MANAJEMEN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH. (Studi pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk) SKRIPSI. Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

MANAJEMEN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH (Studi pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk)

SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)

Oleh: IDA NURAIDA 105046101677

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PRODI MUAMALAT ( EKONOMI ISLAM ) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2010 M / 1431 H

MANAJEMEN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH (Studi pada: PT. Bank Muamalat Indonesia, TBk) SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)

Oleh Ida Nuraida NIM: 105046101677

Di bawah Bimbingan Pembimbing

Prof. Dr. Hj Huzaemah Tahido Yanggo, MA NIP: 194512301967122001

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010 M

Lembar Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa : 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa hasil karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil dari jiplakan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta

Jakarta, 29 April 2010

( Ida Nuraida )

PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi berjudul “Manajemen Pembiayaan Mudharabah Bermasalah

(Studi pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk)”, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Senin, 15 Maret 2010. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 29 April 2010 Dekan

Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM NIP. 195505051982031012

Panitia Ujian Munaqasyah 1. Ketua

Sekretaris

2. Penguji I

Penguji II

: Dr. Euis Amalia, M.Ag. NIP. 197107011998032002

(.…..…………..…)

: H.Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H. NIP. 197407252001121001

(………..…….…..)

: Prof. Dr. H. M Amin Suma, SH, MA, MM. NIP. 195505051982031012

(………………….)

: Ir. M. Nadrtuzzaman Hosen, MS.,MSc. Ph. D. (………………….) NIP. 196106241985121001

3. Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA. (………………….) NIP. 194512301967122001

¯2lµƒo¯ ­G¡‹+݉ƒo2Ù{´ KATA PENGANTAR Rasa syukur yang terdalam penulis haturkan ke Dzat yang maha Rahman bagi semesta alam dan Rahim bagi semua hamba yang selalu menjalankan perintah-Nya, yang telah menciptakan rasa cinta dan kasih kepada hati manusia. Sholatullah Wasalamuh senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, yang tak pernah lelah untuk selalu membimbing umatnya dengan penuh kasih sayang, kepada keluarganya, sahabat serta umatnya sepanjang zaman semoga kita mendapat syafa’atnya di yaumul Ba’ts. Penulis bersyukur setelah proses yang cukup panjang dan melelahkan yang sarat akan gangguan dan hambatan, akhirnya dengan limapahan kasih dan sayangNya, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul” Manajemen Pembiayaan Mudharabah Bermasalah”. Penulis menyadari dengan kesederhanaan karya tulis ini yang masih banyak kekurangan. Namun dengan ini juga penulis tidak bisa menutup mata akan peran berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Perkenankan penulis untuk mengucapkan kata terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

i

1. Bapak Prof. Dr. H. Amin Suma, SH, MA, MM, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Ibu Dr.Euis Amalia, M.Ag

selaku Ketua Program Studi Mu’amalat

Konsentrasi Perbankan Syariah dan Bapak H. Azharudin Latif M.Ag, selaku Sekretaris Program Studi Muamalat Konsentrasi Perbankan Syariah. 3. Bunda dan Ayah Tersayang, Hj Siti Maryam dan H. Daud H.M, Orang Tua yang tiada lelah dan letih dalam memberi doa, semangat, harapan dan seluruh limpahan kasih dan cintanya kepada penulis dalam segala-galanya. Trimakasih you’re The Best My Parent’s. 4. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan segala pengetahuan kepada penulis sehingga dapat membuka wacana dan pengetahuan bagi penulis terutama dalam pembelajaran pada bidang ekonomi Islam. 5. Seluruh staff dan pihak lainnya dari Perpustakaan fakultas Syariah dan Hukum, Perpustakaan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta Perpustakaan Muamalat Institute yang telah membantu dan memberikan fasilitas kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. 6. Yayah Fazriah, Lia Dahlia, Ahmad Izudin, Fahmi Adam, Nurkholis Aulia Rachman, adik-adik Qu Terkasih yang selalu memberikan semangat dan doa

ii

kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Moga kesuksesan, kebahagiaan, dan kesejahteraan selalu ada dalam diri kalian.. Amin. 7. Tuk Suami_Qu tersayang, “Bang Nur Hasan”, terimakasih dah memberikan doa, dukungan, limpahan kasih sayang yang begitu dalam kepada penulis, moga ikatan suci qta tetap terjaga dan abadi,, amin.. 8. Geng 6, trimakasih teman bwt semua dukungan dan doanya, put, selai, yayah yang menjadi motivator penulis karena mereka kalian lulus lebih dulu, yang kemudian disusul ma’ nyai dan wiwi. Semoga persahabatan kita tetap terjalin dan terjaga sampai nanti. 9. Mba narti, serta pihak Muamalat Institute yang telah memberikan data dan informasi dalam proses penulisan skripsi ini, trimakasih mba nartiiiiii.. 10. Seluruh pegawai BMT CSM; Pa zar, Mba diah, Bang ero, Bang zul, Bang didi, Mba nur, Pa sis, lucky, terimakasih atas doa dan semangatnya, terutama tuk pa zar dan mba diah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis tuk menyelami ilmu di BMT CSM, hatur nuhun…. 11. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan doa dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan. Trimakasih semuanya!

iii

Skripsi ini memiliki banyak kekurangan, walaupun pada hakekatnya memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Akhir kata semuanya penulis serahkan pada Dzat yang menciptakan dan penguasa seluruh manusia.

Jakarta, 14 Jummadil Awwal 1431 H 29 April 2010

Penulis

iv

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Masalah Syari’at Islam merupakan petunjuk kehidupan yang bersifat komprehensif, ia

mencakup segala dimensi kehidupan dan mampu menghadirkan alternatif solusi atas persoalan kehidupan. Seorang muslim yang mampu mempelajari kandungan AlQur’an dan Sunnah secara mendalam, akan dapat melihat luasnya ruang lingkup syari’ah. Syari’ah tidak hanya mengatur hubungan transendental seorang hamba dengan Tuhannya, yakni terkait dengan hukum-hukum ibadah 1 , akan tetapi syari’ah juga mengatur hubungan bermuamalat di antara sesama manusia, dalam hal ini adalah perbankan. Keberadaan perbankan syari’ah di tanah air sudah tidak lagi dianggap tamu asing, kinerja dan kontribusinya mulai dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Kenyataan akan ketahanan bank syari’ah terhadap krisis ternyata menjadi daya tarik bagi kalangan pelaku perbankan. Tidak hanya itu, keberadaan bank dengan sistem operasional syari’ah telah lama dinanti oleh umat Islam di tanah air, ternyata telah membuka peluang yang amat luas bagi calon nasabah yang memiliki loyalitas tinggi

1

Ahmad, Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syari’ah : Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), Edisi 1, h. 13

1

2

terhadap sistem syari’ah untuk ikut bergabung di bank syari’ah 2 . Perbankan syari’ah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan setiap tahunnya, hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah bank syari’ah yang diikuti dengan pertumbuhan volume usaha yang berkualitas baik. Direktorat perbankan syari’ah mencatat jumlah jaringan kantor perbankan syari’ah pada bulan desember 2007 berjumlah 711 kantor, dengan rincian yaitu 3 Bank Unit Syari’ah (BUS), 25 Unit Usaha Syari’ah (UUS), 222 Kantor Cabang (KC), 118 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 204 Kantor Kas (KK), 114 Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) dan 25 Unit Pelayanan Syari’ah (UPS) 3 . Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan funding. Sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut dengan kegiatan financing atau lending. Dalam menjalankan dua aktifitas besar tersebut, bank syari’ah harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan yang berlaku 4 , yakni bersumber pada prinsip-prinsip syari’ah.

2

Kurnia, Agung Robiansyah, Pengembangan Produk Pembiayaan pada Perbankan Syari’ah, Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Perbankan Syari’ah Prodi Muamalat, tahun 2005, h. 1 3 Harun, Masykur, Manajemen Risiko Operasional Bank Syari’a h: Studi pada UUS Bank Bukopin, Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Perbankan Syari’ah Prodi Muamalat, tahun 2008, h. 1 4 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari’ah, (Yogyakarta : Ekonisia, 2005), Edisi 1, cet ke-2, h. 41

3

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (financial intermediary), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya (swasta dan pemerintah) 5 . Dalam pemberian kredit pada bank konvensional kepada nasabah yang memerlukan pinjaman uang, bank mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjamkan tersebut. Akan tetapi, dalam perbankan syariah, meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan, dimana bank meminjamkan sejumlah dana/uang pada nasabah dengan akad berdasarkan sistem bagi hasil. Sebagai mahkluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usahausaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif, tetapi keinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan hal itulah,

5

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari’ah, h. 195

4

sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. 6 Dalam hal ini adalah para investor yang menyimpan (saving) uangnya di suatu lembaga perbankan, kemudian pihak perbankan menyalurkan uang investor tersebut kepada nasabah yang membutuhkan pinjaman, untuk kemudian dikelola dan menghasilkan profit yang berguna untuk semua pihak yang terlibat. Bank menyediakan sebagian dari pembiayaan bagi usaha atau kegiatan tertentu dari nasabah. Selanjutnya nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan bank, tapi bank mempunyai hak untuk mengajukan usul dan melakukan pengawasan. Atas penyediaan dana tersebut bank mendapat imbalan atas keuntungan yang besarnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang dibiayai tersebut sepenuhnya ditanggung oleh bank, kecuali atas dasar kelalaian nasabah. 7 Pembiayaan

yang

dimaksud

adalah

pembiayaan

mudharabah

yaitu

pembiayaan disediakan oleh bank kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil. Pembiayaan mudharabah adalah

kerjasama yang

dilakukan antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengusaha (mudharib) untuk melakukan suatu usaha bersama dan pemilik dana tidak boleh mencampuri

6

Helmi, Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta : PT RjaGrafindo Persada,1997), Ed. 1, Cet ke-2, h.

7

Ibrahim, Lubis, Ekonomi Islam Suatu Pengantar, (Jakarta : Kalam Mulia, 1995), cet ke-1, h.

12 667

5

pengelolaan bisnis sehari-hari, keuntungan yang diperoleh antara keduanya dengan perbandingan (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya. 8 Istilah mudharabah sesungguhnya tidak muncul pada masa Nabi Muhammad saw, tapi jauh sebelum Nabi lahir. Menurut Abraham L. Udovitch, istilah itu muncul sebagai kerjasama bangsa semenanjung Arab yang berkembang dalam konteks perdagangan para kafilah Arab sebelum Islam. 9 Pembiaran Nabi SAW terhadap mudharabah ini mengindasikan bahwa kerja sama dua pihak dengan mempertemukan modal dan usaha merupakan kerjasama yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 10 Berdasarkan kenyataan itulah, maka praktik pembiayaan mudharabah dapat dilaksanakan oleh perbankan syariah tanpa mengkhawatirkan adanya sesuatu yang mengandung bathil didalam nya (riba). Mudaharabah merupakan suatu akad perjanjian antara bank dengan nasabah, dimana dana yang dikeluarkan semuanya bersumber dari bank, dalam pembiayaan mudharabah terdapat istilah kepercayaan antara bank dengan pengelola, oleh karena itu mudharabah adalah pembiayaan yang cukup rentan dengan risiko, karena dikhawatirkan nasabah pengelola pembiayaan tersebut melakukan suatu kecurangankecurangan yang tidak diketahui oleh bank.

8

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari’ah, (Yogyakarta : Ekonisia, 2005), edisi 1, cet

ke-2, h. 52 9

Muhammad, Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah ;Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern, (Yogyakarta : PSEI, 2003), Cet ke-1, h. 144 10 Muhammad, Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah ;Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern, h. 147

6

Bank merupakan institusi paling rentan terhadap kegagalan, tetapi justru tidak boleh gagal. Kegagalan sebuah bank akan berdampak kepada sistem perbankan dan bahkan sistem perekonomian (systemicrisk) 11 , akan tetapi, bank sebagaimana lembaga keuangan atau perusahaan umumnya dalam menjalankan kegiatan guna mendapatkan hasil usaha (return) selalu dihadapkan pada risiko. Risiko mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Untuk itu, bank harus mengerti dan mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Risiko dapat dikatakan sebagai peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. 12

Untuk itulah manajemen pembiayaan

mudharabah bermasalah sangat diperlukan dalam sebuah institusi perbankan. Risiko yang diterima oleh sebuah bank adalah kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa atau serangkaian peristiwa bersifat negatif 13 dan risiko sering diartikan sebagai ketidakpastian (uncertainty) 14 . Semua orang menyadari bahwa dunia penuh dengan ketidakpastian, kecuali kematian, meskipun demikian juga tetap mengandung ketidakpastian di dalamnya, antara lain mengenai kapan, maupun penyebabnya.

11

Robert, Tampubolon, Risk Management : Manajemen Risiko Pendekatan Kualitatif, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2004), Cet ke 2, h. 7 12 Ferry, N Idroes, Sugiarto, Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), h. 6-7 13 Robert, Tampubolon, Risk Management : Risiko Manajemen Pendekatan Kualitatif, h. 4 14 Hinsa, Siahaan, Manajemen Risiko, Konsep, Kasus, dan Implementasi, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), h. 2

7

Ketidakpastian mengakibatkan adanya risiko (yang merugikan) bagi pihak-pihak yang berkepentingan, lebih-lebih dalam dunia bisnis. 15 Oleh karena itu, sebagai lembaga keuangan yang mempunyai otoritas dalam perkembangan dan pertumbuhannya, maka sebuah bank harus bisa menganalisa, memprediksi

serta

mengelola

kemungkinan-kemungkinan

terjadinya

suatu

risiko/kerugian, yaitu dengan membentuk suatu sistem yang bertujuan untuk memenej risiko pembiayaan mudharabah bermasalah. Dari kemampuan manajerial risiko/pembiayaan bermasalah yang baiklah kerugian dapat diminimalisir bahkan mungkin dapat dihindari agar tidak terjadi di masa yang akan datang. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama yang menjalankan prinsip operasionalnya berdasarkan syari’ah, sebagai bank syari’ah pertama, Bank Muamalat juga termasuk bank komersil yang dalam operasinya tidak terlepas dari usaha-usaha mencapai keuntungan yang akan dibagi-bagikan kepada nasabah penabung. Akan tetapi, walaupun dalam operasionalnya Bank Muamalat menjalankan konsep syari’ah, Bank Muamalat juga tidak terlepas dari adanya risiko yang ditimbulkan oleh berbagai pihak, baik pihak intern maupun ekstern yang semuanya itu dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kerugian bagi bank dan nasabah, oleh karena itu, sebagai sebuah bank yang mempunyai otoritas besar dalam pendistribusian dana keuangan masyarakat (penabung) kepada para defisit unit, maka

15

Soeisno, Djojosoedarso, Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi, (Jakarta : Salemba Empat, 2003), Edisi Revisi, h. 1

8

Bank Muamalat harus mempunyai suatu sistem/alat yang bisa mengantisipasi sebelum terjadinya suatu risiko, terutama risiko pada pembiayaan mudharabah. Mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan yang sering dilakukan oleh Bank Muamalat dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dan ia memiliki risiko yang relatif tinggi, diantaranya : side streaming, lalai, kesalahan yang disengaja, dan penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul MANAJEMEN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH. B.

Pembatasan dan Perumusan Masalah Bank merupakan suatu lembaga yang sangat berperan penting terhadap

perekomomian suatu Negara. Di dalam bank Islam, metode penyaluran dana jauh berbeda dari bank konvensional karena bank Islam tidak mengenal istilah kredit dalam hal penyaluran pinjaman dananya, akan tetapi bank Islam menyebut istilah tersebut sebagai pembiayaan dengan sistem bagi hasil (loss and profit sharing). Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank Islam, khususnya Bank Muamalat banyak macamnya, antara lain seperti pembiayaan musyarakah, mudharabah, dan musaqah/muzarra’ah dimana keuntungan yang diperoleh berdasarkan sistem bagi hasil.

9

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pembahasan dan agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas, maka penulis membatasi pembahasan pada skripsi ini terbatas pada pembiayaan mudharabah dan cara untuk meminimalisasi pembiayaan mudharabah bermasalah yang dihadapi oleh Bank Muamalat. Dari pembatasan masalah di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut : 1.

Bagaimanakah prosedur pelaksanaan pembukaan pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia ?

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia ? 3.

Bagaimanakah

langkah-langkah

penyelesaian

pembiayaan

mudharabah

bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia ? C.

Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia. 2. Untuk mengetahui penyebab/faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia.

10

3. Untuk mengetahui bagaimana penanganan / penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam meminimalisasi risiko pembiayaan mudharabah bermasalah. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai referensi, atau literature yang bermanfaat bagi mahasiswa serta staf pengajar yang ingin mengetahui lebih dalam tentang manajemen pembiayaan mudharabah bermasalah. 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam menentukan langkah selanjutnya ke arah yang lebih baik dalam dunia perbankan. Khususnya Bank Muamalat Indonesia dalam menangani pembiayaan mudharabah bermasalah. D.

Objek Penelitian Objek penelitian yang dijadikan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini

adalah Lembaga Keuangan Syari’ah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang berlokasi di Jl. Sudirman Kav 51, Gedung Arthaloka, Jakarta Pusat yang mana bank ini merupakan salah satu bank yang menerapkan dan memprakarsai pembiayaan bagi hasil yang berdasarkan prinsip syari’ah Islam, yaitu pembiayaan mudharabah.

11

E.

Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Dalam

penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian “Kualitatif

Kuantitatif”, yaitu metode yang data-datanya tidak berwujud angka-angka angka biasa berupa verbal yang diperoleh dari pengamatan, wawancara atau bahan tertulis. Dan data yang berwujud adalah data yang diperoleh sebagai hasil penjumlahan. Metode penelitian ini bersifat desktiptif, karena data yang dianalisis itu berupa deskripsi. Deskriptif menurut pengertiannya adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat 16 . Kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata atau gambar bukan angka-angka, kalaupun ada angka-angka sifatnya sebagai penunjang. 17 Jadi, penelitian Deskriptif Kualitatif adalah penelitian berdasarkan fakta-fakta atau kejadian yang tidak direkayasa dan penelitian ini menggunakan kata-kata, tulisan-tulisan ataupun gambar-gambar yang sesuai dengan fakta bukan penelitian yang menggunakan angka sebagai penjelasnya. 2. Pendekatan Penelitian Adapun tipe atau pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian langsung pada Bank Muamalat Indonesia dan pendekatan penelitian ini juga dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data dan 16 17

Moh, Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), Cet ke 5, h. 54 Sudarwan, Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2002), h. 51

12

informasi melalui arsip dan dokumen perusahaan agar data yang diterima oleh penulis benar adanya dan akurat. 3. Jenis Data dan Sumber Data Dalam penyusunan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber jenis data, yaitu : a. Sumber Data Primer Merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam hal ini adalah penulis. Data yang diperoleh penulis berupa dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait pada Bank Muamalat serta dokumenter-dokumenter perusahaan, berupa arsip atau dokumen yang relevan dengan pembahasan penelitian penulis. b. Sumber Data Sekunder Merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh bersumber dari literature-literatur kepustakaan, seperti buku-buku, majalah, internet, artikel serta sumbersumber data lainnya yang mempunyai relevansi dengan penulisan skripsi ini. 4. Tekhnik Pengumpulan Data Sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan penelitian sebagai berikut :

13

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data dan bahan-bahan dari berbagai literatur dan daftar kesusastraan yang ada, seperti buku-buku, sumber dokumen perusahaan, majalah, surat kabar, via internet dan kepustakaan lainnya yang mendukung serta berkaitan dengan penelitian ini. b. Penelitian Lapangan (Field Research) Adapun penelitian lapangan yang penulis lakukan adalah dengan melakukan peninjauan/observasi ke tempat/objek penelitian dan wawancara dengan narasumber terkait, sehingga penulis dapat mengetahui secara langsung bagaimana

proses

menangani

pembiayaan

bermasalah,

faktor

yang

menyebabkan timbulya pembiayaan mudharabah bermasalah serta bagaimana langkah yang dilakukan untuk menangani pembiayaan mudharabah bermasalah. 5. Tekhnik Penulisan Adapun teknik penulisan dalam penulisan skripsi ini mengacu pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007.

14

F. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : BAB I

: Pada bab pertama ini, penuis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah dari penulisan skripsi ini, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, Objek Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan skripsi.

BAB II : Pada bab dua ini penulis menguraikan tentang Manajemen Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Bermasalah yang terdiri dari empat sub. Sub pertama membahas tentang Manajemen, yang meliputi Pengertian Manajemen, Fungsi Manajemen, dan Manajemen dalam Perspektif Islam. Sedangkan pada sub kedua, penulis membahas tentang Pembiayaan Mudharabah, yang meliputi Pengertian Pembiayaan, Macam-macam Pembiayaan, Tujuan dan Fungsi Pembiayaan, Pengertian Mudharabah, Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah, Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah, Manfaat Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Aplikasi Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan. Dan pada sub ketiga, penulis membahas tentang Pembiayaan Bermasalah, yang meliputi Pengertian Pembiayaan Bermasalah, Penyebab Pembiayaan

15

Bermasalah dan Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah. dan sub terakhir membahas tentang kajian pustaka terdahulu. BAB III : Pada bab tiga ini penulis membahas tentang gambaran umum mengenai Bank Muamalat Indonesia, yang meliputi Sejarah berdirinya Bank Muamalat, Visi dan Misi, Struktur Organisasi dan Produk Bank Muamalat Indonesia, Tbk. BAB IV : Bab ini membahas tentang Analisa Manajemen Pembiayaan Mudharabah dalam Meminimalisasi Pembiayaan Mudharabah Bermasalah, yang meliputi Prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah, Faktor-faktor yang

Mempengaruhi

Pembiayaan

Mudharabah

Bermasalah,

dan

Bagaimana Upaya penanganan yang dilakukan oleh Bank Muamalat dalam Meminimalisasi Pembiayaan Mudharabah Bermasalah. BAB V : Bab lima merupakan bab terakhir penulisan skripsi ini yang berisikan Kesimpulan dan Saran-saran dari keseluruhan pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Daftar Pustaka Lampiran

BAB II

KAJIAN TEORITIS MANAJEMEN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. Manajemen 1. Pengertian Manajemen Istilah manajemen berasal dari kata to manage berarti control, dalam Bahasa Indonesia diartikan : mengendalikan, menangani atau mengelola. Selanjutnya, kata benda “manajemen” atau “management” dapat mempunyai berbagai arti. Pertama sebagai pengelolaan, pengendalian atau penanganan (“managing”). Kedua perlakuan secara terampil untuk menangani sesuatu berupa skillful treatment. Ketiga, gabungan dari dua pengertian tersebut, yaitu yang berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga atau suatu bentuk kerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. 1 Secara istilah “manajemen” pada umumnya diasumsikan dengan konsep ekonomi. Dalam pengertian ini manajemen menyangkut soal hubungan vertikal maupun horizontal dalam suatu proses produksi atau penyediaan jasa dalam suatu perusahaan dan usaha bisnis. Dalam konteks ini, manajemen adalah suatu keahlian atau keterampilan untuk mencapai suatu tujuan produksi barang dan jasa yang dimiliki oleh pengusaha atau manajer. Dalam definisi yang popular, manajemen 1

Yayat, M. Herujito, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta : PT Grasindo, 2001), h. 1

16

17

sering dipahami sebagai sebuah keterampilan atau keahlian untuk mencapai tujuan tertentu, baik ekonomi atau non ekonomi melalui perantaraan orang lain. 2 Dalam perubahan lingkungan dan perkembangan industri bisnis perbankan, manajemen

diarahkan

pada

bagaimana

mengatur,

mengelola

asset

bank,

meningkatkan produktivitas bank, menekan risiko-risiko yang mengancam laju perkembangan dan kerugian bank. Manajemen perbankan dalam kajian dengan kebijaksanaan deregulasi mengarah pada manajemen asset, manajemen liabilitas dan manajemen bank berorientasi pada pelanggan, pelayanan dan keunggulan produk 3 yang dihasilkan oleh suatu bank. Manajemen adalah suatu proses/kegiatan/usaha pencapaian tujuan tertentu melalui kerja sama dengan orang lain, dimana dapat dimanfaatkan/digunakan sebagai sumber/sarana-sarana manajemen. Manajemen adalah suatu kerangka kerja yang terdiri atas berbagai bagian/komponen yang secara keseluruhan saling berkaitan dalam organisasi yang sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan (management as a system). 4 Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah diutarakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu kegiatan atau usaha yang membutuhkan suatu keahlian tertentu untuk mengatur atau mengelola sesuatu agar sesuai dengan

2

Muhammad, Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), Edisi 1, h. 16 3 Muhammad, Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia, h. 17 4 Maringan, Masry Simbolon, Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), cet ke-1, h. 23

18

yang telah direncanakan sebelumnya, baik dilakukan sendiri ataupun melalui orang lain. 2. Fungsi Manajemen George R. Terry dalam bukunya yang berjudul “Principles of Management”, merumuskan fungsi-fungsi daripada manajemen yang disingkat menjadi POAC, yakni sebagai berikut : a. Planning (Perencanaan) Perencanaan ialah perencanaan tentang apa yang akan dicapai, yang kemudian memberikan pedoman, garis-garis besar tentang apa yang akan dituju. Untuk menjaga konsistensi ke arah pencapaian tujuan manajemen, maka tiap usaha harus didahului oleh proses perencanaan yang baik 5 agar hasil yang di dapat akan baik pula. b. Organizing (Pengorganisasian) Pengorganisasian adalah pengaturan setelah ada rencana. Dalam hal ini diatur dan ditentukan tentang apa tugas pekerjaannya, macam/jenis serta sifat pekerjaan, unit-unit kerjanya (pembentukan bagian-bagian), tentang siapa yang akan melakukan, apa alat-alatnya, bagaimana keuangannya, dan fasilitas-fasilitasnya. Jadi disini diadakan pembagian tugas baik macam, sifat atau jenis tugas pekerjaan, agar dapat dengan mudah diupayakan petugas yang cakap, mampu dan terampil sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. 6

5

Zainul, Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syari’ah, (Jakarta : Pustaka alvabet, 2006), Cet ke4, h. 97 6 Maringan, Masry Simbolon, Dasar-dasar Administrasi dan Manajemeni, h. 36

19

c. Actuating (Penggerakan) Setelah adanya pengaturan/rencana dan juga telah diatur tentang segala sesuatunya, maka digerakkan agar mereka mau dan suka bekerja dalam rangka menyelesaikan tugas demi tercapainya tujuan bersama. Dalam hal ini diusahakan agar mereka jangan semata-mata menerima perintah saja dari atasan. Meraka harus tergerak hatinya untuk menyelesaikan tugasnya seirama dengan keinsafan masingmasing petugas/karyawan. d. Controlling (Pengendalian/Pengawasan) Pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pegamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (output) yang dicapai dengan masukan (input) yang digunakan. 7

3. Manajemen dalam Perspektif Islam Allah SWT berfirman dalam surat As-Syuaraa : 13

☯

⌧

7

Zainul, Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syari’ah, h. 115

⌧ ☺

20

Artinya : ”Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepadaNya).” Ayat Al-Qur’an di atas merupakan ayat Ulul Azmi, dalam ayat tersebut telah diwasiatkan kepada nabi Nuh, nabi Ibrahim, Musa dan Isa, dimana dalam ayat tersebut Allah telah mensyariatkan Islam sebagai agama yang komprehensif yang mencakup semua kehidupan manusia di muka bumi ini. Maksud Dienul Islam dalam ayat Al-Qur’an di atas adalah suatu sistem yang lengkap dalam kehidupan untuk mengelola manusia dan alam semesta sesuai dengan kehendak Allah. Kalimat ”menegakkan syariat” dalam ayat tersebut berarti mengatur kehidupan ini agar rapi, dan kalimat ”janganlah berpecah-belah” berarti kita diperintahkan untuk mengatur hidup kita dengan sebaik-baiknya. 8 Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT. Sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam. 9

8

Zainul, Arifin, h 104 Didin, Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), Cet ke 1, h.1 9

21

Manajemen dalam syariat Islam adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak akan melakukan sesuatu diluar hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, Islam mewajibkan para penguasa dan para pengusaha untuk berbuat adil, jujur dan amanah demi terciptanya kebahagiaan manusia (falah) dan kehidupan yang baik (hayatan thayyibah) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (ukhuwah), keadilan sosio-ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia. Umat manusia yang memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah SWT sebagai khalifah dan sekaligus sebagai hamba-Nya tidak akan dapat merasakan kebahagiaan dan ketenangan batin kecuali bila kebutuhan-kebutuhan material dan spiritual telah terpenuhi. 10 Untuk melaksanakan kewajiban tersebut para penguasa atau pengusaha harus menjalankan manajemen yang baik dan sehat. Manajemen yang baik harus memenuhi syarat-syarat yang tidak boleh ditinggalkan demi mencapai hasil tugas yang baik. Dibawah ini beberapa prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang ada relevansinya dengan Al-Qur’an dan Hadits antara lain sebagai berikut : a. Prinsip amar ma’ruf nahi mungkar Setiap muslim wajib melakukan perbuatan yang ma’ruf, yaitu perbuatan yang baik dan terpuji seperti perbuatan tolong menolong (ta’awun), menegakkan keadilan

10

Zainul, Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2006), Cet ke-4, h. 85-86

22

di antara manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efisiensi, dan lain-lain. Sedangkan perbuatan munkar (keji), seperti korupsi, suap, pemborosan, dan sebagainya harus dijauhi dan bahkan harus diberantas. 11 Menyeru kepada kebaikan (amar ma’ruf) dan mencegah kemunkaran (nahi munkar) adalah wajib sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali-’Imran:104 sebagai berikut:

☺ ☺ Artinya : ”Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.” b. Kewajiban menegakkan kebenaran Manajemen merupakan suatu metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dan menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah metode Allah yang harus ditaati oleh manusia. Dengan demikian manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib hukumnya untuk ditaati 12 . c. Kewajiban menegakkan keadilan Hukum syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan, kapan dan dimanapun. Allah berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat 58:

11 12

Zainul, Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, h. 87 Zainul, Arifin, h. 88

23

☺ ☺

...

Artinya : .....” Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...” Keadilan merupakan suatu perbuatan yang sangat diharapkan oleh semua orang di seluruh dunia, keadilan merupakan suatu syarat untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, aman dan senantiasa damai, hal tersebut didukung Dalam ayat Al-Qur’an diatas, sebagaimana dijelaskan bahwa setiap manusia harus berlaku adil kepada siapapun tanpa memandang bulu, baik ia berasal dari ras, suku, agama atau status sosial yang berbeda, semuanya harus dipandang sama dan adil tanpa ada perlakuan yang istimewa dan diskrimanasi. d. Kewajiban menyampaikan amanah Allah swt berfirman dalam surat An-Nisa’ayat 58:

⌧ .... Artinya : ”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya....” Dalam kandungan ayat Al-Qur’an diatas Allah memerintahkan kepada seluruh manusia, khususnya umat Islam agar selalu menunaikan amanat dalam segala bentuknya, baik amanat perorangan, masyarakat, bahkan amanat rakyat dan negara agar apa yang menjadi tujuan manajemen atau dasar untuk mencapai falah terlaksana dengan baik. Dengan demikian jelaslah bahwa hak dan kewajiban seseorang dalam manajemen secara tegas diatur di dalam hukum syari’ah. Semua itu di ciptakan dan

24

diatur oleh Allah kepada manusia agar tercipta kemaslahatan dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat.

B. Pembiayaan Mudharabah 1. Pengertian Pembiayaan Dalam Undang-undang Pokok Perbankan No 14 tahun 1967 Bab 1, Ketentuan Umum, dinyatakan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan. Seiring dengan mulai berdirinya Bank Syari’ah (waktu itu BMI tahun 1991), maka dikeluarkanlah Undang-Undang Pokok Perbankan No 7 tahun 1992 dengan definisi kredit yang lebih luas lagi. Kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian keuntungan. Pada definisi kredit inilah konsep bagi hasil dalam perbankan syariah mendapatkan tempat bernaungnya. Dalam istilah lebih spesifik, kredit dalam perbankan syariah diganti menjadi pembiayaan. 13

13

Muhammad, Ghafur W, Potret Perbankan Syariah di Indonesia Terkini : Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah, (Yogyakarta : Biruni Press, 2007), Cet ke1, h. 93

25

Istilah kredit berasal dari bahasa yunani (credere) yang berarti kepercayaan (truth atau faith), oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan 14 antar seseorang (pemilik dana) dengan orang lain (pengelola dana) yang dipercayai untuk mengelola sejumlah dana yang telah diberikan kepada pengelola dana berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh mereka. Dalam kamus PKES, istilah pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan berdasarkan akad mudharabah dan atau musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil. 15 Tidak jauh berbeda dengan konsep kredit, dalam konsep bank syariah, pembiayaan memiliki arti pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan dana pihak-pihak yang merupakan deficit unit. 16 Dalam sumber yang berbeda, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 17 Sementara itu, menurut Muhammad pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan 14

Thomas, Suyatno, dkk, Dasar-Dasar Perkreditan, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, ), Edisi ke4, h. 12 15 M. Nadratuzzamanan, Hosen dan A.M. Hasan, Ali, Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah, (Jakarta : PKES, 2007), Cet ke 1, h. 62 16 Muhammad, Ghafur W, Potret Perbankan Syariah di Indonesia Terkini : Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah, (Yogyakarta : Biruni Press, 2007), Cet ke1, h. 94 17 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), Edisi Revisi, Cet ke 6, h. 92

26

kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. 18 2. Jenis-jenis Pembiayaan Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan. Adapun jenis produk/jasa pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya : a. Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi: 1) pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. 2) pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. b. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi: 1) pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun 2) pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun 3) pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. 19

18

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), h. 17 19 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah h. 22

27

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu : 1. Jenis pembiayaan produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut: a. Pembiayaan dengan prisnsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi : 1) Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan mudharabah berarti akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai perjanjian yang mereka sepakati. 20 Aplikasi : Pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor. 2) Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. 21

20

Helmi, karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1997), Ed 1, Cet ke 2,

21

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah , h. 23

h. 11

28

Aplikasi : pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor. b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi : 1) Pembiayaan Murabahah Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan di tambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Aplikasi : Pembiayaan investasi/barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor. 22 2) Pembiayaan Salam Al-salam atau salaf adalah “jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka”, atau dengan bahasa lain :jual beli dimana harga di bayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu”. 23 Aplikasi : pembiayaan sektor pertanian dan produk manufakturing.

