( Studi Pada PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk ) SKRIPSI. Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh. Gelar Sarjana Ekonomi Syariah ( SE

1

IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL (DSN) MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NO. 34 DAN 35 TENTANG LETTER OF CREDIT (L/C) EKSPOR-IMPOR DI BANK SYARI’AH ( Studi Pada PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk ) SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah ( SE.Sy)

Oleh : SITI NURBAYA 106046101696 KONSENTRASI PERBANKAN SYARI’AH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/ 2011 M

2

3

4

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa : 1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar starata 1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta,21 Mei 2011 Siti Nurbaya

5

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan keridhaan-Nya, karya tulis skripsi ini berhasil diselesaikan dengan baik. Latar belakang dari pada penulisan karya tulis ilmiah/skripsi ini adalah berdasarkan pada persyaratan untuk meraih Gelar Sarjana Ekonomi Syariah di Program Studi Muamalat Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Proses penyusunan karya tulis ini sendiri, baik riset maupun penulisan telah memakan waktu kurang lebih satu semester, sampai skripsi ini selesai. Tentunya penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak orang, baik yang telah memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung, semagat maupun motivasi, materi maupun non materi yang tidak terhingga, hal ini membuat peneliti merasa perlu untuk mencantumkan rasa terima kasih kepada orang-orang berikut ini : 1. Prof.Dr.HM. Amin Suma,SH,MA, MM selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pengajarannya mencerahkan. 2. Dr.Euis Amalia.Mag dan Mu’min Rouf,MA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Muamalat/Ekonomi Islam, bantuan mereka sangat berharga. 3. Dr.H.Asrorun Ni’am,Lc, MA dan Mohammad Nurianto Al Arif, SE, M.SI selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini, kebaikannya luar biasa.

i

6

4. Ibunda dan Ayahanda tersayang, Marzuki dan Ainin, yang selalu mencurahkan doa, dan amal perbuatannya setiap waktu. Semoga penyelesaian skripsi ini menjadi amal bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya, walaupun nilainya kecil dan tidak seberapa dengan perjuanganmu.tidak lupa untuk Abangku tersayang Zaenal Arifin S.Pd.I, yang telah banyak membatu, memberi semagat dalam penyelesian skripsi ini, nasehatmu sangat berarti. 5. Untuk sahabat-sahabat karib saya, Nurlaila Sofwan, Siska Elfira Junita, Riyana Sari dan semaua teman Jurusan Perbankan Syariah ( PS-D) angkatan 2007, semoga persahabatan kita terus berjalan. 6. Untuk ka Saomi Rizkianto dan Ka Indara, terima kasih atas nasehat dan bantuannya, semoga Allah membalasnya dengan pahala yang besar. 7. Untuk orang special dalam Hidupku, Nugraha Widya Anggara, yang selalu memberi semangat didalam penyusunan skripsi ini. Rasanya tidak mungkin peneliti menuliskan satu persatu semuanya. Tidak ada yang bisa peneliti berikan selain ucapan terima kasih dan doa serta pengharapan terbaik atas segala kebaikan yang diberikan. Semoga Allah, memberikan rahmat dan ridha- Nya kepada mereka.Amin. Jakarta, 21 Mei 2011 Penulis

ii

7

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

iii

BAB 1 PENDAHULUAN A.Latar Belakang Masalah

1

B.Pembatasan dan Perumusan Masalah

4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

5

D. Metode Penelitaian

6

E. Review Studi Terdahulu

10

F.Kerangka Teori

11

G.Sistematika Penulisan

13

BAB II TINJAUAN TEORITIS A. Definisi Letter of Credit (L/C) dan L/C Ekspor-Impor Syari’ah

15

B. Pihak-pihak yang terkait dalam Letter Of Credit

19

C.Dokumen-dokumen dalam Letter Of Credit

20

D. Keuntungan dan Kerugian Transaksi L/C

21

E. Produk Pendanaan

23

F. Produk Pembiayaan

24

G. Produk Jasa Perbankan

25

8

BAB III GAMBARAN UMUM PT.BANK MUAMALAT INDONESIA,TBK A.Sejarah Singkat PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk

28

B.Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

32

C.Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia

32

D. Tujuan Bank Muamalat Indonesia

33

E. Strategi Usaha Bank Muamalat Indonesia

34

F. Produk-produk Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia

36

G.Prosedur Pembiayaan Letter of Credit (L/C)Ekspor-Impor di Bank Muamalat Indonesia.

40

BAB IV KONSEP DAN OPRASIONALISASI FATWA MUI TENTANG LETTER OF CREDIT (L/C) EKSPOR-IMPOR A. Sejarah Singkat Majelis Ulama Indonesia (MUI)

44

B.Isi tentang Fatwa MUI tentang L/C Ekspor-Impor serta kerangka oprasionalnya didalam transaksi perbankan syariah.

46

C. Akad-akad L/C Ekspor Syariah

51

D. Akad-akad L/C Impor Syariah

58

BAB V ANALISIS ISI KESESUAIAN ATAU KETIDAKSESUAIAN PENERAPAN L/C EKSPOR-IMPOR DI PT. BANK MUAMALAT,Tbk, DENGAN FATWA DSN NO.34 -35 A. Janis Akad yang Digunakan Didalam Transaksi L/C

68

9

B. Prosedur pengajuan pembiayaan L/C Ekspor-Impor di PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk

71

C. Skema Operasionalisasi transaksi L/C Ekspor-Impor di PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk

77

BAB VI PENUTUP A.Kesimpulan

83

B.Saran

84

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

10

BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang Masalah Perkembangan dunia usaha semakin hari semakin pesat, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Diantara berbagai bidang usaha yang mengalami perkembangan pesat itu adalah perdagangan. Sudah menjadi suatu keniscayaan, bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat memenuhi kebutuhannya hanya dengan mengandalkan barang-barang yang diproduksi dari dalam negeri saja. Oleh karena itu, adanya suatu mekanisme jual beli barang antar negara adalah kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Dalam era globalisasi sekarang ini di samping istilah ekonomi internasional yang meliputi perdagangan dan keuangan internasional, ternyata semakin dikenal dan digunakan istilah bisnis internasional yang menyangkut ekspor dan impor barang, modal dan jasa lainnya dengan pelaku utama yang sering disebut sebagai Multi National Corporation ( MNC)1. Dalam transaksi perdagangan luar negeri, terjadi hubungan dagang antara penjual dari suatu negara dengan pembeli dari negara lainnya. Permasalahannya adalah bagaimana menyelesaikan kondisi ini dimana antara penjual dan pembeli dibatasi oleh jarak yang sangat jauh, sehingga transaksi dengan cara tunai jelas sangat 1

Ramlan Ginting, Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum & Bisnis, (Jakarta : Salemba Empat, 2002) , h. 2.

1

11

sulit dilakukan. Pembeli akan merasa khawatir jika ia mengirim uang lebih dahulu sebelum barang tersebut samapai di tangannya. Sebaliknya penjual juga tidak bersedia untuk melepas barangnya sebelum ada kepastian pembayaran dari pembeli. Inti dari persoalannya adalah adanya kekhawatiran dari kedua belah pihak terhadap resiko kerugian apabila salah satu ada yang tidak memenuhi kewajibannya. Untuk mengatasi persolan tersebut, bank dapat bertindak sebagai pihak ketiga yang memberikan jasa keperantaraan dengan menjamin pembayaran pihak importir kepada pihak eksportir. Salah satu pembayaran yang dipergunakan di dalam perdagangan luar negeri yaitu dengan cara “Kredit Dokumenter” yaitu dengan menggunakan Letter Of Credit ( L/C). Letter of Credit ( L/C) adalah suatu fasilitas jasa yang diberkan oleh bank kepada nasabah dalam rangka mempermudah transaksi jual beli barang, terutama yang berkaitan dengan ekspor-impor2. Jika bank menerbitkan L/C kepada nasabah berarti bank menjamin akan membayar sejumlah tertentu kepada pihak lain atas permintaan nasabah tersebut. Sementara UCPDC (Unifrom Customs and Practice for Documentary Credits) menyatakan bahwa L/C adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen (misalnya konosemen, Faktur, 2

Ahmad kamil, Kitab Undang- Undang Hukum Dagang dan Ekonomi Syariah, ( Jakarta: Kencana Prenada Media, 1997), h. 675.

12

Sertifikat Asuransi) yang sesuai dengan persyaratan L/C, baik langsung maupun melalui bank lain atas instruksi pemohon yang berjanji membayar kembali kepada bank penerbit3. Sering timbul permasalahan dalam transaksi L/C di antaranya, pemohon menerima barang yang dibelinya tidak sesuai dengan uraian barang dalam L/C, sering terjadi penipuan dalam transaksi L/C, biaya pelaksanaan L/C yang kurang transparan, dan adanya unsur bunga demi keuntungan bank. Oleh karena itu, perlu ada perhatian khusus agar masing-masing pihak tidak ada yang saling dirugikan dan proses jalannya transaksi jual-beli dapat sesuai dengan ajaran syariat Islam. Pada tanggal 14 September 2002, atau 7 Rajab 1423 H. Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majlis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat pleno dan memutuskan Fatwa tentang L/C Ekspor Syariah dan L/C Impor syariah, yang berbunyi : Letter of Credit ( L/C) Ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa tersebut muncul dengan pertimbangan,bahwa L/C suatu bentuk jasa perbankan yang memberi fasilitas transaksi ekspor yang dilakukan oleh nasabah, selain itu transaksi L/C Ekspor yang berlaku selama ini tidak sesuai dengan prinsip-

3

20.

Amir, Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor- Impor, (Jakarta : PT. Binaman Persindo,1992), h.

13

prinsip syariah4. Letter of Credit (L/C) Impor syariah adalah, surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Letter of Credit (L/C) Ekspor syariah dalam pelaksanaannya mengunakan akad-akad : Wakâlah bil Ujrah, Qardh, Mudharabah, dan Al-Bai. L/C Impor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad : Wakâlah bil Ujrah,Qardh, Murâbahah,Salam, Mudharabah, Musyarakah,dan Hawâlah. Dengan ditetapkannya fatwa DSN No: 34 dan 35 tentang L/C Ekspor-Impor tersebut, diharapkan Bank Syari’ah mampu mengimplementasikan di dalam transaksi L/C ekspor-impor, sehingga tansaksi perdagangan dapat sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dan berhubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini saya ingin mengambil judul : “ IMPLEMENTASI

FATWA

DEWAN

SYARI’AH

NASIONAL ( DSN ) MAJELIS ULAMA INDONESIA ( MUI ) NO. 34 dan 35 TENTANG LETTER OF CREDIT( L/C) EKSPOR - IMPOR DI BANK SYARIAH” ( Studi Pada PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk. ) B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Dalam perdagangan yang dibatasi oleh jarak yang berjauhan, bahkan berlainan pulau dan negara perlu adanya saling pengertian dan kerjasama yang baik, karena pada kondisi tersebut dapat terjadi permasalahan, kehilafan dan kecurangan 4

Muhammad Mujahidin,” Eksistensi Letter of Credit Syari’ah” artikel ini diakses pada 20 januari2011 dari http:// Shrialearn.wikidot.com/2002/09/ eksistensi/letter of credit/syariah.html.

14

dalam hal penyelesaian transaksi

di dalam jual- beli. Untuk itu perlu adanya

pantauan Dewan Syariah Nasional( DSN) tentang pelaksanaan L/C Ekspor, Sehingga transaksi jual-beli yang dilakukan bank syariah melaui L/C Ekspor dapat sesuai dengan syariat Islam dan terbebas dari riba maupun penipuan. Dari pembatasan masalah di atas maka spesifik perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.

Bagaimana konsep serta operasionalisasi L/C Ekspor-Impor

menurut fatwa

Dewan Syari’ah Nasional ( DSN) No 34 dan 35? 2.

Bagaimana kesesuaian atau ketidaksesuaian Implementasi L/C Ekspor-Impor yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk sesuai dengan konsep Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) No.34 dan 35 ?

C.Tujuan dan Manfaat Penelitian Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjawab pokok permasalahan penelitian yaitu : 1.

Untuk mengetahui konsep dan operasionalisasi L/C Ekspor-Impor yang Sesuai dengan ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

2.

Untuk menganalisis implementasi transaksi jual-beli melalui L/C Ekspor-Impor yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia selama ini, sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syari’ah Nasional ( DSN).

15

Sedangkan manfaat penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 1.

Dalam bidang akademis, bermanfaat sebagai penambah pengetahuan dan wawasan terhadap pelaksanaan perdagangan Ekspor-Impor

melalui L/C

Syari’ah, menambah dan memperkaya bahan kajian pustaka dan sebagai pemenuhan bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya. 2.

Bagi perusahaan, membantu memudahkan pihak-pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan mekanisme L/C Ekspor-Impor, dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan pelayanan jasa dibidang perdagangan antar negara.

3.

Bagi penulis, dari hasil penelitian ini memberikan pengetahuan tentang bagaimana implementasi dari perdagangan antar negara melalui L/C EksporImpor di PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk sehingga hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat dalam kehidupan penulis.

D. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Metode Deskriptif

1.

Kualitatif,

menurut

Mardalis5

“Penelitian

deskriptif

bertujuan

untuk

mendapatkan apa-apa yang saat ini berlaku, di dalamnya terdapat upaya mendiskripsikan, mencatat menganalisis, dan menginterprestasikan kondisi-

5

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal , ( Jakarta : Bumi Aksara,2002), h. 25.

