EVALUASI PEMUNGUTAN CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG Masgirang Romadhon Mochammad Al Musadieq Sri Sulasmiyati (PS Perpajakan,Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya)
[email protected] The study of the evaluation of tobacco tax collection in The Customs Service and Supervision Office subMalang (KPP Bea dan Cukai) has a purpose to investigate and evaluate the tax collection systems and tariff which due to customs imposition in Malang city. The results of this study show that the execution of tax collection in KPPBC Malang were not optimal yet. Indeed, there are troubles founded in the online system collection become the awareness due to KPPBC Malang effort to enhance the service quality to be maximum. The others obstacles of the customs tariff uprising bears as floating as three times in 5 years under PMK no. 205/PMK.011/2014 about alteration on the Finance Minister Amendment no. 179/PMK.011/2012 about the customs tariff of tobacco production. The customs tariff uprising has significantly affect toward down-sized the amount of cigarette company in Malang who already preferred to close the production because they seems to be loss annually. Furthermore, the external obstacle occurs during the evaluation with currently proclaim that the obedient cigarette manufacturer on the customs tariff and pro-side of the government campaign of smoking inhibition seems to be loss due to the negative drawbacks of circulating of illegal cigarettes. Keywords: Harvesting , excise , Tobacco Products ABSTRAK Penelitian tentang Evaluasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi sistem pemungutan Cukai dan tarif yang diberlakukan untuk pengenaan cukai di Kota Malang. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pemungutan KPPBC Tipe Madya Malang belum berjalan secara optimal, adanya trouble dalam pemungutan sisitem online menjadi penghambat dalam upaya KPPBC Tipe Madya Cukai Malang untuk meningkatkan kualitas pelayanan supaya target dapat tercapai secara maksimal. Hambatan lain dari kenaikan tarif cukai yang dikenakan sebagaimana telah berubah sebanyak tiga kali dalam 5 Tahun PMK Nomer 205/PMK.011/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomer 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Dampak kenaikan tarif cukai yang semakin naik membuat berkurangnya jumlah pengusaha rokok di Kota Malang yang memilih untuk menutup usahanya karena mengalami kerugian setiap tahunya faktor lain yang membuat . Hambatan dari eksternal yaitu masih berdaranya rokok illegal diluar sana membuat kerugian bagi perusahaan rokok yang aktif membayar cukai dan kampanye iklan anti mereokok yang sedang digalakkan pemerintah. Kata kunci :
Pemungutan, Cukai, Hasil Tembakau
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
1
Pungutan cukai merupakan salah satu
Berdasarkan data penerimaan cukai tahun
komponen penerimaan negara yang memiliki
2014,
ciri khusus dan berbeda dengan pungutan
melebihi target yang ditetapkan, sedangkan
pajak lainnya. Ciri khusus yang dimaksud
cukai
adalah adanya sifat dan karateristik tertentu
Mengandung Etil Alkohol (MMEA) hampir
pada objek yang dikenakan cukai. Karateristik
mencapai target yang ditetapkan. Berikut
tertentu yang melekat pada barang kena cukai
rincian dari penerimaan Kantor Pengawasan
meliputi Selectivity in Coverage (dikenakan
dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe
terhadap objek-objek tertentu), Discrimination
Madya Cukai Malang pada tahun 2014 sebagai
in
berikut :
Intens
(dipungut
tertentu),
dan
untuk
tujuan-tujuan
Quantitative
Measurement
(berimplikasi pada pengawasan fisik atau pengukuan oleh otoritas cukai) (Cnossen, 2005:27). dalam Undang-Undang No.11 tahun 1995
1 2
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
3
Undang-Undang No.39 tahun 2007 tentang Cukai, selanjutnya disebut dengan UU Cukai.
4 5
UU Cukai tersebut mengatur tentang segala
7
hal yang berhubungan dengan cukai termasuk di dalamnya yaitu terkait dengan potensi penerimaan
cukai
dilengkapi
dengan
dan
larangan
sanksi
yang
administrasi
maupun sanksi pidana untuk menghindari pelanggaran dalam bidang cukai. Hal tersebut dimaksudkan
agar
penerimaan
cukai
di
Indonesia lebih maksimal. Pengenaan
cukai
di
etil
cukai
alkohol
hasil
dan
cukai
tembakau Minuman
Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Cukai Tahun 2014 (dalam satuan Milyar Rupiah) No
Pungutan cukai di Indonesia diatur
penerimaan
Jenis Penerimaan Cukai HT Cukai EA Cukai MMEA Bea Masuk DA Cukai Lainnya
Target
Realisasi
11.545,649 55,881 119,829
11.876,518 48,572 107,439
Persentase Penerimaan 102,86% 86,92% 89,66%
2,608 -
3.755 3.987 1.271
143,98% -
Sumber: Data Diolah Peneliti (2015) Keterangan: HT : Hasil Tembakau. EA : Etil Alkohol MMEA : Minuman Mengandung Etil Alkohol DA : Denda Administrasi. Persentase penerimaan dihitung dari realisasi penerimaan dibagi dengan target dan dikalikan 100%.
