ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT (Studi pada BMT Tanjung Sejahtera dan BMT Al-Kautsar)

1

ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT (Studi pada BMT Tanjung Sejahtera dan BMT Al-Kautsar) SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)

Oleh Faridha Fani 104046101642

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H / 2008 M

2

ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT (Studi pada BMT Tanjung Sejahtera dan BMT Al-Kautsar)

SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) Oleh:

Faridha Fani NIM : 104046101642

Di Bawah Bimbingan Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Euis Nurlaelawati, MA NIP. 150.277.992

Drs. Ahmad Yani, M.Ag NIP. 150.269.678

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H/ 2008 M

3

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 12 November 2008

Faridha Fani

4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama

: Faridha Fani

Jenis Kelamin

: Perempuan

Tempat/ Tanggal Lahir

: Jakarta, 07 Oktober 1986

Agama

: Islam

Status

: Belum Menikah

Alamat

: Jl. X Kebon Baru No.6 RT014/012 Semper Barat-Cilincing Jakarta Utara 14130

No. Telepon

: (021) 94024916/081319363727

Latar Belakang Pendidikan 1. SDN Semper Barat 06 PT

(Lulus tahun 1998)

2. SMP N 231 Jakarta

(Lulus tahun 2001)

3. SMA N 75 Jakarta

(Lulus tahun 2004)

4. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

(2004 – Sekarang)

Jakarta, 18 Oktober 2008

Faridha Fani 104046101642

5

KATA PENGANTAR

 
‫ ا ا
ر

ا‬

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, penguasa alam semesta, yang senantiasa melimpahi berkat, rahnat serta nikmat-Nya dalam kehidupan penulis. Shalawat serta Salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut-Nya. Semoga kita sebagai umatnya mendapat syafaat di akhir zaman nanti. Amin… Sejak penulis diterima sebagai salah satu mahasiswa Perbankan Syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta banyak sekali pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga.

Dan Alhamdulillah rasa syukur yang tiada henti, meskipun penulis

mengalami banyak halangan dan rintangan, akhirnya dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad. Amin Suma, SH, MH, MM, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Ibu Dr. Euis Amalia, M.Ag, dan Bapak Ah. Azharuddin Lathief, M.Ag, MH, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat. 3. Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, M.A dan Bapak Drs. Ahmad Yani, M.Ag, atas kesediaannya memberikan waktu, perhatian dan saran kepada penulis untuk

6

membimbing dan mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 4. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan. 5. Pimpinan Perpustakaan yang telah memberikan fasilitas dan menyediakan referensi untuk mengadakan studi perpustakaan. 6. Orang tuaku tercinta, Bapak dan Mama yang tidak pernah bosan menghadiahkan doanya untuk kesehatan dan keberhasilan penulis. 7. Bapak dan Ibu yang mencurahkan kasih sayang dengan setulus hati. Terima kasih untuk setiap malam yang digunakan untuk mendoakan kami. Teriring doa semoga Ibu di alam sana turut berbahagia atas keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 8. Kakak dan adik-adikku yang selalu memberikan kehangatan dan keceriaan. 9. Denny Febrianto yang selalu mengingatkan untuk tidak bermalas-malasan. Terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan kita. Semoga Allah SWT meridhoi. 10. Ibu Tri Muhamida Sulastri dan segenap karyawan PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjung Priuk terima kasih atas peluang kerja dan kesempatan memperoleh pengalaman yang tidak dapat dinilai dengan materi. Semoga kerja sama antara penulis dan Bank Syariah Mandiri dapat dilanjutkan kembali.

7

11. Bapak Yunus Hanafi, Bapak Wawan dan segenap pegawai BMT Tanjung Sejahtera yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data penelitian ini. 12. Mas Budi dan segenap pegawai BMT Al-Kautsar yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian. 13. Para sahabatku, Winda, Reni, Ii, Dita dan Echa yang telah memberikan semangat, saran dan doa. Semoga persahabatan kita terjalin selamanya. 14. Seluruh rekan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya PS C Angkatan 2004 yang telah menemani hari-hariku selama kuliah. 15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan

kontribusi

yang

cukup

besar

sehingga

penulis

dapat

menyelesaikan pendidikan jenjang S-1 di UIN Syarif Hidayatullah. Hanya kepada Allah, penulis memanjatkan doa. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Jakarta, 18 Oktober 2008

Penulis

8

DAFTAR ISI Halaman Judul Kata Pengantar

iii

Daftar Isi

vi

Daftar Tabel

ix

Daftar Gambar

x

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

7

D. Tinjauan Kajian Terdahulu

8

E. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan

10

F. Sistematika Penulisan

12

BAB II TINJAUAN UMUM A. Pengertian Analisis Kelayakan Pembiayaan

14

B. Tujuan Analisis Kelayakan Pembiayaan

15

C. Prinsip analisis Kelayakan Pembiayaan

16

D. Jenis Analisis Kelayakan Pembiayaan

17

E. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

21

F. Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah

22

9

G. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

24

H. Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah

28

BAB III Objek Penelitian I. BMT Tanjung Sejahtera A. Sejarah Berdirinya BMT Tanjung Sejahtera

29

B. Visi dan Misi BMT Tanjung Sejahtera

30

C. Prinsip Utama Operasional BMT Tanjung Sejahtera

31

D. Tujuan dan Fungsi BMT Tanjung Sejahtera

33

E. Produk-produk BMT Tanjung Sejahtera

34

F. Struktur Organisasi BMT Tanjung Sejahtera

37

II. BMT Al-Kautsar A. Sejarah Berdirinya BMT Al-Kautsar

38

B. Visi dan Misi BMT Al-Kautsar

39

C. Prinsip dan Tujuan BMT Al-Kautsar

40

D. Produk-produk BMT Al-Kautsar

40

E. Struktur Organisasi BMT Al-Kautsar

42

F. Strategi Pemasaran BMT Al-Kautsar

44

10

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan A. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Mudharabah

49

B. Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah

55

C. Proses Pengawasan dan Pembinaan bagi Nasabah Pembiayaan

60

D. Kendala yang Dihadapi dan Solusinya

64

BAB V Kesimpulan Dan Saran Penelitian A. Kesimpulan Hasil Penelitian

67

B. Saran-saran Hasil Penelitian

68

Daftar Pustaka Lampiran-Lampiran

69

11

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1 Produk-produk BMT Tanjung Sejahtera

32

2. Tabel 3.2 Bussiness Plan BMT Tanjung Sejahtera

34

3. Tabel 4.1 Data BMT dan Assetnya

45

4. Tabel 4.2 Data Realisasi Pembayaan BMT TJ Sejahtera Tahun 2005

61

12

DAFTAR GAMBAR

1.

Gambar 3.1

Grafik Perkembangan Anggota BMT TJ. Sejahtera

33

2.

Gambar 3.2

Struktur Organisasi BMT Al-Kautsar

39

3.

Gambar 4.1

Siklus Pembiayaan Mudharabah

46

13

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Manusia sebagai khalifah di bumi ini telah dibekali cipta, rasa dan karsa sebagaimana telah diciptakan Allah SWT menjadi makhluk yang paling sempurna. Dalam menjalani kehidupan, manusia dituntut untuk menjaga keseimbangan dalam melaksanakan kewajiban kepada Sang Pencipta secara vertikal dan kepada sesama makhluk secara horizontal. Hubungan secara vertikal dilandasi keimanan dan disempurnakan dengan ketaqwaan atas segala yang telah ditentukan Allah SWT dan Rosulullah SAW. “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dengan ketaqwaan yang sungguh-sungguh”. Menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya menjadi wujud ketaqwaan manusia demi mencapai keridhaanNya untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat. Hubungan

secara

horizontal

dipraktekkan

dalam

kehidupan

sosial

kemasyarakatan yang bukan hanya kepada sesama manusia tapi juga pada makhluk lain yaitu tumbuhan, hewan dan lingkungan sekitar dengan cara memelihara dan menjaganya. Hubungan antara manusia dan sesama makhluk lainnya disebut juga “hablum minan naas” yang juga mengandung nilai-nilai ibadah. Manusia memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi demi menjaga fitrahnya. Seorang muslim memandang kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat serta mementingkan kesejahteraan sosial (kemaslahatan). Menurut

14

Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu agama (Ad-Diin), jiwa (Nafs), keturunan (Nasl), kekayaan (Maal) dan akal (Aql)1. Islam memuat ajaran yang universal dan komprehensif. Ajaran Islam tidak hanya menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan akidah, ibadah dan akhlak melainkan juga mengatur segi kehidupan muamalah. Islam menekankan umatnya untuk bekerja keras mencari rizki di atas bumi ini. Kegiatan perekonomian merupakan suatu kebutuhan hidup yang tidak terelakkan. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan berbagai transaksi muamalah selama masih berada dalam koridor syariah dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Larangan kuat terhadap praktek riba telah disampaikan secara jelas dalam alqur’an karena riba menimbulkan kerusakan di masyarakat baik secara ekonomi, sosial dan moral. Dengan demikian, setiap kegiatan muamalah tidak boleh mengandung unsur ribawi. Terkait hal itu, Majlis Ulama Indoensia (MUI) mengelurakan fatwa tentang harmanya riba, dan sejak dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang pengharaman riba tersebut, banyak masyarakat mulai merubah pola kegiatan ekonomi khususnya di bidang perbankan dengan beralih dari perbankan konvensional menuju perbankan syariah.

