WAKAF VANG MENURUT HUKUM ISL.AM DAN UNDANG-UNDANG N0.41TAHUN2004.
Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Huk:um Islam (SHI)
Oleh: Rusdi Ratoni NIM. 203 044 101 792
KONSENTRASI PERADILAN AGANlA PRODI AL-AHW AL AS-SYAKHSHIYAH FAKULTAS SYARI' AH DAN HUKUM UNUVERSITAS ISLAM NEGRI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1428 H/2008 M
WAKAF UANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG N0.41TAHUN2004
(Studi Perbandingan) Skripsi Diajukan kepada Fakultas syari'ah dan Hukum Untulc Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Serjana Hulmm Islam(SHI)
Oleb:
Rusdi Ratoni NIM: 203044101792
Di Bawah Bimbingan
A Drs Ahmad Y ani.MA NIP: 150 289 678
KONSENTRASI PERADILAN AGAlVlA PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARl'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1428/2008 M
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi berjudul "WAKAF UANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANGUNDANG N0.41.TAHUN 2004" telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 27 Maret 2008. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Se1jana Hukum Islam· (SHI) pada Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah (Peradilan Agama) Jakarta 27 Marnt 2008 Mengesahkan,
Prof.
R.H. Mu NIP. 150 210 422
PANITIA UJJAN Ketua
: Drs. Djawal1ir Heiazziey, SI-I,MA NIP. 130 789 745
Sekretaris
: Drs.H. Ahmad Yani MA NIP. 150 289 678
Pembimbing I
: Dra. Hi. Halima Ismail NIP. 150 075 192
Pembimbing II
: Ors.Ahmad Yani MA NIP. 150 289 678
Penguji I
: Drs. Djawahir Hejazziey, SH.MA NIP. 130 789 745
Penguji II
: Dra.Maskufa S.Ag NIP. 150 268 590
KATA PENGANTAR
Segala puji
dan Syukur kepada Allah Yang Maha Pengasih lagi maha
penyayang Tuhan seru sekalian Alam. Alhamdulillah,dengan taufik, Hidayah dan inaya11-Nyalah skripsi ini dapat terselesaikan walaupun ditemukan beberapa kesulitan. Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Mulianunad SAW , keluarga dan para sahabatnya.
Penulisan skripsi ini merupakan persyaratan yang harus penulis laksanakan untuk meraih gelar serjana Hukum islam pada Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Upaya penulisan naskah ini, penulis lakukan setelah menyelesaikan mata kuliyah yang telah ditetapkan oleh Fakullas. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis merasa berhutang budi kepada semua pihak yang tanpa bantuan dan uluran tangan mereka skripsi ini tidak akan terwujud seperti ini. Untuk itu sepantasnyalah penulis mengucapkan banyak terima kasih .Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada:
1. Bapak. Prof. Dr. H.M. Amin Suma, SH.MA Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SyarifHidayatullah Jakarta. 2. Bapalc Drs. H.Basiq Djalil,S.H. selaku Ketua jumsan al-Ahwal asAsyakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SyarifHidayatullah Jakarta.
3. Ibu Dra. Elj.Halima Ismail. Selaku dosen Pembimbing di tengah kesibukanya rela menyempatkan waktunya untuk memberikan bimbingan ,arahan serta ilmunya kepda penulis 4. Bapak Drs. H. Ahmad Yani. MA. Selaku dosen Pembimbing di tengah kesibukanya rela menyempatkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan serta ilmunya kepada penulis. 5. Dosen dan Karyawan dilingkungan Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan pengetahuan,pengalaman serta bantuanya kepada penulis 6. Ayahanda Masrizal bin alunad dan Ibunda Kujai yang tercinta,atas jerih payah dan kasih sayang merekalah penulis dapat menyelesaikan studi penulis untuk sementara wakatu.Walaupun Ibunda telah di panggil Oleh Alah SWT. Tetapi do'a dan Harapan mereka membuat motifasi penulis untuk menyelesaikan study ini. Semoga Allah Menerima Il1adah Kedua Orang Tua amba,dan di tempatkan di surga-Nya Amin. 7. Bapak Drs.H. Ambrizal dan Thu Hj. Hafuah yan telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil, sehingga skripsi ini selesai. 8. KH.Drs. Muhtady Alawi selaku Guru handa sebagi Pengasuh Pondok Pesantren Soebono Mantofani, yang telah mendidik dan memberikan tempat tinggal penulis sampai selesainya skripsi ini. 9. Kaka saya Hasnah, Yusuf ,Armansyah yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih.
11. Adik-adik saya Dafri, Apri, Habib yang telab menjadikan motifasi penulis menyelesaikan skripsi ini. 12. Sabat Rusydi yang telab memberikan duknngan dan ide yang membangnn, sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. 13. Sababat-sababat di Tempat Tinggal penulis Aguz Zaki, M.Riyadhoh,Joshe, sebagi sababat suka dan duka telab memberikan dukungan
do'a hingga
skripsi ini selesai. 14. Seluruh teman-teman seperjuang SAS- PA 2003,penulis merasa bangga telab menjadi bagian dari komunitas tersebut. Akhimya,semua bantuan ,dorongan ,do' a serta an1al bakti yang telal1 diberikan itu,semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allal1 Yang Maha Pemurah. Amin Yarobbal 'alamin. Dan penulis berharap semoga apa yang telah ditulis dalam skripsi ini diipat qermanfaaf bagi S~ll)ll!I pi)11jk teftltan1a penulis sendiri.
Penulis.
-----
DAFTARISI
KATA PENGANTAR ......................................................................... i DAFTARISI .................................................................................. ii
BAB. I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ............................................................ .
g:· Pembatasan Dan Perumusan Masalah . . . . . .. . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .... 6 C. Metodologi Penulisan dan Tujuan penulisan...... ...............................
7
D. Sistematika Penulisan
9
BAB. II. SEKJTAR WAKAF UANG DALAM PANDANGAN FIQH ISLAM A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf....... ... ......................... 11 B. Syarat-syarat Wakaf dan Rukun Wakaf.. .......................................... 21 C. WakafUang Dalarn Pandangan Islam ............................................. 28 D. Hikmah Wakaf... .. . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .. . . . . .. .. .. . . . .. . . . 3 3
BAB. III. PERWAKAFAN DI INDONESIA A. Lintas Sejarah Wakafdi Indonesia ................................................ 36 B. Peraturan dan Ketetapan Perwakafan yang Pernah Berlaku di Indonesia ... 3 9 C. Ketetapan Perwakafan pada UU RI No. 41 Tahun 2004 ........................ 49 D. Wakafuang dalarn pandangan UU Ri No.41Tahun2004 ........................... 52
BAB IV.
ANALISA DAN PERBANDINGAN ANTARA KONSEP WAKAF VANG MENURUT FIQH ISLAM DAN UU RI NO. 41 TAHUN 2004 ······················································································ 57
A. Persamaan Konsep Wakaf Uang Menumt Fiqh Islam dan UU RI No. 41 Tahun 2004 ........................................................................... 60 B. Perbedaan Konsep Wakaf Uang Menumt Fiqh Islam dan Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi .................... 64 C. Analisa Penulis ....................................................................... 65
BAB V. PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................ 70 B. Saran-Saran ............................................................................71
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................... 73
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
Umat Islam harus yakin bahwa Allah SWT tidak menciptakan manusia seperti juga tidak menciptakan jin kecuali untuk beribadah kepada-Nya. Beribadat dalam arti mengabdi kepadanya secara keseluruhan, baik seluruh sikap hidup dan kehidupan manusia secara pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat dan sebagai kesatuan mahkluk pada umumnya. Dalam pelaksanaan ibadah tersebut, Allah telah mengatur caranya, baik dalam bentuk ibadat khusus yang telah ditentukan cara, waktu, dan tempatnya, seperti shalat, puasa, haji, maupun dalam bentuk ibadat secara umum, Ibadat secara umum " berupa pengabdian kita kepada-Nya melalui pengabdian untuk kepentingan kemanusiaan dan kemasyarakatan, yaitu untuk kepentingan umum atau kepentingan jama'ah. Mereka yang mempelajari secara keseluruhan dapat mengerti bahwa jika di luar bidang peribadatan dikatakan sesuatu hale adalah hak Allah SWT, maka yang dimaksud ialah haleJama 'ah atau hak umum. 1 Salah satu amal sosial kemasyarakatan adalah wakaf yang dapat disebut sebagai salah satu bentuk realisasi ibadat dalam Islam, yang dapat menjadi sumber dana dakwah telah tumbuh subur dan selalu dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Wujud perwakafan tersebut banyak macamnya, ada yang berwujud tanah, gedung,
1
Suparman Usman., Hukum Perwakafan di Indonesia (Jakarta : Darul Ulum Press, I 995) h. 5
2
pohon dan bentuk wakaflainnya2 . Wakaf mernpakan satu bentuk ibadah dengan cara memisahkan sebagian harta beiada yang kita miliki untuk dijadikan harta milik umum, yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan orang lain atau umat islam pada umumnya. Secara historis, peran wakaf sangat besar, baik secara kualitas maupun kuantitas, dari segi kwalitas, misalnya di Mesir sampai pada abad 19 jumlah lahan pe1tanian, hasil wakaf masyarakat mencapai sekitar sepe1tiga dari total jumlah lahan pertanian yang ada. Sedangkan dari segi pemanfaatan, tanah wakaf mempunyai andil yang sangat besar dalarn memajukan sektor pendidikan, kesehatan dan kebutuhm1 sosial lainnya. 3 . Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi umat dan negara yang unik, dalan1 wakaf yang layak untuk di manfaatkan adalah hasil dari perputaran dan pengelolaan wakaf bukan pokoknya, dengan demikian barang wakaf tidak akan habis. Keunikan wakaf juga terlihat pada pengembagan hmta yang tidak didasarkan pada tingkat pencapaian keuntungan bagi pemilik hmta wakaf, tetapi lebih didasarkan pada target dan didasarkan pada unsur kebajikm1 (birr),
kebaikan (ihsan)
dan
kerjasamanya. Bisajadi, sebuah harta wakaftidak mendatangkan keuntungan, namun jika dialokasikan dengan bena~-, sehingga bisa merekrut tenaga pengangguran, maka harta tadi sudah berguna, dengan begitu wakaf harus dikelola dengan penuh
2
Ibid, h. 6 Hasan,Zubairi Membebaskan Keterbe/akangan Umat dengan Wakaf, (Jakarta : Majalah Peduli Umat, IV, 9 Agustus 2003), h. 6, 3
~
3
kebersamaan dan transparan, harta wakaf adalah milik umat wajar sekali bila perputaran uang dibalik harta wakaf hams diketahui oleh Umat. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa haiia tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Penguasaan harta oleh • sekelompok orang alcan melahirkan eksploitasi si kaya terhadap si miskin akan menimbulkan kegoncangan sosial
akan menjadi penyakit masyarakat mempunyai
akibat-akibat negatif beraneka ragam. Harta tidaklah hanya unruk dinikmati sendiri, melainkan hams dinilanati bersama. Ini tidak beraiii bahwa ajaran
Islam iru
melarang orang untuk kaya raya, melainkan suatu peringatan kepada umat manusia bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta. Untuk itu diciptakan lembaga zakat, shadakah, infag, kafarah, perwakafan, dan lembaga lainnya. Kajian wakaf sebagai pi;anata sosial memjuk kepada tiga corcus; Pertama, Wakaf sebagai lembaga keagamaai1 Kedua, W akaf sebagai lembaga yang diatur oleh negai·a Ketiga, Wakaf sebagai lembaga kemasyarkatan atau suatu lembaga yang hidup
dalam masyarakat. 4
Apabila wakaf ditinjau sebagai lembaga keagamaan dalam ajarai1 Agama Islam, maka corcus sumber datanya meliputi :
4
Juhaya S Praja" Penvakafan di Indonesia; Sejarah, Pe111ikiran, Huk1-11n dan Perkembangannya, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), h. 16
4
1 Wahyu yakni Al-qur'an 2
Sunah
3
Ijtihad, yakni hasil ijtihad para mujahidin dalam upaya menginterpretasikan Al-Qur'an dan sunah karena ijtihad itu selalu mempertimbangkan situasi dan kondisi, yang berupa ruang, waktu, manfaat dan tujuan hukum, malca keragaman pendapat mengenai praktek pranata sosial wakaf ini tidak terelakan lagi Kajian wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh negara merujuk kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara itu. Di Indonesia, pe1wakafan telah diatur dalam perundang-undangan sejak tahun 1905, walaupun masih terbatas pada perwalcafan tanah yang termasuk didalamnya masjid dan rumah-rumah suci. Peraturan-peraturan tersebut adalah: I. Bijblad op Het staatsblad (Lembaran Negara) nomor 1698, Bede Huizen
Moskieen, tgl 31 Januari 1905 tentang rumah-rumal1 suci dan masjid (yang dimaksud di sini adalah· wakaf); 2. Bijblad op Het Staatsblad Nomor 12573, tanggal 4 Juni 1931 tentang Bedehizeen Wakaps. Peraturan ini denganjelas menyatakan Wakaf.; 3. Bijblad op Het Staatsblad Nomor 13380 tanggal 24 Desember 1934 tentang bedehizeen Bijblad op l-Iet Staatsblad Nomorrijdagdiensten Moskieen, en wakap; 4. Bijblad op Het Staatsblad Nomor 13480, tanggal 27 Mei 1935. tentang Bedehuizeen Vrijdagdiesten Moskien en wakap;
6
7 UU RI No. 41Tahun2004 tentang wakaf. Kajian wakaf dengan menganggapnya sebagai lembaga kemasyarakatan atau lembaga yang hidup dalam masyarakat berarti mengkaji wakaf dalam tinjauan sosial, kajian ini merujuk kepada
c~rcus
yang meliputi fakta dan data yang ada dalam
masyarakat. Fakta tersebut ditunjang oleh dokumen-dokumen, daftar-daftar, atau list yang ada didalam kantor, akta-akta, sebelum dan sesudah peraturan perundangundangan itu diberlakukan dan dilaksanakan sebagai hukum positif dan benar-benar hidup dalam masyarakat. Wakaf merupakan salah satu lembaga yang dianjurkan oleh aJaran Islam untuk digunakan seseorang sebagi sarana penyaluran rezeki yang di berikan oleh Allah SWT kepadanya. kendatipun didalamnya Al-Qur'an tidak menyebutkan soal wakaf seperti halnya dengan zakat tetapi dari beberapa ayat Al-qur'an yang akan disebutkan, para ahli menyimpulkan bahwa Allah menghendak adanya wakaf. Dalam kaitan ini penulis ingin memberikan sedikit gambaran dan informasi tentang wakaf uang serta pengaruhnya terhadap kemaslahatan wakaf di Indonesia. Berkenaan dengan itu, maka penulis menetapkan judul skripsi ini adalah
"Waka/ Vang Menurut Hukum Islam dan VU RI. Nomor 4I Tahun 2004"
B. Pembatasan dan Rnmusan Masalah
.
Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk mem berikan gambaran yang jelas agar tidak te1jadi salah pengertian terhadap skripsi ini, maka penulis perlu membatasi istilah yang ada kaitannya dengan pembahasan ini, sebab perbedaan
7
pengertian tentang istilah yang sama akan membawa kepada perbedaan di dalam pembahasan. Adapun penjelasannya sebagai berikut : Adapun pembatasan masalah dalam skripsi ini tentang Wakaf Vang yaitu merujuk pada Hukum Islam dan Hukum positif(Vndang-Vndang No.41.Tahun 2004) serta membandingkan antara kedua Hukumnya mengenai hukum wakaf uang terse but. Adapun Pernmusan Masalalmya : I. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan VV No. 41 Tahun 2004 terhadap
Hukum WalrnfVang? 2.
Apa persamaan dan perbedaan pandangan Hukum Islan1 dan Vndang-undang No 41 Tahun 2004 mengenai WakafVang?
3. Apa yang melatar belakangi perbedaan konsep wakafVang dalam pandangan hukum Islam dan Vndll!1g-undang No 41 Tahnn2004?
C. Tujuan Penelitian Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan antara lain : 1. Memberikan gambaran yang jelas tentang walrnf Vang dalam pandangan fiqh Islam dan Vndang-undang No 41 Tahun 2004 2. Mengetahui sejauhmana persamaan dan perbedaan kosep wakaf Vang menurut Fiqh Islam dan Vndang-undang No 41Tahun2004 3. Mengetahui latar belt1kang munculnya perbedaan konsep wakaf Vang
9
E. Sistematika Pembahasan.
Untuk memudahkan gambaran dari isi skripsi 1m, maka perlu · penulis kemukakan sistematika penuli~annya sebai berikut : BAB I:
Merupakan Pendabuluan yang berisi : Latar belakang permasalahan, pembatasan dan perumusan masalab, tujuan penelitian, metodologi penulisan dan sistematika pembahasan.
BAB II
Wakaf Uang dalam pandangan Fiqh Islam yang berisi : Tinjauan teroritis tentang walrnf mengenai : Pengertian Wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat perwakafan dan hikmal1 wakaf.
BAB III
Perwakafan dalam Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Meliputi : Lintas sejarab wakaf di Indonesia, Peraturan dan ketetapan perwakafan Uang yang Pernab Berlaku di Indonesia, Ketetapan Perwalrnfan pada Undang-undang RI Nomor 41 Talmn 2004
BAB IV
Analisa Perbandingan antara konsep WakafUang menurut Fiqh Islam dan Undang-undang Nomor 41 Talmn 2004 Meliputi: Pesamaan Konsep Wakaf Uang menurut Fiqh Islam dan UU RJ No 4I Tabun 2004, Perbedaan Konsep Wakaf Uang Menurut Fiqh Islam dan UU RI No 41 Tahun 2004, Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan
BAB V
Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran penulis. Selain dari ke lima bah tersebut, dalam penyusunan skripsi ini akan dilengkapi juga dengan daftar kepustakaan.
BAB II
WAKAF UANGDALAM PANDANGANFIQHISLAM
A. Pengertian Dan Dasar Wakaf a. Pengertian Wakaf Kata wakaf berasal dari babasa Arab a/-waqf bentuk masdar dari waqafa-
yaqifa-waqfan sama artinya dengan "Hasaba Yahbisu Tahsiban" yang berarti berdiri atau berhenti atau diam di tempat
1
Pengertian "berhenti" jika di hubungkan dengan
ilmu baca Al-Quran atau ilmu tajwid mengandung malma menghentikan bacaan baik setemsnya maupun untuk mengambil nafas sementara, dari makna hams dimulai dan dimana hams berhenti. Pengertian wakaf dalan1 arti "berdiam di tempat" dikaitkan dengan wukuf yaitu berdiam di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijab ketika menunaikan ibadah haji. Kata al-waqf semalma dengan al-hasb bentuk masdar dari hasaba-
yasibu-hasban artinya menaban2 . Dalam kamus istilab agama Islam dijelaskan babwa wakaf adalab menahan, yalmi menal1an sesuatu benda yang kekal zatnya dan dapat dimanfaatkan di jalan kebaikan. Para Ulama berbeda pendapat dalan1 memberikan pengertian tentang wakaf diantaranya :
1
Muhammad al-Khatib, a/-Jqna'(Bairut: daiul fvfa'rifah),h,26 dan Wabah Zhuhaili,Al-Fiqhu al- !slan1i wa 'Adillatuhu(Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir),h.7599 2
Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah (Beirul: Daar El-Fikr, 1981) Ce!. Ke-3, Jilid 3 h. 738.
12
1. Menurut Abu Hanifah: 3
Artinya : Menahan benda yang statusnya tetap milik si wakaf (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan hanya manfaatnya saja dengan cara yang benar"
Imam Abu Hanifah memandang akad wakaf tidak mengikat, dalan1 artian bahwa orang yang berwakaf boleh saJa mencabut wakafoya kembali dan boleh diperjual-belikan oleh pemilik semula. Dengan demikian mewakafkan harta secara mutlak menurutnya akad wakaf baru bersifat mengikat apabila: I.
Terjadi sengketa antara yang mewakafkan (waqif) dan pemelihara harta wakaf (Nadzir) dan hakim memutuskan bahwa wakafitu mengikat.
2.
Wakafitu di pergunakan untuk masjid
3.
Putusan hakim terhadap harta wakaf itu dikaitkan dengan kematian orang yang berwakaf. Alasan Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa wakaf tidak mengikat
adalah sabda Rasulullah yang menjelaskan "Tidak boleh memakan harta yang merupakan ketentuan-ketentuan Allah" (HR Daruqutni)
Apabila wakaf bersifat melepaskan hak milik, maka akan bertentangan dengan hadits ini karena pada hai1a itu tergantung hak ahli waris wakif yang termasuk ketentuan-ketentuan Allah SWT akan tetapi Wahbah Az-Zuhaili (Guru besar fiqh
3
I-Iasbiyallah,. M. Amin Ibnu Abidin, Al-lvfukhtar, (Bai rut: Daar el-Fiqr, l 992) Juz I0 h 332
13
~:~;·------. N SY1,1-110·
N UT.'\MA
J
------JAl
Islam di Universitas Damascus Suriah) menyatakan bahwa maksud sabda Rasulullah SAW di atas adalah membatalkan sistem waris yang ada di zaman jahiliyah yang membatasi hak waris hanya pada kaum pria dewasa saja di samping hadits itu sendiri adalah daif (lemah) 4 Dalam hatia yang sah di wakafkan meurut imam Hanifah: Benda tidak bergerak. Benda yang tidak bergerak ini di pastikan 'ain-nya memiliki sifat kekal dan memungkinkan dapat diambil manfaatnya seterusnya. Benda bergerak. Pada prinsipnya yang sah di wakafkan adalah benda tidak bergerak,Ta'bid(tahan lama).Prinsif ini di dejelaskan
kembali dengan
memenuhi beberapa hal:Pertama keadaan benda bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak dan ini ada dua macam:(l) barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat ,missal pohon.(2) benda bergerak di pergunakan untuk membantu benda tidak bergerak,missal alat pembajak.Kedua,berdasarkan atsar,miasl wakaf senjata,binatang. Sebagai mana di riwayatkan Klmlid bin Walid pernah mewakafkan senjatanya di jalan Allah.Ketiga wakaf bergerak mendatangkan pengetahuan,missal wakafBuku,kitab-kitab dan mushaf dan tennasuk Dhinar(uang)
4
10.h.271
l'vla!ik bin Anas, ln1ain, al-lviudavvanah a!-Kubra, (Beirut : Daar el-Kutub al-llmiyah, 1994) Juz
14
2. Menurut Malikiyah :5
Artinya : wakaf adalah seorang pemilik yang memperuntukkan manfaat harta benda miliknya baik berupa sewa maupun hasilnya untuk diserahkan kepada pihak yang berhak dengan bentuk penyerahan be1jangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki o/eh orang yang berwakaf
Menurut teori Imam Malik wakaf itu mengikat dalarn arti lazim, tidak mesti dilembagakan secara abadi dalam mii mu 'abbad dan boleh saja diwakafkan untuk tenggang waktu tertentu yang disebut mu 'aqot nmnun demikian, wakaf itu tidak boleh ditarik ditengah pe1jalanan dengan kata lain, si wakif tidak boleh menarik ikrar wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang telah ditetapkannya, kiranya disini letak adanya "Kepastian Hukum" (lazim) dalmn perwakafan menurnt Imam Malik, yaitu kepastian lmkum yang mengikat berdasarkm1 suatu ilaar "hmia atau benda yang diwakafkm1 adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dan tahan lama. Harta itu berstatus milik si wakif, akan tetapi si wakif tidak mempunyai hak untuk menggunakan harta tersebut (Tasharuj) selama masih masa wakafnya belum berakhir. Jika dalam shigat atau ikrar wakaf itu si wakif tidak menyatakan dengan tegas waktu perwakafan yang ia kehendaki, maka dapat diartikan bahwa ia bermaksud mewakafkan harta itu untuk selama-lamanya (Mu 'abbad). Landasan
5
Praja, Juhaya S, Per111akafan di Indonesia; Sejarah, Pen1ikiran, J-Iukum dan Perke111bangannya, (Bandung : Yayasan Piara, 1995) h.. 18.
15
hukum yang dijadikan rujukan Imam Malik dalam hal ini adalah Hadits Ibn Umar yang berbunyi :
Artinya : ... Umar mempunyai tanah di Khaibar, kemudian Ia datang kepada Rasu/ullah a '/aihi sa/am. Meminta untuk mengolahnya seraya ia Berkata : Ya Rasulallah, aku memiliki sebidang tanah di Khaibar. tetapi aku be/um mengambil manjaatnya, bagaimana aku harus berbuat untuk ? Nabi bersabda : Jika kau menginginkannya, tahanlah itu dan shadaqahkan hasilnya. Tanah tersebut tidak boleh dijual atau diperjual belikan dihibahkan at.au diwariskan. Umar menshadaqahkan (Mewakafakan) tanah di Khaibar itu kepada fakir miskin, /rririb kerabat, budak (Riqab), dan Ibnu Sabi!