22

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah , h. 23 Ghufron, A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), Ed 1, Cet ke1, h. 143 23

29

3) Pembiayaan Istishna Pembiayaan istishna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual pada saat akad dan uangnya diserahkan kemudian setelah barang pesanan selesai dikerjakan. Aplikasi : pembiayaan konstruksi/proyek/produk manufakturing. c. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan: 1) Pembiayaan Ijarah Pembiayaan ijarah secara etimologi berarti upah, sewa, jasa dan imbalan. Sedangkan secara terminologi, menurut ulama hanafiyah, beliau mendefinisikan ijarah dengan pemilikan manfaat dengan suatu imbalan terhadap sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu. 24 Aplikasi : Pembiayaan sewa menyewa rumah, toko, kendaraan dan lainlain. 2) Pembiayaan Ijarah Muntahiya Biltamlik/Wa Iqtina Pembiayaan ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa. Aplikasi : Leasing

24

Azharuddin, Lathif, Fiqh Muamalat, (Jakarta : UIN Press, 2005), Cet ke1, h. 120

30

d. Surat Berharga Syari’ah Surat Berharga Syari’ah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syari’ah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syari’ah. e. Penempatan Penempatan adalah penanaman dana syariah pada bank syariah lainnya dan/atau Bank Perkreditan Syariah antara lain dalam bentuk giro, dan/atau tabungan wadi’ah, deposito berjangka dan/atau tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA) dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. 25 f. Penyertaan Modal Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.

25

Muhammad, Pembiayaan Dana Bank Syari’ah, h. 24

31

g. Penyertaan Modal Sementara Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal bank syariah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau piutang (dept to equity swap) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank Syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah. 26 h. Transaksi Rekening Administratif Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontijensi (off balance sheet) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank syariah, bank garansi, akseptasi/endosemen, Irrevocable Letter of Credit (L/C), yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, standby L/C, dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah. i. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) SWBI adalah instrument pengendalian moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kelebihan likuiditas Bank Syariah berdasarkan prinsip syariah. 27 2.

Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan:

26

Muhammad, Pembiayaan Dana Bank Syari’ah, h. 24 Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI, (Jakarta : DSN-MUI,2006), Ed. Revisi,Cet ke3, h. 232 27

32

Pinjaman Qardh Pengertian qardh menurut ulama Hanafiyah adalah ”sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya”, sementara, definisi qardh menurut ulama Malikiyah adalah ”suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai iwadh (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya”. 28 Pengembalian dana qiradh ini dapat dilakukan secara tunai atau langsung ataupun secara cicilan tergantung dari pendapatn yang dimiliki oleh nasabah dan atas kesepakatan/toleransi dari pihak peminjam (bank). Diatas telah dijelaskan berbagai akad yang terdapat dalam Perbankan Syari’ah, sebagai upaya untuk memberi jalan/solusi bagi masyarakat untuk bertransaksi secara syari’ah tanpa khawatir adanya sesuatu yang bathil dan mengandung riba di dalamnya. Dimana setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan syari’ah harus berdasarkan syari’at Islam, yang jauh berbeda dari produkproduk bank konvensional yang lebih mengutamakan pendapatannya dari hasil bunga (riba). Produk-produk perbankan tersebutlah yang membedakan sistem operasional antara bank syariah dan bank konvensional, karena di dalam transaksi perbankan syariah lebih menekankan pada ke-transparan-an informasi antara bank, nasabah dan Dana Pihak Ketiga (DPK), baik yang berkaitan dengan produk yang berbasis jual beli seperti pembiayaan murabahah, salam dan istihna’ ataupun produk-produk lain yang 28

Ah Azharuddin, Lathif, Fiqh Muamalat, (Jakarta : UIN Press, 2005), Cet ke1, h. 150

33

menjalankan prinsip bagi hasil, sewa menyewa dan lain sebagainya. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi apa yang disebut dengan La tadzlimuuna walaa tudzlamuun. Tidak menzhalimi dan saling menzhalimi antara nasabah dan bank.

3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk: 1. peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya. 2. tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan. 3. meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan jalan tanpa adanya dana. 4. membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sector-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

34

5. terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan. 29 Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk: 1. upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. 2. upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan. 3. pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan melalui mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. 4. penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjembatani dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana 30 .

29 30

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, h. 17 Ibid, h. 17

35

Sedangkan fungsi pembiayaan, yaitu : 1. meningkatkan daya guna uang. 2. meningkatkan daya guna barang. 3. meningkatkan peredaran uang. 4. menimbulkan kegairahan usaha. 5. stabilitas ekonomi. 6. sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. 31 Pembiayaan adalah salah satu fungsi dan kegiatan utama suatu perbankan, baik bank syari’ah maupun bank konvensional, adanya pembiayaan yang dilakukan oleh suatu bank dapat memberikan dampak positif yang besar bagi suatu masyarakat, bahkan tidak hanya masyarakat saja yang untung dari adanya pembiayaan tersebut, tetapi juga nasabah kreditur yang menaruh uangnya pada bank tersebut, bank itu sendiri bahkan negara pun terkena dampak yang positif, yaitu dengan adanya pembiayaan, maka pengangguran akan berkurang dengan sendirinya sedikit demi sedikit ekonomi masyarakat akan meningkat dan berkurangnya kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. 4. Pengertian Mudharabah Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan ekonomi, yang biasa pula disebut qiradh yang berarti al-qath’ (potongan). Kata mudharabah berasal dari akar kata dharaba pada kalimat al-dharb fi al-ardh, yakni bepergian

31

Ibid, h.19-21

36

untuk urusan dagang. Secara bahasa, menurut Abdurrahman al-Jaziri, mudharabah berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal. 32 Menurut Veithzal Rivai, dalam bukunya dijelaskan bahwa al-Mudharabah adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (seratus persen) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (mudharib) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai penglola (mudharib) menyediakan keahliannya. 33 Mudharabah berdasarkan ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti 1/2 dari keuntungan atau 1/3 dan sebagainya. 34 Sedangkan secara teknis alMudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. 35

32

Helmi, Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1997), Ed.1, Cet ke 2,

h. 11 33

Veithzal, Rivai dan Andria Permata Veithzal, Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur & Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir & Nasabah, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 427 34 Muhammad, Muslaehuddin, Sistem Perbankan Dalam Islam, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994), Cet ke 2, h. 63 35 Aries, Mufti dan M Syakir Sula, Amanah Bagi Bangsa, (Jakarta : MES, 2006), h. 64

37

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa, mudharabah merupakan suatu akad kerja sama antara seseorang dalam hal ini bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal) dengan seseorang yang menjadi pengelola (mudharib) atas kerjasama yang telah mereka sepakati dan dengan nisbah/pembagian keuntungan yang telah mereka sepakati pula sebelumnya, dan apabila terjadi kerugian dalam pekerjaan/proyek tersebut, maka menjadi tanggungan shahibul maal kecuali apabila kesalahan/kerugian tersebut akibat kelalaian pengelola, maka pengelola-lah yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah Secara umum landasan dasar syariah al-Mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. 36 Hal ini tampak dari ayat-ayat dan hadis berikut ini :

… …. Artinya : “…….dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah…” (Q.S. Al-Muzammil :20)

Artinya : “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah….” (Q.S. Al-Jumu’ah : 10)

36

h. 136

Syafi’I Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Bogor : Tazkia Institute, 2001),

38

⌧ Artinya : ”Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....” (Q.S Al-Baqarah : 198) Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan dan menuruni lembah yang berbahaya. Apabila menyalahi peraturan, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah saw. Rasul pun memperkenankannya. (Hadits dikutip oleh Imam Alfasi dalam Majama’assawaid 4/161) 37 . Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an diatas, dapat kita ketahui bahwa kata ”yadhribuuna fil’ardh” mengandung arti bahwa untuk mencari karunia Allah dapat dilakukan secara mudharabah dan hukumnya adalah boleh dan sah, karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan tidak merugikan salah satu pihak, dalam arti salah seorang diantara yang berakad tidak berbuat curang untuk mendapatkan nisbah yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Dalam hadits tersebut juga jelas, bahwa apabila terjadi suatu pelanggaran dalam perjanjian mudharabah yang diakibatkan karena

kelalaian

nasabah,maka

nasabahlah

yang

bertanggungjawab

atas

kerugian/kesalahan tersebut sesuai dengan kesalahan yang mudharib buat.

5. Jenis-jenis Mudharabah 37

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah; Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency, (Yogyakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), Ed.1, h.50

39

Secara umum mudharabah terbagi kepada dua jenis, yaitu : Mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. a. Mudharabah Muthlaqah Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) 38 adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesisikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam bahasan fiqih ulama Salaf ash Shalih seringkali dicontohkan dengan ungkapan if’al ma syi’ta (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar. 39 b. Mudharabah Muqayyadah Mudharabah Muqayyadah (investasi terikat) 40 atau disebut juga dengan istilah

restricted

mudharabah/specified

mudharabah

adalah

kebalikan

dari

mudharabah muthalaqah. Si mudaharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.41

6. Manfaat Pembiayaan Mudharabah

38

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Masalah Agency, h. 48 39 M. Syafi’I Antonio, h. 137 40 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Masalah Agency, h. 48 41 M. Syafi’I Antonio, h. 137

di Bank Syariah; Strategi Bank Syariah sebagai Akibat

di Bank Syariah; Strategi Bank Syariah sebagai Akibat

40

Beberapa manfaat al-mudharabah diantaranya: a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalamai negative spread. c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benarbenar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. e. Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah/al-musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. 42

7. Risiko Pembiayaan Mudharabah Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembiayaan mudharabah merupakan sistem kerja sama usaha antara dua pihak/lebih dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) dana kegiatan usaha sesuai dengan

42

Aries, Mufti dan Syakir Sula, Amanah Bagi Bangsa, (Jakarta : MES, 2006), h. 65-66

41

kebutuhan pembiayaan kepada pengelola dana (mudharib) untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut al-mudharabah

merupakan salah satu

investasi/pembiayaan yang memiliki risiko cukup tinggi, diantaranya : side streaming; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. 43 Sementara itu, pendapat yang tidak berbeda mengenai risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan mudharabah dikemukakan oleh Veithzal Rivai, yaitu: a. Dana yang diperoleh nasabah disalah gunakan untuk keperluan/tujuan lain menyimpang dari kesepakatan semula b. Nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, atau kelalaian yang tidak disengaja c. Nasabah tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis/usaha. 44 8. Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada : 1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya. 43

Aries, Mufti dan Syakir Sula, Amanah Bagi Bangsa, h. 66 Veithzal, Rivai dan Andria Permata Veithzal, Credit Management Handbook : Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006), h.430 44

42

2. Deposito biasa. 3. Deposito special (special invesment), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk : 1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal perdagangan dan jasa 2. Investasi khusus : disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh shahibul maal. 45 Dalam praktiknya di lembaga keuangan, pembiayaan berbasis bagi hasil, mudharabah biasanya diterapkan pada pembiayaan untuk modal kerja calon/nasabah, sebagai tambahan atau modal utama untuk menjalankan suatu bisnis Proses/alur pembiayaan mudharabah dalam perbankan syari’ah dapat digambarkan seperti pada skema di bawah ini. Gambar 1 Skema aplikasi perbankan al-Mudharabah Perjanjian Bagi Hasil

Nasabah (Mudharib)

Keahlian/ keterampilan

Modal 100%

Bank (Shahibul maal)

Proyek/usaha Pembagian M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Bogor : Tazkia Institute, Keuntungan 2001), Ed.Khusus, h. 138 45

43

Nisbah X%

Nisbah Y%

Pengambilan modal pokok

Modal

Keterangan: • Bank bertindak sebagai shahibul maal (penyedia dana)dan nasabah sebagai mudharib • Bagi hasil (keuntungan dan kerugian) dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati (nasabah = X% dan bank = Y%). 46 Dari skema pembiayaan al-mudharabah di atas dapat dijelaskan, bahwa terjadi kontrak perjanjian pembiayaan dengan kesepakatan sistem bagi hasil keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing) antara bank yang bertindak sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib, dimana bank menyediakan dana 100% (seluruhnya) atas kerja sama tersebut dan nasabah menyediakan keahlian/keterampilan yang ia kuasai sesuai dengan kontrak tersebut, dan pada saat akad perjanjian tersebut terdapat kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugian yang dihitung berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebesar X% : Y% (nasabah : bank), pada saat pembagian keuntungan tersebut nasabah juga mengembalikan modal pokok pembiayaan kepada bank.

C. Pembiayaan Bermasalah 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

46

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah; Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency, h. 65

44

Kredit bermasalah atau (Non Performing Loan/NPL) dan dalam perbankan syariah di kenal dengan Non Performing Loan (NPF) dapat diartikan sebagai pinjaman ynag mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya factor kesengajaan atau faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur. Kredit bermasalah dalam pengklasifikasian perbankan yaitu kredit yang berada dalam penggolongan kualitas kredit kurang lancar, diragukan dan macet. NPL/NPF = Total Kredit/Pembiayaan Bermasalah Kredit/Pembiayaan

NPL/NPF adalah hasil pembagian total pembiayaan/kredit bermasalah (kurang lancer, diragukan dan macet) terhadap total pembiayaan atau kredit (diluar pembiayaan atau kredit antar bank). 47 Pembiayaan bermasalah adalah “suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian. Atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss”. Atau dengan kata lain, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berada pada colletibility: dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. 48 Dalam buku karangan Veithzal Rivai, Credit Management Handbook ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yaitu:

47

Watna wait, Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Mudharabah, (Jakarta : STIEI, 2009), h. 16 48 Training Financing, Hand Out, Muamalat Institute, h. 254

45

a. Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank. b. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan. c. Kredit di mana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas. 49 Dalam sumber yang berbeda, disebutkan bahwa kredit macet adalah suatu keadaan di mana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. 50 Jadi, pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan/peristiwa dimana seorang nasabah tidak dapat mengembalikan sejumlah dana yang dipinjam kepada bank berdasarkan waktu yang telah ditetapkan pada waktu akad perjanjian. 2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah Penyebab timbulnya suatu kredit atau pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor internal dan eksternal suatu perbankan.

49

Veithzal, Rivai dan Andria Permata Veithzal, Credit Managaement Handbook: teori, konsep, prosedur dan aoliksi penduan praktis nahasiswa, banker dan nasabah, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006), Edisi 1, h. 476 50 Gatot, Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan Yuridis, (Jakarta : Djambatan, 1996), Edisi Revisi, Cet ke 2, h. 131

46

Faktor Internal, yaitu penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari bank itu sendiri, sebagai berikut : Kualitas pejabat bank Setiap pejabat bank manapun dituntut untuk dapat bekerja secara professional. Namun tidak semua pejabat bank mempunyai kualitas kerja yang baik. Pejabat yang bekerja tidak professional tentu sulit diharapkan dapat memperoleh hasil yang memadai. Terutama di bagian kredit, pejabat yang demikian dapat mempengaruhi penyaluran kredit yang tidak sebagaimana mestinya. 51 Persaingan antar bank Jumlah bank yang beroperasi terus meningkat, mengakibatkan persaingan antar bank semakin ketat. Dalam melakukan persaingan, setiap bank selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, guna mendapatkan nasabah yang banyak. Dalamsituasi dan kondisi demikian, mempengaruhi bank untuk bertindak spekulatif, dengan member fasilitas yang mudah kepada nasabahnya, dengan mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Hubungan ke dalam Yang dimaksud adalah, hubungan bank dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompoknya, selain itu hubungan bank dengan pengurus maupun pemegang saham. Dari adanya hubungan tersebut, bank dalam melayani kepentingan

51

Ibid, h 133

47

nasabah-nasabah dari “dalam” cenderung lebih mudah dibandingkan dengan nasabahnasabah lainnya. Pengawasan Setiap tindakan bank dalam menyalurkan fasilitas pembiayaan selalu dibarengi dengan tindakan pengawasan. Tindakan tersebut selain dilakukan dari dalam bank itu sendiri juga diawasi oleh bank Indonesia. Terlepas dari pengawasan itu dilakukan, apabila bidang pengawasan lemah, maka akan mengakibatkan prinsip-prinsip perbankan tidak dapat dijalankan dengan baik di dunia perbankan. 52 2. Faktor eksternal Faktor eksternal yaitu pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah pembiayaan, seperti nasabah side streaming; nasabah menggunakan dana tidak sesuai akad, nasabah beritikad tidak baik, lalai , nasabah tidak jujur dan lain sebagainya. Dan juga dapat terjadi akibat perubahan pada eksternal environtment diidentifikasi penyebab timbulnya kredit bermasalah, seperti perubahan-perubahan political dan legal environment, deregulasi sector real, financial dan ekonomi menimbulkan pengaruh yang merugikan kepada seseorang nasabah. Perubahan tersebut merupakan tantangan terus-menerus yang dihadapi oleh pemilik dan pengelola perusahaan. Satu kunci menuju pengelolaan sukses dari suatu usaha adalah kemampuan mengantisipasi perubahan dan cukup fleksibel dalam mengelola usahanya. Problem loan akan timbul

52

Ibid, h 134

48

oleh eksternal environment sebagai akibat gagalnya pengelola dengan tepat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut seperti : 1) Kondisi perekonomian 2) Perubahan-perubahan peraturan 3) Bencana alam. 53

3. Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan 54 didalam suatu institusi perbankan, maka penanganan pembiayaan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, apabila begitu dideteksi ada gejala kredit/pembiayaan bermasalah, maka harus segera diambil langkah penanganan sebelum masalah tersebut akan menjadi masalah besar. Dari hasil survey yang dilakukan pada bank syariah di Yogyakarta ditemukan, bahwa dalam proses penanganan pembiayaan dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan 55 , sebagai berikut: 1. Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara: a. pemantauan usaha nasabah. b. pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan. 53

Veithzal, Rivai dan Andria Permata Veithzal, h. 479 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, h. 168 55 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, h. 268 54

49

2. Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara: a. pembinaan anggota. b. pemberitauan dengan surat teguran. c. kunjungan lapangan atau silaturrahmi oleh sebagian pembiayaan kepada nasabah. d. upaya preventif dengan penanganan rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuaran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan reconditioning, yaitu memperkecil keuntungan atau bagi hasil. 3. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara: a. membuat surat teguran atau peringatan. b. kunjungan lapangan atau silaturrahmi oleh sebagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih bersungguh-sungguh. c. upaya penyehatan dengan cara rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. 4. Pembiayaan diragukan/macet, dilakukan dengan cara: a. dilakukan rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. b. dilakukan reconditioning, yaitu memperkecil margin atau bagi hasil usaha. c. dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan alQardhul Hasan.

