PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN BMT BINA UMAT SEJAHTERA PONDOK GEDE. Skripsi. Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN BMT BINA UMAT SEJAHTERA PONDOK GEDE

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy.)

Oleh:

ANITA MEGA UTAMI NIM. 207046100145

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/2011 M

v

KATA PENGANTAR

   

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Shalawat dan salam tak luput tercurah untuk Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman. Sebagai insan yang tak lepas dari ketidaksempurnaan, penulis menyadari skripsi

yang

berjudul

PENGARUH

PEMBIAYAAN

MUDHARABAH

TERHADAP PENDAPATAN BMT BINA UMAT SEJAHTERA PONDOK GEDE ini masih banyak kekurangan, dikarenakan keterbatasan ilmu serta pengalaman yang penulis miliki. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan saran, bimbingan serta bantuan baik langsung maupun tidak langsung dalam berbagai penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Ibu Dr. Euis Amalia, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Muamalat, Bapak Ah. Azharruddin Latif, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Muamalat, dan Bapak Drs. H. Ahmad Yani, M.Ag., selaku Koordinator Teknis Program Non Reguler.

vi

3. Bapak Dr. Djawahir Hejazziey, SH., MA., yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis hingga selesai skripsi ini. 4. Pimpinan dan seluruh staf perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, terima kasih atas penyediaan fasilitas kepustakaan sehingga membantu penulis untuk melakukan studi kepustakaan. 5. Bapak Fuad Ali Budiman, SH., MM., selaku Manager Koordinator Wilayah I yang telah memberikan izin untuk peneliti untuk mengadakan penelitian di BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede, dan Bapak Kukuh Setiawan selaku Kasi Marketing Wilayah I yang telah meluangkan waktunya untuk membantu peneliti dalam mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan dalam proses penyelesaian penulisan ini. 6. Orang tua penulis (Ayah Drs.H. Dahlan MM dan Mamah H. Syarifah) yang selalu mendoakan secara tulus, memberikan semangat kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materil, untuk AA, Teteh Ika, Teteh Intan, Afaiz, Afadli yang telah menberikan masukan dan sarannya, serta untuk keponakan-keponakan Zaidan, Azzam, Eca, Affan, Kanz yang telah menghibur untuk tetap semangat. 7. Sahabat kuliah penulis Nisa, Uci, Arma, Bili, Ian, Aul, Ical, Kodrat, Dwi, Nahla, dan teman-teman jurusan Perbankan Syariah angkatan 2007 Non Reguler khususnya kelas A yang selalu memberikan saran, mensuport, dan membantu penulis hingga penulisan ini rampung, dan untuk Ka Fida yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan sarannya dalam penulisan ini.

vii

8. Rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, namun telah memberikan kontribusi yang cukup besar sehingga penulis dapat lulus menjalani perkuliahan di UIN hingga akhir. Akhirnya penulis dengan segala kerendahan hati, berharap apa yang merupakan kekurangan terdapat dalam penulisan ini, baik itu yang menyangkut; penataan kalimat, penelusuran data serta penyajian data secara tuntutan teoritis dan praktis, itu adalah merupakan gambaran kelemahan dan keterbatasan dari pihak penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna di kemudian hari dan memberikan manfaat bagi semua pihak serta rekan-rekan yang membacanya, semoga yang telah penulis lakukan mendapat Ridha Allah SWT. Amin.

Jakarta, 09 Maret 2011

Anita Mega Utami

viii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR

v

DAFTAR ISI

viii

DAFTAR TABEL

x

DAFTAR GAMBAR

xi

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

5

D. Kajian Kepustakaan

6

E. Kerangka Teori

7

F. Variabel Penelitian

10

G. Hipotesis

10

H. Metode Penelitian

11

I. Sistematika Penulisan

19

LANDASAN TEORI A. Lembaga Keuangan

21

B. Baitul Maal Wat Tamwil

23

ix

BAB III

BAB IV

BAB V

C. Pembiayaan

28

D. Mudharabah

36

GAMBARAN UMUM BMT BINA UMMAT SEJAHTERA A. Sejarah Singkat

46

B. Visi dan Misi

48

C. Prinsip Operasional

50

D. Produk-Produk

54

E. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah

57

ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Analisis Perkembangan Pembiayaan Mudharabah

60

B. Analisis Perkembangan Pendapatan BMT

62

C. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede

64

D. Strategi BMT Bina Umat Sejahtera dalam Meningkatkan Pendapatan

75

PENUTUP A. Kesimpulan

79

B. Saran

81

DAFTAR PUSTAKA

82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

85

x

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1.1

Perbandingan Review Studi Terdahulu

6

4.1

Pembiayaan Mudharabah BMT BUS Pondok Gede Periode 2008-2010

60

4.2

Akumulasi Perubahan Pembiayaan Mudharabah

61

4.3

Pendapatan Mudharabah BMT BUS Pondok Gede Periode 2002-2010

62

4.4

Akumulasi Perubahan Pembiayaan Mudharabah

63

4.5

Variabel Entered/Removed

64

4.6

Koefisien Penentu (Determinan)

65

4.7

Regresi Pembiayaan Mudharabah

67

4.8

Uji T Statistik

69

4.9

Uji F Statistik

70

4.10

Uji Autokorelasi

73

4.11

Manual Perhitungan Durbin-Watson

74

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

1.1

Variabel Penelitian

10

2.1

Struktur Organisasi BMT Sederhana

26

2.2

Struktur Organisasi BMT Standar Pinbuk

27

2.3

Skema Akad Mudharabah

45

3.1

Ilustrasi Penyaluran Dana BMT Bina Umat Sejahtera

57

4.1

Uji Normalitas

71

4.2

Uji Heterokedastisitas

72

1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perkembangan ekonomi Islam saat ini di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data statistik perbankan syariah Bank Indonesia bulan September 2010, secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Semenjak berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 sampai 2005 hanya ada tiga Bank Umum Syariah (BUS), 19 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 92 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total jumlah kantor baru mencapai 550 unit, dalam rentang lima tahun (2005- 2010), pertumbuhan perbankan syariah lebih dari dua kali lipat jumlah BUS saat ini telah mencapai 10 unit dengan 23 UUS dan jumlah BPRS telah mencapai 146 unit dan total jumlah kantor syariah sebanyak 1,640 unit.1 Secara geografis, sebaran jaringan kantor perbankan syariah juga telah menjangkau masyarakat di lebih dari 89 kabupaten/kota di 33 provinsi. Keberhasilan Perbankan Syariah di Tanah air tidak bisa dilepas dari peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Kedudukan LKMS yang antara lain dipersentasikan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal Wat

1

Ali Rama, “Ekonomi Syariah dan Outlook 2011”, artikel diakses pada 31 Desember 2010 dari http://ekonomiislami.wordpress.com/2010/12/31/ekonomi-syariah-dan-outlook-2011/

2

Tamwil (BMT) Koperasi Pesantren (KOPONTREN) sangat vital menjangkau transakasi syariah di daerah yang tidak bisa dilayani oleh bank umum maupun bank yang membuka unit syariah.2 Selain bank syariah yang akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga keuangan swasta sejenis yang berprinsip syariah. Diantaranya adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Keberadaan BMT ini merupakan usaha untuk memenuhi keinginan khususnya sebagian umat Islam yang menginginkan jasa layanan bank syariah untuk mengelolah perekonomiannya. Bila menengok perjalanan baitul maal di Indonesia, sebenarnya sudah sedemikian tua usia kelahirannya, bermula dari pengorganisasian zakat di kalangan kaum muslimin pada masa pendudukan Jepang yang pada saat itu dimotori oleh Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI) dengan membentuk sebuah Baitul Maal Pusat.3 Ketua Umum Asosiasi BMT Seluruh Indonesia (Absindo), Aries Muftie, mengatakan saat ini setidaknya terdapat sekitar 25 BMT yang telah terinterkoneksi satu sama lain dari sekitar 3.000-4.000 BMT di Tanah Air.4 Pertumbuhan BMT di tanah air ini terus melesat, lembaga yang mempunyai padanan kata usaha mandiri terpadu ini secara konseptual mempunyai dua fungsi sekaligus yang pertama yaitu sebagai pengembangan harta (baitul tamwil) dan fungsi 2

M. Lutfi Hamidi, Jejak-jejak Ekonomi Syariah (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003),

h.79. 3

Zaidi Abdad, Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam (Bandung: Angkasa Bandung, 2003), h.84. 4

Yogle Respati, “Interkoneksi BMT 2010,” artikel diakses pada 13 Juli 2010 dari http://bataviase.co.id/node/293203

3

yang kedua yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah (baitul maal) serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanahnya.5 Produk-produk BMT yang bermacam-macam disediakan untuk masyarakat, misalnya kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada sektor pertanian, industri, perdagangan barang dan jasa, koperasi, pedagang kecil dan lainnya. Produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Produk pembiayaan BMT diantaranya murabahah, mudharabah, bai’ bitsamanan ajil, dan musyarakah. Drs Abdullah Yazid MM selaku ketua BMT Bina Umat Sejahtera mengatakan bahwa produk keuangan yang banyak diminati di masyarakat adalah mudharabah, ia optimis target tersebut karena Inkopsyah BMT ini berjalan di jalur perjuangan. 6 Produktivitas perlu ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang, serta menentukan daya saing diera pasar bebas yang akan datang. Potensi untuk berkembang lebih maju di masa mendatang masih sangat besar. Namun masih ada banyak kendala dan tantangan dalam operasional BMT-BMT. Kualitas pembiayaan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan yang diharapkan. Oleh karena itu kualitas ini harus dijaga, agar jangan sampai menjadi

5

Yeyen Rostiyani, “BMT Harus Menentukan Jati Dirinya,” Republika, 26 Oktober 2010, h.15.