Alasan yang dikemukakan Imam Malik mengapa wakaf itu berstatus milik si wakif berdasarkan kasus Ibn Umar sebagai pemilik benda yang diwakafkan yang diperintahkan Rasul untuk mengeluarkan miliknya itu. Sementara alasan mengenai keabsahan wakaf untuk sementara waktu ialah berdasarkan atas kenyataan tidak adanya dalil yang mengharuskan wakaf itu mu 'ab bad, konsekwensinya apabila wakaf yang diikrarkan dalam bentuk mu 'a bad sementara manfaat benda itu hanya berlaku sementara waktu saja, maim wakaf itu boleh dijual dengan pertimbangan al-
mursa/ah. Tehnik pengekalan harta wakaf itu ialah dengan menjual harta wakaf itu
16
yang tidak/kurang mempunyai nilai manfaat hasil penjualannya digunakan untuk membeli benda lain yang mempunyai nilai atau manfaat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki si wakif. Pendapat ini akan nampak sebagai paham hukum yang di anut dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakapan tanah ID!"]"k I
6
3. Menurut Syafi'iyah: 7
Artinya : Menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama yang telah disepakati.
Pokok utama Pendapat Imam Syafi'iyah terdapat dalam kitab klasik karya alSyafi'I, al-Umm juz III, pada garis besamya kitab ini membahas perbedaan pandangan Imam al-Syafi'i dengan seseorang atau dua orang Iainnya datang kepadanya untuk berdialog, mereka itu diperkirakan bennazhab Hanafi atau sependapat dengan mazhab Hanafi, walaupun dalam kitab tersebut nama-nama orang itu tidak disebutkan, Ketika kitab itu dibaca, maka akan terkesan secara tidak langsung bahwa Imam al-Syafi'i itu telah membantah Imam Hanafi atau muridnya-
6
Praja, Juhaya S,, Penvakafan di Indonesia; Sejarah. Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya, (Bandung: Yayasan Piara, 1995) h. 18. 7 Muhammad khotibi Syarbini, Mug/mi al- Muhtaz, (Mesir : Musthafa al-Babi al-Halaby, Tt) Juz 2, h. 376.
17
muridnya mengenai "Kepastian hukum" (Mulazamah) wakaf. 8 Imam Syafi'i menamakan wakaf dengan istilah-istilah : al-Shadilqat al-
muharramat al-mauqufat. Selanjutnya ia membagi jenis pembagian wakaf dalam dua macam : pemberian yang diserahkan si pemberi ketika ia masih hidup dan pemberi yang diserahkan ketika si pemberi telah wafat. 9 4. Menurut Hanabilah.
11 JI ~_,'.;;; Ji,, ~;,;~ 0;,a_; ~ j~' a;\\ ,, ,,. _,
;;
Artinya : Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hale penguasaan terhadap harta iJu, sedangkan manfaatnya di,oergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
10
. ----
Mumttut madzhab Syafi' i dan Hanbali, hak pemilikan atas harta wakaf itu sudah lepas dari orang yang berwakaf dan telah menjadi milik Allah SWT. Dengan demikian wakaf bersiafat kekal, selama harta tersebut tetap utuh. Suatu wakaf tidak boleh bersifat sementra dan di tarik kembali. Demikian beberapa pengertian wakaf yang dikemukakan oleh imam-imam mazhab. Pada dasarnya definisi-definisi tersebut mempunyi intisari yang serupa bahwa wakaf adalah menahan harta yang dimanfaatkan untuk kebaikan. Perbedanya
8
.
9 '
.
0
Juhaya S, Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pen1ikiran, fluk1on dan Perken1banga1111ya. h. 19 Syafi'l, al-Imam, Al-Umm, (Beirut: Darul Fikr, Tt) Jilid 3 h, 512. Wahbah. Zhuhaili, Fiqh al-Islam Wa 'Adilatuhu, (Beirnt: Daar El-Fikr, Tt) Juz 2 h. 152
18
hanya terletak pada masalah status hruia wakaf, apakah tetap menjadi milik wakif atau menjadi milik Allah yang tidak boleh lagi dimilild oleh siapapun. Mengenai ha! ini akan dijelaskan pada bagian tersendiri
b. Dasar Hukum Wakaf 1. Alqur'an
Dasar hukum wakaf sebagai lembaga yang diatur dalarn ajru·an Islam tidak dijumpai secara tersurat dalam Alqur'an. Nanmn demikian, terdapat ayat-ayat yang memberi petunjuk, dan dapat dijadikan sebagai "Sandaran" Sumber hukum perwakafan. Ayat tersebut ialah Surat Al-an'am ayat 38 yang berbunyi :
Artinya:" Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan"
Ayat diatas memberikari indikasi bahwa dalarri al-Qur'ru1 itu mengandung pokok-pokok ajaran tentang kehidupan manusia, termasuk didalanmya mengenai masalah intitusi wakaf. Apalagi ayat ini dihubungkan dengan Surat An-nahl ayat 44 :
Artinya : Dan kepadamu (Muhammad) kami turunkan Alqur 'an, agar kamu terangkan kepada semua manusia (isi Alqu 'an) yang di turunkan kepada mereka.
Atau dalam Surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi :
20
jt.i :'. ~/\; ci ~ 0~: ,,
,,,,
J.
Jw ,..:_,~:; (<:f }.,;.,)\ oIJ_;
,,
'{J
t t:, 1.f:j ~ft~~ ;,if';..:-~~:-a:; ~r ;.. ~;_ :- :_;, 0~
,.
~:; 'l): 'J~·-
J _,...-:.-
;:>
II
,,
J.
..
01) y~~I)
c.#'.;JI
"
,.
,, )
"
""
,,
<:j~'>) ~Ip\~~ V,_0:'.i'a:;
pi; Li;, Lp ~ J J J_,..l i.i ~ JS'~ L! i 4-JIJ 0"
Ji:. C\.:,., 'l
~IJ
Artinya : "Dari Jbnu Umar r.a bahwasanya Umar bin Khattab mendapat bagian sebidang kebun di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta nasehat tentang harta itu. Ia berkata: ''ya Rosulallah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah peroleh tanah seperti itu, apakah nasehat engkau kepadaku tentang tanah itu? Rasulullah menjawab : "jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan shsdskshkan hasilnya. Maka bershadakahlah umar, tanah tersebut tidak bisa di jual, dihibahkan dan diwariskan./ia menshadakahkan kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibnu sabil, dan tamu-tamu. Tidak ada dosa bagi orang ynag mengurusnya (nazir) memakan sebagian harta itu secara patut atau memberi makna asal tidak bermaksud mencari kekayan (HR Bukhari) " 11 b. Hadits riwayat Abu Hurmrah yang berbunyi :
Artinya : "Dari Abu hurairah r.a Bahwasanya rasulullah SAW bersabda : apabila anak adam meninggal dunia, maka trputuslah amalnya kecuali tiga ha!, sedekah jariah, ilmu yang bermanfat, dan anak yang saleh yang selalu mendo 'akan orang tuanya (HR Muslim) " 12
-
Dari dua hadist tersebut dapat diambil kesimpulannya : a.
Wakaf adalah perbuatan ibadah yang mulia dan ajaran Islam pun menganjurkannya umat Islam untuk berbuat wakaf.
11
12
Bukhari, Shahih Bukhari,( CD Room Al-Kutub Asy-Syamilah, 2004),h. 186
Ibid, h. 8
21
b.
Wakaf adalah permanen statusnya artinya tidak boleh dirubah, dijual, dihibahkan, apalagi diwariskan sesuai sabda dengan Nabi SAW.
c.
Jenis wakaf harus kekal dan yang dishadakahkan hams hasilnya atau manfaatnya saja.
d.
Wakaf harus untclc kepentingan umum bukan untuk pribadi yang dijadikan untuk dijadikan kekayaan. ltulah kesimpulan dari dua hadist tersebut disyariatkan wakaf sebagai
tindakan hukum, dengan cara melepaskan hak kepemilikan asal barang, dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi guna mencari ridha Allah SWT
B. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf. 1. Rukun wakaf
a. Wakif. Para Ulama menetapkan syarat-syarat wakif sebagai berikut. 13 I.
orang yang merdeka dan bukan budak
2.
balig; tidak syah wakaf anak kecil walaupun ia telah tamyiz karena balig adalah ukuran bagi kesempmnan aka!.
3.
berakal yaitu mempunyai kesempurnaan aka!, maka orang yang hilang ingatannya tidak syah untuk wakaf.
13
Abu Badran Ainaini, al-Ahkam al-Washaya wa al-Auqaf, (lskandariyah: Mu'asasah Syabab al-Jami'ah, I 982) h. 286.
22 •
b. Mauquf (benda yang di wakafkan) dalam penetapan syarat bagi mauquf terjadi perbedaan pendapat ulama diantaranya : Golongan Hanafiah menetapkan syarat dari benda yang hendak diwakafkan antara lain: 14 I
Hendaklah benda atau harta yang diwakafkan itu merupakan harta yang dibolehkan untuk dimanfaatkan oleh syara'. Oleh karena itu tidal( syah mewakafkan hmia
yan~
tidak boleh dimanfaatkan okh syara' seperti hal-hal
yang memabukkan. 2 Hendaklah hmia atau benda yang di wakafkan itu jelas keadaannya, jumlahnya, ukurannya, maka dengan demikian tidak syah mewakafkan harta atau benda yang tidak jelas keberadaannya 3 Harta atau benda yang akan diwakafkan benar-benm· milik s1 wakif yang sempuma pada waktu diwakafkan. 4
Harta atau benda yang diwakafkan, harus merupakan benda yang terpisah dalam arti; bukan harta,benda milik bersama (hmia syarikat).
2. Golongan Malikiyah. Golongan Malikiyah Menetapkan syarat atas benda yang akan diwakafkan sebagai berikut : Mauquf tersebut merupakan harta milik yang tidak terkait dengan hak lainnya, terpisah atau bukan milik syarikat, milik yang sempuma milik si wakif
14
185.
Wahbah Zuhaili, Fiqh al-Islam Wa 'Adilatuhu, (Beirut: Daar El-Fikr, Tt) Juz
i
haL 184-
23
dan dapat diambil manfaatnya serta tidak habis harta itu ketika harta itu dimanfaatkan. 15 3 . Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah Menetapkan syarat benda yang akan diwakafkan adalah sebagai berikut : Hendaklah benda wakaf itu jelas adanya sempurna kepemilikannya, dan merupakan harta atau benda yang dapat diganti baik dijual atau deng.an cara yang lain yang mungkin dapat diambil manfaatnya, dan tidak syah mewakafkan harta benda yang tidak ada paedahnya atau manfaat yang tidak tetap atau habis ketika . diambil manfaatnya 16 c. Mauquf 'Alaih (pihak Penerima atau orang yang diserahi wakaf) Dalam hubungannya dengan syarat-syarat yang berkaitan dengan mauquf alaih. Sebagai mana diketahui bahwa sesungguhnya harta ym1g diwakafkan itu tidak lain untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT dalam rangka beribadah kepada-Nya berkenaan dengan ha! tersebut, maka para ulama Imam Mazhab bersepakat mensyaratkan bagi mauquf alaih-nya harus jelas apakah ditujukan bagi fakir miskin, sabilillah, ibnu sabil atau kepentingan umum lainnya. Wakaf disyaratkan untuk kepentingm1 ketaatan clan kebijakan sehingga menurut kesepakatan ulama fiqh, wakaf adalah implementasi dari ketaqwaan seseorang kepada Allah SWT dan menghm·apkan Keridhaan-Nya 17
15 16
Wahbah, Zuhaili, Fiqh al-Islam Wa 'Adi/atuhu, (Beirut: Daar El-Fikr, Tt) Juz 2 h .. 187 Wahbah Zuhaili., Fiqh al-Islam Wa 'Adilatuhu, (Beirut: Daar El-Fikr, Tl) Juz 2, h.187-188
24
Wakaf sebagai Implementasi untulc mendekatkan diri kepada Allah, maka dalam pandangan Islam dapat ditujukan untuk kepentingan fakir rniskin dan orangorang yang membutuhkannya. Namun bila ditujukan bukan untuk kepentingan takwa terhadap Tuhan seperti wakaf tempat be1judi dan maksiat maka menurut Islam wakaf tersebut tidak syah. Jadi syarat utama pihak yang menerima wakaf adalah berdimensi keagamaan, yaitu untuk kepentingan ketaatan dan kebajikan yang perwujudannya berupa bantuan untuk kepentingan sosial masyarakat. Wahbah al-Zuhaili lebih jauh lagi dalam mengkategorikan pihak penerima wakaf Penerima wakaf dibagi kepada dua pihak yaitu pihak tertentu Gelas jumlahnya) dan pihak tidak tertentu (bersifat umum). 18 Pihak tertentu beberapa orang yang ditentukan sebaga:i penerima wakaf seperti satu orang, dua orang, atau beberapa orang, sedangkan pihak yang tidak tertentu, yaitu ditujukan kepada nama, golongan atau status sosial di masyarakat, seperti fakir miskin, ulama, penghapal al-Qur'an, masjid, sekolah dan lain··lain. Syarat bagi pihak tertentu adalah cakap untuk menerima hak wakaf, cakap mene1ima hak wakaf adalah kriteria yang juga berlaku dalam cakap menerima hak milik.