1

Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta:IIIT, 2003), hal.98.

15

Lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yang langkah awal berdirinya pada MUNAS IV MUI tanggal 22-25 Agustus 1990 di Hotel Syahid dan mulai beroperasi pada bulan Mei 19922. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia semakin diakui karena telah terbukti mampu bertahan di tengah goncangan krisis tahun 1998. Sejak itulah, keberadaan lembaga keuangan syariah terus berkembang di masyarakat. Lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank berfungsi sebagai lembaga intermediary antara pihak surplus fund dengan pihak defisit fund dituntut untuk dapat mengalirkan Dana Pihak Ketiga (DPK) ke sektor riil. Namun, fungsi tersebut belum sepenuhnya dipraktekkan oleh bank-bank, khususnya bank syariah. Mereka lebih dominan memberikan pembiayaan berbasis jual beli (murabahah), yang memberikan return besar dengan tingkat resiko lebih kecil, dari pada pembiayaan modal kerja (mudharabah) dengan sistem bagi hasil. Lembaga keuangan baik dengan sistem syariah maupun konvensional, yang telah ada belum mampu dijangkau oleh pengusaha mikro karena persyaratan dan prosedur yang ditawarkan dinilai terlalu rumit. Jika hal ini terus dibiarkan, konglomerasi ekonomi akan berkembang tanpa batas, kesenjangan sosial akan semakin menganga dan malapetaka nasional akan semakin tak terhindari3.

2

Syafei Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta:PT.Dfhana Bhakti Prima Yasa, 1992), hal.84. 3 Baihaqi Abdul Majid dan Syaifudin A.Rasyid, Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah :Perjanjian Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia, (Jakarta:Pinbuk, 2000), hal.188.

16

Pada bulan Juni 2002 di Jakarta mulai muncul lembaga keuangan mikro yang biasa disebut BMT (Baitul Maal wat Tamwil) atau padanan kata dari Balai-usaha Mandiri Terpadu. BMT adalah lembaga keuangan lingkup mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan kegiatan utamanya adalah baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal berasal dari kata “bait” yang artinya rumah dan “maal” artinya harta, dimaksudkan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) sesuai dengan UU No. 38/1999 yaitu menerima titipan zakat, infaq dan shodaqah serta mengoptimalkan pendistribusiannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan kata ‘attamwil’ yang artinya pengembangan harta, maksudnya melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya4. Dana yang terhimpun selanjutnya disalurkan melalui berbagai produk pembiayaan. Masyarakat dan pengusaha kecil yang memiliki kemampuan berusaha namun mengalami kendala permodalan dapat mengajukan permohonan pembiayaan. Sistem dan prosedur yang dipakai tentunya berbeda dengan yang ada di perbankan konvensional. Pihak BMT perlu mengembangkan konsep baru dalam pemberian pembiayaan kepada Usaha Kecil Mikro (UKM), dimulai dari ketentuan persyaratan hingga proses analisis kelayakan pembiayaan tersebut.

4

Pinbuk, BMT sebagai Alternatif Model LKM, (Jakarta:Pinbuk, 2000), hal.7.

17

Produk pembiayaan di BMT menggunakan sistem bagi hasil dengan adanya kesepakatan antara pihak pemilik modal (BMT) dengan pihak peminjam. Konsep tersebut dikenal dengan pembiayaan mudharabah dan telah dicantumkan dalam Fatwa Dewan

Syariah

Nasional

No.07/DSN-MUI/IV/2000

tentang

Pembiayaan

Mudharabah (Qiradh)5. Tentunya pembiayaan mudharabah tersebut berbeda dengan prosedur pemberian kredit di bank konvensional. Tidak adanya unsur riba dalam setiap kegiatan usaha BMT membuat pihak peminjam tidak terbebani oleh persentase bunga yang memberatkan. Hubungan kerja sama yang terjalin antara pihak pemilik modal (BMT) dan pihak peminjam adalah dalam bentuk kemitraan. Dalam setiap kegiatan bisnis atau usaha selalu terdapat resiko, maka dengan hubungan kemitraan diharapkan resiko yang besar dapat ditanggung bersama (risk sharing). Tentunya pihak-pihak yang bermitra akan menanggung resiko secara proporsional sesuai dengan modal dan keuntungan yang diperoleh. Prosedur dan ketentuan yang berlaku di BMT harus dimodifikasi agar tidak memberatkan UKM dalam mengajukan pembiayaan. Pola pengelolaan usaha yang masih sederhana dan dengan latar belakan pendidikan yang minim menyebabkan Pengusaha Kecil Mikro (PKM) kesulitan dalam hal manajemen dan pencatatan keuangan. Karena itu, BMT tidak dapat melakukan analisis kelayakan pembiayaan secara kuantitatif menggunakan laporan keuangan. Untuk tetap menjaga likuiditas

5

DSN-MUI BI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Edisi Ketiga, (Ciputat:CV.Gaung Persada, 2006), hal.39.

18

dan aspek prudential dari pemberian pembiayaan, pihak BMT melakukan analisis kelayakan terhadap UKM secara kualitatif berdasarkan prinsip dasar yang berlaku dalam pemberian pembiayaan. Banyak BMT yang mengalami kegagalan ditengah usahanya karena pihak peminjam sebagian besar adalah PKM dengan tingkat kelayakan yang rendah sehingga seringkali dana yang mereka pinjam, melalui pembiayaan mudharabah, tidak dapat dikembalikan. Hal ini terjadi karena analisis kelayakan terhadap kegiatan UKM tidak dapat dilihat dari aspek kuantitatif berupa cashflow maupun laporan keuangan lainnya. Oleh karena itu diperlukan seorang account officer yang mampu melakukan suatu analisis kualitatif berdasarkan aspek terkait baik secara internal maupun eksternal. Melihat keadaan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang proses analisis kelayakan pembiayaan dan prosedur pemberian pembiayaan mudharabah di BMT dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah pada BMT (Studi di BMT Tanjung Sejahtera dan BMT al-Kautsar Jakarta)”. Kedua BMT tersebut dipilih atas beberapa pertimbangan seperti lokasi, tahun pendirian, pertumbuhan dan perkembangan BMT. Penelitian ini secara spesifik membahas proses analisis tersebut hingga kegiatan pengawasan kepada nasabah pembiayaan mudharabah di BMT. Hal tersebut sangat penting untuk mengetahui tingkat kelayakan usaha nasabah dalam kemampuannya mengembalikan dana pinjaman dan mencegah terjadinya side streaming (penggunaan dana yang menyimpang dari tujuan) dan perbuatan yang

19

berkaitan dengan moral hazard sehingga pembiayaan yang diberikan dapat menguntungkan kedua pihak.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Dalam skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada kajian dasar mengenai praktek pembiayaan mudharabah, proses analisis studi kelayakan hingga pengawasan terhadap usaha yang dibiayai melalui pembiayaan mudharabah pada BMT. Adapun beberapa rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu: 1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah di BMT? 2. Bagaimana proses analisis kelayakan pembiayaan mudharabah di BMT? 3. Bagaimana tindak lanjut dari pihak BMT setelah memberikan pembiayaan kepada nasabahnya? 4. Apa saja kendala yang dihadapi account officer dalam menangani pembiayaan mudharabah di BMT?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Penelitian ini dilakukan untuk tujuan sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui prosedur dan persyaratan pengajuan pembiayaan mudharabah di BMT. 2. Untuk

mendapatkan penjelasan mengenai proses analisis kelayakan

pembiayaan mudharabah di BMT.

