PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE OLEH DEWAN KOMISARIS, DEWAN DIREKSI, KOMITE-KOMITE, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KINERJA PERBANKAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2010-2013 Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Oleh: IKA KARTIKA NIM: 1110046100008
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H / 2014 M
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang belaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 30 September 2014
Ika Kartika
ii
ABSTRAKSI Ika Kartika, 1110046100008, “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite-Komite dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2013”, Program Strata I, Program Studi Muamalat, Konsentrasi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436 H/2014 M. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap kinerja perbankan dimana yang menjadi indikator adalah dewan komisaris, dewan direksi, komite-komite dan dewan pengawas syariah. Pada penelitian ini penulis memilih objek penelitian di 4 (empat) Bank Umum Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari web yang berkaitan dengan penelitian, serta analisis kuantitatif Regresi Linier Berganda menggunakan Software SPSS versi 17,0 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, dewan komisaris merupakan variabel yang tidak berpengaruh secara nyata terhadap kinerja perbankan. Faktanya, berdasarkan pengujian secara parsial (uji t) terhadap variabel dewan komisaris (X1) diperoleh nilai alpha (α) sebesar 0,241 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel dewan komisaris terhadap kinerja perbankan. Kedua, dewan direksi merupakan variabel yang berpengaruh secara nyata terhadap kinerja perbankan. Faktanya, berdasarkan pengujian secara parsial (uji t) terhadap variabel dewan direksi (X2) diperoleh nilai alpha (α) sebesar 0,043 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel dewan direksi terhadap kinerja perbankan. Ketiga, komite-komite merupakan variabel yang berpengaruh secara nyata terhadap kinerja perbankan. Faktanya, berdasarkan pengujian secara parsial (uji t) terhadap variabel dewan direksi (X3) diperoleh nilai alpha (α) sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel komite-komite terhadap kinerja perbankan. Keempat, dewan pengawas syariah merupakan variabel yang tidak berpengaruh secara nyata terhadap kinerja perbankan. Faktanya, berdasarkan pengujian secara parsial (uji t) terhadap variabel dewan pengawas syariah (X4) diperoleh nilai alpha (α) sebesar 0,162 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel dewan komisaris terhadap kinerja perbankan Kata Kunci: Good Corporate Governance, Kinerja Perbankan, Net Profit Margin, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite-Komite dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
iii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat, taufik, dan hidayahNya tanpa batas kepada penulis. Sesungguhnya, hanya karena kemurahan hati-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan ummatnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kendala dan hambatan yang menghadang langkah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun, berkat doa, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada: 1. Dr. H. Phil. J.M. Muslimin, MA., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. H. Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H., sebagai Ketua Prodi Muamalat (Ekonomi Islam) dan Abdurrauf, MA., sebagai Sekretaris Prodi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Dr. H. M. Zainul Arifin Yusuf sebagai Dosen Pembimbing Akademik Penulis. 4. A. Chairul Hadi, MA sebagai Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberi arahan, saran, dan ilmunya hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang
iv
tak ternilai, hingga penulis menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 6. Segenap staff akademik dan staff Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan Perpustakaan Utama yang telah memberikan fasilitas peminjaman literatur. 7. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua tercinta, ayahanda H. Rukman dan ibunda Hj. Ade Yanti, Terimakasih atas segala dukungan baik moril maupun materiil, serta kasih sayang dan doa yang tiada henti kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 8. Kakak-kakak dan adik tersayang, Ria Indriyani, Ardiansyah, Muhammad Rifki, Aris Rinaldi serta kakak ipar tersayang, Nyuwarto dan Enah terimakasih atas dukungan, kasih sayang dan doa yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Kedua keponakan, Dzakiyyah Naila Artanti dan Fayza Aqilah Hardianti yang senantiasa memberikan keceriaan dan kesenangan yang selalu menimbulkan kerinduan kepada penulis. 9. Teman terbaikku, Devita Octaviani, Mahrun Nisa Ali, Nur Kurota Ayun, dan Ana Fiandani Sofyana, yang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi ini, yang selalu membagi kesedihan dan kesenangan di setiap detik dan menitnya, terimakasih atas persahabatan yang berharga ini, semoga Allah SWT meridhoi persahabatan kita sampai kapanpun. 10. Sahabat terbaik penulis, teman seperjuangan dari masa ke masa Denara Nurul Titiankasih dan Shilvia Nurfauziah yang selalu menemani penulis, terimakasih atas semua motivasi dan doa yang diberikan kepada penulis. 11. PARI (Penikmat Alam Mandiri), Theo, Ihwan, Tomi terimakasih telah
v
mengenalkan penulis dengan alam Indonesia yang begitu indah, yang membuat
penulis
semangat
menggapai
cita-cita
layaknya
semangat
menggapai puncak gunung tertinggi di Indonesia. 12. Teman-teman terbaik PS A 2010, terimakasih atas persahabatan dan kekeluargaan yang takkan pernah bisa dilupakan sampai kapanpun. Titin Nurasiah, dan Rizky Amalia terimakasih atas dukungan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 13. Teman-teman di Fakultas Syariah dan Hukum yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini. 14. Dan akhirnya, semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih. Semoga segala kebaikan yang tulus dari semua pihak dapat diterima oleh Allah SWT serta mendapatkan pahala yang berlipat dari-Nya. Kiranya skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan untuk kesempurnaannya. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi penulis dan masyarakat seluruhnya. Jakarta, 30 September 2014
Penulis
vi
DAFTAR ISI
LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................
ii
ABSTRAKSI........................................................................................................
iii
KATA PENGANTAR .........................................................................................
iv
DAFTAR ISI ........................................................................................................
vii
DAFTAR TABEL................................................................................................
x
DAFTAR GAMBAR ...........................................................................................
xi
BAB I:
BAB II:
PENDAHULUAN A. Latar Belakang ..............................................................................
1
B. Identifikasi Masalah ......................................................................
7
C. Pembatasan dan Rumusan Masalah..............................................
8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ....................................................
10
E. Review Study Terdahulu ..............................................................
11
F. Sistematika Penulisan ..................................................................
13
LANDASAN TEORI A. Perbankan Syariah .........................................................................
15
1. Pengertian Perbankan Syariah ................................................
15
2. Fungsi Bank Syariah ...............................................................
18
3. Mekanisme Pengawasan Bank Syariah ..................................
21
4. Dewan Komisaris ....................................................................
23
5. Dewan Direksi .........................................................................
26
6. Komite-Komite .......................................................................
27
7. Dewan Pengawas Syariah (DPS).............................................
30
B. Good Corporate Governance Perbankan Syariah .........................
31
1. Definisi Good Corporate Governance.....................................
31
2. Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance .................
34
vii
3. Prinsip Dasar Good Corporate Governance ............................
37
4. Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam ............
41
5. Implementasi Good Corporate Governance pada Bank Syariah 43 6. Penilaian Self Assesment Good Corporate Governance Bank Umum Syariah di Indonesia ..................................................
46
C. Kinerja Keuangan Syariah ............................................................
47
1. Pengertian dan Tujuan ............................................................
47
2. Profitabilitas Keuangan Perbankan Syariah ............................
49
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian ...........................................................
53
B. Populasi dan Sampel .....................................................................
53
C. Jenis dan Sumber Data ..................................................................
56
D. Teknik Analisis Data .....................................................................
56
E. Definisi Operasional Variabel Penelitian ......................................
57
F. Metode Analisis ............................................................................
59
G. Hipotesis .......................................................................................
64
H. Kerangka Pemikiran Penelitian.....................................................
66
BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia ........................
69
B. Gambaran Umum PT. BNI Syariah ..............................................
70
C. Gambaran Umum PT. BRI Syariah ..............................................
72
D. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri ...............................
74
E. Uji Asumsi Klasik .........................................................................
77
F. Uji Regresi Linier Berganda .........................................................
82
G. Pembahasan ...................................................................................
88
viii
BAB V:
PENUTUP A. Kesimpulan ...................................................................................
92
B. Saran ..............................................................................................
93
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
ix
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Perbedaan Sistem Antara Bank Konvensional dan Bank Syariah
17
Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas .....................................................................
78
Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinearitas ............................................................
79
Tabel 4.3
Hasil Uji Heterokedastositas .........................................................
80
Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi...................................................................
82
Tabel 4.5
Hasil Uji Regresi Linear Berganda ...............................................
82
Tabel 4.6
Hasil Uji Koefisien Determinasi ...................................................
84
Tabel 4.7
Hasil Uji t-hitung ..........................................................................
85
Tabel 4.8
Hasil Uji F-hitung .........................................................................
86
x
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1
Kerangka Pemikiran Penelitian .....................................................
xi
66
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui proses intermediasi kegiatan penghimpunan, penyaluran dana maupun penyediaan jasa keuangan lainnya yang berlandaskan kepada
prinsip-prinsip
syariah.
Ketika
sistem
perbankan
konvensional
sempoyongan karena krisis moneter dan memerlukan biaya yang begitu besar untuk mempertahankan eksistensinya, perbankan syariah justru mampu menyelamatkan sebagian ekonomi umat. Berdasarkan beberapa hasil penelitian dan laporan dari Bank Dunia dan ADB krisis perbankan yang terjadi di Indonesia dan keruntuhan perusahaanperusahaan besar dunia disebabkan oleh karena buruknya pelaksanaan praktikpraktik Good Corporate Governance (GCG).1 Perkembangan yang begitu pesat akhir-akhir
ini
dari
aktivitas
perbankan
syariah
menuntut
segera
diimplementasikannya praktik-praktik GCG dalam pengelolaan perbankan agar dapat memberikan perlindungan yang maksimum kepada semua pihak yang berkepentingan dalam stakeholder, terutama nasabah atau deposan.
1
Riau Pos.co., “Tata Kelola Bank Dalam Islam”, Artikel ini diakses pada tanggal 2 Juli 2014 dari http://m.riaupos.co/1836-opini-tata-kelolaInternational-bank-dalam-islam.html
1
2
GCG (Good Corporate Governance) pertama kali dikenalkan di Indonesia oleh IMF (International Monetary Funds) dalam rangka pemulihan ekonomi pasca krisis.2 Krisis yang melanda Asia Timur pada waktu itu juga berdampak besar pada Indonesia, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya good corporate governance di dalam pengelolaan perusahaan, dalam kajian yang dilakukan oleh Booz-Allen & Hamilton pada tahun 1998, index good corporate governance Indonesia adalah yang paling rendah dibandingkan dengan negara lain di kawasan tersebut. Kajian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh McKinsey tahun 1999 yang meneliti tentang praktek good corporate governance pada perusahaan-perusahaan di Indonesia.3 Dalam dunia perbankan yang semakin kompetitif membutuhkan suatu informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan perusahaan tersebut, diperlukan suatu penilaian atau pengukuran kinerja yang telah dilakukan perusahaan dalam melaksanakan strategi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja perbankan saat ini menuntut suatu pengukuran kinerja dari aspek keuangan dan aspek nonkeuangan. Selain itu, maju tidaknya kegiatan operasional suatu bank sangat tergantung dengan kemampuan dari manajemen dalam mengelola banknya masing-masing. Di samping itu, peran dari pemilik bank itu sendiri juga cukup besar dalam berkontribusi untuk memilih manajemen yang bagus. 2
Muh. Arief Effendi, The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 7. 3 Adrian Sutedi, Good Corporate Governance, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 68.
