAN UTAMA API (API-U/API-P)

PENERBIT API 1. 2. 3. 4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

BKPM utk perusahan (PMA/PMDN) yang izin usahanya diterbitkan BKPM (API-U/API-P) Dirjen Daglu untuk badan usaha migas dan sumber daya alam lainnya (API-P) Dinas Provinsi yg membidangi perdagangan utk perusahaan selain angka 1 dan 2. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan dan Karimun untuk perusahaan yang izin domisili di KPBPB (API-U/API-P) Dalam hal di Pemerintahan Daerah Provinsi telah dibentuk Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Menteri dapat mendelegasikan penerbitan API selain yang diterbitkan oleh BKPM dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri kepada Kepala Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan Foto Copy Srt Keterangan Domisili Perusahaan Foto Copy NPWP Perusahaan Foto Copy Izin Usaha Foto Copy NPWP Penanggung Jawab Referensi bank devisa, untuk API-U Persyaratan untuk mendapatkan API-U yang mengimpor kelompok/jenis barang lebih dari 1 (satu) bagian (section) harus melampirkan: a) surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik API-U yang menyatakan memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan yang berada di luar negeri; dan b) bukti hubungan istimewa yang ditandasahkan oleh Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler/ perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dimana perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri berada.

DITETAPKAN KEMENDAG (Dirjen Daglu)

Bagi pemilik API dan Produsen Importir (PI) dilakukan post audit oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri terkait : 1. Kebenaran realisasi impor 2. Kesesuaian barang yang diimpor dengan rekomendasi (Khusus Produsen Importir) 3. Kesesuaian Barang Yang Diimpor dengan dokumen dalam API 4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

KEWAJIBAN 1. Instansi Penerbit API menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan API secara periodik setiap 3 Bulan kepada Menteri Perdagangan 2. Perusahaan pemilik API-P yang telah ditetapkan sebagai PI wajib melaporkan realisasi impor sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri 3. Perusahaan pemilik API-U dan API-P wajib melaporkan laporan realisasi impor secara periodik setiap 3 bulan kepada instansi penerbit

KETENTUAN SANKSI 1. Setiap perusahaan pemilik API yang melanggar ketentuan tentang API dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan dan pencabutan. 2. Setiap perusahan yang ditetapkan sebagai Produsen Importir (PI) yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi pencabutan

Terima kasih

25

SELAMAT DATANG. Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta. Banten, 17 Oktober 2012

Recommend Documents