50

Dalam menyalurkan pembiayaan, tentunya hampir setiap lembaga keuangan mempunyai permasalahan dalam proses pengembalian pinjaman tersebut dengan nasabahnya, baik disebabkan karena faktor intern maupun faktor ekstern, akan tetapi, sebelum kedua faktor tersebut semakin menjadi masalah besar, maka harus dideteksi gejala dini permasalahan tersebut berdasarkan pada kolektibikitas pembiayaan, yang dapat digolongkan menjadi kolektibilitas lancar, potensial bermasalah, pembiayaan kurang lancar dan pembiayaan diragukan/macet. D. Kajian Pustaka Terdahulu 1. Khairunnisa Judul skripsi : Permasalahan dan Risiko Pemberian Pembiayaan Mudharabah kepada Pengusaha Kecil (studi kasus BPRS Harta Insan Karimah Ciledug Tangerang). Penelitian dilakukan pada tahun 2004 dengan hasil penelitian sebagai berikut: Menurut penulis, pembiayaan mudharabah di BPRS Harta Insan Karimah belum menjadi wahana utama untuk memobilisasindana masyarakat, hal ini dikarenakan masih banyaknya permasalahan dan masih bearnya resiko dalam pemberian

pembiayaan

mudharabah

kepada

pengusaha

kecil,

pembiayaan

mudharabah pada tahun 2002 hanya mencapai 23% dibanding dengan pembiayaan murabahah sebesar 77%. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh BPRS Harta Insan Karimah dalam memberikan pembiayaan mudharabah kepada pengusaha kecil, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

51

1). Dari sisi pengusaha Umumnya usaha kecil memiliki tingkat kelayakan yang masih rendah akibat adanya keterbatasan pada aspek pemasaran, teknis produksi, manajemen dan organisasi. 2). Dari sisi perbankan Permasalahan yang muncul adalah sulitnya memperoleh usaha kecil yang layak, tingginya biaya transaksi, tingginya resiko dan terbatasnya sumber daya insani. Adapun kiat khusus yang telah dilakukan oleh BPRS Harta Insan Karimah dalam mengatasi resiko pemberian pembiayaan mudharabah diantaranya dengan membentuk bagian yang khusus menangani masalah-masalah yang bermasalah dalam pengembalian dana pembiayaan yang disebut Bagian Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan (PPP). Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh PPP dalam mengatasi pembiayaan bermasalah diantaranya : a. Restructure b. Reschedule c. Penyitaan barang jaminan d. Write off

2. Nur Julizar

52

Judul skripsi : Sistem Manajemen Risiko Perbankan Syari’ah dalam Penyaluran Pembiayaan Mudharabah, Kajian terhadap Bagaimana Seharusnya Manajemen Risiko Bank Syari’ah. Penelitian dilakukan pada tahun 2005 dengan hasil penelitian sebagai berikut : 1). Sistem operasional yang membedakan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional adalah penerapan sistem bagi hasil, dalam Bank Syariah yang menggantikan sistem bunga pada Bank Konvensional. 2). Kombinasi antara manajemen Bank Umum dengan sistem keuangan syariah dapat diterapkan sebagai sarana untuk mengembangkan antara dua kepentingan (lenders-borrowers) dan dalam hal manajemen resiko, Bank Syariah seharusnya memiliki konsep yang komprehensif aplikatif (bukan sekedar mengadopsi konsep yang telah ada) sehingga dalam memutuskan sebuah kebijakan pembiayaan tidak mengalami resiko. 3). Yang membedakan sistem manajemen resiko Bank Syariah dan Bank Konvensional terletak pada pemberdayaan potensi sumber daya manusia yang menyangkut budaya (culture) kerja bank, dimana misi Bank Syariah tidak hanya berorientsi pada keuntungan keduniawian (khairul fiddunya) tetapi juga berorientasi pada keuntungan ukhrowi (kahairul filakhirot) yang berpengaruh pada etos, orintasi dan mental sumber daya insani Bank Syariah sebagai pelaksana sistem pengelolaan resiko.

3. Harun Masykur

53

Judul skripsi : Manajemen Risiko Operasional Bank Syari’ah, studi pada Unit Usaha Syari’ah Bank Bukopin. Penelitian dilakukan pada tahun 2008 dengan hasil penelitian sebagai berikut : 1). Proses identifikasi risiko operasional UUS Bank Bukopin dilakukan setiap awal periode pelaksanaan kegiatan dan diperbaharui setiap tiga bulan. Proses identifikasi ini dilakukan oleh Internal Control Cabang dan Kepala Cabang yang akhirnya di monitoring oleh Divisi Manajemen Risiko Kantor Pusat. 2). Proses pengukuran risiko operasional UUS Bank Bukopin menggunakan metode matrik Delphi 5x5, yaitu perkalian score dampak dan frekuensi risiko operasional, kemudian hasilnya ditrendkan dengan risiko yang sama pada Divisi dan Kantor Cabang lain. Setelah diukur, risiko operasional dipetakan agar manajemen dapat mengetahui risiko operasional yang harus di mitigasi terlebih dahulu. 3). Proses pengendalian risiko operasional UUS Bank Bukopin dilakukan oleh pemilik risiko (owner risk) atau Kantor Cabang. Setiap Kantor Cabang UUS Bank Bukopin memiliki prosedur dan sistem back up contingency plan, dan sistem keamanan data ware-house yang baik. Teknik mitigasi dan pengendalian risiko operasional UUS Bank Bukopin diantaranya adalah asuransi dan outsourcing.

54

4). Hambatan manajemen risiko operasional adalah kesulitan mengumpulkan data risiko operasional dan kepekaan karyawan dalam manajemen risiko operasional.

4. Agus Faizin Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Restrukturisasi Pembiayaan Mudharabah Non Performing dan Pengaruhnya terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), Analisis Fiqh dan Keuangan (Studi Kasus pada BNI Syariah). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2007 dengan hasil penelitian sebagai berikut : a. Penggolongan pembiayaan mudharabah bermasalah di dasarkan atas derajat kolektibilitas, yaitu prospek usaha, kinerja nasabah dan kemampuan membayar angsuran pokok ditambah margin bagi hasil jika prospek usaha, kinerja nasabah menurun serta menunggak selama 90 hari, maka restrukturisasi ini dapat dilakukan. b. Restrukturisasi pada BNI Syariah, dilakukan pada nasabah yang memiliki bisnis dan kondisi keuangan yang masih dapat diperbaiki. Sedangkan risiko bisnis yang bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah dalam mengelola dana seperti huru hara, bencana alam dapat dilakukan dengan

55

memberikan fasilitas pembiayaan ulang, penundaan pembayaran dengan memperpanjang jatoh tempo, memperkecik margin bagi hasil dan merubah sistem pembiayaan dari Profit Loss Sharing menjadi Revenue Sharing. c. Restrukturisasi dapat juga dilakukan dengan menambahkan plafond/pokok pembiayaan dan pengurangan margin dapat mempengaruhi PPAP yang harus

dibentuk

sedangkan

dengan

penambahan

waktu

tudak

mempengaruhi PPAP. d. Dalam pengakuan laba setelah adanya restrukturisasi menggunakan cash basis yang sesuai dengan PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) yaitu pengakuan pendapatan pada pembiayaan bermasalah diakui pada saat laba tersebut benar terjadi. 5. Ifah Latifah Judul Skripsi : Peranan Account Officer (AO) dalam menekan pembiayaan bermasalah (Studi Kasus pada BPRS Harta Insan Karimah). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2007 dengan hasil penelitian sebagai berikut : a. factor penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain : 1). Faktor Intern, seperti petugas (AO) dan system. AO kurang baik dalam menilai/menganalisis data calon nasabah. Sistem seperti pengawasan

56

yang kurang intensif dari AO sehingga permasalahan yang terjadi tidak dapat terdeteksi secepat mungkin. 2). Faktor Ekstern, seperti kondisi nasabah yang sedang menurun, adanya I’tikad kurang baik dari nasabah dalam hal pembayaran, nasabah kurang mampu dalam mengelola usaha, kebijakan pemerintah yang kadanga tidak memihak pada perkembangan usaha kecil dan menengah, sehingga menyulitkan berkembangnya usaha nasabah dan terjadi bencana alam. b. tugas, wewenang dan tanggung kawab AO, antara lain : Memproses

calon

nasabah

sehingga

menjadi

nasabah

dan

membinanya, mengadakan dan menghadiri pertemuan dengan nasabah, membuat anggaran kegiatan pemasaran, promosi dan rencana kerja, melakukan pendekatan pemasaran dengan nasabah, membuat analisa pembiayaan, surat keputusan dan penutupan asuransi, serta meneliti dan melaporkan kegiatan/aktivitas yang tidak normal. c. Analisis dan proses kerja AO, yaitu menganalisa permohonan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C serta aspek management, pemasaran teknis, keuangan,

yuridis,

dan

sosio

ekonomi;

mengumpulkan

persyartan

administrasi, pembuatan proposal analisa pembiayaan dengan langsung survey ke alapangan untuk melihat, menganalisa dan menilai kelayakan usaha

57

nasabah; memutuskan pembiayaan dan pembuatan Media Pencairan Pembiayaan (MPP) serta penandatangan dan realisasi pembiayaan. Adapun usaha AO dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah berhati-hati dalam pemberian pembiayaan dengan mengikuti prosedur yang baik, melakukan pendekatan dengan nasabah dengan melakukan kunjungan ke tempat

usaha/rumah

nasabah

untuk

melihat

penyebab

pembiayaan

bermasalah, mengawasi terus menerus penggunaan pembiayaan dan pengawasan terhadap perkembangan cadangan penghapusan pembiayaan, melakukan rescheduling, restructuring dan write off. Sedangkan skripsi yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur permohonan pembiayaan mudharabah Bank Muamalat, apa yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan mudharabah bermasalah dan bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Bank Muamalat dalam menangani pembiayaan mudharabah bermasalah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu apabila nasabah ingin melakukan/mengajukan pembiayaan mudharabah, maka pertama-tama yang harus dilakukan oleh nasabah adalah nasabah mengajukan proposal permohonan pembiayaan mudharabah kepada Bank Muamalat, langkah selanjutnya adalah nasabah mengisi formulir pembiayaan mudharabah, kemudian pihak bank melakukan verifikasi data nasabah berupa analisa kelayakan nasabah dengan melakukan

58

kunjungan ke tempat nasabah, baik dirumah, kantor atau tempat usaha (on the spot), mencari informasi dari orang-orang sekitar nasabah tentang keadaaan nasabah tersebut, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pihak bank/AO mengajukan Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) kepada Komite Pembiayaan untuk di pelajari/teliti lebih lanjut, setelah itu keputusan pembiayaan oleh komite pembiayaan, apabila pembiayaan disetujui, maka langkah selanjutnya adalah penandatangan akad dan pencairan dana pembiayaan dan terakhir yang dilakukan oleh pihak bank adalah pemantauan usaha nasabah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pembiayaan mudharabah adalah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari pihak bank itu sendiri sedangkan factor eksternal berasal dari luar bank, yaitu nasabah dan bisa juga dari kondisi ekonomi mikro/makro suatu Negara atau juga bisa terjadi karena bencana alam. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Bank Muamalat untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, yaitu dengan melakukan pemantauan/peninjauan langsung kepada nasabah untuk mengetahui lebih jelas keadaan yang terjadi, setalah diketahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, tindakan yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan resctructuring, rescheduling, penyitaan barang jaminan dan tindakan terakhir yang dilakukan pihak bank apabila pembiayaan tersebut sudah tidak dapat atasi lagi adalah dengan melakukan write off atau tutup buku.

59

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk

A. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatangan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.1

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Krisis moneter tahun 1997-1998 telah memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan terbelit negative spread dan bencana kredit macet. 1

Annual Report, Laporan Akhir Tahun Bank Muamalat Indonesia Tahun 2008, h. 4

59

60

Akibatnya sejumlah bank mengalami kondisi terburuk dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

dan terpaksa harus memperoleh

rekapitalisasi dari pemerintah. 2

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Mumalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamlat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syari’ah secara murni. 3

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak

2 3

Annual Report, h. 5 Ibid, h. 5

61

memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamlat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menajdi agenda utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggaktonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluangusaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya. Hingga akhir athun 2004, Bank Muamalat tetap merupakan bank syari’ah terkemuka di Indonesia dengan jumlah aktiva sebesar Rp 5,2 triliun, modal pemegang saham sebesar Rp 269,7 miliar serta perolehan laba bersih sebesar Rp 48,4 miliar pada tahun 2004. 4

Di tahun 2004, sebuah inovasi lahir untuk mengawal fatwa MUI tentang haramnya buga bank, yaitu dengan di luncurkannya produk Shar-E. Shar-E lahir untuk memberikan pelayanan di wilayah yang sebelumnya belum terlayani (unserved area) dan serta merta menggugurkan unsure ketidaktersediaan jaringan pelayanan perbankan syari’ah yang memperoleh pengecualian fatwa MUI tersebut. Berkat terobosan ini, Shar-E meraih predikat The Most Innovative Product untuk kategori “Customer Modes of Entry” dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi/Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Shar-E tidak hanya memperluas

4

http:www.muamalatbank.com/index.php/home/about/profile, di akses pada tanggal 11 November 2009

62

jaringan pelayanan, namun juga berdampak pertumbuhan nasabah yang luar biasa dan menambah jutaan rekening penabung baru. Sejak kehadiran Shar-E Bank Muamalat berhasil mengembangkan jaringan pelayanannya secara pesat dan signifikan. 5

Ditunjang oleh inovasi Share-E, Bank Muamalat kemudian mengembangkan strategi WAR, yaitu singkatan dari Wholesale, Alliance dan Remote, yang memungkinkan Bank Muamalat menjangkau pelosok-pelosok Indonesia yang sebelumnya tidak terlayani oleh perbankan syari’ah.

Dari tahun 1998 hingga 2008, total aktiva Bank Muamalat meningkat sebesar 25,3 lipat menjadi Rp 12,60 triliun, jumlah ekuitas tumbuh sebesar 23,6 kali lipat menajdi Rp 966 miliar, sedangkan jumlah nasabah berkembang hingga menjadi 2,9 juta nasabah. Bank Muamalat berhasil menutup tahun krisis financial global 2008 dengan peningkatan laba bersih 43% menjadi Rp 207 miliar, di kala laba sektor perbankan konvensional nasional secara agregat menurun sebesar 13% dan laba perbankan syariah pun turun sebesar 20%. Bank Muamalat pun berhasil memaksimalkan nilai kepada pemegang saham dengan ROE sebesar 33% 6 .

Hasil-hasil tersebut semakin mengukuhkan pertumbuhan keunggulan serta nilai-nilai spiritual yang dianut oleh Bank Muamalat sebagai Bank Pertama Murni Syari’ah di Indonesia.