16

kondisi yang saat ini terjadi atau ada.” dengan kata lain penelitian deskriptif mengambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan. Jenis penelitian deskriptif merupakan suatu kegiatan yang meliputi pengumpulan data, dalam rangka menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian 6. 2. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Yang bertempat di Gedung Arthaloka, jalan Sudirman Jakarta Pusat. 3. Jenis Data dan Sumber Data a. Data Primer, merupakan data yang pertama kali didapat yang menjadi sumber utama, baik dari individu maupun kelompok. Yaitu hasil dari : 1) Observasi adalah, pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala (fenomena) yang sedang diteliti7. Penulis melakukan observasi dengan melihat dan mengamati secara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dalam proses pengajuan (mekanisme) L/C Ekspor-Impor di PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 2) Wawancara (interview), yaitu peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dalam pelaksanaan L/C Ekspor-Impor di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, yaitu Bapak Fardiyadi, selaku Staf Oficer Operational 6 7

Consuelo G. Sevila, Feode Penelitian , ( Jakarta :UI-PRESS,1993), h.71. Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, ( Jakarta : PT.Rineka Cipta,1993), Cet kedua,h.309.

17

pemberian jasa

perdagangan. Dengan menggunakan tekhnik wawancara

berstruktur, bentuk pertanyaan akan diajukan terlebih dahulu disusun sebelum wawancara dilakukan, informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan L/C Ekspor-Impor yaitu bagaimana mekanisme pelaksaan L/C Ekspor-Impor Pada PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk. 3) Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumendokumen8. b. Data Sekunder, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku, majalah, internet, koran, dan sumber tertulis lainnya yang mengandung informasi, berhubungan dengan penelitian ini. 4. Teknik Pengolahan Data Data-data yang telah didapat dari data primer dan sekunder dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara membandingkan dengan kepustakaan serta pendapat peneliti, kemudian dapat dilihat apakah terdapat perbedaan atau kesesuaian antara penelitian dengan standar yang semestinya. 5.

Metode Analisis Data Pada penelitian ini menggunakan Metode Analisis Isi yaitu metode yang menganalisis isi pesan dan mengolah pesan secara sistematik, objektif, dan kuantitatif, terhadap pesan yang tampak, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi prilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang

8

Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei, (Jakarta : LP3ES, 1989), Edisi Revisi, h. 193.

18

dipilih. Dengan kata lain Analisis Isi yaitu mendeskripsikan teori-teori yang ada kemudian disesuaikan dengan kenyataan yang ada dan analisis wacana dengan memberikan pertanyaan peneliti dari gejala dan masalah yang ada 9. Pada skripsi ini penulis menganalisis kesesuaian Fatwa MUI mengenai akad serta operasional transaksi L/C Ekspor-Impor perbankan syariah dan akad,operasional, terhadap pengajuan pembiayaan

transaksi L/C Ekspor-

Impor di PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk. Tahapan analisis data dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : a. Reduksi Data Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. b. Penyajian Data Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian

data

dapat

berupa

kata-kata

yang

dirancang

untuk

menggabungkan informasi- informasi yang didapat.

9

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Jakarta : PT.Grafindo Persada, 2004), cet – ketiga, h.134-135.

19

c. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi Setelah data diolah kemudian diambil suatu kesimpulan secara umum. Kesimpulan akhir tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan yang digunakan ketelitian penulis. d. Teknik Penulisan Data Teknik penulisan

laporan dalam penelitian ini akan menunjuk pada

”Buku Pedoman Penulisan Skripsi,” yang diterbitkan oleh fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007. E. Review Studi Terdahulu 1. Nur Holis, 1999, Letter Of Credit Dalam Wakalah Dalam Perdagangan Internasional. Isi skripsinya membahas tentang praktek L/C berdasarkan prinsip wakalah, persamaannya dengan penulis sama-sama menggunakan Akad wakalah, dan yang membedakan, selain mengunakan akad wakalah penulis juga menggunakan Akad Mudharabah, selain itu penulis juga menjelaskan mekanisme L/C secara lebih mendalam, prosedur dari awal sampai tahap pengembalian pembiayaan. 2. Euis Samhati, 2002, Letter of Credit Hukum Positif dan Fikih Muamalah. Isi skripsinya membahas tentang hukum L/C menurut hukum positif dan fikih muamalat, persamaan dengan penulis sama-sama membahas hukum L/C tetapi kalau penulis lebih mengacu pada hukum yang ditetapkan Fatwa DSN,

20

selain itu penulis lebih fokus kepada pembahasan mekanisme L/C secara keseluruhan. 3. Dian Ismi Islami, 2005, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Letter Of Credit Serta Hubungannya Dengan Wakalah Dan Kafalah. Isi skripsinya membahas tentang hukum pelaksanaan L/C, serta pasal-pasal tentang L/C dalam pelaksanaan akad wakalah dan kafalah. Persamaan dengan penulis, samasama membahas tentang akad wakalah dalam L/C, tetapi penulis lebih lebih menyeluruh mengenai mekanisme pelaksanaan L/C Ekspor yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia. 4. Hafni Wahyuni, 2005, Letter Of Credit Dan Aspek Yuridisnya Dalam Tatanan Perdagangan Internasional Dan Hukum Islam. Isi skripsinya membahas tentang cara pembayaran melalui mekanisme L/C menurut UCPDC, persamaan dengan penulis sama-sama membahas tentang proses pembayaran L/C, namun kalau hanafi berdasarkan aturan UCPDC, sedangkan penulis berdasarkan ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), kemudian penulis lebih menyeluruh mengenai prosedur pelaksanaan L/C Ekspor. Mulai dari pengajuan L/C Ekspor, pengiriman

barang dan

sampai terjadi pembayaran. F. Kerangka Teori UCPDC (Unifrom Customs and Practice for Documentary Credits) menyatakan bahwa L/C adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan

21

pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran

kepada

penaerima

atas

penyerahan

(misalnya konosemen, Faktur, Sertifikat Asuransi)

dokumen-dokumen yang sesuai dengan

persyaratan L/C, baik langsung maupun melalui bank lain atas instruksi pemohon yang berjanji membayar kembali kepada bank penerbit.10 Sedangkan definisi L/C Ekspor menurut perbankan syariah dapat diartikan dengan surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Hakikat L/C adalah pembayaran dan oleh karena itu, keseimbangan hak dan kewajiban para pihak harus diperhatikan secara adil dan terbuka. Keadilan dan keterbukaan dalam pelaksanaan L/C merupakan suatu keharusan, karena inti L/C adalah mewujudkan pembayaran sejumlah uang senilai L/C. Pemohon yang meminta bank penerbit untuk menerbitkan L/C, berhak atas barang yang dibayar berdasarkan L/C, dan berkewajiban untuk membayar kepada bank penerbit yang atas nama pemohon melakukan pembayaran, harga barang dengan L/C kepada penerima, yang menyampaikan kepada bank penerbit dokumen yang dipersyaratkan L/C yang mewakili barang yang dijual kepada kepada pemohon.

10

Amir. Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor- Impor, (Jakarta : PT. Pustaka Binaman Presindo,1992), h.21.

22

Jika bank penerbit memberi kuasa kepada bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran harga barang kepada penerima, bank penerbit berkewajiban membayar kembali kepada bank yang ditunjuk sejumlah uang yang telah dibayarkan kepada penerima. Hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah sesuai dengan kesepakatan berdasarkan kontrak yang disetujui para pihak yang memuat sejumlah pembayaran yang akan direalisasikan sebagai pengganti pengiriman barang oleh penerima kepada pemohon. Saat pelaksanaan hak dan kewajiban juga dilakukan dengan merujuk pada kesepakatan masing-masing pihak berdasarkan kontrak, demikian juga halnya dengan pembayaran biaya dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban. G. Sistematika Penulisan BAB 1 PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, review studi terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penulisan. BAB II TINJAUAN TEORITIS Bab ini akan diuraikan tentang definisi L/C, Pihak-pihak yang terkait dalam L/C, dokumen-dokumen dalam L/C, keuntungan dan kerugian transaksi L/C, dan Jenis produk bank syari’ah.

23

BAB III GAMBARAN UMUM PT. BANK MUAMALAT INDONESIA,Tbk Bab ini terdiri dari sejarah singkat, pengembangan visi dan misi, dewan pendiri, struktur organisasi, dilanjutkan dengan mengemukakan jenis-jenis prodak dan fasilitas-fasilitas pelayanan yang diberikan. BAB IV KONSEP DAN OPRASIONALISASI FATWA MUI TENTANG LETTER OF CREDIT (L/C) EKSPOR-IMPOR Bab ini berisi tentang Fatwa MUI tentang L/C Ekspor-Impor serta kerangka oprasionalnya didalam transaksi perbankan syariah. BAB V ANALISIS ISI KESESUAIAN ATAU KETIDAKSESUAIAN PENERAPAN L/C EKSPOR-IMPOR DI PT. BANK MUAMALAT,Tbk, DENGAN FATWA DSN NO.34 -35 Bab ini berisi analisis kesesuian atau ketidaksesuaian antara ketetapan Fatwa DSN tentang operasiaonal L/C ekspor-impor, dengan praktek oprasional L/C ekspor-impor yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk secara langsung. BAB VI PENUTUP Bab ini penulis mencoba membuat kesimpulan dan memberikan saran.

24

BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Letter of Credit ( L/C) dan L/C Ekspor-Impor Syariah Pada umumnya L/C digunakan untuk membiayai kontrak penjualan barang jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling kenal dengan baik. L/C digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Tetapi, L/C bukan merupakan garansi atau surat berharga yang dapat dipindah tangankan. Letter of Credit (L/C) atau Documentary Credit atau Credit merupakan cara pembayaran dalam suatu transaksi ekspor-impor yang paling aman bagi eksportir maupun bagi importir. Berbeda dengan pola pembayaran lainnya dalam Perdagangan Internasional transaksi ekspor-impor, maka Letter of Credit menjadi suatu instrumen atau alat yang dapat melindungi eksportir dan importir dari tidak dipatuhinya kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan kedua-belah pihak. Dalam proses pelaksanaan transaksi Letter of Credit, maka hampir semua bank mengharuskan agar L/C tunduk pada UCPDC (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) yang merupakan seperangkat ketentuan yang berlaku universal terhadap setiap Letter of Credit/Documentary Credit. Bila suatu L/C atau credit mengindikasikan secara tegas bahwa L/C tunduk kepada UCPDC. Maka

15

25

UCPDC mengikat semua pihak kecuali dengan tegas dimodifikasi atau tidak diberlakukan oleh Credit11. Pasal 2 UCPDC Revisi 2007, Publikasi ICC No.600 atau dikenal dengan UCP 600 mendefinisikan sebagai berikut : Letter of Credit berarti setiap janji, bagaimanapun dinamakan atau diuraikan, yang bersifat irrevocable dan karenanya merupakan janji pasti dari Issuing Bank untuk membayar presentasi yang sesuai. C.F.G. Sunaryati Hartono, mengatakan :“Secara harfiah L/C dapat diterjemahkan sebagai surat hutang atau surat piutang, tetapi sebenarnya L/C lebih merupakan suatu janji akan dilakukannya pembayaran, apabila telah terpenuhinya syarat-syarat tertentu." Sementara, Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCPDC) mengatakan : bahwa L/C adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen (misalnya konosemen, faktur, sertifikat asuransi). Inti dari pengertian L/C menurut UCPDC ialah bahwa L/C merupakan “ janji pembayaran”. Bank penerbit melakukan pembayaran kepada penerima baik langsung ataupun melalui bank lain atas instruksi pemohon yang berjanji membayar kembali kepada bank penerbit.

11

Ahmad Mujahidin , “ Eksistensi Letter Of Credit “ Artikel diakses pada 4 maret 2011dari http://sharianomics wordpress.com/2010/11/17 definisi- Lc.html.

26

Berikutnya, Bank Indonesia12 mendefinisikan L/C yaitu : janji dari issuing bank untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat Letter Of Credit tersebut. Inti dari definisi tersebut, janji pembayaran L/C kepada penerima dapat dilakukan langsung oleh bank penerbit atau melalui bank lain sebagai kuasanya. Dan Kemudian, Emmy Pangarimbuan Simanjuntak

13

, mendefinisikan

L/C sebagai suatu surat perintah membayar kepada seorang atau beberapa orang yang dialamati untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu yang disebut didalam surat perintah itu kepada orang tertentu. Inti dari definisi Emmy, bahwa L/C adalah “Surat perintah membayar”. Beliau melihat L/C sebagai suatu perintah atau kuasa dari bank penerbit kepada bank pembayar. Letter Of Credit (L/C) Ekspor menurut perbankan syariah dapat diartikan dengan surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Hakikat L/C adalah pembayaran dan oleh karena itu, keseimbangan hak dan kewajiban para pihak harus diperhatikan secara adil dan terbuka. Keadilan dan

12

Bank Indonesia, Urusan Luar Negeri Bagian Penelitian dan Pengaturan Lalu lintas Pembayaran luar Negeri,Metode Pembayaran Internasional Letter Of Credit, 1995,h.2. 13 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Pembukuan kredit Berdokumen, (Yogyakarta: FHUGM,1979), h.15.

27

keterbukaan dalam pelaksanaan L/C merupakan suatu keharusan, karena inti L/C adalah mewujudkan pembayaran sejumlah uang senilai L/C. Pemohon yang meminta bank penerbit untuk menerbitkan L/C, berhak atas barang yang dibayar berdasarkan L/C, dan berkewajiban untuk membayar kepada bank penerbit yang atas nama pemohon melakukan pembayaran, harga barang dengan L/C kepada penerima, yang menyampaikan kepada bank penerbit dokumen yang dipersyaratkan L/C yang mewakili barang yang dijual kepada kepada pemohon Jika bank penerbit memberi kuasa kepada bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran harga barang kepada peneriama, bank penerbit bekewajiban membayar kembali kepada bank yang ditunjuk sejumlah uang yang telah dibayarkan kepada penerima. Hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah sesuai dengan kesepakatan berdasarkan kontrak yang disetujui para pihak yang memuat sejumlah pembayaran yang akan direalisasikan sebagai pengganti pengiriman barang oleh penerima kepada pemohon. Saat pelaksanaan hak dan kewajiban juga dilakukan dengan merujuk pada kesepakatan masing-masing pihak berdasarkan kontrak, demikian juga halnya dengan pembayaran biaya dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban.