17
Abu Husain al-Faraj, Ahkam al-Washaya wa al-Auqaf Fi Syari'ah al-Islamiyah, (lskandariah: Daar al-Ma'buat al-Jami'ah, 1997) h. 260.
25
d. Shigat (Ikrar wakaf atau pemyataan wakaf dari wakif kepada mauquf alaih) Dalam menentukan syarat yang berkaitan shigat, para ulama Imam Mazhab sepakat menetapkan syarat bahwa shigat wakaf harus jelas baik dengan ucapan lisan, tulisan, dengan menggunakan redaksi ( ~-
~-
w..i;l-
W'3.J )
atau dengan
lapadz yang menujukan bahwa perperbuatan itu perbuatan mewakatkan. 19 Dengan
pernyataan .tersebut maka
gugurlah
hak wakif atas
yang
diwakatkannya dan benda itu menjadi hak milik mutlak mauquf alaih sebagaimana yang disebut dalam ikrar wakaftersebut. Berkenaan dengan syarat-syarat yang berkaitan dengan shigat, para ulama mensyaratkan atas sigat itu sebagai berikut : I. Ta 'bid yaitu benda atau harta yang diwakatkan tidak dibatasi mewakatkan untuk jangka waktu tertentu, dengan demikian tidak sah mewakafkan harta yang dibatasi waktunya sebagai rnana yang dikemukakan oleh jumhur ulama selain Malikiyah. Menurut golongan Malikiyah bahwasanya boleh membatasi wakaf hanya untuk beberapa bulan atau beberapa talmn saja, maka apabila telah habis waktunya benda atau harta tersebut kernbali menjadi rniliksi wakif. 20 2. llzam, yaitu tidak menggantungkan wakaf dengan syarat-syarat khiyar, seperti sesorang hendak mewakatkan sesuatu dan mensyaratkan kepada diri sendiri, 18 19
Wahbah Zhuhaili., Fiqh al-ls/am Wa 'Adilatuhu, (Beirut : Daar El-Fikr, Tt) Juz 2 h. I 89 Muhammad Mugniyah Jawad, Al- Fiqh 'ala Madahibul Arba 'ah, (Beirut : Daar al-Fikr, tt)
h. 640. 20
Wahbah Zhuhaili., Fiqh al-ls/am Wa 'Adilatuhu, (Beirut: Daar El-Fikr, Tt) Juz 2 h. 204-
26
atau kepada orang lairinya agar mengembalikan harta wakaf itu kepadanya ketika dia menghendaki 21 3. Hendaknya sigat tidak terkait dengan syarat-syarat yang bathil seperti waqif mensyaratkan agar benda atau harta yang diwakafkan tersebut tetap menjadi miliknya demikian juga seperti wakif mensyaratkan agar menjual haiia wakaf. Apakah wakaf memerlukan qobul atau cukup dengan ijab saja atau dengan kata lain apakah wakaf itu bisa dinyatakan dengan kehendak sepihak atau hai11s ada kehendak yang bersesuaian ? Dalfil!1 ha! ini Mazhab empat sepakat, wakaf untuk pihak yang tidak terbatas tidak membutuhkan qobul, sedaugkan kepada pihak-pihak tertentu, menurut Maliki, dan Hanbali ha! ini sfil11a sepe1ii wakaf umum ia tidak memerlukan qobul. Sedangkan Syafi'i menetapkan bahwa wakaf untuk orang-orang tertentu disyaratkan adanya qobul. 22 Dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan Tasharuf tabarru yang selesai dengan adanya ijab saja tanpa harus diikuti qobul. Jadi wakaf adalah sesuatu yang datai1g dari wakif yang menyatakan terjadi wakaf. 2. Syarat-Syarat Wakaf
Wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhi syarat-syarat pada pewakaf, benda yang diwakafkan, pihak penerima wakaf dan perkataan yang diucapkan saat wakaf. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:
205. 21
Wahbah Zhuhaili, Fiqh al-Islam Wa 'Adilatuhu, h. 208
27
Perwakafan Benda itu tidak dibatasi untuk jangka waktu tertentu saja, tetapi
(1)
untuk selan1a-lamanya. Wakafyang dibatasi waktunya untuk lima tahun saja misalnya adalah tidak sah; TujuaMya -seperti disebutkan diatas- harus jelas. Tanpa menyebutkan
(2)
tujuannya secara jelas maka
pe1wakafan tidak sah. Namun demikian,
Apabila seorang Wakif menyerahkan tanahnya kepada Suatu Badan Hukum tertentu yang sudah jelas tujuan dan usahanya, Wewenang untuk penentuan tujuan Wakaf itu berada pada Badan Hukum yang bersangkutan sesuai dengan tujuan Badan Hukum itu; (3)
Wakaf harus segera dilaksanakan setelah Ilaar Wakaf dinyatakan oleh Wakif tanpa menggantungkan pelaksanaaMya pada suatu peristiwa yang akan te1jadi di masa yang akan datang. Sebabnya adalah lkrar Wakaf itu menyebabkan lepasnya hubungan pemilikan seketika itujuga, antara Wakif dengan Wakaf yang bersangkutan. Bila digantungkan pada kematian seseorang, seperti telah disebutkan di atas, yang berlaku adalah Hukum Wasiat. Dalam ha! ini tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) haiia peninggalan. Bila Wasiat Wakaf itu melebihi sepertiga harta peninggalan, selebihnya baru dapat dilaksanakan kalau disetujui oleh para ahli waris. Bila semua Ahli Waris menyetujuinya, semua harta ya11g diwakafkan itu dapat diolah atau dikerjakai1. Bila semua tidak menyetujuinya, hanya sepertiga yang dapat dilaksanakan. Selebihnya menjadi batal karena hukum. Kalan 22
Wahbah Zhuhaili., Fiqh al-Islam Wa 'Adilatuhu, h. 65
28
ada yang setuju ada pula yang tidak, yang dapat dilaksanakan hanyalah bagian mereka yang setuju saja; (4)
Wakaf yang Sah Wajib dilaksanakan, karena Ikrar Wakaf yang dinyatakan oleh Wakifberlaku seketika dan untuk selama-lamanya.
C. WakafUang Dalam Pandangan Hukum Islam
Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial islam yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun dalam ajaran Islam juga ditegaskan bahwa tujuan mendirikan suah1 negara antara lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan yang tercantum dalam kata-kata " baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur "yakni masyarakat sejahterah dan baik dibawah lindungan keampunan Allah. Menurut Imam Syafi'i hat1a benda wakaf dalam fiqih klasiknya Al-Umm bahkan fiqih moderen Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq tidak memperbolehkan wakaf tunai/ uang, karena di nilai bendanya tidak bisa kekal ketika di manfaatkan. Selain itu, alasan lain adalah karena jika berdasarkan 'Urf (kebiasaan yang berlaku),maka wakaf uang hanya berlaku di wilayah-wilayah tertentu dari bekas wilayah kekaisaran Binzantium (Romawi) saja, ditempat lain tidak berlaku. 23 Menurut parn ahli fiqih dahulu menganalisa hukumnya. Bahkan sumber-sumber menyebutkan bahwa uang telah di terapkan di sebahagian masyarakat islam yang bermazhab Hanafi. Namun terdapat perbedaan pendapat tentang hukumnya sebagai
29
berikut: Az-Zhuhri (wafat Tahun 124 H) Imam Bukhori (wafat tahun 252) menyebutkan bahwa Imam Az-Zhuhri berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha(dagang),kemudian menyalurkan keuntunganya sebagai wakaf. 24 a. Dr. Az-Zuhaili juga menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkannya sebagai pengecualian karena
sudah banyak dilakukan masyarakat, sesuai
dengan hadis yang diriwayatkan Abdullah bin mas'ud yang berbunyi:
:;..;,_ Jii, I ~, ~
, L:.;_
J ~\ 'o I ) ,
)
c;
"Apa yang dipandang kaummuslimin itu baik,di pandang baikjuga oleh Allah
Menurut pendapat Hanafi hukum yang diterapkan berdasarkan 'uruf(adat kebiasaan)karena 'urf kekuatan hukumnya sama dengan hukum yang diterapkan berdasarkan nas (teks). Cara mewakafkan uang yaitu denga:n menjadikannya modal usaha dengan pembagian hasil mudharabah atau mubadha 'ah. Keuntuhgannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Namun Pendapat lbnu 'Abidin wakaf dirham itu menjadi kebiasaan di wilayah romawi.sedangkan di negeri lain tidak menjadi adat kebiasaan, atas dasar itu, ia memandang tidak sah. Sedangkan menurut Imam malik,Mengartikan "keabadian "lebih pada nature barang yang diwakafkan. Untuk asset tetap seperti tanah unsure keabadianya 23 24
42-43.
. Farid Wadgdy,Mursyid, Waka/ dan Kesejahteraan Umat,(Jakarta: Pustaka Pelajar,), h.88 Depag Rl,Keputusan Pemimpin Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf,(Depag RI 2003),h.
30
terpenuhi ketika tidak terkena bencana alam yang hitang fisik tanah tersebut,demikian juga hatnya dengan masjid masjid. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'.i ,Imam Malik metebar tahan wakaf benda bergerak sepe11i wakaf susu sapi dan buah yang di ambit manfaatnya. Dengan adanya kerangka pemikiran seperti ini Mazhab Matiki telah membuka Juas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis apa pun. Di samping itu Menurur Imam Hanafi memperbolehkan wakaf tunai dengan syarat selama nitai pokok wakafuya dijamin kelestariannya,tidak di jual,tidak di hibakan dan di wariskan selama digunakan untuk hal-hal yang dihibalcan. Kebolehan WakafUang golongan Hanabila di dukung oleh fatwa Muhammad bin Abdl)llah AJanshari murid dari sufar (sahabat dari Abu Hanifa) bahkan fatwa Al-anshari bukan Wakaf Uang saja bahkan berwakaf dengan barang-barang bentuk komoditi yang ditimbang atau ditakar di botehkan karena harta itu di investasikan dan di ambit Jabanya kemudian hasilnya di sedekahkan. Bahkan majlis Ulama Indonesia ketika memfatwakan wakaf uang JUga memperhatikan beberapa pendapat Utama Besar seperti :25 I.
Imam Al-Zuln·i (wafat 124 H),membolehkan wakaf uang dengan cara menjadikan Wakaf Uang terseblit sebagai modal usaha kemudian keuntungannya di salurkan kepada mauquf 'alaih.
2.
Mutaqaqddimin dari Ulama mazhab Hanafi,membotehkan wakaf uang sebagi pengecualian atas dasar ikhtihsan bi al-'Urfi.
25
Farid Wadjdy,Mursyid, Wakafdan kesejahteraan Umat,h. 90-91
32
(kebun) saja dan di pelihara kekekalannya, sedangkan yang di manfaatkan adalah hasilnya. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan secarn emplisit bahwa tanpa mengelola tanah tersebut tidak mungkin dapat di manfaatkan hasilnya. Dari praktek pengamalan wakaf dewasa ini suatu persepsi tertentu mengenai Wakaf Pertama: wakaf itu umumnya berwujud benda tidak bergerak, temtama tanah.Kedua, dalam praktek,di atas tanah wakaf itu biasanya didirikan masjid atau madrasah. Ketiga, Pengunaan wakaf di dasarkan kepada wasiat pemberi wakaf (wakif). Selain itu juga te1:dapat penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalanya, tanah wakaf itu tidak boleh di perjual belikan. Akibatnya di Indonesia, bank-bank di Indonesia tidak mau menerima tanah wakaf sebagai
angunan pinjaman.
