SKRIPSI ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ISTISHNA` PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK. Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

SKRIPSI ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ISTISHNA` PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)

OLEH : ABDUL MUJIB NIM : 204046102876

MUAMALAT/PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HDAYATULLAH JAKARTA 1429 H/ 2008 M

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 28 November 2008

Abdul Mujib

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ISTISHNA` PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam Pada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Muamalat Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Oleh: ABDUL MUJIB NIM : 204046102876

Menyetujui, Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. Burhanuddin Yusuf, MM NIP. 150 203 012

Drs. H. Zainul Arifin Yusuf, M. Pd NIP. 150 204 484

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HDAYATULLAH JAKARTA 1429 H/ 2008 M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi berjudul ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ISTISHNA` PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 28 November 2008. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam). Jakarta, 28 November 2008 Mengesahkan Dekan,

Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM. NIP: 150 210 422

PANITIA UJIAN 1. Ketua

: Prof.Dr.H.Muhammad Amin Suma,SH,MA,MM.(

)

NIP: 150 210 422 2. Sekretaris

: Drs. H. Ahmad Yani, MA.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

NIP: 150 269 678 3. Pembimbing I : Dr Drs. H. Burhanuddin Yusuf, MM NIP: 150 203 012 4. Pembimbing II: Drs. H. Zainul Arifin Yusuf, M. Pd NIP: 150 204 484 5. Penguji I

: Dr. A. Sudirman Abbas, MA. NIP: 150 294 051

6. Penguji II

: Drs. Djawahir Hejazziey, SH., MA NIP: 130 789 745

ABSTRAK

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebagai perintis perbankan syariah di tanah air memiliki produk-produk perbankan yang sangat variatif yang mengikuti produk-produk hukum syariah karena mendasarkan pengembangan produknya kepada teori perbankan syariah. Produk-produk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk tersebut tertuang dalam bentuk akad jual-beli, bagi hasil, dan akad-akad jasa. Salah satu akad jual-beli adalah akad bai` al-istishna` yang berguna bagi pengembangan sektor perekonomian suatu negara pada umumnya, dan sektor industri dan manufaktur pada khususnya. Penelitian ini juga dilakukan guna mendapatkan jawaban atas permasalahan “Bagaimana prosedur pembiayaan istishna` di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk?, bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan istishna` yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, dan apakah perlakuan akuntansi pembiayaan istishna` yang diterapakan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah sesuai dengan ketentuan atau prinsip akuntansi yang berlaku secara umum?”. Untuk menjawab permasalahan tersebut telah dilakukan penelitian perlakuan akuntansi yang bersifat deskriptif analitis dengan menitikberatkan pada studi dokumen yang dilengkapi dengan wawancara dengan nara sumber untuk mempelajari data sekunder di bidang akuntansi, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh jawaban dari permasalahan di atas. Pertama, untuk dapat memperoleh pembiayaan istishna` di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk pemohon harus melalui beberapa tahap, dimulai dengan pengajuan proposal pembiayaan secara tertulis hingga pada akhirnya diadakan ijab kabul sebagai tanda pengikatan (akad) antara bank dengan pemohon dan secara resmi pemohon mendapatkan pembiayaan istishna` dan berkewajiban melunasinya berdasarkan akad tersebut. Kedua, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dalam mencatat akuntansi pembiayaan istishna` mengacu pada PSAK No. 59 dan PAPSI 2003. Ketiga, bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan istishna` di PT. Bank Muamalat Indonesia pada dasarnya telah memenuhi ketentuan yang berlaku secara umum, yakni mengacu kepada PSAK No. 59 dan PAPSI 2003. Akuntansi bank Islam dirasa masih memiliki kekurangan sehingga perlu dikembangkan lagi terutama tentang perlakuan akuntansi pembiayaan istishna`.

KATA PENGANTAR


ّ‫
ا اّ ا‬ Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya, maka skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi yang penulis susun adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kebahagiaan yang tak ternilai bagi penulis secara pribadi adalah dapat mempersembahkan yang terbaik kepada kedua orangtua, seluruh keluarga dan pihakpihak yang telah ikut andil yang mensukseskan harapan penulis. Sebagai bentuk penghargaan yang tidak terlukiskan, izinkanlah penulis menuangkan dalam bentuk ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Dr. Euis Amalia, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Muamalat dan Ah. Azharuddin Lathif, M. Ag, selaku Sekretaris Program Studi Muamalat yang telah membantu penulis secara tidak langsung dalam menyiapkan skripsi ini. 3. Drs. H. Burhanuddin Yusuf, MM dan Drs. H. Zainul Arifin Yusuf, M. Pd. Selaku

dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu

disela-sela kesibukan dalam memberikan masukan maupun nasihat dalam penyusunan skripsi ini. 4. Segenap pengurus dan pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah & Hukum dan Pusat, yang telah membantu penulis dalam mencari data-data yang diperlukan. 5. Pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang telah banyak membantu dalam memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. 6. Rasa ta`dzim dan terima kasih yang mendalam kepada Ayahanda Muhammad Za`im (Almarhum) dan Ibunda Hj. Roifah atas dukungan moril dan materiil, kesabaran, keikhlasan, perhatian, serta cinta dan kasih sayang yang tidak habis bahkan doa-doa munajatnya yang tak henti-hentinya kepada Allah SWT. Penulis persembahkan skripsi ini. Doa untuk kedua orangtua 7. Kakak dan adikku tersayang: Mas Tubagus Mansur, Mas Abdul Hayyi, Mbak Nurjanah, Mas Arif Suadi, kedua adikku Rahmat Hidayat dan Muhammad Darussalam yang telah memberikan dukungan moril dan materiil. Terima kasih untuk semua atas perhatian dan kasih sayangnya. 8. Semua kru CV. Nugraha Abadi Ekspress dan Java Technology, bersabar dalam cobaan dan bersyukur serta berdoa dalam kejayaan. Berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan.Untuk keponakan-keponakan penulis: Ahmad Sahal Baihaqi, Adi Nugroho Fanani, Eka Hadi Setyo N, Hilwa Aulia Putri Anjani, dan Nouval Gulmi Adzin.

9. Untuk sahabat-sahabat terbaik penulis: Ahmad Syarif, Moh. Syafi`i, Erdy Nasrul, Titin Supriyatin, Juju, Elyzabeth, Vien Maria Esther, Mas Habibie, semua sahabat penulis di IKPM Gontor, RISKA Menteng, Tazkia Bogor, juga untuk seluruh teman-teman Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah 2004 terutama kelas D yang tercinta dan tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu dan semoga hubungan kita tidak akan terputus sampai kapanpun. 10. Untuk waktu yang bergerak perlahan namun pasti, yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka. Untuk malam yang selalu mendengarkan gema doa yang bergetar di tengah kesunyian. Untuk semua rasa dan pengalaman, yang menjadi saksi bisu bagi penulis untuk tetap tegar melewati manis dan pahit hidup.

Semoga amal dan jasa baik yang telah diberikan penulis dapat diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang berlimpah. Dengan segala kelemahan dan kekurangan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridloi setiap langkah kita. Amin

Jakarta,

28

November

2008

Abdul Mujib

KATA PENGANTAR


ّ‫
ا اّ ا‬ Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya, maka skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi yang penulis susun adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kebahagiaan yang tak ternilai bagi penulis secara pribadi adalah dapat mempersembahkan yang terbaik kepada kedua orangtua, seluruh keluarga dan pihakpihak yang telah ikut andil yang mensukseskan harapan penulis. Sebagai bentuk penghargaan yang tidak terlukiskan, izinkanlah penulis menuangkan dalam bentuk ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 11. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 12. Dr. Euis Amalia, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Muamalat dan Ah. Azharuddin Lathif, M. Ag, selaku Sekretaris Program Studi Muamalat yang telah membantu penulis secara tidak langsung dalam menyiapkan skripsi ini. 13. Drs. H. Burhanuddin Yusuf, MM dan Drs. H. Zainul Arifin Yusuf, M. Pd. Selaku

dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu

disela-sela kesibukan dalam memberikan masukan maupun nasihat dalam penyusunan skripsi ini. 14. Segenap pengurus dan pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah & Hukum dan Pusat, yang telah membantu penulis dalam mencari data-data yang diperlukan. 15. Pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang telah banyak membantu dalam memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. 16. Rasa ta`dzim dan terima kasih yang mendalam kepada Ayahanda Muhammad Za`im (Almarhum) dan Ibunda Hj. Roifah atas dukungan moril dan materiil, kesabaran, keikhlasan, perhatian, serta cinta dan kasih sayang yang tidak habis bahkan doa-doa munajatnya yang tak henti-hentinya kepada Allah SWT. Penulis persembahkan skripsi ini. Doa untuk kedua orangtua 17. Kakak dan adikku tersayang: Mas Tubagus Mansur, Mas Abdul Hayyi, Mbak Nurjanah, Mas Arif Suadi, kedua adikku Rahmat Hidayat dan Muhammad Darussalam yang telah memberikan dukungan moril dan materiil. Terima kasih untuk semua atas perhatian dan kasih sayangnya. 18. Semua kru CV. Nugraha Abadi Ekspress dan Java Technology, bersabar dalam cobaan dan bersyukur serta berdoa dalam kejayaan. Berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan.Untuk keponakan-keponakan penulis: Ahmad Sahal Baihaqi, Adi Nugroho Fanani, Eka Hadi Setyo N, Hilwa Aulia Putri Anjani, dan Nouval Gulmi Adzin.

19. Untuk sahabat-sahabat terbaik penulis: Ahmad Syarif, Moh. Syafi`i, Erdy Nasrul, Titin Supriyatin, Juju, Elyzabeth, Vien Maria Esther, Mas Habibie, semua sahabat penulis di IKPM Gontor, RISKA Menteng, Tazkia Bogor, juga untuk seluruh teman-teman Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah 2004 terutama kelas D yang tercinta dan tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu dan semoga hubungan kita tidak akan terputus sampai kapanpun. 20. Untuk waktu yang bergerak perlahan namun pasti, yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka. Untuk malam yang selalu mendengarkan gema doa yang bergetar di tengah kesunyian. Untuk semua rasa dan pengalaman, yang menjadi saksi bisu bagi penulis untuk tetap tegar melewati manis dan pahit hidup.

Semoga amal dan jasa baik yang telah diberikan penulis dapat diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang berlimpah. Dengan segala kelemahan dan kekurangan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridloi setiap langkah kita. Amin

Jakarta,

28

November

2008

Abdul Mujib

DAFTAR ISI

ABSTRAK............................................................................................................ i KATA PENGANTAR.......................................................................................... iii DAFTAR ISI ........................................................................................................ vi DAFTAR TABEL ................................................................................................ ix DAFTAR GAMBAR............................................................................................ x

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ................................................ 4 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ....................................................... 6 D. Kerangka Teori dan Konsep .............................................................. 7 E. Kajian Kepustakaan Terdahulu ......................................................... 8 F. Metodologi Penelitian........................................................................ 9 G. Sistematika Penulisan ....................................................................... 12

BAB II

TINJAUAN TEORITIS A. Akuntansi 1. Pengertian Akuntansi .................................................................. 14 2. Proses Akuntansi ......................................................................... 17 3. Akuntansi Perbankan Syariah....................................................... 20

4. Tujuan Akuntansi dan Laporan Keuangan Bank Syariah.............. 21 5. Perbedaan Prinsip antara Akuntansi Konvensional dan Syariah.... 23 B.

Istishna` 1. Pengertian dan Jenis-jenis Istishna` ............................................. 25 .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... 2. Landasan Hukum dan Operasional Istishna` ................................ 27 3. Rukun dan Syarat-syarat Istishna` ............................................... 31 4. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak ....................................... 35 5. Perbedaan antara Istishna` dengan Salam..................................... 35 6. Perlakuan Akuntansi Transaksi Istishna` dari pihak Bank sebagai Shani`. ......................................................................................... 36

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN A. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.......................... 49 B. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk ............................. 50 C. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.................... 51 D. Prinsip Operasional PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk ................... 56 E. Produk dan Jasa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk ......................... 58

BAB IV ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN AKUNTANSI ISTISHNA` A.

Analisa Pelaksanaan Permohonan Pembiayaan Calon Debitur, Untuk Pembiayaan Istishna` 1. Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Pembiayaan Bai` Al-Istishna` di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk ......................................... 67 2. Analisa dan Mekanisme Pembiayaan Istishna` pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk............................................................. 75

B.

Penerapan Akuntansi Pembiayaan Istishna` pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk 1. Perhitungan Margin Istishna` ....................................................... 79 2. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Istishna` .................................. 80 3. Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Istishna`................................. 84 4. Penyajian ..................................................................................... 89 5. Pengungkapan.............................................................................. 89

C. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Istishna` dengan PSAK No.59 dan PAPSI............................................................................... 90

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ....................................................................................... 96 B. Saran ................................................................................................. 96

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................... 98

LAMPIRAN

.................................................................................................... 102

DAFTAR TABEL

1.

Tabel 2.1 Perbedaan Prinsip antara Akuntansi Konvensional dan Syariah 23

2.

Tabel 4.1 Penandatanganan kontrak pembiayaan istishna`....................... 86

3.

Tabel 4.2 Harga perolehan kelapa sawit bank dari sub-kontraktor ........... 86

4.

Tabel 4.3 Pendapatan bank pada bulan Juni ............................................ 86

5.

Tabel 4.4 Persetujuan pembiayaan .......................................................... 86

6.

Tabel 4.5 Penerimaan uang muka ........................................................... 87

7.

Tabel 4.6 Penerimaan pendapatan setiap bulan ....................................... 87

8.

Tabel 4.7 Pengembalian modal setiap bulan ........................................... 87

9.