20

3. Untuk

mengetahui

kendala

faktor

penyebab

timbulnya

pembiayaan

bermasalah di BMT. 4. Untuk memberikan solusi dalam upaya menanggulangi pembiayaan bermasalah. Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca dalam penambahan wawasan dan pengetahuan dari sisi keilmuan dan pengalaman lapangan tentang praktek pembiayaan mudharabah di BMT. Manfaat bagi BMT yang menjadi objek penelitian yaitu terevaluasi dan diketahuinya kelebihan dan kekurangan dari praktek pembiayaan mudharabah dalam upaya peningkatan kinerja BMT. Dan hasil ini dapat dijadikan oleh BMT lain sebagai studi perbandingan dalam upaya mengembangkan usahanya. Manfaat bagi perpustakaan yaitu penambahan referensi dan khazanah perpustakaan dalam menyediakan sumber pengetahuan dan informasi khususnya mengenai ekonomi islam.

D. Tinjauan Kajian Terdahulu Beberapa penelitian telah dilakukan terkait masalah ini. Salah satunya adalah skripsi yang berjudul ’Permasalahan dan Resiko Pemberian Pembiayaan Mudharabah kepada Pengusaha Kecil (Studi Kasus BPRS Harta Insan Karimah Ciledug)’ yang ditulis oleh

Khairunnisa NIM 0046119550 Tahun 2004. Dalam skripsinya,

Khairunnisa menjelaskan tentang mekanisme pembiayaan mudharabah di BPRS Harta Insan Karimah yang diawali dengan pengisian formulir pembiayaan dan

21

melampirkan beberapa persyaratan. Kemudian Kharunnisa melanjutkannya dengan analisa pembiayaan berdasarkan formulir permohonan dan analisa nasabah dari aspek 5C dan realisasi pembiayaan setelah pengambilan keputusan pembiayaan yang sebelumnya dirundingkan antara account officer dan komite pembiayaan. Menurutnya, permasalahan yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan mudharabah dilihat dari sisi pengusaha yaitu UKM memiliki tingkat kelayakan yang masih rendah akibat keterbatasan pada aspek pemasaran, teknis produksi, manajemen dan organisasi. Dari sisi perbankan, masih terdapat keterbatasan kemampuan Sumber Daya Insani (SDI). Adapun tindakan yang ditempuh untuk mengatasi pembiayaan bermasalah adalah restructure, reschedule, penyitaan barang jaminan dan write off. Dengan detail, penulis selanjutnya membahas prosedur awal pengajuan pembiayaan mudharabah, proses analisis kelayakan pembiayaan dan tindakan yang ditempuh untuk mengatasi pembiayaan bermasalah di BPRS Harta Insan Karimah. Penelitian lain terkait isu itu adalah skripsi yang ditulis oleh Lilis Salisatunnisa tentang BMT sebagai Mitra Pengusaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus pada BMT Fajar Shiddiq Jakarta), pada tahun 2004. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Salisatunnisa adalah bahwa BMT merupakan lembaga keuangan syariah (miniatur bank syariah) yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah di samping kegiatan komersialnya seperti jual beli. Keberadaan BMT Fajar Shiddiq di pasar regional Tanah Abang sangat membantu dalam permodalan Pengusaha Kecil Menengah (PKM) di sekitarnya. Dalam skripsi ini pembahasan terfokus pada peran BMT dalam membantu masalah permodalan

22

yang dihadapi PKM (Pegusaha Kecil Menengah) melalui berbagai produk pembiayaan yang tersedia di BMT tersebut. Namun apa yang saya akan teliti berbeda dengan kedua penelitian di atas. Perbedaannya adalah terletak pada tempat penelitian yang saya pilih, yaitu BMT, dan juga fokus dari penelitian yang dilanjutkan hingga proses monitoring (pengawasan) terhadap nasabah setelah diberikan pembiayaan.

F. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Library Research ( studi kepustakaan ) Library research adalah kegiatan penelusuran referensi-referensi baik berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, ensiklopedia dan sumber lain guna memperoleh pengetahuan, informasi serta data kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Field Research ( penelitian lapangan ) Field research kegiatan penelitian yang dilakukan penulis langsung di lembaga tertentu melalui metode tertentu untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian guna menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis. Berikut ini kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian lapangan :

23

a. Observasi Penulis memperhatikan perilaku seorang account officer dalam melakukan

kegiatan

analisis

kelayakan

pembiayaan.

Penulis

memperhatikan persiapan, kegiatan survey dan penyusunan laporan survey. Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi sebab penulis ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan account officer. b. Wawancara Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan untuk memperoleh data maupun informasi tertentu. Penulis mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pembiayaan mudharabah seperti customer service, account officer dan manajer pembiayaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dirangkum dalam pedoman wawancara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara empiris menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Proses analisis data yang dilakukan penulis adalah analisis data secara deskriptif-kualitatif. Adapun teknik penulisan skripsi ini berdasarkan buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007 dengan beberapa pengecualian antara lain :

24

1. Dalam daftar pustaka, Al-Qur’an ditulis pada urutan pertama sebagai tanda penghormatan. 2. Terjemahan al-qur’an dan hadits ditulis 1 (satu) spasi walaupun kurang dari enam baris.

G. Sistematika Penulisan Merujuk pada semua yang dituliskan diatas dan metode yang digunakan serta dalam rangka memudahkan penulisan skripsi, maka pembahasan dibagi menjadi 5 (lima) bab yang disusun sebagai berikut: Bab I (pendahuluan), bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusah masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan teknik penulisan serta sistematika penulisan. Bab II (tinjauan umum), bab ini berisi penjelasan tentang analisis kelayakan pembiayaan dan pembiayaan mudharabah. Dalam bab ini penulis menyajikan pengertian, landasan hukum dan ketentuan dasar pembiayaan mudharabah serta pengertian, tujuan, jenis dan proses analisis kelayakan pembiayaan. Bab III ( gambaran umum BMT ), dalam bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup BMT, sejarah singkat BMT, visi, misi dan motto BMT, struktur organisasi dan produk BMT serta perkembangan BMT.

25

Bab IV (hasil penelitian dan pembahasan) berisi hasil penelitian di BMT mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan permohonan pembiayaan mudharabah, proses analisis kelayakan pembiayaan di BMT, proses monitoring setelah pemberian pembiayaan serta kendala yang dihadapi serta solusi dalam menghadapi kendala tersebut. Bab V ( penutup ), bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran dari penulis.

26

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANALISIS KELAYAKAN DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH

A. Pengertian Analisis Kelayakan Pembiayaan Lembaga keuangan seperti bank, baik konvensional maupun syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) telah dikenal masyarakat memiliki fungsi sebagai perantara antara pihak surplus fund dan defisit fund. Dana yang telah dihimpun oleh lembaga keuangan tersebut harus diputar ke sektor yang potensial untuk dapat menghasilkan keuntungan bagi pihak terkait. Penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) harus dilakukan secara terencana dan memperhatikan aspek kehatihatian sebab setiap kegiatan usaha yang dilakukan seseorang tentunya mengandung resiko kerugian, untuk itu diperlukan suatu proses penelitian untuk mengetahui tingkat resiko yang akan terjadi. Analisis kelayakan pembiayaan adalah suatu kegiatan penelitian secara mendalam terhadap suatu usaha untuk mengetahui layak tidaknya usaha tersebut dijalankan dan menentukan seberapa besar keuntungan dan kerugian yang akan timbul dari usaha tersebut. Pembiayaan yang diberikan kepada suatu usaha merupakan sumber pendapatan besar dalam operasional lembaga keuangan. Namun selain dapat mendatangkan keuntungan, pembiayaan juga mengandung tingkat resiko yang bervariasi dan dapat mengganggu likuiditas lembaga keuangan tersebut.