6

Firkah Fansuri, “Aset Inkopsyah BMT Capai Rp 70 M,” Republika, 25 Februari 2011, h.15.

4

pembiayaan bermasalah, yang akibatnya bukan saja menyebabkan kerugian karena tidak terbayarnya kembali dana yang ditanamkan dalam pembiayaan tersebut.7 Berdasarkan

uraian

diatas,

penulis

berpendapat

bahwa

nampaknya

pembiayaan mudharabah merupakan salah satu unsur yang dapat menpengaruhi pendapatan BMT. Maka penulis tertarik membahas masalah tersebut dalam penelitian skripsi dengan judul PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN BMT BINA UMAT SEJAHTERA PONDOK GEDE.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Agar penelitian ini tidak meluas maka sesuai judul skripsi tersebut di atas penulis membatasi masalah yaitu besarnya pembiayaan mudharabah dengan pengaruhnya pada pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede. Dari pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa pokokpokok permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede ? 2. Strategi apa yang dilakukan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede dalam meningkatkan pendapatannya ?

7

h.194.

Zainul Arifin , Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005),

5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede. 2. Untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede dalam meningkatkan pendapatannya. Adapun Manfaatnya yaitu : a. Bagi penulis Memberikan

wawasan

pengetahuan

penulis

mengenai

pembiayaan

mudharabah dan pendapatan. b.

Bagi Lembaga (BMT). Memberikan informasi bagi pihak pengelola Perbankan Syariah/Lembaga Keuangan Syariah dalam usahanya meningkatkan kualitas kinerjanya dalam usaha mensosialisasikan BMT kepada masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

c. Bagi pihak Lain Menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia bisnis mikro ekonomi syariah dan masyarakat luas juga dapat mengetahui adanya suatu lembaga keuangan yang bisa melayani masyarakat khususnya para pedagang kecil

6

dengan sistem syariah Islam. Serta sebagai acuan untuk keperluan penelitian yang sejenis pada waktu dan tempat yang berbeda.

D. Review Studi Terdahulu Tabel 1.1 Perbandingan Review Studi Terdahulu Nama Mochammad Irfansyah

Yanti Widyarti

Skripsi Tahun 2007

2007

Judul

Hasil

Perbedaan

Pengaruh Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan Terhadap Tingkat Rasio Non Perfoming Financing (NPF)

Metode Kuantitatif. Regresi Y= 0.0039+0.000006 7X. Setiap adanya peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan sebesar 1% maka menurunkan rasio NPF sebesar 0.0000067.

Variabel independen yang digunakan yaitu pembiayaan yang disalurkan dan variabel dependen yang digunakan yaitu NPF

Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Kanjengan Terhadap Pembiayaan Mudharabah BMT Bina Umat Sejahtera Semarang

Metode Kualitatif. Regresi Y= 22.45+0.248X. Semakin baik variabel persepsi pedagang kecil maka pembiayaan mudharabah bertambah sebesar 0.248.

Variabel independen yang digunakan yaitu persepsi pedagang kecil di pasar kanjengan dan variabel dependennya yaitu pembiayaan mudharabah.

7

Sriyatun

2009

Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Musyarakah BMT Terhdap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil

Metode Kualitatif. Regresi Y1 = 3.140 + 1.154X artinya apabila tidak terdapat perubahan pembiayaan maka pendapatan akan mempunyai skor rata-rata sebesar 3.140 satuan. Persamaan Kedua Y2 = 11.085 + 0.276X artinya apabila tidak terdapat perubahan pembiayaan maka pendapatan nasabah akan mempunyai skor rata-rata sebesar 11.085 satuan

Variabel independen yang digunakan yaitu pemberian pembiayaan musyarakah, sedangkan variabel dependen yang digunakan ada dua yaitu Y1 besarnya pendapatan keseluruhan dan Y2 besarnya bagi hasil

E. Kerangka Teori Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam melaksanakan akad (transaksi) keuangannya dilakukan dengan berdasarkan prinsip bagi hasil. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha

8

kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.8 Dalam kondisi yang demikian inilah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah mungkin untuk lebih tepatnya disebut dengan lembaga keuangan syariah (LKS) yaitu organisasi ekonomi yang operasionalnya berdasarkan syariah Islam. Sebagai lembaga keuangan mikro bergerak dalam kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana dari masyrakat. Dalam kegiatan penyaluran dana Bank Syariah atau Lembaga Syariah lainnya melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang dilakukan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. 9 Disebut pembiayaan karena bank syariah atau lembaga syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang secara formal di Indonesia masih relatif baru. Lembaga ini tumbuh dan berkembang

8

Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.183. 9

Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah , Cet.VI (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h.200.

9

seiring dengan dikeluarkannya pranata hukum berupa Kepres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.10 Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.11 Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam pelayanan, lembaga-lembaga syariah harus berupaya tampil sebagai lembaga yang memiliki mutu layanan yang berkualitas, meskipun hal itu masih dalam bentuk perencanaan. Oleh sebab itu untuk menciptakan kepuasan mitra usaha, para pemerhati ekonomi syariah dituntut berusaha melakukan penambahan produk atau memberikan inovasi produk dan pemenuhannya dengan tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi dan yang dapat meliputi barang secara fisik, jasa, kepribadian, tempat, organisasi dan gagasan atau buah pikiran.12 Produk dapat diklasifikasikan baik sebagai produk bisnis (industri) atau sebagai produk konsumen, tergantung dari niat para pembeli. Perbedaan kunci antara 10

Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Cet.II (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.102.

11

M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabeta, 2010),

h.42. 12

Sofjan Assauri, Manajement Pemasaran, Cet.VII (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.200.

10

kedua jenis produk adalah penggunaannya. Jika penggunaan yang diharapkan adalah untuk keperluan bisnis, maka produk diklasifikasikan sebagai produk bisnis atau produk industri.13

F. Variabel Penelitian

Gambar 1.1 Variabel Penelitian Pembiayaan Mudharabah

Pendapatan BMT Y

X Sumber : Diolah Penulis

Untuk lebih jelasnya dan fokus variabel penelitian ini maka variabel penelitian sebagai berikut : X = Pembiayaan Mudharabah Y = Pendapatan BMT

G. Hipotesis Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karen itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk

13

Charles W. Lamb, dkk, Pemasaran, Ed.1 (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h.414.

11

kalimat pertanyaan.14 Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui suatu pengujian atau test yang disebut tes hipotesis. Ada dua macam hipotesis yang dibuat dalam suatu percobaan penelitian, yaitu hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (H1).15 Adapun rumusan hipotesisnya yaitu: 1. H0 : β = 0, tidak terdapat pengaruh yang linear antara variabel pembiayaan mudharabah dengan pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede. 2. H1 : β ≠ 0, terdapat pengaruh yang linear antara variabel pembiayaan mudharabah dengan pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede. Dalam hipotesis ini disebutkan bahwa pembiayaan Mudharabah mempunyai pengaruh terhadap pendapatan BMT Bina Umat Sejatera Pondok Gede.

H. Metode Penelitian 1. Jenis penelitian yang digunakan skripsi ini adalah : a. Penelitian Pustaka (Library research), dalam penulisan ini penulis menelaah data tertulis yang berhubungan dengan topik permasalahan penelitian baik dalam bentuk buku, artikel makalah, koran, majalah dan lain-lain untuk menemukan kajian teoritis. b. Penelitian Lapangan (Field research), untuk mendapatkan data-data secara langsung. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 14 15

Sugiyono, Metodologi Penelitian Bisnis (Bandung: Alvabeta, 2009), h.93.

Ety Rochayety, dkk, Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS (Jakarta: Mitra Wacana Media,2009), h.108.

12

research) bersifat deskriptif analitis, maksudnya memaparkan datadata yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. 2. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris kuantitatif yaitu pendekatan yang memungkinkan pencatatan hasil penelitian dalam bentuk angka. Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan.16 Sample adalah bagian dari populasi. 3. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede, cabang ke-64 yang beralamatkan : Jln. Raya Pondok Gede No.1 RT006/RW01, Jakarta Timur 13810. 4. Sumber Data Penelitian a. Data primer adalah data yang diperolah langsung dari salah satu seorang staff

bagian resepsionis BMT Bina Umat Sejahtera

Pondok Gede. b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data-data berupa data kuantitatif yang dikeluarkan oleh BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede.

16

Moh Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2009), h.271.

13

5. Teknis Analisis Data Analisis kuantitatif statistik yaitu metode analisis regresi dengan menggunakan data-data yang sudah ada Alasan menggunakan regresi linear sederhana adalah untuk mendapatkan tingkat akurasi dan dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen (pembiayaan mudharabah) terhadap variabel dependen (pendapatan BMT). a. Regresi Linear Sederhana Metode regresi linear sederhana adalah suatu metode analisisis yang dipergunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan persamaan umum Regresi Linear Sederhana sebagai berikut :

Y = a + bX Keterangan : X = Variabel independen yaitu pembiayaan mudharabah Y = Variabel dependen yaitu pendapatan BMT a = Konstanta yaitu nilai Y bila X = 0 b = Koefisien regresi yaitu perubahan pada Y jika X berubah satu satuan

14

b. Koefisien Determinasi Analisis untuk mengetahui seberapa besar sumbangan atau kontribusi variabel independen (pembiayaan mudharabah) terhadap variabel dependen (pendapatan BMT). Besar koefisien determinasi (R2) didapat dari menguadratkan koefisien korelasi (r). Koefisien Determinasi dapat dilambangkan dengan (R2). Dengan rumus :

R2 = r2 x 100% Keterangan : R2 = Koefisien Determinasi r = Koefisien Korelasi Sedangkan koefisien korelasi dapat dihitung dengan rumus :17

n . ∑X.Y - ∑X.∑Y r=

√(n.∑X2 – (∑X)2 . (n. ∑Y2 – (∑Y)2)

c. Uji Hipotesis 1) Uji t Pengujian t statistik adalah pengujian terhadap masingmasing variabel independen. Uji t (coefficient) akan dapat 17

J.Supranto, Statistik: Teori dan Aplikasi, Jilid II, Ed.4 (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 201.