28

B. Pihak-pihak yang terkait dalam Letter of Credit a. Applicant, pihak yang meminta kepada banknya untuk menerbitkan L/C kepada beneficiary biasanya importer. b. Beneficiary, pihak yang menerima L/C atau pihak yang mendapatkan manfaat dari terbitnya L/C. Issuing Bank, yaitu bank yang menerbitkan Letter of Credit/Credit atau L/C

c.

atas permintaan applicant atau atas nama bank sendiri. Advising Bank, bank yang menerima L/C dari Iss. Bank dan meneruskan

d.

L/C tersebut kepada beneficiary atau bank lain yang ditunjuk dalam L/C. Negotiating Bank, bank yang mengambil-alih (melakukan negosiasi)

e.

dokumen L/C. Reimbursing Bank, bank yang ditunjuk oleh Iss. Bank untuk melakukan

f.

pembayaran atas tagihan negosiasi dokumen L/C yang diajukan oleh negotiating bank. g. Paying Bank, bank yang bertugas membayar atas adanya tagihan dokumen L/C. h. Accepting Bank, bank yang mengaksep draft (wesel) yang ditarik oleh beneficiary dan membayarnya pada saat jatuh tempo. i.

Confirming Bank, bank selain Iss. Bank yang juga menjamin pembayaran L/C yang diterbitkan Issuing Bank.

j. Transferring Bank, bank yang diberi kuasa di dalam L/C untuk mentransfer L/C atas permintaan beneficiary L/C itu ke beneficiary yang lain.

29

C. Dokumen- dokumen dalam Letter of Credit Dalam kaitannya dengan dokumen maka hal yang perlu dicatat dalam transaksi Letter of Credit (L/C) adalah pasal 5 UCP 600 yang berbunyi : “Bank-bank berurusan dengan dokumen-dokumen dan tidak dengan barang, jasa atau pelaksanaan terhadap mana dokumen-dokumen tersebut mungkin berkaitan.14” Oleh karena itu transaksi letter of credit adalah transaksi dokumen yang berkaitan dengan barang yang dikapalkan. 1. Dokumen Pengangkutan Bill of Lading, pengangkutan melalui laut Airway Bill, pengangkutan melalui udara 2. Invoice atau Commercial Invoice atau faktur pada dasarnya merupakan suatu sarana bagi penjual/eksportir untuk memperhitungkan harga barang kepada pembeli/importir sesuai dengan kesepakatan. Beberapa macam Invoice, yaitu : 3. Commercial Invoice, Invoice yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Seller dan ditujukan kepada buyer/importir. 4. Consular Invoice, Invoice yang diterbitkan oleh konsulat Negara pembeli yang berada di Negara penjual atas dasar Commercial Invoice

14

Muhamad Mujahidin, “Letter of Credit” artikel ini diakses pada 4 Maret 2011, dari http://www.yousaytoo.com/letter-of-credit/2011/ -C 134725. html.

30

5. Visaed Invoice, Invoice yang diterbitkan oleh penjual/eksportir dan dicounter-sign oleh konsulatan Negara pembeli yang berada di Negara penjual/eksportir. 6. Proforma Invoice, Invoice yang dikeluarkan eksportir mendahului pengiriman barang, biasanya baru dalam tahap penawaran. 7. Polis Asuransi 8. List atau Daftar Packing List, daftar perincian barang serta cara dan bahan pembungkus barang yang bersangkutan.Weight List atau Measurement List, daftar perincian barang mengenai timbangan/ukuran barang. 9. Certificate, suatu keterangan yang dikeluarkan oleh orang atau instansi yang berwenang mengenai keadaan barang. 10. Certificate of Origin, keterangan yang menyatakan Negara asal barang. 11. Certificate of Quality, keterangan yang menyatakan tentang mutu barang. D. Kuntungan dan Kerugian Melakukan Transaksi LC Setiap transaksi mengandung manfaat dan risiko bagi pelakunya. Berikut antara lain manfaat dari transaksi LC : 1. Beneficiary (penjual) mempunyai jaminan kepastian pembayaran atas barangbarang

yang

diekspornya

diperjanjikan telah dipenuhi.

sepanjang

dokumen

dan

persyaratan

yang

31

2. Beneficiary (penjual) mempunyai keuntungan dengan mengalihkan risiko tidak dibayarnya LC oleh Issuing bank kepada Confirming bank di dalam negeri. Confirming bank itulah yang mengambil alih risko komersial dan country risk dari Issuing bank dan melindungi Beneficiary dari tidak terbayarnya LC. 3. Meminimalkan jangka waktu penagihan kepada Applicant. 4. Beneficiary tidak mempunyai risiko atas nilai tukar mata uang negara Applicant bilamana LC diterbitkan dalam mata uang negara Beneficiary. Transaksi LC juga memiliki risiko sebagai berikut : 1.

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi LC hanya melihat dokumen transaksi saja dan tidak secara langsung melihat barang-barang yang akan dikirimkan.

2.

Bilamana Beneficiary berbuat curang, maka ada kemungkinan barang yang dikirim bisa jadi tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Harus teliti ketika melakukan deal atas syarat dan ketentuan beserta dokumentasinya agar Issuing bank tidak mempersulit dicairkannya dana. Hal ini agar jangan sampai terjadi barang telah disiapkan semuanya atau bahkan telah dikirimkan, tetapi dengan berbagai alasan pihak Issuing bank mempersulit pencairan dana L/C.

32

E. Jenis Produk Bank Syari’ah 1.

Pendanaan dengan Prinsip Wadi’ah

a. Giro Wadi’ah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk kemudahan dan keamanan pemakainya. Beberapa fasilitas giro wadiah yang disediakan bank syariah untuk nasabah. Antara lain : buku cek, bilyet giro, kartu ATM, fasilitas pembayaran, wesel bank, wesel penukaran, kliring, dan lain-lain. b. Tabungan Wadi’ah adalah produk pendanaan Bank Syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (savings account). 2.

Pendanaan dengan Prinsip Qardh Simpanan giro dan tabungan juga dapat menggunakan prinsip Qardh, yaitu ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan sebagai pemilik modal. Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja, termasuk untuk kegiatan produktif mencari keuntungan. Senentara itu, nasabah deposan dijamin akan memperoleh kembali dananya secara penuh, jika sewaktuwaktu nasabah ingin menarik dananya.

3.

Pendanaan dengan Prinsip Mudharabah

a. Tabungan Mudharabah yaitu, tabungan dengan bagi hasil yang disepakati bersama. Mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dan bagi

33

kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (shaibul mal) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (mudharib) untuk diusahakan15. Keuntungan dibagai sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah. b. Deposito/investasi Umum (Tidak Terikat), yaitu deposito dengan prinsip mudaharabah al-muthlaqah, dimana bank mempunyai kebebasan mutlak dalam mengelola investasinya. c. Deposito /investasi khusus (Terikat), yaitu deposito dengan prinsip mudharabah al-muqayyadah, dimana shaibul mal menetapkan syarat tertentu yang harus dipenuhi mudharib, baik mengenai tempat usaha, tujuan, maupun jenis usaha. d. Sukuk Al-Mudharabah 4. Pendanaan dengan Prinsip Ijarah F. Produk Pembiayaan Produk-produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan empat pola yang berbeda 1. Pola bagi hasil, untuk investment financing

15



Mudharabah



Musyarakah

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah, (Jakarta : PT.Raja Graindo Persada, 2007), h.117.

34

2. Pola jual beli, untuk trade financing  Murâbahah  Salam  Isthishna’ 3. Pola sewa, untuk trade financing  Ijarah  Ijarah Muntahiya Bittamlik 4. Pola pinjaman , untuk dana talangan  Qardh G. Produk Jasa Perbankan 1. Wakâlah Wakâlah, menurut bahasa adalah menjaga. Sedangkan menurut definisi mazhab Hanafi adalah seseorang yang menepati posisi orang lain dalam mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan atau mewakilkan suatu pekerjaan kepada orang lain( wakil ). Para ulama sepakat bahwa wakalah dengan disertai ujrah (upah) adalah dibolehkan. Dan jika wakalah disertai dengan ujarah, maka pihak wakil harus menunaikan apa yang telah diwakilkan kepadanya dan tidak keluar dari hal tersebut sampai berakhir tugasnya16.

16

Ahmad Kamil, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan Dan Ekomomi Syariah, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2002 ), cet- 1, h.681.

35

Wakâlah tidak akan sah, kecuali terpenuhinya beberapa syarat. Syarat bagi pihak yang mewakilkan, ia adalah pemilik sah yang dapat bertindak atas sesuatu yang ia wakilkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah. Syarat utama bagi orang yang mewakili adalah berakal, dan terpenting ia memiliki kompetensi dan memiliki sifat amanah. Para ualama memberikan kriteria untuk hal yang boleh diwakilkan, yakni diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariat islam, serta dapat diwakilkan menurut syariat islam. Adapun hal yang tidak boleh diwakilkan adalah semua pekerjaan yang tidak ada campur tangan perwakilan, seperti shalat, sumpah, dan thaharah ( bersuci). 2. Mudharabah Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola yang bertujuan

untuk memperoleh keuntungan

dalam sebuah usaha perniagaan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib, mudharabah dapat dikategorikan menjadi mudharabah muthlaqah, dan mudharabah muqayyadah17. Mudharabah muthlaqah adalah akad kerjasama dimana mudharib diberi kekuasaan penuh untuk mengelola modal usaha. Mudharib juga tidak dibatasi dengan tempat usaha, tujuan maupun 17

Muammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001) , cet-2,h. 97.

36

jenis usaha. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah akad kerjasama di mana shaibul mal menetapkan syarat tertentu yang harus dipenuhi mudharib, baik mengenai tempat usaha, tujuan, maupun jenis usaha. 3. Musyarakah Musyarakah adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan masing-masing memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan 18. 4. Murâbahah

Murâbahah adalah akad jual-beli dengan harga semula dengan penabahan keuntungan yang diketahui oleh pihak pembeli. Syarat sahnya akad jual-beli murâbahah adalah harga pokok harus diketahui oleh calon pembeli, keuntungan yang akan diambil oleh penjual harus diketahui, harga harus ditentukan dengan uang. 5. Kafâlah (Guaranty) Kafâlah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. 6. Hiwâlah ( Transfer Service) Hiwâlah yaitu, pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. 18

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001) , cet,ke-2, h.91.

37

BAB III GAMBARAN UMUM PT.BANK MUAMALAT INDONESIA,Tbk

A. Sejarah Berdiri dan Perkembangan Bank Muamalat Indonesia Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia, dan melalui kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, pendirian Bank Muamalat Indonesia juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan seniali 84 miliar pada saat penandatanganan

akata

pendirian

perseroan.

Selanjutnya,

pada

acara

silahturrahim peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanamkan modal senilai Rp. 106 miliar. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang dikembangkan. Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen koperasi. Bank Muamalat Indonesia pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio

28

38

pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencapai kerugian sebesar 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal sektor awal. Dalam upayanya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat Indonesia mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat Indonesia. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat Indonesia berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni. Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat Indonesia berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada: (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak kru Muamalat sedikit pun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi prioritas

39

utama di tahun kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakkan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Mumalat menjadi agenda utama di tahun kedua, (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat Indonesia pada tahun ketiga dan seterusnya. 19 Setelah tumbuh sehat selama satu dasawarsa, Bank Muamalat memandang tahun 2009 sebagai saat yang tepat untuk merestrukturisasi serta memperkokoh landasan usaha demi pertumbuhan di masa depan. Sekalipun dunia dilanda krisis keuangan maupun resesi ekonomi, sektor perbankan syariah di Indonesia tetap kokoh dan bergairah. Prospek pertumbuhannya di masa depan pun sangat menjanjikan. Sebagai bank pertama murni syariah, dan pelopor di pasar perbankan syariah nasional sejak tahun 1991, Bank Muamalat memiliki posisi yang strategis guna memanfaatkan peluang pertumbuhan tersebut. Untuk itu, Bank Muamalat harus membangun landasan dan infrastruktur yang lebih kokoh. Pada tahun 2009, Bank Muamalat melakukan beberapa perubahan struktural, perbaikan sistem operasional, serta penyelarasan lini usaha.20 Pada tahun 2007, jumlah pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia meningkat sebesar 30,02% dari Rp 6.628,09 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 8.618,05 miliar di tahun 2007. Peningkatan ini terutama didorong

19

Bank Muamalat Indonesia, “Sejarah Singkat Perjalanan Bank Muamalat Indonesia 19912009”,Artikelinidiaksespada9maret,2011darihttp://www.muamalatbank.com/index.php/home/about/pr ofile. 20 Annual Report BMI Tahun 2009.

40

oleh kondisi makro ekonomi yang relatif stabil, sehingga membuka peluang lebih banyak bagi kegiatan usaha. Salah satu ciri khas pembiayaan adalah dukungan kepada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sekitar 61,92% dari pembiayaan Bank disalurkan ke nasabah UMKM dan rencananya akan terus ditingkatkan di masa mendatang. Kemudian seiring dengan prinsip kehati-hatian perbankan yang dianut Bank Muamalat selama ini, rasio NPF (Nonperforming Financing) bersih terhadap total pembiayaan yang diberikan berhasil diperbaiki, menjadi 1,33% di tahun 2007 dibandingkan dengan 4,84% tahun 2006.21 Saat ini Bank Mumalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debet. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. 21

Annual Report Bank Muamalat Indonesia Tahun 2007 h. 61.