27

B. Tujuan Analisis Kelayakan Pembiayaan Analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan sebelum mengambil keputusan pembiayaan memiliki beberapa tujuan sebagai berikut6 : 1. Menghindari resiko kerugian Kerugian yang akan terjadi di masa depan merupakan suatu ketidakpastian, ada kerugian yang dapat diramalkan dan ada pula kerugian yang terjadi diluar perkiraan pengusaha. Analisis kelayakan dilakukan untuk meminimalisasi resiko yang terjadi. 2. Memudahkan perencanaan Segala informasi yang didapatkan dari hasil analisis kelayakan pembiayaan digunakan dalam proses perencanaan sampai operasional usaha yang akan dilakukan. 3. Memudahkan pengawasan Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan usaha agar tidak keluar dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan usaha secara menyeluruh dan dapat difokuskan kepada beberapa sektor yang dianggap kritis. 4. Memudahkan pengendalian Apabila dalam proses pengawasan ditemukan penyimpangan, maka harus segera dikendalikan agar tujuan usaha untuk mendapatkan keuntungan dapat tercapai. 1

Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta: Kencana), h. 19.

28

C. Prinsip Analisis Kelayakan Pembiayaan Prinsip analisis kelayakan pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis kelayakan usaha7. Secara umum, prinsip tersebut berdasarkan pada 5C, antara lain : 1. Character adalah sifat atau karakter dari pihak pengelola usaha. Analisis sering kali dilakukan dengan metode wawancara langsung kepada mudharib dan orang-orang di sekitar lingkungannya. 2. Capacity adalah kemampuan mudharib dalam menjalankan usaha dan mengembalikan modal yang diberikan shahibul maal. 3. Capital adalah modal yang diperlukan untuk menjalankan usaha tersebut. Terdiri dari tangible asset seperti dana dan material pendukung usaha. Tapi terdapat intangible asset yang penting untuk dimiliki pengusaha yaitu manajemen, keahlian dan sistem teknologi. 4. Collateral adalah jaminan yang diberikan mudharib kepada shahibul maal. Jaminan tersebut biasanya senilai atau lebih besar dari modal usaha. 5. Condition adalah keadaan usaha mudharib yang dilihat dari pangsa pasar, trend, prospek usaha bahkan kondisi politik dan ekonomi. Lembaga Keuangan Syariah memiliki beberapa pendekatan yang digunakan dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan antara lain8 :

7 8

Muhammad, Manajemen Pembiayaaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), h.60. Ibid

29

1. Pendekatan Jaminan, artinya account officer memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh mudharib. 2. Pendekatan karakter, artinya analisis kelayakan pembiayaan dilakukan untuk mengetahui sifat dan karakter mudharib dengan cara mencermati dengan sungguh-sungguh

serta

melakukan

wawancara

dengan

orang

di

lingkungannya. 3. Pendekatan studi kelayakan usaha, artinya account officer mempertimbangkan keadaan usaha mudharib dan prospeknya di masa yang akan datang. 4. Pendekatan fungsi LKS, artinya upaya pengaturan terhadap likuiditas dana yang dimiliki dengan pembiayaan yang dilakukan.

D. Jenis Analisis Kelayakan Pembiayaan Analisis pembiayaan dilakukan terhadap 2(dua) macam data dan informasi antara lain : 1. Analisis kuantitatif Analisis kuantitatif adalah proses analisis terhadap kondisi suatu usaha berdasarkan data atau informasi yang berbentuk angka. Proses analisis dilakukan terhadap beberapa dokumen keuangan seperti laporan keuangan, cash flow, neraca, laporan laba/rugi, dll. Dalam melakukan analisis kuantitatif, terdapat beberapa metode penghitungan analisis rasio antara lain:

30

a. Rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Terdapat 2 (dua) cara perhitungan untuk mengetahui rasio likuiditas antara lain9 : •

Current ratio =

harta lancar

x 100%

hutang lancar •

Quick ratio

=

harta lancar – persediaan

x 100%

hutang lancar b. Rasio leverage yaitu rasio yang menunjukkan sejauhmana perusahaan dibiayai oleh hutang. Rasio ini juga menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman.10 Debt to Equity Ratio (DER) = Total Kewajiban x 100% Modal Sendiri

c. Rasio aktivitas yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan dan efektivitas manajemen

dalam

mengelola

sumber-sumber

yang

dimilikinya.

Perhitungan rasio ini dilakukan untuk mengetahui perputaran aktiva yang dapat menghasilkan penjualan. 11 Asset Turn Over = Penjualan Bersih x 100% Total Aktiva

9

Jopie jusuf, Analisis Kredit Untuk Account Officer, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h.51. Ibid, h.55 11 Ibid, h.59 10

31

d. Rasio rentabilitas yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.12 Gross Profit Margin = Laba Kotor x 100% Penjualan

Net Profit Margin = Laba Bersih x 100% Penjualan

e. Rasio coverage yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kreditnya. EBIT Coverage Ratio = Laba sebelum bunga dan pajak x 100% Beban bunga

2. Analisis Kualitatif Analisis kualitatif adalah analisis terhadap suatu usaha berdasarkan kondisi non numerik. Hasil analisis kualitatif memberi gambaran yang utuh mengenai debitor dan pengaruhnya terhadap resiko kredit yang diberikan kepada kreditor. Proses analisis kualitatif menggunakan dua variable besar yaitu variable internal dan variable eksternal.

12

Ibid, h.66

32

a. Variable internal adalah faktor-faktor yang berada di dalam kendali suatu usaha. Peneliti harus memperhatikan beberapa faktor dalam variable internal, antara lain : •

Manajemen

•

Organisasi

•

Perusahaan

•

Produksi

•

Pemasaran

•

Sumber Daya Manusia

•

Sistem informasi

•

Teknologi

b. Varible eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kendali suatu usaha tetapi dapat mempengaruhi kegiatan operasionalnya. Beberapa variable eksternal yang telah sering muncul adalah : •

Bencana alam

•

Trend masyarakat

•

Kondisi keamanan

•

Kebijakan pemerintah

33

E. Pengertian Pembiayaan Mudharabah Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya pada saat jangka waktu tertentu dengan tambahan pemberian bunga. Pengertian tersebut berlaku bagi perbankan konvensional dengan penetapan sistem bunga. Dalam dunia perbankan syariah sistem bunga digantikan dengan sistem bagi hasil, dengan demikian pengertian pembiayaan dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya pada saat jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan berdasarkan bagi hasil yang telah disepakati. Secara sederhana pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga13. Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan14. Pengertian memukul atau berjalan ini dianalogikan seperti orang yang bekerja dalam menjalankan usahanya. Menurut ulama fiqh, mudharabah atau qiradh adalah

13 14

Ibid., Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, h.19. Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press), h.95.

34

‫ " ا
!
ا
 ا
   ی  وین ا
 آ‬#‫أن ی‬ “Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.15 Secara terminologi, mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dengan pembagian keuntungan usaha menurut kesepakatan bersama yang telah dituangkan dalam kontrak, apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola maka yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah pihak pengelola.

F. Landasan Hukum Ketetapan diperbolehkannya pembiayaan mudharabah terdapat di dalam sumber-sumber hukum islam, yaitu al-qur’an dan hadits. 1. Al-Qur’an

…. ‫ ا‬$ ‫ن‬%&‫ن ) ا(رض ی‬$‫*ون ی‬+‫…و‬. “…..Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT …..”(Al-Muzzammil:20)

15

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalat,(Jakarta: Gaya Media Pratama), h.176.