3
Kebutuhan good corporate governance yang tadinya timbul berkaitan dengan principal- agency theory, yaitu untuk menghindari konflik antara principal dan agennya. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan tersebut haruslah dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian pada para pihak. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman yang memadai tentang corporate governance. Corporate governance dapat dipahami melalui agency theory, agency theory hadir setelah fenomena terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan perusahaan. Pengelola perusahaan bertindak sebagai agen dari pemilik perusahaan itu sendiri. Para pemilik perusahaan (prinsipal) akan mencari informasi, memberikan insentif untuk memastikan tanggung jawab para agen terhadap pemilik perusahaan. Agency theory menjawab dengan memberikan gambaran hal-hal apa saja yang berpeluang akan terjadi antara agen dengan prinsipal. Dalam hubungan agensi antara prinsipal dengan agen. Agency theory merujuk pada tiga unsur yang dapat mengekang perilaku menyimpang dari agen, yakni bekerjanya pasar tenaga kerja manajerial, bekerjanya pasar modal dan bekerjanya pasar bagi keinginan menguasai dan memiliki atau mendominasi kepemilikan perusahaan.4 Namun, sering kali penerapan Good Corporate Governance dinilai masih lemah yaitu ditandai dengan adanya perilaku manajemen yang mulai mementingkan kepentingan sendiri, dan ternyata hal itu merugikan perusahaan. Dalam hal ini maka terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen dan 4
Ibid., h.17
4
pemegang saham. Permasalahan ini dianggap sebagai agency problem, dan corporate governance inilah yang dianggap dapat membantu mengendalikan perilaku manajemen dalam mengelola perbankan, yaitu memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Dalam agency problem terdapat pengawasan bank. Pengawasan bank merupakan sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan perbankan. Pengawasan ini terdiri dari tiga unsur, yaitu pengawasan eksternal oleh regulator, pengawasan internal oleh komisaris, direksi, manajemen, dan pengawasan oleh masyarakat (market discipline). Pengawasan eksternal yang menjadi tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, dilaksanakan melalui regulasi, perijinan dan pengawasan internal dilakukan melalui penerapan good corporate governance, kepatuhan dan prinsip know your customer, sedangkan pengawasan oleh masyarakat melalui keterbukaan. Dalam dunia perbankan, penerapan Good Corporate Governance telah diatur dalam Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance pada Januari 2004, Surat Edaran Bank Indonesia perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 yang menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang
5
pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tanggal 7 Desember 2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Konsep corporate governance diajukan guna peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen serta menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. 5 Sistem corporate governance memberikan perlindungan efektif bagi stockholder dan stakeholder sehingga mereka akan yakin memperoleh imbal hasil atas investasinya dengan benar 6 Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan syariah harus berlandaskan kepada lima prinsip dasar yaitu transparansi (transparancy), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional (proffesional), kewajaran (fairness). Selain itu, khusus dalam perbankan syariah dikenal juga adanya prinsip-prinsip syariah yang mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG yang dimaksud, yakni keharusan bagi subjek hukum termasuk bank untuk menerapkan prinsip kejujuran (shiddiq), edukasi kepada masyarakat 5
M. Nasution dan D. Setiawan, Pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba di industri perbankan indonesia (Makassar: Simposium Nasional Akuntansi X, 2007): h. 2. 6 David Tjondro dan R. Wilopo, “Journal of Business & Banking: Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Profitabilitas Dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia”, Volume I, no.1 (May 2011): h. 1-14.
6
(tabligh),
kepercayaan
(amanah),
dan
pengelolaan
secara
professional
(fathanah). 7 Perbedaan GCG syariah dan konvensional terletak pada shariah compliance yaitu kepatuhan pada syariah. Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, dan kedisiplinan merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan GCG konvensional. Mekanisme good corporate governance memiliki beberapa indikator yang berupa komite audit, ukuran dewan komisaris, dewan direksi, proporsi komisaris independen, dan latar belakang pendidikan komisaris. Khusus untuk perbankan syariah, maka indikator tersebut ditambah oleh adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi kegiatan perbankan yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (shariah compliance). Indikator-indikator tersebut dikenal juga dengan istilah Regulatory Framework, di mana indikator tersebut yang berpengaruh terhadap Good Corporate Governance dan Good Corporate Governance yang berpengaruh terhadap profitabilitas suatu bank. Dalam mengelola perusahaan menurut kaedah-kaedah umum GCG, peran Komisaris Independen, sangat diperlukan. Komisaris Independen dapat berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktek-praktek transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan praktek keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sitem perekonomian (negara).
7
Artikel ini diakses pada Kamis 05 Juni 2014 dari http://tulisanwinahmengenaibepwinah.blogspot.com/2010/12/penerapan-good-corporate-governance-di.html?m=1.
7
Implementasi Good Corporate Governance pada lembaga perbankan khususnya perbankan syariah menjadi sebuah keharusan karena aset fisik dari bank adalah nasabahnya, sehingga bank harus menjaga kepercayaan nasabahnya bahwa dana yang tersimpan akan dikelola dengan baik dan aman. Kepercayaan tersebut bisa tetap terjaga apabila bank dalam kondisi yang sehat. Kondisi perbankan yang sehat dapat tercapai apabila bank memiliki sistem yang baik, sehingga bank dapat melayani nasabah semaksimal mungkin dalam kondisi yang sehat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin menganalisa lebih jauh mengenai pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perbankan dalam judul: “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite-Komite, dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2013”.
B. Identifikasi Masalah Salah satu penyebab terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997 adalah lemahnya corporate governance. Satu-satunya Bank Umum Syariah di Indonesia pada saat itu, yaitu Bank Muamalat Indonesia, dapat melalui krisis tersebut dengan baik. Seiring berjalannya waktu, perbankan syariah di Indonesia pun mulai
berkembang dan keinginan masyarakat
agar perbankan
syariah
8
menunjukkan tanggung jawabnya kepada publik pun tinggi. Penerapan good corporate governance merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan. Namun, seperti yang telah diuraikan pada latar belakang, masih terlihat lemahnya penerapan corporate governance yang ditandai dengan perilaku manajemen yang dimulai mementingkan kepentingan sendiri, yang lebih parah ternyata merugikan perusahaan. Dalam hal ini maka terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Permasalahan inilah sebagai agency problem, corporate governance dianggap dapat membantu mengendalikan perilaku manajemen dalam mengelola perbankan, yaitu memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Karena itu, pada penelitian ini permasalahan yang akan diangkat adalah “Bagaimana Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite-Komite, dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2013?”.
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, agar penelitian dalam skripsi ini terfokus pada permasalahan yang ingin dibahas, maka penulis membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut:
9
a. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. b. Berdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka indikator yang digunakan adalah Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite-Komite, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). c. Alat ukur kinerja keuangan perbankan dalam penelitian ini adalah menggunakan profitabilitas Net Profit Margin (NPM) yang diambil dari laporan keuangan Bank Umum Syariah tahun 2010-2013. 2. Perumusan Masalah Berdasarkan Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah yang telah dipaparkan dimuka, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimana pengaruh dewan komisaris dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja perbankan syariah? b. Bagaimana pengaruh dewan direksi dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja perbankan syariah? c. Bagaimana pengaruh komite-komite dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja perbankan syariah? d. Bagaimana pengaruh DPS dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja perbankan syariah?
10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan Good Corporate Governance oleh dewan komisaris, dewan direksi, komite-komite, dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja perbankan syariah yang diukur dengan profitabilitas Net Profit Margin (NPM) pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2013. 2. Manfaat Penelitian Manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini adalah: a. Bagi Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman atau referensi untuk bahan perkuliahan dan sebagai aset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa, dalam upaya memberikan pengetahuan, informasi mengenai pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap kinerja perbankan syariah. b. Bagi Praktisi Hasil penelitian ini dijadikan untuk memahami kajian Good Corporate Governance. Sehubungan dengan masih sedikit kajian terkait good corporate governance, maka penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang pengelolaan perbankan syariah yang baik. Serta dapat memberikan masukan kepada para pemakai laporan keuangan
11
dan perusahaan dalam memahami mekanisme corporate governance, sehingga dapat meningkatkan nilai dan pertumbuhan perusahaan. c. Bagi Masyarakat Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan informasi yang menarik mengenai penerapan Good Corporate Governance dalam perbankan khususnya perbankan syariah.
E. Kajian Pustaka (Review Studi Terdahulu) Untuk mendukung materi, maka penulis membandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai good corporate governance: No
Peneliti, Judul,
Metode, Hasil
Perbedaan
Tahun 1
Nur
Hasanah Metode analisis menggunakan Dalam skripsi ini
Mahasiswa Fakultas regresi
berganda.
Ekonomi dan Bisnis penelitian UIN Analisis
ini
menunjukkan menggunakan
Jakarta. bahwa
mekanisme
Pengaruh (Dewan
Direksi,
Mekanisme
Hasil penulis
Good Komisaris,
GCG variabel dependen Dewan Dewan Komisaris,
Komisaris Dewan
Direksi,
Corporate
Independen, dan Kepemilikan Komite-Komite
Governance
Manajerial)
secara
simultan dan
Dewan
12
Terhadap
Kinerja berpengaruh
Perbankan. 2013.
signifikan Pengawas Syariah
terhadap
kinerja
yang
diukur
perbankan (DPS).
Dan
dengan menggunakan
profitabilitas (Return of Asset).
variabel independen kinerja perbankan
yang
diukur
dengan
profitabilitas
(Net
Profit Margin). 2
David Tjondro dan Teknik yang digunakan adalah Dalam skripsi ini R. mahasiswa Pascasarjana
Wilopo teknik regresi. Good Corporate penulis Governance STIE signifikan
lebih
berpengaruh condong terhadap
kepada
ROA, pengaruh
Dewan
Perbanas Surabaya. ROE, NIM dan PER namun Komisaris, Dewan 2011.
tidak
memiliki
signifikan saham.
terhadap
pengaruh Direksi,
Komite-
dividen Komite dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
terhadap
profitabilitas (NPM). 3
Dhaniel Syam dan Teknik yang digunakan adalah Dalam skripsi ini
13
Taufik Najda. Program
teknik
dokumentasi.
Studi penelitian
ini menunjukkan terhadap
Akuntansi, Fakultas bahwa
kualitas
Ekonomi
tidak
Bisnis,
dan GCG
Hasil penulis lebih fokus
penerapan mekanisme berpengaruh terhadap
Universitas terhadap tingkat pengembalian perbankan
Muhammadiyah
risiko
pada
Bank
Umum Bank
Malang. 2012.
Syariah dan bahwa kualitas Syariah
GCG kinerja pada Umum di
penerapan GCG berpengaruh Indonesia. negatif
terhadap
risiko
Bank
Umum
pembiayaan
Syariah di Indonesia.
F. Sistematika Penulisan BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan studi terdahulu, dan sistematika penulisan. BAB II : LANDASAN TEORI Pada bab ini akan disampaikan teori terkait perbankan syariah, Good Corporate Governance serta profitabilitas bank syariah.
14
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN Pada bab ini akan dijabarkan mengenai ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis serta kerangka pemikiran penelitian. BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini memuat pembahasan hasil analisis dan interpretasi terhadap temuan penelitian dengan cara mengolah data dari alat uji yang disesuaikan. BAB V : PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dan saran.
BAB II KAJIAN TEORITIS
A. Perbankan Syariah 1. Pengertian Perbankan Syariah Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Pengertian bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
15
16
pembayaran. Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank, yang dibedakan berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha, yaitu bank yang melakukan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan usaha secara syariah. Sedangkan bank syariah menurut UU No 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.1 Muhammad Syafi‟I Antonio mendefinisikan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaanpembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.2 Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariat Islam. Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah
1
Artikel ini diakses pada 22 Agustus http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf. 2 Muhammad Syafii Antonio, Manajemen Bank Syariah, 2005, h. 13.
2014
dari
17
yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. Tabel 2.1 Perbedaaan Sistem Antara Bank Konvensional Dan Bank Syariah Bank Konvensional
Bank Syariah
Investasi halal dan haram
Investasi yang halal saja
Status bank “intermediary”
Status bank “intermediary dan investor”
Sistem bunga dan fee
Sistem bagi hasil, margin, dan fee
Bunga atas dasar pokok
Nisbah bagi hasil dari proyeksi penjualan
Pembayaran
bunga
tidak Pembayaran bagi hasil tergantung realisasi
mempertibangkan usaha
hasil usaha
Bank tidak menanggung resiko
Bank ikut menanggung resiko
Kehalalan bunga diragukan
Halal bagi hasil
Tidak ada dewan pengawas syariah
Ada dewan pengawas syariah
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur Berkontribusi
kemitraan dalam
terjadinya Menciptakan
keserasian
di
antara
kesenjangan antara sektor riil dengan keduanya sektor moneter Memberikan peluang yang sangat besar Tidak memberikan dana secara tunai tetapi untuk sight streaming (penyalahgunaan memberikan dana pinjaman)
barang
yang
(finance the goods and service)
dibutuhkan
18
Sumber: Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press), 2001. 2. Fungsi Bank Syariah Bank memiliki fungsi pokok adalah sebagai berikut: a. Penghimpun Dana Masyarakat Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan, deposito berjangka atau giro). Masyarakat memercayai bank syariah sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang). Masyarakat yang kelebihan dana membutuhkan keberadaan bank syariah untuk menitipkan dananya atau menginvestasikan dananya dengan aman.3 b. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat Fungsi bank yang selanjutnya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (user of fund). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, di samping merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan berupa pendapatan margin 3
Ismail, Perbankan Syariah, Edisi 1, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 40
19
keuntungan dan bagi hasil, juga untuk memanfaatkan dana yang idle (idle fund).4 Bank menyalurkan dana ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan ataupun kredit. c. Pelayanan Jasa Bank Bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dlam menjalani aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, letter of credit, dan jasa pelayanan jasa bank lainnya.5 d.