Padahaljika tanah wakafbisa di gunakan maka organisasi masa (ormas) semacam NU, Muhammadiyah dan tmiversitas islam akan bisa mendapatkan dana pijaman yang di putarkan dan mnghasilkan sesuatu. Demikian juga pengunaan tanah wakf dari wakif yang berbeda tidak bisa di gabungkan, karna seola-olah asset wakaf telah hilang identitas individual wakifnya. Padahal jika beberapa harta wakaf bisa dikelola bersama, maka bisa di himpun berbagai macam
produksi untuk
investasi , kalau perlu dengan menjual asset wakaf untuk di jadikan modal financial. Penjualan harta wakaf semacam ini, konon telah di perbolehkan di libya,dengan catatan dana basil penjualan itu di gabungkan dengan harta lain yang statusnya masih harta tetap,karna dengan penjualan rnaka harta wakaf secara bersama-sama dapat menjadi aset. Adapun Wakafuang dalam pandangan islam tidak dijelaskan secara langsung
33
namun demikian Ketika kita melihat konsep dasar wakaf di mana hukum wakaf lebih banyak bersifat berijtihadi, maka kita berkesimpulan bahwa wakaf tunai telah menjadi keniscayaan dalam era yang serba moderen ini.
harta yang
diwakafkan tersebut baru sah sebagai hmia wakaf, kalau benda tersebut memenuhi syarat. Adapun syaratnya-syaratnya itu m1tara lain: a. Benda yang diwakafkan harus bemilai ekonomis, tetap zatnya dan boleh di manfaatkan menurut ajaran islam dalam kondisi apapun. b.
Benda yang diwakafkm1 harus jelas wujudnya dan pasti batasnya. Syarat ini di masukan agar tidak terjadi perselisihan dan permaslahan yang akan terjadi di kemudian hari setelah hmia tersebut di wakafkan
c. Hmia yang di wakafkan hmus benar-benar kepunyaan wakif secara sempuma artinya bebas dari segala beban. d. Benda yang diwakafkan harus kekal. Pada unmmnya para ulama berpendapat bahwa benda yang di wakafkan zatnya harus kekal.
D. Hikmah Wakaf
Hikrnah wakaf dapat berupa keuntungan-keuntungan seperti yang terdapat dalam wakaf ahli yang sesuai ·sekali dengan jiwa hukun Islam, yakni walrnf yang di tujukan untuk menjaga pihak yang diberi wakaf (keluarga) agar tidak jauh dari fakir miskin . Wakaf jenis ini menghindari penggunaan harta oleh ahli waris secara boros, dan menghindm·kan dari kemungkinan pemusnahan haiia secara tepat atau tak
34
terkendali yang berarti menghindarkan keluarga agar tidakjatuh miskin. 27 Dengan pemberian manfaat atau hasil daii benda wakaf itu pihak mustahik akan terpelihara dan harta itu tetap utuh sehingga melahirkan produktifitas yang dinamis dan menjamin kesejahteraan keluarga yang .merupakan tiang penyangga utama berdirinya suatu masyarakat dan negara yang bahagia. Pada tingkat yang telah mapan, lembaga ini dapat menjadi equilibre sosial, ekonomi, bahkan politik sepe11i yang telah dibuktikan oleh lembaga perwakafan Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir bebrapa waktu yang lalu.
Adapun Direktorat pengembangan zakat dan wakaf memberikari tujuan tentang adanya lembaga zakat dan wakaf yang merupakan hikmah dari adanya pensyari'atan zakat dan wakaf antai·a lain :28 Meningkatkan kesadaran kolektif umat Islam untuk mentasarufkan sebgian dai·i hartanya bagi kepentingan sesama melalui mekanisme zakat dan wakaf a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat dan wakaf sesuai dengan ketentuan agama. b. Meningkatkan fungsi dan peran lembaga pengelolaan zakat dan wakaf didorong untuk menjadi lembaga yang propesional, amanah, transparan dan
27
Juhaya S,Perwakafan di Indonesia; Sejarah Pemikiran ,Hukum dan Perkembangan, h.31 28
Depag RI, Profit Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, (Depag RI, W03) h. 28-29. ---~----
-------..,--..,,
35
mandiri. c. Meningkatkan hasil guna dan dayaguna zakat dan wakaf dengan mengoptimalkan pendayagunaannya secara produktif, agar lebih bermanfaat bagi kesejahteraan un1at. d. Meningkatkan kepercayaan publik kepada orgamsas1 pengumpul dan pengelola zakat dan wakaf e. Memperbaiki dan mengangkat tarafkehidupan kaum dhu'afa.
BAB III PERWAKAFAN DI INDONESIA A. Sejarah Singkat Perwakafan Di Indonesia
Sejak datangnya Islam, sebagian besar masyarakat Indonesia melalrnanakan wakaf berdasarkan paham keagamaan yang di anut sebelum adanya UU No.5 Talmn 1960 tentang: Peraturan dasar pokok Agraria dan peraturan pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang: perwakafan tanah milik masyarkat Islam Indonesia masih mengunakan
kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti melakukan perbuatan hukum wakaf secara lisan atas dasar saling kepercayaan kepada seseorang atau lernbaga tertentu,kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai mulia disisi Allah, tanpa harus melalui prosedur administrative,dan harta wakaf di anggap milik Allah semata dan siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah. Menurut para ahli, lembaga sosial yang han1pir sama dengan wakaf telah dikenal di Indonesia sebelum Islam masuk ke negeri ini, sebagaimana diungkapkan oleh M. Daud Ali. Dia mengungkapkan bahwa sebelum Islam datang ke Indonesia ini telah ada lembaga sosial yang kedudukannya hampir sama dengan wakaf, seperti adanya Tanah Perdikan 1, Tanah Pareman 2, Huma Serang 3 , dan sebagainya. Maka 1
Tanah Perdikan adalah Sebidang tanah yang n1erupakan pemberian seorang raja kepada seseorang atau sekelompok orang di desa yang telah berjasa kepada raja atau kepada negara. Kegiatan ini terjadi didaerah Jawa Timur 2 Tanah adalah tanah negara yang dibebaskan dari pajak landrente yang diserahkan kepada desa-desa, subak-subak dan juga kepada candi untuk kepantingan bersama. Ini terjadi di daerah Lombok. 3 · Huma Serang adalah Ladang-ladang yang setiap tahunnya dikerjakan bersama-sama dan hasilnya digunakan untuk bersama. Ini te1jadi di daerah baduy, Banten Selatan:
r
37 Pl!PUSTAKAAN UTAMA LHl\l SYAHlf) JAKARTA
dapat dimenge1ii bila pemahaman kaum muslimin di Indonesia tentang wakaf selain didasarkan pada Al-Qur'an, Al-Hadits, Madzhab-madzhab Fiqh juga oleh hukum adat. Adat orang Islam Indonesia banyak yang berasal atau dipengaruhi oleh aturan Islam termasuk diantaranya adat mengenai wakaf. 4 Adanya beberapa lembaga yang hampir sama dengan wakaf sebelum Islam menimbulkan pandangan khusus bagi ahli hukum Indonesia terhadap lembaga wakaf. Walaupun lembaga wakaf berasal dari Fiqh Islam, namun bagi sebagian ahli hukum Indonesia memandang masalah wakaf ini sebagai masalah dalam hukum adat. Hal ini disebabkan sudah meresapnya penerimaan lembaga wakaf ini di kalangan masyarakat Indonesia dan dianggap sebagai suatu lembaga hukum yang timbul sebagai hukum
Oleh karena itu pula, pengertian wakaf menurut adat banyak persamaannya dengan pengertian wakaf menurut hukum (fiqh) Islam. Ini dapat dilihat dari perumusan wakaf dalam hukum adat yang dikemukakan oleh pada ahli hukum adat, diantaranya menurut Hilman Hadikusmo, wakaf adalah memberikan, menyediakan sesuatu benda yang dzatnya kekal seperti tanah untuk dinikmati dan dimanfaatkan kegunaannya bagi kepentingan masyaralcat menurut ajaran Islam 6. Tampaknya pengertian yang dikemnkakan di atas walaupun tidak sama namun sejalan dengan
'' M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UJ Press, 1988) h, 94. 5 Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Waka/ di Negara Kita, (Bandung: Penerbit Alumni, 1979) h, 14. 6 Hilman Hadikusumo, Ensiklopedi Hukum Adat dan Ada! Budaya Indonesia (Bandung : Penerbit Alumni, 1977) h, 216,
38
pengertian wakaf menurut Fiqh Islam karena pemanfaatannya untulc orang Jain baik perorangan maupun kelompok dan pemilikannya terlepas dari pemilik semula. Banyaknya persanman antara pengertian wakaf menurut adat dengan pengertian wakaf menurut Fiqh Islam menunjukan eratnya hubungan antara adat dengan Fiqh Islam di Indonesia. Hal ini terlihat dengan adanya lembaga-lembaga sosial yang hampir sama dengan wakaf sebelum Islam masuk ke Indonesia, hal ini menyebabkan lembaga wakafyang datang kemudian sejalan dengan masuknya Islam di Indonesia dapat berkembang dengan baik yang tampak dengan semakin berkembangnya jumlah perwakafan di Indonesia. Dari pembahasan yang telah dikemukakan, jelas bahwa wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat sudah melembaga di Indonesia sejak dahulu,terlihat banyalmya jumlah perwakafan yang tumbuh di Indonesia. Akan t(!tapi jumlah perwakafan yang cukup banyak tersebut pada awalnya tidak diiringi dengan peraturan perundang-undangan yang memadai, sehingga pada akhirnya melahirkan kesadaran bagi pemerintah, baik pemerintah pada masa kolonial Belanda sebelum Indonesia merdeka maupun setelah Indonesia Merdeka - bahkan sampai sekarang - untuk menertibkan tanah wakaf di Indonesia. Untuk mengetahui sejaulnnana peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang pernah diberlakukan di Indonesia, berikut ini akan dikaji tentunya secara singkat tentang hal tersebut.
39
Peraturan dan ketetapan perwakafan yang pernah berlaku di Indonesia
B.
Wakaf lebih banyak di lakukan oleh bangsa Indon
Surat Edaran Sekretaris Gubememen Pertama tanggal 31 januari 1905 No. 435, sebagaimana termuat dalam Bijblad 1905 Nomor 6196 tentang Toeziht
Opden bouw van Mohammedaansche bedehuizen. Dalam surat edaran ini sekaipun tidak diatur secara khusus tentang wakaf, akan tetapi dinyatakan bahwa pemerintah tidak berma!(Sud melarang atau menghalang-halangi orang Islam memenuhi keperluan keagamaanya. Dalam ha! pembuatan tempat Ibadah, baru boleh dilaksanakan apabila benar-benar di kehendaki oleh kepentingan umum. Surat edaran ini di tujukan kepada para Kepala wilayah di Jawa dan Madura kecuali daera!1 Swapraja, untuk melakukan pendataan dan
40
pendaftaran tanah-tanah atau tempat ibadah yang ada di kabupaten masingmasing7 • 2.
Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 4 Juni Tahun I 931 Nomor 136/A yang termuat dalan1 Bijblad Nomor 125/3 Tahun 1931 tentang Teozhict
van de Regering op Mohammedaansche Bedehuizen Vrijdagdiensten en wakafs. Surat edaran ini merupakan kelanjutan dan perubahan dari Bijblad nomor 6196 yaitu tentang pengawasan pemerintah atas rumah-rumah peribadatan orang Islam, sembahyang Jum'at, dan wakaf. Pada garis besamya surat edaran ini memuat ketentuan agar Bijblad Tahun 1905 Nomor 6169 diperhatikan dengan baik dengan maksud supaya mendapatkan suatu register yang berguna untuk memperoleh kepastian hukum dari harta wakaf. Namun demikian, untuk mewakafl(an harta tetap diperlukan izin Bupati, yang menilai permohonan itu hanya dari segi tempat harta tetap dan maksud pendirian. Bupati memberi perintah supaya wakaf yang izinkannya dimasukan ke dalam daftar yang dipelihara oleh ketua pengadilan agama. Dari setiap pendaftaran diberitahukan kepada Asisten Wedana untuk bahan baginya dalam pembuatan Iaporan kepada kantor Landrente. 8 3.
Surat Edaran Gobememen tanggal 24 Desember 1934 Nomor 088/A yang termuat dalam Bijblad Nomor 13390 Tahun
7
1934 tentang Teozicht de
Dirjen Bimas Islam dan Penyelengaraan Haji Depag RI, Pedoman Penge/olaan dan Pengembangan Waka/, 2003, h. 21. 8 Di1jen Bimas Islam dan Penyelengaraan Haji Depag Rl, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Waka/, 2003, h. 21.
41
regering op Mohammedaansche Bedehuizen en Wakafs. Surat edaran ini hanya mempertegas apa yang disebutkau dalam surat edaran sebelumuya, yang isinya memberi wewenang kepada Bupati untnk menyelesaikan perkara jika terjadi persengketaan. 9 4.