Indonesia
berdasarkan UU Cukai dibedakan menjadi
Berdasarkan data pada tabel 1 dapat
tiga jenis yaitu penerimaan cukai yang berasal
dilihat bahwa penerimaan KPPBC Tipe Madya
dari
minuman
Cukai Malang didominasi oleh penerimaan
mengandung etil alkohol dan cukai etil
dari sektor Cukai Hasil Tembakau (CHT).
alkohol.
Penerimaan
CHT
terhadap 3 (tiga) jenis Barang Kena Cukai
persentase
102,86%.
(BKC). Semua jenis BKC tersebut dikenakan
menunjukkan penerimaan yang maksimal.
pungutan cukai karena sifatnya yang merusak
Sebagai salah satu penyumbang terbesar
kesehatan masyarakat, sehingga peredaranya
dalam penerimaan cukai, peredaran CHT
perlu
harus tetap di awasi. KPPBC Tipe Madya
hasil
tembakau,
UU
diawasi
Cukai
dan
cukai
mengenakan
dikendalikan.
cukai
Tujuan
2014
mencapai
Angka
tersebut
pengenaan cukai pada jenis BKP tersebut
Malang
selain untuk mengawasi peredarannya yaitu
mengawasi dalam memungut CHT harus
untuk menambah penerimaan dalam negeri
lebih memaksimalkan lagi penerimaan CHT di
yang berasal dari pajak atas cukai.
Malang.
Penerimaan cukai pada tiga jenis BKC memberikan
sumbangan
yang
besar.
sebagai
tahun
instansi
yang
bertugas
Malang Raya merupakan salah satu kota yang memiliki industri rokok dengan
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
2
jumlah besar dan mengalami penurunan yang
atas pemungutan CHT. Evaluasi tersebut
signifikan. Berdasarkan data dari KPPBC
dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam
sampai dengan 28 Februari 2015 terdapat 101
dampak yang ditimbulkan dari kebijakan baru
industri rokok besar, menengah, maupun kecil
CHT atas kenaikan tarif. Tarif CHT di
yang tersebar di wilayah Malang Raya. Jumlah
Indonesia mengalami perubahan berkali-kali.
perusahaan rokok sebelumnya yaitu tahun
Sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini, DJBC
2010 masih teradapat 203 industri rokok dan
telah
sekarang hanya tersisa 101 industri rokok
sebanyak 3x. Hal tersebut menjadi masalah
yang masih aktif. (Sumber : KPPBC Tipe
tersendiri bagi perusahaan rokok mengingat
Madya Malang, 2015). Jumlah perusahaan
jumlah perusahaan rokok di Kota Malang
rokok tersebut juga menjadi salah satu faktor
semakin berkurang. Menyikapi permasalahan
yang menentukan tingkat penerimaan CHT.
tersebut maka dengan mengevaluasi kebijakan
Berdasarkan
dihitung
pemungutan CHT dinilai akan membantu
berdasarkan golongan dan jenis CHT serta
KPPBC Tipe Madya Malang dalam mengatasi
volume produksi rokok dari perusahaan yang
permasalahan tersebut demi kelancaran dalam
dikalikan dengan tarif CHT. Hal tersebut
pemungutan
mengartikan bahwa berkurangnya jumlah
tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian
perusahaan rokok berdampak pada potensi
tentang
penerimaan CHT di KPPBC Tipe Madya
CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KANTOR
Malang.
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA
UU
Cukai,
CHT
Penurunan jumlah perusahaan rokok di Kota Malang dikarenakan kebijakan DJBC
melakukan
DAN
perubahan
CHT.