Jasa Pembayaran (Payroll) Pembayaran yang dimaksud dalam fungsi bank ini adalah penggajian (payroll). Penggajian (payroll) bisa diartikan sebagai jumlah total yang dibayarkan kepada karyawan atas jasa-jasa yang mereka berikan selama periode tertentu. Menurut Soermarso S.R, penggajian adalah ibalan kepada pegawai yang diberi tugas-tugas administratif dan pimpinan yang jumlahnya, biasanya tetap secara bulanan atau tahunan.
4 5
Ibid., h. 41 Ibid., h. 42
20
Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan gaji adalah pembayaran balas jasa atau penghargaan seseorang seseorang atas hasil kerja seseorang, jasa manajemen, administratif, dan jasa-jasa lainnya yang telah dilakukan oleh karyawan dalam suatu periode tertentu dan dibayarkan secara konstan dalam periode yang telah ditentukan.6 e.
Wealth Management Beberapa definisi wealth management bisa kita temukan dalam berbagai literatur dan referensi. Misalnya, satu yang paling generik adalah: “wealth management is about serving banking needs of up scale customer” Dengan kata lain apa pun layanan ataupun jenis produk perbankan baik dari segi penyimpanan maupun pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah asalkan memenuhi kriteria peruntukkan tingkat aset tertentu maka dia memenuhi syarat untuk disebut wealth management. Wealth management dapat didefinisikan berdasarkan perkembangan evolutif
layanannya
sebagai
penjaga
aset
dari
nasabah
yang
bertransformasi dari waktu ke waktu seiring bertambahnya usia nasabah.7 Jadi, dari beberapa point diatas maka fungsi bank syariah adalah sebagai media intermediasi yang mempunyai tugas menghimpun dana, 6
www.library.upnvj.ac.id/pdf/2d3akuntansi/207102011/nan2.pdf Ubaidillah Nugraha, Wealth Management, cet. II, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008),
7
h. 11-13
21
menyalurkan dana, memberikan jasa kepada masyarkat, payroll dan wealth management. 3. Mekanisme Pengawasan Bank Syariah Pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan, dan pengukuran terhdap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (output) yang dicapai dengan masukan (input) yang digunakan.8 Dari pengertian diatas maka menurut prosesnya, pengawasan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Menentukkan standar sebagai ukuran pengawasan. b. Pengukuran
dan
pengamatan
terhadap
jalannya
operasi
berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. c. Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta. d. Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan. e. Perbandingan hasil akhir (output) dengan masukan (input) yang digunakan.
8
Zainul Arifin. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Ed. Rev. Cet. 7. (Jakarta: Azkia Publisher, 2009). h. 135.
22
Peran pengawasan bank adalah memastikan apakah bank memliki kebijakan, prosedur, dan pedoman penilaian kredit, serta menguji konsistensi pelaksanaannya. Pengawasan bank syariah pada dasarnya memiliki dua sistem, yaitu sistem pengawasan internal, yang memiliki unsur-unsur: RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur Kepatuhan, SKAI-Internal Syariah Reviewer dan sistem pengawasan eksternal terdiri dari unsur Bank Indonesia (BI), Akuntan Publik, Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Stakeholders/masyarakat pengguna jasa. Secara umum peran dan tanggung jawab BI lebih kepada pengawasan aspek keuangan, sedangkan jaminan pemenuhan prinsip syariah adalah tanggung jawab dan kewenangan DSN dengan DPS.9 Mekanisme pengawasan DPS terhadap bank syariah yaitu dengan mengadakan analisis operasional bank syariah dan mengadakan penilaian kegiatan maupun produk dari bank tersebut yang pada akhirnya dewan pengawas syariah dapat memastikan bahwa kegiatan operasional bank syariah telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank dan produk yang dikeluarkan, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwanya, dan
9
Harisman, “Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia”, artikel ini diakses pada tanggal 4 November 2014 dari www.pemikirangado-gado.blogspot.com/2010/10/pelaksanaanpengawasan-perbankan.html
23
akhirnya menyampaikan laporan hasil pengawasan syaraih sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada direksi, komisaris, DSN dan BI.10 Dengan demikian mekanisme pengawasan bank syariah memiliki dua unsur yaitu pengawasan internal yang terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur Kepatuhan, SKAIInternal Syariah Reviewer dan pengawasan eksternal yang terdiri dari unsur Bank Indonesia (BI), Akuntan Publik, Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Stakeholders/masyarakat
pengguna
jasa.
Kedua
unsur
ini
bertujuan
memastikan apakah bank memliki kebijakan, prosedur, dan pedoman penilaian kredit, serta menguji konsistensi pelaksanaannya. 4. Dewan Komisaris Pengertian dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris memegang peranan penting dalam implementasi good corporate governance, karena dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dalam prakteknya, di Indonesia sering terjadi anggota dewan komisaris sama sekali tidak menjalankan peran
10
Sri Dewi Anggadini. “Jurnal Majalah Ilmiah Unicom: Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah”, Volume X11, no. 1 (2014).
24
pengawasannya yang sangat dasar terhadap dewan direksi. Dewan komisaris seringkali tidak dianggap tidak memiliki manfaat, hal ini dapat dilihat dalam fakta bahwa banyak anggota dewan komisaris tidak memiliki kemampuan dan tidak menunjukkan indepedensinya. Secara hukum dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi. Dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya
harus
mampu
menguasai
dipenuhinya
kepentingan
semua
stakeholders berdasarkan atas kesetaraan. Bagi bank sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan yang “highly regulated”. Jadi, tugas dan fungsi dewan komisaris yaitu: a. Dewan komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip GCG. b. Dewan komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. c. Dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi. d. Dewan komisaris bertanggung jawab terhadap terlaksananya tugas secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektifitas komunikasi antara dewan komisaris dengan direksi, auditor eksternal dan Otoritas Pengawasan Bank
25
e. Dewan komisaris berkewajiban melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prudential banking practices f. Dewan komisaris wajib memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya. g. Anggota dewan komisaris bank dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajaran di bidang perbankan. h. Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BUS, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada direksi sepanjang kewenangan dewan komisaris tersebut ditetapkan dalam anggaran dasar BUSatau dalam Rapat Umum Pemegang Saham. i. Anggota dewan komisaris secara hukum bertanggung jawab kepada bank, dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UndangUndang yang berlaku bagi pendirian bank bersangkutan, Undang-Undang Perbankan dan Anggaran Dasar Bank. j. Anggota dewan komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
26
Jadi, dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan sebuah bank melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. 5. Dewan Direksi Pengertian dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota direksi termasuk direktur utama adalah setara. Dengan demikian, tugas dan fungsi dewan direksi adalah sebagai berikut: a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
27
b. Direksi wajib mengelola BUS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar BUS dan perundangundangan yang berlaku. c. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, DPS dan/atau audit ekstern. d. Direksi berhak dan berkewajiban untuk: (a) Melakasanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar bank; (b) Mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka panjang dan jangka pendek; (c) Menjalankan prinsip perbankan yang sehat, termasuk namun tidak terbatas pada manajemen risiko dan sistem pengendalian internal (internal control system). e. Direksi harus memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 6. Komite-Komite Sebagai bagian dari implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance, dewan komisaris telah membentuk komite audit, komite
28
pemantau risiko serta komite remunerasi dan nominasi dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. komite audit dan komite pemantau risiko diketuai oleh seorang komisaris independensi dan 2 (dua) orang anggota komite yang berasal dari pihak
independensi.
Keberadaan
komisaris
independensi
dan
pihak
independen agar tercipta check and balance. a. Komite Audit 1) Komite Audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: (a) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (b) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (c) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (d) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen; 2) Komite audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada dewan komisaris; 3) Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan
dengan
pengambilan keputusan.
tetap
memperhatikkan
efektifitas
dalam
29
b. Komite Nominasi dan Remunerasi Komite nominasi dan remunerasi bertugas membantu dewan komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota dewan komisaris dan direksi serta sistem remunerasinya. Komite nominasi dan remunerasi bertugas membantu dewan komisaris mempersiapkan calon anggota dewan komisaris dan direksi dan mengusulkan besaran remunerasinya. dewan komisaris mengajukan calon tersebut dan remunerasinya untuk memperoleh keputusan rups dengan cara sesuai ketentuan Anggaran Dasar. c. Komite Kebijakan Resiko Komite kebijakan resiko bertugas membantu dewan komisaris dalam mengkaji sistem manajemen resiko yang disusun oleh direksi serta menilai toleransi resiko yang dapat diambil oleh perusahaan. Anggota komite kebijakan resiko terdiri dari anggota dewan komisaris, dan memiliki tugas dan fungsi melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko, melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta melakukan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko. Dengan demikian komite audit, komite pemantau risiko serta komite remunerasi dan nominasi dibentuk dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris.
30
7. Dewan Pengawas Syariah (DPS) Khusus bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (directing), pemberian konsultasi (consulting), melakukan evaluasi (evaluating), dan pengawasan (supervising) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi (compliance) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam. Bagi DPS berlaku tugas dan fungsi sebagai berikut: a. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. b. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. c. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. d. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwan DSN-MUI. e. DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran. f. Laporan DPS harus ditandatangani oleh seluruh anggota DPS, diterbitkan secara tahunan, serta harus dipublikasikan bersamaan dengan penerbitan Laporan Tahunan bank syariah.
31
Jadi, dapat disimpulkan bahwa DPS sebagai perwakilan DSN-MUI pada lembaga keuangan syariah yang bersifat independen, dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi (compliance) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam
B. Good Corporate Governance Perbankan Syariah 1. Definisi Good Corporate Governance Kata Governance berasal dari bahasa Perancis “Gubernance” yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain. Dalam bahasa Indonesia, kata Governance sering diterjemahkan secara harfiah sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan. Sedangkan Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikannya sebagai “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus/pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang saham, kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain yaitu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan Corporate Governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)”. Menurut Cadbury, corporate governance didefinisikan sebagai: Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,
32
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawannya serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.11 Tujuan corporate governance adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Sedangkan Wahjudi prakarsa, mendefinisikan Corporate Governance sebagai: mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompokkelompok kepentingan (stakeholders) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai framework yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.12 Secara definisi, Corporate Governance merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang
11
Report Cadbury. Report Of The Commite On The Financial Aspects Of Corporate Governance, 1992. 12 Wahjudi Prakarsa, “Jurnal Reformasi Ekonomi: Corporate Governance: Suatu Keniscayaan”, Volume I, no 2 (Oktober-Desember 2000): h. 20.