Regering op Mohammedaansche en wakafs.
Surat edaran ini pun bersifat
penegasan terhadap surat-surat sebelumnya yaitu mengenai tata cara pe1wakafan sebagai realisasi dari ketentuan Bijblad Nomor 6169/1905 yang menginginkan regristrasi dari tanah wakaf tersebut. 10 Peraturan-peraturan tentang perwakafan tanah yang dikelurkan pada masa penjajahan Belanda tersebut pada masa kemerdekaan Republik Indonesia sejak diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 masih terns cliberlakukan .. Hal ini berdasarkan bunyi pasal II Aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945: "Segala
badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlak:u, selama be/um diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini " 11 • Pacla jaman kemerclekaan masalah wakaf pacla mulanya pemah diurus oleh tiga Departemen ketika masih ada Departemen/Kementrian Agraria, selain diurus oleh Departemen Agama clan Departemen Dalarn Negeri, tapi akhimya di urus oleh clua Departemen yang di sebut terakhir. Sedangkan untuk wakaf benda bergerak (selain tanah) cliurus, diawasi, didaftarkan oleh Departemen Agama. 12
9
Ibid, h. 22. Ibid, h. 22. 11 BP-7 Pusat, Undang-undang Dasar I 945, P4 dan GBHN, (Jakarta: tp, I 990) h. 9 12 Usman, Suparman, Hukum Penvakafan di Indonesia (Kudus: Darul Ulum Press, I 994) h.9
10
43
yang ada di Indonesia, bahkan usaha penertiban juga diperlihatkan oleh pemerintah RI, akan tetapi peraturan-peraturan yang ada kurang memadai dan masih banyak kelemahan-kelemahannya yaitu belum memberikan kepastian hukum mengenai benda wakaf khususnya tanah. Oleh karena itu dalarn rangka penertiban dan pembaharuan sistem hukum Agraria kita, pemasalahan mengenai perwakafan tanah mendapat perhatian khusus sebagaimana telihat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) bab II, bagian XI, Pasal 49 yang berbnnyi: (I) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagarnaan sosial, diakui dan dilindungi. Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. (2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan snci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberi tanah yang dikuasai lang:mng oleh negara dengan hakpakai. (3) Perwakafan tan ah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 15 Dari bunyi ketentuan Pasal 49 ayat (3) tersebut jelas di sebutkan bahwa untuk melindungi
berlangsungnya
tanah-tanah
wakaf
di
Indonesia,
sekaligus
mene11ibkannya, pemerintah akan memberikan peraturan Pemerintah tersebut baru dikeluarkan setelah 17 Tahun berlakunya Undang-undang Pokok Agraria tersebut
15
Kanwil Depag DK! Jakarta, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang perwakqfan Tanah Milik, (Jakarta: Badan Pembinaan Perwakafan DK! Jakm1a, 1981) h. 18-17 ,-;:"'.: i:?i::ll I 0:: TA I( A ii. 1\1 I IT .l U ll
45
2. Tanah wakaf sebelumnya tertibnya PP Nomor 28 Tahun 1977 kebanyakkan belum mempunyai data otentik, sehingga dalam proses penyesuaian dengan PP tersebut sering menirnbulkan masalah antara Nazhir dengan keluarga wakif, antara Nazhir dan pemerintah, dan antara Nazhir dengan oknum yang tidak bertanggungjawab. 3. Terdapat banyak tempat Ibadah, gedung lembaga keagamaan, dan kuburan yang menempati tanah negara belum tertampung dalam PP Nomor 28 untuk berubah statusnya menjadi tanah wakaf 4. Terbatasnya dana pernsertifikat tanah wakaf. Karena alasan di atas maka dikeluarkan seperangkat peraturan perundangundangan yang langsung mengenai perwakafan tanah milik untuk mendukung terlalrnananya PP Nomor 28 Tahun 1977 tersebut. Peraturan perundang-undangan tersebut yaitu: !. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tauhn 1977 Tentang Pendaftaran
Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik 2. Peraturan Menteri Agama Nomor I Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. 3. Instruksi Bersama antara Menteri Agama dan Menter!. Dalam Negeri Nomor: 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1 Tahun 1978 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
46
4. Peraturan
Direktorat
Jendral
Bimbingan
Masyarakat
Islam
Nomor
Kep/D/75/1978 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturanperaturan tentang Perwakafan Tanah Milik. 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang
kepada
Propinsi/setingkat
di
Kepala seluruh
Kantor
Wilayah
Indonesia
untulc
Departemen
Agama
mengangkat
atau
memberhentikan setiap Kepala KUA kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. 6. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun I 978. 7. Surat Di1jen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D II/5/Ed/14/1980 tanggal 25 Juni 1980 Tentang Pemakaian Bea Materai dengan Lampiran surat Di1jen Pajak Nomor S.629/PJ.331/1980 tanggal 29 Mei 1980 yang menentukanjenis formulir wakaf mana yang bebas materai, dan jenis :formulir yang dikenakan bea materai dan berapa besar. 8. Surat Dirjen Bimas Islam da urursan Haji nomor D H/5/Ed/0/1981 tanggal 17 Februari 1981 kepala Gubemur kepala daerah Tingkat I di seluruh Indonesia, tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik dan Permohonan Keringanan atau pembebasan dari semua pembebanan biaya 9. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D II/5/Ed/1111981 tanggal 16 April tentang Petunjuk Pemberian Nomor pasal Formulir perwakafan Tanah Milik.
47
Selain peraturan-peraturan yang berlangsung berkenaan dengan masalah wakaf sebagai disebutkan di atas juga terdapat perundang-undangan yang menyebut tentang perwakafan tanah milik. Peraturan perundang-undangan itu antara lain: 1. Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria, tanggal 24 September 1960 Pasal 49 ayat (3) undang-undang tersebut memberi isyarat bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tanggal 23 Maret 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini berlaku umum artinya semua tanah. Oleh karena itu peraturan ini juga berlaku untuk tanah wakaf. 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 1961 Tentang Permintaan dan Pemberian izin Pemindahan Hak atas tana11. Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 23 September 1961 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badanbadan hukun yang dapat memunyai hak milik atas tanah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978 tentang biaya pendaftaran tanah. 6. Peraturan Menteri Dalam Nege1i Nomor 2 Tahun 1978 tentang ketentuan mengenai Biaya Pendaftaran. Tanah untuk Badan-badan hukum tertentu yaitu untuk badan hukum sosial dan keagamaan sepe1ti wakaf. 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 348 Tahun 1982 tentang Penyertifikatan tanah bagi badan hukum keagamaan, badan hukum sosial, dan
48
lembaga pendidikan yang menjadi objek Proyek Operasi Nasional Agraria 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:
SK.l 78/DJA/1982 tentang
Penunjukan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat sebagai Badan Hukum yang bisa mempunyai tanah dengan hak milik. 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Pada bah III tentang Kekuasaan Pengadilan, Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa pengadilan betugas dan berwenang memeriksa memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Fiqh Islam, c. Wakaf dan shadaqah 10. Instruksi Bersama Menteri Agama RI dan kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang Se1iifikat Tanah wakaf pada tanggal 30 24 Tahun 1990 Nopember 1990 Dengan dikeluarkrumya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan beberapa peraturan yang mendukung terlaksananya . PP tersebut, maka seluruh ketentuan dan peraturan perwakafan tanah milik sebagaimana tercantum dalam Bijblad Nomor 6196 Tahun 1905, Nomor 12573 Tahun 1931, Nomor 13390 Tahun 1934, dan Nomor 13480 Tahun 1935 beserta peraturan pe:laksanaannya sepanjang yang bertentangan dengan PP Nomor 28 Tahun 1977 ini tidak berlaku lagi. 17
17
Faisal dan A. Saiful Anam, Hukum Waka/ dan Perwakafan di Indonesia, (Pasuruan : PT. Garuda Buana Jndah, 1993) h. 35.
49
C.
Ketetapan Perwakafan pada UU RI No. 41 Tahun 2004
Sejarah Lahimya UU RI No. 41Tahun2004 Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu ditingkatkannya peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara Jain, untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatanya sesuai dengan prinsip syariah. Pada kenyataarmya praktik wakaf belum
sepenuhnya berjalan tertib dan
efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Melihat kondisi tersebut di atas, maka lahirlah UU RI No 41 Tahun 2004 pada tanggal 27 Oktober 2004, ha! ini untuk memenuhi kebutuhan Jmkum dalam rangka pembangunan hukum nasional. Pada dasamya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan penmdang-undangan dicamtumkan kembali dalam Undang-undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut : I. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf
50
dan harus dilaksanakan. Undang-undang ini tidak
mi~misahkan
antara wakaf
ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. 2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini di pabami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanab dan bangunan, menurut undang-undang ini wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya. Dalam ha! benda bergerak berupa uang. Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah. Yang dimaksud Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariab, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah Dimungkinkarmya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan syariab dimaksudkan agar memudahkan Waldf untuk mewakafkan miliknya. 3. Peruntukan harta benda tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejabteraan umum dengan cara mewujudakan potensi dan manfaat ekonomi hmia benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki
51
wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah. 4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir 5. Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksnakan tugas di bidang perwkafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bersekala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pe1iimbagan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan Sistematika UU RI No. 41Tahun2004 tentang Wakaf UU RI No.41 Tahun 2004 tentang wakaf ini terdiri dari 11 bab dan 71 pasal dengan sistematika sebagai berikut:
18
Bab I
: Ketentuan Umum (terdiri dari satu pasal)
Bab II
: Dasar-dasar Wakaf (terdiri dari I 0 bagian dan 30 pasal)
Bab III
: Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf(terdiri
18
Depag RI, Undang-undang RI Nom01· 41 Tahun2004 Tentang Waka/(Jakai1a: Di1jen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji , 2004.
54
itu akan membantu dari jeratan hutang dan ketergantungan kepada luar negri. Kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai wakaf uang ditandai dengan munculnya UU No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Lebih lanjut, Departemen Agama dalam rangka menyahuti keperluan dan alasan itu di atas, telah menumbuhkan Direktorat Pengembangan zakat dan Wakaf sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat dan wakaf demi terciptanya kesejahteraan sejati, baik di dunia maupun diakhirat kelak 20 Ketentuan wakaf uang dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 dijelaskan dalam beberapa pasal, yaitu pasal 28 s/d pasal 31, yang berbunyi :21 Pasal 28 Wakif dapat mewakafkan benda bergerak bempa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh mentri. Pasal 29 1]. wakaf benda bergerak berupa uang sebagai mana dimaksud dalam pasal 28 dilaksakan oleh wakif dengan pemyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. 2). Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
20
21
Direktoratjendral bimas islam dan penyelenggaraan Haji .2004 :89-90
• Depag RI, Undang-Undang Nomor No. 41 Tahun 2004 tentang WakafUang, Tahun 2004,h.16-17.
56
Dalam penjelasan pasal 43 secarn
produktif yaitu:
Dengan
modal,produksi,kemitraan ,pengembangan
ayat 2 pengelolaan wakaf uang hams dilakukan cara
pengumpulan,
investasi,
perdagangan,agrobisnis,pe1iambangan
tehnologi,
pembangaunan
penanaman perindustian
gedung,apartemen
,mmah
susun,perkantoran,sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Yang dimaksud lembaga penjamin syaria'ah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjamin atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syari 'ah atau skim lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV ANALISA DAN PERBANDINGAN ANTARA KONSEP WAKAF UANG MENURUT FIQH ISLAM DAN UU RI NOMOR 41 TAHUN 2004
Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa wakaf diartikan secara etimologi adalah mena11an sesuatu yang ada hubungnnya dengan harta kekayaan, sedangkan secara terminologi terdapat beberapa pendapat dalam perumusan pengertian walcaf yang di kemukakan oleh para Imam mazhab (Fiqh Islam), sebagaimana telah dipaparkan di muka. Pada dasarnya beberapa pendapat Imam Mazhab (Fiqh Islam) mengenai definisi wakaf mempunyai arti yang sama yaitu menahan suatu benda atau harta dan manfaat dari harta wakaf tersebut atau harus di,alurkan sesuai dengan maksud wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif. Manfaat benda tersebut harus dipergunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Perbedanya hanya terdapat pada masalah status kepemilikan harta apakah tetap menjadi milik si wakif atau telah menjadi milik Alla11 ? dan apakah wakaf itu harus bersifat kekal atau sementara saja?. Perbedaan pandangan wakaf diantara para Imam mazhab (Fiqh Islam) itu kiranya berlatar belakang dari perbedaan konsepsi masing-masing tentang wakaf. Adapun pengertian wakaf yang diberlakukan di Indonesia sekarang yaitu dapat dijumpai dalam Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, di BAB I KETENTUAN UMUM kita bisa melihat pada Pasal I yang berbunyi "wakaf adalah
57
60
hukum tertentu terhadap hartanya di luar permasalahan apakah harta tersebut terlepas dari hak miliknya atau tidak. Sedangkan "tashadaqa" menunjukan aspek yang bersifat positif dimana wakif mensedakahkan manfaat .harta tersebut2. Persamaan antara konsep wakaf menurut Imam Maclzhab (Fiqh Islam) dan UU R1 No 41 tahun 2004 tentang wakaf, disamping itu terdapat juga perbedaanya itulah yang membuka jalan untuk menganalisa persamaan dan perbedaan wakaf secara konsepsional antara yang dikemukakan oleh para imam madzhab (Fiqh Islam) dan yang terkandung dalam UU RI No. 41 tahun 2004. Namun kriteria yang disepakati untuk mengukur keabsahan perbuatan hukum berkaitan erat dengan rukun dan syarat-syarat yang diper!ukan untuk itu, sebagaimana dinyatakan bahwa suatu perbuatan hukum yang sah dalam bidang ibadal1 dan muamalah ialah telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya sehingga perbuatan hukum itu dianggap benar menurut hukum. 3 1.