15

menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen (secara parsial) terhadap variabel dependen. Hipotesisnya yang digunakan : a) Bila Ho : bi ≤ 0 = Variabel Independen berpengaruh negatif terhadap variabel dependen. b) Bila Ho : bi > 0

= Variabel Independen berpengaruh

positif terhadap variabel dependen. Jika t tabel > t hitung maka Ho diterima, berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika t tabel < t hitung, maka Ho ditolak, berarti variabel independent secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dalam pengolahan uji t statistik bertujuan melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen (pembiayaan mudharabah) terhadap variabel dependen (pendapatan BMT). 2) Uji F Pengujian F statistik adalah uji secara bersama-sama seluruh

variabel

independennya

terhadap

variabel

dependennya. Perhitungan statistik F dari ANOVA dilakukan

16

dengan membandingkan dengan nilai kritis yang diperoleh dari tabel distribusi F pada tingkat signifikan tertentu. Hipotesis yang digunakan adalah : a) Ho : b1 = b2 = 0, berarti variabel independen secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. b) Ha : b1 ≠ b2 ≠ 0, berarti variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika F-tabel > F-hitung berarti Ho diterima atau variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika F-tabel < F-hitung berarti Ho ditolak atau variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Bila nilai signifikansi annova < 0.05 maka model ini layak atau fit. Apabila hipotesis nol ditolak berarti secara bersama-sama variabel

independen

(pembiayaan

mudharabah)

mempunyai

pengaruh terhadap variabel dependen (pendapatan BMT).

17

d. Uji Asumsi Klasik 1) Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan bebas keduanya terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui apakah data normal atau tidak maka dapat dideteksi dengan melihat normality probability plot. Jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Tetapi jika data (titik) menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.18 2) Uji Heterokedastisitas Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, hal tersebut dinamakan heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

18

Singgih Santoso, Buku Latihan SPSS Statistik Parametik (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), h.214.

18

Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model regresi, maka dapat dilihat pada scatterplot model tersebut. Dengan ketentuan sebagai berikut: a) Titik-titik (data) menyebar di atas dan di sekitar angka 0 b) Titik-titik (data) tidak mengumpul hanya dibawah saja c) Penyebaran titik-titik (data) tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali d) Penyebaran titik-titik (data) sebaiknya tidak berpola. 3) Uji Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apaka dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Dengan ketentuan sebagai berikut: a) Angka D-W diantara -2 sampai +2, maka tidak ada autokorelasi b) Angka D-W di bawah -2 maka terjadi autokorelasi positif c) Angka D-W di atas +2 maka terjadi autokorelasi negatif.

19

6. Teknik Penulisan skripsi Adapun teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku Buku Pedoman Penulisan Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini yaitu : BAB I

PENDAHULUAN

yang

meliputi

:

Latar

Belakang

Masalah,

Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kejian Kepustakaan, Kerangka Teori, Variabel Penelitian, Hipotesa, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI yang meliputi : Lembaga Keuangan, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Pembiayaan, dan Mudharabah.

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT BINA UMAT SEJAHTERA yang meliputi : Sejarah Singkat BMT Bina Umat Sejahtera, Visi dan Misi BMT,

Prinsip

Operasional,

Pembiayaan mudharabah.

Produk-produk

dan

Pelaksanaan

20

BAB IV

ANALISIS

DAN

PEMBAHASAN

yang

meliputi

:

Analisis

Perkembangan Pembiayaan Mudharabah, Analisis Perkembangan Pendapatan BMT, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede, dan Strategi BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede dalam Meningkatkan Pendapatan.

BAB V

PENUTUP yang meliputi : Kesimpulan dan Saran

21

BAB II LANDASAN TEORI A. Lembaga Keuangan

1. Pengertian Lembaga Keuangan Istilah lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris financial institution. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.1 Menurut Y. Sri Susilo, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.2 Andri Soemitra mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. 3 Dari

pengertian-pengertian

tersebut

di

atas,

penulis

dapat

menyimpulkan lebih lanjut bahwa lembaga keuangan adalah lembaga atau perusahaan sejenisnya yang dalam kegiatan lembaga tersebut dapat berupa 1

Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Cet.II ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.1.

2

Y.Sri Susilo,dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Salemba Empat, 2000),h.2-3.

3

Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Cet.I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009), h.29.

22

menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang ingin membuka usaha atau berinvestasi. Secara

umum,

lembaga

keuangan

berperan

sebagi

lembaga

intermediasi keuangan. Intermediasi merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk menyediakan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit.4 Fungsi lembaga keuangan bisa ditinjau dari empat aspek, yaitu dari sisi penyediaan jasa-jasa penyedia finansial, kedudukannya dalam sistem perbankan, sistem finansial, dan sistem moneter.5 Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalya Lembaga Keuangan Syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya.

4

Veithzal Rivai, dkk, Bank and Finansial Institution Management (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.20. 5

Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Cet. I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009), h.53.

23

B. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian BMT Menurut Euis Amalia, Baitul Maal wa at-Tamwil (BMT) adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam artian, didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat.6 M. Zaidi Abdad mendefinisikan bahwa ‘baitul mal’ adalah suatu lembaga keuangan yang dibentuk pemerintahan Islam guna mengatur segala aktivitas perputaran keuangan, baik mulai penerimaan, penyimpanan, maupun pendistribusian untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Syariat Islam.7 Andri Soemitra mendefinisikan BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.8 Dari definisi di atas mengandung pengertian bahwa BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu: 9

6

Euis Amalia, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.82. 7

M. Zaidi Abdad, Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam (Bandung: Angkasa, 2003),

h.79. 8

Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Cet.I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009), h.51.

24

a. Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi; b. Baitul Mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Dari beberapa definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah dan kecil dengan berlandaskan sistem syariah, yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan mempunyai sifat usaha yakni usaha bisnis, mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelolah secara profesional. Sedangkan dari segi aspek Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq, dan sadaqoh.10

9

Ibid, h.447.

10

Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi (Yogjakarta: Ekonisia, 2005), h.103.

25

2. Prinsip-Prinsip Utama BMT Dalam mengembangkan prinsip BMT, BMT sendiri mempunyai prinsip-prinsip utama, yaitu:11 a. Keimanan

dan

ketakwaan

pada

Allah

SWT

dengan

mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata; b. Keterpaduan

(Kaffah)

dimana

nilai-nilai

spiritual

berfungsi

mengarahkan dan menggerakan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berahlak mulia; c. Kekeluargaan (kooperatif); d. Kebersamaan; e. Kemandirian; f. Profesionalisme; g. Istikamah: konsisten, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.

3. Struktur Organisasi Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di

11

Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, h.449-450.

26

dalam BMT tersebut. Adapun struktur tersebut terbagi menjadi struktur organisasi sederhana dan standar pinbuk.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BMT Sederhana 12

Anggota BMT

Badan Pendiri

Badan Pengawas Badan Pengelola

12

A.Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.193.

27

Gambar 2.2 Struktur Organisasi BMT Standar Pinbuk13

Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok

Dewan Syariah

Pembina Manajemen

Manajer

Maal

Tamwil

Pemasaran

Kasir

Pembukuan

Anggota dan Nasabah Keterangan :

Garis Koordinasi Garis Komando

Dalam struktur organisasi standar pinbuk, musyawarah anggota pemegang simpanan pokok melakukan koordinasi dengan Dewan Syariah dan pembina manajemen dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh manajer. Manajer memimpin keberlangsungan maal dan tamwil. Tamwil terdiri dari pemasaran, kasir, dan pembukuan. Sedangkan anggota dan nasabah berhubungan koordinatif dengan maal, pemasaran, kasir, dan pembukuan.

13

Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi, Cet.III (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h.107.

28

C. Pembiayaan

1. Lembaga Pembiayaan Pemaparan terhadap pembiayaan akan dijelaskan terlebih dahulu dengan singkat yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris financing intitution. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dan tidak menarik dana secara langsung.14

2. Unsur-Unsur Lembaga Pembiayaan Berdasarkan definisi di atas, dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut.15 a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.

14

Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, h.1.

15

Ibid, h.2.

29

c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan. d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik dan sebagainya. e. Tidak menarik dana secara langsung (non deposit taking) artinya tidak mengambil uang secara langsung dalam giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang jadi kreditornya. f. Masyarakat, yaitu yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

3. Pengertian Pembiayaan Dalam kegiatan penyaluran dana Bank Syariah atau Lembaga Syariah lainnya melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang dilakukan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya.16 Disebut pembiayaan karena Bank Syariah

16

h.200.

Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajement Bank Syariah (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005),

30

maupun Lembaga Syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. 17 Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 No. 25, dinyatakan bahwa : Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas

17

h.42.

M.Nur Al Arif, Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Avabeta, 2010),

31

dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.18 Antonio memandang bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediyaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.19 Dari uraian-uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan bisa berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang misalnya bank atau lembaga pembiayaan membiayai pembelian mobil atau barang lainnya. Kemudian adanya kesepakatan antara pihak pemberi pembiayaan terhadap pihak penerimaan pembiayaan dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam perjanjian pembiayaan tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta perolehan keuntungan yang telah ditetapkan bersama berdasarkan kedua belah pihak.