35

, ‫ ﺕاض‬. ‫ إ أن ﺕن ﺕرة‬1&
 ,  
‫ا أ ا‬2‫آ‬3‫ا  ﺕ‬, + ‫ی‬4
‫ ا‬5‫ی أی‬ ! ‫ إن ا آن  ر‬67‫ا أﻥ‬29‫و ﺕ‬ “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa:29)

2. Hadits Pembiayaan mudharabah telah dipraktekkan sejak zaman Rosulullah SAW, hal tersebut diperkuat dengan hadits yang dijadikan landasan hukum pembiayaan mudharabah. Adapun beberapa hadits tersebut antara lain :

: ‫) ; & أن‬2. ‫ر> اﺵط‬$ ‫ اذاد" ا
!ل‬B2C!
‫ ا‬#&.  ‫ﻥ ا
&س‬#  ‫آن‬
‫ن  ذ‬،>&1‫ ر‬#&‫ یي  دا> ذات آ‬:‫ و‬،‫ل  وادی‬H,‫ی‬:‫ا و‬I  26‫ی‬ ) )‫&اﻥ‬C
‫ ا‬J‫ )روا‬J‫ﺝز‬3 2‫  وا
 و‬2. ‫) ا‬2; ‫ رل ا‬1‫ ﺵ‬M2& ، !‫ﺽ‬ (‫&س‬. ‫ ا‬. P‫ا( و‬ “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia menyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan itu didengar Rosulullah, beliau membenarkannya”.(HR Thabrani dari Ibnu Abbas)16

16

Ibid, DSN-MUI, h.40

36

>‫رﺽ‬9!
‫ ا
& " ا
) أﺝ وا‬:>‫ ا
&آ‬5  ‫ث‬UV:‫ل‬R 2‫  وا
 و‬2. ‫) ا‬2; )&,
‫أن ا‬ (B 5; . ‫ ا ﺝ‬J‫& ")روا‬2
 W &2
 
 &
‫ ا‬P2*‫و‬ “Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rosulullah SAW bersabda, Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : Jual beli secara tangguh, muqarradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual”. (HR Ibnu Majah)17 3. Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.18 Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 19

G. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah Rukun adalah segala sesuatu yang harus diikutsertakan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan. Berikut ini adalah rukun pembiayaan mudharabah dan syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun mudharabah tersebut : 1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum. 2. Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut20 :

17

Ibid, h.41 Ibid, h.39. 14 Ibid, h.43 15 Ibid, h.44

18

37

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 3. Modal ialah sejumlah uang dan/ atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut21 : a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad. c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus diserahkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak (akad). 4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, dengan syarat : a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk

21

Ibid, h.45

38

persentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Jika terjadi perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. 5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib) sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, dengan memperhatikan hal-hal berikut22 : a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib tanpa campur tangan penyedia dana,

tetapi ia

mempunyai hak

untuk

melakukan

pengawasan. b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah yaitu profit. c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

22

Ibid, h.46

39

Terdapat perbedaaan pendapat di kalangan ulama mengenai mudharabah antara lain : a. Rukun dan syarat Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun dalam akad mudharabah hanya ijab dan qabul. Jika pemilik modal telah melafalkan ijab qabul maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan akad tersebut sah.23 Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun mudharabah tidak hanya terbatas pada ijab qabul tetapi juga hal-hal yang telah diungkap penulis di halaman sebelumnya. b. Sifat akad mudharabah Menurut Imam Malik dalam akad mudharabah apabila perdagangan telah dimulai, maka akadnya bersifat mengikat kedua pihak dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.24 Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi’i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal menyatakan bahwa akad mudharabah brsifat tidak mengikat karena pekerja melakukan tindakan hukum pada milik orang lain dengan seizinnya. Salah satu pihak dapat membatalkan akad dengan ketentuan harus memberitahukan kepada pihak lainnya terlebih dahulu.

23 24

Ibid, Haroen, Fiqh Muamalat, h.178. Ibid, h.179.

40

Kontrak yang disepakati kedua pihak mengakibatkan beberapa implikasi, yaitu25 : 1. Mudharib berstatus sebagai pemegang amanah dari modal yang telah diberikan oleh shahibul maal. Jika terjadi kerugian yang bukan disbabakan kelalaian, kecurangan maupun penyelewengan akad maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh shohibul maal. Namun jika kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan dan kelalaian mudharib, maka ia harus mengganti 100% modal tersebut. 2. Mudharib berhak mendapatkan laba berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam kontrak.

H. Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan mudharabah terbagi menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan tujuan alokasi pembiayaan kepada nasabah. Adapun kedua jenis pembiayaan mudharabah tersebut adalah : 1. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib dimana tidak ada batasan tertentu mengenai usaha yang akan dikelola mudharib. 2. Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara shohibul maal dan mudharib dimana shahibul maal menentukan batasan usaha yang akan dijalankan mudharib, baik dari segi jenis, waktu maupun tempat usaha.

25

Muhammad, Manajemen Pembiayaan, h.108.

41

BAB III GAMBARAN UMUM I. BMT TANJUNG SEJAHTERA A. Sejarah Berdirinya Berawal

diselenggarakannya pertemuan para pedagang di wilayah

Kecamatan Koja pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2005 bertempat di musholla ALAROFAH Jl. Manggar No. 09 Rt 03 / 011 pada pukul 09.00 s/d 12.00 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja, dan pertemuan kedua di rumah bapak ASMARUDIN pada pukul 13.00 s/d 15.30 Kelurahan Tugu Selatan Jl. Bendungan Melayu No. 12. Kelurahan Tugu Selatan, Kec koja, Jakarta Utara. Di bawah pimpinan Yunus Hanafi Sya’roni S.Ag . Dari pertemuan tersebut terjadilah kesepakatan untuk merubah nasib secara bersama-sama dengan cara membuat kelompok-kelompok pengusaha kecil dan dilakukan pendampingan oleh inisiatornya. Dari kesepakatan tersebut terbentuklah 17 kelompok pengusaha kecil dan melakukan pertemuan secara rutin terjadwal sepekan sekali dan tersusun kepengurusan kecil terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara setiap kelompok dengan beragam nama setiap kelompoknya. Adapun aktifitas pertemuannya adalah : 1. Melakukan zikir qolbiah untuk mengisi kebutuhan jiwa dengan siraman rohani. 2. Bermusyawarah mencari terobosan bisnis untuk meningkatkan kesejahteraan.

42

3. Mengumpulkan simpanan anggota untuk menambah kas dan modal untuk memberikan pembiayaan bagi anggota yang kurang modal. 4. Membayar angsuran bagi yang sudah mendapatkan pembiayaan. Pada tanggal 6 dan 7 Desember akhir tahun 2005 dilaksanakan program pelatihan aliansi mitra permodalan BMT – Baitul Maal Muamalat (BMM) – Bank Muamalat Indonesia (BMI) dibawah pendampingan MIKROFIN INDONESIA. Maka pada tanggal 1 Januari 2006 mulailah aktifitas kantor dan pada tangal 20 Februari 2006 rapat anggota untuk kepengurusan dan legalitas pendirian koperasi jasa keuangan dengan nama

Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah BMT TANJUNG

SEJAHTERA dan dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 511/BH/MENEG.1/VII/2006 disambut gembira oleh para anggotanya sebagai titik awal untuk beraktifitas secara produktif yang legal. Adapun lokasi dari BMT Tanjung Sejahtera beralamat di Pasar Lontar Jalan Manggar No. 8 Tugu Utara-Koja dan telah memiliki beberapa kantor cabang di daerah Pademangan-Ancol dan di Pasar Cilincing

B. Visi dan Misi BMT Tanjung Sejahtera memiliki visi dan misi yang hendak dicapai. Visi BMT Tanjung Sejahtera adalah “Mewujudkan lembaga keuangan mikro syariah yang amanah, profesional dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas ibadah anggotanya yang tersebar di wilayah Jakarta Utara.”

43

Misi BMT Tanjung Sejahtera adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran – berkemajuan, serta makmur – maju berkeadilan berlandaskan syari’ah dan Ridho Allah SWT, dengan melakukan usaha-usaha sebagai berikut : 1. Memurnikan penerapan nilai Islam dalam dunia usaha. 2. Menjalankan usaha yang menguntungkan bagi semua pihak. 3. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syari’ah. 4. Meningkatkan profesionalisme kinerja pengelola. 5. Memberikan akses permodalan bagi masyarakat pengusaha kecil.

C. Prinsip Utama Operasional BMT Tanjung Sejahtera Dalam melaksanakan usahanya, BMT berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut : 1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip Syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata. 2. Keterpaduan, yakni nilai –nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, produktif, proqresif adil dan berakhlaq mulia. 3. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada tiap tingkatan, pengurus pada semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.