Pcrsamaan Konsep Wakaf
Uang Mcnurut Fiqh Islam dan UU No. 41
Tahun 2004 Dari pembahasan sebelumnya pada bab-bab yang sudah di jelaskan mengenai wakaf uang menurut imam mazhab (Fiqh Islam) dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdapat beberapa persamaan diantara keduanya, persamaan tersebut antara lain :
2
Praja, Djuhaya S, Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya (Bandung: Yayasan Piara, 1995) h. 52-53 3 Khalaf, Abdul Wahab, I/mu Ushul Fiqh, di terjemahkan oleh Masdar Helmi, (Bandung : Gema 1nsan Press, 1997, h. 76
61
I. Legalitas WakafUang
Legalitas wakaf uang dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah sama-sama membolehkan dan menganggap sah mewakafkan benda bergerak bernpa uang tunai. Hal ini dilandasi dengan beberapa dasar hukum dalam masing-masing pandangan tersebut. Pertama; Dalam hukum Islam dasar kebolehan wakaf uang adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bah II antara lain adanya sumber-snmber yang menyebutkan bahwa uang telah di terapkan di sebahagian masyarakat islam yang bermazhab hanafi. Namun terdapat perbedaan pendapat tentang hukumnya sebagai berikut4 : a. Az-Zhuhri (wafat Tahun 124 H) Imam Bukhori (wafat tahun 252 H) menyebutkan bahwa imam Az-Zhuhri berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagi modal usaha (dagang),kemudian menyalurkan keuntunganya sebagai wakaf. b. Dr.Az-Zuhaili
juga
menyebutkan
bahwa
mazhab
Hanafi
memeperbolehkannya sebagai pengecualian karna sudah banyak dilakukan masyarakat,sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abdullah bin mas'ud yang berbunyi:
"Apa yang dipandang kaum muslimin itu baik,di pandang baik juga oleh Allah".
4 • Depag RI,Peningkatan Zakat dan Wakaf (Jakaita: Pembentukan tim penyusun Naskah Fiqih wakaf, 2003),Hal.42-43
62
Menurut pendapat hanafi hukum yang diterapka berdasarkan 'uruf(adapt kebiasaan) karna 'urf kekutan hukurnnya sama dengan hokum yang diterapkan berdasarkan nas (teks). Cara mewakafkan uang yaitu dengan menjadikannya modal
usaha
dengan
pembagian
hasil
mudhabah
atau
mubadha'ah.
Keuntungannya disedekahkan kepada pihak wa\rnf. Namun Pendapat Ibnu 'Abidin wakaf dirham itu menjadi kebiasaan di wilayah romawi. sedangkan di negri lain tidak menjadi adapt kebiasaan.atas dasar itu,ia memandang tidak sah. c. Menurut Al-Balcri mengemukakan pendapat mazhab syafi'I wakafuang tidak boleh, karna dirham dan dinar akan lenyap ketika di bayarkan sehingga tidak ada wujudnya. Kedua; Dalam Undang-undang No.41 Tahun 2004 juga membolehkan wakaf benda bergeral( berupa uang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 yang berbunyi "Wakif dapat mewakafkan benda benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuanagan syari 'ah yang di tunjuk oleh Menteri'"
2. Tata cara Pengelolaan WakafUang, Hal ini berlalm pada proyek penyedia jasa maupun proyek penghasil pendapatan. Sehingga dengan demikian pada proyek penyedia jasa pun di perlukan persyaratan menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya pemeliharaan. Dalam konteks wakaf maka pembiayaan proyek wakaf bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi harta walrnf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas dan kehidupan sumber daya insani
63
Menurut Kahf (march 2,4 1998) pembiayaan harta wakaf tradisional dan harta wakaf institusional: 5 a. Model
pembiayaan
proyek
wakaf
Tradisional.
Yaitu
Pinjaman,hukr(kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran !up sum yang cukup besar di muka),al Ijarahtain( sewa dengan dua
pembayaran ),Menambah harta wakaf baru dan Penukaran Penganti (substitusi) harta wakaf. b. Model pembiayaan baru untuk proyek wakaf produktif secara institusional. Pembiayaan yang membolehlcan pengelola wakaf (produkti) memegang hak enklusif terhadap pengelola seperti Murabahah,Istisna,Ijarah,dan Mudharabah.sebagai tambahan ada juga yang di sebut berbagai Kepemilikan atau syari 'atul milk, di mana be:berapa kontaktor yang berbagai menejemen proyek pada pihak penyedia pembiayaan atau di sebut dengan model berbagi hasil( aut put sharing) dan model hurk sewa berjangka panjang..
5
Direktorat pemberdayaan wakaf,ditoratjenderal Bimbingan Masyarakat Islam.Pedoman Pengelolaan WakafTunai.Tahun 2006.Hal 77.
64
2. Perbedaan
Konsep Wakaf Uang dalam
Fiqh Islam dan UU No. 41
Tahun 2004 dan Faktor yang Mempengaruhinya Kosep Fiqih adalah pendapat para ahli hukum fiqih islam yang terdapat dalam kitab-kitab islam dalam berbagai mazhab. Konsep fiqih islam nampaknya dalam pengaturan masalah nazir baik mengenai hak maupnn kewajiban dalam system perwakafan di Indonesia di anggap belum memadai. Oleh karna itu konsef fiqih memandang wakaf baik benda tidak bergerak maupun benda yang produktif sebagi salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang dilakukan dengan cara pelepasan hak tanpa hambatan materi dan tanpa ikatan administrasi Mekanisme pembiayaan wakaf tradisional, paham mayoritas umat islam masih stagnan(beku) terhadap persoalan wakaf. Pengembangan wakaf
dalam kitab fiqih
klasik yakni dengan menjadikan wakaf sebagai lahan pertaniaan, pinjaman Gangka panjang),sewa dengan dua pembayaran,menambah harta wakaf baru,dan penukaran pengganti harta wakaf. Dalam pandangan hukum islam pengelolaan wakaf uang di peruntukan dalam pembiayaan modal usaha perdaganggan . Sedangkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 Sudah ada mekanisme pembiayaan secara bervariasi dan melembaga,tidak hanya satu jenis usaha saja seperti dalam pandangan hukum islam. Namun pada perkembangan sekarang wakaf tunai sudah di bakukan di lembaga perbank syari 'ah. Nazir yang berfungsi sebagai peranan yang mengendalikan proses investasi mengembagkan harta wakaf dengan di kelola langsung sehingga dalam peraturan undang-undang No.41 Tahun 2004. Pengaturan masalah nazir mengenai hale dan kewajiban nampaknya sudah memadai .karna undang-undang No.41 tahun
65
2004 menjadikan wakaf sebagi pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan
menyediakan sarana ibadah namun juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain memajukan kesejahteraan unrnm. Oleh karna itulah nazir berhak untuk menagambil hasil dari benda wakaf tersebut 10% dari hasil wakaf sampai sudah dikeluarkan biaya-biaya operasional dan beban-beban lainya. Selain itu juga dana wakaf juga akan membantu kalanganggan ekonomi umat,dan bantuan pengembangan sarana dan prasarana ibadah. tidak menutupi kemungkinan juga di pergunakan untuk membantu pihak yang memerlukan bantuan seperti pendidikan,bantauan penelitian dan lai-lain.
C. Analisa Penulis
Persamaan konsep wakaf uang dalan1 fiqh Islam antara UU RI No. 41 talrnn 2004 terletak pada materi hukum yang terkandung didalanmya terutama materi
hukum yang bersifat subtantif, sedangkan perbedaannya terletak pada penekanan aspek procedural administrative dan pola pengembangannya. Perbedaan antara keduanya terlihat pada penekanan aspek prosedliral yang menyangkut masalah tata cara dan prosedur administratif lai11I1ya. Tetapi pandangan imam-imam mazhab yang lebih tampak adalah lrnkum substansifnya.
Sedangkan hal-hal yang ada dalam
Undang-undang NO 41 Tahun 2004 yang bersifat teknis merupakan penjabaran dari pemahaman dan memperdayakan wakaf tunai di lihat dengan kebutuhan masyralcat . Melihat masyarakat perkotaan tidak mungkinnya banyak tanah,maka dengan tidak menunggu menjadi tuan tanah
66
mewakafkan sebagian harta mereka untuk kepentingan umat islam Iainnya seki!igus untuk menyaring moral kesadaran akan solidaritas antar sesama sehingga adanya keterkaitan antar golongan miskin dengan golongan yang (kaya) maka setiap orang yang mempunyru kelebihru1 hruia bisa menyumbangkan hartanya
tanpa batas
tertentu. Kemudian Faktor yang mempengaruhi perbedaan antru·a fiqh Islam dan UU RI No 4 I tahun 2004 adalah perbedaan kondisi sosial masyarakat dan perbedaan kebutuhan terhdap hukum yang mengatur kedua masa yang b'~rbeda. Pada masyarakat Indonesia adalah jaminan kepastian hukum terhadap keberadaan harta wakaf sehingga tujuan wakaf bejalan dengan baik. Prospek perkembangan wakaf yang diinginkru1 di masa mendatang, antara Iain dapat diproyeksikan dari substansi UU tersebut. Ada beberapa substansi penting yang perlu diperhatikan bagi berbagai pihak yang peduli dengan permasalahan perwakafan dalam UU Wakaf ini : Pertama:Tentang Nazhir. Nazhir wakaf yang selama ini tradisional, dalam UU ini
mengarah pada Nazhir profesional yang terdiri dari Nazhir perorangan, organisasi, atau badan hukum (Pas al 19). Adapun tu gas-tu gas N azhir ad al ah: melakukan pengadministrasian, mengelola dan mengembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakafindonesia (BWI). Adapun ruang Iingkup kerja Nazhir dalam mengelola peruntukan harta benda wakaf meliputi: sarana dan kegiatan ibadah; pendidikan serta kesehatan;
67
bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kesejahteraan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besamya tidak melebihi l 0%. Dalam UU ini terlihat jelas arah perwakafan di Indonesia bukan hanya untuk kepentingan ibadah saja, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat dengan pengelolaan wakaf secara ekonomis dan produk dalam meningkatkan kesejahteraan umat.
Kedua: Berkaitan dengan Barta Benda Wakaf. Barta benda wakaf yang selama ini
barn berupa benda tidak bergerak (tanah milik), dalam UU diperluas sehingga meliputi benda tidak bergerak dan benda bergeralc. Benda tidak bergerak mencakup: hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan UU yang bedaku; dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan UU yang berlaku. Sedangkan benda bergerak yaitu harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergeralc lain seperti mushaf, buku dan kitab. Di san1ping itu, menyangkut wakaf uang, lebih lanjut diatur bahwa Walcif dapat mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama (Pasal 28). Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan
68
dalam bentuk se1tifikat wakaf uang oleh LKS. LKS ini bisa saja Bank Syaiiah, Asuransi Syaiiah, atau Manajer Investasi Syariah. Sertifikat wakaf uang atau wakaf tunai merupakan peluang yang positif dalam upaya menggali dana-dana umat Islam yang sampai kini masih belum dioptimalkan. UU Wakaf juga menetapkan bahwa seluruh benda wakaf harus didaftarkan kepada Menteri Agama dan BWI serta akan diumumkan. Ketiga: Pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf. Dalan1 UU ini tegas
dinyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda walrnf dilakukan dengan prinsip syariah. Antara lain dapat dilakukan melalui pembiayaan mudharabah,
murabahah,
musharakah,
atau
ijarah.