Tabel 4.8 Kerugian bukan karena kelalaian nasabah ............................... 87

10.

Tabel 4.9 Modal akhir tidak dapat dikembalikan ..................................... 87

11.

Tabel 4.10 Penyerahan kelapa sawit disertai cacatnya barang ................. 87

12.

Tabel 4.11 Penyerahan ulang kelapa sawit .............................................. 88

13.

Tabel 4.12 Termin penyerahan barang .................................................... 88

14.

Tabel 4.13 Penyelesaian akad dan penyerahan sisa barang pesanan ........ 88

15.

Tabel 4.14 Pengakuan dan Pengukuran.................................................... 91

16.

Tabel 4.15 Penyajian .............................................................................. 94

17.

Tabel 4.16 Pengungkapan ....................................................................... 95

DAFTAR GAMBAR

1.

Gambar 2.1

Proses Akuntansi....................................................................... 18

2.

Gambar 2.2

Siklus Akuntansi melalui Komputer.......................................... 19

3.

Gambar 3.1

Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk......... 53

4.

Gambar 4.1

Skema Teknis Perbankan Pembiayaan Istishna` ...................... 77

5.

Gambar 4.2

Skema Teknis Pembiayaan Istishna` di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk........................................................................ 78

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Perekonomian yang modern mencerminkan keragaman (kompleksitas) kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan dan kemudahan hidup. Keragaman aktivitas ekonomi memungkinkan untuk berkembangnya berbagai sarana dan prasarana yang memang dibutuhkan dalam melancarkan dan memudahkan kegiatan ekonomi yang dilakukan. Salah satu sarana yang muncul dan berkembang dalam perekonomian modern adalah lembaga keuangan atau financial institution (institusi keuangan). Yang dimaksud dengan lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpankan kepada mereka.1 Tabungan yang dikumpulkan lembaga keuangan tersebut selanjutnya akan dipinjamkan kembali kepada individu dan perusahaan yang membutuhkannya, sebagian lagi untuk membeli saham-saham berbagai perusahaan.

1

Sardono Sukirno, Pengantar Teori Ekonomi Makro, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Edisi 2, hal.199

Lembaga-lembaga keuangan muncul dan berkembang karena adanya kebutuhan dari dua fihak, yaitu antara arus permintaan dan arus penawaran akan aktiva financial (financial assets).2 Menurut pengertiannya bank adalah suatu lembaga yang mendapat izin untuk mengerahkan dana masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman sehingga berfungsi sebagai lembaga perantara (intermediary institution) antara unit defisit dan unit surplus. 3 Kegiatan usaha sangat membutuhkan modal aktiva, hal ini dapat dipenuhi oleh bank dalam usahanya menghimpun dana dan menyalurkannya. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pembangunan pun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dapat disaksikan di Indonesia telah begitu banyak infrastruktur dan bangunan-bangunan yang dapat menunjukkan perkembangan pembangunan tersebut. Perkembangan pembangunan tersebut antara lain ditunjang oleh perusahaan-perusahaan yang memang ikut serta dalam pembangunan di Indonesia, seperti halnya perusahaan di bidang jasa industri, kontruksi dan manufaktur. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya perusahaan tersebut seringkali dihadapkan untuk membeli peralatan-peralatan ataupun barang-barang yang tidak

2

Suad Husnan, Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan, (Yogyakarta: BPFEYogyakarta, 1996), Edisi 4, hal. 19 3

Sutan Remy Syahdeini, Perbankan Syariah dan Kedudukannya dalam Tata Hukum di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hal.1

murah dan tidak dijual secara umum. Tentu hal terkait menjadi suatu masalah bagi perusahaan tersebut. Jual beli dengan sistem istishna` merupakan salah satu jalan keluar bagi perusahaan-perusahaan yang terkadang sulit mendapatkan barang-barang yang tidak dijual secara umum. Perusahaan dapat memperoleh barang dari produsen melalui pesanan dengan aturan dan jangka waktu tertentu. Istishna` merupakan salah satu bentuk kegiatan transaksi yang diatur dalam ajaran Islam yang memerlukan pencatatan sebagai alat bukti, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT: Al-Baqarah 282

ُ'ُ(ُْ‫ *َآ‬#& َ ُ‫ٍ ﻡ‬$َ%َ‫ أ‬#َِ‫یَأَیَ اِی َ ءَاﻡَُا إِذَا !َ َایَُْ
ْ ِ َیْ ٍ إ‬ Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya......” (Al-Baqarah : 282) Mayoritas mufassir berpendapat bahwa kata tadaayantum yang terdapat dalam ayat tersebut adalah kegiatan muamalah dalam bentuk transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak, seperti hutang-piutang, jual-beli dan sewa menyewa, baik secara kontan maupun cicilan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sejak munculnya peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad saw telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanannya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan

antara dua pihak yang melakukan transaksi muamalah, sedangkan pencatatan untuk tujuan lainnya seperti data untuk pengambilan data tidak diharuskan. 4 Urgensi pencatatan dalam ajaran Islam tersebut sejalan dengan konsep akuntansi yang berupaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat karena akuntansi memelihara catatan sebagai accountability (pertanggungjawaban) dalam menjamin akurasinya.5 Akuntansi merupakan alat untuk merefleksikan realitas. Akuntansi harus didasarkan pada etika realitas dikonstruksi dalam kaitannya dengan nilai etika. Jika tidak, realitas dalam akuntansi akan direfleksikan dalam presentasi lain dan pada gilirannya akan menyesatkan pihak-pihak yang tertarik padanya. 6 Oleh karena sangat pentingnya pencatatan dalam setiap transaksi dan tidak diberlakukannya sistem bunga dalam kegiatan operasional pada bank syariah, maka dalam hal jasa istishna` perlakuan akuntansinya membutuhkan aturan-aturan tertentu pada pencatatannya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai jual beli pesanan dengan judul : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ISTISHNA` PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

4

Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 120-121.

5

Sofyan Syafri Harahap, hal. 121

6

Iwan Triyuwono, Organisasi dan Akuntansi Syariah, (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 323

Pembatasan Masalah Penyajian informasi perlakuan akuntansi penting bagi proses pembuatan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan bank. Lebih dari itu, bagi bank syariah memiliki dampak positif terhadap distribusi sumber-sumber ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Hal ini karena prinsip-prinsip syariah Islam memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dalam kaitannya dengan tema pokok yang penulis angkat dalam skripsi ini agar mendapatkan suatu batasan yang jelas sekaligus mencegah pembahasan yang meluas yang tidak ada kaitannya dengan masalah pokok maka penulis akan membatasi permasalahan yaitu meneliti tentang kesesuaian perlakuan akuntansi istishna` pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu PSAK No.59 tentang akuntansi perbankan syariah dan juga PAPSI 2003. Perumusan Masalah Adapun beberapa pokok bahasan yang akan penulis kembangkan dalam penyusunan skripsi ini antara lain: 1. Bagaimanakah prosedur permohonan pembiayaan calon debitur dalam pembiayaan istishna` yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk? 2. Bagaimanakah perlakuan akuntansi istishna` yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk?

3. Apakah perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan istishna` yang dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana analisis permohonan pembiayaan calon debitur dalam pembiayaan istishna` yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk 2. Mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi istishna` yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk 3. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan istishna` yang dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum 4. Untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dalam usaha mencapai gelar sarjana S1 disiplin ilmu syariah dalam bidang muamalah (Ekonomi Islam) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah: 1. Bagi peneliti Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam masalah ini yang telah didapat di bangku kuliah.

2. Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam menentukan langkah selanjutnya berkaitan dengan pengembangan dan penelitian (research and development). 3. Bagi pembaca dan dunia pustaka Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, sehingga dapat memperdalam pemahaman istishna` dan dapat dipergunakan sebagai sumbangan yang berguna dalam memperkaya koleksi dalam ruang lingkup karya-karya penelitian lapangan.

D. Kerangka Teori dan Konsep Kerangka teori atau landasan teori pada penelitian ini adalah teori-teori yang melandasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi baik teori yang bersifat umum maupun teori yang lebih khusus yang terkait dengan topik kajian. Untuk keperluan penelitian ini, hal-hal yang termasuk dalam objek penelitian dipertegas format dan substansinya, oleh karena itu dalam penelitian ini dijelaskan batasan-batasan pengertian sebagai berikut: Pembiayaan

: adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 7 : adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi

Istishna`

barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan.8 Akuntansi

: proses pencatatan, pengukuran, interpretasi dan komunikasi data keuangan. Akuntan mempersiapkan laporan keuangan untuk mencerminkan keadaan keuangan dan kinerja operasi. Juga, praktisi akuntansi memberikan pelayanan akuntansi pribadi kepada klien seperti mempersiapkan laporan keuangan pribadi dan rencana perpajakan.9

E. Kajian Kepustakaan Terdahulu Adapun kajian data kepustakaan terdahulu yang peneliti dapatkan antara lain: 1. Pada tahun 2000, Dadang Romansyah mahasiswa fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang membahas judul skripsi “Analisis terhadap Etika Akuntansi dalam Perspektif Islam”. Adapun cakupan bahasan terbatas pada pandangan Islam terhadap etika akuntansi.

7

Z. Dunil, Kamus Istilah Perbankan Indonesia, (Jakarta, PT. Gramedia, 2004), hal. 324

8

Arcarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet ke-1, hal. 96 9

Joel G.Siegel & Jae K. Shim, Kamus Istilah Akuntansi, (Jakarta: Elex Media Komputindo, cetakan ke-3, Agustus 2003), hal. 59

2. Pada tahun 2005, Juliano Satria mahasiswa jurusan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi FEUI membahas judul skripsi “Tinjauan Yuridis Pembiayaan Bai` al-Istishna` (Purchase By Order or Manufakture) pada PT. Bank Muamalat Indonesia”. Adapun cakupan bahasan hanya terbatas pada hukum kegiatan ekonomi yang berbasis Bai` al-Istishna`. 3. Pada tahun 2006, Siti Hairany mahasiswi jurusan Muamalat/Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah membahas judul skripsi “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan pada BMT Al-Husnayain”. Adapun cakupan bahasan hanya menggambarkan secara umum perlakuan akuntansi pada sisi pembiayaan secara umum di BMT Al-Husnayain.

F. Metodologi Penelitian 1. Lokasi Penelitian Penelitian ini akan dilakukan pada Muamalat Institute (PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk) yang beralamat di Celestial Cyber Center Jl. Futuris No.2-3 Ruko Pinangsia, Karawaci Park Office, Tangerang . 2. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif-analisis, yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang diperoleh peneliti di lapangan mengenai perlakuan akuntansi istishna` dan istishna` pararel dan aplikasinya pada bank syariah dengan melakukan

kajian terhadap data dan informasi yang diperoleh serta memberikan penilaian terhadap hal tersebut. 3. Pendekatan Penelitian Adapun pendekatan penelititan yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 4. Sumber Data Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data, yaitu: a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil konsultasi pada salah satu pejabat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. b. Data sekunder, yaitu catatan-catatan akuntansi dan laporan keuangan istishna` dan istishna` pararel pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini. 5. Teknik Pengumpulan Data a. Penelitian Kepustakaan (library research), dalam hal ini penulis mengadakan penelitian terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini, literatur ini berupa buku, jurnal, majalah, artikel, download internet dan lain sebagainya. Langkah dalam melaksanakan studi kepustakaan ini adalah dengan cara membaca, mengutip serta menganalisa dan merumuskan hal-hal yang dianggap perlu dalam memenuhi data dalam penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (field research), untuk mendapatkan data-data dan informasi, penulis langsung terjun ke obyek penelitian yaitu pada lembaga yang diteliti, dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data sebagai berikut: 1) Interview yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini. 2) Dokumentasi yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan yang didapat dari perusahaan/ instansi yang diteliti dan laporan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. 6. Teknik Analisa dan Interpretasi Data Dalam penelitian ini data yang diperoleh peneliti bersifat kualitatif yakni data yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat. Dan data kuantitatif yang bersifat diskrit yakni data yang berbentuk angka yang diperoleh dari hasil meneliti di lapangan. Data-data yang telah diperoleh akan diinterpretasikan dalam bentuk pemaparan dan analisis sehingga penulis dapat memberikan kesimpulan pada penelitian ini. 7. Teknik Penulisan Adapun tekhnik penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan Buku Pedoman Penulisan Skripsi, yang disusun oleh TIM Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007.

G. Sistematika Penulisan Secara geris besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis dalam skripsi ini, maka akan dijelaskan beberapa hal dalam sistematika pembahasan sebagai berikut : Bab I merupakan bab pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian kepustakaan terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Bab II merupakan bab yang membahas tinjauan teoritis mengenai akuntansi, proses akuntansi, akuntansi perbankan syariah, tujuan akuntansi dan laporan keuangan bank syariah, perbedaan prinsip antara akuntansi syariah dan konvensional, pengertian dan jenis-jenis istishna`, landasan hukum dan operasional istishna`, rukun dan syarat-syarat istishna`, hak dan kewajiban kedua belah pihak, perbedaan antara istishna` dan salam, dan perlakuan akuntansi transaksi istishna` dari pihak bank sebagai shani`. Bab III adalah bab yang membahas tentang deskripsi objek penelitian yang meliputi gambaran umum perusahaan, yakni sejarah singkat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, visi dan misi, struktur organisasi, prinsip operasional, produk dan jasa. Bab IV merupakan bab yang membahas dan menganalisa hasil penelitian mengenai perlakuan akuntansi istishna` yang meliputi prosedur dan tata cara mengajukan pembiayaan istishna di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, dan

penerapan akuntansi istishna` pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk serta melihat apakah perlakuan akuntansinya telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang merupakan pandangan objektif dari penulis.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Akuntansi 1. Pengertian Akuntansi Dari segi istilah, kata akuntansi berasal dari kata bahasa Inggris to account yang berarti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi sangat erat kaitannya dengan informasi keuangan. Badan yang berwenang dan beberapa ahli memberi pengertian yang bervariasi mengenai akuntansi bergantung pada sudut dan penekanan yang mereka anut. Akan tetapi, pada prinsipnya apa yang dikemukan oleh para ahli tersebut menuju ke satu pengertian akuntansi karena sebenarnya mereka membahas objek yang sama yaitu informasi keuangan. Komite Terminologi AICPA (The Committee on Terminology of the American Institute of Certified Public Accountant) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut10: “Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut.”