41

Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong). B. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia22  Visi Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.  Misi Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi stakeholder. C. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi tersediri yang memberikan cirri khas organisasinya, termasuk pula dengan Bank Muamalat Indonesia. Struktur organisasi yang ada di Bank Muamalat Indonesia terdiri dari Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi, dan bagian-bagian lainnya yang 22

Annual Report Bank Muamalat Indonesia Tahun 2009, h. 1.

42

turut mendukung jalannya kegiatan operasional perbankan Bank Muamalat Indonesia. Berikut ini merupakan struktur organisasi yang terdapat pada Bank Muamalat Indonesia: 1. Dewan Pengawas Syariah | Sharia Supervisory Board K.H. Ma’ruf Amin Prof. Dr. H. Muardi Chatib Prof. Dr. H. Umar Shihab 2. Dewan Komisaris | Board of Commissioners Widigdo Sukarman Emirsyah Satar Andre Mirza Hartawan Irfan Ahmed Akhtar Abdulla Saud Abdul Azis Al-Mulaifi Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf 3. Direksi | Board of Directors Arviyan Arifin Andi Buchari Farouk Abdullah Alwyni Luluk Mahfudah Adrian Asharyanto Gunadi D. Tujuan Bank Muamalat Indonesia Bank Muamalat Indonesia memiliki tujuan yaitu:

43

1. Memperbaiki kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka mempersempit jurang pemisah sosial ekonomi melalui: a. Memperbaiki kualitas kegiatan bisnis b. Promosi kesempatan kerja c. Meningkatkan pendapatan masyarakat 2. Mempromosikan partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan terutama dalam bidang keuangan dengan alasan bahwa: a. Masih banyak masyarakat yang enggan berurusan dengan bank b. Masih banyak masyarakat yang percaya bahwa bunga bank bertentangan dengan ajaran agama. E. Strategi Usaha Bank Muamalat Indonesia Untuk mencapai tujuannya, Bank Muamalat Indonesia di dalam operasionalnya akan mendasarkan strategi usaha sebagai berikut: 1. Sasaran Pembinaan Adalah sasaran pembinaan Bank Muamalat Indonesia meliputi pengkrajin industri kecil, nelayan, peternak, pekebun petani tanaman dan holtikultura, pedangang kecil, pengusaha transportasi dan pengusaha lainnya. Untuk sasaran tersebut dilakukan kegiatan untuk memebina dan mempercepat berkembangnya masyarakat kelompok ekonomi menengah kebawah untuk mengantisipasi dampak negarif dari pembangunan, sehingga terbentuk landasan yang kokoh bagi pengembangan manusia seluruhnya dalam pembangunan nasional jangka panjang kedua.

44

2. Strategi Pengembangan Strategi pengembangan Bank Muamalat Indonesia delakukan dengan kegiatan-kegiatan: a. Bekerjasama dengan BPR yang telah ada dengan cara: 1. Mengintrodusir dan membina pengembangan produk-produk dalam sisi perbankan berdasarkan syariah Islam. 2. Mengintrodusir sisi pengembangan usaha berdasarkan kebersamaan dan peran serta dalam permodalan dan risiko. 3. Merintis dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung peningkatan kemampuan manajerial dan teknologi. Peningkatan nilai dan pengembangan usaha pengusaha kecil dan menengah. b. Mondorong pengembangan bank-bank BPR baru di daerah-daerah potensial, pengembangan usaha kecil dan mengengah dengan cara: 1. Penyediaan modal perangsang 2. Penyediaan staf BPR dan Pelatihan 3. Penyediaan modal kerja dan pembinaan teknis 4. Pembinaan lanjutan 5. Merintis dan mengembangkan kerjasama dengan LSM dalam mendukung peningkatan kemampuan manajerial dan teknologi, peningkatan nilai tambah dan pengembangan usaha pengusaha kecil dan menengah.

45

c. Bekerja sama dengan badan amil zakar, infaq, shodaqoh (BAZIS) mengintensifkan pengelolaan dana zakat, infaq, shodaqoh untuk proyekproyek pengembangan usaha kecil dan menengah. d. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyediaan bantuan tekhnik manajemen usaha pengusaha kecil dan menengah. e. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyediaan teknologi peningkatan produktivitas. f. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyediaan bantuan pembianaan keterampilan akuntansi. g. Mengembankan peranan kelembagaan dan melancarkan jaringan penyediaan bahan baku. h. Mengembankan peranan kelembagaan penyediaan teknologi pasca panen. i. Mengembankan peranan kelembagaan pemasaran hasil produksi. F.

Produk-produk Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Muamalat Indonesia dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

46

Adapun produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia, yaitu: 1. Pembiayaan Jual Beli a. Murâbahah Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Konsep ini cocok untuk pembiayaan Modal Kerja, Investasi dan Konsumtif. b. Salam Adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dimana pembayaran dilakukan dimuka secara tunai. Konsep Salam cocok untuk pembiayaan di bidang pertanian. c. Istishna’ Adalah jual beli dimana produsen (shaani’) ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan dari pemesan (mustashni’). Istishna’ mirip dengan Salam yaitu dari segi obyek pesanannya harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya, pembayaran Istishna’ dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan. Konsep Istishna’ cocok untuk pembiayaan pembangunan property dan penyediaan barang atau aset yang memiliki kriteria spesifik.

47

2. Pembiayaan Bagi Hasil a. Musyarakah Adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, pekerjaan atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Konsep ini cocok untuk pembiayaan Modal Kerja dan Investasi. b. Musyarakah Mutanaqisah Adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Konsep ini dapat digunakan untuk pembelian rumah, melalui pengajuan pembiayaan Kongsi Pemilikan Rumah (KPR) Syariah Baiti Jannati. c. Mudharabah Adalah kerja sama antara dua pihak dimana salah satu pihak (Bank) bertindak sebagai penyedia dana (shahibul maal), dan pihak lain (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha (mudharib). Dalam hal ini, Bank menyerahkan modalnya kepada nasabah untuk dikelola. Pembiayaan Mudharabah banyak digunakan untuk pembiayaan proyek atau usaha-usaha yang memiliki proyeksi dan pencatatan pendapatan dan biaya usaha yang definitif. Konsep ini cocok untuk pembiayaan Modal Kerja dan Investasi.

48

3. Pembiayaan Sewa a. Ijarah Adalah perjanjian antara Bank sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) dengan nasabah selaku penyewa (musta’jir) atas suatu barang atau aset milik Bank. Bank mendapatkan imbalan jasa atas barang atau aset yang disewakannya. b. Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) Adalah perjanjian antara Bank sebagai pemberi sewa (Mu’ajjir) dengan nasabah selaku penyewa (Musta’jir). Dengan konsep IMBT, nasabah (penyewa) setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan obyek sewa tersebut dari pemberi sewa. Pembiayaan Ijarah dan IMBT umumnya digunakan untuk pembiayaan investasi alat-alat berat 4. Pembiayaan Berdasarakan Pinjam Meminjam a. Qardh Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qardh adalah pemberian pinjaman dari Bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman

ditentukan

dalam

jangka

waktu

tertentu

(sesuai

49

kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Konsep ini dapat digunakan untuk Pembiayaan Dana Talangan Haji .23

G.

Prosedur Pembiayaan Transaksi Letter of Credit ( L/C) Ekspor-Impor di Bank Muamalat Indonesia Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah harus dilakukan melalui proses penilaian yang obyektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan obyek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait, bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati.24 Adapun prosedur pembiayaan transaksi perdagangaan ekspor-impor melalui Letter of Credit (L/C) pada Bank Muamalat Indonesia, baik untuk nasabah perorangan maupun kolektif adalah sebagai berikut : 1. Permohonan : nasabah yang membutuhkan atau permohonan yang diajukan oleh divisi marketing (Inisiasi) setelah dilakukan observasi langsung. Yang dilengkapi dengan data-data pada persyaratan sebagai alat analisis. 23

Annual Report Tahun 2009, h. 112-114. Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), cet. 4, h. 217. 24

50

2. Data pendukung yang diperlukan : Data-data berikut disiapkan oleh pemohon sebagai alat analisis pihak bank untuk menentukan keputusan atas proposal yang diajukan yaitu: a. Legalitas pribadi/ usaha : Nasabah melengkapi permohonannya dengan surat izin usaha, NPWP, riwayat badan usaha atau data-data manajemen. b. Laporan keuangan : Mencakup neraca, laporan rugi/laba dan arus kas. c. Data jaminan : Bila dipandang perlu nasabah dapat menyertakan data atau akte dari aktiva yang yang akan dijaminkan. d. Proyeksi Cash Flow : Data ini diperlukan oleh pejabat bank sebagai dasar pula untuk menentukan besarnya nisbah dan juga prospek dari usaha tersebut. Bila data-data ini telah terpenuhi oleh nasabah, maka pejabat bank dapat melakukan analisa yang kemudian dapat dijadikan rujukan untuk menentukan keputusan. 3. Analisis Awal Pihak Bank : Selain data-data dari nasabah, pihak Bank dalam hal ini Administration group (yang termasuk didalamnya Account officer) bekerjasama dengan Finance Support Group, mengadakan penilaian tehadap

proposal

persyaratannya.

pembiayaan

Account

officer

sehingga

memenuhi

memproses

calon

kriteria debitur

dan dalam

keandalannya (kelayakannya), sedangkan Finance support Group dari segi keabsahannya, seperti kebenaran lampiran, usaha maupun penggunaan pembiayaan.

51

4. Analisis Lanjutan Pejabat Bank : Laporan yang telah dibuat oleh Account officer, kemudian dianalisa kembali oleh Finance Support Group. Analisaanalisa yang dilakukan adalah : 1)

Analisis Keuangan : Finance Support Group akan menganalisa laporan keuangan nasabah dengan memperhatikan pendapat Akuntan (bila ada) seperi neraca, cash flow dan laporan rugi/laba.

2)

Analisis Usaha/ Industri : Analisa tentang kegiatan yang akan dibiayai, kelayakan usahanya dengan memperhatikan kriteria dari Bank Muamalat, seperti kehalalan usaha yang tidak menyimpang dari ajaran agama.

3)

Analisis Manajemen : Analisa mengenai tingkat penjualan, keuntungan atau kerugian serta pemasaran.

4)

Analisa Yuridis Usaha : Seperti surat izin usaha dan struktur organisasi perusahaan.

5)

Analisis Karakter : Berkaitan dengan tingkat keimanan nasabah, sifat dan karakter nasabah.

Setelah analisa-analisa diatas selesai maka Finance Support Group, dapat menarik suatu kesimpulan atas pengajuan proposal nasabah. 5. Jika kesimpulan dari analisis adalah kelayakan atas proposal nasabah maka Account officer (dalam hal ini mewakili Administration Group) dengan Finance Support Group akan meminta persetujuan pembiayaan

pada

Komite Pembiayaan (Credit Comitte Member) yaitu komite yang terdiri dari

52

Administration Group, Finance Support Group, Finance & Administration Director (kepala cabang atau dewan direksi yang membawahi urusan Administration and Financing Director) 6. Apabila Komite Pembiayaan telah menyetujui, maka Administration Group akan membuat Offering Letter (Persetujuan Prinsip Bersyarat) atau akad. 7. Bila nasabah menyetujui akad tersebut maka dilanjutkan dengan pengikatan pembiayaan dan jaminan dihadapan Notaris sekaligus penandatanganan akad/ perjanjian dengan disaksikan Ulama. 8. Setelah akad/ perjanjian telah ditandatangani maka pihak bank akan melakukan pembayaran kepada pihak esportir atas permintaan importir terkait dengan penjualan barang tersebut. 9. Monitoring: Bagian Finance Support Group ataupun Account officer melakukan pengawasan/ monitoring untuk memantau pembiayaan sampai waktu jatuh tempo berakhirnya perjanjian Letter of Credit ( L/C ) Ekspor. 10. Untuk pembiayaan jenis Sight L/C biasanya berkisar 5 hari, nasabah mempunyai waktu 5 hari untuk melakukan pembayaran kepada penjual. Dan untuk jenis pembiayaan Usance L/C biasanya waktunya 180 hari, yaitu ada tempo yang diberikan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran kepada penjual, baik melalui pembiayaan yang diberikan Bank Muamalat Indonesia, maupun dengan menggunakan uang pribadi.

53

BAB IV KONSEP DAN OPERASIONALISASI FATWA MAJLIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG LETTER OF CREDIT ( L/C ) EKSPORIMPOR PERBANKAN SYARIAH A.

Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang

mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. Fatwa merupakan ketetapan terhadap suatu tindakan atau perbuatan yang berdasarkan ilmu25.Oleh karena itu, tidak boleh meminta fatwa baik kepada laki-laki maupun perempuan, kecuali diduga berkompeten untuk memberi fatwa, yaitu dikenal keilmuannya, karena itu adalah agama dan agama itu harus dijaga. MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu : NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math’laul

25

Syaikh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz, dkk, Fatwa-Fatwa Terkini 2, (Jakarta : Darul Haq, 2008), Cet.1, h.189.

44

54

Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan

adalah

sebuah

kesepakatan

untuk

membentuk

wadah

tempat

bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI,” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk 1.

Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala.

2.

Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.

55

3.

Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional.

4.

Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

B. Konsep dan Operasionalisasi Fatwa Majlis ulama Indonesia ( MUI) tentang Letter Of Credit ( L/C) Ekpor-Impor di Perbankan Syari’ah Pada tanggal 14 September 2002, atau 7 Rajab 1423 H. Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majlis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat pleno dan memutuskan Fatwa tentang L/C Ekspor Syariah dan L/C Impor syariah. Dengan berdasar hukum : A. Al- Quran 1. Firman Allah SWT, QS.an-Nisa[4] : 29

َ‫ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠﺬَﯾْﻦِ آﻣَﻨُﻮْا ﻻَ ﺗَﺄْﻛُﻠُﻮْا أَﻣْﻮَاﻟَﻜُﻢْ ﺑَﯿْﻨَﻜُﻢْ ﺑِﺎﻟْﺒَﺎﻃِﻞِ إِﻻﱠ أَنْ ﺗَﻜُﻮْن‬ ‫ﺗِﺠَﺎرَةﻋَﻦْ ﺗَﺮَاضٍ ﻣِﻨْﻜُﻢ‬ Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”

56

2. Firman Allah SWT, QS.al- Maidah[5] :1

‫ﯾَﺎأَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠﺬِﯾْﻦَ آﻣَﻨُﻮْا أَوْﻓُﻮْا ﺑِﺎﻟْﻌُﻘُﻮْد‬ Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad diantara kamu...” 3. Firman Allah SWT, QS. al-Kahfi[18] :19

‫ﻓَﺎﺑْﻌَﺜُﻮْا أَﺣَﺪَﻛُﻢْ ﺑِﻮَرِﻗِﻜُﻢْ ھﺬِهِ إِﻟَﻰ اﻟْﻤَﺪِﯾْﻨَﺔِ ﻓَﻠْﯿَﻨْﻈُﺮْ أَﯾﱡﮭَﺎ أَزْﻛَﻰ ﻃَﻌَﺎﻣًﺎ‬ ‫ﻓَﻠْﯿَﺄْﺗِﻜُﻢْ ﺑِﺮِزْقٍ ﻣِﻨْﮫُ وَﻟْﯿَﺘَﻠَﻄﱠﻒْ وَﻻَ ﯾُﺸْﻌِﺮَنﱠ ﺑِﻜُﻢْ أَﺣَﺪًا‬ Artinya: “Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia liahat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun”. 4. Firman Allah SWT,QS. Yusuf[12] : 55

ٌ‫ﻗَﺎلَ اﺟْﻌَﻠْﻨِﻲْ ﻋَﻠَﻰ ﺧَﺰَاﺋِﻦِ اْﻷَرْضِ إِﻧﱢﻰ ﺣَﻔِﯿْﻆٌ ﻋَﻠِﯿْﻢ‬ Artinya: “Jadikanlah aku bendaharawan negara(mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagiberpengetahuan.”

57

5.

Firman Allah SWT QS.al- Baqarah [2] : 283

…ُ‫ﻓَﺈِنْ أَﻣِﻦَ ﺑَﻌْﻀُﻜُﻢْ ﺑَﻌْﻀًﺎ ﻓَﻠْﯿُﺆَدﱢ اﻟﱠﺬَيْ اؤْﺗُﻤِﻦَ أَﻣَﺎﻧَﺘَﮫُ وَﻟْﯿَﺘﱠﻖِ اﷲَ رَﺑﱠﮫ‬ Artinya: “Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..” 6.

Firman Allah SWT QS.al- Qashash[28] : 26

‫ﻗﺎَﻟَﺖْ اِﺣْﺪَاھُﻤَﺎ ﯾَﺂ أَﺑَﺖِ اﺳْﺘَﺌْﺠِﺮْهُ إِنﱠ ﺧَﯿْﺮَ ﻣَﻦِ اﺳْﺘَﺄْﺟَﺮْتَ اﻟْﻘَﻮِيﱡ‬ ُ‫اْﻷَﻣِﯿْﻦ‬ Artinya: ”Salah seorang dari kedua wanita itu berkata :“ ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja ( pada kita ), karena sesungguhnya orang yang paling baik kamu ambil untuk bekerja ( pada kita) adalah orang yang kuat lagi dipercaya.” 7.

Firman Allah SWT QS, al- Baqarah [2] :275

…‫…وَأَﺣَﻞﱠ اﷲُ اﻟْﺒَﯿْﻊَ وَﺣَﺮﱠمَ اﻟﺮﱢﺑَﺎ‬ Artinya: “.... Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

58

8.

Firman Allah SWT QS. Shad [38] : 24

‫وَإِنﱠ ﻛَﺜِﯿْﺮًا ﻣِﻦَ اﻟْﺨُﻠَﻄَﺎءِ ﻟَﯿَﺒْﻐِﻰ ﺑَﻌْﻀُﮭُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺑَﻌْﺾٍ إِﻻﱠ اﻟﱠﺬِﯾْﻦَ آﻣَﻨُﻮْا‬ ْ‫… وَﻋَﻤِﻠُﻮْا اﻟﺼﱠﺎﻟِﺤَﺎتِ وَﻗَﻠِﯿْﻞٌ ﻣَﺎ ھُﻢ‬ ”

A Artinya: ”Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada yang lain, kecuali yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini...” B.

Al- Hadis 1. Hadis Riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin Auf al- Muzani , Nabi SAW. Bersabda :

‫اَﻟﺼﱡﻠْﺢُ ﺟَﺎﺋِﺰٌ ﺑَﯿْﻦَ اﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﯿﻦَ إِﻻﱠ ﺻُﻠْﺤًﺎ ﺣَﺮﱠمَ ﺣَﻼَﻻً أَوْ أَﺣَﻞﱠ‬ “

ً‫ﺣَﺮَاﻣًﺎ وَاﻟْﻤُﺴْﻠِﻤُﻮنَ ﻋَﻠَﻰ ﺷُﺮُوﻃِﮭِﻢْ إِﻻﱠ ﺷَﺮْﻃًﺎ ﺣَﺮﱠمَ ﺣَﻼَﻻ‬ ‫أَوْ أَﺣَﻞﱠ ﺣَﺮَاﻣًﺎ‬

Artinya: ”Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”26(HR. Tirmidzi dari’Amr bin Auf al-Muzani)

26

Terjemah Hadist Shahih Muslim 3. Penerjemah Ma’mur Daud (Jakarta: Widjaya,1984),cet1,h.184 , No.1568.

59

2. Hadis Nabi riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id alKhudri, Nabi SAW bersabda:

ُ‫ﻣَﻦِ اﺳْﺘَﺄْﺟَﺮَ أَﺟِﯿْﺮًا ﻓَﻠْﯿُﻌْﻠِﻤْﮫُ أَﺟْﺮَه‬ Artinya: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, upahnya”(HR. Abd ar-Razak dari Abu Sa’id al-Khudri)27. C.

beri

taulah

.

Kaidah Fiqih

D. َ‫ﺗَﺤْﺮِﯾْﻤِﮫ‬

‫اﻷَﺻْﻞُ ﻓِﻲ اﻟْﻤُﻌَﺎﻣَﻼَتِ اْﻹِﺑَﺎﺣَﺔُ إِﻻﱠ أَنْ ﯾَﺪُلﱠ دَﻟِﯿْﻞٌ ﻋَﻠَﻰ‬

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.28

َ‫اَﻟْﻤَﺸَﻘﱠﺔُ ﺗَﺠْﻠِﺐُ اﻟﺘﱠﯿْﺴِﯿْﺮ‬

Artinya: “ Kesulitan dapat menarik kemudahan”.29

ِ‫اَﻟْﺤَﺎﺟَﺔُ ﻗَﺪْ ﺗَﻨْﺰِلُ ﻣَﻨْﺰِﻟَﺔَ اﻟﻀﱠﺮُوْرَة‬ Artinya : “ Keperluan dapat menduduki posisi darurat”.30 27

Terjemah Hadist Shahih Bukhari . Penerjemah Zainuddin Hamidy,dkk ( Jakarta: Widjaya,1983),cet-6,h.303 , No.1109. 28 29

Abdul Hamid Hakim, Mabâdi’ Awaliyah, ( Jakarta : Sa’adiyah Putra, 1984) cet- 3, h. 32. Abdul Hamid Hakim, Mabâdi’ Awaliyah, ( Jakarta : Sa’adiyah Putra, 1984) cet- 3, h. 30.

60

Letter of Credit (L/C) Ekspor syariah dalam pelaksanaannya mengunakan akad-akad : Wakâlah bil Ujrah, Qardh, Mudharabah, dan Al-Bai. Dan L/C Impor syariah dalam pelaksanaannya mengunakan akad-akad : Wakâlah bil Ujarah, Qardh, Murâbahah, Salam/Istishna’, Mudharabah, Musyarakah, dan Hawâlah C. Akad-akad L/C Ekspor Syariah 1.

Wakâlah bil Ujrah

Skema Operasionalisasi 3 7 Bank penerbit Letter of credit ( Issuing Bank )

Bank penerus(Advising Bank)

bbb

4

6

2 Pembeli ( importir )

1

5

Penjual ( Eksportir)

5

Keterangan skema operasional L/C Ekspor syariah: a. Negosiasi( harga) jual beli. b. Pembeli (Importir) mengajukan L/C. c. Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli, apabila Bank setuju pembeli wajib setor jaminan.

30

Abdul Hamid Hakim, Mabâdi’ Awaliyah, ( Jakarta : Sa’adiyah Putra, 1984) cet- 3, h. 34.

61

d. L/C ditunjukan kepada Bank penerus, Bank penerus meneruskan L/C kepenjual (eksportir). e. Penjual mengirim barang, kemudian menyerahkan dokumen-dokumen pengiriman barang kepada Bank Penerus (Advising Bank). f. Bank penerus (Advising Bank) melakukan pengurusan dokumendokumen ekspor. g. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (Issuing Bank) selanjutya dibayarkan kepada eksportir, besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam persentase.

2.

Wakâlah bil Ujrah dan Qardh Skema Operasionalisasi 3

6

Bank penerbit Letter of bbb credit ( Issuing Bank )

7 8

Bank penerus( Advising Bank)

4 5


1 5

4


62

Keterangan skema operasional L/C Ekspor syariah: 1. Negosiasi harga jual beli. 2. Pembeli (Importir) mengajukan L/C. 3. Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli, apabila Bank setuju pembeli wajib setor jaminan. 4. L/C ditunjukan kepada Bank penerus, Bank penerus meneruskan L/C kepenjual (eksportir). 5. Penjual mengirim barang, kemudian menyerahkan dokumen-dokumen pengiriman barang kepada Bank Penerus (Advising Bank). 6.

Bank penerus (Advising Bank) melakukan pengurusan dokumendokumen ekspor.

7. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C ( Issuing Bank). 8. Bank memberikan dana talangan (Qardh) kepada penjual (Eksportir) sebesar harga barang ekspor. Besar ujrah harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase. Pembayaran ujrah dapat diamil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad. Antara akad wakâlah bil ujrah dan akad Qardh, tidak bolehkan adanya keterkaitan.

63

3.

Wakâlah bil Ujarah dan Mudharabah Skema Operasionalisasi 3 7

Bank penerbit Letter of bbb credit ( Issuing Bank )


4

6 5


4a

Penjual ( Eksportir) 1

Keterangan skema operasional L/C Ekspor syariah: 1. Negosiasi harga jual beli. 2. Pembeli (Importir) mengajukan L/C. 3. Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila Bank setuju pembeli wajib setor jaminan. 4. L/C ditunjukan kepada Bank penerus, Bank penerus meneruskan L/C kepenjual (eksportir). 5. Bank penerus (advising Bank) memberikan kepada Eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir. 6.


64

7. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C ( Issuing Bank). 8. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima(at sight) atau pada saat jatuh tempo (usance). 9. Pembayaran dari bank penerbit L/C (issuing bank) dapat digunakan untuk: 

Penbayaran ujrah



Pengembalian dana mudharabah



Pembayaran bagi hasil



Besar ujrah harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

4. Musyarakah Skema Operasionalisasi 3 7 &8 Bank penerus( Advising Bank)

Bank penerbit Letter of bbb credit ( Issuing Bank ) 4

2

5 &6

Pembeli ( importir )

4a


65

Keterangan skema operasional L/C Ekspor syariah: 1. Negosiasi harga jual beli. 2. Pembeli ( Importir ) mengajukan L/C. 3. Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila Bank setuju pembeli wajib setor jaminan. 4. L/C ditunjukan kepada Bank penerus, Bank penerus meneruskan L/C kepenjual (eksportir). 5. Bank penerus (advising Bank) memberikan kepada Eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir. 6.


7. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C ( Issuing Bank). 8. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima(at sight) atau pada saat jatuh tempo (usance). 9. Pembayaran dari bank penerbit L/C (issuing bank) dapat digunakan untuk: 

Penbayaran ujrah



Pengembalian dana musyarakah



Pembayaran bagi hasil

66



Besar ujrah harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

5. Al-Bai’( jaul-beli ) dan Wakâlah Skema Operasionalisasi 3 Bank penerbit Letter of bbb credit ( Issuing Bank )

6,7&8

Bank penerus( Advsing Bank)

4 2


5 1

4a


Keterangan skema operasional L/C Ekspor syariah: 1. Negosiasi harga jual beli. 2. Pembeli (Importir) mengajukan L/C. 3. Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila Bank setuju pembeli wajib setor jaminan. 4. L/C ditunjukan kepada Bank penerus, Bank penerus meneruskan L/C kepenjual (eksportir). 5. Bank penerus (advising bank) membeli barang dari eksportir. 6. Bank penerus menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir. 7. Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir.