44

4. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama–sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial. 5. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa produktif untuk

menggalang

dana

masyarakat

sebanyak-

banyaknya. 6. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi, dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorentasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan ruhani dan akherat. Kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja mawas dan kerja tuntas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan (Knowledge) yang cukup, ketrampilan yang terus di tingkatkan (Skill) serta niat dan ghirah yang kuat (Attitude). Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tinggi. 7. Istiqomah, Konsisten, konsekwen kontinuitas / berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

45

D. Tujuan dan Fungsi BMT Tanjung Sejahtera Para pendiri BMT Tanjung Sejahtera memiliki beberapa hal yang dijadikan tujuan pendirian BMT, yaitu pertama keberadaan BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi masyarakat umum dan secara khusus mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Tujuan BMT Tanjung Sejahtera yang kedua adalah BMT didirikan untuk membangun ekonomi umat islam agar meninggalkan transaksi keuangan dengan sistem riba dan beralih ke sistem keuangan syariah. Dalam upaya mencapai tujuannya, BMT Tanjung Sejahtera melakukan beberapa kegiatan yang termasuk ke dalam fungsi BMT. Berikut ini beberapa fungsi BMT Tanjung Sejahtera di tengah masyarakat : 1. Mengidentifikasi,

memobilisasi,

mengorganisasi,

mendorong

dan

mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota dan daerah kerjanya. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) anggota dan Kelompok Usaha Masyarakat (Pokusma) menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. 3. Menggalang

dan

memobilisasi

potensi

masyarakat

dalam

rangka

meningkatkan kesejahteraan anggota. 4. Menjadi perantara keuangan ( financial intermediary ), antara agniya sebagai shohibul Maal dengan dhu’afa sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dll.

46

5. Menjadi perantara keuangan ( financial intermediary ) antara pemilik dana (shohibul maal), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (mudhorib) untuk mengembangkan usaha produktif.

E. Produk – Produk BMT Tanjung sejahtera dan Perkembangannya BMT Tanjung Sejahtera memiliki beberapa produk jasa layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan masyarakat. Produk-produk tersebut dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Masing-masing produk memiliki karakteristik tersendiri sesuai tujuannya. Produk penghimpunan dana yang terdapat di BMT Tanjung Sejahtera adalah Tabel 3.1 Produk-produk BMT Tanjung Sejahtera No

Produk Penghimpunan Dana

Produk Penyaluran Dana

1.

Tabungan Mudharabah Umum

Pembiayaan Mudharabah.

2.

Tabungan Pendidikan

Pembiayaan Musyarakah.

3.

Tabungan Haji/Umrah

Pembiayaan Qordhul Hasan

4.

Tabungan Hari Raya

Pembiayaan Murabahah

5.

Tabungan Qurban

Pembiayaan Ijarah

6.

Tabungan Walimah

Pembiayaan IMBT

7.

Investasi Deposito Berjangka

47

Gambar 3.1 Grafik Perkembangan Jumlah Anggota BMT Tanjung Sejahtera Tahun 2008

1400 1200 1000 800 jumlah anggota

600 400 200 0 jan mart mei

juli sept nov

Grafik diatas menggambarkan perkembangan jumlah anggota BMT Tanjung Sejahtera sejak bulan Januari tahun 2008 hingga November 2008. Jumlah anggota tersebut adalah keseluruhan anggota dari produk-produk BMT Tanjung Sejahtera. Dalam kurun waktu 11 bulan terdapat peningkatan sekitar 200 anggota. Jumlah anggota BMT Tanjung Sejahtera di bulan November 2008 telah mencapai lebih dari 1200 orang.

48

Tabel 3.2 Business Plan BMT Tanjung Sejahtera Aspek

2005

2006

2007

2008

Pembukaan Cabang

1 Pusat

1 Kankas

3 kankas

7 kankas

Total Asset

50 juta

200 juta

1M

5M

Total Income

0 juta

15 juta

30 juta

100 juta

Total Anggota

217 orang

600 orang

1000 orang

5000 orang

2 orang

4 orang

18 orang

35 orang

Total SDM

Tabel tersebut berisi pencapaian kerja dari target yang ditetapkan BMT Tanjung Sejahtera. Perkembangan BMT dapat dilihat dari tahun ke tahun sejak 2005 hingga 2008 dari berbagai aspek. Dalam hal keberadaan kantor BMT Tanjung Sejahtera di tahun 2005 hanya terdapat 1 lokasi kantor BMT Tanjung Sejahtera yang beralamat di Ps. Lontar Jalan Manggar No.8 Tugu Utara-Koja. Di tahun 2006 telah dibuka 1 lokasi kantor kas (kankas) di daerah PLTU Ancol. Keberadaan kantor BMT Tanjung Sejahtera terus meningkat di tahun 2007 sebanyak 3 kankas hingga akhir tahun 2008 ini jumlah kankas bertambah sampai 7 lokasi kankas. Seiring dengan bertambahnya lokasi BMT Tanjung Sejahtera, asset yang dimiliki juga bertambah tiap tahunnya. Total asset sebesar 50 juta di tahun 2005 bertambah menjadi 200 juta di tahun 2006 dan menjadi 1 M di tahun 2007. Hingga akhir 2008, total asset ditargetkan mencapai 5 M.

49

Dari keseluruhan lokasi kantor BMT Tanjung Sejahtera diperoleh pendapatan yang juga terus meningkat. Diawal pendirian hingga tahun 2006 pendapatan yang diperoleh sebesar 15 juta. Angka tersebut terus bertambah hingga di tahun 2007 mencapai 30 juta dan ditargetkanmencapai 100 juta di tahun 2008. Peningkatan jumlah anggota seperti terlihat dalam gambar 3.1 diikuti pula oleh tersedianya SDM di BMT Tanjung Sejahtera. Di awal pendiriannya SDM yang tersedia hanya 2 orang dan bertambah menjadi 4 orang di tahun 2006. Jumlah SDM terus ditambah di tahun 2007 sebanyak 18 orang dan 35 orang di tahun 2008.

F. Struktur Organisasi Setiap

lembaga

memiliki

struktur organisasi

sebagai acuan dalam

melaksanakan program kerja dan operasional lembaga tersebut. Setiap komponen dari struktur tersebut memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Pembagiannya diatur agar tidak terjadi pemberian tugas dan wewenang yang tumpang tindih. Berikut ini beberapa komponen dari struktur organisasi BMT Tanjung Sejahtera : Kedudukan tertinggi dalam struktur organisasi BMT adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas menentukan kehalalan produk keuangan dan mengawasi operasionalnya di BMT. Posisi ini dipegang oleh Ust. Drs. H. Abdul Wahid Sya’roni. Selanjutnya adalah pengawas operasional yang bertugas memantau kegiatan operasional di seluruh kantor BMT Tanjung Sejahtera. Beberapa orang yang bertugas sebagai pengawas operasional adalah Lely Sofyan, Nur Aini dan Muhammad Sholeh.

50

Dibawah pengawas operasional terdapat pengurus dan pengelola BMT . Pengurus BMT diibaratkan sebagai direktur di masing-masing kantor kas. Pengurus BMT Tanjung Sejahtera adalah Khoyrun Insanna, Yunus Hanafi dan Resmi Trias Martiningsih. Sedangkan komponen pengelola BMT Tanjung Sejahtera di lokasi pasar lontar terdiri dari : 1. Manager Pembiayaan

: Wawan, SHI

2. Ka.bag. Adm dan Keuangan

: Sari Yasaroh, A.Md

3. Customer Service

: Nuraini

4. Teller

: Rohman Purba

5. Funding Officer

: Saefullah, Siti Rohana, Desi Astuti

II. BMT Al-Kautsar A. Sejarah Singkat BMT Al-Kautsar adalah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang bergerak dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan mengelolanya kembali melalui pembiayaan kepada UKM dan sektor informal lainnya. BMT AlKautsar berdiri pada tanggal 12 Juli 1996 atas gagasan dari Bapak H.Abdul Mannan, SE, MM selaku pengurus Yayasan dan Pondok Pesantren Hidayatullah kantor perwakilan DKI Jakarta. BMT Al-Kautsar adalah unit usaha yang berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai institusi formal dan legal di bawah pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia (BI) melalui pola hubungan bank dan Kelompok

51

Swadaya Masyarakat (KSM) serta partner dari Pusat Kajian Strategis Pembangunan (PKSP) beralamat di Jalan Tanjung lengkong No.4 Bidara Cina-Jati Negara Jakarta Timur sesuai izin operasional PINBUK DKI serta legalitas kooperasi No. 003/PKSPPHBK/VII/1993 dan BI PINBUK No. 10/PINBUK-DKI/XII/1998, Badan Hukum (BH) No.639/BH/KW.K9/II/1999 BMT Al-Kautsar melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dengan menyediakan beberapa produk tabungan yang variatif. Dana tersebut termasuk ke dalam himpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang kemudian disalurkan untuk pembiayaan bagi pedagang dan UKM. Hubungan yang terjalin antara BMT dan nasabah adalah hubungan mitra kerja dengan sistem bagi hasil dan pengelolaannya dilakukan dengan sistem syariah. BMT Al-Kautsar juga menjaga kehati-hatian dalam menyalurkan DPK untuk menjaga kepercayaan nasabah funding.