10

Ahmed Riahi Belkaoui, Teori Akuntansi, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal.37-38.

Cakupan akuntansi dari definisi diatas lebih menekankan akuntansi sebagai suatu proses. Perspektif yang lain ditawarkan oleh definisi akuntansi berikut ini (menurut American Accounting Association).11 “Proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomik untuk memungkinkan pembuatan pertimbangan dan keputusan berinformasi oleh pengguna informasi, baik pihak internal maupun eksternal” Sedangkan menurut Accounting Principle Board (APB) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: “Aktivitas jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomik yang diperkirakan bermanfaat dalam pembuatan keputusan”. Yang terbaru, akuntansi telah didefinisikan dengan mengacu pada komsep informasi kuantitatif (menurut Ikatan Akuntan Indonesia): “Akuntansi adalah aktivitas jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomik yang diperkirakan bermanfaat dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomik, dalam membuat pilihan di antara alternatif tindakan yang ada”. Sedangkan akuntansi menurut syariah, sebagaimana firman Allah SWT: Al-Baqarah : 282

'ُ(ُْ‫ *َآ‬#& َ ُ‫ٍ ﻡ‬$َ%َ‫ أ‬#َِ‫یَأَیَ اِی َ ءَاﻡَُا إِذَا !َ َایَُْ
ْ ِ َیْ ٍ إ‬ ُ Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya......” (Al-Baqarah : 282)

11

Ahmed Riahi Belkaoui, hal. 40.

Pemakai Informasi Akuntansi Berbagai

individu

dan

pihak-pihak

yang

berkepentingan

yang

menggunakan informasi akuntansi adalah sebagai berikut: a. Individu. Orang-orang dalam masyarakat umum menggunakan informasi akuntansi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya melakukan investasi dan melakukan keputusan apakah membeli atau menyewa sebuah rumah. b. Pemodal atau calon pemodal. Pemodal (investor) dan calon pemodal membutuhkan informasi akuntansi mengenai posisi keuangan dan profibilitas untuk mengetahui prospek perusahaan dimasa mendatang dan keselamatan investasi mereka. Keputusan yang diambil adalah apakah memulai, menambah, mengurangi, menarik, atau mempertahankan investasi dalam suatu perusahaan. c. Kreditor. Bank-bank dan para rekanan membutuhkan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaranpembayaran yang dijadwalkan sebelum memberikan pinjaman. d. Badan-badan Pemerintah. Sebagai contoh adalah Ditjen Pajak dan Bapepam sangat berkepentingan dengan informasi akuntansi dari perusahaan untuk tujuan-tujuan pengenaan pajak dan membuat peraturanperaturan (regulation) e. Karyawan. Para karyawan dan serikat pekerjanya membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas perusahaan tempat

mereka bekerja. Hal ini berhubungan dengan permintaan gaji dan upah serta bonus mereka. f. Kelompok konsumen. Mereka juga tertarik dengan informasi akuntansi yang menggambarkan jumlah laba yang diperoleh perusahaan. g. Manajemen (pemimpin perusahaan). Merupakan pihak yang paling banyak berhubungan dengan informasi akuntansi. Berdasarkan informasi ini pihak manajemen membuat keputusan-keputusan yang secara langsung akan mempengaruhi operasi perusahaan

2. Proses Akuntansi Dalam menghasilkan informasi ekonomi, perusahaan memerlukan suatu proses yang terdiri atas beberapa aktivitas akuntansi. Proses akuntansi ini akan terjadi secara berulang dan berkelanjutan pada periode-periode akuntansi berikutnya. Oleh karena itu proses akuntansi ini disebut dengan siklus akuntansi (accounting cycle). Secara sistematis, langkah-langkah dalam proses akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 PROSES AKUNTANSI12

Langkah 1 Dokumen Usaha dianalisis

Langkah 2 Transaksi dicatat dalam Buku Jurnal

Langkah 3 Transaksi diposkan ke Buku Besar Langkah 4 Neraca Saldo Neraca Lajur Langkah 5 Penyesuaian

Langkah 6 Laporan Keuangan

Langkah 7 Ayat Jurnal Penutupan

Langkah 8 Neraca Saldo setelah Ayat Jurnal Penutup

Langkah 9 Ayat Jurnal Balik

12

Alfonsus Sirait, Intermediate Accounting, Tim Penerjemah Penerbit Erlangga (Jakarta: Erlangga, 1992), cet.ke-4, hal. 67

Apabila bank syariah atau perusahaan modern telah mempergunakan komputer dalam penataan akuntansinya, yang diketahui oleh pada pelaksana hanya kode transaksi debet dan kode transaksi kredit, bahkan terdapat beberapa transaksi yang jurnalnya dilakukan secara otomasi oleh komputer, dan akhirnya pelaksana hanya mengetahui cetakan seperangkat laporan keuangan. Proses atau siklus akuntansi yang penataan akuntansinya dilakukan komputer dapat digambarkan sebagai berikut: Proses (Siklus) Akuntansi13 Gambar 2.2 Siklus Akuntansi melalui Komputer Data Dasar

Jurnal

Buku Besar

Neraca Percobaan

Laporan Keuangan

13

Alfonsus Sirait, hal. 68.

3. Akuntansi Perbankan Syariah Bank syariah yang pertama kali muncul pada tahun 1992 saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Jika pada tahun 1990-an jumlah bank yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah masih berjumlah belasan, maka pada awal tahun 2008 jumlah bank syariah telah menjadi 31 bank.14 Meskipun demikian, menurut Muhammad untuk mendorong seseorang menginvestasikan dananya di bank syariah, sangatlah penting membangun kepercayaan calon nasabah terhadap bank syariah. Salah satu prasyarat untuk mengembangkan kepercayaan adalah ketersediaan informasi yang mampu meyakinkan

calon nasabah bahwa bank syariah dapat mencapai tujuan

investasi yang dilakukan oleh calon nasabah. Diantara sumber-sumber informasi yang penting, laporan keuangan bank syariah yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan karakter bank syariah menjadi sumber informasi yang berguna untuk memberikan gambaran tentang perkembangan dan kemampuan bank syariah dalam mengelola dana nasabah. Dari pendapat Muhammad diatas jelas bahwa akuntansi bank syariah menjadi hal yang penting agar bank syariah dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh nasabah. Ini sejalan dengan pendapat Antonio yang memasukkan “standar akuntansi, audit dan pelaporan” sebagai salah satu 14

Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah BI, Februari 2008

ketentuan dari 4 ketentuan yang dianggap dapat mendukung bank syariah agar dapat beroprasi secara efektif dan efisien.

4. Tujuan Akuntansi dan Laporan Keuangan Bank Syariah a. Tujuan Akuntansi Bank Syariah: 1) Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain,

sesuai dengan prinsip

syariah yang

berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami. 2) Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan. 3) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. b. Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut: 1) Pengambilan putusan investasi dan pembiayaan. Laporan keuangan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang

rasional. Oleh karena itu, informasi harus dapat dipahami oleh pelaku bisnis dan ekonomi yang mencermati informasi yang disajikan dengan seksama. Pihak-pihak yang berkepentingan antara lain: a) Shahibul maal/pemilik dana b) Kreditur c) Pembayar zakat, infaq, dan shadaqah d) Pemegang saham e) Otoritas pengawasan f) Bank Indonesia g) Pemerintah h) Lembaga Penjamin Simpanan i) Masyarakat 2) Menilai prospek arus kas. Pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat mendukung investor/pemilik dana, kreditur dan pihak-pihak lain dalam memperkirakan jumlah, saat dan ketidakpastian dalam penerimaan kas dimasa depan atas deviden, bagi hasil, dan hasil dari penjualan, pelunasan (redemption), dan jatuh tempo dari surat berharga atau pinjaman. Prospek penerimaan kas tersebut sangat tergantung dari kemampuan bank untuk menghasilkan kas guna memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo, kebutuhan operasional, reinvestasi dalam operasi, serta pembayaran deviden.

3) Kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Laporan keuangan memberikan informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya. 4) Laporan

keuangan

memberikan

informasi

untuk

membantu

mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik investasi terikat; dan 5) Pemenuhan fungsi sosial. Laporan keuangan memberikan informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat. Laporan keuangan tidak hanya mencakup pernyataan mengenai keuangan tetapi juga merupakan sarana komunikasi informasi yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh akuntansi keuangan.

5. Perbedaan Prinsip antara Akuntansi Konvensional dan Syariah

Tabel 2.1 Perbedaan Prinsip antara Akuntansi Konvensional dan Syariah

Akuntansi Konvensional

Postulat Entitas

Pemisahan antara bisnis dan Entitas didasarkan pada bagi pemilik

hasil

Kelangsungan Postulat GoingConcern

Akuntansi Syariah

bisnis

secara Kelangsungan usaha tergantung

terus-menerus, yaitu didasarkan pada persetujuan kontrak, antara pada realisasi keberadaan aset

kelompok yang terlibat dalam aktivitas bagi hasil

Tidak dapat menunggu sampai Setiap Postulat Periode akhir Akuntansi

kehidupan

tahun

dikenai

zakat,

perusahaan kecuali untuk produk pertanian

dengan mengukur keberhasilan yang dihitung setiap panen aktivitas perusahaan Nilai uang

Kuantitas nilai pasar digunakan

Postulat Unit

untuk

menentukan

zakat

Pengukuran

binatang, hasil pertanian, dan emas

Prinsip Penyingkapan Penuh

Bertujuan untuk pengambilan Menunjukkan pemenuhan hak keputusan

dan kewajiban kepada Allah, masyarakat dan individu

Realibilitas Prinsip Objektivitas

pengukuran Berhubungan

digunakan dengan dasar bias konsep personal

erat

dengan

ketakwaan,

yaitu

pengeluaran materi maupun non materi

untuk

memenuhi

kewajiban Dihubungkan Prinsip Materi

kepentingan

dengan Berhubungan relatif

mengenai pengukuran

informasi pembuatan keputusan

dengan dan

pemenuhan

tugas/kewajiban kepada Allah, masyarakat dan individu

Prinsip Konsistensi

Dicatat dan dilaporkan menurut Dicatat dan dilaporkan secara pola GAAP

konsisten sesuai dengan prinsip yang dijabarkan oleh syariah

Prinsip Konservatisme

Pemilihan teknik akuntansi yang Pemilihan sedikit

pengaruhnya

teknik

akuntansi

terhadap dengan memperhatikan dampak

pemilik

baiknya terhadap masyarakat

Sumber: Muhammad, Akuntansi Syariah, 2005. B. Istishna` 1. Pengertian dan Jenis-jenis Istishna` Istishna` berarti minta dibuatkan. Secara terminologi muamalah istishna` adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. Istishna` merupakan salah satu

bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam yang merupakan bentuk jual beli forward kedua yang diperbolehkan oleh syariah. Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/akad istishna` muncul. Agar akad istishna` menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam istishna` pembayaran dapat dimuka, dicicil sampai selesai, atau dibelakang, serta istishna` biasanya diaplikasikan untuk barang industri dan manufaktur. Sedangkan pada salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima15 Secara umum akad jual-beli istishna` yang dipraktekkan dalam bermuamalah ada dua macam, yaitu jual-beli istishna` dan istishna` pararel. Perbedaan pada keduanya yaitu terletak pada penggunaan sub-kontaktor, yakni bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan sub-kontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak istishna` kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini yang kemudian dikenal sebagai istishna` pararel.16

15

Arcarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet ke-1, hal. 97 16

M. Syafi`i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet.ke-1, hal.115

2. Landasan Hukum dan Operasional Istishna` Mengingat jual-beli istishna` merupakan lanjutan dari jual-beli salam maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada jual-beli salam juga berlaku pada jual-beli istishna`. Sungguhpun demikian, para ulama membahas lebih lanjut keabsahan jual-beli istishna` dengan penjelasan berikut. Menurut mazhab Hanafi, jual-beli istishna` termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat bai` secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan pada istishna` , pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak jual-beli istishna` atas dasar istihsan karena alasan-alasan berikut ini:17 a. Masyarakat telah mempraktikkan jual-beli istishna` secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan jualbeli istishna` sebagai kasus ijma` atau konsensus umum b. Di dalam syariah di mungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma` ulama c. Keberadaan jual-beli istishna` didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka

17

M. Syafi`i Antonio, hal.114

d. Jual-beli istishna` sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah. Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa jual-beli istishna` adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut. a. Landasan Hukum Ulama fiqh berpendapat, bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya transaksi istishna` adalah firman Allah yang terdapat pada beberapa surat dibawah ini, yaitu: 1) QS. Al-Baqarah, ayat 282, yang berbunyi:

ُ'ُ(ُْ‫ *َآ‬#& َ ُ‫ٍ ﻡ‬$َ%َ‫ أ‬#َِ‫یَأَ یَ اِی َ ءَاﻡَُا إِذَا !َ َایَُْ
ْ ِ َیْ ٍ إ‬ Artinya