5 6

Annual Report, Laporan Akhir Tahun Bank Muamalat Indonesia Tahun 2008, h. 6 Annual Report, h 7

63

B. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Untuk memberikan arah bagi perjalanan operasional perusahaan, maka pada tahun 2003 PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, menetapkan visi dan misi perusahaan yaitu: Visi : Menjadi bank syari’ah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, di kagumi di pasar rasional. Misi : Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syari’ah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi stakeholder. 7

7

http://www.muamalatbank.com/index.php/home/about/visi.misi,di akses tanggal 11 november 2009

64

C. Struktur Organisasi PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk Shareholders Meeting

Board of Commissioners Supervisory Board

President Director

Sharia

• Resident Auditor

IAG

• • • •

ADM & IT Sistem Data Control Fiancing &Traesury Monitoring&Audit Analysis

KPNO Financing & Settlement • Financing Supervision & SOP • F.I Sharia Financial Institution • Financing Product Development

COMPLIANCE & CORPORATE SUPPORT

Compliance & Risk Management

Corporate Support • CORP Secretary

• Communication

& Publik Relation

• Corp Legal & Investor Relation

Bussiness Units • Opr. Head office • Coordinating branches& branches office • DPLK

• Protocolair &

ADMINISTRATION & FINANCING

Administration

• MIS & TAX • Personnel Administration & Logistic • Technical Support &Data Center • Opr. Supervision & SOP

Internal Relation

BUSSINESS (FUNDING & INDIVIDUAL)

Bussiness Innovation • Sistem Development & SOP • Product Development &Maintenace • Treasury • Network Alliance (POS, Da’i Muamalat, Pegadaian • Shar’e & Gerai Optimizing • Virtual Banking Operations (Call Center&Card Center)

BUSSINESS (POLICY&SUPP)

BUSSINESS (NET&ALLIANCE)

65

Struktur Kepengurusan Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Dewan Pengawas Syariah (DPS) Ketua K.H.M.A. Sahal Mahfudh Anggota

Anggota

K.H Ma’ruf Amin

Prof. Dr. H. Muardi Shihab

Anggota Prof. Dr. H. Muardi Chatib

Dewan Direksi Komisaris Utama Drs. H. Abbas Adhar Komisaris Prof. Korkut Ozal Komisaris Drs. Aulia Pohan, M.A

Komisaris Dr. Ahmed Abisourour Komisaris H. Iskandar Zulkarnain, S.E. MSi

66

Direksi Direktur Utama H.A. Riawan Amin, M.Sc Direktur Ir. H. Arviyan Arifin

Direktur H.M. Hidayat, S.E.Ak

Direktur Ir. H. Andi Buchari, M.M

Direktur Drs. Saefudin Noer, M.Si

D. Produk-produk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

1. Produk Penghimpunan Dana a. Shar-E Shar-E adalah tabungan instant Investasi syariah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor pos seluruh Indonesia. Diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan bagi hasil kompetitif. Tarik tunai bebas biaya di semua ATM di seluruh Indonesia (ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama). *) Online di seluruh Indonesia. b. Tabungan Ummat Merupakan investasi tabungan dengan akad mudharabah di Counter bank muamalat di seluruh Indonesia maupun di Gerai Muamalat yang penarikannya

67

dapat dilakukan di seluruh counter bank muamalat, jaringan ATM BCA/PRIMA dan jaringan ATM Bersama. Nasabah memperoleh bagi hasil yang berasal dari pendapatan bank atas dana tersebut. 8 c. Tabungan Arafah Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang di inginkan. Keberangkatan nasabah terjamin dengan asuransi jiwa, apabila penabung meninggal dunia, maka ahli waris otomatis dapat berangkat. Tabungan haji arafah juga menjamin nasabah untuk memperoleh porsi keberangkatan (sesuai dengan ketentuan Departemen Agama) dengan jumlah dana Rp 20 juta, karena bank muamalat telah On-line dengan Siskohat Departemen Agama Republik Indonesia. d. Tabungan Ukhuwah Merupakan tabungan yang bekerja sama dengan Dompet Dhuafa Republika, untuk kemudahan pembayaran ZIS secara teratur dan otomatis dengan tiga paket yang dapat dipilih yaitu Rp 25.000, Rp 50.000, Rp 100.000 nasabah tidak dikenakan biaya atas pembuatan kartu atauapun jasa yang diberikan. 9

8 9

Ibid, h. 103 Ibid, h. 103

68

e. Deposito Mudharabah Merupakan jenis investasi berjangka bagi nasabah perorangan dan badan hukum dengan bagi hsil yang menarik. Simpanan dana masyarakat akan dikelola melalaui pembiayaan kepada sector riil yang halal dan baik saja, sehingga memberika bagi hsil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan. f. Deposito Fulinves Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan, dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan dengan nilai nominal Rp 2.000.000,atau senilai USD 500 dengan fasilitas asuransi jiwa yang dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over) dan dapat dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan atau referensi Bank Muamalat. Nasabah memperoleh bagi hasil yang sangat menarik setiap bulan. g. Giro Wadi’ah Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro dan pemindahbukuan. Diperuntukkan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha. Dengan fasilitas kartu ATM dan Debit, tarik tunai bebas biaya di semua ATM di seluruh Indonesia (ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama). 10

10

Ibid, h. 104

69

h. Dana Pensiun Muamalat Dana pensiun muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah,dan pilihan usia pension 45-65 tahun dengan iuran sangat terjangkau, yaitu minimal Rp 20.000 per bulan dan pembayarannya dapat didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat atau dapat ditransfer dari bank lain. Peserta juga dapat mengikuti program WASIAT UMMAT, dimana selama masa kepesertaan, peserta dilindungi asuransi jiwa sebesar nilai tertentu dengan premi tertentu. 11 2. Produk Penanaman Dana a. Konsep Jual Beli •

Murabahah adalah jual-beli barang sesuai harga asal yang ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.

•

Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dimana pembayaran dilakukan di muka, secara tunai.

•

Istishna adalah jual-beli barang dimana Shaani (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) dari Mushtani (pemesan). Istishna sama dengan salam yaitu daris egi objek pesanannya yang harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayrannya yaitu Istishna

11

Ibid, h 104

70

pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan. 12 b. Konsep Bagi Hasil •

Musyarakah adalah kerja sama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung sesuai kesepakatan.

•

Mudharabah adalah kerja sama antar bank dengan mudharib (nasabah) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha. Dalam hal ini pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (mudharib) untuk dikelola. 13

c. Konsep Sewa •

Ijarah adalah perjanjian antara bank (Muajjir) dengan nasabah (Mustajir) sebagai penyewa suatu barang milik bank dan bank mendapatkan imbalan jas atas barang yang disewakannya.

•

Ijarah Muntahiya Biltamlik adalah perjanjian antara Bank (Muajjir) denagn nasabah sebagai penyewa. Mustajir/penyewa setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila

12 13

Ibid, h 105 Ibid, h 105

71

sewa

berakhir

bank

(muajjir)

mempunyai

hak

opsi

untuk

memindahkan kepemilikan obyek sewa tersebut. 14 3. Produk Jasa 1). Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandate. Secara

teknis

perbankan,

wakalah

adalah

akad

pemberian

wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sesuai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberikan kuasa. 2). Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. 3). Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam pengetian lain, merupakan pemindahan beban hutang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan muhal’alaih atau orang yang berkewajiban membayar hutang. 4). Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk

14

Ibid, h 106

72

dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana rahn adalah jaminan hutang atau gadai. 5). Qardh, menurut teknis perbankan qardh adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan criteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayrannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. 15

4. Jasa Layanan a. ATM Layanan ATM 24 jam yang memudahkan nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindah bukuan antar rekening, pemeriksaan saldo, pembayaran zakat-Infaq-Sedekah (hanya pada ATM Muamalat) dan tagihan telepon. Untuk penarikan tunai, kartu Muamalat dapat diakses disemua ATM di sekuruh Indonesia (ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama), yang bebas biaya penarikan tunai. b. SalaMuamalat Merupakan layanan phone banking 24 jam dan call center melalui (021) 2511616, 0807 1 MUAMALAT atau 0807 11 SHARE yang memberikan

15

Ibid, h 106

73

kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, transfer antar rekening, serta mengubah PIN. c. Pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Jasa yang memudahkan nasabah dalam membayar ZIS, baik ke lembaga pengelola ZIS Bank Muamalat maupun ke lembaga-lembaga ZIS lainnya yang bekerja sama dengan Bank Muamalat, melalui Phone Banking dan ATM Muamalat di seluruh cabang Bank Muamalat. d. Jasa-jasa lain Bank Muamalat juga menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat luas seperti transfer, collection, standing instruction, bank draft, referensi bank. 16 Di atas telah diuraikan dan dijelaskan berbagai macam akad dan produk yang ada pada Bank Muamalat Indonesia, selaku Bank pertama yang menjalankan sistem operasional perbankan berdasarkan syari’at Islam. Dimana dalam produk-produk tersebut nasabah dan investor dapat melakukan berbagai transaksi perbankan dan jasa-jasa lain melalui Bank Muamalat tanpa harus mengkhawatikan adanya unsur MAGHRIB (Maisir, Gharar dan Riba) dalam transaksi yang mereka lakukan dengan Bank Muamalat Indonesia.

16

Ibid, h 107

74

E. Statistik Deskriptif Laporan Keuangan PT. BMI, Tbk Tabel 3 Perkembangan Data Keuangan Bank Muamalat Indonesia, Tbk No

Keterangan

2006

2007

2008

1

Total Aktiva

8.370.59

10.569.08

12.596.72

2

Total Pembiayaan

6.628.09

8.618.05

10.517.86

3

Total DPK

6.837.43

8.691.33

10.073.95

4

Beban Operasional

174.77

221.37

309.10

5

Laba (Rugi) Bersih

108.36

145.33

207.21

Sumber: Annual Report 2008 Bank Muamalat Indonesia 1) Perkembangan Total Aktiva Gambar 3.1

miliar rupiah

total aktiva 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0

Series1 Series2 Series3

1

2

3

tahun

Sumber : Annual Report tahun 2008 Bank Muamalat Indonesia, Tbk Keterangan : dari gambar di atas dapat kita ketahui bahwa setiap tahun total pertumbuhan aktiva mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2007, yaitu naik sebesar sebesar Rp. 2.198.49 miliar atau 26,26 % dibandingkan

75

dengan kenaikan pada tahun 2008 yang hanya sebesar 19,18%. Hal ini disebabkan karena Bank Muamalat senantiasa beperan aktif dalam menghimpun dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dan berkat upaya serta dedikasi yang kuat setiap kru muamalat ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni dan dengan dikeuarkannya terobosan produk terbaru berupa kartu Share-E dan Bank Muamalat juga mengembangkan strategi WAR, yaitu singkatan dari Wholesale, Alliance dan Remote, yang memungkinkan Bank Muamalat menjangkau pelosok-pelosok Indonesia yang sebelumnya tidak terlayani oleh Perbankan Syariah dan kegiatan tersebut dapat menambah total aktiva.

2) Perkembangan Total Pembiayaan Gambar 3.2 total pembiayaan

miliar rupiah

1200000 1000000 800000

Series1

600000

Series2

400000 200000 0 1

2

3

tahun

Sumber : Annual Report tahun 2008 Bank Muamalat Indonesia, Tbk

76

Keterangan : dari gambar diatas dapat disimpulkan, bahwa total pembiayaan yang telah disalurkan oleh Bank Muamalat kepada nasabahnya dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.98996 miliar atau sebesar 30,02% dibandingkan dengan kenaikan yang terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 22,04% saja, peningkatan tersebut didorong oleh kondisi makro ekonomi yang relatif stabil, sehingga peluang lebih banyak bagi kegiatan usaha untuk masyarakat.

3) Perkembangan Total DPK Gambar 3.3 total DPK

miliar rupiah

1200000 1000000 800000 Miliar Rupiah

600000

Total DPK

400000 200000 0 1

2

3

Tahun

Sumber : Annual Report tahun 2008 Bank Muamalat Indonesia, Tbk Keterangan : dari gambar diatas dapat kita ketahui bahwa pertumbuhan total Dana Pihak Ketiga (DPK) setiap tahunnya mengalami kenaikan jumlahnya, terlihat kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp.1.8539 miliar atau sebesar 27,11% dibandingkan dengan peningkatan pada tahun 2008 hanya sebesar 15,91%. Kenaikan total DPK tersebut disebabkan karena Bank Muamalat telah

77

melakukan perluasan jaringan kantor pelayanan dan mengeluarkan produk yang dapat membantu nasabahnya untuk mendapatkan pelayanan yang memuaskan berupa produk kartu Share-E, dimana kartu kredit tersebut dapat membantu nasabahnya untuk terhindar dari unsur riba dan Bank Muamalat juga telah menjalankan strategi WAR yang semuanya bertujuan untuk menambah perluasan jaringan pelayanan, terbukti pada tahun 2008 jumlah jaringan Bank Muamalat berjumlah 224 unit dibandingkan dengan tahun 2007 sebanyak 213 unit. Perkembangan Bank Muamalat tersebar hingga ke pelosok-pelosok daerah di Indonesia sehingga berdampak pada pertumbuhan jumlah nasabah penabung yang luar biasa dan menambah jutaan rekening tabungan baru, sebanyak 1.980.070 pada tahun 2008. Kenyataan tersebut mencerminkan bahwa perbankan syariah semakin diminati dan diterima oleh masyarakat.

4) Perkembangan Laba (Rugi) Gambar 3.4 total laba (rugi) bersih

miliar rupiah

25000 20000 15000

Series1

10000

Series2

5000 0 1

2

3

tahun

Sumber : Annual Report tahun 2008 Bank Muamalat Indonesia, Tbk

78

Keterangan : berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa total laba (rugi) bersih Bank Muamalat setiap tahunnya mengalami kenaikan, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar Rp. 207.21 miliar atau 42,6% dibandingkan kenaikan yang terjadi pada tahun 2007 hanya sebesar Rp. 145,33 miliar atau sebesar 3,41%. Kenaikan tersebut terjadi karena Bank Muamalat terus dan terus meningkatkan jaringan pelayanannya hingga ke pelosok daerah di Indonesia. Secara umum, perbankan syariah nasional tumbuh cukup baik di tahun 2008, sehingga dapat meningkatkan market share-nya dari 1,84% di tahun 2007 menjadi 2,14 % di tahun 2008.

Rasio Keuangan Bank Muamalat Indonesia, Tbk Tabel 4 Perkembangan Rasio (Dalam Persentase) Keterangan

2006

2007

2008

FDR

83.60

99.16

104.41

CAR

14.23

10.69

10.83

BOPO

84.69

82.75

78.94

ROA

2.10

2.27

2.60

Sumber Annual Report Tahun 2008

79

1). Rasio Likuiditas Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan FDR, yang perkembangannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini: Gambar 4.1 Perkembangan FDR FDR

dalam persentase

12000 10000 8000 6000

Series1

4000 2000 0 1

2

3

Tahun

Sumber Annual Report Tahun 2008 Keterangan : dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa setiap tahun FDR mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2007, yaitu sebesar 15,56% hal tersebut disebabkan karena terjadi kenaikan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tidak diimbangi oleh total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia kepada para nasabahnya. Dan pada tahun 2008 FDR juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 5,25%, akan tetapi peningkatan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2007. Hal tersebut disebabkan karena terjadi peningkatan total penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat yang tidak diimbangi dengan total

80

jumlah dana (DPK) yang terkumpul di Bank. Walaupun demikian, maka dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan Bank Muamalat baik, karena semakin tinggi nilai FDR, maka kondisi keuangan suatu bank akan semakin baik pula. Jika dilihat dari perkembangan FDR Bank Muamalat dari tahun 2006-2008 dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan Bank Muamalat baik sekali.

2). Rasio Solvabilitas Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Dalam hal ini penulis menggunakan CAR atau rasio kecukupan modal untuk mengukurnya. Gambar 4.2 Perkembangan CAR

dalam persentase

CAR 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Series1

1

2

3

tahun

Sumber Annual Report Tahun 2008 Keterangan : dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa telah tejadi penurunan nilai CAR atau rasio kecukupan modal. Pada tahun 2007 nilai CAR

81

sebesar 10,69%, dimana rasio tersebut mengalami penurunan sebesar 3,54% dari tahun 2006. Hal tersebut disebabkan karena bank belum mampu untuk memenuhi kewajiban / menutupi hutangnya, baik hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang dari modal yang dimilikinya. Sedangkan pada tahun 2008 CAR mengalami peningkatan sebesar 10,83% atau sebesar 0,14% dibandingkan dengan tahgun 2007, keadaan demikian disebabkan terjadi karena bank sudah mampu untuk memenuhi kewajibannya yang harus dibayar dari modal yang dimilikinya.

3) Rasio Rentabilitas / Profitabilitas Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba. Dalam hal ini oenulis menggunakan rasio BOPO dan ROA yang perkembangannya terlihat pada gambar dibawah ini : Gambar 4.3 Perkembangan BOPO

dalam persentase

BOPO 8600 8400 8200 8000 7800 7600 1

2

3

tahun

Sumber Annual Report tahun 2008

82

Keterangan : dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa terjadi penurunan nilai BOPO setiap tahunnya, pada tahun 2007 dan 2008 terjadi penurunan sebesar 1,94% dan 3,81%, dan penurunan nilai besar terjadi pada tahun 2008. Hal tersebut disebabkan karena kinerja bank yang semakin solid, antara lain melalui keberhasilan perluasan jangkauan layanan ke seluruh provinsi di Indonesia dan juga berkat penetrasi share-E serta keberhasilan strategi WAR yang semakin menjangkau ke seluruh pelosok di Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin rendah nilai BOPO, maka dapat dikatakan semakin baik kondisi keuangan suatu bank. Gambar 4.4 Perkembangan ROA ROA

dalam persentase

300 250 200 150

Series1

100 50 0 1

2

3

tahun

Sumber Annual Report BMI tahun 2008 Keterangan : dari gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2007 nilai ROA sebesar 2,27% mengalami peningkatan sebesar 0, 17% dibandingkan dengan tahun 2006, hal tersebut disebabkan karena terjadi peningkatan laba yang diimbangi dengan peningkatan total asset Bank Muamalat.

83

Dan pada tahun 2008 perkembangan ROA mengalami kenaikan sebesar 0,33%, kenaikan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2007. kenaikan nilai ROA yang terjadi antara tahun 2007 dan 2008 disebabkan dengan keadaan yang tidak jauh berbeda, yaitu bank mengalami peningkatan total asset, total jumlah penyaluran pembiayaan, total DPK yang menyebabkan peningkatan laba. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai ROA, maka semakin baik kemampuan bank dalam memperoleh laba.

BAB IV ANALISA MANAJEMEN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH

A.

Prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Gambar 5 Perkembangan pemberian pembiayaan mudharabah

dalam miliar rupiah

perkem bangan pem biayaan m udharabah 2500000000 2000000000 1500000000 1000000000 500000000 0 1

2

3

tahun

Sumber : Bank Muamalat Indonesia, Tbk Keterangan : dari gambar diatas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan perkembangan pemberian pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat, pada tahun 2007 terjadi penurunan sebesar Rp 34 miliar atau 14% dibandingkan dengan tahun 2006. Kondisi yang tidak berbeda juga terjadi pada tahun 2008, terjadi penurunan pemberian pembiayaan mudharabah sebesar Rp 41,67 miliar. Hal tersebut

84

85

disebabkan karena krisis financial yang melanda hampir seluruh dunia, hal tersebut dipicu oleh krisis sub-prime mortgage. Dampak serius yang ditimbulkan antara lain dengan bertumbangannya lembaga-lembaga keuangan besar di dunia, sebagian yang lain terpaksa menerima bantuan permodalan dari pemerintahnya masing-masing. Krisis finasial global ini juga dirasakan oleh Indonesia, baik di pasar saham, pasar modal dan tak terkecuali perbankan nasional. Oleh karena itu, dilihat dari keadaan ekonomi yang terjadi di dunia, maka Bank Muamalat mengambil keputusan untuk mengurangi penyaluran, khususnya pembiayaan mudharabah kepada nasabah-nasabahnya. Selain karena kondisi krisis finansial global pengurangan pembiayaan juga dilakukan karena untuk menerapkan prisip kehati-hatian (prudent) karena dana yang terkumpul di Bank Muamalat yang paling dominan berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK), oleh karena itu, Bank Muamalat harus menjaga amanah yang telah dititipkan oleh nasabahnya untuk menyalurkan dana-dana mereka kepada sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan/bagi hasil yang memuaskan dengan prinsip syariah. Menurut catatan Bank Indonesia, laba perbankan nasional secara agregat di tahun 2008 turun 13% sementara laba yang diraih perbankan syariah juga turun 20%. Untuk memperoleh dana pemberian pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat, maka seorang nasabah harus mengikuti prosedur atau ketentuan yang berlaku di Bank Muamalat, yaitu seorang nasabah harus melewati beberapa tahap, diantaranya:

86

Pertama, seorang nasabah harus menyerahkan proposal pembiayaan mudharabah dan mengisi formulir pembiayaan mudharabah yang telah disiapkan oleh Bank Muamalat, dalam proposal tersebut setidaknya berisi tentang gambaran umum

usaha,

lokasi,

tujuan

penggunaan

pembiayaan

dan

lain-lain,

rencana/prospectus, perincian rencana penggunaan dana dan jumlah, jangka waktu penggunaan dana tersebut. Kedua, setelah nasabah mengajukan proposal permohonan pembiayaan, langkah selanjutnya adalah pihak bank melakukan peninjauan/survey keadaan nasabah, dengan melakukan prinisp 5 C, yaitu Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman, Capacity artinya kemampuan membayar nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil, Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam, . Colateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank dan terakhir Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Penilaian tersebut dilakuan untuk mengetahui apakah informasi yang diberikan nasabah kepada bank benar adanya atau tidak, dan kegiatan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi penipuan atau pemalsuan data oleh nasabah. Ketiga, setelah dilakukan penilaian nasabah oleh bank melalui laporan kunjungan

setempat,

maka

langkah

selanjutnya

adalah

(Memorandum Usulan Pembiayaan) yang meliputi : •

Analisa Pembiayaan ( Analisa Kualitatif dan Kuantitatif)

pengajuan

MUP

87

•

Analisa Jaminan.

•

Analisa Risiko.

•

Evaluasi Kebutuhan Dana

•

Penetapan Struktur Fasilitas

•

Pengajuan MUP ke KPP (Komite Persetujuan Pembiayaan) Selain melakukan analisa diatas, bank juga harus menganalisis risiko dari

pemberian pembiayaan tersebut, karena penilaian dini dari adanya pembiayaan tersebut sangat dianjurkan agar ketika tejadi pembiayaan bermasalah bank muamalah dapat segera mengatasinya dengan baik, tepat dan cepat. Setelah pengajuan MUP ke KPP telah dilaksanakan, maka proses selanjutnya adalah menunggu keputusan pembiayaan dari rapat komite. Setelah ada keputusan dari rapat komite tentang persetujuan pembiayaan, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan keputusan KPP, yang meliputi: penyampaian SPP (Surat Persetujuan Pembiayaan) ke nasabah, dokumentasi dan administrasi serta penandatanganan akad pembiayaan mudharabah tersebut dan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank serta realisasi pembiayaan. Tahap selanjutnya yang dilakukan bank setelah pembiayaan mudharabah tersebut dicairkan adalah bank melakukan pemantauan terhadap usaha nasabah, pemantauan tersebut dilakukan untuk mengetahui kegiatan nasabah apakah kegiatan pembiayaan tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai dengan akad perjanjian atau hanya digunakan untuk kepentingan nasabah saja. Pemantauan jaminan nasabah,

88

pembinaan nasabah dan pemantauan pembayaran nasabah, semua pemantauan tersebut dilakukan untuk menghindari adanya pembiayaan bermasalah, NPF (Non Performing Finance). Langkah-langkah diatas merupakan suatu proses tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia, khususnya dalam hal ini adalah pembiayaan dana mudharabah.

B.

Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Tingkat perkembangan NPF yang terjadi selama tiga tahun terakhir ini

dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Tabel 7 Keterangan

2006

2007

2008

NPF

4.84

1.33

3.85

89

Gambar 7 Perkembangan NPF NPF

dalam persentase

600 500 400 300

Series1

200 100 0 1

2

3

tahun

Sumber Annual Report BMI tahun 2008 Keterangan : dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat persentase pembiayaan yang bermasalah dalam hal pengembalian dana pembiayaan yangh terdapat di Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan yang fluktuatif. Kondisi tingkat NPF yang paling baik terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 1,33% dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2008, yaitu masing-masing sebesar 4,84% dan 3,85%. Penurunan paling besar terjadi pada tahun 2007 sebesar 3,51%, penurunan tersebut disebabkan karena bahwa kondisi keuangan (arus cash flow) nasabah mengalami peningkatan dalam usahanya (baik) sehingga nasabah mampu mengembalikan dana pembiayaan tepat pada waktunya, tidak mengalami tunggakan dalam pengembalian. Akan tetapi, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan keadaan tahun 2008, dimana tingkat nilai NPF mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu sebesar

90

3,85% atau sebesar 2,52%, keadaan tersebut disebabkan karena krisis ekonomi global yang terjadi di Amerika dan Indonesia terkena imbasnya pula. Walaupun dalam kondisi ekonomi tersebut Bank Muamalat mengalami peningkatan nilai NPF nya, akan tetapi hal tersebut tidak membuat Bank Muamalat melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia No 6/18/PBI/2004 yang menyatakan bahwa tingkat NPF paling tinggi sebesar 5%. Dengan demikian, maka tingkat nilai NPF Bank Muamalat sendiri tidak melampaui ketentuan tang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, artinya tingkat nilai NPF Bank Muamalat masih dianggap dalam kondisi wajar. Dan dalam pelaksanaannya bisnisnya, Bank Muamalat tetap memperhatikan “4P” yaitu Pertumbuhan, Profit, Purpose (Misi), dan Prudent (Kehati-hatian). Dengan program tersebut diperoleh keseimbangan dalam pencapaian pertumbuhan yang konsisten, laba yang tinggi, pelaksanaan misi terurtama keberpihakkan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menyebabkan kualitas pembiayaan terpelihara dengan relatif baik dan rasio Non-Performing Finance (NPF) yang terjaga dengan baik pula. Dalam kenyataannya tidak semua pembiayaan yang disalurkan oleh bank akan berjalan dengan mulus sesuai dengan keinginan dan tujuan bank, karena ada beberapa diantaranya pembiayaan yang tidak produktif dan mungkin mengalami kemacetan dalam pengembalian pinjaman dari nasabahnya. Peristiwa seperti hampir ini di alami oleh semua institusi keuangan, bahkan Bank Muamalat sendiripun sebagai sebuah lembaga keuangan tidak dapat menghindari kenyataan tersebut.

91

Suatu masalah tidak akan timbul / terjadi sebelum terjadinya suatu kejadian yang

menyebabkan timbulnya permasalahan,

begitu juga dengan

penyebaran pemberian pembiayaan dana mudharabah, pembiayaan mudharabah tidak akan ada masalah sebelum adanya sesuatu yang mengakibatkan terjadinya masalah. Masalah-masalah dalam pembiayaan tersebut dapat terjadi karena adanya faktor penyebab pembiayaan bermasalah, faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat, yaitu: a. Aspek Analisa Pembiayaan 1. Kurang baiknya pemahaman pihak bank atas bussines yang dilaksanakan oleh nasabah (Nature of Bussiness). 2. Kurang dilakukan evaluasi apakah laporan yang disajikan oleh nasabah wajar atau tidak dan kurang teliti terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh nasabah saat pembagian keuntungan. b.

Aspek Perhitungan Modal - Aspek yang kedua berupa aspek perhitungan modal kerja, dalam hal ini pihak bank kurang teliti dalam membiayai suatu proyek, maksudnya pembiayaan (jumlah dana/modal) yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak/kurang sesuai dengan bisnis yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan

c.

Aspek Sumber Pengembalian

92

-

Aspek yang mempengaruhi dalam penyebab pembiayaan bermasalah selanjutnya adalah aspek sumber pengembalian modal, dalam hal ini pihak bank terlalu optimis bahwa nasabah akan mengembalikan dana tersebut tepat pada waktunya dan return yang akan diperoleh bank relatif besar/tinggi, padahal itu belum tentu akan terjadi.

-

Pihak

bank

kurang

memperhatikan

aspek

penjualan

dan

tidak

memperhitungkan kebiasaan berbisnis di pasaran dan pihak bank juga kurang memperhatikan aspek kompetitor lain, yang bersumber dari bank/perusahaan lain. d.

Aspek Jaminan Bank tidak memperhitungkan aspek marketable, dalam hal ini adalah jaminan/agunan yang diberikan oleh nasabah untuk memperoleh pembiayaan, bank hanya menganggap jaminan tersebut sebagai pelengkap saja tanpa memperhitungkan adanya resiko yang terjadi dalam pembiayaan proyek/kerja sama tersebut, seandainya terjadi pembiayaan bermasalah.

e.

Lemahnya Aspek Supervisi dan Monitoring Desk monitoring -

Kurangnya dilakukan evaluasi atas rekening koran.

-

Kurangnya perhatian atas keterlambatan pembayaran keawajiban nasabah.

-

Belum diterapkannya managing collectibility tentang “how to manage your account“ hubungannya dengan tingkat kesehatan pembiayaan.

93

On side monitoring Pihak bank jarang melakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah, sehingga apabila ada side streaming (pemakaian kredit yang menyimpang dari perjanjian) dan permasalahan nasabah tidak dapat terdeteksi sejak awal. 1

Selain disebabkan oleh faktor intern, pembaiayaan bermasalah juga dapat disebabkan oleh faktor ekstern, diantaranya yaitu : Faktor Ekstern yang disebabkan karena nasabah, diantarnya, yaitu : 1. Nasabah kalah dalam persaingan usaha di pasaran. 2. Usaha yang dijalankan oleh nasabah relatif baru sehingga konsumen kurang minat terhadap produksi tersebut. 3. Gagal dalam collection. 4. Side streaming dalam penggunaan dana oleh nasabah. 5. Nasabah kurang menguasai bidang usahanya. 6. Character nasabah tidak bagus, nasabah beritikad tidak baik terhadap dana tersebut. 2 Selain karena nasabah, faktor ekstern juga bisa disebabkan karena faktor lingkungan, kondisi mikro dan makro ekonomi yang relatif kurang stabil, seperti pada tahun 2008 ini, kondisi ekonomi dunia yang mengalami pergolakan yang akhirnya

1 2

Arsip Bank Muamalat Indonesia Arsip Bank Muamalat Indonesia

94

menyebabkan krisis finansial global yang berdampak pada pengurangan penyaluran pembiayaan oleh sejumlah bank tak terkecuali Bank Muamalat, tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah. Faktor-faktor di atas yang dapat menyebabkan terjadinya suatu pembiayaan bermasalah, sehingga

pengembalian modal pembiayaan tersebut menjadi tidak

lancar/tersendat untuk di berikan kepada para investor. Oleh karena itu, apabila terjadi pembiayaan bermasalah, maka harus segera diselesaikan/ditangani agar masalah tersebut menjadi besar dan berakibat fatal.

C.

Upaya

Penanganan

dan

Penyelesaian

Pembiayaan

Mudharabah

Bermasalah Perkembangan usaha nasabah, perkembangan pasar, pemasaran produksi dan keuangan nasbah wajib dipantau terus menerus sampai saat pembiayaan tersebut lunas. Tujuan yang hendak di capai dari pemantauan kegiatan usaha nasabah dan peninjauan kembali pembiayaan mmudharabah adalah : 1. untuk mengetahui penyebab menurunnya kemampuan menghasilkan laba dan kemapuan mengembalikan dana pembiayaan mudharabah. 2. untuk mengetahui perubahan kondisi usaha, ekonomi, moneter dan politik. 3. untuk memantau seluruh pembiayaan yang telah di berikan dan memantau hasil penerapan kebijaksanaan pembiayaan yang di berikan.

95

Fokus peninjauan kembali pembiayaan mudharabah yang dilakukan Bank Muamalat adalah mengevaluasi kinerja nasabah, kondisi keuangan, perkembangan pasar dan pemasaran produk serta prospek usaha nasabah di masa depan. Peninjauan

kembali

pembiayaan

mudharabah

merupakan

kegiatan

dan

tanggungjawab bersama antar bagian dan antar pejabat BMI, komite pembiayaan, bagian pemasaran, pengawasan, administrasi, dokumentasi pembiayaan termasuk AO karena AO lah yang menghubungkan antara bank dengan nasabah. Adapun kiat khusus yang dilakukan oleh Bank Muamalat dalam mengatasi risiko pembiayaan mudharabah bermaslah adalah dengan membentuk Risk Management Committee, yaitu suatu lembaga yang bertugas untuk menangani setiap permasalahan yang ada dalam pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muamalat kepada nasabahnya ketika nasabah tersebut telat dalam pengembalian pinjamannya. Risk Management Committee ini dikhususkan untuk menangani nasabahnasabah yang bermasalah dalam pengembalian pinjamannya dimana pihak AO sudah angkat tangan karena AO sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi nasabah tersebut. Selain Risk Management Committee ini, Bank Muamalat juga bekerja sama dengan Financing Support Group, Compliance Officer, institusi ini adalah suatu lembaga yang dikhususkan untuk menangani pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah, yaitu dengan melakukan peninjauan langsung kepada nasabah, tindakan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan (nasabah). Sebelum komite ini melakukan penyelamatan atau penyelesaian atas pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu komite ini melakukan identifikasi terhadap

96

masalah yang dihadapi oleh nasabahnya. Proses identifikasi ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan dan diketahui sebelum melangkah pada penyelesaian pembiayaan lebih lanjut, jika identifikasi ini dilakukan dengan keliru, maka penyelesaian selanjutnya kemungkinan besar juga akan keliru, oleh karena itu proses identifikasi ini harus dilakukan dengan baik dan hati-hati. Adapun langkah-langkah yang diperlukan untuk menentukan identifikasi tersebut adalah : 1. Mendapatkan data usaha nasabah masa lalu data yang dimaksud adalah yang dinilai dari beberapa aspek dengan melakukan evaluasi ulang pembiayaan, diantaranya : •

Aspek Management

•

Aspek Pemasaran

•

Aspek Produksi

•

Aspek Keuangan

•

Aspek Yuridis

•

Aspek Jaminan

•

Aspek Nilai Jaminan (Retaksasi) Khusus untuk aspek Yuridis dan Jaminan mintakan Opini Legal, untuk

penyempurnaan kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam pengikatan pembiayaan maupun jaminan, agar tidak terdapat peluang bagi nasabah dan pihak

97

ketiga untuk melakukan usaha-usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank. 2. menganalisa data yang tersedia 3. mengambil kesimpulan Dari analisa tersebut diatas, maka akan diperoleh suatu kesimpulan atas sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah, selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas tentang permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan pembicaraan / perbincangan dengan nasabah. Setelah diketahui secara pasti akan penyebab terjadinya permasalahan pembiayaan mudharabah bermasalah, selanjutnya komite ini melakukan beberapa tindakan yang perlu dilakukan sesuai dengan tingkat masalah yang dihadapi oleh nasabah, diantaranya: 1. Restructuring (penataan ulang) Tindakan ini dilakukan kepada nasabah yang kekurangan dana untuk mengembalikan pembiayaan tetapi masih berkemauan untuk mengembalikan dana tersebut, ada barang jaminan dan prospek usahanya pun bagus, maka tindakan yang dilakukan oleh komite pembiayaan bermasalah ini dalam rangka meringankan beban nasabah adalah dengan menambah dana pembiayaan yang diharapkan dapat membantu nasabah untuk meningkatkan usaha nasabah dan mengembalikan dana pembiayaan tersebut. Dalam tindakan ini bisa terjadi konversi akad antara bank dengan nasabah karena terjadi penambahan jumlah plafond dan jaminan.