4. Jenis-Jenis Pembiayaan Kegiatan pembiayaan (financing) yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu: 18

UU ini diakses pada 13 Februari dari http://www.dpr.go.id/id/undangundang/2008/21/UU/Perbankan-Syariah 19

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Cet.I ( Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.160.

32

a. Pembiayaan Produktif Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang

modal

dan

lainnya

yang

mempunyai

tujuan

untuk

pemberdayaan sektor riil.20 Menurut keperluannya, pembiayaan Produktif dapat dibagi dalam hal berikut:21 1) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, diantaranya: a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) beserta fasilitasfasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

20

M.Nur Al Arif, Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah, h.43.

21

Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajement Bank Syariah, h.201.

33

b. Pembiayaan Konsumtif Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.22

5. Prinsip Pembiayaan Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah maupun lembaga syariah untuk menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan dapat dilakukan dengan prinsip sebagai berikut: a. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, dimana keuntungan telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual.23 Akad yang dipergunakan dalam produk jual beli ini antara lain: 1) Murabahah Murabahah adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.24

22

A Arif, Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah, h.43.

23

Ibid.h.43.

24

Syafi’i Antonio, Bank SyariahDari Teori Ke Praktek, h.101.

34

2) Salam Salam adalah bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang dikemudian hari (advanced payment atau forward buying atau future sales) dengan harga, spesifikasi,

jumlah,

kualitas,

dan

tanggal

dan

tempat

penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelum dalam perjanjian.25 3) Istishna Istishna adalah akad jual beli antara pemesan atau pembeli (mustashni’) dengan produsen atau penjual (shani’) dimana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat (manufactured) lebih dahulu dengan kriteria yang jelas.26 b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, dimana keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau barang yang di sewa. 27 Yang termasuk dalam katagori ini adalah ijarah dan Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT).

25

Veitzal Rifai, dkk, Bank and Finansial Institution Management, h.780

26

Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Cet.III (Jakarta: Kencana, 2006), h.91. 27

M.Nur Rianto, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, h.48.

35

c. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil Prinsip ini digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, produk tersebut terdiri dari: 1) Musyarakah Musyarakah yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan.28 2) Mudharabah Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.29 d. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk mempelancar pembiayaan dengan menggunakan prinsipprinsip di atas. Berikut akad pelengkap tersebut, yaitu: hawalah (alih hutang-piutang), rahn (gadai), qard (pinjaman uang), wakalah (perwakilan), kafalah (garansi bank). 28

Wirdyaningsih, Bank Dan Ansuransi Islam Di Indonesia, Cet.III (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h.119. 29

Syafi’i Antonio, Bank Syariah, h.95.

36

D. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah Istilah mudharabah merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai qiradh atau muqaradah. Wirdyaningsi mendefinisikan mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.30 Sri Nurhayati dan Wasilah mendefinisikan mudharabah adalah akad kerjasana usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan uasaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesapakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh kesalahan (misconduct), kelalaian (negligence), atau pelanggaran (violation) oleh pengelola dana.31 Slamet Wiyono mendefinisikan mudharabah adalah akad kerjasama untuk usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, 30 31

Wirdyaningsih, Bank Dan Ansuransi Islam Di Indonesia, h.105.

Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.112.

37

kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelolah dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.32 Sedangkan menurut Veitzal Rifai, dkk mendefinisikan mudharabah adalah bentuk pembiayaan bagi hasil ketika si pemilik modal, biasa disebut shahibul mal atau rabbul mal, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelum dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).33 Dari beberapa definisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa mudharabah adalah kerjasama antara kedua belah pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai suatu usaha, pihak penyedia modal disebut shohibul maal dan pihak pengusaha yang usahanya dibiayai disebut dengan mudharib. Dengan demikian, pembiyaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga syariah seperti BMT kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dari pembiayaan ini BMT sebagai pemilik modal membiayai pembiayaan sebesar 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai mudharib. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana 32

Slamet Wiyono, Akuntansi Perbankan Syariah: Berdasarkan PSAK dan PAPSI (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h.122. 33

Veitsal Rifai, dkk, Bank and Finansial Institution Management, h.772.

38

dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak BMT dengan pihak pengusaha.

2. Jenis-Jenis Mudharabah Mudharabah terdiri dari dua jenis yaitu mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) dan mudharabah muqayyadah (investasi terikat).34 a. Mudharabah Muthlaqah Yang

dimaksud

dengan

transaksi

mudharabah

muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.35 b. Mudharabah Muqayyadah Yaitu transaksi mudharabah ketika shohibul mal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi mudharib, baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya. 36 Dalam skim ini mudharib tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain. Pembiayaan mudharabah

34

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.48. 35

Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),

36

Veitsal Rifai, dkk, Bank and Finansial Institution Management, h.790.

h.97.

39

muqayyadah antara lain digunakan untuk investasi khusus dan reksadana.

3. Landasan Hukum Mudharabah Mudharabah pada dasarnya dapat dikatagorikan ke dalam salah satu bentuk musyarakah (perkongsian). Namun para cendikiawan fikih Islam meletakan mudharabah dalam posisi yang khusus dan meberikan landasan hukum tersendiri. a. Landasan Hukum Al-Qur’an

Artinya : “... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (QS. Al-Muzzamil /73:20)

                Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT”. (QS. Al-Jumuah /63:10)

40

b. Landasan Hukum Al-Hadits37

Artinya: Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR Thabrani)

Artinya: Dari Shalih bin Shuhaib r.a dari ayahnya ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no.2280, kitab at-Tijarah).

37

Syafi’i Antonio, Bank Syariah, h. 96.

41

4. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah Sedangkan landasan hukum pembiayaan mudharabah terdapat dalam Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Dalam

diktum

pertama

tentang ketentuan

pembiayaan

menyebutkan sebagai berikut:38 a. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan lembaga syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. b. Dalam pembiayaan ini, lembaga keuangan syariah sebagai shaibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha

(nasabah) bertindak sebagai

mudharib atau pengelola usaha. c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (lembaga keuangan syariah dengan pengusaha). d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam management perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

38

Adrian Sutendi, Perbankan Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.71-72.

42

e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. f. Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai menyalahi perjanjian. g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. h. Kriteria

pengusaha,

prosedur

pembiayaan,

dan

mekanisme

pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. i.

Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

43

5. Rukun dan Syarat Mudharabah a. Rukun mudharabah ada empat yaitu:39 1) Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana 2) Objek mudharabah, berupa: modal dan kerja 3) Ijab kabul atau serah terima 4) Nisbah keuntungan b. Syarat-syarat mudharabah, sesuai dengan rukun yang dikemukakan di atas adalah : 1) Orang yang berakal harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. 2) Mengenai modal disyaratkan : a) berbentuk uang, b) jelas jumlahnya, c) tunai, dan d) diserahkan sepenuhya kepada mudharib (pengelola). Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. 3) Yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang itu.

39

Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia, h.116.

44

6. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Mudharabah Secara umum dapat penulis simpulkan bahwa tujuan pembiayaan mudharabah terbagi dua, yaitu tujuan untuk tingkat ekonomi makro dan mikro. Tujuan pembiayaan mudharabah untuk tingkat makro diantaranya, peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana untuk peningkatan usaha, peningkatan produktifitas, pembukaan lapangan kerja baru, dan terjadinya distribusi pendapatan. Sedangkan tujuan di tataran ekonomi mikro antara lain, maksimalisasi laba, minimalisasi resiko, pendayagunaan sumber daya ekonomi yang merupakan mixing antara sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya modal, dan terakhir adalah untuk menyalurkan kelebihan dana. Adapun

fungsi

pembiayaan

mudharabah

antara

lain

adalah

meningkatkan daya guna uang dan barang, meningkatkan peredaran uang, menimbulkan kegairahan usaha, meningkatkan stabilitas ekonomi dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Dari beberapa tujuan dan funsi pembiayaan mudharabah seperti yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tujuan dan fungsi pembiayaan mudharabah adalah untuk mengembangkan potensi masing-masing, yakni potensi pemilik modal yang tidak memiliki keahlian usaha dengan pemilik proyek yang tidak memiliki modal untuk sama-sama mendapatkan keuntungan.

45

7. Mekanisme Mudharabah

Gambar 2.3 Skema Akad Mudharabah

PEMODAL SHAHIBUL MAAL

AKAD MUDHARABAH

MODAL 100%

PENGUSAHA MUDHARIB

SKIL L

PROYEK/USAHA

Bagian Keuntungan X

Bagian Keuntungan Y

KEUNTUNGAN

Modal 100%

MODAL

46

BAB III GAMBARAN UMUM BMT BINA UMAT SEJAHTERA

A. Sejarah Singkat BMT Bina Umat Sejahtera

KJKS Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera berdiri, bermula dari sebuah keprihatinan menatap realitas perekonomian masyarakat lapis bawah yang tidak kondusif dalam mengantisipasi perubahan masyarakat global. BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS), didirikan tahun 1995, beroperasi di daerah pesisir utara Jawa, diantara nelayan-nelayan kecil, di Lasem, Rembang. Pemrakarsanya adalah para sahabat Drs Abdullah Yazid MM, S-2 di Universitas Muhammadiyah Solo, berhasil menggerakkan lebih dari 20 para pendiri dengan mengumpulkan modal awal Rp. 10 juta. Tahun 1996 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Rembang berusaha menggerakkan organisasi dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan alternatif berupa usaha simpan pinjam yang dimotori gerakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Diresmikan Tanggal 10 November 1996. Oleh Ikatan Cendekiawan Muslim

Indonesia (Orsat

47

Kabupaten Rembang) Badan Hukum Koperasi Serba Usaha “Unit Simpan Pinjam” Nomor Badan Hukum 13801 / BH / KWK.11 / III / 1998.1 Karena perkembangan lembaga ini mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, maka pada tahun 1998 berubah menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU), pada tahun 2002 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah (KSPS) BMT Bina Ummat Sejahtera sampai pada akhirnya pada tahun 2006 berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS). Melihat perkembangan lembaga ini, maka kantor cabang pun mulai diliris di DKI Jakarta yaitu sejak bulan Oktober 2007. Untuk cabang yang pertama di Jakarta yaitu terletak di Tanjung Priuk. kemudian BMT Bina Umat Sejahtera membuka cabang di daerah Pondok Gede Jakarta Timur, dengan berbagai pertimbangan dan dorongan dari para sahabat bapak Abdullah Yazid dengan dibukannya kantor cabang di daerah Pondok Gede karena dianggap bisa menjadi percontohan.2 Sebagaimana motto KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai "Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat" Dari Ummat Untuk Ummat, Sejahtera Untuk Semua. Sejak awal berdiri sampai sekarang KJKS Bina Ummat Sejahtera senantiasa mengedepankan kepentingan anggota, salah satu wujud kepedulian 1

Ditulis oleh Administrator Rabu, 26 Mei 2010 11:53 Identitas Lembaga, http://bmt bus.com /index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=65 2

Wawancara pribadi dengan bapak Kukuh Setiawan, Kasi Marketing Wiayah I, Jakarta 31 Januari 2011.