B. Visi dan Misi Dalam pendirian BMT Al-Kautsar, ditentukan pula visi dan misi sebagai dasar mencapai keberhasilan BMT. Visi BMT Al-Kautsar adalah “menjadikan lembaga keuangan mikro yang professional, amanah dan dapat memebrikan serta mengayomi kepada masyarakat kecil dan menengah”. Adapun Misi BMT Al-Kautsar adalah “ meningkatkan taraf hidup pedagang kecil dan meminimalisir dalam jeratan rentenir meskipun belum semaksimal mungkin”.

52

C. Prinsip dan Tujuan Prinsip yang dipegang teguh oleh BMT Al-Kautsar dan seluruh jajaran pengurus serta pegawainya yaitu menjaga nilai-nilai integritas, transparansi serta prudent banking dalam penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan dengan sistem mitra kekeluargaan. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah : 1. menggalang kekuatan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan 2. membebaskan PKM dari jeratan rentenir 3. meningkatkan taraf hidup dan pendapaatn para PKM 4. memasyarakatkan etika bisnis yang berdasarkan syariah 5. membantu dan menyantuni kaum dhuafa melalui penyaluran ZIS 6. melakukan pembinaan kepada pedagang dan PKM

D. Produk-Produk BMT Al-Kautsar BMT Al-Kautsar memiliki 2 (dua) jenis produk keuangan, sama halnya dengan BMT Tanjung sejahtera dan BMT-BMT lain. Kedua jenis produk tersebut antara lain : 1. Produk penghimpunan dana sesuai kebutuhan investasi masyarakat yang terdiri dari : a. Tabungan Muamalah merupakan simpanan praktis bagi setiap muslim karena dapat dilakukan penarikan sewaktu-waktu.

53

b. Tabungan haji dan umroh merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi kaum muslimin yang akan menunaikan ibadah haji dan umroh. Tabungan ini tidak dapat dilakukan penarikan sampai pada saat pelunasan biaya ibadah haji dan umroh. c. Tabungan qurban merupakan tabungan yang dipersiapkan untuk melakukan qurban saat hari raya sehingga penarikannya dilakukan menjelang Idul Adha. BMT Al-Kautsar uga menyediakan pengadaan hewan qurban tersebut dan bersedia menyalurkan kepada mustahik. d. Tabungan pendidikan merupakan tabungan untuk

mempersiapkan

dana pendidikan bagi nasabah dan ahli warisnya. Tabungan ini dapat ditarik pada saat tahun ajaran baru. 2. Produk penyaluran dana yang ditawarkan BMT Al-Kautsar antara lain : a. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan modal kerja kepada UKM. Pihak BMT (shahibul maal) menyediakan dana 100% untuk dikelola oleh mudharib yang tentunya akan memberikan keahlian dan bertanggung jawab atas modal yang diberikan dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah dan jangka waktu yang disepakati bersama. b. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dengan pengembalian berupa cicilan/angsuran dalam jangka waktu tertentu dengan keuntungan bagi BMT berasal dari margin yang diketahui nasabah.

54

c. Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan kerja sama antara bmt dan nasabah yang keduanya sama-sama memberikan modal dana. Pencampuran modal tersebut digunakan untuk mengelola proyek usaha yang layak dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan. Pelayanan lain yang tersedia di BMT Al-Kautsar adalah penerimaan dan penyaluran ZIS bagi nasabah maupun masyarakat umum yang ingin membersihkan hartanya.

E. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Secara garis besar organisasi adalah tempat atau wadah persekutuan antara dua orang atau lebih yang melakukan kerja sama yang diatur dengan tertib untuk mencapai tujuan dalam aturan kerja sama hubungan organisasi secara vertikal dan horizontal.

55

Gambar 3.2 Struktur Organisasi BMT Al-Kautsar

Pengawas H. Abdul Mannan, SE, MM

Direktur H. M. Dahlan, SE

Operasional M. Abdullah Said, SE

Pembiayaan

Administrasi

Keuangan

Budi Sudirja

Syamsul Bahri, SE

Syamsul Bahri, SE

Humas

Pemasaran

Teller 1

Teller 2

Budi Sudirja, SE

Edy H, A.Md

Nur Holid

Ashari

56

F. Strategi Pemasaran BMT Al-Kautsar Hal penting yang harus diperhatikan dalam setiap kegiatan ekonomi adalah pemasaran.

Kegiatan

pemasaran

harus

direncanakan

dengan

matang

dan

berkelanjutan untuk menjaga eksistensi dan keberadaan BMT di tengah masyarakat. Strategi yang ditempuh dalam kegiatan pemasaran oleh BMT adalah Marketing Mix yang menggunakan instrument 4 P (price, produk, place and promotion). 1. Price ( Harga) Kegiatan perdagangan menggunakan instrument harga dalam memasarkan suatu produk. Pedagang harus berani memberikan harga yang bersaing dengan pedagang lain. Dalam lingkup lembaga keuangan, harga diartikan sebagai tingkat suku bunga (lembaga keuangan konvensional) atau nisbah bagi hasil (Lembaga Keuangan Syariah). LKS maupun LKMS harus memberikan penawaran bagi hasil yang tinggi untuk menarik minat nasabah agar menyalurkan dananya. Dari sisi pembiayaan, LKS dan LKMS menyesuaikan nisbah bagi hasil pembiayaan dengan kemampuan mudharib dalam mengembalikan pembiayaan tersebut. 2. Product (Produk) BMT menyediakan berbagai produk penghimpunan dana dan pembiayaan yang beragam sesuai dengan kebutuhan masyarakan akan jasa pelayanan keuangan.

57

3. Place (Lokasi) Pengurus harus cermat dalam memilih lokasi yang strategis untuk kantor BMT. Pemukiman dan pasar tradisional menjadi sasaran utama prospek BMT. 4. Promotion (Promosi) BMT Al-Kautsar memiliki beberapa strategi promosi

yang telah

dikembangkan, yaitu : a.

Pemasaran internal Kegiatan pemasaran produk BMT tidak hanya dilakukan oleh bagian

marketing saja tetapi juga meliputi seluruh pegawai dengan metode personal selling. Jadi setiap pegawai mengemban tugas untuk menjual produk BMT kepada siapapun khususnya orang terdekat. b.

Pemasaran interaktif Kegiatan pemasaran dilakukan oleh seorang Custumer Servic (CS)

dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan nasabah dan cross selling seluruh produk yang dimiliki BMT. CS sebagai tulang punggung keberhasilan kegiatan pemasaran sebab CS memegang image BMT untuk menjadikan BMT sebagai LKMS yang professional.