Berdasarkan
“EVALUASI
CUKAI
tarif
CHT
uraian
PEMUNGUTAN
(KPPBC)
TIPE
MADYA
CUKAI MALANG”.
yang ingin memperketat aktifitas perusahaan
Tujuan yang hendak dicapai dalam
rokok dan menghindari terjadinya rokok yang
penelitian ini : Mengetahui dan menganalisis
ilegal dan pita cukai palsu. Hal tersebut
pemungutan cukai hasil tembakau di Kantor
tertuang
hasil
Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai
tembakau tahun 2006-2020. Salah satu tujuan
Tipe Madya Malang ditinjau dari teori Van
diterapkannya
ialah
Meter dan Van Horn. Dan mengetahui dan
kebutuhan negara akan penerimaan yang
mendeskripsikan kendala-kendala dan upaya
pasti, namun di sisi lain jumlah perusahaan
– upaya
rokok khususnya dikota Malang mengalami
Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai
penurunan. Penurunan jumlah perusahaan
Tipe Madya Malang.
dalam
roadmap roadmap
industri tersebut
rokok dapat menghambat upaya KPPBC Tipe Madya Malang untuk meningkat penerimaan cukai karena dengan jumlah industri rokok yang
semakin
sedikit
akan
apa saja yang dilakukan Kantor
TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Kebijakan Publik Beberapa ahli memberikan pendapat
berpengaruh
terhadap penerimaan hasil pemungutan cukai
yang
tembakau tersebut, karena potensi penerimaan
kebijakan. Seperti yang diungkapkan Suharto
CHT dapat dilihat dari jumlah perusahaan
(2008;7) Kebijakan adalah prinsip atau cara
rokok yang aktif dan tarif pengenaan CHT
bertindak yang dipilih untuk mengarahkan
atas rokok tersebut.
pengambilan
KPPBC Tipe Madya Malang dalam rangka
meningkatkan
penerimaan
CHT
berbeda-beda
tentang
keputusan.
pengertian
Kebijakan
disepadankan dengan kata bahasa inggris “policy”
yang
dibedakan
dari
kata
ditengah berkurangnya jumlah perusahaan
‘kebijaksanaan’ (wisdom) maupun ‘kebajikan’
rokok yang aktif harus melakukan evaluasi
(virtues).
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
3
Pengertian Implementasi Implementasi
tembakau
menurut
Wahab
(2008:65)
adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan
lainnya,
dengan
tidak
mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti
atau
bahan
pembantu
dalam
pembuatanya.
oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompokkelompok
pemerintah
diarahkan
pada
yang
telah
atau
terciptanya
digariskan
swasta
yang
METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
tujuan-tujuan
dalam
keputusan
kebijaksanaan”. Menurut Setiawan (2004:39)
Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian.
dan Metode
menuyusun
hasil
penelitian
harus
Implementasi adalah “perluasaan aktivitas
diperhatikan dalam proses penelitian, baik
yang saing menyesuaikan proses interaksi
dalam analisis data hingga pada pengambilan
antara
tujuan
mencapainya
dan
serta
tindakan
memerlukan
untuk jaringan
keputusan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan
pelaksana, birokrasi yang efektif”
pendekatan
kualitatif.
Penelitian
deskriptif adalah penelitian yang dilakukan Cukai
untuk menguji satu variabel atau lebih tanpa
Cukai diatur dalam Undang-Undang No.11
membuat perbandingan atau hubungan antara
tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan
variabel yang satu dengan variabel yang lain
Undang-Undang
(Surjarweni,
Nomor
39
Tahun
2007
2014:11).
Pengumpulan
data
tentang Cukai. Cukai adalah pungutan Negara
menggunakan beasal dari data primer dan
yang
data sekunder. Teknik pengumpulan data
dikenakan
tertentu
yang
terhadap
barang-barang
mempunyai
sifat
atau
karakteristik yang ditetapkan dalam undangundang. dimaksud
Barang-barang dalam
UU
tertentu Cukai
yang tersebut
mempunyai sifat atau karakteristik sebagai berikut : a. b. c.
Konsumsinya perlu dikendalikan; Peredarannya perlu diawasi; Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau d. lingkungan hidup; e. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan.
Barang-barang
sebagaimana dimaksud diatas dinyatakan sebagai barang kena cukai Cukai Hasil Tembakau (CHT) Undang-Undang No.39 tahun 2007 tentang Cukai mendefinisikan bahwa Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok
menggunakan wawancara dan dokumentasi Fokus Penelitian Fokus Penelitian dalam penelitian kualitatif digunakan untuk mempertajam penelitian. Tujuan dari fokus penelitian ini adalah agar pembahasan dalam penelitan ini tidak meluas dan sesuai dengan tujuan penelitian. Fokus yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Evaluasi pemungutan cukai hasil tembakau di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang ditinjau dari metode Van Meter dan Van Horn a. Mekanisme Pemungutan CHT di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang b. Penerimaan Cukai di KPPBC Malang c. Pengenaan Tarif Cukai Hasil Tembakau Kepada Perusahaan Rokok d. Perubahan Sistem Tarif Cukai Hasil Tembakau di Indonesia e. Evaluasi Pemungutan CHT berdasarkan Model Van Meter dan Van Horn
daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
4
2.