48

tersebut tercermin dalam program kerja yang telah disusun untuk kepentingan anggota, program-program yang saat ini telah teraplikasi seperti pembagian hadiah untuk anggota si Rela secara proposianal tanpa diundi, kepedulian terhadap dunia pendidikan dangan pemberian beasiswa untuk anak anggota kurang mampu, pengajian akbar anggota, pembagian zakat maal dan shodaqoh, pembagian daging kurban dan lain sebagainya. Hal tersebut diatas dilakukan atas dasar Ta'awun dalam rangka pemberdayaan ekonomi ummat penuh kerahmatan, serta sebagai upaya membangun peradaban ekonomi ummat.

B. Visi dan Misi BMT Bina Umat Sejahtera Setiap institusi termasuk di dalamnya BMT dapat dipastikan memiliki visi dan misi untuk menjalankan aktivitas usahanya. Adapun visi dari BMT Bina Umat Sejahtera adalah menjadi lembaga keuangan mikro syariah terdepan dalam perdampingan usaha kecil yang mandiri. BMT Bina Umat Sejahtera memiliki misi yang ingin dicapai dalam menjalankan aktivitas usahanya. Misi tersebut antara lain sebagai berikut : 1. Membangun lembaga jasa keuangan mikro syari’ah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syari’ah, sehingga menjadikan ummat yang mandiri. 2. Menjadikan lembaga jasa keuangan mikro syari’ah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga

49

syari’ah lain, sehingga mampu membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan. 3. Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar ta’awun dari golongan aghniya, untuk disalurkan ke pembiyaan ekonomi kecil dan menengah serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan shodakoh, guna mempercepat proses menyejahterakan ummat, sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi. 4. Mengupayakan

peningkatan

permodalan

sendiri,

melalui

penyertaan modal dari para pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi ummat, sehingga menjadi lembaga jasa keuangan mikro syari’ah yang sehat dan tangguh. 5. Mewujudkan

lembaga

yang

mampu

memberdayakan,

membebaskan dan membangun keadilan ekonomi ummat, sehingga menghantarkan ummat Islam sebagai Khoera Ummat. Selain memiliki visi dan misi jauh ke masa depan, ternyata BMT Bina Umat Sejahterah juga mempunyai motto dalam rangka menjalankan aktivitas usahanya. Adapun motto dari BMT Bina Umat Sejahterah adalah Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat Dari Ummat Untuk Ummat Sejahtera Untuk Semua.

50

C. Prinsip Operasional 1. Prinsip Kerja BMT Bina Umat Sejahtera Sebagai lembaga keuangan non bank, BMT Bina Umat sejahtera melakukan prinsip kerjanya secara konsisten dengan mengacu kepada ketetapan-ketetapan syar’i sebagaimana terkandung dalam Al-Qura’an dan hadits Rasulullah SAW serta ijma dan fatwa ulama. Sedangkan dalam menjalankan prinsip kerjanya BMT Bina Umat Sejahtera mempunyai prinsip kerja sbagai berikut : a. Pemberdayaan BMT Bina Ummat Sejahtera adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang selalu menstransfer ilmu kewirausahaan lewat pendampingan manajemen, pengembangan sumberdaya insani dan teknologi tepat guna, kerjasama bidang finansial dan pemasaran, sehingga mampu memberdayakan wirausaha - wirausaha baru yang siap menghadapi persaingan dan perubahan pasar. b. Keadilan Sebagai intermediary institution, BMT Bina Ummat Sejahtera, menerapkan azas kesepakatan, keadilan, kesetaraan dan kemitraan, baik antara lembaga dan anggota maupun antar sesama anggota dalam menerapkan bagi hasil usaha.

51

c. Pembebasan Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah, BMT Bina Ummat Sejahtera yang berazaskan akhlaqul karimah dan kerahmatan, melalui produk-produknya, insya Allah akan mampu membebaskan ummat dari penjajahan ekonomi, sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan siap menjadi tuan di negeri sendiri. 2. Struktur Organisasi Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di dalam BMT tersebut. Struktur organisasi BMT meliputi, musyawarah, anggota pemegang simpanan pokok, dewan syariah, pembina manajemen, pemasaran, kasir, dan pembukuan.3 Tetapi dalam kenyataannya setiap BMT memiliki bentuk struktur organisasi yang berbeda, hal ini dipengeruhi oleh: a. Ruang lingkungkup atau wilayah operasi BMT b. Efektivitas dalam pengelolaan organisasi BMT c. Orientasi program kerja yang akan direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang

3

Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi (Yogjakarta: Ekonisia, 2005), h. 106.

52

d. Jumlah sunber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan operasi BMT. Untuk BMT Bina Umat Sejahtera wilayah Jakarta struktur organisasinya mengikuti group Lasem, sehingga manjadikan Jakarta menjadi bagian wilayah I.4 Dalam groupnya struktur organisasi di pecah menjadi: a.

Manajer Koordinator Wilayah I oleh Bapak Fuad Ali Budiman, S.H., M.M.

b. Kasi Operasional atau Pemasaran Wilayah I oleh Bapak Kukuh Setiawan c. Koordinator Cabang-cabang Wilayah I oleh Bapak Kukuh Setiawan Wilayah I meliputi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Luar Jawa. 3. Sasaran Mutu BMT Bina Umat Sejahtera Dengan memanfaatkan jaringan dan pengalaman, BMT Bina Ummat Sejahtera memfokuskan sasarannya pada : a. Memberdayakan Pengusaha kecil menjadi potensi masyarakat yang handal.

4

Wawancara pribadi dengan bapak Kukuh Setiawan, Kasi Marketing Wiayah I, Jakarta 31 Januari 2011.

53

b. Sebagai lembaga intermediary, dengan menghimpun dan menyalurkan dana anggota secara permanen dan kontinyu untuk mengembangkan ekonomi produktif bagi kemaslahatan masyarakat. c. Proaktif dalam berbagai program pengembangan sarana sosial kemasyarakatan d. Mengangkat harkat dan martabat fakir miskin ke tingkat yang lebih baik. e. Mewujudkan

kehidupan

yang

seimbang

dalam

keselamatan,

kedamaian, kesejahteraan dan pemerataan keadilan ekonomi antara kaum fakir miskin dengan aghniya ( kaum berpunya ). 4. Budaya Kerja BMT Bina Umat Sejahtera BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai lembaga jasa keuangan mikro syari’ah menetapkan budaya kerja dengan prinsip - prinsip syariah yang mengacu pada sikap akhlaqul karimah dan kerahmatan. Sikap tersebut terinspirasi dengan empat sifaf Rosulullah yang disingkat SAFT; a. Shidiq Menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkata benar, bersikap terpuji dan mampu jadi teladan.

54

b. Amanah Menjadi terpercaya, peka, obyektif dan disiplin serta penuh tanggung jawab. c. Fathonah Profesionalisme dengan penuh inovasi, cerdas, trampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan. d. Tablig Kemampuan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan.

D. Produk-produk BMT Bina Umat Sejahtera Produk-produk yang terdapat pada BMT Bina Umat Sejahtera terdiri dari produk simpanan dan pembiayaan. Produk simpanan terdiri dari : 1. Si Rela (Simpanan Sukarela Lancar) Si Rela merupakan simpanan anggota yang didasarkan atas akad Wadiah Yadhomanah yaitu atas seizin pemilik dana lembaga boleh menggunakan untuk operasional dan mudharabah yaitu simpanan yang didalamnya ada perjanjian pembagian nisbah bagi hasil.5

5

Abdullah Yazid, Pedoman Syariah & Juknis Bagian Pemasaran (Lasem: t.p, 2009),h. 35.

55

2. Si Suka (Simpanan Sukarela Berjangka) Si Suka adalah simpanan berjangka yang berdasarkan prinsip mudharabah, dengan prinsip ini simpanan dari pemilik modal akan diperlakukan sebagai investasi oleh pengelolah dana. BMT akan memanfaatkan

dana

tersebut

secara

produktif

dalam

bentuk

pembiayaan kepada masyarakat dengan profesional dan sesuai syariah. Hasil usaha tersebut dibagi antara pemilik modal dan BMT sesuai nisbah (porsi) yang telah disepakati di awal.