33
lain. Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) merupakan struktur yang oleh stakeholder, pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja. 13 GCG pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit yaitu hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.14 Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.Kep 117 / M-MBU / 2002 tanggal 1 Agustus 2002, Corporate Governance adalah : “Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap
13
Organization for economic coperation and development (OECD). The OECD principles of corporate governance, 2004, diakses pada tanggal 28 Agustus 2014 melalui http://www.oecd.org 14 Jurnal Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Gcg) Pada Dunia Perbankan. Artikel ini diakses pada tanggal 14 Juli 2014 dari http://lismaaja.blogspot.com/2011/12/jurnal-penerapan-prinsip-prinsip-good.html
34
memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan Peraturan Perundangan dan nilai-nilai etika.”15 Terciptanya Good Corporate Governance (GCG) dalam organisasi merupakan salah satu penjabaran dari terlaksananya mekanisme pengelolaan resiko
organisasi
melalui
sistem
yang
dirancang
dalam
rangka
mengidentifikasi dan menganalisa resiko yang mungkin terjadi, baik yang timbul karena faktor eksternal maupun faktor internal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan. Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian good corporate governance (GCG) pada dasarnya merupakan suatu system (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahankesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. 2. Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance Menurut Mr. Wolfensohn, Presiden Bank Dunia, telah menyimpulkan bahwa tujuan GCG adalah untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan
15
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.Kep 117 / M-MBU / 2002
35
akuntabilitas.16 Jadi dapat dikatakan bahwa tujuan GCG adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh stakeholders melalui penciptaan transparansi dan akuntabilitas yang benar. Keadilan bagi stakeholders juga bisa diindikasikan dengan peningkatan nilai yang wajar atas penyertaan mereka. Implementasi GCG juga banyak memberikan manfaat baik bagi bank syariah maupun bagi pihak lain yang mempunyai hubungan langsung dan tak langsung dengan bank syariah. Bagi bank syariah, keuntungan yang diperoleh dari penerapan GCG diantaranya adalah: a. Meminimalkan kerugian akibat penyalahgunaan wewenang oleh Direksi (agency coat) dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. b. Meningkatkan kepercayaan investor dan pada akhirnya meningkatkan pula nilai saham perusahaan. c. Dengan adanya peningkatan kinerja perusahaan akan meningkatkan pula shareholders value dan dividen. d. Praktek good corporate governance menempatkan karyawan sebagai salah satu stakeholders yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Hal ini penting untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. e. Meningkatkan citra positif perusahaan sekaligus coat akibat tuntutan stakeholder kepada perusahaan. 16
Financial Times, 21 Juni 1999, diambil dari The Encyclopedia of Corporate Governance dalam artikel yang berjudul „What Corporate Governance” (www.encycogov.com), 11 Juli 2001, hal. 1 dikutip dari M. Umer Chapra & Habib Ahmed, h.18.
36
Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI) berpendapat bahwa penerapan prinsip-prinsip dasar GCG dapat memberikan manfaat sebagai berikut:17 a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan stakeholders value dan dividen, khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama bagi APBN terutama dari hasil privatisasi Dengan demikian, tujuan Good Corporate Governance (GCG) adalah untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan dan Good Corporate Governance (GCG) bermanfaat untuk meningkatkan kinerja perusahaan demi menjaga loyalitas investor dan nasabah.
17
Forum For Corporate Governance in Indonesia, dikutip dari Johanes Ibrahim, h. 74-75.
37
3. Prinsip Dasar Good Corporate Governance Good Corporate Governance diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundangundangan. Penerapan Good Corporate Governance perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.18 Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah: a. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (consistent law enforcement). b. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. c. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social control) secara objektif dan bertanggung jawab. Dalam dunia perbankan, bank sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (transparancy), memiliki ukuran kinerja dari
18
Moh. Wahyudin Zarkasyi, Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan lainnya, cet.I, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 36.
38
semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (accountability), berpegang pada prudential banking practices dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank (responsibility), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (independency), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (fairness).19 Dalam hubungan dengan prinsip tersebut bank perlu memperhatikan 5 prinsip GCG diatas sebagai berikut: a. Keterbukaan (Transparancy) 1) Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi dan tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, cross shareholding, pejabat eksklusif, pengelola
risiko
(risk
management),
sistem
pengawas
dan
pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
19
Ibid., h. 113.
39
3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hakhak pribadi. 4) Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. Transparancy berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Penyampaian informasi kepada publik secara terbuka, benar, kredibel, dan tepat waktu akan memudahkan untuk menilai kinerja dan risiko yang dihadapi perusahaan serta mencegah terjadinya fraud.20 b. Akuntabilitas (Accountability) 1) Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masingmasing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan
20
Bismar Nasution, “ Jurnal Hukum Bisnis: Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance”, Volume XXII, no 6 ( 2003) : h. 5.
40
2) Bank harus menyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. 3) Bank harus memastikan terdapatnya check and balance system dalam pengelolaan bank. 4) Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (corporate values), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki rewards dan punishment system. Akuntabilitas
berhubungan
dengan
adanya
sistem
yang
mengendalikan hubungan antara organ-organ yang ada di perusahaan. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi agency problem yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. c. Tanggung Jawab (Responbility) 1) Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku 2) Bank harus bertindak sebagai good corporate citizen (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
41
d. Independensi (independency) 1) Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest). 2) Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dan pihak manapun. e. Kewajaran (fairness) 1) Bank
harus
senantiasa
memperhatikan
kepentingan
seluruh
stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment). 2) Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Dengan demikian dapat disimpulkan ada 5 (lima) prinsip Good Corporate Governance yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responbility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). 4. Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok pada praktek ilegal dan tidak
42
jujur dalam menerima amanah. Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut Good Corporate Governance. Corporate Governance berbicara mengenai bagaimana perusahaan melaksanakan tanggung jawabnya kepada pemegang saham (shareholders) dan pemegang amanah (stakeholders) lainnya. Corporate Governance pada dasarnya merupakan mekanisme bagaimana sumber daya perusahaan dialokasikan menurut suatu aturan „hak‟ dan „kuasa‟ tertentu. Sebutan Good Corporate Governance merupakan sebutan baru baik bagi ilmu maupun agama manapun termasuk ajaran Islam yang telah muncul sebelum kehidupan modern. Namun nilai, isi, dan tujuan Good Corporate Governance telah dibicarakan dalam bentuk Alqur‟an dan Hadist. Pembicaraan sumber-sumber Islam itu tentu saja tidak terhimpun menjadi satu, akan tetapi terpencar-pencar seperti dalam Alqur‟an. Meskipun begitu, ajaran moral Alqur‟an yang terpencar-pencar itu tidak saling bertentangan satu sama lain melainkan saling menjelaskan dan mendukung. Jadi, keunggulan utama corporate governance dalam perspektif Islam yaitu orientasi utama pertanggungjawaban manajemen perusahaan adalah Allah sebagai pemilik alam beserta isinya. Penerapan etika Islam dalam berbisnis yang menjamin perlakuan jujur, adil terhadap semua pihak yang menjadi acuan utama pengelolaan perusahaan yang baik. Hal tersebut dijelaskan di dalam QS. Ar-Rahman (55): 7-9:
43
Artinya : “Dan Allah Telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS. Ar-Rahman (55): 7-9)
Jadi, dengan demikian Good corporate governance dijalankan tidak hanya sebagai pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar keyakinan kepada Allah maka good corporate governance akan memotivasi transaksi bisnis yang jujur, adil dan akuntabel. 5. Implementasi Good Corporate Governance pada Bank Syariah Dalam bank syariah, pelaksanaan good corporate governance (GCG) yang pada dasarnya bertumpukan kepada lima pilar utama yaitu transparency, responbility, accountability, fairness, dan independency merupakan hal yang seharusnya dilakukan sehingga merupakan budaya kerja yang islami, sebagaimana dikemukakan oleh Umar Chapra bahwa stakeholders utama keuangan Islam adalah Islam itu sendiri.21 Dengan demikian, bank syariah dituntut untuk melakukan kinerja yang baik sebagai cerminan dari kegiatan yang islami. Dalam Islam, terdapat 21
Dhani Gunawan Idat, “Perbankan Syariah Menghadapi 2005-2008”, artikel ini diakses pada 1 Agustus 2014 dari www.e-syariah.com,
44
beberapa konsep yang relevan dengan GCG yaitu idarah (pengelolaan), khilafah (kepemimpinan), aqidah (keimanan), akhlaq (moral), ijabiyah (berfikir
positif),
hurriyah
(independensi
dan
kebebasan
yang
bertanggungjawab), „adalah (keadilan), tawazun (keseimbangan), mas‟uliyah (akuntabilitas), raqabah (pengawasan), qira‟ah dan ishlah (organisasi yang terus belajar), amanah (pemenuhan kepercayaan), shiddiq (jujur), fathanah (pengembangan diri untuk cerdas), tabligh (keterbukaan), ihsan (profesional), dan wasatha (kewajaran).22 Konsep Good Corporate Governance adalah konsep yang universal namun untuk penerapannya sangat tergantung pada budaya atau sistem nilai yang ada di suatu perusahaan yang menjadi bagian dari transformasi korporasi.23 Governance pada institusi bank syariah memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan governance pada perusahaan non-bank syariah. Hal ini terutama disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok stakehoholders yang kepentingannya harus diakomodir dan dijaga. Namun, keberadaan kelompok deposan pada perbankan konvensional tidaklah terlalu banyak mempengaruhi struktur governance bank. Alasannya adalah: pertama, secara akad bank telah menetapkan jaminan untuk membayar penuh simpanan nasabah; kedua, penerapan skema penjaminan baik oleh lembaga penjamin 22
Ibid Djokosantoso Moeljono, “Good Corporate Culture Sebagai Inti Dari Good Corporate Governance” (Jakarta: Penerbit PT. Elox Media Komputindo, 2005), h. 20. 23
45
simpanan maupun pemerintah; dan ketiga penerapan secara ketat sejumlah rambu-rambu dalam bentuk ketentuan kehati-hatian perbankan oleh otoritas pengawasan perbankan. Faktor-faktor inilah yang melindungi kepentingan nasabah deposan terhadap kepentingan stakeholder lainnya dalam bank, sehingga mengurangi desakan perlunya struktur governance yang khusus untuk melindungi para deposan bank. Sementara bagi bank syariah, baik pemegang saham maupun pemilik rekening (investment account holders) merupakan pihak yang sama-sama dijamin keberadaannya dan perlu diakomodasi
keberadaannya.
Sistem
governance pada bank syariah
menjembatani kepentingan keduanya melalui keberadaan Komite Governance. Jadi, implementasi good corporate governance pada bank syariah bertumpu
pada
lima
pilar
utama
yaitu
transparency,
responbility,
accountability, fairness, dan independency. Lima pilar tersebut merupakan budaya kerja yang islami untuk menghasilkan kinerja yang baik. Governance pada institusi bank syariah berbeda dengan governance pada perusahaan nonbank syariah. Pada bank syariah, kehadiran deposan adalah sebagai suatu kelompok stakehoholders yang kepentingannya harus diakomodir dan dijaga. Namun, keberadaan kelompok deposan pada perbankan konvensional tidak terlalu banyak mempengaruhi struktur governance bank.
46
6. Penilaian Self Assesment Good Corporate Governance Bank Umum Syariah di Indonesia Self assesment GCG merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, yang berisikan sebelas Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, Bank Umum Syariah setiap tahun melakukan self assesment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG dalam faktor-faktor sebagai berikut: a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi c. Kelengkapan dan pelaksanaan Tugas Komite d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah e. Pelaksanan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa f. Penanganan benturan kepentingan g. Penerapan fungsi kepatuhan bank h. Penerapan fungsi audit intern i. Penerapan fungsi audit ekstern j. Batas maksimum penyaluran dana k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank
47
Dengan demikian, berdasarkan peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, self assesment dinilai secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG berdasarkan sebelas faktor yang tersebut di atas.
C. Kinerja Keuangan Bank Syariah 1. Pengertian dan Tujuan Kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran dari prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan pada suatu period tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas bank.24 Analisis keuangan bank mengandung beberapa tujuan25: a. Mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya;
24 25
Jumingan, Analisis Laporan Keuangan (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 239. Ibid., h.239.
48
b. Mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien. Kinerja keuangan perbankan merupakan elemen penting dalam mengukur tingkat keberhasilan good corporate governance. Melalui penilaian kinerja keuangan, manajer dapat menentukan struktur keuangan perusahaan lebih baik. Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan informasi keuangan khususnya sebagai penilaian kinerja keuangan, alat pengukur kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan profitabilitas yang terdiri dari Net Profit Margin. Kinerja bank merupakan hal penting yang harus di capai oleh setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja perusahaan merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya.selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang harus diharapkan standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran. Dengan demikian, kinerja keuangan bank syariah merupakan gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tertentu. Kinerja keuangan merupakan elemen penting dalam mengukur tingkat keberhasilan good corporate governance untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai.