Hambatan-hambatan dalam Pemungutan Cukai Hasil Tembakau di KPPBC Tipe Madya Malang. Terdapat beberapa hambatan dalam implementasi pemungutan cukai hasil tembakau. Hambatan-hambatan tersebut yaitu sebagai berikut: a. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan cukai hasil tembakau di KPPBC Tipe Madya Malang 1) Faktor Internal 2) Faktor Eksternal . Metode Analisis Data
penelitian. Sehingga data-data dalam tahapan
Analisis data yang digunakan peneliti yaitu
laporan tersebut dapat dipelajari oleh berbagai
menggunkan metode interaktif model Miles,
pihak.
Huberman dan Saldana (2014:33) dengan alur
Penyajian data juga diikuti dengan analisis
sebagai berikut:
data. Dalam analisis data, data yang telah
1. Pengumpulan Data (Data Collection) Tahap pertama yang dilakukan peneliti
disajikan
yaitu
pengumpulan
menggunakan
tiga
ini
hanya
berhubungan
judul
penelitian. 3.
Penyajian Data (Data Display)
Setelah peneliti melakukan kondensasi data, tahapan selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data berisi sekumpulan informasi dalam bentuk laporan yang didapatkan dari situs penelitian. Dalam tahapan ini, peneliti menyajikan data sesuai dengan format laporan yang telah ditentukan oleh Fakultas Ilmu Administrasi.
Sehingga
informasi
kemudian
ditelaah
dalam
dan
dibandingkan dengan berbagai teori maupun
data.
Peneliti
regulasi yang berkaitan dengan masalah dan
teknik
dalam
fokus penelitian. Sehingga data yang disajikan
pengumpulan data yaitu melalui wawancara,
dapat
observasi
kekayaan informasi.
atau
dengan
pengamatan,
serta
dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk
4.
memberikan Penarikan
pengetahuan
Kesimpulan
dan
(Conclusion
Drawing / Verifying)
menganalisa pelaksanaan pemungutan CHT dari sudut pandang yang berbeda-beda yaitu
Tahapan
terakhir
adalah
KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, dan
kesimpulan. Dari tahapan penyajian data,
Perusahaan Rokok. Hasil wawancara tersebut
peneliti berusaha mencari makna dari data
diperkuat oleh observasi yang dilakukan
yang telah dianalisis dan disajikan. Setelah
peneliti di lapangan serta dokumentasi yang
peneliti
ada di KPPBC Tipe Madya Malang.
permasalahan penelitian, maka peneliti dapat
mengetahui
makna
penarikan
dari
setiap
Kondensasi Data (Data Condensation)
menarik kesimpulan berdasarkan penjelasan,
Tahapan analisis data selanjutnya adalah
konfigurasi, alur sebab-akibat dan proposisi.
kondensasi data. Setelah peneliti melakukan
Kesimpulan merupakan hasil dari analisis
pengumpulan
data yang telah dikaitkan dengan teori dan
2.
data,
data-data
tersebut
kemudian ditelaah. Data-data kasar yang telah ditemukan
dilakukan
pemusatan, ditansformasi maupun
proses
pemilihan,
penyederhanaan, menjadi
gambar.
rangkuman, Data
yang
dan tabel, telah
ditransformasi menjadi rangkuman, tabel, maupun gambar tersebut disesuaikan dengan fokus dalam penelitian ini. Dalam tahapan ini, peneliti juga mengabaikan data-data yang tidak berhubungan dengan masalah dan fokus
regulasi yang ada. HASIL DAN PEMBAHASAN Evaluasi Pemungutan CHT Di KPPBC Tipe Madya Malang a. Mekanisme Pemungutan CHT di KPPBC Tipe Madya Malang. CHT
sebagai
mengganggu peredarannya
barang kesehatan
mulai
yang
dapat
masyarakat,
diperhatikan
oleh
pemerintah. UU Bea dan Cukai dan peraturan
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
5
perundang-undangan
mengatur
tersebut dikarenakan adanya perubahan tarif
adanya ketentuan-ketentuan mengenai CHT
CHT yang dikenakan terhadap perusahaan
diantaranya yaitu mekanisme pemungutan
rokok tersebut. Perubahan tarif CHT dinilai
CHT. Ketentuan pemungutan CHT tersebut di
memberatkan
atur
khususnya bagi perusahaan rokok kecil yang
dalam
sebagai
PMK
lainnya
No
perubahan
205/PMK.011/2014 atas
179/PMK.011/2012. 205/PMK.011/2014
tersebut
ketentuan-ketentuan
dalam
cukai
yang
PMK
PMK
terdiri
No
notabene
No
mengalami kerugian.