67

8. Pembayaran oleh bank penerbit L/C( issuing bank) dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (at sigth) atau pada saat jatuh tempo (usance) D. Akad-akad L/C Impor Syariah 1.Wakâlah bil Ujrah Skema Operasionalisasi 8 7


Bank penerus( Advising Bank)

5 9

3

Pembeli ( importir ) 2

6a 1

5a


6

Keterangan skema operasional L/C Impor syariah: 1. Negosiasi harga jual beli. 2. Pembeli (importir) harus memiliki dana pada Bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor. 3. Pembeli (Importir) mengajukan L/C. 4. Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila Bank setuju pembeli wajib setor jaminan. 5. L/C ditunjukan kepada Bank penerus, Bank penerus meneruskan L/C kepenjual (eksportir).

68

6. Penjual mengirim barang, kemudian menyerahkan dokumen pengiriman barang kepada Bank Penerus (Advising Bank) 7. Bank penerus tidak langsung memberikan pembayaran, sebagai Bank penerus selanjutnya meneruskan penagihan kepada issuing bank. 8. Bank Penerbit (Issuing Bank) meneliti keabsahan dokumen dan kesesuaiannya dengan isi perjanjian, setelah dinyatakan sah maka issuing bank melakukan pembayaran melalui advising bank. 9. Importir dan Bank Penerbit melakukan Akad Wakalah bil Ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor. Dan besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. 2. Akad Wakâlah bil Ujrah dan Qardh Skema Operasionalisasi 4&5&8 7


Bank penerus( Advising Bank) 6a

1

Pembeli ( importir ) 2 6


69

Keterangan skema operasional L/C Impor syariah: 1. Negosiasi harga jual beli 2. Pembeli

(importir) tidak memiliki

dana

cukup untuk

pembayaran harga barang yang di impor. 3. Pembeli (Importir) mengajukan L/C. 4. Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila Bank setuju pembeli wajib setor jaminan. 5. Importir dan Bank melakukan akad wakâlah bil Ujrah untuk penguruan dokumen-dokumen transaksi impor. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan persentase. 6. Penjual mengirim barang, kemudian menyerahkan dokumen pengiriman barang kepada advising bank 7. Bank penerus tidak langsung memberikan pembayaran, sebagai Bank penerus selanjutnya meneruskan penagihan kepada issuing bank. 8. Bank Penerbit (issung bank) memberikan dana talangan (Qardh) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor

70

3. Akad Murâbahah Skema Operasionalisasi 4 &5 &6& 10 8 Bank penerus (Advising Bank)

Bank penerbit Letter of bbb credit ( Issuing Bank ) 8&9 3 Pembeli ( importir ) 2

7a 1

9a


7

Keterangan skema operasional L/C Impor syariah: 1. Negosiasi harga jual beli 2. Pembeli

(importir) tidak memiliki

dana

cukup untuk

pembayaran harga barang yang di impor. 3. Pembeli (Importir) mengajukan L/C. 4. Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila Bank setuju pembeli wajib setor jaminan. 5. Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada importir unuk melakukan trandsaksi kepada eksportir. 6. Importir dan Bank melakukan akad wakalah bil Ujrah untuk penguruan dokumen-dokumen transaksi impor. Besar ujrah

71

harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan persentase. 7. Penjual mengirim barang, kemudian menyerahkan dokumen pengiriman barang kepada advising bank 8. Bank penerus tidak langsung memberikan pembayaran, sebagai Bank penerus selanjutnya meneruskan penagihan kepada issuing bank. 9. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (at sight) atau tangguh sampai dengan jatuh tempo(usance). 10. Bank menjual barang secara murâbahah kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan. 11. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.

72

4. Akad Salam/ Istishna’ dan Murâbahah Skema Operasionalisasi 4& 5 &6

&11

9

Bank penerbit Letter of credit ( Issuing Bank )


bbb

9&10 3

2


8a 1


8

Keterangan skema operasional L/C Impor syariah: 1. Negosiasi harga jual beli 2. Pembeli (Importir) mengajukan L/C. 3. Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila Bank setuju pembeli wajib setor jaminan. 4. Bank melakukan akad Salam/ Istishna’ dengan mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi tersebut. 5. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh Bank (wakâlah bil ujrah) 6. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang. 7. Penjual mengirim barang, kemudian menyerahkan dokumen pengiriman barang kepada advising bank

73

8. Bank penerus tidak langsung memberikan pembayaran, sebagai Bank penerus selanjutnya meneruskan penagihan kepada issuing bank. 9. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (at sight) atau tangguh sampai dengan jatuh tempo(usance) 10. Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan. 11. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang. 5.Akad Wakâlah bil Ujrah dan Mudharabah Skema Operasionalisasi 4 & 7&8 Bank penerbit Letter of bbb credit ( Issuing Bank )

6

Bank penerus ( Advising Bank)

8a 3

2


5a 1 5

8b


74

Keterangan skema operasional L/C Impor syariah: 1. Negosiasi harga jual beli 2. Pembeli (Importir) mengajukan L/C. 3. Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila Bank setuju pembeli wajib setor jaminan. 4. Nasabah melakukan akad wakâlah bil ujrah kepada bank untuk pengurusan dokumen dan pembayaran. 5. Penjual mengirim barang, kemudian menyerahkan dokumen pengiriman barang kepada advising bank. 6. Bank penerus tidak langsung memberikan pembayaran, sebagai Bank penerus selanjutnya meneruskan penagihan kepada issuing bank. 7. Bank dan importir melakukan akad Mudharabah, dimana bank bertindak selaku shahibul mal menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang di impor. 8. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (at sight) atau tangguh sampai dengan jatuh tempo(usance). Besar ujrah harus disepakati diawal dan dinyatkan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

75

6. Akad Musyarakah Skema Operasionalisasi 4 Bank penerbit Letter of bbb credit ( Issuing Bank ) 3

6

7

Bank Penerus (Advising Bank)

2


5a 1

7a


5

Keterangan skema operasional L/C Impor syariah: 1. Negosiasi harga jual beli 2. Pembeli (Importir) mengajukan L/C. 3. Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila Bank setuju pembeli wajib setor jaminan. 4. Bank dan importir melakukan akad musyarakah, dimana keduanya menyerahkan modal untuk melakukan kegiatan impor barang. 5. Penjual mengirim barang, kemudian menyerahkan dokumen pengiriman barang kepada bank penerus.

76

6. Bank penerus tidak langsung memberikan pembayaran, sebagai Bank penerus selanjutnya meneruskan penagihan kepada issuing bank. 7. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (at sight) atau tangguh sampai dengan jatuh tempo(usance).

77

BAB V ANALISIS ISI KESESUAIAN ATAU KETIDAKSESUAIAN PENERAPAN L/C EKSPOR-IMPOR DI PT. BANK MUAMALAT,Tbk, DENGAN FATWA DSN NO 34 DAN 35

A. Jenis Akad yang digunakan didalam Operasinoal Transaksi L/C PT. Bank muamalat Indonesia,Tbk pertama kali mendapat izin sebagai Bank Devisa pada tahun 1994, di dalam transaksi L/C pertama kali bank Muamalat Indonesia menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kemudian, setelah setelah berlangsung kurang lebih satu tahun baru mempraktekan UCPDC( Unifrom Customs and Practice for Documentary)31.

Dalam Pelaksanaan operasional transaksi L/C Ekspor-Impor, PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk dipantau oleh Dewan Pengawas Syariah (DSN) agar tetap sesuai dengan ketentuan syari’ah. Sehingga para pengguna jasa bank syariah tidak perlu ragu dalam menggunakan berbagai produk serta layanan yang diberikan.

31

Hasil wawancara dengan Bapak Fariyadi, pada tanggal 9 maret 2011

68

78

Struktur Oprerasional L/C Ekspor-Impor di PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk32. DEPT.HEAD COD Bapak.Nanang Basuki

KETUA OFICER OPERATIONAL Bapak.Muhammad Yusuf

Staf Pembantu OFICER OPERATIONAL 1. Bapak Fardiyadi 2. Bapak Dimas

Jenis akad yang digunakan Bank Muamalat Indonesia di dalam transaksi Letter of Credit ( L/C) Ekspor-Impor adalah Wakâlah bil Ujarah dan Akad Murâbahah. Wakâlah menurut bahasa adalah menjaga. Sedangkan menurut definisi mazhab Hanafi adalah seseorang yang menepati posisi orang lain dalam mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan atau mewakilkan suatu pekerjaan 32

Hasi wawancara dengan bapak Fardiyadi pada tanggal 9 Maret 2011

79

kepada orang lain( wakil ). Para ulama sepakat bahwa wakalah dengan disertai ujrah (upah) adalah dibolehkan. Dan jika wakalah disertai dengan ujarah, maka pihak wakil harus menunaikan apa yang telah diwakilkan kepadanya dan tidak keluar dari hal tersebut sampai berakhir tugasnya 33. Wakalah tidak akan sah, kecuali terpenuhinya beberapa syarat. Syarat bagi pihak yang mewakilkan, ia adalah pemilik sah yang dapat bertindak atas sesuatu yang ia wakilkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah. Syarat utama bagi orang yang mewakili adalah berakal, dan terpenting ia memiliki kompetensi dan memiliki sifat amanah. Para ualama memberikan kriteria untuk hal yang boleh diwakilkan, yakni diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariat islam, serta dapat diwakilkan menurut syariat islam. Adapun hal yang tidak boleh diwakilkan adalah semua pekerjaan yang tidak ada campur tangan perwakilan, seperti shalat, sumpah, dan thaharah ( bersuci). Murâbahah yaitu Murâbahah adalah akad jual-beli dengan harga semula dengan penabahan keuntungan yang diketahui oleh pihak pembeli. Syarat sahnya akad jual-beli murâbahah adalah harga pokok harus diketahui oleh calon pembeli, keuntungan yang akan diambil oleh penjual harus diketahui, harga harus ditentukan dengan uang. Kedua akad yang digunakan tersebut sesuai dengan ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 33

Ahmad Kamil, Kitab Undang-Undang Hukum PerbankanDan Ekomomi Syariah, ( Jakarta : Kencana Prenada Media, 2002 ), h.681.

80

Majelis Ulama Indonesia ( MUI). Dalam L/C di Bank Muamalat, kontrak yang ada hanyalah kontrak L/C, atau berhubungan dengan dokumen-dokumen saja. B. Prosedur pengajuan pembiayaan L/C Ekspor-Impor di PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk. Secara umum strategi pembiayaan tahun 2009 lebih diarahkan pada perbaikan kualitas daripada upaya ekspansi. Strategi ini untuk mengantisipasi berbagai ketidak pastian yang muncul akibat situasi ekonomi yang sepenuhnya belum kondusif. Pembiayaan lebih difokuskan pada sektor yang tidak berisiko tinggi. Kebijakan untuk menurunkan FDR juga merupakan alasan lain untuk tidak terlalu ditumbuhkannya pembiayaan. Pembiayaan terhadap pasar domestik diharapkan menjadi penopang pertumbuhan pembiayaan, karena pasar global masih berisiko. Dengan strategi di atas, pembiayaan mampu tumbuh 8,66% atau meningkat dari Rp 10.517,86 miliar menjadi Rp 11.428,01 miliar. FDR juga berhasil diturunkan dari 104.41% menjadi 85.82%. Piutang jual beli mencapai Rp 4.589,96 miliar, turun dibanding posisi tahun 2008 yang besarnya Rp 4.994,47 miliar. Salah satu penyebab menurunnya piutang jual beli adalah karena menurunnya piutang jual beli di sektor pertanian sebesar 35,97% dari Rp 111,99 miliar menjadi Rp 71,71 miliar tahun 200934.

34

Annual Report Bank Muamalat Indonesia Tahun 2010, h. 48-50

81

Pembiayaan mudharabah tercatat Rp 1.398,86 miliar atau turun 28,01% dibanding posisi tahun 2008 yang sebesar Rp 1.943,16 miliar dan berkontribusi terhadap 12.24% total pembiayaan. Penurunan ini didorong oleh turunnya pembiayaan pada sektor jasa dan usaha. Pembiayaan pada sektor ini turun 27,51% dari Rp 1.647,49 miliar menjadi Rp 1.194,31 miliar pada tahun 2009. Sektor jasa dan usaha berkontribusi 85,38% terhadap total pembiayaan mudharabah. Sementara itu, pertumbuhan pembiayaan tahun 2009 didominasi oleh pembiayaan musyarakah yang mencapai Rp 4.602,19 miliar atau naik 49,54% dibanding posisi tahun sebelumnya sebesar Rp 3.077,60 miliar. Peningkatan pembiayaan musyarakah ini didorong oleh pertumbuhan yang cukup besar pada sektorekonomi jasa dan usaha. Pembiayaan musyarakah pada sektor ini meningkat dari Rp 1.436,69 miliar menjadi

Rp 2.003,90 miliar atau naik

39,48%. Sektor jasa dan usaha berkontribusi cukup besar terhadap total pembiayaan musyarakah yakni sebesar 43,54%. Selain itu, sektor transportasi pun memiliki pertumbuhan yang cukup besar, yaitu dari Rp 152,26 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp 621,55 miliar atau meningkat lebih dari 308,21%. Pembiayaan qardh tumbuh 64,30% menjadi Rp 306,41 miliar dan berkontribusi terhadap 2,68% total pembiayaan. Sedangkan pembiayaan ijarah mengalami peningkatan 67,89% menjadi Rp 548,87 miliar dan berkontribusi terhadap 4,64% total pembiayaan. Dimasa yang akan datang strategi pembiayaan akan lebih diarahkan untuk menggarap bisnis ritel, terutama denganmenjadikan sektor

82

UMKM

sebagai

primadona.