49
2. Profitabilitas Keuangan Perbankan Syariah Penilaian
aspek
profitabilitas
guna
mengetahui
kemampuan
menciptakan profit, yang sudah barang tentu penting bagi para pemilik. Dengan kinerja bank yang baik pada akhirnya akan berdampak baik pada intern maupun bagi pihak ekstern bank.26 Tujuan dari analisis rasio profitabilitas adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan tingkat profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Pembahasan rasio profitabilitas ini merupakan perhitungan yang pada intinya menilai tingkat kemampuan aktiva dalam mengahsilkan laba. Rasio ini sering disebut juga sebagai rasio rentabilitas. Toto Pribadi mendifinisikan rasio profitabilitas sebagai penilaian atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dalam perhitungannya dikaitkan
dengan
penjualan,
aset
atau
modal.27
Sedangkan
Kasmir
memaparkan bahwa rasio profit mampu memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan dengan menilai tingkat laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Jadi, rasio profitabilitas ini dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan.28 Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Sedangkan rasio profitabilitas itu sendiri ialah sekelompok rasio yang menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, pengelolaan aktiva, dan 26
Ibid., h. 239. Toto Pribadi, Praktis Memahami Laporan Keuangan Sesuai IFRS & PSAK (Jakarta: PPM Manajemen, 2012), h. 164. 28 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 196. 27
50
pengelolaan utang terhadap hasil-hasil operasi.29 Rasio profitabilitas ini terdiri atas rasio marjin laba atau penjualan atau disebut juga sebagai net profit margin.30 Pada intinya, rasio profitabilitas ini menunjukkan nilai yang menggambarkan pengukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, baik dengan menggunakan nilai dari seluruh aktiva yang dimilikinya maupun dengan menggunakan modal sendiri tentunya dalam satu periode akuntansi tertentu.31 Rasio profitabilitas memiliki fungsi khusus baik bagi perusahaan secara internal maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu: a. Untuk mengukur dan menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri f. Untuk mnegukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan. 29
J. Fred Weston dan Eugene F. Brigham, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, ed. IX, Jilid I, (Jakarta: Erlangga, 1990), h. 304. 30 Dewi Astuti, Manajemen Keuangan Perusahaan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 36. 31 Moeljadi, Manajemen Keuangan: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, Jilid I, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 52.
51
Rasio profitabilitas di antaranya adalah: a. Net Profit Margin (NPM) Rasio laba bersih terhadap penjualan sangat penting artinya bagi pemilik. Bagi pemilik, pada akhirnya sangat penting untuk mengetahui berapakah laba yang menjadi haknya. Rasio ini mengukur hasil akhir dari seluruh kegiatan perusahaan. Selisih laba bersih dengan laba usaha dapat mencerminkan berapa beban yang ditanggung perusahaan untuk bebanbeban non operasional. Net profit margin ini berfungsi untuk menilai sejauh mana kemampuan setiap rupiah dari penjualan dalam menghasilkan laba bersih (earnings after tax, EAT).32 Kasmir mendifinisikan rasio profit sebagai marjin laba bersih yang merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba bersih setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan.33 Dewi Astuti mendefinisikan rasio marjin atas penjualan sebagai rasio yang mampu mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengendalikan biaya dan pengeluaran sehubungan dengan penjualan.34 Sofyan Syafri mengungkapkan bahwa angka yang diperoleh dari perhitungan rasio Net Profit Margin dengan menghitung pendapatan bersih dibandingkan dengan penjualan ini menunjukkan seberapa besar 32
Moeljadi, Manajemen Keuangan: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, h. 52. Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, h. 200. 34 Dewi Astuti, Manajemen Keuangan Perusahaan, h. 36. 33
52
persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini artinya semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.35 NPM =
36
Jadi, profitabilitas merupakan hasil bersih dari serangkaian kegiatan fungsi bank. Sedangkan rasio profitabilitas adalah pengukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Rasio profitabilitas ini terdiri atas rasio marjin laba atau penjualan atau disebut juga sebagai net profit margin. Demikian pembahasan mengenai teori-teori terkait perbankan syariah, good corporate governance, dan kinerja keuangan perbankan syariah, yang menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini dan menjadi landasan untuk memahami pembahasan selanjutnya.
35 36
h. 135.
Sofyan Syafri Harahap, Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, h. 304. Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),
BAB III METODE PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data berupa laporan tahunan Bank Umum Syariah Indonesia pada tahun 2010-2013. Penelitian ini merupakan penelitian kausal karena tujuannya adalah untuk meneliti hubungan sebab akibat antara dua variabel, artinya keadaan satu variabel disebabkan atau ditentukan oleh satu atau lebih variabel lain.1 Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penerapan Good Corporate Governance oleh dewan komisaris, dewan direksi, komite-komite dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja perbankan pada bank umum syariah di Indonesia tahun 20102013.
B. Populasi dan Sampel Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah Bank Umum Syariah yang terdapat di Indonesia pada tahun 2010-2013. Digunakannya Bank Umum Syariah sebagai sampel karena Bank Umum Syariah berdiri sendiri bukan merupakan unit kerja dari Bank Konvensional seperti Unit Usaha Syariah. Selain
1
Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik (Jakarta: Media Grafika, 2009), h. 42
53
54
itu, Bank Umum Syariah telah dianggap sebagai bank yang murni menggunakan transaksi berprinsip syariah oleh Bank Indonesia. Pengambilan data periode tahun 2010-2013 dikarenakan Peraturan Bank Indonesia mengenai Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dikeluarkan pada tahun 2009. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling atau judgement sampling, salah satu teknik pengambilan sample non probabilistic yang dilakukan berdasarkan kriteria yang disesuaikan dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria berikut: 1. Bank Umum Syariah yang telah berdiri sendiri (bukan Unit Usaha Syariah) sejak tahun 2010 atau sebelumnya. 2. Bank tersebut telah mengeluarkan laporan keuangan tahun 2010-2013 3. Bank tersebut menerapkan sistem Good Corporate Governance dan mempublikasikan laporan GCG dalam Annual Report-nya. Berdasarkan kriteria diatas, penulis menemukan 7 BUS yang sesuai dengan kriteria tersebut, yakni bank yang memiliki data laporan keuangan yang lengkap dari tahun 2010-2013, 7 bank tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri, Bank BCA Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Panin Syariah. Kemudian dari ketujuh bank tersebut, hanya ada 4 BUS yang memiliki asset tertinggi mulai dari 200 Milyar sampai dengan 1 Trilyun berdasarkan
55
laporan keuangan di tahun 2013, keempat bank tersebut yaitu Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Selain dilihat dari kriteria jumlah asset yang dimiliki BUS tersebut, penilaian 4 BUS yang dipilih juga dinilai berdasarkan banyaknya jumlah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK). Berikut jumlah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK) dari 7 BUS: 1. Bank Muamalat Indonesia memiliki 454 jaringan KC, KCP dan KK 2. BRI Syariah memiliki 51 KC, 196 KCP, dan 8 KK 3. BNI Syariah memiliki 65 KC, 161 KCP, dan 17 KK 4. Bank Mandiri Syariah memiliki 136 KC, 477 KCP, dan 57 KK 5. Bank BCA Syariah memiliki 7 KC, dan 3 KCP 6. Bank Mega Syariah, memiliki 8 KC, dan 13 KCP 7. Bank Panin Syariah 5 KC dan 5 KCP Berdasarkan kriteria tersebut, hanya ada 4 BUS yang memiliki jumlah Kantor Cabang terbanyak, yaitu: Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri dan peringkat tersebut diatas bank BCA Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Panin Syariah. Sehingga objek dalam penelitian ini hanya ada 4 BUS yang termasuk dalam kriteria pengambilan sampel penelitian, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.
56
C. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat time series. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu, seperti Biro Pusat Statistik, Departemen Pertanian, dan lain-lain.2 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data statistik dari Bank Indonesia, data laporan keuangan serta laporan GCG bankbank syariah yang menjadi sampel penelitian yang diperoleh dari website resmi bank-bank tersebut, serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
D. Teknik Analisis data Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Teknik analisis tersebut sesuai untuk menggambarkan atau mendeskripsikan keterkaitan antara beberapa variabel. Untuk membantu penelitian, peneliti akan menggunakan software pengolah data statistik, SPSS for Windows version 17.0. Analisis regresi adalah salah satu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan dua peubah atau lebih untuk peubah
2
Bagong suyanto dan sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan (Jakarta: Kencana, 2011), h. 55.
57
kuantitatif.3 Tujuan regresi berganda adalah memprediksi besar variabel tergantung (dependent variable) menggunakan data dari dua atau lebih variabel bebas (independent variable) yang sudah diketahui besarnya.4 Variabel terikat (dependen) yang dikaji dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang diukur dengan net profit margin (NPM). Sedangkan variabel bebas (independen) yang dikaji dalam penelitian ini adalah Corporate Governance yang diukur dengan indikator Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite-Komite dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
E. Definisi Operasional Variabel Penelitian Variabel-variabel yang menjadi objek penelitian ini adalah: 1.
Variabel terikat (Dependent Variable) Variabel terikat adalah yang merupakan hasil dari pengamatan dan pengolahan bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan profitabilitas (Net Profit Margin) perusahaan perbankan.
2. Variabel Bebas (Independent Variable) Variabel bebas merupakan variabel yang dipilih dan diolah oleh peneliti untuk dicari keterkaitan atau pengaruhnya dengan variabel terikat. Dalam suatu persamaan regesi, variabel bebas bisa lebih dari satu (multiple 3
Ety Rochaety, dkk, Metodologi Penelitian Bisnis: Dengan Aplikasi SPSS (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2007), h. 135. 4 Singgih Santoso, Aplikasi SPSS pada Statistik Parametrik (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 221.
58
regression). Jika variabel bebas bisa lebih dari satu, mungkin selain yang kuantitatif ada pula yang kualitatif. Dalam penelitian ini variabel bebasnya berupa: a. Dewan Komisaris Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi
serta
memastikan
bahwa
perusahaan
melakukan
GCG.
Menggambarkan jumlah anggota dewan, termasuk komisaris independen, diukur dengan mengetahui berapa jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu bank. b. Direksi Dewan direksi merupakan pihak yang bertugs mengelola dan menjalankan manajemen perusahaan. Menggambarkan jumlah anggota direksi, diukur untuk mengetahui berapa banyak jumlah anggota direksi dalam suatu bank. Sesuai
dengan
ketentuan
perundang-undangan
yang
berlaku,
direksi
bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. c. Komite-Komite Untuk membantu pelaksanaan tugasnya dan sesuai dengan ketentuan GCG. Dewan komisaris telah membentuk komite-komite yaitu Komite Audit, Komite
59
Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominal (KRN), diukur dengan mengetahui berapa jumlah anggota Komite-komite dalam suatu bank. d. Dewan Pengawas Syariah (DPS) Khusus bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (directing), pemberian konsultasi (consulting), melakukan evaluasi (evaluating), dan pengawasan (supervising) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi (compliance) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam, diukur dengan mengetahui berapa jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu bank.
F. Metode Analisis 1. Uji Asumsi Klasik Sebelum melakukan pengujian hipotesis, data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diuji terlebih dahulu untuk memenuhi asumsi dasar, dan pengujian yang dilakukan antara lain: a. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah
60
sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apaka residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.5 Rasio skewness dan rasio kurtosis dapat dijadikan petunjuk apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Rasio skewness adalah nilai skewness dibagi dengan standard error skewness, sedang rasio kurtosis adalah nilai kurtosis dibagi dengan standard error kurtosis. Sebagai pedoman, bila rasio skewness dan kurtosis berada diantara -2 hingga+2, maka distribusi data adalah normal.6 b. Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent. Jika variabel independent saling berkorelasi, maka variabelvariabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independent sama dengan nol.7 Uji multikolinerietas pada suatu model dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1. Semakin tinggi VIF maka tolerance semakin rendah. Sehingga model dapat dikatakan terbebas dari multikolinerietas. 5
Imam Ghozali, Aplikasi Anlaisis Multivariate dengan Program SPSS (Semarang: Badan Penerbit universitas Diponegoro, 2006), h. 110 6 R. Gunawan Sudarmanto, Statistik Terapan Berbasis Komputer Denga Program IBM SPSS Statistic 19. (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013), h. 116. 7 Ibid., h. 91.