mengatur pemungutan
dari
bagi
penggolongan
hanya
perusahaan
bisa
survive
agar
rokok tidak
d. Evaluasi Pemungutan CHT berdasarkan Model Van Meter dan Van Horn. Evaluasi
tarif
CHT
di
Indonesia
yang
pengusaha pabrik, tarif CHT eceran atas
didasarkan pada Model Van Meter dan Van
produk tembakau dalam negeri dan juga tarif
Horn terdiri dari enam model, namun pada
CHT eceran atas produk tembakau dari impor.
pembahasan ini peneliti hanya menggunakan
Penggolongan
empat dari enam model tersebut yang sesuai
pengusaha
pabrik
CHT
didasarkan pada masing-masing jenis dan
dengan judul penelitian ini yaitu:
jumlah produksi tembakau yang ditetapkan
1) Ukuran dan kebijaksanaan
oleh Menteri. Tarif CHT eceran ditetapkan
Ukuran kesuksesan dalam perubahan tarif
dengan menggunakan jumlah dalam rupiah
cukai yaitu mengarah pada sistem tarif cukai
untuk setiap satuan batang atau gram hasil
sederhana, membatasi ijin perusahaan baru
tembakau..
dan membatasi kadar nikotin yang beredar di
b.
Penerimaan Cukai di KPPBC Malang.
Indonesia.
Sistem
tarif
cukai
sederhana
Penerimaan Cukai Hasil tembakau tahun
tersebut diwujudkan dengan perubahan tarif
2014 mengalami kenaikan sebesar 635 Juta, Etil
yang dilakukan secara bertahap dan berujung
Alkhol
4
pada sistem tarif sederhana. perubahan tarif
Cukai
Minuman
cukai tersebut juga diukur dengan batasan ijin
Alkohol
(MMEA)
yang dilakukan kepada perusahaan baru.
mengalami kenailkan sebesar 15 Miliar. Cukai
DJBC menerapkan peraturan baru mengenai
Hasil Tembakau memiliki kontribusi paling
perijinan pendirian usaha baru khususnya di
tinggi dalam menyumbang penerimaan cukai
bidang
secara keseluruhan. Tingginya penerimaan
mengantisipasi
CHT
mengalami
Miliar,
penurunan
sedangkan
Mengandung
Etil
tersebut
mengindikasikan
sebesar
hasil
tembakau.
DJBC
adanya
perusahaan
rokok
Kota
ilegal yang semakin marak dan merugikan
Malang peredaran tembakau sangat tinggi.
negara. Perijinan pendirian usaha rokok saat
Hal tersebut didukung dengan banyaknya
ini lebih diperketat dari sebelumnya. Salah
jumlah perusahaan rokok aktif yang ada di
satu persyaratan perijinan usaha rokok yaitu
Kota Malang. Jumlah perusahaan rokok di
perusahaan rokok harus memiliki luas 200 m2.
Kota Malang saat ini mencapai 101 atau
Persyaratan tersebut mulai berlaku sejak
mengalami
tahun 2008. Ukuran kesuksesan kebijakan
penurunan
jika
di
industri
dibandingkan
tahun 2013.
perubahan tarif yang ketiga yaitu penerapan
c. Pengenaan Tarif Cukai Hasil Tembakau
roadmap CHT bertujuan untuk mewujudkan
Kepada Perusahaan Rokok.
Indonesia Sehat di tahun 2020 yaitu dengan
Kenaikan tarif CHT tersebut tentunya
mengurangi kadar nikotin yang beredar di
menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat
khususnya
bagi
perusahaan
rokok. Perusahaan rokok saat ini mengalami
masyarakat.. 2) Komunikasi antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana
kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya. Hal
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
6
Pelaksanaan pemungutan CHT dipengaruhi
KESIMPULAN
oleh komunikasi antara instansi-instansi yang
Evaluasi Pemungutan CHT di KPPBC Tipe
terlibat di dalamnya. Instansi tersebut yaitu
Madya Malang
KPPBC Malang dan juga perusahaan rokok.
a.