:

“Hai

bermu'amalah

orang-orang

yang

beriman,

apabila

kamu

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,

hendaklah kamu menuliskannya......” (Al-Baqarah : 282) Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi jual-beli salam, yang dalam hal ini dalil ini pun menjadi acuan pada jual-beli istishna`. Hal ini pun tampak jelas dari ungkapan beliau, “Saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang

dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya”. Ia lalu membaca ayat tersebut diatas. 2) QS. Al-Baqarah, ayat: 275, yang berbunyi:

َ .‫َ وََمَ ا‬+َْ(ْ‫َ ا ُا‬$ََ‫و َأ‬ Artinya : “Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” Selain dari firman Allah yang telah disebutkan diatas, ulama fiqh juga mengemukakan

beberapa

sabda

Rasulullah

yang

menjadi

dasar

diperbolehkannya istishna`, yaitu 1) HR. Imam yang Enam, yang berbunyi:18

ٍ‫ُْم‬3ْ6َ‫ٍ ﻡ‬$َ%َ‫ أ‬1َِ‫ُْمٍ إ‬3ْ6َ‫ُْمٍ وَوَزْنٍ ﻡ‬3ْ6َ‫ٍ ﻡ‬$َْ‫ْ آ‬1ِ5َ* ٍ ْ/َ0 1ِ* َ2َ3ْ‫ﻡَ ْ أَﺱ‬ {ِ>ِ ‫َ;ُ ا<ْ=َِ >ِ ا‬%َْ:َ‫} أ‬ “Barangsiapa yang melakukan salaf (salam),hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui” 2) HR. Ibnu Majah, yang berbunyi:

: َ
َ3َ‫َْ;ِ وَﺱ‬3َ@ُ ‫ ا‬1َ3َA ِ‫َلَ رَﺱُْلُ ا‬D َ‫َل‬D ِ;ِْ َ‫ٍ @َ ْ أ‬CَُْA ِ ْ ِBَِA ْ َ@ ِِْ6Nِ ِ.ُ(‫َطُ ا‬3ْ:َ‫َ>ُ وَأ‬Lَ‫َر‬Kُ ْ‫ٍ وَا‬$َ%َ‫ أ‬1َِ‫ُ إ‬+َْ(‫َثٌ *ِِْ َ ا(ََآَ>ُ ا‬3َH 18

M. Syafi`i Antonio, hal.108

{ ;َ%َ‫ِ } رَوَا'ُ ا ﻡ‬+َْ(ْ3ِ َ< ِOَْ(ْ3ِ “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan terigu untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (H.R. Ibnu Majah, No.2280, Kitab Tijarah) b. Landasan Operasional Adapun yang menjadi landasan hukum diperbolehkannya istishna` dalam dunia perbankan, yaitu: 1) UU No. 7/92 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 2) Lampiran 6: SK BI No. 32/34/SK tgl.12/05/99 Dir BI, tentang Prinsipprinsip Kegiatan Usaha Perbankan Syariah 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 34. 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 36. 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 15, 16 dan 17. 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000 tentang Jual Beli Istishna`

7) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 22/DSN-MUI/III/2004 tertanggal 28 Maret 2004 tentang Jual Beli Istishna` Pararel 3. Rukun dan Syarat-syarat Istishna` Adapun rukun istishna` adalah19: a. Produsen/pembuat (shani`) b. Pemesan/pembeli (mustashni`) c. Proyek/Usaha/Barang/Jasa (mashnu`) d. Harga (tsaman) e. Shigat (Ijab Qabul) Sedangkan syarat istishna`20 adalah: a. Pihak yang berakad 1) Ridha/kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji 2) Punya kekuasaan untuk melakukan jual beli 3) Pihak yang membuat barang (produsen) menyatakan kesanggupan untuk mengadakan/membuat barang itu. b. Produsen/pembuat (shani`) 1) Produsen adalah orang atau badan hukum yang ahli di dalam bidangnya dan bertanggung jawab penuh terhadap hasil produksinya

19

20

Arcarya, hal. 97

Prof. Dr. Sofyan Syafri Harahap dkk, Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta: Penerbit LPFE Usakti, 2005), Cet. ke-1, hal. 183

2) Produsen bisa ditunjuk langsung oleh bank (pihak pertama) atau bisa juga pilihan dari nasabah (pilihan nasabah) c. Pemesan/pembeli (mustashni`) 1) Nasabah harus cakap hukum 2) Mempunyai kemampuan untuk membayar 3) Pesanan yang sudah selesai wajib dibeli oleh nasabah/pemesan 4) Jika ada perubahan kriteria pesanan dari pihak nasabah, maka harus segera dilaporkan ke bank dan bank akan menyampaikannya kepada produsen 5) Perubahan bisa dilakukan apabila pihak produsen dan bank menyetujui 6) Jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditanda tangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah d. Mashnu` (Barang/objek pesanan) Berdasarkan FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL No. 06/DSNMUI/IV/2000, tentang Jual-beli Istishna` khususnya pada ketetapan kedua mengenai “Ketentuan Tentang Barang” , maka telah ditetapkan: 1) Harus jelas ciri-cirinya dapat diakui sebagai hutang 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya 3) Penyerahannya dilakukan kemudian 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan

5) Pembeli

(mustashni`)

tidak

boleh

menjual

barang

sebelum

menerimanya 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad e. Harga Jual (Tsaman) 1) Harga jual kepada nasabah adalah harga beli ditambah keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli 2) Masa pembuatan harus jelas dan dicantumkan dalam akad 3) Dilakukan pada awal akad sebelum penyerahan barang 4) Dilakukan setelah penyerahan barang baik secara keseluruhan atau di angsur 5) Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad 6) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama f. Jual Beli Istishna` Pararel Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istishna`. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (subkontraktor) untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna` maka hal ini disebut istishna` pararel.

Istishna` pararel dapat dilakukan dengan syarat: 1) akad kedua antara bank dan subkontraktor terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir. 2) akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. 3) Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 22/DSNMUI/III/2004 tertanggal 28 Maret 2002, tentang jual beli istishna` pararel khususnya ketetapan pertama mengenai “Ketentuan Umum” sebagai berikut: 4) Jika

LKS

melakukan

transaksi

istishna`

untuk

memenuhi

kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan istishna` lagi dengan pihak lain pada objek yang sama, dengan syarat istishna` pertama tidak bergantung (mu`allaq) pada istishna` yang kedua 5) semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad istishna` (Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula pada istishna` pararel. g. Perselisihan Jika

terjadi

perselisihan

diantara

kedua

belah

pihak

maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak

Kontrak istishna` menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum perusahaan memulai produksinya,

setiap

pihak

dapat

membatalkan

kontrak

dengan

memberitahukan sebelumnya kepada pihak yang lain. Namun demikian, apabila perusahaan sudah memulai produksinya, kontrak istishna` tidak dapat diputuskan secara sepihak.21

5. Perbedaan antara Istishna` dengan Salam Sebagai bentuk jual-beli forward, istishna` mirip dengan salam. Namun, ada beberapa perbedaan diantara keduanya, antara lain: a. Objek istishna` selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek salam bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu b. Harga dalam akad salam harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga dalam akad istishna` tidak harus dibayar penuh dimuka, melainkan juga dapat dicicil atau dapat dibayar dibelakang. c. Akad salam efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam istishna` akad dapat diputuskan sebelum perusahaan memulai produksi.

6. Perlakuan Akuntansi Transaksi Istishna` dari pihak Bank sebagai Shani` 21

Arcarya, hal. 97

a. Pengakuan dan Pengukuran a. Piutang Istishna` Dasar Pengaturan Bank sebagai Penjual/Produsen PSAK No. 59 (2002) telah mengatur pengakuan dan pengukuran biaya istishna` adalah sebagai berikut: a) biaya istishna` terdiri dari: (1) Biaya langsung, terutama biaya untuk menghasilkan barang pesanan; dan (2) Biaya tidak langsung, yang berhubungan dengan akad (termasuk biaya pra-akad) yang dialokasikan secara objektif b) beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya istishna` (1) biaya pra-akad diakui sebagai biaya ditangguhkan dan diperhitungkan

sebagai

biaya

istishna`

jika

akad

ditandatangani, tetapi jika akad tidak ditandatangani, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan; dan (2) biaya istishna` yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai aktiva istishna` dalam penyelesaian pada saat terjadinya. (3) Pengakuan dan pengukuran biaya istishna` pararel adalah sebagai berikut: (4) biaya istishna` pararel terdiri dari:

•

Biaya

perolehan

barang

pesanan

sebesar

tagihan

subkontraktor kepada bank; •

Biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad (termasuk biaya pra-akad) yang dialokasikan secara objektif;

•

Semua biaya akibat subkontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada; dan

•

biaya istishna` pararel diakui sebagai aktiva istishna` dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari sub-kontraktor sebesar jumlah tagihan.

•

Tagihan setiap termin dari bank kepada pembeli akhir diakui sebagai piutang istishna` dan sebagai termin istishna` (istishna` billing) pada pos lawannya.

Pengakuan dan Pendapatan dan Keuntungan Istishna` dan Istishna` Pararel a) Pendapatan istishna` adalah total harga yang disepakati dalam akad antara bank dan pembeli akhir, termasuk margin keuntungan. Margin keuntungan adalah selisih antara pendapatan istishna` dengan harga pokok istishna`. Pendapatan istishna` diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai.

b) Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka: (1) Bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istishna` pada periode yang bersangkutan. (2) Bagian margin keuntungan istishna` yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aktiva istishna` dalam penyelesaian (3) Pada akhir periode harga pokok istishna` diakui sebesar biaya istishna` yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. c) Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut: (1) tidak ada pendapatan istishna` yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai (2) tidak ada harga pokok istishna` yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai (3) tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istishna` dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai

(4) pengakuan pendapatan istishna`, harga pokok istishna`, dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan. Penyelesaian Awal a) Jika pembeli akhir melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan bank memberikan potongan, maka bank menghapus sebagian keuntungannya sebagai akibat penyelesaian tersebut. b) Penghapusan sebagian keuntungan akibat penyelesaian awal piutang istishna` dapat diperlakukan sebagai: (1) potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang istishna` pada saat pembayaran; atau (2) penggantian (reimbursed) kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang istishna` secara keseluruhan. Perubahan Pesanan dan Klaim Tambahan Pengukuran perubahan pesanan dan klaim tambahan adalah sebagai berikut: a) nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh bank dan pembeli akhir ditambahkan kepada pendapatan istishna` dan biaya istishna`. b) jika kondisi pengenaan klaim tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya tambahan yang diakibatkankan oleh

setiap klaim akan menambah biaya istishna`, sehingga pendapatan istishna` akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan; c) perlakuan akuntansi poin a dan b juga berlaku pada istishna` pararel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan klaim tambahan ditentukan oleh sub-kontraktor dan disetujui bank berdasarkan akad istishna` pararel. Beban Pemeliharaan dan Penjaminan Barang Pesanan Beban pemeliharaan dan penjaminan barang pesanan diakui pada saat terjadinya dan diperhitungkan dengan pendapatan istishna`. Bank sebagai Pembeli a) Bank mengakui aktiva istishna` dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang istishna` kepada penjual. b) Apabila barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian bank, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Apabila kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada sub-kontraktor. c) Jika bank menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak dapat memperoleh kembali seluruh

jumlah uang yang telah dibayarkan kepada sub-kontraktor, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada sub-kontraktor. d) Jika bank menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. e) Dalam istishna` pararel, jika pembeli akhir menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok istishna`. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. b. Jurnal Jurnal ini merupakan transaksi istishna` dengan pembayaran pada saat penyerahan aktiva istishna` a) Pengakuan biaya pra-akad (1) Pada saat dikeluarkannya biaya akad Db. Beban pra-akad yang ditangguhkan Kr. Kas/hutang (2) Pada saat kepastian transaksi istishna` Jika akad ditandatangani Db. Aktiva istishna` dalam penyelesaian

Kr. Beban pra-akad yang ditangguhkan Jika akad tidak ditandatangani Db. Beban pra-akad Kr. Beban pra-akad yang ditangguhkan b) Pada saat pengeluaran biaya untuk memproduksi aktiva istishna` Db. Aktiva istishna` dalam penyelesaian Kr. Hutang c) Pada saat pembayaran utang Db. Hutang Kr. Kas/rekening pemasok a) Pada saat bank menagih kepada pembeli akhir Db. Piutang istishna` Kr. Termin istishna` b) Pada saat penerimaan pembayaran dari pembeli akhir Db. Kas/rekening nasabah pemesan Kr. Piutang istishna` c) Jika menggunakan metode prosentase penyelesaian: (1) Pengakuan harga pokok dan pendapatan (pada akhir periode laporan keuangan/pada akhir termin Db. Harga pokok istishna` Db. Aktiva istishna` dalam penyelesaian (penyesuaian) Kr. Pendapatan istishna`.