61
c. Uji Heterokedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar).8 Salah satu uji heteroskedastisitas yang mudah yang dapat diaplikasikan di SPSS, yaitu Uji Glejser. Uji Glejser secara umum dinotasikan sebagai berikut: │e│= b1 + b2X2 + v Dimana: │e│= Nilai Absolut dari residual yang dihasilkan dari regresi model X2 = Variabel penjelas Bila variabel penjelas secara statistik signifikan mempengaruhi residual
maka
dapat
dipastikan
model
ini
memiliki
masalah
heteroskedastisitas. Tetapi jika nilai t-statistik dari variabel penjelas tidak
8
Ibid., h. 105.
62
ada yang signifikan secara statistic, maka dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. d. Uji Autokorelasi Autokorelasi merupakan keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut runtun waktu. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi.9 Dalam
penelitian
ini
uji
autokorelasi
dilakukan
dengan
menggunakan statistik Durbin Watson. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut10: 1)
Angka DW di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2)
Angka DW di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.
3)
Angka DW di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.
2. Uji Hipotesis a. Uji Statistik F (Analisis Pengaruh Secara Simultan) Uji F atau Uji global dilakukan untuk melihat apakah terjadi pengaruh nyata antara variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) secara keseluruhan. Uji simultan dengan uji F ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila 9
Duwi Priyatno, Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate Dengan SPSS, (Jakarta, Gava Media, 2013), h. 74. 10 Singgih Santoso, Aplikasi SPSS pada Statistik Parametrik, h. 243.
63
Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha
diterima, artinya variabel
independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadapa variabel dependen. Uji F dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel independen (X1, X2, …, Xn) dapat atau mampu menjelaskan tingkah laku atau keragaman variabel dependen (Y). b. Uji t (Analisis Pengaruh Secara Parsial Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.11 Uji t untuk menguji signifikasi konstanta dan variabel independen. Hipotesis: Ho = Koefisien regresi tidak signifikan Ha = Koefisien regresi signifikan Apabila t
hitung
> t
tabel
maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya
variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Apabila t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
11
Imam Ghozali, Aplikasi Anlaisis Multivariate dengan Program, h. 84.
64
G. Hipotesis Hipotesis
merupakan
jawaban
sementara
yang
dibangun
atau
diformulasikan berdasarkan pada kajian konsep teori-teori, hasil temuan penelitian terdahulu dan atau pengamatan peneliti pada fenomena lapang yang hendak diteliti.12 Untuk melakukan pengujian hipotesis, maka ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan yaitu merumuskan hipotesis nol (Ho) dan harus disertai dengan hipotesis alternatif (Ha), seperti yang tercantum di bawah ini: Keterangan: Y = Kinerja Perbankan X1 = Dewan Komisaris X2 = Dewan Direksi X3 = Komite-Komite X4 = Dewan Pengawas Syariah (DPS) Hipotesis dalam penelitian ini adalah: a. Dewan Komisaris Ho
tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X1 terhadap variabel Y
Ha
terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X1 terhadap variabel Y
12
Bambang Soepeno, Statistik Terapan (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002), h. 36.
65
b. Dewan Direksi
Ho
tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X2 terhadap variabel Y
Ha
terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X2 terhadap variabel Y
c. Komite-Komite
Ho
tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X3 terhadap variabel Y
Ha
terdapat pengaruh yang signifikan antara setiap variabel X3 terhadap variabel Y
d. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Ho
tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara setiap variabel X4 terhadap variabel Y
Ha
terdapat pengaruh yang signifikan antara setiap variabel X4 terhadap variabel Y
e. Secara Bersama-sama
Ho
tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara setiap variabel X1, X2, X3, X4 terhadap variabel Y
Ha
terdapat pengaruh yang signifikan antara setiap variabel X1, X2, X3, X4 terhadap variabel Y
66
H. Kerangka Pemikiran Penelitian Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Good Corporate Governance Bank A. Umum Syariah
Dewan Komisaris (X1)
Analisis regresi linear berganda di antaranya uji asumsi klasik, persamaaan regresi linier berganda, Uji F dan Uji t.
Dewan Direksi (X2)
KomiteKomite (X3)
DPS (X4)
Hipotesis: Ho: tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara setiap variabel X1, X2, X3 dan X4 terhadap variabel Y. Ha: terdapat pengaruh yang signifikan antara setiap variabel X1, X2, X3 dan X4 terhadap variabel Y. Ha: terdapat pengaruh yang signifikan antara setiap variabel X1, X2, X3 terhadap variabel Y Kinerja Perbankan yaitu Net Profit Margin (Y)
67
Keterangan gambar: 1. Di dalam Bank Umum Syariah terdapat mekanisme Good Corporate Governance (GCG). GCG diajukan guna peningkatan kinerja perusahaan melalui
supervisi atau monitoring kinerja manajemen serta menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. 2. Dalam penerapan GCG terdapat indikator yang terdiri dari 4 (empat)
variabel yaitu dewan komisaris (X1), dewan direksi (X2), komite-komite (X3), dan DPS (X4). 3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi
berganda diantaranya uji asumsi klasik, persamaan regresi liner berganda, uji F dan uji t. 4. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu Ho : tidak terdapat pengaruh yang
signifikan antara setiap variabel dewan komisaris (X1), dewan direksi (X2), komite-komite (X3), dan DPS (X4) terhadap variabel kinerja perbankan (Y), dan Ha: terdapat pengaruh yang signifikan antara setiap variabel dewan komisaris (X1), dewan direksi (X2), komite-komite (X3), dan DPS (X4) terhadap variabel kinerja perbankan (Y) 5. Variabel terikat yang diteliti dalam penelitian ini adalah kinerja perbankan yang diukur dengan profitabilitas Net Profit Margin (NPM).
68
Demikianlah penjelasan pada bab ini mengenai metedologi penelitian. Dengan penjelasan tersebut diharapkan dapat memahami lebih dalam mengenai metode analisis data yang akan digunakan. Pada bab berikutnya akan dijelaskan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan good corporate governance oleh dewan komisaris, dewan direksi, komite-komite, dan DPS terhadap kinerja perbankan pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2010-2013.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia 1. Sejarah dan Perkembangan PT. Bank Muamalat Indonesia. PT bank Muamalat Indonesia didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 Miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturrahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 Miliar. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.
69
70
Pada tahun 2013, aset Bank Muamalat Indonesia telah mencapai Rp. 54,9 Triliun dengan jumlah kantor sebanyak 454 jaringan.1 2. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia Visi: menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dan dikagumi di pasar rasional. Misi: Bank Muamalat Indonesia adalah menjadi role model lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.
B. Gambaran Umum PT. BNI Syariah 1. Sejarah dan Perkembangan PT. BNI Syariah. BNI Syariah mulai beroperasi pada tanggal 29 April 2000 sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) BNI. Pada awalnya berdirinya, UUS BNI terdiri atas 5 kantor cabang yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin.2 Berdasarkan
keputusan
Gubernur
Bank
Indonesia
Nomor
12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin
1 2
www.muamalatbank.com www.bnisyariah.co.id
71
off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Pada Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.3 2. Visi dan Misi PT. BNI Syariah Visi: menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. Misi: a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan. b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah. c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
3
Ibid
72
d. Menciptakan wahana terbaik sebagai kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.
C. Gambaran Umum PT. BRI Syariah 1. Sejarah dan Perkembangan PT. BRI Syariah. Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No: 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. Aktivitas PT. BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah
73
(proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah. Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Bank BRI Syariah memliki jaringan 51 Kantor Cabang, 196 Kantor Cabang Pembantu, dan 8 Kantor Kas.4 2. Visi dan Misi PT. BRI Syariah Visi: Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Misi: 1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah. 2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
4
www.brisyariah.co.id/?q=sejarah
74
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun. 4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.
D. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri 1. Sejarah dan Perkembangan PT. Bank Syariah Mandiri. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis
multi-dimensi
termasuk
di
panggung
politik
nasional,
telah
menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.
75
Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Tim
Pengembangan
Perbankan
Syariah
memandang
bahwa
pemberlakuan UU tersebut merupakan memontum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan BSB berubah dari bank konvensional, menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB mnejadi bank umum syariah dikukuhkan oleh gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.
76
1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengkukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tinggal 1 November 1999. PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan opersionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilainilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. Hingga saat ini Bank Syariah Mandiri telah menunjukkan keberhasilannya menjadi bagian dari Bank Mandiri. Pada tahun 2014, Bank Syariah Mandiri memiliki 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, dan 17 Kantor Kas. Total aset BSM meningkat dari Rp. 58,48 triliun di bulan Juni 2013 menjadi Rp. 62,78 triliun di bulan Juni 2014. Jumlah tersebut menunjukkan total aset BSM tumbuh 7,35 year on year di semester I 2014.5
5
Bank Syariah Mandiri, “Profil Perusahaan”, informasi diakses pada 6 September 2014 dari http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/
77
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Visi: Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia. Misi: a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan. b. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM. c. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat. d. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. e. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
E. Uji Asumsi Klasik 1. Uji Normalitas Rasio skewness dan rasio kurtosis dapat dijadikan petunjuk apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Rasio skewness adalah nilai skewness dibagi dengan standard error skewness, sedang rasio kurtosis adalah nilai kurtosis dibagi dengan standard error kurtosis. Sebagai pedoman, bila rasio skewness dan kurtosis berada diantara -2 hingga +2, maka distribusi data adalah normal. Dari olahan SPSS, diperoleh hasil berikut:
78
Tabel 4. 1 Hasil Uji Normalitas
Descriptive Statistics
Unstandardiz
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Skewness
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic Std. Error
3268.88063
.0000000 1.94130734E3
16 -3248.48738
.232
Kurtosis
.564
Statistic -.752
ed Residual Valid N
16
(listwise)
Dari tabel hasil uji Normalitas di atas terlihat bahwa rasio skewwness = 0,232 : 0,564 = 0,4113 ; sedangkan rasio kurtosis = -0,752 : 1,091 = -0,689. Karena rasio skewwness dan kurtosis berada di antara -2 hingga +2 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 2. Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel bebas yang memiliki kemiripan dengan variabel bebas yang lain dalam satu model. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, penelitian ini menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Syarat suatu data tidak terjadi multikolinearitas adalah jika nilai VIF < dari 10. Bila nilai VIF > dari 10 maka diindikasikan model tersebut memiliki gejala multikolinearitas. Hasil perhitungan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Std. Error 1.091
79
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients
Model
Unstandardized
Standardized
Collinearity
Coefficients
Coefficients
Statistics
B
1(Constant) DewanKomisaris DewanDireksi LnKomite-Komite LnDPS
a
Std. Error
8946.369
2414.746
187.827
151.635
-290.283
Beta
T
Sig.
Tolerance
3.705
.003
.425
1.239
.241
.357
2.805
133.528
-.772
-2.174
.043
.332
3.009
-1678.391
525.367
-.804
-3.195
.009
.661
1.513
40.371
26.915
.415
1.500
.162
.548
1.824
a. Dependent Variable: NPM
Berdasarkan pada output hasil analisis menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan bahwa nilai koefisien VIF untuk semua variabel independen < 10. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel-variabel independen sehingga dapat dikatakan model ini tidak terjadi multikolinearitas. 3. Uji Heterokedastisistas Uji heterokedastisistas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain tetap,
maka
VIF
disebut
homokedastisitas
dan
jika
berbeda
disebut
80
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara menghitung uji heteroskedastisitas yang mudah dan dapat diaplikasikan di SPSS adalah Uji Glejser. Uji Glejser secara umum dinotasikan sebagai berikut: | e | = b1 + b2X2+v Di mana: | e | = Nilai Absolut dari residual yang dihasilkan dari regresi model X2 = Variabel Penjelas Tabel 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas Coefficients
a
Standardized Unstandardized Coefficients Model 1
B (Constant) DewanKomisaris DewanDireksi LnKomite-Komite LnDPS
Std. Error
2111.066
927.756
82.653
72.557
-75.547
Coefficients Beta
t
Sig. 2.275
.044
.481
1.139
.279
75.908
-.517
-.995
.341
-486.086
216.582
-.599
-2.244
.046
501.683
325.856
.541
1.540
.152
a. Dependent Variable: Ares
Apabila t
hitung
tabel
maka tidak terjadi heteroskedastisitas diantara
data pengamatan dengan nilai residual absolutnya. Berdasarkan pada hasil
81
output analisis menunjukkan t hitung (hubungan antara variabel bebas dengan residual absolutnya) jauh lebih kecil dari koefisien t
tabel
(1,139; -0,995; -
2,244; 1,540 < 1,795). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh tidak terdapat adanya heteroskedastisitas. 4. Uji Autokorelasi Autokorelasi merupakan korelasi yang terjadi antar observasi dalam satu variabel. Autokorelasi dapat terjadi jika observasi yang berturut-turut sepanjang waktu memiliki korelasi antara satu dengan yang lain. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi. Dalam penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan statistik Durbin Watson. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut6: a) Angka DW di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. b) Angka DW di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi. c) Angka DW di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.