Sektor

ini

selain

menjanjikan

lebih

terdiversifikasinya risiko, juga menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Dari penjelasan di atas, bisa terlihat bahwa porsi pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) lebih besar daripada piutang jual beli. Hal ini mencerminkan adanya semangat untuk menumbuhkan pembiayaan dengan skema profit-sharing yang dianggap memberikan benefit lebih besar terhadap pembangunan ekonomi dan masyarakat karena lebih mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan. Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah harus dilakukan melalui proses penilaian yang obyektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan obyek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait, bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati.35 Adapun prosedur pembiayaan transaksi perdagangaan ekspor-impor melalui Letter of Credit (L/C) pada Bank Muamalat Indonesia 36, baik untuk nasabah perorangan maupun kolektif adalah sebagai berikut : 1. Pemohon : Nasabah harus memiliki line Fasilaitas terlebih dahulu di Bank Muamalat Indonesia sebelum mengajukan pembiayaan. 35

217.

36

Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. Wawancara Pribadi dengan Bapak Fardiyadi . Jakarta, 9 Maret 2011.

83

2. Permohonan : nasabah yang membutuhkan atau permohonan yang diajukan oleh divisi marketing (Inisiasi) setelah dilakukan observasi langsung. Yang dilengkapi dengan data-data pada persyaratan sebagai alat analisis. 3. Data pendukung yang diperlukan : Data-data berikut disiapkan oleh pemohon sebagai alat analisis pihak bank untuk menentukan keputusan atas proposal yang diajukan yaitu: a. Legalitas pribadi/ usaha : Nasabah melengkapi permohonannya dengan surat izin usaha, NPWP, riwayat badan usaha atau data-data manajemen. b. Laporan keuangan : Mencakup neraca, laporan rugi/laba dan arus kas. c. Data jaminan : Bila dipandang perlu nasabah dapat menyertakan data atau akte dari aktiva yang yang akan dijaminkan. d. Proyeksi Cash Flow : Data ini diperlukan oleh pejabat bank sebagai dasar pula untuk menentukan besarnya nisbah dan juga prospek dari usaha tersebut. Bila data-data ini telah terpenuhi oleh nasabah, maka pejabat bank dapat melakukan analisa yang kemudian dapat dijadikan rujukan untuk menentukan keputusan. 1) Analisis Awal Pihak Bank : Selain data-data dari nasabah, pihak Bank dalam hal ini Administration group (yang termasuk didalamnya Account officer) bekerjasama dengan Finance Support Group, mengadakan penilaian tehadap

proposal

persyaratannya.

pembiayaan

Account

officer

sehingga

memenuhi

memproses

calon

kriteria debitur

dan dalam

84

keandalannya (kelayakannya), sedangkan Finance support Group dari segi keabsahannya, seperti kebenaran lampiran, usaha maupun penggunaan pembiayaan. 2) Analisis Lanjutan Pejabat Bank : Laporan yang telah dibuat oleh Account officer, kemudian dianalisa kembali oleh Finance Support Group. Analisa-analisa yang dilakukan adalah : 3)


4)


5)


6)


7)

Analisis Karakter : Berkaitan dengan tingkat keimanan nasabah, sifat dan karakter nasabah. Setelah analisa-analisa diatas selesai maka Finance Support Group, dapat

menarik suatu kesimpulan atas pengajuan proposal nasabah.

85

a) Jika kesimpulan dari analisis adalah kelayakan atas proposal nasabah maka Account officer (dalam hal ini mewakili Administration Group) dengan Finance Support Group akan meminta persetujuan pembiayaan pada Komite Pembiayaan (Credit Comitte Member) yaitu komite yang terdiri dari Administration Group, Finance Support Group, Finance & Administration Director (kepala cabang atau dewan direksi yang membawahi urusan Administration and Financing Director) b) Apabila Komite Pembiayaan telah menyetujui, maka Administration Group akan membuat Offering Letter (Persetujuan Prinsip Bersyarat) atau akad. c) Bila nasabah menyetujui akad tersebut maka dilanjutkan dengan pengikatan

pembiayaan

dan

jaminan

dihadapan

Notaris

sekaligus

penandatanganan akad/ perjanjian dengan disaksikan Ulama. d) Setelah akad/ perjanjian telah ditandatangani maka pihak bank akan melakukan pembayaran kepada pihak esportir atas permintaan importir terkait dengan penjualan barang tersebut. e) Monitoring: Bagian Finance Support Group ataupun Account officer melakukan pengawasan/ monitoring untuk memantau pembiayaan sampai waktu jatuh tempo berakhirnya perjanjian Letter of Credit ( L/C ) Ekspor. f) Untuk pembiayaan jenis Sight L/C biasanya berkisar 5 hari, setelah 5 hari maka pembiayaan yang diberikan harus segera dikembalikan. Dan untuk jenis pembiayaan Usance L/C biasanya waktunya 180 hari, setelah 180 hari

86

pembiayaan yang diberikan tersebut sudah harus dikembalikan ke Bank Muamalat Indonesia. g) Pelunasan :Maka setelah tiba waktu jatuh tempo L/C tersebut, pihak yang mengajukan pembiayaan tersebut harus mengembalikan dana pinjaman tersebut, kepada Bank Muamalat Indonesia.

C. Skema Operasioanalisasi Transaksi

L/C Ekspor-Impor di PT.Bank

Muamalat Indonesia,Tbk. Akad Wakâlah bil Ujrah

8 7 Bank penerus( Advising Bank)

Bank penerbit Letter of credit ( Issuing Bank ) 4

bbb

5 9

3

Pembeli ( importir ) 2

6a 1

5a


6

Keterangan skema operasional : 1. Negosiasi harga jual beli. 2. Pembeli (importir) harus memiliki dana pada Bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor dan line Fasilitas Pembiayaan. 3. Pembeli (Importir) mengajukan L/C.

87

4.

Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila Bank setuju pembeli wajib setor jaminan.

5. L/C ditunjukan kepada Bank penerus, Bank penerus meneruskan L/C kepenjual (eksportir). 6. Penjual

mengirim

barang,

kemudian

menyerahkan

dokumen

pengiriman barang kepada advising bank 7. Bank penerus tidak langsung memberikan pembayaran, sebagai Bank penerus selanjutnya meneruskan penagihan kepada issuing bank. 8. Bank Penerbit (Issuing Bank) meneliti keabsahan dokumen dan kesesuaiannya dengan isi perjanjian, setelah dinyatakan sah maka issuing bank melakukan pembayaran melalui advising bank. 9. Bagi Importir yang menggunakan jenis L/C Sight, maka setelah 5 hari importir sudah harus melakukan pembayaran kepada pihak eksportir. 10.

Importir dan Bank Penerbit melakukan Akad Wakâlah bil Ujrah.

Biaya administrasi yang di kenakan untuk pembukaan LC Ujrahnya sebesar 1% dari nominal di tambah biaya notaris (tergantung notarisnya)37. Ujrah tersebut diberikan karena adanya jasa Bank Muamalat melalui mesin yang menghubungkan dokumen kepada Bank penerus, sehingga membantu importir dalam menyampaikan maksudnya kepada eksportir. 37

Wawancara Pribadi dengan Bapak Fardiyadi. Jakarta, 9 Maret 2011.

88

Besarnya ujrah dinyatakan dalam bentuk persentase Hal tersebut tidak sesuai dengan ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena besarnya ujrah harus dinyatakan dalam bentuk Nominal bukan Persentase, karena untuk menghindari riba dan mewujudkan keterbukaan (transfaransi) biaya dalam pelaksanaan transaksi Ekspor-Impor. Sedangkan Bank Muamalat Indonesia, menetapkan ujrah untuk biaya pembukaan L/C( Administrasi L/C) sebesar 1%, dengan alasan untuk mewujudkan keadilan, Karena tidak adil jika biaya pembukaan L/C disamaratakan nominal Ujrahnya, antara Importir yang pembukaan L/Cnya lebih besar, dengan Importir yang pembukaan L/Cnya lebih kecil. Oleh karena itu untuk mewujudkan keadilan Bank Muamalat Indonesia menggunakan Persentase dalam Pengambilan Ujrah transaksi L/C Ekspor-Impor, dan Bank Muamalat Indonesia juga berpendapat bahwa ujrah dalam pengambilan biaya itu dibolehkan dalam bentuk presentase (%). Kecuali bagi hasil tidak boleh dinyatakan dalam bentuk presentase. Dari penjelasan diatas penulis berpendapat, sebaiknya Bank Muamalat Indonesia menetapkan besarnya ujrah untuk pembukaan L/C dalam bentuk nominal, karena dengan dinyatakan dalam bentuk nominal terdapat kejelasan (transfaransi), berapa besar yang harus dikeluarkan oleh seorang importir untuk biaya administrasi (ujrah), sehingga jika

89

importir tersebut ingin melakukan transaksi L/C untuk yang kedua kali atau lebih sudah mengetahui berapa Ia harus mengeluarkan Ujrahnya untuk Bank Muamalat Indonesia. Kemuadian dengan ditetapkan ujrah dalam bentuk nominal dapat menghindari terjadinya penipuan yang dapat merugikan pihak importir, atau importir merasa dirugikan dengan ketidak jelasan besarnya ujrah yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Oleh karena itu setelah peneliti melakukan analisis, peneliti lebih setuju kepada ketetapan ujrah Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia yaitu besarnya ujrah harus dinyatakan dalam bentuk Nominal.

Akad Murâbahah ( pada saat akad penyelesaian)

6a&7 Advising Bank ( Bank penerus)


4

8 3

6


5a


90

Keterangan skema operasional : 1.

Pembeli (importir) tidak memiliki dana cukup untuk pembayaran harga barang yang di impor.

2. Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila Bank setuju pembeli wajib setor jaminan. 3. Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada importir untuk melakukan trandsaksi kepada eksportir. 4. Importir dan Bank melakukan akad wakâlah bil Ujrah untuk penguruan dokumen-dokumen transaksi impor. Biaya administrasi yang di kenakan untuk pembukaan LC Ujrahnya sebesar 1% dari nominal di tambah biaya notaris (tergantung notarisnya) 38. 5. Pada

saat

barang

sudah

diantar

kepada

pembeli,

penjual

(Eksportir) menyerahkan dokumen-dokumen barang yang diantar kepada bank penerus. 6. Bank penerus tidak langsung memberikan pembayaran, sebagai Bank penerus selanjutnya meneruskan penagihan kepada issuing bank. 7. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (sight 5 hari) atau tangguh sampai dengan jatuh tempo(usance 180 hari ). 38

Wawancara Pribadi dengan Bapak Fardiyadi. Jakarta 9 Maret 2011.

91

8.Pada saat kontrak menggunakan Usance, maka pembeli harus membuat Surat Acceptasi (surat pernyataan dari nasabah yang menyatakan apabila jatuh tempo ia akan melakukan pembayaran). kemudian surat tersebut diserahkan kepada bank penerbit L/C, dan bank penerbit akan memberikan surat tersebut kepada bank penerus. Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan. Besar margin yang di tetapkan Bank Muamalat Indonesia sebesar 15% dari jumlah pembiayaan murabâhah yang diberikan. Mengenai besarnya margin dalam bentuk persentase penulis setuju, karena ada jedah waktu untuk melakukan pembayaran L/C tersebut, selain itu sebelumya Bank juga sudah menjelaskan terlebih daulu kepada pihak nasabah, berapa besarnya keuntungan yang akan Bank Muamalat dapatkan dari pembiayaan tersebut. Dewan Syariah Nasional juga tidak melarang dalam bentuk presentase, oleh karena itu Bank Muamalat boleh mengambil margin tersebut dalam presentase.

92

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu dan merujuk pada rumusan masalah pada bagian pendahuluan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Konsep dan Operasionalisasi Letter of Credit (L/C) Ekspor-Impor dalam Fatwa DSN-MUI meliputi berbagai macam akad untuk Ekspor Syariah, yaitu : Wakâlah bil Ujrah, Mudharabah,Musyarakah, dan AL-Ba’i dan Akad untuk Impor Syariah meliputi : Wakâlah bil Ujrah, Wakâlah bil ujrah dan Qardh, Murabahah,Salam/Istishna’ dan Murabahah dan wakâlah bil ujrah dan Murâbahah. 2. Implementasi transaksi jual-beli melalui L/C Ekspor-Impor di Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, yakni : a) Dari segi Akad yang digunakan di dalam operasional transaksi L/C EksporImpor Bank Muamalat Indonesia menggunakan akad Wakâlah bil Ujrah dan akad Murâbahah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu akad yang ditawarkan DSN-MUI ketika hendak melakukan transaksi L/C Ekspor-Impor. b) Dari segi pengajuan (prosedur) pembiayaan, Bank Muamalat Indonesia juga sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak terdapat unsur penipuan didalam

83

93

pemberian pembiayaan, dan nasabah yang mengajukan pembiayaan juga akan merasa aman, ketika mengajukan pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia, karena tahapan-tahapannya begitu prosedural. Akan tetapi peneliti juga menemukan ketidaksesuaian dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia(MUI), yakni : Dalam penetapan Ujrah di dalam Operasional transaksi L/C Ekspor-Impor Bank Muamalat Indonesia menggunakan persentase (%), hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa besarnya ujrah itu harus dalam bentuk Nominal bukan persentase(%). B.

SARAN-SARAN Dari hasil analisis yang sudah ada maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 1. Dilihat dari analisis diatas, sangat jelas ternyata Bank Muamalat Indonesia masih menggunakan persentase (%) dalam transaksi L/C Ekspor-Impor, dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.34 dan 35. Maka dengan itu sebaiknya Bank Muamalat Indonesia Mengubahnya dalam bentuk Nominal, sehingga lebih memahami prinsip-prinsip syariah, tidak ada yang dirugikan, serta dapat menciptakan transfaransi biaya.