6

3. Si Sidik ( Simpanan Siswa Pendidikan) Si Sidik merupakan simpanan yang dikhususkan untuk kepentingan pendidikan sampai jenjang lulus SLTA, simpanan ini didasarkan pada akad wadiah yadhomanah.7 Sedangkan produk pembiayaan terdiri dari : a. Mudharabah Pembiayaan mudharabah adalah akad yang dilakukan antara dua pihak, dimana anggota sebagai mudharib (pengelolah usaha) dan BMT BUS sebagai shohibul maal

6

Ibid, h.36.

7

Ibid, h.37.

56

(penyedia modal) atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati. b. Bai Bitsamanajil Jual beli adalah menjual dengan harga asal, ditambah margin keuntungan yang telah disepakat dan dibayar secara angsur dengan jangka waktu yang telah disepakati pula. c. Murabahah Pembiayaan melalui sistem pengadaan barang dan di dalamnya terdapat kesepakatan besarnya pemberian Mark Up dan pembayaran secara jatuh tempo sesuai kesepakatan (akad) d. Qardul Hasan Pembiayaan dengan tujuan kebijakan yang diperuntukan bagi anggota dengan pertimbangan sosial dan tidak diambil keuntungan dari padanya, anggota hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman saja. Untuk meningkatkan peran BMT dalam kehidupan masyarakat, maka BMT Bina Umat Sejahtera terbuka untuk menciptakan produk baru. Tetapi produk tersebut harus memenuhi syarat-syarat antara lain adalah sesuai dengan syariah dan untuk itu harus lebih dahulu disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah, dapat ditangani oleh sistem operasional BMT yang

57

bersangkutan dan yang terpenting adalah dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

E. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah 1. Metode Penyaluran Dana Dalam melakukan peran sebagai perantara (intermediary) antara unitunit ekonomi yang mengalami surplus dana dengan unit-unit yang lain yang membutuhkan dana. Metode penyaluran dana BMT Bina Umat Sejahtera terpusat secara umum diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 3.1 Ilustrasi Metode Penyaluran Dana BMT Bina Umat Sejahtera

M A S Y A R A K A T

Jual Beli

B

Bagi Hasil Pembiayaan Pinjaman

Investasi Khusus / Mudharabah Muqayyadah

M T

58

Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah dibagi ke dalam tiga katagori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaanya, yaitu : a. Transakasi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual-beli; b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan prinsip sewa; c. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Katagori pertama dan kedua, tingkat keuntungan banyak ditentukan di depan dan menjadi harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti murabahah, salam, dan istishna serta produk yang menggunakan prinsip sewa atau ijarah. Sedangkan pada katagori ketiga, tingkat keuntungan BMT ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk pembiayaan pola bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah yang disepakati dimuka. Produk BMT yang ternasuk ke dalam kelompok ini adalah musyarakah dan mudharabah.

59

2. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Umumnya pembiayaan mudharabah pada perbankan sama dengan lembaga syariah yaitu salah satunya adalah BMT. Masyarakat di sekitar BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede sangat berminat pada pembiayaan mudaharabah. Secara teknis BMT menyebutkan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama shahibul maal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi anggota. Maka berlakulah bahwa BMT sebagai pemberi modal yaitu pembiayaan mudharabah dan anggota atau nasabahnya sebagai penerima pembiayaan. Untuk memperoleh pembiayaan mudharabah di BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede ini calon nasabah harus melalui beberapa tahapan antara lain, tahap permohonan pembiayaan, tahap analisa pembiayaan, tahap persetujuan dan penandatanganan akad pembiayaan mudharabah, tahap pencairan pembiayaan mudharabah serta tahap monitoring pembiayaan mudharabah. Mekanisme pembiayaan mudaharabah, modal 100% diberikan oleh pihak BMT selaku shahibul maal dan anggota yang mengajukan pembiayaan sebagai mudharib. Besarnya nominal yang diberikan oleh pihak BMT tergantung pengajuan yang dibutuhkan oleh anggota dan kemudian disahkan oleh manajer umum.

60

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Perkembangan Pembiayaan Mudharabah Data-data yang dipergunakan dalam analisis ini di dapat dari laporan keuangan bulanan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede. Berikut ini penulis akan menyajikan data pembiayaan mudharabah selama tiga tahun terakhir dari tahun 2008 sampai dengan 2010.

Tabel 4.1 Pembiayaan Mudharabah BMT BUS Pondok Gede Periode 2008 – 2010 (Dalam Rupiah) Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah

2008 28100000 37250000 30200000 42700000 35500000 36300000 51200000 48300000 31500000 86300000 92300000 83750000 603400000

2009 2010 28300000 52221000 41600000 97950000 36900000 99200000 57500000 94554000 82730000 157100000 90200000 68650000 94500000 358000000 72650000 86729000 68340000 33500000 97800000 94700000 83550000 99800000 58215000 142119000 812285000 1384523000

61

Nilai pembiayaan mudharabah keseluruhan pada tahun 2008 sebesar Rp 603.400.000,-, pada tahun 2009 sebesar Rp 812.285.000,- dan pada tahun 2010 sebesar Rp 1.384.523.000,- Melihat dari jumlah total pembiayaan secara keseluruhan pertahunnya dapat disimpulkan bahwa terjadinya kenaikan dalam setiap pembiayaan mudharabah tiap tahunnya. Tabel 4.2 Akumulasi Perubahan Pembiayaan Mudharabah BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede

Tahun 2008 2009 2010 Jumlah

Pembiayaan Perubahan (Rp) Presentase Mudharabah (Rp) (%) 603400000 812285000 208885000 26% 1384523000 572238000 41% 2800208000 781123000 67%

Pada tahun 2009 total pembiayaan mudharabah sebesar Rp 812.285.000,- sedangkan pada tahun 2008 total sebesar Rp 603.400.000,-. Hal ini menunjukan bahwa adanya kenaikan pembiayaan mudharabah sebesar 26%. Sama halnya pada pembiayaan mudharabah tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 41% dari tahun 2009. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa kenaikan pembiayaan mudharabah selama periode 2008 sampai dengan 2010 adalah sebesar Rp 2.800.208.000,- Apabila dipresentasikan kenaikan pembiayaan mudharabah selama tiga tahun yaitu sebesar 67%.

62

B. Analisis Perkembangan Pendapatan BMT Berikut ini penulis akan menyajikan data pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede selama tiga tahun terakhir dari tahun 2008 sampai dengan 2010. Tabel 4.3 Pendapatan Mudharabah BMT BUS Pondok Gede Periode 2008 – 2010 (Dalam Rupiah) Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah

2008 716000 1938200 1477150 2208200 1701700 2693850 2709400 4333150 3154150 5350400 5869800 7681400 39833400

2009 6887140 4099850 2720700 3975150 7895800 10976130 11041100 6876145 6188550 9241400 8657150 4434300 82993415

2010 6794920 9186700 10594900 11042830 12676193 11228850 17916200 13320730 8694600 12627700 13077300 15282710 142443633

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan BMT dari pembiayaan mudharabah pada tahun 2008 sebesar Rp 39.833.400,-, pada tahun 2009 pendapatan sebesar Rp 82.993.415,- dan tahun 2010 pendapatan sebesar Rp 142.443.633,-. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat

63

kenaikan pendapatan BMT dari pembiayaan mudharabah yang disalurkan setiap tahunnya.

Tabel 4.4 Akumulasi Perubahan Pembiayaan Mudharabah BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede Tahun 2008 2009 2010 Jumlah

Pendapatan BMT (Rp) 39833400 82993415 142443633 265270448

Perubahan

43160015 59450218

102610233

Presentase (%) 52% 42% 94%

Pada tahun 2009 total pendapatan BMT sebesar Rp 82.993.415,sedangkan pada tahun 2008 total sebesar Rp 39.833.400,-. Hal ini menunjukan bahwa adanya kenaikan pendapatan BMT sebesar 52%. Dan juga mengalami kenaikan di tahun 2010 yaitu sebesar 42%. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa kenaikan pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera selama periode 2008 sampai dengan 2010 adalah sebesar Rp 265.270.448,- Apabila dipresentasikan kenaikan pendapatan BMT selama tiga tahun yaitu sebesar 94%.

64

C. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede

1. Variabel Entered atau Removed Semua data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data sekunder. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede dengan menggunakan metode regresi linear sederhana dan menggunakan SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 16.0 for windows. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh antara pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan BMT, dapat dilakukan dengan analisa variabel yang dimasukan dan variabel yang dikeluarkan. Tabel 4.5

Variables Entered/Removed

Model 1

Variables

Variables

Entered

Removed

Pembiayaan a

Mudharabah

b

Method . Enter

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: Pendapatan BMT

65

Pada variabel entered atau removed di atas tampak bahwa variabel yang dimasukan atau yang digunakan adalah variabel pembiayaan mudaharabah (X) sebagai variabel independent untuk dilihat pengaruhnya terhadap variabel dependentnya yaitu pendapatan BMT .

2. Penaksiran Koefisien Penentu (Determinasi) Merupakan ukuran untuk menyatakan bahwa proporsi dalam variabel yang dijelaskan oleh variabel independen dan karenanya memberikan ukuran sejauh mana varian dalam suatu variabel menentukan dalam variabel lain. Tabel 4.6 Koefisien Penentu (Determinasi) Model Summary

Model 1

R

R Square a

.757

b

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.573

.560

2906570.932

Durbin-Watson 1.091

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Mudharabah b. Dependent Variable: Pendapatan BMT

Untuk menghitung seberapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah (X) terhadap naik turunnya pendapatan BMT (Y) digunakan koefisien penentu atau determinan dengan melihat tabel output SPSS di atas. Berdasarkan print out dari tabel SPSS di atas, koefisien korelasi dalam perhitungan SPSSnya adalah sebesar 0,757. Ini artinya jumlah pembiayaan mudharabah (X) mempunyai hubungan yang positif dan kuat. Dimana

66

hubungan yang positif artinya, jika pembiayaan mudharabah bertambah maka pendapatan BMT akan naik, atau sebaliknya jika pembiayaan mudharabah berkurang maka pendapatan BMT juga akan turun. Koefisien determinasinya (r2/ R Square) atau koefisien penentunya sebesar 0,573 = 57,3% artinya pendapatan BMT (Y) dapat dijelaskan oleh pembiayaan mudharabah (X) sebasar 57,3%. Sedangkan sisahnya sebesar 42,7% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain seperti produk simpanan, produk pembiayaan selain mudharabah antara lain yaitu bai bitsamanajil, murabahah dan qardul hasan.