(2) Pada saat bank menerima barang pesanan dari sub-kontraktor Db. Persediaan. Kr. Aktiva istishna` dalam penyelesaian (3) Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan kepada pembeli akhir Db. Termin istishna`. Kr. Persediaan. d) Jika menggunakan metode akad selesai: (1) Pada saat bank menerima barang pesanan dari sub-kontraktor Db. Persediaan. Kr. Aktiva istishna` dalam penyelesaian (2) Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan kepada pembeli akhir Db. Tagihan termin istishna` Kr. Persediaan Kr. Pendapatan bersih istishna` c. Istishna` Pararel a) Pengakuan biaya pra-akad (1) Pada saat dikeluarkannya biaya akad Db. Beban pra-akad yang ditangguhkan Kr. Kas/hutang (2) Pada saat kepastian penandatanganan akad

Jika akad ditandatangani Db. Aktiva istishna` dalam penyelesaian Kr. Beban pra-akad yang ditangguhkan Jika akad tidak ditandatangani Db. Beban pra-akad yang ditangguhkan Kr. Beban pra-akad b) Pengakuan harga perolehan aktiva istishna` (1) Pada saat penerimaan tagihan dari sub-kontraktor untuk memproduksi aktiva istishna` Db. Aktiva istishna` dalam penyelesaian Kr. Hutang istishna` (2) Apabila aktiva istishna` yang dipesan bank kepada subkontraktor tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan akhir maka bank harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi spesifikasi. Pada saat pengeluaran biaya tersebut, dijurnal: Db. Aktiva istishna` dalam penyelesaian Kr. Hutang istishna` c) Pada saat pembayaran utang Db. Hutang istishna` Kr. Kas/rekening sub-kontraktor d) Pada saat penagihan bank kepada pemesan (pembeli akhir)

Db. Piutang istishna` Kr. Tagihan termin istishna` (rekening tagihan termin istishna` merupakan contra account dari aktiva istishna` dalam penyelesaian) e) Pada saat penerimaan pembayaran dari pemesan (pembeli akhir) Db. Kas/rekening nasabah pemesan Kr. Piutang istishna` f) Jika menggunakan metode prosentase (1) Pengakuan harga pokok dan pendapatan (pada akhir periode laporan keuangan/pada akhir termin): Db. Harga pokok istishna` Db. Aktiva istishna` dalam penyelesaian (penyesuaian) Kr. Pendapatan istishna` (2) Pada saat bank menerima barang pesanan dari sub-kontraktor Db. Persediaan Kr. Aktiva istishna` dalam penyelesaian (3) Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan kepada pembeli akhir Db. Termin istishna` Kr. Persediaan g) Jika menggunakan metode akad selesai (1) Pada saat bank menerima barang pesanan dari sub-kontraktor

Db. Persediaan Kr. Aktiva istishna` dalam penyelesaian (2) Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan kepada pembeli akhir Db. Tagihan termin istishna` Kr. Persediaan Kr. Pendapatan bersih istishna`

b. Penyajian dan Pengungkapan 1) Penyajian22 Adapun penyajian pada transaksi ini adalah: a) Piutang istishna` yang berasal dari transaksi istishna` yang penyelesaian pembayarannya bersamaan dengan proses pembuatan aktiva istishna` disajikan di neraca sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir. b) Piutang istishna` yang berasal dari transaksi istishna` yang penyelesaian pembayarannya secara tangguh setelah penyerahan aktiva istishna` disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (piutang istishna` dikurangi margin istishna` yang ditangguhkan)

22

Biro Perbankan Syariah BI dan Ikatan Akuntan Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, (Jakarta: Biro Perbankan Syariah BI, 2003), Cet ke-1, bag.III, hal.46

2) Pengungkapan23 Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain: a) Rincian piutang istishna` berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, dan kualitas piutang. b) Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam pengakuan pendapatan margin istishna` yang ditangguhkan. c) Besarnya piutang istishna` baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank. d) Penyisihan kerugian piutang istishna`. e) Pendapatan dan keuntungan dari kontrak istishna` selama periode berjalan. f) Jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan g) Jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak. h) Klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat kontinjen sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang. i) Nilai kontrak istishna` pararel yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya

23

Biro Perbankan Syariah BI dan Ikatan Akuntan Indonesia, hal. 49

j) Nilai kontrak istishna` yang telah ditandatangani bank selama periode berjalan tetapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk juga menerima dukungan dari masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp. 84 miliar pada saat penandatanganan akta Pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 miliar. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya berselang dua tahun setelah didirikan, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 1990-an, negara Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan pula sebagian besar perekonomian negara-negara di Asia

Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp. 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal disetor. Dalam upaya memperkuat permodalannya, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Dalam kurun waktu tersebut, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat, di tunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

B. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Visi Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. Misi

Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi stakeholder. Pada tahun 2003, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk membuat sebuah komitmen untuk memurnikan proses perbankan dan layanannya agar sepenuhnya sesuai dengan tatanan perbankan syariah. Berbagai kebijaksanaan, tata laksana dan produk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dikaji secara menyeluruh untuk dibandingkan dengan kaidah syariah yang telah digariskan. Pada tahun 2004, upaya pemurnian PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah selangkah lebih maju. Berangkat dari visi dan misi diatas, BMI menyusun nilai-nilai pokok spiritual sebagai panduan bagi seluruh anggota kru dalam bertindak dan bertingkah laku.

C. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk 1. Dewan Pengawas Syariah Ketua

: KH. Sahal Mahfudz

Anggota

: KH. Ma`ruf Amin

Anggota

: Prof. DR. H. Muardi Chatib

Anggota

: Prof. DR. H. Umar Shihab

2. Dewan Komisaris Komisaris Utama

: Drs. H. Abbas Adhar

Komisaris

: Drs. H. Syaiful Amir, Ak. MBA

Komisaris

: Prof. H. Korkut Ozal

Komisaris

: H. Iskandar Zulkarnain, SE, Msi.

Komisaris

: H. Zainul Bahar Noor, SE

3. Dewan Direksi President Director

: H. A. Riawan Amin, MSc

Finance and Administration Director

: H. M. Hidayat, SE, Ak.

Business Director

: Ir. H. Arviyan Arifin

Compliance and Corporate Support Director : Ir. H. Andi Buchari, MM Director

: Drs. U. Saefuddin Noer

Director

: Ir. H. Herbudhi S. Tomo

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Shareholders Meeting

Board of Commissioners

Sharia Supervisory

President Director • Resident Auditor • Adm & IT System • Data Control • Financing & Treasury • Monitoring & Audit KPNO

IAG Compliance & Corporate Support Compliance & Risk Management • KYC Unit

Corporate Support • Sommunication & Public Relation • Corp. Legal & Investor Relation • Protocolar & Internal Relation

Business (Funding & Individual)

Administratio n & Financing

Financing & Settlement • Financing Supervision & SOP • F.I & Sharia Financial

Business Unit • Opr. Head Office • Coord.Branche s Offices • DPLK

Business Development • System Developm & SOP • Product Dev & Maintenance

Administration • MIS & Tax • Personel Adm & Logistic • Informaation & Technology • Technical Support & Data Center • Opr. Supervision

Network & Alliance • Network Alliances (POS, Da`i Muamalat, Pegadaian) • Shar-e & Gerai Optimizing • Virtual Banking

Business (Policy & Support)

Sumber : PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Laporan Tahunan 2005

Business (Net & Alliance)

Keterangan Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk: 1. Sharia Supervisory Board Badan ini berfungsi memeriksa dan mengawasi apakah perbankan tersebut melakukan aktivitas operasionalnya sesuai dengan nilai-nilai syariah 2. Board of Commissioners Badan ini bertugas mengawasi perseroan serta memeriksa laporan dari presiden direktur sekaligus melaporkannya secara tahunannya ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 3. Board of Director a. President Director Pejabat pelaksana yang secara langsung bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan operasional bank dan pengambilan keputusan tertinggi yang membawahi direktur muda b. Business Director Pejabat yang bertanggung jawab mengambil keputusan di bidang bisnis c. Compliance and Corporate Support Director Bertanggung jawab memastikan kepatuhan bank dalam beroperasi sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan yang berlaku, serta membuat laporan yang akan diajukan ke Bank Indonesia, dalam hal ini Compliance & Corporate Support Director tidak melakukan aktivitas bisnis maupun aktivitas lainnya atau tidak terjun langsung dalam operasional untuk membantu tugasnya, maka dibentuklah tim kerja dengan struktur

tersendiri. Didalamnya yakni Corporate Support Group dan kumpulan beberapa orang yang dijadikan staff pembantu untuk Compliance. 4. Internal Auditor Bertanggung jawab ke President Director, memberikan data ke Compliance and Corporate Support Director dan melakukan monitoring, memeriksa dan menilai kualitas kerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang efektif atau kehandalan sistem pengendalian intern maupun perbaikan pelaksanaan. Dalam melaksanakan tugasnya, dibentuklah satuan kerja Audit Internal yang bersifat independen dengan bagian lainnya dan mampu berkomunikasi langsung dengan dewan komisaris 5. Corporate Support Group Menyiapkan dan melaksanakan legal action atas kebijakan manajemen, memberikan masukan dalam penyusunan manual, akad dan keputusan perusahaan yang terkait dengan aspek hukum, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman positif terhadap PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk meraih dukungan moril dan materiil dari stakeholders maupun new investors, membangun kedekatan dan citra positif PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 6. Financing and Settlement Group Mempromosikan produk baru, mengumpulkan opini dari Syariah Supervision Board, membangun hubungan dengan institusi luar, melaporkan anggaran dan jurnal laporan tahunan, mengevaluasi portofolio, memonitor NPL. 7. Business Development Group

Menjaga likuiditas pada posisi stabil, mencapai target posisi funding and lending, meningkatkan customerbased sector retail, meningkatkan kualitas layanan di front office, mengembangkan produk funding, meningkatkan competitiveness and product image, menyusun manual operasi baik untuk produk funding, produk lending maupun layanan.

D. Prinsip Operasional PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebagai lembaga perbankan Islam, dalam menjalankan kegiatan usahanya mempunyai tiga prinsip operasional, yaitu: 1. Sistem bagi hasil Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. 24 Pada pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara penyimpan dana dengan bank sebagai pihak yang mengelola dana. Pembagian hasil usaha ini juga dapat terjadi antara bank dengan nasabah pengguna dana sebagai pihak yang mengelola dana yang disediakan oleh bank, untuk menjalankan usaha atau proyeknya. Penerapan sistem bagi hasil ini merupakan faktor yang membedakan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan bank konvensional. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, maka pada PT. Bank

24

Karnaen Perwataatmadja (A) dan Muhammad Syafi`i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Jogjakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal. 1-2

Muamalat Indonesia, Tbk dengan sistem bagi hasil, besarnya keuntungan atau laba yang akan diperoleh tidak dapat dipastikan sebelumnya. Pada sistem bagi hasil ini, besar kecilnya keuntungan atau bahkan kerugian tergantung dari hasil usaha nasabah penerima dana. 2. Sistem jual beli dengan margin keuntungan Menurut Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi`i Antonio, yang dimaksud dengan sistem jual beli dengan margin keuntungan adalah: Sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank mengangkat nasabah sebagai agen bank dan nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank akan bertindak sebagai penjual akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli di tambah keuntungan bagi bank (margin/ mark up).25 Dalam menyalurkan dananya ke masyarakat, bank syariah sedapat mungkin menyalurkannya dalam bentuk barang modal dan hanya dalam hal tertentu saja memberikannya dalam bentuk uang tunai. Hal ini bertujuan agar dana yang disalurkan oleh bank syariah tersebut dapat dimanfaatkan dengan efektif dan langsung dapat dipergunakan untuk menjalankan usaha dari nasabah. Selain itu, hal ini dilakukan oleh bank syariah sebagai upaya untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam memanfaatkan dana pinjaman tersebut. 25

Karnaen Perwataatmadja (A) dan Muhammad Syafi`i Antonio, hal. 5

3. Sistem jasa Prinsip operasional PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang ketiga adalah sistem fee (jasa). Sistem ini meliputi seluruh layanan perbankan nonpembiayaan yang diberikan oleh bank. Dalam pelaksanaannya, sistem fee ini tetap mengutamakan prinsip penghindaran dari adanya unsur riba.

E. Produk dan Jasa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk 1. Produk Penghimpunan Dana – Funding Product Produk-produk penghimpunan dana PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah sebagai berikut: a. Tabungan Ummat – Ummat Saving Merupakan investasi tabungan dengan akad mudharabah di counter PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk di seluruh Indonesia maupun di Gerai Muamalat yang penarikannya dapat dilakukan di seluruh counter PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, ATM Muamalat, jaringan ATM BCA/PRIMA, dan jaringan ATM Bersama. Tabungan Ummat dengan kartu Muamalat juga berfungsi sebagai akses debit di seluruh merchant debit BCA/PRIMA di seluruh Indonesia. Nasabah memperoleh bagi hasil yang berasal dari pendapatan bank atas dana tersebut. b. Tabungan Arafah – Arafah Saving Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu

nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasilitas asuransi jiwa, insya Allah pelaksanaan ibadah haji tetap terjamin. Dengan keistimewaan tersebut, nasabah Tabungan Arafah bisa memilih jadwal waktu keberangkatannya

sendiri

dengan

setoran

tetap

setiap

bulan,

keberangkatan nasabah terjamin dengan nasabah asuransi jiwa. Apabila penabung meninggal dunia, maka ahli waris dapat berangkat. Tabungan haji Arafah juga dapat menjamin nasabah untuk mendapatkan porsi keberangkatan (sesuai dengan ketentuan Departemen Agama) dengan jumlah dana Rp. 20 juta, karena PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah on line dengan siskohat Departemen Agama Republik Indonesia. Tabungan haji Arafah memberikan keamanan lahir bathin karena dana yang disimpan akan dikelola secara syariah. c. Deposito Mudharabah – Mudharabah Deposit Merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan badan hukum dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana ini akan dikelola melalui pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. d. Deposito Fulinves – Fulinves Deposit Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan, dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan dengan nilai nominal Rp. 2.000.000;

atau senilai USD 500 dengan fasilitas asuransi jiwa yang dapat diperpanjang

secara

otomatis

(automatic

roll

over)

dan

dapat

dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Nasabah memperoleh bagi hasil yang menarik setiap bulan. e. Giro Wadi`ah – Wadi`ah Current Account Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, dan pemindahbukuan. Diperuntukkan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha. Dengan fasilitas kartu ATM dan Debit, tarik tunai bebas biaya di lebih dari 8.888 jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, akses di lebih dari 18.000 merchant Debit BCA/PRIMA dan fasilitas SalaMuamalat (Phone Banking 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi histori transaksi, transfer antar rekening sampai dengan Rp. 50 juta dan berbagai pembayaran). f. Dana Pensiun Muamalat – Muamalat Pension Fund Dana Pensiun Muamalat dapat diikuti oleh mereka berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45-46 tahun dengan iuran yang sangat terjangkau, yaitu minimal Rp. 20.000; perbulan dan pembayarannya dapat di debet secara otomatis dari rekening PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk atau dapat di transfer dari bank lain. Peserta

juga dapat mengikuti program WASIAT UMMAT, dimana selama masa kepesertaan, peserta dilindungi asuransi jiwa sebesar nilai tertentu dengan premi tertentu. Dengan asuransi ini, keluarga peserta memperoleh dana pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika peserta meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun. g. Shar-e Shar-e adalah tabungan instan investasi syariah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor pos di seluruh Indonesia. Hanya dengan Rp. 125.000; langsung dapat diperoleh satu paket kartu Shar-e dengan saldo awal tabungan Rp. 100.000; sebagai sarana menabung dan berinvestasi di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Shar-e dapat dibeli di kantor pos. Diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan bagi hasil kompetitif. Tarik tunai bebas biaya di lebih dari 8.888 jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, akses di lebih dari 18.000 merchant debit BCA/PRIMA dan fasilitas SalaMuamalat. (Phone banking 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi histori transaksi, transfer antar rekening sampai dengan Rp. 50 juta dan berbagai pembayaran)