Mekanisme Pemungutan CHT di KPPBC
Komunikasi antara KPPBC Malang dan juga
Tipe Madya Malang.
perusahaan rokok atas perubahan tarif CHT
CHT merupakan salah satu jenis cukai yang
bisa
yang
memiliki kontribusi paling besar terhadap
dilakukan oleh KPPBC Malang dan sosialisasi
penerimaan cukai secara keseluruhan jika
yang dilakukannya. CHT.
dibandingkan
dilihat
dari
segi
pelayanan
3) Sikap Para Pelaksana
dengan
jenis
cukai
yang
lainnya. CHT sebagai barang yang dapat
Model Van Meter dan Van Horn ketiga yang
mengganggu
digunakan dalam evaluasi pemungutan CHT
peredarannya
di KPPBC Malang yaitu sikap para pelaksana.
pemerintah. Undang-Undang Bea dan Cukai
Sikap para pelaksana yang dimaksudkan yaitu
dan peraturan perundang-undangan lainnya
terkait dengan respon dari masing-masing
mengatur
pihak, dalam hal ini adalah KPPBC Malang
mengenai CHT diantaranya yaitu mekanisme
dan perusahaan rokok untuk saling menerima
pemungutan
dan merespon perubahan tarif CHT. Pelaksana
berdasarkan PMK Nomor 205/pmk.011/2014
KPPBC
hanya
terdapat batasan jumlah produksi masing-
melaksanakan tugas yang diberikan dari
masing jenis CHT dan juga tarif yang
kantor pusat untuk menerapkan kebijakan
digunakan.
tarif
b.
Malang
CHT,
sebagai
sejauh
sedangkan
perusahaan
rokok
diperhatikan
adanya
oleh
ketentuan-ketentuan
CHT.
Pemungutan
CHT
Penerimaan Cukai di KPPBC Malang.
CHT pada tahun 2013 menyumbang Rp
keberatan dengan perubahan tarif CHT yang
11.241 Miliar dan mengalami kenaikan pada
diterapkan karena dinilai terlalu tinggi tarif
tahun 2014 menjadi 11.876 Miliar. Cukai Etil
yang diberikan..
Alkohol di tahun 2013 menyumbang 52 Miliar
4)
Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
dan pada tahun 2014 mengalami penurunan
Model Van Meter dan Van Horn yang
menjadi 48 Miliar. MMEA pada tahun 2013
digunakan
kebijakan
mulai
masyarakat,
tersebut
terakhir
pelaksana
ini
kesehatan
evaluasi
menyumbang 92 Miliar dan pada tahun 2014
pemungutan CHT yaitu lingkungan ekonomi,
mengalami kenaikan menjadi 107 Miliar.
sosial dan budaya. Van Meter dan Van Horn
Dapat
menggolongkan lingkungan ekonomi, sosial
Tembakau memiliki kontribusi paling tinggi
dan budaya ke dalam faktor eksternal dalam
dalam menyumbang penerimaan cukai secara
penentu
keseluruhan.
pelaksanaan
dalam
suatu
kebijakan.
Lingkungan ekonomi, sosial dan budaya yang mempengaruhi
pelaksanaan
pemungutan
disimpulkan
bahwa
Cukai
Hasil 109
c. Pengenaan Tarif Cukai Hasil Tembakau Kepada Perusahaan Rokok
CHT yaitu tingkat pendapatan perusahaan
Kenaikan tarif tersebut menimbulkan pro dan
rokok, kepatuhan perusahaan rokok, faktor
kontra di kalangan masyarakat khususnya
kebijakan mengenai tarif CHT dll. Perusahaan
bagi perusahaan rokok. Perusahaan rokok saat
rokok yang legal melakukan penjualan rokok
ini mengalami kesulitan dalam menjalankan
sesuai dengan ketetapan dari DJBC yang
aktivitasnya Hal tersebut dikarenakan adanya
tertuang dalam UU Cukai dan juga PMK No.
perubahan
205/PMK.011/2014.
terhadap
tarif
CHT
perusahaan
yang rokok
dikenakan tersebut.
Perubahan tarif CHT dinilai memberatkan bagi
perusahaan
rokok
khususnya
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
bagi
7
perusahaan rokok kecil yang notabene hanya
Malang dan juga perusahaan rokok atas
bisa survive agar tidak mengalami kerugian.
perubahan tarif CHT bisa dilihat dari segi
d. Perubahan
pelayanan
Sistem
Tarif
Cukai
Hasil
yang
dilakukan
oleh
KPPBC
Tembakau di Indonesia
Malang dan sosialisasi yang dilakukannya.