3. Koefisien Regresi Setelah menganalisis koefisien penentu, maka selanjutnya penulis akan melanjutkan dengan koefisien regresi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan BMT. Bilangan konstanta (a) adalah bilangan yang menunjukan pembiayaan mudharabah sebelum adanya pengaruh dari pendapatan BMT (X=0) Koefisien regresi atau parameter (b) positif, maka menunjukan adanya pengaruh terhadap jumlah pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan BMT. Bentuk umum persamaan regresi linier sederhana adalah Y = a + bX Keterangan :

67

Y = Pendapatan BMT X = Pembiayaan Mudharabah a = Konstanta, yaitu nilai Y bila X=0 b = Koefisien regresi yaitu perubahan pada Y jika X berubah satu satuan

Tabel 4.7 Regresi Pembiayaan Mudharabah Coefficientsa Standardi zed Unstandardized

Coefficie

Coefficients

nts

Collinearity 95% Confidence Interval for B

Statistics Tolera

Model 1

B

(Constant)

Std. Error

2.888E 6

Pembiayaan Mudharabah

.058

Beta

t

Sig.

Lower Bound

821700.360

3.514

.001

1217713.628

.009

.757 6.751

.000

.040

Upper Bound

VIF

4557505.719

.075 1.000

a. Dependent Variable: Pendapatan BMT

Berdasarkan hasil print out dari perhitungan SPSS yang terlihat pada tabel di atas dapat diketahui persamaan regresi adalah Y = 2888000+0,058 (pembiayaan mudharabah) sama dengan Y = 2888000 + 0,058X, artinya adalah:

nce

1.000

68

a = 2888000 artinya apabila X = 0 atau tidak ada pembiayaan mudharabah, maka pendapatan BMT (Y) sebesar 2888000. b = koefisien regresi hasil menunjukan sebesar 0,058 menyatakan bahwa setiap adanya peningkatan pembiayaan mudharabah naik sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan pendapatan BMT sebesar 0,058 atau setiap penurunan jumlah pembiayaan mudharabah sebesar satu satuan, maka akan menurunkan pendapatan BMT sebesar 0.058. Sebagai contoh pembiayaan mudharabah pada bulan Januari 2010 sebesar Rp 52.221.000,- Maka pendapatan akan naik sebesar 0,058. Sehingga pendapatan pada BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede akan bertambah sebesar Rp 3.028.818,-. Jadi jika pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan maka pendapatan BMT akan mengalami kenaikan pula.

4. Analisis Pengujian Hipotesis a. Uji T Statistik Dengan menggunakan tabel coefisients di bawah ini penulis dapat menguji masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya disebut juga dengan uji t.

69

Tabel 4.8 Uji T Statistik Coefficientsa Standardi zed Unstandardized

Coefficie

Coefficients

nts

Collinearity 95% Confidence Interval for B

Statistics Tolera

Model 1

(Constant)

B

Std. Error

2.888E 6

Pembiayaan Mudharabah

Beta

t

Sig.

Lower Bound

821700.360

3.514

.001

1217713.628

.009

.757 6.751

.000

.040

.058

Upper Bound

nce

VIF

4557505.719

.075 1.000

a. Dependent Variable: Pendapatan BMT

diantaranya : 1) Uji terhadap konstanta atau intercept Signifikansi sebesar 0,000 dengan 0,05. Hasil tabel 0,001 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Berarti data ini signifikan artinya variabel X yaitu pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh terhadap variabel Y yaitu pendapatan BMT. 2) Uji terhadap koefisien regresi (b) Signifikansi sebesar 0,000 dengan 0,05. Hasil tabel 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Berarti data ini signifikan

1.000

70

artinya variabel X yaitu pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh terhadap variabel Y yaitu pendapatan BMT.

b. Uji F Statistik Uji F ini merupakan uji kelayakan model, apakah model regresi linear sederhana yang diajukan adalah model yang layak untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent secara bersama-sama.

Tabel 4.9 Uji F Statistik b

ANOVA Model 1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

3.851E14

1

3.851E14

Residual

2.872E14

34

8.448E12

Total

6.723E14

35

F 45.581

Sig. a

.000

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Mudharabah b. Dependent Variable: Pendapatan BMT

Berdasarkan hasil print out tabel anova di atas disebut juga sebagai uji F statistik. Untuk menguji hipotesis apakah pendapatan BMT dapat dipengaruhi oleh pembiayaan mudharabah dengan cara membandingkan angka signifikansi sebesar 0,000 dengan 0,05. Hasil tabel 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima berarti signifikan artinya secara bersama-sama

71

variabel bebasnya pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebasnya yaitu pendapatan BMT.

5. Analisis Pengujian Asumsi Klasik a. Uji Normalitas Semua data-data yang digunakan untuk melakukan analisis suatu masalah harus diuji validitasnya. Untuk memenuhi syarat validitasnya suatu model dapat diuji dengan memenuhi syarat asumsi klasik normalitas dengan menggunakan Normal Probabilitas Plot. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Gambar 4.1 Uji Normalitas

72

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbuh diagonal dari grafik di atas dapat terlihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas artinya data ini terdistribusi normal.

b. Uji Heterokedastisitas Uji heterokedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan dalam fungsi regresi. Pengujian heterokedastisitas dapat dideteksi dengan melihat scaterplotnya dari output SPSS di bawah ini. Gambar 4.2 Uji Heterokedastisitas

73

Dilihat dari gambar di atas, sama halnya dengan prinsip normalitas uji heterokedastisitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik). Maka berdasarkan pada gamabar di atas, pada scatterplotnya dapat dilihat titi-titiknya menyebar di derah positif dan negatif serta tidak membentuk pola, sehingga dapat disimpulkan data tersebut tidak ada masalah heterokedastisitas (Homokedastisitas).

c.

Uji Autokorelasi Uji

autokorelasi

terjadi

ketika

kesalahan

pengganggu

saling

berkorelasi satu sama lain yang bertujuan menguji apakah dalam satu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Salah satu cara mendeteksikannya dengan melihat kolom Durbin-Watson yang terdapat pada tabel model summary. Tabel 4.10 Uji Autokorelasi Model Summary

Model 1

R

R Square a

.757

b

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.573

.560

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Mudharabah b. Dependent Variable: Pendapatan BMT

2906570.932

Durbin-Watson 1.091

74

Cara menghitung manual dengan asumsi tingkat kesalahan 5%, variabel bebas (K=1) dengan total df+1 = 35 + 1 = 36, nilai durbin lower (dl) sebesar 1,41 dan durbin upper (du) sebesar 1,53 (data dl dan du bisa dilihat pada tabel statistik d Durbin-Watson, dengan alfa 5%). Maka dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Tabel 4.11 Manual Perhitungan Durbin-Watson Korelasi (+)

0

Tidak tahu

Dl=1,41

Tidak ada Korelasi

Du=1,53

Tidak tahu

4-du=2,47

Korelasi (-)

4-dl=2,59

4

Berdasarkan print out pada model summary dapat dilihat nilai DurbinWatson sebesar 1,091 artinya ada korelasi satu sama lain karena terletak di antara 0 dan durbin lower (dl). Maka data ini berpengaruh pada pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan BMT.

75

D. Strategi BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede dalam Meningkatkan Pendapatan

Secara Umum, untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan pendapatan perusahaan, BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede menerapkan beberapa strategi diantaranya: 1. Kuantitas nilai pembiayaan Dari segi kuantitas pembiayaan BMT tidak terlalu besar seperti halnya korporasi. Pembiayaan mikro biasanya memiliki pembiayaan paling besar Rp 5.000.000,-. Saat ini BMT yang beroperasi memang belum berdistribusi terlalu besar. Faktanya dalam pembiayaan mudharabah yang diberikan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede mampu memberikan pembiayaan kepada salah satu anggotanya sebesar RP 10.000.000,-. Dengan memberikan nilai pembiayaan yang cukup besar sehingga dapat peningkatkan pedapatan yang diterima oleh BMT. 2. Strategi Fokus Pembiayaan Secara Khusus, strategi pembiayaan yang tengah dijalankan BMT lebih diarahkan pada sosial dari pada upaya mencari keuntungan. Strategi ini digunakan karena motif utamanya untuk kemaslahatan umat. BMT Bina Umat Sejahtera ini lebih mementingkan pemberian pembiayaannya pada kalangan gressroot atau kalangan yang paling

76

bawah1. Hal ini disebabkan karena perbankan yang ada di Indonesia hanya ingin memberikan pembiayaan minimal Rp 10.000.000,-. Sedangkan satu tinggkat dibawa perbankan yaitu BPRS dapat memberikan pembiayaan mininal Rp 3.000.000,-. Maka BMT Bina Umat Sejahtera ini menempatkan posisi yang paling bawah untuk hal pemberian pembiayaan. Pembiayaan lebih di fokuskan pada sektor yang tidak berisiko tingggi dan menawarkan imbalan hasil yang tinggi seperti pada sektor mikro dan menengah (UMKM). 3. Strategi Meminimalisir Non Performent Loan (NPL) Strategi lain yang dijalankan BMT dalam upaya peningkatan jumlah

pendapatan

dari

penyaluran

pembiayaan

mudharabah adalah dengan meminimalisir angka

khususnya pembiayaan

bermasalah (NPL). Hal ini dilakukan karena angka pembiayaan yang bermasalah akan berpengaruh pada pendapatan yang diperoleh BMT. Secara umum strategi yang dijalankan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: a.