2. Produk Penanaman Dana – Investment Product Produk-produk penanaman dana PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah sebagai berikut:

a. Konsep Jual-beli – Sales-Purchase Concept 1) Murabahah Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian (Q.S An-Nisaa : 29) 2) Salam Adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dimana pembayaran dilakukan dimuka, tunai (Q.S. Al-Baqarah : 282) 3) Istishna` Adalah jual-beli barang dimana shani` (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) dari mustashni` (pemesan). Istishna` sama dengan salam yaitu dari segi objek pesanannya yang harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbadaannya hanya pada sistem pembayarannya yakni pada istishna` pembayaran dapat dilakukan diawal, ditengah, atau di akhir pesanan. b. Konsep Bagi-hasil – Profit Sharing Concept 1) Musyarakah Adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai kesepakatan (Q.S. Shaad : 24) 2) Mudharabah

Adalah

kerjasama

antara

bank

dan

dengan

mudharub

(nasabah/pengelola) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha. Dalam hal ini shabibul maal menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pengelola untuk dikelola sebaikbaiknya. c. Konsep Sewa – Leasing Concept 1) Ijarah menurut etimologi memiliki arti upah, sewa, jasa dan imbalan.26 Menurut terminologi ijarah adalah akad sewa menyewa dengan mengambil manfaat sesuatu dari orang lain dengan jalan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syaratsyarat.27 2) Ijarah Muntahiya Bittamlik Adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang di tangan si penyewa. 28 3. Produk Jasa – Service Product Produk-produk jasa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah sebagai berikut: 26

AH. Azharudin Lathif, Fiqh Muamalat, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hal.120

27

Moh. Rifa`i, Konsep Perbankan Syari`ah, (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), hal.77

28

Muhammad Syafi`i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, 2001), Cet ke-1, hal.118

a. Wakalah Berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberian wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberikan kuasa. b. Kafalah Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (Q.S. Yusuf : 72). c. Hawalah Adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib

menanggungnya. Dalam pengertian lain,

merupakan

pemindahan beban hutang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan muhal `alaihi atau orang yang berkewajiban membayar hutang. d. Rahn Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai

ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana rahn adalah jaminan hutang atau gadai. e. Qardh Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qardh adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus (Q.S. Al-Hadiid :11). 4. Jasa Layanan – Services Jasa layanan yang diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah sebagai berikut: a. ATM Layanan ATM 24 jam yang memudahkan nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindahbukuan antar rekening, pemeriksaan saldo, pembayaran zakat-infaq-shadaqah (hanya pada ATM Muamalat), dan tagihan telepon. Untuk penarikan tunai, kartu Muamalat dapat di akses di lebih dari 8.888 jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, yang bebas biaya penarikan tunai. Kartu Muamalat dapat juga dipakai untuk

bertransaksi di lebih dari 18.000 merchant Debit BCA/PRIMA. Untuk ATM Bersama dan BCA/PRIMA, saat ini sudah dapat dilakukan transfer antar bank. b. SalaMuamalat Merupakan layanan phone banking 24 jam dan call center melalui (+62 21) 251 1616, 0807 1 6826 2528 (MUAMALAT) atau 0807 11 74273 (SHARE) yang memberikan kemudahan kepada para nasabah, setiap saat dan dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, transfer antar rekening, serta mengubah PIN. c. Pembayaran Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Jasa yang memudahkan nasabah dalam membayar ZIS, baik ke lembaga pengelola ZIS PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk maupun lembagalembaga ZIS lainnya yang bekerjasama dengan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk melalui phone banking dan ATM Muamalat diseluruh cabang PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. d. Jasa-jasa lain PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk juga menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat luas, seperti transfer, collection, standing instruction, bank draft, referensi bank.

BAB IV ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN AKUNTANSI ISTISHNA`

A. Analisa Pelaksanaan Permohonan Pembiayaan Calon Debitur, Untuk Pembiayaan Istishna` 1. Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Pembiayaan Bai` Al-Istishna` di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Dalam perbankan syariah, proses pembiayaan dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:29 a. Permohonan Pembiayaan Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada officer bank. Namun, dalam implementasinya permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut officer bank usaha dimaksud layak dibiayai. Inisiatif pengajuan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang kekurangan dana. Namun demikian dalam perkembangannya, inisiatif tersebut dapat muncul dari officer bank. Officer bank syariah yang berjiwa 29

Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Perbankan Syariah, (Jakarta: Zitarul Hakim, 2003), hal.138-155.

bisnis biasanya mampu menangkap peluang usaha tertentu. Setelah itu, officer bank syariah akan melakukan peninjauan ke pengusaha dimaksud untuk melakukan tindak lanjut sebuah usaha atau proyek, antara lain: 1) Trend Usaha. Officer bank harus memiliki wawasan yang luas tentang usaha-usaha yang menjadi isu nasional, baik usaha yang prospektif, usaha-usaha yang gagal maupun usaha-usaha yang memenuhi unsur penipuan belaka. Dalam beberapa kasus, beberapa bank biasanya menetapkan arah kebijakan bisnis tertentu, seperti bank yang memprioritaskan pada usaha properti, perdagangan, pertanian dan lainlain. Dengan demikian, officer bank dapat menolak suatu usaha yang tidak sejalan dengan kebijakan bank. Secara singkat officer bank dapat langsung mengambil keputusan untuk meneruskan, menunda ataupun tidak menyetujui suatu usaha atau proyek yang diajukan. 2) Peluang Bisnis. Untuk melihat sebuah peluang usaha diperlukan intuisi yang tinggi di samping wawasan bisnis yang kuat. Usaha ataupun proyek yang memiliki peluang atau prospek yang baik tidak mesti merupakan suatu usaha yang sedang trend. Usaha yang trend belum tentu merupakan peluang bisnis, karena bisa saja menjadi jenuh karena terlalu banyak pemain. Hal ini dapat digunakan oleh officer bank untuk menindaklanjuti suatu permohonan pembiayaan. 3) Reputasi Bisnis Perusahaan. Reputasi yang baik dan pengalaman bisnis yang lama dapat menjadi langkah awal yang harus dibuat. Hal

ini dapat dipahami karena dunia bisnis tidak dapat dibatasi begitu saja secara teoritikal tetapi banyak implementasi bisnis yang terkadang jauh berbeda dari teori bisnis yang dipelajari. Sebagai contoh bisnis pengadaan barang untuk pasar induk. Secara teori fungsinya permintaan

mengakibatkan

harga

meningkat.

Namun,

pada

prakteknya, harga dapat turun atau naik secara tiba-tiba akibat ada pihak-pihak yang tidak bertannggung jawab yang berperan sebagai penentu harga pasar. Pengusaha atau pebisnis yang memiliki pengalaman cukup lama biasanya sudah mengerti bagaimana menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. 4) Reputasi Manajemen. Terkadang terdapat perusahaan baru yang mengajukan permohonan pembiayaan, namun dikendalikan oleh manajemen yang memiliki reputasi dan pengalaman bisnis yang sama atau sejenis. Hal ini pun menjadi daftar pertimbangan pengambilan keputusan tindak lanjut sebuah permohonan pembiayaan. b. Pengumpulan Data dan Investigasi Data yang diperlukan oleh officer bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang diperlukan adalah data yang menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya. Data tersebut adalah kartu identitas calon nasabah dan istri, kartu keluarga, slip gaji, salinan rekening 3 (tiga)

bulan terakhir, salinan tagihan rekening telepon dan listrik, data objek pembiayaan dan data jaminan. c. Analisa Pembiayaan Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai model sesuai dengan kebijakan bank. Dalam beberapa kasus sering kali digunakan metode analisa 5C, yang meliputi: 1) Character (karakter), analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara menarik. 2) Capacity (kapasitas atau kemampuan), kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. 3) Capital (modal), analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. 4) Condition (kondisi), analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti kebijakan pembatasan usaha properti, pelarangan ekspor pasir laut, trend pemutusan hubungan kerja (PHK) besarbesaran usaha sejenis, dan lain-lain. 5) Collateral (jaminan), analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan, dimana jaminan tersebut harus mampu melindungi resiko bisnis calon nasabah. d. Persetujuan Pembiayaan

Proses persetujuan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini juga tergantung kepada kebijakan bank, yang biasanya disebut komite pembiayaan. Komite pembiayaan ini merupakan tingkat paling akhir persetujuan sebuah proposal pembiayaan. Karena itu, hasil akhir dari komite pembiayaan adalah penolakan ataupun persetujuan pembiayaan. e. Pengumpulan Data Tambahan Proses pengumpulan data tambahan dilakukan untuk

memenuhi

persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi komite pembiayaan. Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal terpenting dan merupakan motivasi utama tindak lanjut pencairan dana. f. Pengikatan Tindakan selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi adalah proses pengikatan, baik pengikatan pembiayaan ataupun pengikatan jaminan. g. Pencairan Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai dengan disposisi komite

pembiayaan

pada

proposal

pembiayaan.

Apabila

semua

persyaratan dilengkapi maka semua proses pencairan fasilitas pembiayaan dapat diberikan. h. Monitoring

Proses selanjutnya adalah proses monitoring terhadap nasabah. Bagi officer bank syariah, pada saat memasuki tahapan ini maka sebenarnya resiko pembiayaan baru saja dimulai pada saat pencairan dilakukan. Monitoring dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan business plan yang telah dibuat sebelumnya.

Adapun prosedur pembiayaan bai` al-istishna` di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah sebagai berikut: a. Pemohon yang ingin memperoleh pembiayaan bai` al-istishna` dapat langsung mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis yang dilampiri dengan proposal singkat mengenai perusahaan pemohon. b. Proposal yang diterima oleh bank akan dipelajari guna melihat kelayakan dari prospek yang diajukan oleh pemohon. Apabila pemohon tersebut dinilai layak untuk mendapatkan pembiayaan, maka bank akan mencatat data yang akan diperlukan. Data tersebut meliputi nama dan alamat perusahaan, badan hukum perusahaan, susunan pengurus, kepemilikan perusahaan, permodalan, hubungan baik dengan bank lain, hubungan baik dengan perusahaan lain, jumlah pembiayaan yang diajukan dan tujuan penggunaan, jangka waktu pengembalian yang diinginkan (berkaitan dengan akad yang ada dalam hal ini pembiayaan bai` al-istishna`), rencana kerja, neraca dan laporan laba rugi 2 (dua) tahun terakhir, data penjualan 3 (tiga) bulan terakhir, data agunan, foto kopi rekening koran 3

(tiga) bulan terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akte pendirian, foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK). c. Pihak bank dengan teliti akan mencari data yang berkenaan dengan diri pemohon guna mengetahui kredibilitas pemohon lebih dalam. Tindakan pertama yang dilakukan bank ialah meminta informasi mengenai pemohon kepada Bank Indonesia dan bank lain. d. Pihak bank juga melakukan kunjungan langsung ke lokasi proyek yang bertujuan untuk mengetahui gambaran secara global mengenai kelayakan proyek tersebut. Kunjungan tersebut misalnya untuk mengetahui saranasarana ekonomi, bagaimana perusahaan mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan, keadaan lingkungan, teknis penjualan produksinya, dan sebagainya. e. Untuk menunjang kelancaran aktivitas keuangan, pemohon diwajibkan untuk membuka rekening di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. f. Data yang diterima oleh bank akan diproses oleh divisi pembiayaan disesuaikan dengan usaha pemohon. g. Apabila permohonan pembiayaan tersebut ditolak, dengan berdasarkan pertimbangan tertentu, maka pihak bank akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon. h. Namun apabila pemohon disetujui, pihak bank akan membuat surat pemberitahuan persetujuan pembayaran.

i.

Kemudian pihak bank akan melakukan Pernyataan Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai pemesanan barang antara pemohon dengan pihak bank sebagai dasar bagi bank untuk mendapatkan kepastian dari pemohon dalam memproduksi barang pesanan.

j.