Tarif CHT di Indonesia selalu mengalami
KPPBC Malang dituntut untuk melakukan
perubahan. Terhitung selama 5 tahun terakhir
pelayanan prima atas seringnya perubahan
telah terjadi perubahan 3 kali atas tarif CHT.
tarif CHT yang terjadi di Indonesia.
Tiap perubahan tersebut tarif cukai selalu naik
3) Sikap Para Pelaksana.
dari Rp 10 sampai Rp 50 untuk buatan dalam
Pelaksana KPPBC Malang sejauh ini
negeri. Berbeda dengan pengenaan tarif cukai
hanya melaksanakan tugas yang diberikan
untuk impor kenaikan tarif cukai dari Rp.40
dari
sampai Rp. 70 per batang atau gram.
kebijakan tarif CHT, sedangkan perusahaan
e. Evaluasi Pemungutan CHT berdasarkan
rokok sebagai pelaksana kebijakan tersebut
kantor
pusat
untuk
menerapkan
Model Van Meter dan Van Horn
keberatan dengan perubahan tarif CHT yang
Model Van Meter dan Van Horn terdiri
diterapkan karena dinilai terlalu tinggi tarif
dari enam model, namun pada pembahasan
yang diberikan. Berdasarkan dari sikap para
ini peneliti hanya menggunakan empat dari
pelaksana tersebut maka dapat disimpulkan
enam model tersebut yang sesuai dengan
bahwa kenaikan tarif CHT tersebut belum
judul penelitian ini yaitu:
disepakati
1) Ukuran dan kebijaksanaan. Sistem
tarif
cukai
sederhana
oleh
masing-masing
pihak,
sehingga perlu diadakan pertemuan antara tersebut
diwujudkan dengan perubahan tarif yang
masing-masing
pihak
untuk
membahas
kelanjutan dari kebijakan tarif CHT tersebut.
dilakukan secara bertahap dan berujung pada
4) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
sistem tarif sederhana. DJBC menerapkan
Lingkungan ekonomi, sosial dan budaya
peraturan baru mengenai perijinan pendirian
yang
usaha baru khususnya di bidang industri hasil
pemungutan CHT yaitu tingkat pendapatan
tembakau yaitu perusahaan rokok harus
perusahaan rokok, kepatuhan perusahaan
2
memiliki luas 200 m . Persyaratan tersebut
rokok, faktor kebijakan mengenai tarif CHT
mulai berlaku sejak tahun 2008. Ukuran
dll. Kenaikan tarif CHT menjadi salah satu hal
kesuksesan kebijakan perubahan tarif yang
yang memberatkan bagi perusahaan rokok
lainnya
untuk
yaitu
penerapan
roadmap
CHT
bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Sehat di tahun 2020 yaitu dengan mengurangi kadar
mempengaruhi
berkembang,
pelaksanaan
khususnya
bagi
perusahaan rokok kecil. 2.
Dalam pelaksanaan, proses pemungutan
nikotin yang beredar di masyarakat. Upaya
memiliki
yang
untuk
maupun penghambat. KPPBC memiliki
dengan
pegawai-pegawai yang berpengetahuan
dilakukan
mewujudkan
hal
pemerintah tersebut
yaitu
faktor-faktor
menerbitkan iklan mengenai dampak dari
lebih
konsumsi merokok.
menindak pelanggaran di bidang cukai
2) Komunikasi antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana. Pelaksanaan
pemungutan
tentang
pendukung
sehingga strategi
cukai
KPPBC
berikut
dapat
untuk
cara
menentukan
memaksimalkan
CHT
pemungutan yang dilakukan selain itu
dipengaruhi oleh komunikasi antara instansi-
dukungan bantuan dari pihak ekternal
instansi yang terlibat di dalamnya. Instansi
seperti TNI memnuat KPPBC, berhasil
tersebut yaitu KPPBC Malang dan juga
memenuhi komitmen untuk tegas dalam
perusahaan rokok. Komunikasi antara KPPBC
mengawasi
peredaran
rokok
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
illegal.
8
Peran masyarakat juga turut membantu
3.
2. KPPBC
diberikan
saran
dalam keberhasilan pengawasan KPPBC,
meningkatkan
dengan memeberikan informasi/laporan
pengawasan, salah satunya adalah dengan
pengaduan. Namun, KPPBC memiliki
memperbarui setiap bulanya sistem online
SDM yang sangat terbatas sehingga
pemungutan agar mempermudah dalam
menghambat
proses
kinerja
KPPBC
untuk
mutu
untuk
pelayanan
pemungutan
dan
dan
dalam
mengawasi lebih mendalam dan merata,
pengawasan lebih memfokuskan kepada
serta kurangnya kesadaran masyarakat
wilayah-wilayah
untuk tidak membeli rokok ilegal.
melakukan pembuatan rokok illegal.