Stay

Strategy

adalah

strategi

saat

BMT

masih

ingin

mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang.

1

Wawancara pribadi dengan bapak Kukuh Setiawan, Kasi Marketing Wiayah I, Jakarta 31 Januari 2011

77

b. Phase out Strategy adalah strategi saat pada prinsipnya BMT tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang. Sebagian besar pembiayaan yang macet ini dari sektor perdagangan dan industri. Sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya masalah adalah:2 a. Persaingan usaha nasabah yang semakin ketat sehingga pendapatan nasabah berkurang. b. Anggota nasabah sakit sehingga uang yang seharusnya disetor ke BMT digunakan untuk berobat. c. Gagal panen karena serangan hama tikus dan harga jual yang menurun sehingga nasabah mengalami kerugian. d. Penyembunyian keuntungan yang disengaja oleh nasabah. Oleh karena itu upaya yang dilakukan pihak BMT agar tidak

terjadi pembiayaan bermasalah ini dengan cara: a. Pihak BMT harus mengetahui gambaran umun usaha yang ingin dilakukan oleh calon anggota atau nasabah. b. Memonitoring usaha yang dilakukan oleh nasabah agar usahanya berjalan lancar.

2

Wawancara pribadi dengan bapak Kukuh Setiawan, Kasi Marketing Wiayah I

78

c. Mengontrol usaha dengan cara: 1) Restructuring yaitu strategi yang menyangkut perubahan struktur fasilitas. 2) Reconditioning yaitu strategi yang menyangkut perubahan syarat dan kondisi fasilitas (terms and condition facility). 3) Rescheduling yaitu strategi yang menyangkut perubahan jangka waktu fasilitas.

79

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan analisa dan pembahasan serta uraian-uraian sebelumnya mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 1.

Data print out SPSS yang sudah diolah menunjukan bahwa kajian ini memiliki hasil koefisien determinasinya (r2/R Square) atau koefisien penentunya sebesar 57,3% artinya pendapatan BMT (Y) dapat dijelaskan oleh pembiayaan mudharabah (X) sebesar 57,3%. Sedangkan sisahnya sebesar 42,7% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Persamaan regresi yang didapat adalah , Y = 2888000 + 0,058X artinya; (a) = konstanta sebesar 2888000 yaitu apabila X = 0 atau tidak ada pembiayaan mudharabah, maka pendapatan BMT (Y) sebesar 2888000. (b) = koefisien regresi sebesar 0,058 menyatakan jika X atau pembiayaan mudharabah naik satu satuan, maka pendapatan BMT atau variabel Y akan naik sebesar 0,058. Kemudian berdasarkan perhitungan dengan uji t dan uji f statistik, hasil angka kedua uji tersebut lebih kecil dibandingkan nilai signifikan yaitu 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menyatakan bahwa variabel bebas yaitu pembiayaan mudharabah yang di uji secara

79

80

terpisah maupun bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel bebasnya yaitu pendapatan BMT. Sedangkan hasil keseluruhan pengujian asumsi klasik, data yang telah diolah yaitu data pembiayaan mudharabah dan pendapatan BMT ini berdistribusi normal dan tidak mempunyai masalah pada heteroskedastisitas dan autokorelasi. 2.

Strategi dalam meningkatkan pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede yaitu pada kuantitas nilai pembiayaan, srategi fokus pembiayaan dan strategi selanjutnya yaitu BMT harus berusaha untuk meminimalisir Non Perfoming Loan (NPL) atau pembiayaan bermasalah karena akan berpengaruh pada pendapatan.

81

B. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba utuk memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi lembaga syariah tersebut diantaranya : 1. BMT

Bina

Umat

Sejahtera

Pondok

Gede

harus

bisa

mempertahankan atau lebih baik lagi jika dapat meningkatkan kegiatan pemberian pembiayaan yang sudah dilaksanakan dengan baik agar dapat meningkatkan pendapatan BMT. 2. Usaha untuk memperluas pasar sasaran sebaiknya BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede melakukan kegiatan promosi atau sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung secara berkesinambungan baik melalui media massa maupun

toko

agama

lebih

meningkat

lagi,

untuk

lebih

memperkenalkan produk yang dihasilkan sesuai syariah kepada masyarakat luas, sehingga BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede dapat menarik calon-calon anggotanya lebih luas.

82

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran al-Karim. Qs. Al-Muzzamil/73:20, Qs. Al-Jumuah/63:10. Abdad, M. Zaidi. Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam. Bandung: Angkasa Bandung, 2003. Administrator. “Identitas Lembaga”. Artikel ini diakses 26 Mei 2010 dari http://bmt bus.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=65. Amalia, Euis. Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009. Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani, 2001, Cet. Ke-1. Arif, M.Nur Rianto. Dasar-Dasar pemasaran Bank Syariah. Bandung: Alvabeta, 2010. Arifin, Zainul. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Pustaka Alvabeta, 2005. Assauri, Sofjan. Manajemen Pemasaran. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. Ke-7. Dewi, Gemala. Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada, 2004, Cet. Ke-3. Djazuli, A dan Janwari, Djazuli, A dan Janwari, Yadi. Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Fansuri, Firkah. “ Aset Inkopsyah BMT Capai RP 70 M.” Republika, 25 Februari 2011. Hamidi, M.Lutfi. Jejak-Jejak Ekonomi Syariah. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003. Irfansyah, Mochammad. “Pengaruh Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan Terhdap Tingkat Rasio Non Perfoming Financing (NPF).” Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007. Lam, Charles W. Dkk. Pemasaran. Jakarta: Salemba Empat, 2001, Ed. Ke-1.

83

Nazir, Moh. Metode Penelitian. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2009. Nor, Dumairi. Ekonomi Syariah: Versi Salaf. Jatim: Pustaka Sidorigi, 2008. Nurhayati, Sri dan Wasilah. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat, 2008. Rama, Ali. “Ekonomi Syariah dan Outlook 2011”, artikel diakses pada 31 Desember 2010 dari http://ekonomiislami.wordpress.com/2010/12/31/ekonomi-syariahdan-outlook-2011/ Respati, Yogle. “Interkoneksi BMT 2010.” Artikel diakses pada 13 Juli 2010 dari http://bataviae.co.id/node/293203 Rifai, Veitzal. dkk. Bank and Financial Institution Managemen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. Rochaety, Ety. Dkk. Metodologi Penelitian Bisnis Dengan Aplikasi SPSS Edisi Revisi. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009. Rostiyani, Yeyen. “BMT Harus Menentukan Jati Dirinya.” Republika, 26 Oktober 2010. Santoso, Singgih. Buku Latihan SPSS Statistik Parametik. Jakarta: Pt. Alex Media Komputindo, 2000. Somitra, Andri. Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, Cet. Ke-1. Sudarsono, Heri. Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, Cet. Ke-1. Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alvabeta, 2009. Suma, Muhammad Amin. Menggali Akar dan Produk Bank Syariah. Tangerang: Kholam Publishing, 2008. Sunaryo. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet. Ke-2. Supranto, J. Statistik Teori dan Aplikasi. Jakarta: Erlangga, 2001. Jilid II. Ed. Ke-6. Susilo, Y.Sri. dkk. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat, 2000.

84

Tim Penulis Fakultas Syariah & Hukum, Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Jakarta: t.p., 2007. UU. “Perbankan Syariah”. UU ini diakses pada 13 Februari 2011 dari http://www.dpr.go.id/id/undang-undang/2008/21/UU/Perbankan-Syariah Wawancara Pribadi dengan Kukuh Setiawan. Jakarta 31 Januari 2011. Windyarti, Yanti. “Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Kanjengan Terhadap Pembiayaan Mudharabah BMT Bina Umat Sejahterag Semarang.” Skripsi S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 2007. Wirdyaningsih. Bank Dan Ansuransi Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, Cet. Ke-3. Wiyono, Slamet. Akuntansi Perbankan Syariah: Berdasarkan PSAK dan PAPSI. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005. Yazid, Abdullah. Pedoman Syariah & Juknis Bagian Pemasaran. Lasem: t.p., 2009.

Variables Entered/Removed

Model 1

Variables

Variables

Entered

Removed

Pembiayaan Mudharabah

b

Method . Enter

a

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: Pendapatan BMT

b

Model Summary

Model

R

1

.757

R Square a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.573

.560

Durbin-Watson

2906570.932

1.091

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Mudharabah b. Dependent Variable: Pendapatan BMT

b

ANOVA Model 1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

3.851E14

1

3.851E14

Residual

2.872E14

34

8.448E12

Total

6.723E14

35

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Mudharabah b. Dependent Variable: Pendapatan BMT

F 45.581

Sig. .000

a

Coefficients

a

Standardi zed Unstandardized

Coefficie

Coefficients

nts

Collinearity 95% Confidence Interval for B

Statistics Tolera

Model 1

(Constant)

B

Std. Error

2.888E 6

Pembiayaan Mudharabah

.058

a. Dependent Variable: Pendapatan BMT

Beta

t

Sig.

Lower Bound

821700.360

3.514

.001

1217713.628

.009

.757 6.751

.000

.040

Upper Bound

nce

VIF

4557505.719

.075 1.000

1.000

Slip Setoran BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede

Tabel Statistik d Durbin-Watson

Tabel Statistik d Durbin-Watson