Langkah selanjutnya adalah bank akan membeli barang atau peralatan yang dipesan oleh pemohon.

k. Barang yang dibeli oleh bank dijual kembali oleh bank kepada pemohon dengan mengambil keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank (penjual) dan pemohon (pembeli). l.

Setelah harga disetujui maka diadakan ijab kabul antara pihak bank dan pemohon.

m. Dengan demikian maka pemohon resmi mendapatkan pembiayaan dengan akad bai` al-istishna` dan untuk selanjutnya melunasinya sesuai dengan akad tersebut. Berdasarkan

penjelasan

mengenai

prosedur

untuk

memperoleh

pembiayaan bai` al-istishna` di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebagaimana tersebut diatas, dapat dilihat bahwa dalam melakukan pembiayaan bai` al-istishna`, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk menerapkan kebijakan internal yang wajib dipenuhi dalam melakukan pembiayaan. Kebijakan internal tersebut adalah dengan menetapkan persyaratan yang harus dipatuhi oleh nasabah pemohon untuk memperoleh fasilitas pembiayaan bai`

al-istishna` dari

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk guna mengadakan

analisis mendalam terhadap nasabah. Hal ini telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking) yang harus dilaksanakan oleh sebuah bank sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Tahun 1998, yaitu: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.” Kemudian telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 Pasal 2 ayat (1) tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah menyatakan bahwa “Penanaman dana Bank Syariah pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.30

2. Analisa dan Mekanisme Pembiayaan Istishna` pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk a. Teknis Perbankan Dalam teknis perbankan syariah, istishna` termasuk bagian dari jual beli dan mirip dengan salam yaitu jual beli pesanan. Akad istishna` diperlukan karena kebutuhan masyarakat yang pada umumnya hasil

30

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah, PBI No.5/7/PBI/2003, pasal 2, ayat (1)

komoditi yang diproduksi sesuai dengan kepuasan konsumen. Bank menjual pesanan tertentu kepada nasabah pemesan sesuai dengan perjanjian yang mengikat sebelumnya. Shani (produsen) dalam proses pengerjaannya memerlukan biaya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung. Seperti biaya langsung yang berhubungan dengan proses pembuatan pesanan, sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang timbul adanya akad istishna`, termasuk juga biaya administrasi. Dalam sebuah kontrak istishna`, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan sub-kontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak istishna` kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai istishna` pararel. Ada beberapa konsekuensi saat bank Islam menggunakan akad istishna` pararel. Di antaranya sebagai berikut: 1) Bank Islam sebagai shani` pada kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. Istishna` pararel atau sub-kontrak untuk sementara harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagai shani` pada kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak pararel.

2) Shani` (penerima sub-kontrak pembuatan) pada istishna` pararel bertanggung

jawab

terhadap

bank

Islam

sebagai

pemesan

(mustashni`). Ia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan nasabah pada kontrak pertama akad. bai` istishna` kedua merupakan kontrak pararel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan demikian, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali. 3) Bank sebagai shani` atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan sub-kontraktor dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan istishna` pararel, juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan jika ada.

b. Skema Teknis Perbankan Pembiayaan Istishna` Gambar 4.1 Skema Teknis Perbankan Pembiayaan Istishna`

Nasabah (Pembeli)

Produsen (Kontraktor) Akad 1(Pesan)

3). Jual

Bank Penjual

2) Beli (Akad II)

Dari penjelasan dan gambar diatas, menurut Syafi`i Antonio, dalam melakukan istishna` pararel bank Islam menggunakan 2 (dua) akad. Akad I antara bank dengan nasabah pemesan, kemudian pada akad II dilakukan antara bank dengan pihak produsen pembuat (kontraktor).

Gambar 4.2 Skema Teknis Pembiayaan Istishna` di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Akad II

Nasabah

Bank

Bayar Kirim Dokumen

Bayar Pengiriman Barang dan Dokumen

Akad I Pesan Barang

Kontraktor

Sumber : PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Pedoman Pembiayaan Istishna`

Menurut penjelasan diatas adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dalam melakukan transaksi pembiayaan istishna` pararel menggunakan dua akad. Akad I antara Bank dengan produsen pembuat (kontraktor), kemudian pada akad II dilakukan antara bank dengan pihak nasabah pemesan

Secara substansi pada intinya tidak ada perbedaan antara gambar 1 dan 2 diatas, dimana sebelum dilakukan akad antara nasabah pemesan dengan bank, telah dilakukan suatu Pernyataan Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai pemesanan barang antara nasabah pemesan dengan bank sebagai dasar bagi bank untuk mendapatkan kepastian dari nasabah pemesan dalam memproduksi barang pesanan. Setelah mendapatkan kepastian dari nasabah pemesan, maka bank akan melakukan akad istishna` pararel dengan pihak produsen pembuat (kontraktor).

B. Penerapan Akuntansi Pembiayaan Istishna` pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk 1. Perhitungan Margin Istishna` Perhitungan jumlah angsuran, porsi margin, dan porsi pokok yng ada di Bank Muamalat Indonesia telah terkompurisasi dengan menggunakan software excel. Namun, perhitungan manual juga bisa diperhitungkan dengan menggunakan rumus annuitas. Dibawah ini rumus annuitas yang digunakan unuk menghitug jumlah angsuran, porsi margin, porsi pokok, yaitu: a. Formula jumlah angsuran AT = P * _______m__________ 1 - ______1_______ (1+m)n

Dimana : AT = Jumlah angsuran perbulan P= Pokok pembiayaan M = persentase margin (perbulan) N = jangka waktu pembiayaan b. Formula porsi margin Amn = OSn * m Dimana : Amn = porsi margin yang ke-n, n = 1, 2, 3, ....., 12 OSn

= Out standing pembiayaan yang ke-n, n= 1,2,3,.....,12

m

= presentase margin perbulan

c. Formula porsi pokok APn = Atn - AMn Dimana : APn

= Porsi pokok (dalam bulanan)

Atn

= Jumlah angsuran (dalam bulanan)

AMn

= Porsi margin (dalam bulanan)

2. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Istishna` PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dalam menerapkan akuntansi pembiayaan istishna` berpedoman kepada PSAK No. 59 dan PAPSI (dalam hal ini PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk bertindak sebagai penjual atau shani`) a. Pengakuan dan pengukuran biaya Istishna` dan Istishna` pararel

c) biaya istishna` terdiri dari: a) Biaya langsung, terutama biaya untuk menghasilkan barang pesanan; dan b) Biaya tidak langsung, yang berhubungan dengan akad (termasuk biaya pra-akad) yang dialokasikan secara objektif d) beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya istishna` e) biaya pra-akad diakui sebagai biaya ditangguhkan dan diperhitungkan sebagai biaya istishna` jika akad ditandatangani, tetapi jika akad tidak ditandatangani, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan; f) biaya istishna` yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai aktiva istishna` dalam penyelesaian pada saat terjadinya Pada istishna` pararel: 1) biaya istishna` pararel terdiri dari: a) Biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan subkontraktor kepada bank; b) Biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad (termasuk biaya pra-akad) yang dialokasikan secara objektif; c) Semua biaya akibat sub-kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada

2) biaya istishna` pararel diakui sebagai aktiva istishna` dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari sub-kontraktor sebesar jumlah tagihan 3) Tagihan setiap termin dari bank kepada pembeli akhir diakui sebagai piutang istishna` dan sebagai termin istishna` (istishna` billing) pada pos lawannya. b. Pengakuan pendapatan dan keuntungan Istishna` dan Istishna` pararel d) Pendapatan istishna` adalah total harga yang disepakati dalam akad antara bank dan pembeli akhir, termasuk margin keuntungan. Margin keuntungan adalah selisih antara pendapatan istishna` dengan harga pokok istishna`. Pendapatan istishna` diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. e) Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka: a) Bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istishna` pada periode yang bersangkutan. b) Bagian margin keuntungan istishna` yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aktiva istishna` dalam penyelesaian c) Pada akhir periode harga pokok istishna` diakui sebesar biaya istishna` yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. f) Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir

periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut: a) tidak ada pendapatan istishna` yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai b) tidak ada harga pokok istishna` yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai c) tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istishna` dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai d) pengakuan pendapatan istishna`, harga pokok istishna`, dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan. c. Perubahan pesanan dan klaim tambahan Pengukuran perubahan pesanan dan klaim tambahan adalah sebagai berikut: d) nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh bank dan pembeli akhir ditambahkan kepada pendapatan istishna` dan biaya istishna`. e) jika kondisi pengenaan klaim tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya tambahan yang diakibatkankan oleh setiap klaim akan menambah biaya istishna`, sehingga pendapatan istishna` akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan; f) perlakuan akuntansi poin a dan b juga berlaku pada istishna` pararel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan klaim tambahan ditentukan

oleh subkontraktor dan disetujui bank berdasarkan akad istishna` pararel. d. Beban pemeliharaan dan penjaminan barang pesanan Beban pemeliharaan dan penjaminan barang pesanan diakui pada saat terjadinya dan diperhitungkan dengan pendapatan istishna`.

3. Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Istishna` Pencatatan akuntansi pembiayaan istishna` pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dilakukan seperti dibawah ini, pencatatan didasarkan pada bank sebagai penjual (shani`): Pada tanggal 10 Juni 2005 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan istishna` kepada PT. Adi Guna Trikarya yang berada di wilayah Lampung dengan data sebagai berikut: Plafond

: Rp. 24.000.000.000;

Kegunaan

: Bahan Baku Minyak Sayur (CPO)

Jangka Waktu

: 60 bulan

Margin

: 12% p.a.

Biaya Administrasi

: Rp. 120.000.000;

Pelunasan

: Pengembalian modal bank dilakukan setiap bulan ] sebesar Rp. 448.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Jaminan

: Jumlah pembiayaan : Jaminan = 1 : 1,2

Uang Muka

: Rp. 568.000.000;

Penagihan

: Tanggal 5 setiap bulan

Pembayaran

: Tanggal 16 setiap bulan

Pengikatan

: Notaris

Catatan: Pelunasan = Margin keuntungan bank + Angsuran Margin yang didapat bank selama 5 tahun kontrak = Rp. 24.000.000.000 X 12% = Rp. 2.880.000.000; Angsuran nasabah per tahun = Rp. 24.000.000.000/5 = Rp. 4.800.000.000 Jika diangsur perbulan

= Rp. 24.000.000.000/60 = Rp. 400.000.000

Keterangan lain: 1. Harga perolehan yang diterima dari subkontraktor sebesar Rp.23.800.000.000 2. Dari hasil laporan diketahui bahwa: a. Pendapatan bulan Juni sebesar Rp. 200.000.000 dan atas bagian bank di debet dari rekening nasabah b. Bulan Juni (ke-1) diperoleh uang muka sebesar Rp. 568.000.000 dari nasabah

c. Pada bulan Mei 2006 (cicilan ke 11) diperoleh laporan pendapatan sebesar Rp. 380.000.000 dan saldo rekening nasabah tidak mencukupi untuk melunasi cicilan kepada bank 3. Pengembalian modal tahun ke-1 sampai tahun ke-3 berjalan sesuai jadwal 4. Pada bulan Oktober 2006 (cicilan ke-14) perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000 5. Pada akhir kontrak akibat terjadi kebakaran, Mustashni` tidak dapat mengembalikan modal

Dari transaksi diatas, maka pencatatannya adalah sebagai berikut: (dalam Rp.000) 1. Penandatanganan kontrak pembiayaan istishna` antara pihak bank dan nasabah. Nasabah dikenakan biaya sebesarRp. 120.000 Juni `05

Db. Aktiva Istishna` dalam Rp. 120.000 penyelesaian Kr. Beban pra-akad yang ditangguhkan

Rp. 120.000

2. Pembelian kelapa sawit dengan harga perolehan Rp. 23.800.000 Juni `05

Db. Persediaan Aktiva Rp. 23.800.000 Kr. Rekening Kontraktor/kas

Rp. 23.800.000

3. Pendapatan bulan Juni sebesar Rp. 200.000 keuntungan dari harga perolehan Juni `05

Db. Persediaan Aktiva Rp. 200.000 Kr. Rekening Kontraktor/kas

4. Persetujuan Pembiayaan

Rp. 200.000

Juni `05

Komitmen Istishna`

Pembiayaan

Rp. 24.000.000

5. Penerimaan uang muka Juni `05

Db. Penerimaan Uang Rp. 568.000 muka Kr. Rekening Nasabah/kas

Rp. 568.000

6. Penerimaan pendapatan setiap bulannya Juni `05

Db. Rekening Mustashni` Kr. Pendapatan Margin

Rp. 48.000 Rp. 48.000

Perhitungan: Rp. 24.000.000.000 X 12% = Rp. 2.880.000.000; = Rp. 48.000.000 60 7. Pengembalian modal setiap bulannya Juni `05

Db. Rekening Mustashni` Kr. Pembiayaan Istishna`

Rp. 448.000 Rp. 448.000

8. Kerugian bukan karena kelalaian nasabah Okt `06

Db. Kerugian nasabah Kr. Pembiayaan Istishna`

Rp. 125.000 Rp. 125.000

9. Modal akhir tidak dapat dikembalikan Juni 2010

Db. Hutang nasabah Kr. Kas

Rp. 448.000 Rp. 448.000

10. Satu ton kelapa sawit ketika penyerahan terdapat cacat dan rusak

Juni 2010

Db. Kerugian Istishna` Kr. Pembiayaan Istishna`

Rp. 500.000 Rp. 500.000

11. Atas kerusakan tersebut diserahkan kembali satu ton kelapa sawit yang dibeli dengan harga Rp. 600.000 Rp. 500.000 Db. Pembiayaan Istishna` Db. Kerugian Penyerahan Rp. 100.000 barang Kr. Aktiva nonkas/persediaan

Juni 2010

Rp. 600.000

12. Bank menyerahkan barang pesanan kepada nasabah dalam 2 (dua) termin. Termin pertama sebesar harga barang pesanan Rp. 15.000.000 Januari 2010

Db. Termin Istishna` Kr. Pembiayaan Istishna`

Rp. 15.000.000 Rp. 15.000.000

13. Bank menyelesaikan akad pembiayaan dan menyerahkan sisa barang pesanan kepada nasabah Juni 2010

Db. Termin Istishna` Kr. Pembiayaan Istishna`

Rp. 9.000.000 Rp. 9.000.000

Pada pencatatan akuntansi diatas, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk mengakui pembiayaan istishna` sebesar Rp. 24.000.000.000; sebagaimana diatur dalam PSAK No.59. Dalam kasus tersebut PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk mengakui pendapatan pembiayaan istishna` sebesar total harga komoditas yang disepakati dalam akad antara bank dan pembeli akhir

termasuk didalamnya margin keuntungan, pencatatan diatas sesuai dengan PSAK No.59 yang menyebutkan pendapatan istishna` adalah total harga yang disepakati dalam akad antara bank dan pembeli akhir, termasuk margin keuntungan. Margin keuntungan adalah selisih antara pendapatan istishna` dan harga pokok istishna`. Pendapatan istishna` diakui dengan menggunakan metode prosentase penyelesaian atau metode akad selesai.