Berdasarkan tabel hasil uji autokorelasi dibawah ini diketahui bahwa nilai Durbin Waston adalah sebesar 0,786 (berada diantara -2 sampai +2), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regrersi dalam penelitian ini terbebas dari adanya autokorelasi.
6
Singgih Sasonto, Aplikasi SPSS pada Statistik Parametrik (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), h. 243.
82
Tabel 4.4 Hail Uji Autokorelasi b
Model Summary
Model 1
R
R Square
.734
a
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
.539
.372
Durbin-Watson
2,266.95857
.786
a. Predictors: (Constant), LnKomite-Komite, DewanDireksi, LnDPS, DewanKomisaris b. Dependent Variable: NPM
F. Uji Regresi Linear Berganda 1. Persamaan Regresi Linear Berganda Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Berganda Coefficients
a
Standardized Unstandardized Coefficients Model 1(Constant)
B
Std. Error
8946.369
2414.746
DewanKomisaris
187.827
151.635
DewanDireksi
290.283
LnKomite-Komite LnDPS a. Dependent Variable: NPM
Coefficients Beta
Collinearity Statistics t
Sig.
Tolerance
VIF
3.705
.003
.425
1.239
.241
.357
2.805
133.528
-.772
-2.174
.043
.332
3.009
1678.391
525.367
-.804
-3.195
.009
.661
1.513
40.371
26.915
.415
1.500
.162
.548
1.824
83
Dari output data hasil olahan SPSS dalam kolom coefficients B diperoleh model regresi linear berganda sebagai berikut: Y = 8946,369 + 187,827X1 + 290,283X2 + 1678,391X3 + 40,371X4 Untuk dapat membaca koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel bebas dapat menggunakan kolom t dengan membandingkan nilai nyata t hitung lebih besar dari alpha yang ditetapkan yaitu 0,05. Jika diperoleh nilai nyata t
hitung
< 𝛼 (0,05), maka Ho ditolak yang artinya terdapat pengaruh X
terhadap Y. Dari hasil perbandingan nyata tersebut, diperoleh model regresi linier baru yang memperlihatkan variabel X mempengaruhi variabel Y berikut: Y = 8946,369 + 290,283X2 + 1678,391X3 Dari hasil olahan data yang diperoleh, maka model regresi linier berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut : a. Nilai koefisien konstanta adalah 8946,369. Hal ini dapat diartikan, apabila nilai variabel bebas (X2) dan (X3) konstan, maka besar nilai variabel terikat (Y) menjadi 8946,369. b. Variabel X2 dewan direksi memiliki tingkat nyata t taraf alpha 0,05. Jika nilai t
hitung
hitung
0,043 < dengan
< 0,05, maka variabel dewan direksi ini
memiliki pengaruh nyata terhadap variabel NPM. Nilai koefisien beta positif 290,283, diartikan bahwa variabel X2 memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y, yaitu jika terjadi peningkatan faktor dewan direksi,
84
maka akan meningkat pula kinerja perbankan sebesar 290,283. c. Variabel X3 komite-komite memiliki tingkat nyata t taraf alpha 0,05. Jika nilai t
hitung
hitung
0,009 dengan
< 0,05, maka variabel komite-komite ini
memiliki pengaruh nyata terhadap variabel NPM. Nilai koefisien beta positif 1678,391, diartikan bahwa variabel X3 memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y, yaitu jika terjadi peningkatan faktor komite-komite, maka akan meningkatan pula kinerja perbankan sebesar 1678,391. 2. Koefisien Determinasi Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat akan dihitung dengan menggunakan software SPSS 17 sebagai berikut: Tabel 4.6 Uji Koefisien Determinasi b
Model Summary
Model 1
R .734
R Square a
.539
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate .372
Durbin-Watson
2,266.95857
.786
a. Predictors: (Constant), LnKomite-Komite, DewanDireksi, LnDPS, DewanKomisaris b. Dependent Variable: NPM
Dari tabel tersebut, diketahui nilai Adjusted R Square = 0,372 yang berarti 37,2%. Hal ini menunjukan bahwa variabel dewan komisaris (X1), dewan direksi (X2), komite-komite (X3), dan DPS (X4) memiliki kontribusi sebesar 37,2% terhadap kinerja perbankan (Y), sedangkan sisanya 62,8% (100% - 37,2%) dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel bebas yang
85
digunakan atau dipengaruhi oleh faktor lain. Adapun nilai R = 0,734 menunjukkan bahwa antara variabel dewan komisaris (X1), dewan direksi (X2), komite-komite (X3), dan DPS (X4) memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap kinerja perbankan (Y). 3. Uji Parsial (Uji t) Pengolahan uji t dilakukan pengujian secara parsial (individual) masingmasing variabel bebas yang dapat mempengaruhi variabel terikat. Pengaruh secara parsial dapat dilihat dari perbandingan nilai nyata t hitung terhadap taraf alpha yang telah ditetapkan yaitu (0,05). Berdasarkan hasil olahan SPSS pada tabel coefficients terdapat 2 (dua) variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Tabel 4.7 Uji t-Hitung Coefficients
Model 1(Constant)
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
8946.369
2414.746
DewanKomisaris
187.827
151.635
DewanDireksi
290.283
LnKomite-Komite
a
Beta
Collinearity Statistics t
Sig.
Tolerance
VIF
3.705
.003
.425
1.239
.241
.357
2.805
133.528
-.772
-2.174
.043
.332
3.009
1678.391
525.367
-.804
-3.195
.009
.661
1.513
40.371
26.915
.415
1.500
.162
.548
1.824
LnDPS a. Dependent Variable: NPM
86
Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat hanya 2 (dua) variabel bebas (X) yaitu (X2) dan (X3) yang berpengaruh secara parsial terhadap variabel (Y) dengan nilai nyata t adalah 0,043; dan 0,009 terbukti lebih kecil dari taraf alpha (0,05), variabel X tersebut memiliki pengaruh parsial terhadap variabel Y. Dari penelitian ini, ditemui 2 (dua) variabel yang berpengaruh secara parsial terhadap kinerja perbankan, yaitu dewan direksi dan komitekomite. 4. Uji Simultan (Uji F) Hasil uji F diketahui dari output hasil olahan data dengan SPSS yang ditampilkan pada tabel ANNOVA. Tabel 4.8 Uji F-Hitung b
ANOVA Model 1
Sum of Squares
Df
Mean Square
Regression
6.616E7
4
1.654E7
Residual
5.653E7
11
5139101.165
Total
1.227E8
15
F 3.418
Sig. .036
a. Predictors: (Constant), LnKomite-Komite, DewanDireksi, LnDPS, DewanKomisaris b. Dependent Variable: NPM
Dari tabel di atas, menunjukkan nilai nyata F hitung < alpha, yaitu 0,036 < 0,05, sehingga Ho ditolak dan membuktikkan bahwa paling sedikit ada satu atau bahkan keseluruhan variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Dapat
a
87
diartikan bahwa secara keseluruhan (simultan) variabel bebas berupa dewan komisaris, dewan direksi, komite-komite, dan DPS memiliki pengaruh terhadap variabel terikat kinerja perbankan (Y). 5. Uji Hipotesis Uji hipotesis digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan dan parsial. Penelitian ini mengusulkan hipotesis, yaitu Ho = variabel bebas tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan dan Ha = variabel bebas berpengaruh terhadap kinerja perbankan. a. Uji secara simultan 1. Hasil olahan data menunjukkan nilai nyata uji F (0,036) lebih kecil dari alpha yang ditetapkan (0,05), maka diperoleh kesimpulan Ho diterima dan Ha ditolak. Jadi, secara simultan variabel bebas dewan komisaris, dewan direksi, komite-komite, dan DPS berpengaruh terhadap kinerja perbankan. b. Uji secara parsial 1) Nilai nyata t pada X1 (0,241) lebih besar dari alpha (0,05), maka Ho diterima dan Ha ditolak. 2) Nilai nyata t pada X2 (0,043) lebih kecil dari alpha (0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima. 3) Nilai nyata t pada X3 (0,009) lebih kecil dari alpha (0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima.
88
4) Nilai nyata t pada X4 (0,162) lebih besar dari alpha (0,05), maka Ho diterima dan Ha ditolak.
G. Pembahasan 1. Dewan Komisaris Koefisien regresi dari variabel dewan komisaris terhadap kinerja perbankan adalah sebesar 187,827 dengan nilai t
hitung
sebesar 1,239 < t
tabel
1,795 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,241 > dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan. Tanda positif koefisien regresinya menunjukkan bahwa apabila dewan komisaris meningkat maka kinerja perbankan juga akan meningkat. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasanah (2013) yang menghasilkan bahwa variabel dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap kinerja perbankan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menghasilkan variabel dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perbankan. 2. Dewan Direksi Koefisien regresi dari variabel dewan direksi terhadap NPM adalah sebesar 290,283 dengan nilai t
hitung
sebesar -2,174 < t
tabel
1,795 dengan
tingkat signifikansi sebesar 0,043 < dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel dewan direksi memiliki pengaruh
89
signifikan terhadap kinerja perbankan. Tanda positif koefisien regresinya menunjukkan bahwa apabila dewan direksi meningkat maka kinerja perbankan juga akan meningkat. Adanya komposisi atau ukuran dewan direksi dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi efektif atau tidaknya aktivitas monitoring manajemen dalam suatu perusahaan karena dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Jika perusahaan memiliki kebutuhan akan dewan direksi dalam jumlah yang besar maka semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif karena di dalam perusahaan terdapat badan mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak diluar manajemen akan berkurang. 3. Komite-Komite Koefisien regresi dari variabel komite-komite terhadap kinerja perbankan adalah sebesar 1678,391 dengan nilai t hitung sebesar -3,195 < t tabel 1,795 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,009 < dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel komite-komite memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan. Tanda positif koefisien regresinya menunjukkan bahwa apabila komite-komite meningkat maka kinerja perbankan juga akan meningkat. Komite-komite yang terdiri dari komite audit, komite pemantau risiko serta komite remunerasi dan nominasi dalam rangka mendukung efektifitas
90
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, komite dapat mempengaruhi efektif atau tidaknya aktivitas monitoring manajemen dalam suatu perusahaan. 4. Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koefisien regresi dari variabel DPS terhadap kinerja perbankan adalah sebesar 40,371 dengan nilai t
hitung
sebesar 1,500 < t
tabel
1,79588 dengan
tingkat signifikansi sebesar 0,162 > dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel DPS tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan. Organ lainnya yang ada didalam GCG adalah DPS. DPS yang dibentuk untuk memenuhi amanah PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi BUS dan UUS. DPS merupakan perwakilan DSNMUI di lembaga keuangan syariah dan memiliki independensi yang bertugas dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG untuk memberikan nasihat dan saran kepada organ lainnya agar sesuai dengan prinsip syariah. Pada kenyataannya DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan hal ini karena DPS yang ada di dalam sebuah bank mempunyai rangkap jabatan sebagai DPS juga di bank lain yang mengakibatkan kurang baiknya/ kurang fokusnya kinerja seorang DPS tersebut dalam mengawasi sebuah bank. Sehingga kinerja DPS dianggap kurang baik dan tidak mempengaruhi kinerja perbankan.
91
Demikianlah hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan Good Corporate Governance oleh dewan komisaris, dewan direksi, komite-komite dan DPS terhadap kinerja perbankan pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2010-2013.
BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab IV, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1.
Berdasarkan pengujian secara parsial (uji t) terhadap variabel dewan komisaris (X1) diperoleh nilai alpha (α) sebesar 0,241 lebih besar dari 0,05 hal ini menunjukan Ha yang menyatakan bahwa “secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara dewan komisaris terhadap kinerja perbankan” ditolak. Berarti tidak ada pengaruh yang nyata antara dewan komisaris (X1) terhadap kinerja perbankan (Y).
2.
Berdasarkan pengujian secara parsial (uji t) terhadap variabel dewan komisaris (X2) diperoleh nilai alpha (α) sebesar 0,043 lebih kecil dari 0,05 hal ini menunjukan Ha yang menyatakan bahwa “secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara dewan direksi terhadap kinerja perbankan” diterima. Berarti ada pengaruh yang nyata antara dewan direksi (X2) terhadap kinerja perbankan (Y).
3.
Berdasarkan pengujian secara parsial (uji t) terhadap variabel komite-komite (X3) diperoleh nilai alpha (α) sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05 hal ini menunjukan Ha yang menyatakan bahwa “secara parsial ada pengaruh yang
92
93
signifikan antara dewan direksi terhadap kinerja perbankan” diterima. Berarti ada pengaruh yang nyata antara komite-komite (X3) terhadap kinerja perbankan (Y). 4.
Berdasarkan pengujian secara parsial (uji t) terhadap variabel DPS (X4) diperoleh nilai alpha (α) sebesar 0,162 lebih besar dari 0,05 hal ini menunjukan Ha yang menyatakan bahwa “secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara dewan komisaris terhadap kinerja perbankan” ditolak. Berarti tidak ada pengaruh yang nyata antara DPS (X4) terhadap kinerja perbankan (Y).
B. SARAN 1. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input bagi Bank Umum Syariah dalam mengambil keputusan tentang kebijakan Good Corporate Governance . 2. Penulis berharap ada penelitian selanjutnya mengenai mekanisme Good Corporate Governance terhadap kinerja perbankan yang menggunakan variabel dan data lain yang lebih banyak dan sebaiknya menggunakan lebih dari 4 objek bank syariah dan dikaji lebih mendalam. 3. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk meneliti lebih jauh dan lebih dalam tentang masalah yang berkaitan dengan Good Corporate Governance.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an. Abdullah, Mal An. Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010. Anggadini, Sri Dewi. “Jurnal Majalah Ilmiah Unicom; Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah”, Volume X11, NO. 1 (2014). Antonio, Muhammad Syafii. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Arifin, Zainul. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Ed. Rev. Cet. 7. Jakarta: Azkia Publisher, 2009. Astuti, Dewi. Manajemen Keuangan Perusahaan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004. Daniri, Mas Achmad. Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapan dalam Konteks Indonesia. Jakarta: Triexs Triamarindo, 2005. Effendi, Muh. Arif. The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi. Jakarta: Salemba Empat, 2009. Firdaus, Muhammad. Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif. Jakarta: Bumi Aksara, 2004. Ghozali, Imam. Aplikasi Anlaisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit universitas Diponegoro, 2006. Hasan, Iqbal. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. Jakarta: Media Grafika, 2009. Ismail. Perbankan Syariah. Edisi 1, cet. I. Jakarta: Kencana, 2011. Jumingan. Analisis Laporan Keuangan . Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011. Kasmir. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012. Kasmir. Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.Kep 117 / M-MBU / 2002 Moeljadi. Manajemen Keuangan: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
Jilid I.
Moeljono, Djokosantoso. Good Corporate Culture Sebagai Inti Dari Good Corporate Governance. Jakarta: Penerbit PT. Elox Media Komputindo, 2005. Nasution, Bismar. “ Jurnal Hukum Bisnis: Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance.” Volume XXII. No 6 ( 2003) : h. 5. Nasution, M. dan D. Setiawan. Pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba di industri perbankan indonesia, Makassar: Simposium Nasional Akuntansi X, 2007. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tanggal 7 Desember 2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Prakarsa, Wahjudi. “Jurnal Reformasi Ekonomi: Corporate Governance: Suatu Keniscayaan.” Volume I. No. 2 (Oktober-Desember 2000): h. 20. Prasetyantoko. Corporate Governance; Pendekatan Institusional. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. Pribadi, Toto. Praktis Memahami Laporan Keuangan Sesuai IFRS & PSAK . Jakarta: PPM Manajemen, 2012. Priyatno, Duwi. Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate Dengan SPSS. Jakarta, Gava Media, 2013. Report Cadbury. Report Of The Commite On The Financial Aspects Of Corporate Governance, 1992. Rochaety, Ety, dkk. Metodologi Penelitian Bisnis: Dengan Aplikasi SPSS. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2007. Santoso, Singgih. Aplikasi SPSS pada Statistik Parametrik. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012. Siamat, Dahlan. Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2004.
Sjahrijal, Dermawan dan Djahotman Purba. Analisa Laporan Keuangan Cara Mudah dan Praktis Memahami Laporan Keuangan. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011. Soepeno, Bambang. Statistik Terapan. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002. Sudarmanto, R. Gunawan. Statistik Terapan Berbasis Komputer Denga Program IBM SPSS Statistic 19. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013. Sutedi, Adrian. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Suyanto, Bagong dan sutinah. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan, Jakarta: Kencana, 2011. Tim Penulis, Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Uin Syarif Hidayatullah Jakarta: Pusat Peningkatan dan Jaminan Mutu Fakultas Syariah dan Hukum, 2012. Tjondro, David dan R. Wilopo, “Journal of Business & Banking: Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Profitabilitas Dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia”, Volume I, no.1, May 2011 Weston, J. Fred dan Eugene F. Brigham. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, ed. IX, Jilid I. Jakarta: Erlangga, 1990. Zarkasyi, Moh. Wahyudin. Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan lainnya, cet.I. Bandung: Alfabeta, 2008. Internet Artikel
ini diakses pada 22 Agustus 2014 dari http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf
Artikel ini diakses pada 9 Oktober 2014 dari www.muamalatbank.com Artikel ini diakses pada 9 Oktober 2014 www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah Artikel ini diakses pada 9 Oktober 2014 www.brisyariah.co.id/?q=sejarah Artikel
ini diakses pada Kamis 05 Juni 2014 dari http://tulisanwinahmengenaibepwinah.blogspot.com/2010/12/penerapangood-corporate-governance-di.html?m=1.
Bank Syariah Mandiri, “Profil Perusahaan”. Artikel ini diakses pada 6 September 2014 dari http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/ Harisman, “Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia”, artikel ini diakses pada tanggal 4 November 2014 dari www.pemikirangadogado.blogspot.com/2010/10/pelaksanaan-pengawasan-perbankan.html Idat, Dhani Gunawan. “Perbankan Syariah Menghadapi 2005-2008”. Artikel ini diakses pada 1 Agustus 2014 dari www.e-syariah.com Organization for economic coperation and development (OECD). The OECD principles of corporate governance, 2004, diakses pada tanggal 28 Agustus 2014 melalui http://www.oecd.org Riau Pos.co., “Tata Kelola Bank Dalam Islam”, Artikel ini diakses pada tanggal 2 Juli 2014 dari http://m.riaupos.co/1836-opini-tata-kelolaInternational-bank-dalamislam.html
LAMPIRAN
Lampiran 1. Data Penelitian Nama dan Tahun Bank BMI-2010 BMI-2011 BMI-2012 BMI-2013 BNI-2010 BNI-2011 BNI-2012 BNI-2013 BRI-2010 BRI-2011 BRI-2012 BRI-2013 BSM-2010 BSM-2011 BSM-2012 BSM-2013
NPM 0,7174 0,2508 0,3313 0,3331 0,0815 0,0717 0,1478 0,1759 -0,0327 -0,0108 0,0594 0,1168 0,0126 0,7243 0,7203 0,7249
Dewan Komisaris 0,2 0,21 0,21 0,21 0,12 0,12 0,14 0,25 0,17 0,18 0,2 0,21 0,18 0,18 0,18 0,17
Dewan Direksi 0,2 0,17 0,18 0,18 0,12 0,12 0,14 0,25 0,17 0,18 0,2 0,21 0,25 0,21 0,21 0,2
KomiteKomite 0,5 0,52 0,5 0,5 0,56 0,56 0,62 0,375 0,52 0,55 0,52 0,5 0,46 0,5 0,5 0,53
DPS 0,1 0,1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,125 0,13 0,09 0,08 0,08 0,11 0,11 0,11 0,1
Lampiran 2. Uji Normalitas Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Skewness
Kurtosis
Statistic Std. Error Statistic Std. Error
Unstandardiz ed Residual
16 -3248.48738 3268.88063 .0000000 1.94130734E3
Valid N (listwise)
16
.232
.564
-.752
1.091
Lampiran 3. Uji Multikolinearitas Coefficients Unstandardized Coefficients Model
B
1(Constant) DewanKomisaris DewanDireksi LnKomite-Komite LnDPS
a
Standardized Coefficients
Std. Error
Collinearity Statistics
Beta
8946.369
2414.746
187.827
151.635
-290.283
T
Sig.
Tolerance
VIF
3.705
.003
.425
1.239
.241
.357
2.805
133.528
-.772
-2.174
.052
.332
3.009
-1678.391
525.367
-.804
-3.195
.009
.661
1.513
40.371
26.915
.415
1.500
.162
.548
1.824
a. Dependent Variable: NPM
Lampiran 4. Uji Heterokedastisitas Coefficients
a
Unstandardized Coefficients Model 1
B (Constant) DewanKomisaris DewanDireksi LnKomite-Komite LnDPS
a. Dependent Variable: Ares
Std. Error
2111.066
927.756
82.653
72.557
-75.547
Standardized Coefficients Beta
t
Sig. 2.275
.044
.481
1.139
.279
75.908
-.517
-.995
.341
-486.086
216.582
-.599
-2.244
.046
501.683
325.856
.541
1.540
.152
Lampiran 5. Uji Autokorelasi b
Model Summary
Model
R
1
R Square
.734
a
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
.539
.372
Durbin-Watson
2,266.95857
.786
a. Predictors: (Constant), LnKomite-Komite, DewanDireksi, LnDPS, DewanKomisaris b. Dependent Variable: NPM
Lampiran 6. Persamaan Regresi Linier Berganda Coefficients
a
Standardized Unstandardized Coefficients Model
B
1(Constant)
Std. Error
8946.369
2414.746
DewanKomisaris
187.827
151.635
DewanDireksi
290.283
LnKomite-Komite LnDPS
Coefficients
Collinearity Statistics
Beta
t
Sig.
Tolerance
3.705
.003
.425
1.239
.241
.357
2.805
133.528
-.772
-2.174
.043
.332
3.009
1678.391
525.367
-.804
-3.195
.009
.661
1.513
40.371
26.915
.415
1.500
.162
.548
1.824
a. Dependent Variable: NPM
Lampiran 7. Koefisien Determinasi b
Model Summary
Model 1
VIF
R .734
R Square a
.539
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate .372
Durbin-Watson
2,266.95857
a. Predictors: (Constant), LnKomite-Komite, DewanDireksi, LnDPS, DewanKomisaris b. Dependent Variable: NPM
.786
Lampiran 8. Uji t-Hitung Coefficients
Model
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
1(Constant)
Std. Error
8946.369
2414.746
DewanKomisaris
187.827
151.635
DewanDireksi
290.283
LnKomite-Komite
a
Collinearity Statistics
Beta
t
Sig.
Tolerance
VIF
3.705
.003
.425
1.239
.241
.357
2.805
133.528
-.772
-2.174
.043
.332
3.009
1678.391
525.367
-.804
-3.195
.009
.661
1.513
40.371
26.915
.415
1.500
.162
.548
1.824
LnDPS a. Dependent Variable: NPM
Lampiran 9. Uji F-Hitung b
ANOVA Model 1
Sum of Squares
Df
Mean Square
Regression
6.616E7
4
1.654E7
Residual
5.653E7
11
5139101.165
Total
1.227E8
15
F 3.418
a. Predictors: (Constant), LnKomite-Komite, DewanDireksi, LnDPS, DewanKomisaris b. Dependent Variable: NPM
Sig. .036
a