KPPBC Tipe Madya Cukai Malang telah berupaya
keras
untuk
melaksanakan
yang
berpotensi
3. KPPBC hendaknya juga menindak oknumoknum yang sengaja
mengedarkan atau
amanat Undang-undang No.11 tahun
menjual rokok illegal meskipun dalam
1995 jo. Undang-undang NO.39 tahun
jumlah yang kecil. Hal ini dikarenakan agar
2007
Cukai,
bahwa
cukai
dapat
merupakan
tentang
pungutan
negara
yang
Undang-undang nomor 39 tahun 2007
secara
dikenakan
terhadap
barang-barang
tentang
maksimal
Cukai
para
melaksanakan
pelaku
dipidana
tertentu yang mempunyai karaterisitik
dengan pidana penjara paling singkat satu
diantaranya seperti konsumsinya perlu
tahun dan paling lama lima tahun dan
dikendalikan, diawasi
peredarannya
perlu
pidana denda paling sedikit dua kali nilai
pemakainya
dapat
cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai
dan
menimbulkan
dampak
negatif
bagi
masyarakatatau lingkaran hidup. Dari
yang seharusnya dibayar. 4. KPPBC
hendaknya
dapat
mengedukasi
target
mengkonsumsi rokok illegal melalui media
utama
memberantas
KPPBC
adalah
untuk
rokok
ilegal
dan
meningkatkan
pendapatan
untuk
pemungutan CHT.
1. KPPBC segera menambah jumlah personel, khusunya di seksi intelijen dan hasil dimana
seksi
tersebut
merupakan pihak yang ditugaskan untuk melakukan pengawansan. Jumlah yang masih sedikit bila dibandingkan dengan wilayah kewenangan KPPBC yang luas dan banyaknya jenis BKC yang diawasai, serta semakin banyaknya pelaku usaha BKC tertentu tidak akan maksimal untuk memeberantas
pelanggaran
dibidang
cukai. Oleh karena itu disarankan untuk menambah SDM di Seksi Intelijen dan Penindakan untuk hasil yang maksimal menjangkau
pengawasan.
tidak
memasang
iklan/baliho/pamflet atau media massa lain tersebut,
penindakan
seperti
untuk
tentang larangan membeli rokok ilegal
SARAN
dengan
massa,
masyarakat
lebih
hasil penelitian telah dipaparkan bahwa
seluruh
wilayah
atau
dengan
melakukan
sosialisasi kepada perusuhaan-perusahaan rokok bahayanya melakukan penjualan rokok illegal. Sehingga masyarakat dan perusahaan rokok tahu bahayanya rokok illegal dan pada akhirnya potensi kerugian negara dapat terselamatkan DAFTAR PUSTAKA Abdullah, M Syukur. 1988. Perkembangan Studi Implementasi. Jakarta : lembaga Administrasi Negara RI Solichin, Abdul Wahab 2004. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara Assauri, Sofyan. 1980. Manajemen Produksi. Jakarta: FE UI
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
9
Cahyono, Agus. 2007. HJE Minimum, Promosi Rokok, Penerimaan Cukai Hasil Tembakau. Jakarta: Warta Bea Cukai Cnossen, Sijbren. 2005. Theory and Practice of Excise Taxation: Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, Driving. New York: Oxford University Press. Gujarati D. 1978. Ekonometrika Dasar. Jakarta: Erlangga Himawan, Tedy. 2007. Cara Mendapatkan Pita Cukai Hasil Tembakau. Jakarta : Warta Bea Cukai Meleong, lexy. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdyakarya Nachrowi, Hardius Usman. 2005. Penggunaan Teknik Ekonomteri. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa Nugroho, Riant. 2009. Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Prenada Media Group Sidabalok, Janius, Berlian Simarmata. 2003. Pokok-pokok Hukum Ekonomi Indonesia. Medan: Bina Media Perintis Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi, Depok : Raih ASA Sukses (Penebar Swadaya Group) Sumiarti, Murti et, al. 1987. Dasar-dasar EkonomiPerusahaan, Edisi II. Yogyakarta: Liberty Suharto, Edi, 2008. Analisis Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta Sujarweni, V.W. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: PT.Pustaka Baru. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Partadireja, ace. 1985 .Pengantar Ekonomi. Yogyakarta: BPFE-UGM Poerwadarminta. 1990. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Sarwoko. 2005. Dasar-dasar Ekonometri. Yogyakarta: Andi
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
10