94

2. Tingkatkan terus pelayanan jasa L/C Ekspor-Impor di Bank Muamalat Indonsia sehingga benar-benar menjadi ROLE MODEL keuangan syariah dunia. 3. Untuk perbankan syariah terus pertahankan prinsip-prinsip syariah, serta pertahankan keunggulan produk-produk syariah, yang sekarang sedang banyak diminati oleh berbagai kalangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

95

DAFTAR PUSTAKA

Amir. Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor- Impor, Jakarta : PT Pustaka Binaman Presindo,1992. Antonio,Muhammad Syafi’i. Bank syari’ah dari Teori ke praktek, Jakarta : Tazkia Cendekia, 2005.

Annual Report Bank Muamalat Indonesia Tahun 2009 dan 2010. Aziz bin Abdulah, Abdul.dkk. Fatwa-Fatwa Terkini 2. Jakarta : Darul Haq, 2008. Arifin, Zainul. Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006. Arikunto,Suharsimi. Manajemen penelitian, Jakarta : PT Rineka cipta, 1993. Ascarya. Akad dan Produk Bank Syari’ah, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007. Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta : PT.Grafindo Persada, 2004. Bank Indonesia, Urusan Luar Negeri Bagian Penelitian dan Pengaturan Lalu lintas Pembayaran luar Negeri. Metode Pembayaran Internasional Letter Of Credit, 1995. Bank Muamalat Indonesia, “Sejarah Singkat Perjalanan Bank Muamalat Indonesia 1991-2009”. Artikel ini di akses pada 9 maret 2011 dari http://www.muamalatbank.com/index.php/home/about/profile. Ginting, Ramlan. Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum & Bisnis, Jakarta:Salemba Empat, 2002. Hamid Hakim, Abdul. Mabâdi’ Amaliyah, Jakarta : Sa’diyah Putra, 1984. Kamil, Ahmad. Kitab Undang- Undang Hukum Dagang dan Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.

96

----------. Ekomomi Syariah, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2002. Moelong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : PT.Remaja Rosdaya Karya, 2007. Mujahidin, Muhammad, ” Eksistensi Letter of Credit Syari’ah” artikel ini diakses pada 20 januari 2011 dari http:// Shrialearn.wikidot.com/2002/09/ eksistensi/letter of credit/syariah.html. ................., ” Eksistensi Letter of Credit Syari’ah” artikel ini diakses pada 4 Maret 20011 dari http://www.yousaytoo.com/letter-of-credit/diakses 2011/-C13472.html. ................, Eksistensi Letter of Credit Artikel ini diakses pada 21 Maret 2011dari

http://id.wikipedia.org/wiki.Majelis-Ulama-Indonesia.

Sevila, G, Consuelo. Feode Penelitian. Jakarta :UI-PRESS,1993. Simanjuntak, Emmy Pangarimbun. Pembukuan Kredit Berdokumen. Jakarta : Salemba Empat,1979. Terjemah Hadist Bukhari. Penerjemah Zainuddin Hamidy, dkk. Jakarta : Widjaya, 1983. Terjemah Shahih Muslim 3. Penerjemah Ma’mur Daud. Jakarta : Widjaya, 1984. Wawancara Pribadi dengan Bapak Fardiyadi. Jakarta.9 maret 2011.

97

98

DAFTAR WAWANCARA

1. Pada tahun berapa PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk mulai memberikan fasilitas jasa perdagangan L/C Ekspor-Impor kepada Nasabah? 2. Apa Visi dan Misi yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia dalam memberikan jasa perdagangan melalui penerbitan L/C? 3. Adakah Pasal-pasal yang mengatur pemberian jasa perdagangan L/C Ekspor /impor, baik itu Pasal untuk Bank Muamalat Indonesia maupun untuk nasabah ( eksportir/ importir) ? 4. Adakah Struktur organisasi khusus di bidang jasa perdagangan L/C ekspor atau impor ? 5. Adakah tinjauan Majelis Ulama Indonesia selama ini kepada Bank Muamalat Indonesia terkait dalam pelaksanaan Penerbitan L/C Ekspor/ impor, dan tinjauan tersebut dilihat dari segi apa ? 6. Tolong jelaskan bagaimana mekanisme secara keseluruhan kegiatan L/C Ekspor/Impor ? mulai dari pengajuan permohonan L/C, sampai barang diterima pihak importir? 7. Berapa besar Ujrah yang diterima Bank Muamalat Indonesia, atau antara Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah ekspor/impor ?dan biasanya kesepakatan tersebut ditentukan diawal atau diakhir? 8. Jenis akad apa yang digunakan Bank Muamalat Indonesia ketika menyetujui kontrak jasa perdagangan L/C ekspor/impor? 9. Berapa besar kemajuan jasa perdagangan L/C Ekspor/ Impor sampai akhir 2010 ? 10. Berapa lama kontrak jasa pembiayaan L/C antara Bank Muamalat Indonesia dengan Nasabah ? dan biasanya nasabah dari negara mana yang mengajukan L/C di Bank Muamalat Indoesia ?

99

HASIL WAWANCARA

1. Pada tahun berapa PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk mulai memberikan fasilitas jasa perdagangan L/C Ekspor-Impor kepada Nasabah? Bank Muamalat Indonesia pertama kali mendapat izin sebagai Bank Devisa pada tahun 1994, dibawah pimpinan Bapak Nanang Basuki selaku Ketua Devisi dan memiliki dua staf pembantu oprasional yaitu Bapak Fardi dan Bapak Dimas. 2. Apa Visi dan Misi yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia dalam memberikan jasa perdagangan melalui penerbitan L/C?  Visi Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.  Misi Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi stakeholder. 3. Adakah Pasal-pasal yang mengatur pemberian jasa perdagangan L/C Ekspor /impor, baik itu Pasal untuk Bank Muamalat Indonesia maupun untuk nasabah ( eksportir/ importir) ? Pasalnya ada, akan tetapi sedang dalam perbaikan. 4. Adakah Struktur organisasi khusus di bidang jasa perdagangan L/C ekspor atau impor ? Ada, khusus bagian Exim, Bapak Nanang Basuki sebagai

100

DEPT.HEAD.COD, dan memiliki 2 Staf pembantu L/C Oficer Operational, yaitu Bapak Fardiyadi dan Bapak Dimas. 5. Adakah tinjauan Majelis aualama Indonesia (MUI) selama ini kepada Bank Muamalat Indonesia terkait dalam pelaksanaan Penerbitan L/C Ekspor/ impor, dan tinjauan tersebut dilihat dari segi apa ? MUI, tidak langsung meninjau ke Bank Muamalat Indonesia, tetapi cukup menerima hasil pantauan transaksi, atau produk dari DPS yang berada di Bank Muamalat Indonesia sendiri.

6. Tolong jelaskan, bagaimana mekanisme secara keseluruhan kegiatan L/C Ekspor/Impor ? mulai dari pengajuan permohonan L/C, sampai barang diterima pihak importir?

Prosedur Pembiayaan Transaksi Letter of Credit

( L/C) Ekspor-Impor di Bank Muamalat Indonesia: 1. Syarat dan Ketentuan Pembiayaan 

Usaha Nasabah bukan termasuk jenis usaha terlarang, tidak melanggar prinsip syariah.



Fasilitas pembiayaan ini harus diawali dengan pembukaan L/C atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ( SKBDN) di Bank Muamalat Indonesia.



Consignee dalam Bill of Lading harus divisi dari Bank Muamalat Indonesia



Digunakan untuk kondisi pre-shipment

2. Prosedur Permohonan Fasilitas Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan Letter of Credit

atau

SKBDN, terlebih dahulu hurus ada penetapan financing line, dimana eksportir mengajukan permohonan kepada Bank Muamalat Indonesia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

101

11.

Permohonan : nasabah yang membutuhkan atau permohonan yang diajukan oleh divisi marketing (Inisiasi) setelah dilakukan observasi langsung. Yang dilengkapi dengan data-data pada persyaratan sebagai alat analisis.

12.

Data pendukung yang diperlukan : Data-data berikut disiapkan oleh pemohon sebagai alat analisis pihak bank untuk menentukan keputusan atas proposal yang diajukan yaitu: e. Legalitas pribadi/ usaha : Nasabah melengkapi permohonannya dengan surat izin usaha, NPWP, riwayat badan usaha atau data-data manajemen. f. Laporan keuangan : Mencakup neraca, laporan rugi/laba dan arus kas. g. Data jaminan : Bila dipandang perlu nasabah dapat menyertakan data atau akte dari aktiva yang yang akan dijaminkan. h. Proyeksi Cash Flow : Data ini diperlukan oleh pejabat bank sebagai dasar pula untuk menentukan besarnya nisbah dan juga prospek dari usaha tersebut. Bila data-data ini telah terpenuhi oleh nasabah, maka pejabat bank dapat

melakukan analisa yang kemudian dapat dijadikan rujukan untuk menentukan keputusan. 13.

Analisis Awal Pihak Bank : Selain data-data dari nasabah, pihak Bank dalam hal ini Administration group (yang termasuk didalamnya Account officer) bekerjasama dengan Finance Support Group, mengadakan penilaian tehadap

proposal

persyaratannya.

pembiayaan

Account

officer

sehingga

memenuhi

memproses

calon

kriteria debitur

dan dalam

keandalannya (kelayakannya), sedangkan Finance support Group dari segi keabsahannya, seperti kebenaran lampiran, usaha maupun penggunaan pembiayaan. 14.

Analisis Lanjutan Pejabat Bank : Laporan yang telah dibuat oleh Account officer, kemudian dianalisa kembali oleh Finance Support Group. Analisaanalisa yang dilakukan adalah :

102

6)


7)


8)


9)


10) Analisis Karakter : Berkaitan dengan tingkat keimanan nasabah, sifat dan karakter nasabah. Setelah analisa-analisa diatas selesai maka Finance Support Group, dapat menarik suatu kesimpulan atas pengajuan proposal nasabah. 15. Jika kesimpulan dari analisis adalah kelayakan atas proposal nasabah maka Account officer (dalam hal ini mewakili Administration Group) dengan Finance Support Group akan meminta persetujuan pembiayaan

pada

Komite Pembiayaan (Credit Comitte Member) yaitu komite yang terdiri dari Administration Group, Finance Support Group, Finance & Administration Director (kepala cabang atau dewan direksi yang membawahi urusan Administration and Financing Director) 16. Apabila Komite Pembiayaan telah menyetujui, maka Administration Group akan membuat Offering Letter (Persetujuan Prinsip Bersyarat) atau akad. 17. Bila nasabah menyetujui akad tersebut maka dilanjutkan dengan pengikatan pembiayaan dan jaminan dihadapan Notaris sekaligus penandatanganan akad/ perjanjian dengan disaksikan Ulama.

103

18. Setelah akad/ perjanjian telah ditandatangani maka pihak bank akan melakukan pembayaran kepada pihak esportir atas permintaan importir terkait dengan penjualan barang tersebut. 19. Monitoring: Bagian Finance Support Group ataupun Account officer melakukan pengawasan/ monitoring untuk memantau pembiayaan sampai waktu jatuh tempo berakhirnya perjanjian Letter of Credit ( L/C ) Ekspor baik Sight maupun Usance. 20. Untuk pembiayaan jenis Sight L/C biasanya berkisar 45 hari, setelah 45 hari maka pembiayaan yang diberikan harus segera dikembalikan. Dan untuk jenis pembiayaan Usance L/C biasanya waktunya 180 hari, setelah 180 hari pembiayaan yang diberikan tersebut sudah harus dikembalikan ke Bank Muamalat Indonesia. 21. Pelunasan : Maka setelah tiba waktu jatuh tempo L/C tersebut, pihak yang mengajukan pembiayaan tersebut harus mengembalikan dana pinjaman tersebut, kepada Bank Muamalat Indonesia. 7. Berapa besar Ujrah yang diterima Bank Muamalat Indonesia, atau antara Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah ekspor/impor ?dan biasanya kesepakatan tersebut ditentukan diawal atau diakhir ? Biaya administrasi yang di kenakan terhadap nasabah atas pembukaan LC hanya di lakukan satu kali saja yaitu pada saat LC itu di buka. Kalaupun ada biaya yang di kenakan setelah itu hanya biaya perubahan atau akseptasi atas LC tersebut. Biaya administrasi yang di kenakan untuk pembukaan LC sebesar 1% dari nominal di tambah biaya notaris (tergantung notarisnya) 8. Jenis Akad apa yang digunakan Bank Muamalat Indonesia ketika menyetujui kontrak jasa perdagangan L/C ekspor/impor? Untuk pembukaan LC

104

mempergunakan Akad Wakalah bil Ujrah namun jika pada saat pelunasan nasabah tidak dapat melunasi dapat di pergunakan Akad Murabahah.

9. Berapa besar kemajuan jasa perdagangan L/C Ekspor/ Impor sampai akhir 2010 ? Perkembangan ekspor-impor sampai tahun 2010 sebesar USD 30.335.460,81 yaitu Transaksi Ekspor sebesar USD 8.449.518.05

dan

Transaksi Impor sebesar USD 21. 905. 942,76. 10. Berapa lama kontrak jasa pembiayaaan L/C antara Bank Muamalat Indonesia dengan Nasabah? dan biasanya nasabah dari negara mana saja yang mengajukan L/C di Bank Muamalat Indonesia ? Untuk pembiayaan jenis Sight L/C biasanya berkisar 45 hari, setelah 45 hari maka pembiayaan yang diberikan harus segera dikembalikan. Dan untuk jenis pembiayaan Usance L/C biasanya waktunya 180 hari, setelah 180 hari pembiayaan yang diberikan tersebut sudah harus dikembalikan ke Bank Muamalat Indonesia. dan biasanya nasabah dari korea.

Jakarta, 9 Maret 2011 Narasumber

Bapak Fardiyadi

105

106

107

108

109

110

( Studi Pada PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk ) SKRIPSI. Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh. Gelar Sarjana Ekonomi Syariah ( SE

Recommend Documents