98

Persentase jumlah pembiayaan yang telah di structure oleh Bank Muamalat terhadap nasabah pembiayaan mudharabah adalah Rp 14.203.186 pada tahun 2008 dan Rp. 33.764.191 pada tahun 2007 atau sebesar 42%. Proses restrukturisasi ini dilakukan dengan cara perpanjangan masa pelunasan pembiayaan nasabah. 2. Rescheduling Tindakan ini dilakukan kepada nasabah yang tidak mampu tetapi masih berkemauan / harapan untuk mengembalikan dana pembiayaan, masih ada potensi usaha, ada barang jaminan, maka tindakan yang dilakukan oleh komite pembiayaan bermasalah untuk menangani pembiayaan bermasalah ini adalah dengan memberikan perpanjangan waktu pelunasan dana pembiayaan, perubahan besarnya angsuran tanpa adanya perubahan margin pembiayaan, misalnya untuk pembiayaan modal kerja batas waktu pengembalian selama 18 bulan (1 ½ tahun) dan untuk pengembalian pembiayaan investasi batas waktu maksimal pengembalian maksimal 36 bulan (3 tahun). Fasilitas penjadwalan ulang ini diberikan kepada nasabah yang mempunyai I’tikad baik untuk mengembalikan dana pembiayaan dan berkarakter bagus serta jujur. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah : 280

⌧ ☺

99

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui” Berdasarkan ayat Al-Qur’an di atas, jika terdapat nasabah yang mengalami kesukaran atau kesulitan dalam pengembalian dana pembiayaan, maka sebaiknya Bank tersebut memberikan kelonggaran jangka waktu pengembalian dana pembiayaan agar nasabah tersebut dapat keleluasan waktu dalam mengembalikan dana tersebut. 3. Penyitaan barang jaminan Tindakan ini dilakukan bagi nasabah yang tidak mampu lagi dan tidak berkemauan untuk mengembalikan dana pembiayaan, prospek usahanya pun tidak bagus, tetapi masih ada barang jaminan, maka tindakan yang perlu dilakukan oleh komite penanganan pembiayaan bermasalah ini adalah dengan menyita barang jaminan yang ada yang diserahkan secara sukarela oleh nasabah kepada pihak Bank. Dalam Bank Muamalat, penyitaan barang jaminan disebut AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) adalah asset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan. Tindakan tersebut dilakukan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank. Proses eksekusi ini dilakukan dengan melelang atau menjual barang jaminan nasabah, apabila pelelangan atau penjualan jaminan tersebut kurang dari dana pembiayaan yang dipinjam oleh nasabah, maka kekurangan dari dana pembiayaan

100

tersebut di bebankan kepada nasabah, akan tetapi jika hasil dari pelelangan atau penjualan tersebut melebihi jumlahnya dari dana yang dipinjam, maka sisa atau kelebihan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan tersebut dikembalikan kepada nasabah. 4. Write off Tindakan ini dilakukan bagi nasabah yang tidak mampu dan tidak berkemauan untuk mengembalikan dana pembiayaan, tidak ada barang jaminan dan prospek usahanya pun tidak bagus, maka barang komite ini hanya dapat bertindak untuk menghapus dan mengakhiri akad perjanjian dengan nasabah tersebut walaupun pada akhirnya pihak Bank yang akan menanggung semua kerugian yang ada. Total yang dihapus buku oleh Bank Muamalat selama tahun 2008 sebesar 30.636.373, tindakan tutup buku tersebut dilakukan karena manajemen beranggapan pembiayaan tersebut tidak mungkin tertagih kembali. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah : 280

⌧ ☺ Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui” Berdasarkan ayat Al-Qur’an diatas, Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong menolong, salah satunya adalah dengan memberikan

101

pinjaman kepada sesama apabila salah seorang diantara kalian ada yang kekurangan dana, dan apabila pada waktunya / jatuh tempo pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan, maka berilah ia penangguhan waktu/tenggang waktu agar ia bisa mendapatkan kembali sejumlah uang untuk membayar pinjaman tersebut. Akan tetapi, apabila ia sudah diberi kelonggaran waktu untuk membayar pinjaman tersebut dan sampai pada beberapa kali batas waktu ia belum juga mampu untuk melunasinya, maka sedekahkanlah karena itu lebih baik dan mulia bagimu. Selain melakukan penanganan-penanganan tersebut di atas, Bank Muamalat juga telah menerapkan suatu peraturan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia yang tercantum di dalam PBI No 3/10/PBI/2001 tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah / Know Your Customer (KYC), kegiatan tersebut dimaksudkan pada seluruh Kantor Cabang / Cabang Pembantu dan Kantor Kas di Indonesia. Dan implementasi penerapan program KYC ini telah dilaksanakan melalui Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) yang berada dibawah Supervisi Direktur Kepatuhan. Selain itu, unit manajemen risiko PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk mempunyai cara untuk mengatasi risiko dalam penyaluran pembiayaan, yang bertujuan untuk meminimalisasi risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan mudharabah, antara lain: a. Hasil penjualan/pendapatan dari bisnis yang dibiayai seluruhnya harus melalui mekanisme mutasi rekening dibank sehingga dapat dengan mudah dikontrol bersama dengan nasabah tanpa perlu klarifikasi lagi untuk memastikan kebenaran data penjualan/pendapatan tersebut.

102

b. Menggunakan objek bagi hasilnya adalah Revenue Sharing. c. Didalam bisnis yang dibiayai terdapat suatu media/alat yang mencatat realisasi penjualan/pendapatan yang keamanannya terjamin, sehingga juga dapat mempermudah klarifikasi data realisasi penjualan tersebut. d. Fasilitas mudharabah ini sebaiknya diberikan kepada nasabah yang sudah eksisting dengan past performance yang tergolong prime customer dan telah teruji bukan kepada new custumer. e. Sebaiknya bank membiayai suatu bidang usaha dengan kondisi sedang dalam tahap pertumbuhan, bukan dalam tahap penurunan usaha sehingga jika dilihat dari sisi product life cycle, produk dari bidang usaha tersebut harus sedang dalam masa pertumbuhan juga bukan dalam masa pengenalan, kematangan dan bahkan penurunan. f.

Sebaiknya bidang usaha yang dibiayai disesuaikan dengan kemampuan staf marketing banknya dalam menguasai aspek-aspek teknis dari usaha tersebut.

g. Jangan memberikan fasilitas mudharabah kepada suatu perusahaan yang tergolong start up company (baru memulai usaha). h. Bidang usaha yang akan dibiayai harus telah diyakini benar dampak risikonya (pilih usaha yang paling manageble risikonya). i. Sedapat mungkin alur nasabah dikuasai oleh bank. j. Memberikan covenant, yaitu jika realisasi objek bagi hasil tidak sesuai dengan proyeksi, maka bank berhak ikut melakukan pengelolaan usaha tersebut minimal aspek keuangannya.

103

k. Memonitor dengan baik keteraturan dan ketepatan waktu nasabah dalam memberikan laporan objek bagi hasil sebagai ukuran bank dalam menilai aspek character nasabah.

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan

1.

Prosedur atau tata cara untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat, adalah sebagai berikut: a. pertama bank melakukan pengumpulan data nasabah yang mengajukan pembiayaan, berupa kegiatan inisiasi dan solisitasi, kegiatan tersebut dilakukan

setelah

calon/nasabah

mengajukan

proposal

permohonan

pembiayaan kepada Bank Muamalat Indonesia, Tbk. b. penyelidikan berkas oleh pihak bank kepada calon/nasabah berupa kunjungan setempat, informasi dari bank atau pihak lain yang memiliki hubungan dengan calon/nasabah pembiayaan c. pengajuan Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) ke KPP untuk di pertimbangkan, apakah nasabah tersebut berhak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan. d. langkah selanjutnya adalah Keputusan Pembiayaan oleh Rapat Komite. e. Realisasi Keputusan pembiayaan berupa akad penandatanganan pembiayaan dan penyerahan jaminan oleh nasabah kepada bank

104

105

f. Pemantauan pelaksanaan kegiatan nasabah dan terakhir pelunasan pembiayaan mudharabah oleh nasabah serta pengembalian jaminan kepada nasabah oleh bank.

2.

Kendala/faktor-faktor yang dihadapi oleh Bank Muamalat dalam pemberian pembiayaan mudharabah, sehingga menimbulkan pembiayaan mudharabah bermasalah disebabkan karena faktor intern dan ekstern. Faktor intern bersumber dari Bank Muamalat itu sendiri yang disebabkan berupa aspek analisa pembiayaan, aspek perhitungan modal, aspek sumber pengembalian, aspek jaminan dan lemahnya aspek supervise dan monitoring yang dimiliki oleh Bank Muamalat dalam menilai calon/nasabah pembiayaan. Adapun faktor ekstern adanya pembiayaan bermasalah bersumber dari pihak nasabah, yaitu nasabah kalah dalam persaingan di pasaran, nasabah side streaming, nasabah kurang menguasai bidang/bisnis tersebut dan kelalaian-kelalaian lain yang dilakukan oleh nasabah, selain karena disebabkan karena nasabah, faktor ekstern juga bisa disebabkan karena kondisi ekonomi mikro dan makro ekonomi yang kurang, tidak stabil sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan mudharabah bermasalah.

3.

upaya penanganan yang dilakukan oleh Bank Muamalat untuk menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan mendapatkan data usaha nasabah masa lalu, menganalisa data nasabah tersebut dan mengambil kesimpulan. Pada tahap awal ini pihak bank melakukan pendekatan perbincangan kepada nasabah untuk

106

mengetahui sebab/penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, usaha nasabah mengalami kemunduran (tidak bagus). Setelah dibuat kesimpulan, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengelompokkan atau menyesuaikan penanganan pembiayaan bermasalah tersebut sesuai dengan masalah yang dihadapi. Tindakan-tindakan tersebut antara lain; restructuring yaitu penataan ulang, rescheduling (penjadwalan ulang pembiayaan tersebut), penyitaan barang jaminan, dan terakhir tindakan yang dilakukan adalah dengan write off, tindakan ini dilakukan jika nasabah sudah tidak mampu lagi untuk mngembalikan dana tersebut dan manajemen beranggapan bahwa pembiayaan tersebut sudah tidak dapat tertagih lagi.

B. Saran-saran

1.

Dipastikan hampir semua bank mengalami risiko pembiayaan, untuk itu Bank Muamalat

perlu

mempersiapkan

panduan

pengelolaan

pembiayaan

bermasalah, khususnya pembiayaan yang berbasis bagi hasil, seperti pembiayaan mudharabah karena mudharabah adalah pembiayaan yang sarat dengan adanya risiko/permasalahan. 2.

Penyebab fundamental terjadinya pembiayaan bermasalah adalah kurangnya pengetahuan dan komunikasi di antara manajemen bank dan nasabah pengguna pembiayaan tersebut, oleh sebab itu setiap praktisi Perbankan Muamalat harus senantiasa mengupayakan terciptanya komunikasi yang baik

107

dengan nasabah, agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kesepakatan perjanjian kedua belah pihak. 3.

Dalam memberikan pembiayaan, pihak bank seharusnya dapat memahami dan mengetahui dengan jelas kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan oleh calon/nasabah pembiayaan mudharabah tersebut benar adanya atau tidak menyimpang dari akad, agar tidak terjadi side streaming dan ketidakjujuran nasabah. Oleh karena itu, perlu adanya penempatan Sumber Daya insani yang benar-benar memahami proyek nasabah tersebut, dan sebaiknya posisinya tidak hanya dijadikan pengawas saja, akan tetapi juga sebagai penasehat bagi kelangsungan usaha nasabah agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an dan Terjemahnya Hadis Agung Robiansyah, Kurnia, Pengembangan Produk Pembiayaan pada Perbankan Syari’ah, Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Perbankan Syari’ah Prodi Muamalat, tahun 2005

Antonio, M. Syafi’I, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, Ed.Khusus, Bogor : Tazkia Institute, 2001

Arifin, Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Cet ke-4, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2006

Danim, Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung : CV Pustaka Setia, 2002

Djojosoedarso, Soeisno, Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi, Edisi Revisi, Jakarta : Salemba Empat, 2003

Ghafur W, Muhammad, Potret Perbankan Syariah di Indonesia Terkini : Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah, Cet ke1, Yogyakarta : Biruni Press, 2007

Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik, Cet ke1, Jakarta : Gema Insani Press, 2003

108

109

Hosen, M. Nadratuzzamanan dan A.M. Hasan, Ali, Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syraiah, Cet ke-1, Jakarta : PKES, 2007

Idroes, Ferry N, Sugiarto, Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006

Ibrahim Abu Sinn, Ahmad, Manajemen Syari’ah : Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer, Edisi 1 Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008

Karim, Helmi, Fiqh Muamalah, Ed. 1, Cet ke-2, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,1997

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi, Cet ke6, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002

Lubis, Ibrahim, Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Cet ke-1, Jakarta : Kalam Mulia, 1995

M. Herujito, Yayat, Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta : PT Grasindo, 2001

Masry Simbolon, Maringan, Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen, Cet ke-1, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004

Masykur, Harun, Manajemen Risiko Operasional Bank Syari’ah: Studi pada UUS Bank Bukopin, Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Perbankan Syari’ah Prodi Muamalat, tahun 2008

Mufti, Aries dan M Syakir Sula, Amanah Bagi Bangsa, Jakarta : MES, 2006

110

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005 Muhammad, Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia, Edisi 1, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari’ah, Edisi 1, cet ke-2 Yogyakarta : Ekonisia, 2005

Muhammad, Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah ; Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern, Cet ke-1, Yogyakarta : PSEI, 2003

Muslaehuddin, Muhammad, Sistem Perbankan dalam Islam, Cet ke-2, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994

Nazir, Mohammad, Metode Penelitian, cet ke-5, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003

Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur & Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir & Nasabah, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006

Siahaan, Hinsa, Manajemen Risiko, Konsep, Kasus, dan Implementasi, Jakarta: PT ElexMedia Komputindo, 2007

Suyatno, Thomas, dkk, Dasar-Dasar Perkreditan, Edisi ke 4, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

111

Supramono, Gatot, Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan Yuridis, Edisi Revisi, Cet ke-2, Jakarta : Djambatan, 1996 Tampubolon, Robert, Risk Management : Manajemen Risiko Pendekatan Kualitatif, Cet ke-2, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2004

Wait, Watna, Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Mudharabah, Jakarta : STIEI, 2009

http:www.muamalatbank.com/index.php/home/about/profile,

diakses

tanggal

11

November 2009

http://www.muamalatbank.com/index.php/home/about/visi.misi,diakses tanggal 11 November 2009

Annual Report Bank Muamalat Indonesia tahun 2007

Annual Report Bank Muamalat Indonesia tahun 2008

Training financing, hand out, Muamalat Institute

Daftar pertanyaan dan jawaban hasil penelitian.

1. Apa yang dimaksud dengan al-Mudharabah? Jawab: yaitu suatu akad kerja sama yang dilakukan oleh bank, khususnya Bank Muamalat dengan nasabah, yang selanjutnya disebut sebagai Shahibul maal dan Mudharib, dimana dana yang dikeluarkan bersumber dari dana bank 100%. 2. Apa sajakah jenis mudharabah? Jawab : a. Mudharabah Muthlaqah, yaitu nasabah (mudharib) bebas menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk membiayai suatu proyek tanpa harus ditentukan spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnisnya. b. Mudharabah Muqayyadah, yaitu mudharib tidak mempunyai kebebasan untuk menggunakan dana pembiayaan tersebut, artinya shahibul maal membatasi jenis usaha, waktu dan daerah proyek tersebut. 3. Risiko seperti apa yang biasa dihadapi oleh Bank Muamalat dalam memberikan pembiayaan mudharabah? Jawab: yaitu suatu perusahaan yang pailit atau tutup sehingga bank menjual jaminannya.

4. Apakah ada batasan jumlah dana dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah? Jawab: tidak ada batasan, pemberian dana tersebut disesuaikan dengan kebutuhan nasabah serta dilihat dari jaminannya.

5. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah? Jawab : pertama-tama yang harus dilakukan adalah, calon/nasabah harus mengajukan proposal permohonan pengajuan pembiayaan kepada pihak bank serta mengisi/melengkapi formulir yang disediakan dan diminta oleh bank, seperti data diri, data perusahaan dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah bank melakukan verifikasi data nasabah dengan melakukan inisiasi atau solisitasi, selanjutnya adalah pengajuan Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) kepada Komite Persetujuan Pembiayaan (KPP) untuk dipertimbangkan apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Selanjutnya adalah Realisasi Keputusan, berupa penyampaian Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) dan penandatangan akad pembiayaan dan jaminan oleh nasabah kepada bank apabila nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan. 6. faktor apa sajakah yang di alami oleh Bank Muamalat dalam pemberian pembiayaan mudharabah?