Selain
itu
untuk
memproduktifkan harta benda wakaf dimungkinkan dengan cara investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustriai1, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rurnah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. UU Wakaf secara eksplisit juga menyebut keberadaai1 lembaga penjamin syariah (asuransi syariah) untuk menghindari habisnya harta benda wakaf karna kerugian ketika di investasikan. Menyangkut perubahan status harta benda wakaf, dalam UU ini diatur bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalarn bentuk pengalihan hak lainnya. Perubahan status benda wakaf hanya dimungkinkan apabila untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan
69
ketentuan UU yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariab. Dan hanya dapat dilalmkan dengan persyaratan wajib ditukar dengan hruta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan hruta benda wakaf semula, dan surat izin tertulis dari mentri Agama serta persetujuan dari BWI. Keempat: Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI yang diamanatkan UU merupakan
lembaga independen, yang akan berkeduclukan di ibukota clan dapat membentuk perwakilan di provinsi clan/atau kabupaten/kota sesuai clengan kebutuhan. Adapun BWI memiliki tugas dan wewenang: melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalan1 mengelola clan mengembangkan hruta benda wakaf; melakukan pengelolaan clan pengembangan hruta bencla wakaf berskala nasional clan internasional, memberikan persetujuan clan/atau izin atas perubaban peruntukan dan status hruta benda wakaf; memberhentikan dan mengganti Nazhir, memberikan persetujuan atas penukru·an hruta benda wakaf; memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan perwalrnfan.
BABV PENUTUP
A.
Kesimpulan
Sebagai bab terakhir dari penulisan skripsi ini, dan berdasarkan pembabasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan dalam dalam pembabasan ini, yaitu : I. Dalam pandangan hukum Islam dan UU No. 41 Tabun 2004, hukum wakaf
benda bergerak berupa uang adalab boleh.Hai ini sesuai dengan hadist lbnu Umar yang berbunyi :
,;
...J.,-ll J.lj ,, ,. ,,
'
.;Ji ,,
I~ ;_,._) ,,. ,. - ,,
"
y\;)I ,, ,,
>a
d,. J J.'_;ll Jj
"tahanlah itu dan shadaqahkan hasilnya. Tanah tersebut tidak boleh dfiual atau diperjual
belikan
dihibahkan
atau
diwariskan.
Umar
menshadaqahkan
(Mewakafakan) tanah di Khaibar itu kepada fakir miskin, karib kerabat, budak (Riqab), dan Jbnu Sabi!"
2. Persamaan konsep wakaf antara Imam mazhab (fiqh Islam) dan UU RI No. 41 tahun 2004 terletak pada materi hukum yang terkandung didalamnya terutama materi hukum yang bersifat subtantif, sedangkan perbedaannya terletak pada penekanan aspek prosedural dan administratif saja. Persamaan pandangan hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 keduanya sama-sama membolehkan terjadinya wakaf benda bergerak berupa uang. Sedangkan perbedaannya hanya
70
71 terletak pada segi prosedural, administratif dan pengelolaan wakaf uang tersebut. Dalam hukum Islam wakaf tidak diwajibkan melalui mekanisme lembaga tertentu. Disamping itu peruntukan wakaf uang tersebut juga hanya terbatas sebagai modal usaha dagang. Sedangkan dalam UU No. 41 Tahun 2004, mekanisme pelaksanaan wakaf uang harus melalui perosedur lembaga formil yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dan peruntukan walcaf uang tersebut juga tidak hanya digunakan sebagai modal usaha dagang saja, namun sudah lebih bervariasi dalam bentuk usaha produktif yang lain, seperti investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan perdagangan, agrobisnis, pe1tambangan perindustian ,pengembangan tehnologi, pembangaunan gedung, apmtemen ,ruma11 susun, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan da11 usaha-usaha ym1g tidak be1tentangan dengan syari' ah. 3. Faktor ym1g mempengaruhi perbedam1 antara Imam mazhab (fiqh Islam) da11 UU RI No 41 tahun 2004 adalah perbedam1 kondisi sosial masym-akat da11 perbedaan kebutuhan terhdap hukum yang mengatur kedua masa yang berbeda. Pada masyarakat Indonesia adalah jaminan . kepastian hukum terhadap keberadan wakaf Uang sehingga tujua11 wakaf bejalan dengan baik.
B. Saran-saran I. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah sebuah jawaban
dari keseriusa11 para ulama Indonesia dalam memperjuangkan hukum Islam, dan ini merupakan sebuah contoh kongkrit yang mesti harus terns diperjuangkan
72
sampai selesai. Maka dari itu Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang sangat sesuai dalam konteks perkembangan zaman sekarang. 2. Dalam hal ini pemerintah sebagai pihak pertama yang mengeluarkan UU RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf tidak hanya berhenti pada Undang-undang saja tetapi alangkah lebih baik untuk terus menerus mengawasi serta mengadakan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan perwalcafan,terutama dalam penegelolaan walcaf uang. Maka dari itu wakaf uang akan berfungsi sebagai wahana untuk mensejahterakan perekonomian umat terutama umat islam.
DAFTAR PUSTAKA Al-Qur'an dan Terjemahan' Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Waka/ di
Negara Kita, (Bandung : Penerbit Alumni, 1979). Ainaini, Badran Abu al-, Ahkam al-Washaya wa al-Auqaf, (Iskandariyah: Mu'asasah Syabab al-Jami'ah, 1982). Ali, Muhammad Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaj; (Jakarta: UI Press, 1995) Anas, Malik lbn, al-Imam, al-Mudawanah al-Kubra, (Beimt
Daar el-Kutub al-
Ilmiyah, 1994) Juz I 0 BP-7 Pusat, Undang-undang Dasar 1945, P4 dan OBI-IN, (Jakarta: tp, 1990). Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedia Fiqh Islam, (Jakarta: PT Ikhtiar Barn Van Hoeve. 1997), Cet. Ke- I Depag Rl,Undang-Undang Repoblik Indonesia No.41 Tahun 2004 tentang Waka/ (Direktorat Jenderal Bimas haji 2004) Depag RJ, Profil Direktoral Pengembangan Zakat dan Wakaf, (Depag RI, 2003) Depag RJ, Paradikma Baru Waka/ di Indonesia (Penerbit : Di rektorat Pengembangan Zakat dan Wakaf ,2005) Depag RI, Pedoman Pengelolaan Waka/ Tunai ( Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ,2006
82
Dirjen Birnas Islam dan Penyelengaraan Haji Depag RI, Pedoman Pengelolaan dan
Pengembangan Waka/, 2003 Depag
RI,
Perkembangan
Pengelolaan
Wakaf di
Indonesia
(Direktorat
Pengembangan Zakat dan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji .2005) Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, Undang-nndang RI Nomor 41Tahnn2004 Tentang Wakaf(Jakarta, 2004.) Hadikusumo, Hilman, Ensiklopedi Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia (Bandung : Penerbit Alumni, 1977) Haq, Faisal dan A. Saiful Allam, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, (Pasuruan: PT. Garuda Bnana Indah, 1993) Hasan, Zubairi, Membebaskan Keterbelakangan Umat dengan Waka/, (Jakarta Majalah Peduli Umat, IV, 9 Agnstus 2003), H Hasbiyallah, M. Amin Ibu Abidin, Al-Mukhtar, (Bairut: Daar d-Fiqr, 1992 Juz 10 Husain, Abu al-Faraj, Ahkam al-Washaya wa al-Auqaf Fi Syari'ah al-Js/amiyah, (Iskandariah: Daar al-Ma'buat al-Jami'ah, 1997). Kahlani, Muhammad Bin Islamil al-, Subulus Salam (Indonesia : Maktabah Dahlan, 1995) Juz III, Kanwil Depag DKI Jakarta, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang
perwakafan Tanah Milik, (Jakarta : Badan Pembinaan Perwakafan DKI Jakarta, 1981)
..
t \
83
!
----·-------\
~EHPUSTAKAAN UTAMA
~v ·' u u JAKARI 1-\ UIN ;:, ',.,,, 1 --
j
Khalaf, Abdul Wahab, flmu Ushul Fiqh, di terjemahkan oleh Masdar Helmi, (Bandung : Gema Insan Press, 1997. Khotibi, Muhan1mad Syarbini, Mughni Muhtaz, (Mesir : Musthafa al-Babi al-Halaby,
Tt) Juz 2, Mugniyah, Muh=ad Jawad, Al- Fiqh 'ala Madahibul Arba'ah, (Beirut: Daar alFikr, tt) Praja, Juhaya S, Dr., Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum dan
Perkembangannya, (Bandung: Yayasan Piara, 1995) Sabiq, al-Sayyid, Fiqh Sunnah (Beirut: Daar El-Fikr, 1981) Cet. Ke-3, Jilid 3 Suhadi, Imam, Hukum Waka/ di Indonesia, (Y ogyakarta : Dua Dimensi, 1985) h. 6-7 Sutarmadi dkk, Pedoman Praktis Perwakafan,( Jakaiia : Badan Kesejallteraan Masjid, 1990), Syafi'I, al-Imam, Al-Umm, (Beirut : Daiul Fikr, Tt) Jilid 3 Usman, Suparman, Hukum Perwakafan di Indonesia (Kudus: DaruI Ulum Press, 1994) Wadjdy Fai·id dan Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat ( Penerbit : Pustaka Pelajar, Milik Perpustakaan Fakultas syaria'ah UIN syarifHidayatullah Jakarta 2 007) Zain, Satria Effendi M., Mimbar Hukum Analisis Yurisprudensi tentang sengketa
Tanah Wakaf(Jakarta: PT. lntermasa, tt) Zuhaili, Wahbah Al-., Fiqh al-Islam Wa 'Adilatuhu, (Beirut: Daar El-Fikr, Tt) Juz 2
84
<:;J.&;;ut11St£JZ
cfcrtwa
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Tentang
WAKAFUANG Korn isi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah
MENIMBANG: A. Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahul, antara lain, adalah: · io ...j· ,r,_,. ... .C·~ ,y·
· .i.,;, J
)~c-'-· , , "
,U;.;:: .. ...,•.
,
"
t'tki~i ..
'.<'''.Jc; V '..:.;. ·
~
.
(~_r..llJ .}-)1) ·?~.;,_~..;,
yakni "menahait harta yang dapat dirnanfaatkan trrn1'a l.cn)'dl) bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan liukum
terhadap benda tersebut disalurkan pada swwtu yang mubah (tidak haram) yang ada," (al-Ramti, Niliayah al-Mulitaj ila Syarh aI.Minhaj, [Dar aI-Fikr, 1984), juz V, 11. 357; al Kliathib al-Syarbaini, Miigli~i a~Muhtaj, [ Dar al-Fikr, 125 ~
"'"'\
ta1na
l. Wakaf Uang (Cash WabnWaqf alNuqud) adalah wakaf yang dilakukan se.seor
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
lua
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh). 4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy. 5. Nilai pokok Wakaf Uang hams dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, clan atau diwa-riskan. , Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diper-baiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tanggal
' Jakarta 28 Shafar 1423 H 11 Mei 2002 M
~
TENTANG PElvIBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU "PEDOMAN PENGELOLAAN WAI
' l. Dirjen BIPH 2. Direktttr Pengc111bangan Zakat & Wakaf
3. Sekretaris Ditjen BIPH Kettia Wk. Ketua
: Ors. H. Achmad Djunaidi ~Ors. H. Ma'ruf
Sekrctaris Anggota:
, H. Asrory Abdul Karim, SH, MH. !. Drs. H. Idham Khalid Baedawi 2. H. Fauzan, BA 3. Thobieb Al-Asyhar, S. Ag. 4. HM. Cholil Nafis, Le, MA 5. H. Achmad Mu'thi Shofieq, S. Ag. 6. Ahmad Muda Lubls, S~. 7. H. Damiri, BA
Sekretariat
' !. H. Mahmud Fauzi 2. Hj. Hernawati 3. H. Andi Pabenteng 4. HM. Syarifuddin
Ditetapkan di Jakarta
KOMISI FA1WA MAJELIS ULAMA INDONESIA
K.H. MA'RUF AMIN
TI-I 2004
NOMORD
O-;I- T-~ .......... t '?()()J. L "-'•'~ .< ««55<>• .. ••••••••.,•-VV 1
an. DlREKTlJR JENDERAL . BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN PENYELENGGARAAN HAJl SEKRETARIS,
IN,M.Ag.
H. F auzie Amnur, Le NIP. 150 103 420
133
~