4. Penyajian Adapun penyajian pada transaksi ini adalah: c) Piutang istishna` yang berasal dari transaksi istishna` yang penyelesaian pembayarannya bersamaan dengan proses pembuatan aktiva istishna` disajikan di neraca sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir. d) Piutang istishna` yang berasal dari transaksi istishna` yang penyelesaian pembayarannya secara tangguh setelah penyerahan aktiva istishna` disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (piutang istishna` dikurangi margin istishna` yang ditangguhkan)

5. Pengungkapan Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain: k) Rincian piutang istishna` berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, dan kualitas piutang.

l) Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam pengakuan pendapatan margin istishna` yang ditangguhkan. m) Besarnya piutang istishna` baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank. n) Penyisihan kerugian piutang istishna`. o) Pendapatan dan keuntungan dari kontrak istishna` selama periode berjalan. p) Jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan q) Jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak. r) Klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat kontinjen sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang. s) Nilai kontrak istishna` pararel yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya t) Nilai kontrak istishna` yang telah ditandatangani bank selama periode berjalan tetapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya.

C. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Istishna` dengan PSAK No.59 dan PAPSI Setelah melihat bagaimana perlakuan akutansi mengenai transaksi istishna` yang ada di Bank Muamalat Indonesia melalui contoh kasus diatas, sekarang penulis

akan mencoba menganalisa apakah perlakuan akuntansi yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk untuk transaksi istishna` telah sesuai dengan prinsip akutansi yang berlaku umum, yaitu PSAK 59 mengenai akutansi perbankan syariah dan juga PAPSI. Analisa tersebut disesuaikan dengan contoh kasus yang ada, berikut dibawah ini analisa yang dapat diambil oleh penulis, yakni:

Pencatatan (pengakuan dan pengukuran) NO Perlakuan Akuntansi pada Perlakuan Akuntansi Keterangan Bank Muamalat Indonesia

menurut

PSAK

59

dan PAPSI 1

Bank

Muamalat

Indonesia Biaya perolehan barang Pencatatan

yang

dalam

mencatat

pembelian pesanan

oleh

sebesar dilakukan

aktiva yang diperoleh untuk tagihan sub-kontraktor BMI

pada saat

istishna` dicatat sebesar harga kepada bank (PSAK membeli

aktiva

perolehan dan diakui pada saat 59: Akun. Perb. Syar, istishna`

telah

terjadinya pembelian aktiva Paragraf 91)

sesuai

dengan

istishna`

PSAK No.59 dan PAPSI

2

Pada saat pelaksanaan aktiva Biaya pra-akad diakui Pencatatan istishna`,

aktiva

dalam sebagai

penyelesaian yang diperoleh ditangguhkan

biaya dilakukan dan BMI

yang oleh

pada saat

untuk

istishna`

dicatat diperhitungkan sebagai terjadinya

disebelah debet dan beban pra- biaya

istishna`

akad

ditandatangani, sesuai

yang

ditangguhkan akad

dicatat disebelah kredit

jika istishna`,

akad telah PSAK

tetapi jika akad tidak No.59 dan PAPSI ditandatangani

maka

biaya

tersebut

dibebankan

pada

periode

berjalan

(Paragraf 90). 3

Pendapatan

dari

cicilan Pendapatan

istishna` Pencatatan

yang

istishna` pada Bank Muamalat adalah total harga yang dilakuakan

oleh

Indonesia dicatat sebesar nilai disepakati dalam akad BMI bersihnya dan diakui selama antara

bank

masa akad, yang didalamnya pembeli

dan mengakui adanya akhir, pendapatan

terdapat nilai porsi pokok serta termasuk

margin cicilan

nilai porsi margin

Margin telah

keuntungan.

pada saat

istishna` sesuai

keuntungan

adalah dengan

selisih

antara No.59 dan PAPSI

pendapatan

istishna`

dengan harga pokok istishna`.

Pendapatan

PSAK

istishna` diakui dengan menggunakan

metode

persentase penyelesaian

atau

metode akad selesai. (PSAK 59: Akun. Perb. Syar, Paragraf 93) 4

Pencatatan

yang

dilakukan Tagihan setiap termin Pencatatan

oleh Bank Muamalat Indonesia dari pada

saat

jatuh

bank

kepada dilakukan

tempo pembeli akhir diakui BMI

pembayaran cicilan istishna` sebagai

oleh

pada saat

piutang mengakui piutang

yaitu diakui sebesar jumlah istishna` . (PSAK 59: istishna` cicilan yang belum diterima Akun.

yang

Perb.

oleh Bank Muamalat Indonesia Paragraf 92)

yang

Syar, telah jatuh tempo telah

sesuai

dengan

PSAK

N0.59 dan PAPSI 5

Pencatatan

yang

dilakukan Bagian nilai akad yang Pencatatan

oleh Bank Muamalat Indonesia sebanding

dengan dilakukan

pada saat penyerahan barang pekerjaan yang telah BMI pesanan istishna` yaitu diakui diselesaikan

yang oleh

pada saat

dalam penyerahan

sebanding dengan pekerjaan periode tersebut diakui barang

pesanan

yang telah diselesaikan dalam sebagai

pendapatan istishna`

periode yang berlangsung dan istishna` pada periode sesuai diakui

sebagai

pendapatan yang

telah dengan

bersangkutan PSAK N0.59 dan

istishna` pada periode yang (PSAK 59: Akun. Perb. PAPSI bersangkutan

Syar, Paragraf 94)

Penyajian NO Perlakuan Akuntansi pada Perlakuan Bank Muamalat Indonesia

menurut

Akutansi Keterangan PSAK

59

dan PAPSI 1

Pada

Bank

Muamalat Piutang istishna` yang Penyajian

yang

Indonesia, piutang istishna` berasal dari transaksi dilakukan

oleh

yang timbul karena adanya istishna` transaksi penyelesaian

istishna`

yang BMI

yang penyelesaian

piutang istishna`

pembayarannya pembayarannya

bersamaan

dengan

pembuatan

barang

proses bersamaan pesanan proses

termin

yang disajikan

yang

pembuatan sesuai

dengan

istishna` PSAK No.59 dan di

neraca PAPSI

dibebankan kepada pembeli sebesar tagihan termin akhir.

terjadi

dengan selama akad telah

disajikan di neraca sebesar aktiva tagihan

untuk

kepada pembeli akhir.

Pengungkapan NO Perlakuan

Akutansi

pada Perlakuan

Bank Muamalat Indonesia

menurut

Akutansi Keterangan PSAK

59

dan PAPSI 1

Kebijakan akuntansi yang ada Hal-hal

yang

di Bank Muamalat Indonesia diungkapkan juga

diungkapkan

dalam catatan

dalam yang

atas

pengakuan

yaitu pengungkapan akuntansi kebijakan

pendapatan yang digunakan oleh akuntansi

menggunakan margin istishna` pihak yang ditangguhkan.

dilakukan

laporan BMI dalam hal

catatan atas laporan keuangan, keuangan yaitu kebijakan bank dalam kebijakan

harus Pengungkapan

bank

atas ada di bank telah

transaksi istishna` dan sesuai istishna` pararel

yang

dengan

PSAK No.59 dan PAPSI

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN Dari uraian tentang pembiayaan istishna` di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk berikut perlakuan akuntansinya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Prosedur pembiayaan istishna` di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk bagi calon nasabah/mitra/debitur adalah mengacu pada peraturan/persyaratan baku yang berlaku mengenai pembiayaan istishna` di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 2. Adapun perlakuan akuntansi istishna` yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yaitu pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan yang mengacu pada PSAK No. 59 dan PAPSI 2003. 3. Secara garis besar perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan istishna` yang dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yakni PSAK No.59 dan PAPSI 2003

B. SARAN

Dari kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut: 1

PSAK No. 59 dan PAPSI yang merupakan pedoman dalam perlakuan akuntansi bank syariah di dalam prakteknya harus tetap dijadikan dalam operasional PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

2

Pemerintah dan DPR perlu segera membentuk undang-undang tentang perbankan syariah karena saat ini lembaga ekonomi syariah termasuk bank syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat, sedangkan undangundang perbankan yang ada saat ini belum mampu mengakomodir ketentuanketentuan mengenai bank syariah

3

Bank syariah sebagai lembaga keuangan Islam perlu mensosialisasikan produk-produk yang dimiliki kepada masyarakat, sehingga konsep-konsep Islam yang tercermin dari produk-produk perbankan tersebut dapat dilaksanakan secara kaffah.

DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI, Accounting and Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institution, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) Manama, 1999. Al-Amine, Muhammad Al-Bashir Muhammad. Istisna (Manufacturing Contract) in Islamic Banking and Finance Law & Practice, Malaysia: A S Noordeen, 2001. Antonio, M. Syafi`i. Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, Cet ke-7, 2003. Antonio, M. Syafi`i. “Memperoleh Pembiayaan dari Bank Syariah.” Artikel diakses pada 18 Juni 2008 dari http://www.tazkiaonline.com/article.php?sid=41. _______. “Pembiayaan Bank Syariah.” Artikel diakses pada 24 Juni 2008 dari http://www.tazkiaonline.com/article.php?sid=44. Arifin, Zainul. “Prinsip Operasional Bank Syariah”. Artikel diakses pada 01 Juli 2008 dari http://www.tazkiaonline.com/article.php?sid=20. `Asyur, Ahmad Isa. Fiqhul Muyassar Fil Mu`amalat (Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah), diterjemahkan oleh Abdul Hamid Zahwan, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Bank Indonesia, Arah Pengembangan ke Depan Bank Syariah di Indonesia, Jakarta: 2000. Bank Indonesia. Buku Saku Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Januari 2008. Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI No. 6/24/PBI/2004. Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI No. 7/46/PBI/2005. ____________, Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Perkreditan Rakyat yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI No. 6/17/PBI/2004. ____________, Peraturan Bank Indonesia Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah, PBI No.5/7/PBI/2003. ____________, Surat Keputusan Direksi BI Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI No.32/34/KEP/DIR/ Tanggal 12 Mei 1999. Bank Muamalat Indonesia. Proses Pembiayaan, Jakarta: PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk, 2002. Bank Muamalat. “Simulasi Pembiayaan Istishna`”. Artikel diakses pada 14 Agustus 2008 dari http://www.muamalatbank.com/simulasi/sim_bla_ist.isp. Departemen Agama, Al-Qur`an dan Terjemahnya, Edisi Revisi, Bandung: CV. Penerbit Jamanatul `Ali – Art, 2004. Dunil, Z. Kamus Istilah Perbankan Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia, 2004.

Guralnik, David B. Webster`s New World Dictionary for Young Reader, USA: Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat, Jakarta, Institut Manajemen Zakat, 2001. Harahap, Sofyan Syafri. Akuntansi Islam,. Jakarta, Bumi Aksara, 1999. …………………., Teori Akuntansi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001. Haroen, Sudin. Prinsip dan Operasional Bank Syari`ah, Kuala Lumpur, Berita Publishing Sdn, Bhd, 1996. Husnan, Suad. Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan, Yogyakarta, BPFEYogyakarta, 1996, Edisi 4. Ikatan Akuntansi Indonesia, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangann Bank Syari`ah, Jakarta, Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, Jakarta, 2002. …………………., Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta, Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, Jakarta, 2002. Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998 LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790. Mas`adi, Ghufron A. Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2002. Purwataatmadja, Karnaen dan Antonio, Syafi`i. Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta, Dhana Bakti Wakaf, 1992.

Remy Sjahdeini, Sutan. Perbankan Syariah dan Kedudukannya dalam Tata Hukum di Indonesia, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999. Riahi Belkaoui, Ahmed. Teori Akuntansi, Jakarta, Salemba Empat, 2000. Siegel, Joel G & Shim, Jae K. Kamus Istilah Akuntansi, Jakarta: Elex Media Komputindo, cetakan ke-3, 2003. Soemarso. Akuntansi Suatu Pengantar, Jakarta, Rineka Cipta, 1999. Syahatah, Husein. Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam, Jakarta, Akbar Media Eka Sarana, 2001. Triyuwono, Iwan. Organisasi dan Akuntansi Syari`ah, Yogyakarta, LKiS, 2000. Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, Jakarta: Djambatan, 2001.