Jawab : terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern, dimana penyebab dari faktor intern adalah berasal dari dalam bank itu sendiri, seperti pihak bank yang kurang memahami proyek yang dibiayai tersebut untuk meneliti/meninjau apakah proyek tersebut mempunyai return yang besar atau tidak. Sedangka faktor ektern adalah faktor yang berasal dari nasabah, misalnya nasabah tidak cakap hukum, nasabah menggunakan dana tidak seperti yang disebutkan di dalam kontrak. 7. Upaya apa yang dilakukan oleh Bank Muamalat untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut? Jawab :

dengan memberikan surat peringatan/teguran kepada

nasabah untuk segera melunasi kewajibannya yang belum selesai, apabila surat peringatan tersebut tidak direspon oleh nasabah, maka langkah selanjutnya yang dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan evaluasi ulang pembiayaan, seperti aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek yuridis, aspek nilai jaminan nasabah, apabila evaluasi ulang tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah pembiayaan, maka Bank melakukan Rescheduling, Restructuring. Apabila langkah-langkah penanganan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka penanganan selanjutnya adalah penyelesaian melalui jaminan. Pihak bank menyita/menjual jaminan yang diberikan oleh nasabah pada waktu akad, atau pihak

bank mengajukan permasalahan tersebut ke BASYARNAS sebelum akhinya diselesaikan Pengadilan Agama. 8. Bagaimana prospek pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat di masa depan? Jawab : sangat baik

Jakarta, 11 Rabiul Awal 1431 H 25 Februari 2010

Narasumber

¯2lµƒo¯ ­G¡‹+݉ƒo2Ù{´ KATA PENGANTAR Rasa syukur yang terdalam penulis haturkan ke Dzat yang maha Rahman bagi semesta alam dan Rahim bagi semua hamba yang selalu menjalankan perintah-Nya, yang telah menciptakan rasa cinta dan kasih kepada hati manusia. Sholatullah Wasalamuh senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, yang tak pernah lelah untuk selalu membimbing umatnya dengan penuh kasih sayang, kepada keluarganya, sahabat serta umatnya sepanjang zaman semoga kita mendapat syafa’atnya di yaumul Ba’ts. Penulis bersyukur setelah proses yang cukup panjang dan melelahkan yang sarat akan gangguan dan hambatan, akhirnya dengan limapahan kasih dan sayangNya, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul” Manajemen Pembiayaan Mudharabah Bermasalah”. Penulis menyadari dengan kesederhanaan karya tulis ini yang masih banyak kekurangan. Namun dengan ini juga penulis tidak bisa menutup mata akan peran berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Perkenankan penulis untuk mengucapkan kata terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

i

1. Bapak Prof. Dr. H. Amin Suma, SH, MA, MM, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Ibu Dr.Euis Amalia, M.Ag

selaku Ketua Program Studi Mu’amalat

Konsentrasi Perbankan Syariah dan Bapak H. Azharudin Latif M.Ag, selaku Sekretaris Program Studi Muamalat Konsentrasi Perbankan Syariah. 3. Bunda dan Ayah Tersayang, Hj Siti Maryam dan H. Daud H.M, Orang Tua yang tiada lelah dan letih dalam memberi doa, semangat, harapan dan seluruh limpahan kasih dan cintanya kepada penulis dalam segala-galanya. Trimakasih you’re The Best My Parent’s. 4. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan segala pengetahuan kepada penulis sehingga dapat membuka wacana dan pengetahuan bagi penulis terutama dalam pembelajaran pada bidang ekonomi Islam. 5. Seluruh staff dan pihak lainnya dari Perpustakaan fakultas Syariah dan Hukum, Perpustakaan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta Perpustakaan Muamalat Institute yang telah membantu dan memberikan fasilitas kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. 6. Yayah Fazriah, Lia Dahlia, Ahmad Izudin, Fahmi Adam, Nurkholis Aulia Rachman, adik-adik Qu Terkasih yang selalu memberikan semangat dan doa ii

kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Moga kesuksesan, kebahagiaan, dan kesejahteraan selalu ada dalam diri kalian.. Amin. 7. Tuk Suami_Qu tersayang, “Bang Nur Hasan”, terimakasih dah memberikan doa, dukungan, limpahan kasih sayang yang begitu dalam kepada penulis, moga ikatan suci qta tetap terjaga dan abadi,, amin.. 8. Geng 6, trimakasih teman bwt semua dukungan dan doanya, put, selai, yayah yang menjadi motivator penulis karena mereka kalian lulus lebih dulu, yang kemudian disusul ma’ nyai dan wiwi. Semoga persahabatan kita tetap terjalin dan terjaga sampai nanti. 9. Mba narti, serta pihak Muamalat Institute yang telah memberikan data dan informasi dalam proses penulisan skripsi ini, trimakasih mba nartiiiiii.. 10. Seluruh pegawai BMT CSM; Pa zar, Mba diah, Bang ero, Bang zul, Bang didi, Mba nur, Pa sis, lucky, terimakasih atas doa dan semangatnya, terutama tuk pa zar dan mba diah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis tuk menyelami ilmu di BMT CSM, hatur nuhun…. 11. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan doa dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan. Trimakasih semuanya!

iii

Skripsi ini memiliki banyak kekurangan, walaupun pada hakekatnya memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Akhir kata semuanya penulis serahkan pada Dzat yang menciptakan dan penguasa seluruh manusia.

Jakarta, 14 Jummadil Awwal 1431 H 29 April 2010

Penulis

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................

i

DAFTAR ISI .................................................................................................

v

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................

viii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah …………………………………….

1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ………………………..

8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ………………………………

9

D. Objek Penelitian ……………………………………………...

10

E. Metode Penelitian ……………………………………………

11

F. Sistematika Penulisan ……………………………………………...

14

BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG MANAJEMEN PEMBIAYAAN MUDHARABAH A. Manajemen 1. Pengertian Manajemen ……………………………………

16

2. Fungsi Manajemen ……………………………………….

18

3. Manajemen dalam Perspektif Islam ………………………

19

v

B. Pembiayaan Mudharabah 1. Pengertian Pembiayaan …………………………………...

24

2. Jenis-jenis Pembiayaan ……………………………………

26

3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan …………………………..

33

4. Pengertian dan Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah ………………………………………………

35

5. Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah ……………………..

38

6. Manfaat Pembiayaan Mudharabah ……………………….

39

7. Risiko Pembiayaan Mudharabah ………………………….

40

8. Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan …….

41

C. Pembiayaan Bermasalah 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah ……………………..

43

2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah ……………………….

45

3. Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah ……………..

48

D. Kajian Pustaka (Review Terdahulu) ………………………........

50

BAB III GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT INDONESIA, TBk A. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia ………………

59

B. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia …………………….

63

vi

C. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia …………… ...

64

D. Produk-produk Bank Muamalat Indonesia …………………..

66

BAB IV ANALISA MANAJEMEN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH A. Prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia …………………………

84

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia ……

87

C. Upaya Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia …… BAB V

93

PENUTUP A. Kesimpulan…………………………………………...................... 104 B. Saran-Saran……………………………………………………….

106

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………… 108

LAMPIRAN-LAMPIRAN

vii

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1

Skema Aplikasi Perbankan al-Mudharabah

42

Gambar 2

Struktur Organisasi PT. BMI, Tbk

64

Tabel 3

Statistik Deskriptif Laporan Keuangan PT. BMI, Tbk

74

Gambar 3.1

Perkembangan Total Aktiva

74

Gambar 3.2

Perkembangan Total Pembiayaan

75

Gambar 3.3

Perkembangan Total DPK

76

Gambar 3.4

Perkembangan Total Laba (Rugi)

77

Perkembangan Rasio Keuangan PT. BMI, Tbk

78

Gambar 4.1

Perkembangan FDR

79

Gambar 4.2

Perkembangan CAR

80

Gambar 4.3

Perkembangan BOPO

81

Gambar 4.4

Perkembangan ROA

82

Gambar 5

Perkembangan Pembiayaan Mudharabah

85

Tabel 6

Perkembangan NPF

88

Perkembangan NPF

88

Tabel 4

Gambar 6

viii

DAFTAR GAMBAR dan TABEL

Gambar 1

Skema Aplikasi Perbankan al-Mudharabah

42

Gambar 2

Struktur Organisasi PT. BMI, Tbk

64

Tabel 3

Statistik Deskriptif Laporan Keuangan PT. BMI, Tbk

74

Gambar 3.1

Perkembangan Total Aktiva

74

Gambar 3.2

Perkembangan Total Pembiayaan

75

Gambar 3.3

Perkembangan Total DPK

76

Gambar 3.4

Perkembangan Total Laba (Rugi)

77

Perkembangan Rasio Keuangan PT. BMI, Tbk

78

Gambar 4.1

Perkembangan FDR

79

Gambar 4.2

Perkembangan CAR

80

Gambar 4.3

Perkembangan BOPO

81

Gambar 4.4

Perkembangan ROA

82

Gambar 5

Perkembangan Pembiayaan Mudharabah

85

Tabel 6

Perkembangan NPF

88

Perkembangan NPF

88

Tabel 4

Gambar 6

vii

D. Kajian Pustaka Terdahulu 1. Khairunnisa Judul skripsi : Permasalahan dan Risiko Pemberian Pembiayaan Mudharabah kepada Pengusaha Kecil (studi kasus BPRS Harta Insan Karimah Ciledug Tangerang). Penelitian dilakukan pada tahun 2004 dengan hasil penelitian sebagai berikut: Menurut penulis, pembiayaan mudharabah di BPRS Harta Insan Karimah belum menjadi wahana utama untuk memobilisasindana masyarakat, hal ini dikarenakan masih banyaknya permasalahan dan masih bearnya resiko dalam pemberian pembiayaan mudharabah kepada pengusaha kecil, pembiayaan mudharabah pada tahun 2002 hanya mencapai 23% dibanding dengan pembiayaan murabahah sebesar 77%. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh BPRS Harta Insan Karimah dalam memberikan pembiayaan mudharabah kepada pengusaha kecil, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 1). Dari sisi pengusaha Umumnya usaha kecil memiliki tingkat kelayakan yang masih rendah akibat adanya keterbatasan pada aspek pemasaran, teknis produksi, manajemen dan organisasi. 2). Dari sisi perbankan Permasalahan yang muncul adalah sulitnya memperoleh usaha kecil yang layak, tingginya biaya transaksi, tingginya resiko dan terbatasnya sumber daya insani. Adapun kiat khusus yang telah dilakukan oleh BPRS Harta Insan Karimah dalam mengatasi resiko pemberian pembiayaan mudharabah diantaranya dengan membentuk

bagian yang khusus menangani masalah-masalah yang bermasalah dalam pengembalian dana pembiayaan yang disebut Bagian Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan (PPP). Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh PPP dalam mengatasi pembiayaan bermasalah diantaranya : a. Restructure b. Reschedule c. Penyitaan barang jaminan d. Write off

2. Nur Julizar Judul skripsi : Sistem Manajemen Risiko Perbankan Syari’ah dalam Penyaluran Pembiayaan Mudharabah, Kajian terhadap Bagaimana Seharusnya Manajemen Risiko Bank Syari’ah. Penelitian dilakukan pada tahun 2005 dengan hasil penelitian sebagai berikut : 1). Sistem operasional yang membedakan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional adalah penerapan sistem bagi hasil, dalam Bank Syariah yang menggantikan sistem bunga pada Bank Konvensional. 2). Kombinasi antara manajemen Bank Umum dengan sistem keuangan syariah dapat diterapkan sebagai sarana untuk mengembangkan antara dua kepentingan (lenders-borrowers) dan dalam hal manajemen resiko, Bank Syariah seharusnya memiliki konsep yang komprehensif aplikatif (bukan sekedar mengadopsi konsep yang telah ada) sehingga dalam memutuskan sebuah kebijakan pembiayaan tidak mengalami resiko.

3). Yang membedakan sistem manajemen resiko Bank Syariah dan Bank Konvensional terletak pada pemberdayaan potensi sumber daya manusia yang menyangkut budaya (culture) kerja bank, dimana misi Bank Syariah tidak hanya berorientsi pada keuntungan keduniawian (khairul fiddunya) tetapi juga berorientasi pada keuntungan ukhrowi (kahairul filakhirot) yang berpengaruh pada etos, orintasi dan mental sumber daya insani Bank Syariah sebagai pelaksana sistem pengelolaan resiko.

3. Harun Masykur Judul skripsi : Manajemen Risiko Operasional Bank Syari’ah, studi pada Unit Usaha Syari’ah Bank Bukopin. Penelitian dilakukan pada tahun 2008 dengan hasil penelitian sebagai berikut : 1). Proses identifikasi risiko operasional UUS Bank Bukopin dilakukan setiap awal periode pelaksanaan kegiatan dan diperbaharui setiap tiga bulan. Proses identifikasi ini dilakukan oleh Internal Control Cabang dan Kepala Cabang yang akhirnya di monitoring oleh Divisi Manajemen Risiko Kantor Pusat. 2). Proses pengukuran risiko operasional UUS Bank Bukopin menggunakan metode matrik Delphi 5x5, yaitu perkalian score dampak dan frekuensi risiko operasional, kemudian hasilnya ditrendkan dengan risiko yang sama pada Divisi dan Kantor Cabang lain. Setelah diukur, risiko operasional dipetakan agar manajemen dapat mengetahui risiko operasional yang harus di mitigasi terlebih dahulu.

3). Proses pengendalian risiko operasional UUS Bank Bukopin dilakukan oleh pemilik risiko (owner risk) atau Kantor Cabang. Setiap Kantor Cabang UUS Bank Bukopin memiliki prosedur dan sistem back up contingency plan, dan sistem keamanan data ware-house yang baik. Teknik mitigasi dan pengendalian risiko operasional UUS Bank Bukopin diantaranya adalah asuransi dan outsourcing. 4). Hambatan manajemen risiko operasional adalah kesulitan mengumpulkan data risiko operasional dan kepekaan karyawan dalam manajemen risiko operasional. 4. Agus Faizin Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Restrukturisasi Pembiayaan Mudharabah Non Performing dan Pengaruhnya terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), Analisis Fiqh dan Keuangan (Studi Kasus pada BNI Syariah). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2007 dengan hasil penelitian sebagai berikut : a. Penggolongan pembiayaan mudharabah bermasalah di dasarkan atas derajat kolektibilitas, yaitu prospek usaha, kinerja nasabah dan kemampuan membayar angsuran pokok ditambah margin bagi hasil jika prospek usaha, kinerja nasabah menurun serta menunggak selama 90 hari, maka restrukturisasi ini dapat dilakukan. b. Restrukturisasi pada BNI Syariah, dilakukan pada nasabah yang memiliki bisnis dan kondisi keuangan yang masih dapat diperbaiki. Sedangkan risiko

bisnis yang bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah dalam mengelola dana seperti huru hara, bencana alam dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas pembiayaan ulang, penundaan pembayaran dengan memperpanjang jatoh tempo, memperkecik margin bagi hasil dan merubah sistem pembiayaan dari Profit Loss Sharing menjadi Revenue Sharing. c. Restrukturisasi dapat juga dilakukan dengan menambahkan plafond/pokok pembiayaan dan pengurangan margin dapat mempengaruhi PPAP yang harus dibentuk sedangkan dengan penambahan waktu tudak mempengaruhi PPAP. d. Dalam pengakuan laba setelah adanya restrukturisasi menggunakan cash basis yang sesuai dengan PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) yaitu pengakuan pendapatan pada pembiayaan bermasalah diakui pada saat laba tersebut benar terjadi. 5. Ifah Latifah Judul Skripsi : Peranan Account Officer (AO) dalam menekan pembiayaan bermasalah (Studi Kasus pada BPRS Harta Insan Karimah). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2007 dengan hasil penelitian sebagai berikut : a. factor penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain : 1). Faktor Intern, seperti petugas (AO) dan system. AO kurang baik dalam menilai/menganalisis data calon nasabah. Sistem seperti pengawasan yang kurang intensif dari AO sehingga permasalahan yang terjadi tidak dapat terdeteksi secepat mungkin.

2). Faktor Ekstern, seperti kondisi nasabah yang sedang menurun, adanya I’tikad kurang baik dari nasabah dalam hal pembayaran, nasabah kurang mampu dalam mengelola usaha, kebijakan pemerintah yang kadanga tidak memihak pada perkembangan usaha kecil dan menengah, sehingga menyulitkan berkembangnya usaha nasabah dan terjadi bencana alam. b. tugas, wewenang dan tanggung kawab AO, antara lain : Memproses calon nasabah sehingga menjadi nasabah dan membinanya, mengadakan dan menghadiri pertemuan dengan nasabah, membuat anggaran kegiatan pemasaran, promosi dan rencana kerja, melakukan pendekatan pemasaran dengan nasabah, membuat analisa pembiayaan, surat keputusan dan penutupan asuransi, serta meneliti dan melaporkan kegiatan/aktivitas yang tidak normal. c. Analisis dan proses kerja AO, yaitu menganalisa permohonan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C serta aspek management, pemasaran teknis, keuangan, yuridis, dan sosio ekonomi; mengumpulkan persyartan administrasi, pembuatan proposal analisa pembiayaan dengan langsung survey ke alapangan untuk melihat, menganalisa dan menilai kelayakan usaha nasabah; memutuskan pembiayaan dan pembuatan Media Pencairan Pembiayaan (MPP) serta penandatangan dan realisasi pembiayaan. Adapun usaha AO dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah berhati-hati dalam pemberian pembiayaan dengan mengikuti prosedur yang baik, melakukan pendekatan dengan nasabah dengan melakukan kunjungan ke tempat

usaha/rumah nasabah untuk melihat penyebab pembiayaan bermasalah, mengawasi terus menerus penggunaan pembiayaan dan pengawasan terhadap perkembangan cadangan penghapusan pembiayaan, melakukan rescheduling, restructuring dan write off. Sedangkan skripsi yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen pembiayaan mudharabah bermasalah yang dilakukan oleh Bank Muamalat, apa yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan mudharabah bermasalah dan bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Bank Muamalat dalam menangani pembiayaan mudharabah bermasalah.