58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BMT merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang telah berkembang di Jakarta dan kota besar lainnya. Keberadaan BMT di tengah masyarakat merupakan sub stitusi dari bank syariah karena sebagian besar Usaha Kecil Mikro (UKM) belum dapat memasuki bank syariah. Dalam satu dasawarsa pertama (1995 – 2005), di Indonesia telah tumbuh dan berkembang lebih dari 3.300 BMT, dengan asset lebih dari Rp 1,7 triliun, melayani lebih dari 2 juta penabung dan memberikan pinjaman terhadap 1,5 juta pengusaha mikro dan kecil. BMT sebanyak itu telah mempekerjakan tenaga pengelola sebanyak 21.000 orang.26 Faktor prosedural menjadi penghambat kemajuan UKM dalam mengajukan pembiayaan. UKM memiliki potensi yang cukup tinggi dalam perekonomian, jika ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi maka para pelaku ekonomi harus memperhatikan UKM. Bank Syariah belum banyak membuka kesempatan bagi UKM untuk mendapatkan pembiayaan karena UKM dianggap tidak bankable, padahal banyak UKM yang memiliki usaha yang visible untuk dikembangkan. BMT memiliki fungsi yang sama dengan bank yaitu sebagai lembaga intermediary antara surplus fund dan defisit fund. Produk-produk yang ditawarkan terdiri dari produk funding (penghimpunan dana) dan lending (penyaluran dana) dengan skala lebih kecil dan prosedural lebih mudah dari bank syariah. Walaupun 26

http://www.pkesinteraktif.com

59

prosedur pengajuan pembiayaan di BMT lebih sederhana, pihak BMT tetap memberikan persyaratan dan melakukan analisis sebelum dilakukan realisasi pembiayaan. Keberadaan BMT sangat dekat dengan masyarakat sehingga di beberapa daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur banyak terdapat BMT yang berkembang secara pesat. Hal ini menimbulkan semangat dan optimisme yang tinggi akan perkembangan BMT di wilayah Jakarta. Tabel 4.1 Data BMT dan Assetnya NO

NAMA BMT

TOTAL ASSET

1.

BMT Dinar (Karang Anyar)

31 milyar

2.

BMT Ben Taqwa (Jawa Tengah)

30 milyar

3.

BMT Bina Usaha Sejahtera (Jawa Tengah)

28 milyar

4.

BMT MMU (Pasuruan Jatim)

17 milyar

5.

BMT Marhamah (Wonosobo)

13 milyar

6.

BMT Baitur Rahman (Bontang, Kaltim)

6 milyar

7.

BMT Tumang (Boyolali)

4 milyar

8.

BMT PSU (Malang)

5 milyar

Keberhasilan suatu BMT tidak dapat dilihat dari besarnya pembiayaan yang direalisasikan. Tetapi perlu diingat, pihak BMT juga harus memperhatikan aspek prudential banking (kehati-hatian) dalam memberikan pembiayaan. Peneliti telah

60

melakukan rangkaian kegiatan penelitian yang terkait dengan proses analisis kelayakan pembiayaan mudharabah di BMT Tanjung sejahtera dan Al-Kautsar. Berikut ini gambaran umum tentang siklus pembiayaan mudharabah di kedua BMT tersebut Gambar 4.1 Siklus Pembiayaan Mudharabah

Nasabah

Customer Service (CS)

Account Officer (AO)

Komite Pembiayaan

Teller

Keterangan : 1. Nasabah menyerahkan berkas pengajukan permohonan pembiayaan kepada Customer Service (CS). 2. Berkas permohonan pembiayaan diberikan kepada account officer setelah diperiksa kelengkapannya. 3. Account Officer melakukan analisis kelayakan dan survei lapangan terhadap usaha nasabah. Kemudian data yang diperoleh akan dibahas dalam rapat komite pembiayaan untuk menentukan keputusan. 4. Jika permohonan diterima maka segera dilakukan akad antara BMT dan nasabah setelah disepakati jangka waktu dan nisbah bagi hasil.

61

5. Pencairan dana sesuai permohonan yang diterima. 6. Nasabah melakukan pengembalian pinjaman dengan sistem angsuran. Selanjutnya penulis akan memberikan penjelasan lebih rinci tentang proses pengajuan pembiayaan hingga pencairannya. Berikut ini adalah pemaparan hasil penelitian tentang prosedur dan analisis kelayakan pembiayaan mudharabah di BMT Tanjung Sejahtera dan BMT Al-Kautsar.

A. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Mudharabah Proses awal pengajuan pembiayaan mudharabah adalah pemberian penjelasan oleh customer service (CS) kepada calon mudharib tentang persyaratan dan sistem bagi hasil yang diterapkan di BMT. Berikut ini beberapa persyaratan pengajuan pembiayaan mudharabah di BMT Tanjung Sejahtera yang harus dipenuhi oleh calon mudharib yaitu : 1. Plafond pembiayaan mudharabah yang diajukan antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 500.000.000,-. 2. Calon mudharib telah memiliki rekening tabungan di BMT Tanjung Sejahtera. 3. Jumlah tabungan calon mudharib minimal 30% dari nilai plafond yang diajukan. 4. Tidak pernah memiliki tunggakan di BMT Tanjung Sejahtera. 5. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan.

62

6. Melengkapi berkas yang dibutuhkan antara lain foto kopi KTP suami-istri, foto kopi Kartu Keluarga (KK), foto kopi akta nikah dan foto kopi data penghasilan. 7. Jaminan untuk pembiayaan < Rp.10.000.000,- adalah BPKB kendaraan bermotor sedangkan untuk pembiayaan > Rp.10.000.000,- adalah sertifikat atau Akte Jual Beli (AJB) tanah maupun bangunan. BMT Tanjung Sejahtera memiliki kebijakan internal tentang beberapa nasabah yang diprioritaskan dalam pemberian pembiayaan yaitu nasabah yang pernah melakukan pembiayaan dan kolektibilitasnya selama pengembalian pembiayaan termasuk dalam kategori lancar.27 Persyaratan yang telah disebutkan diatas tidak jauh berbeda dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BMT Al-Kautsar. Di BMT Al-kautsar permohonan plafond pembiayaan tidak boleh melebihi Rp. 20.000.000,- dan calon mudharib harus menyerahkan pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar. Hal lain yang menjadi perbedaan dalam persyaratan pengajuan pembiayaan antara BMT Tanjung Sejahtera dan BMT Al-Kautsar adalah di BMT Al-Kautsar tidak ditetapkan adanya jaminan berupa sertifikat maupun surat berharga lainnya. Pihak BMT Al-Kautsar mengedepankan analisis kelayakan terhadap usaha mudharib sebab masih banyak calon mudharib yang usahanya menguntungkan tetapi mereka tidak memiliki harta

27

Hasil wawancara dengan Nuraini, Customer Service BMT Tj.Sejahtera, Rabu 27 Agustus 2008

63

yang bisa dijadikan jaminan. Biasanya calon mudharib menjaminkan usahanya tersebut jika terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan.28 Setelah semua berkas dan persyaratan dilengkapi, calon mudharib dapat langsung menyerahkannya kepada customer service. Pada saat penyerahan berkas pengajuan pembiayaan, calon mudharib akan dijelaskan tentang prosedur pemberian pembiayaan mudharabah. Customer service juga harus memberitahukan tentang sistem bagi hasil antara mudharib sebagai mudharib dan BMT sebagai shahibul maal, sebab banyak nasabah yang belum mengetahui tentang sistem bagi hasil, mereka menganggap BMT masih menggunakan persentase bunga terhadap pengembalian pinjaman. Setelah berkas pengajuan pembiayaan diserahkan, CS akan memberikan tanda terima berkas pengajuan dan mencatat ke dalam daftar survei dan memberikan berkas permohonan pembiayaan tersebut kepada account officer untuk segera dilaksanakan rangkaian kegiatan survei, seluruh data yang diperoleh dikumpulkan ke dalam rekapitulasi hasil survei yang nantinya akan dibahas dalam rapat komite pembiayaan untuk menentukan keputusan pembiayaan. BMT Al-Kautsar memiliki kebijakan internal tentang jumlah-jumlah tertentu yang ditetapkan sebagai kewenangan pejabat untuk meluluskan suatu permohonan pembiayaan calon mudharib. Ada jumlah nominal tertentu yang cukup disetujui oleh Account Officer dan ada jumlah nominal tertentu yang harus disetujui oleh jajaran Direksi.

28

Hasil wawancara dengan Budi Sudirja, Manajer Pembiayaan BMT Al-Kautsar, Senin 2 Sept 2008

64

Rapat komite pembiayaan terdiri dari account officer, funding officer dan manajer

pembiayaan.

Hasil

keputusan

komite

pembiayaan

harus

segera

diinformasikan kepada calon mudharib. Jika pengajuan pembiayaan tersebut direalisasikan, langkah selanjutnya adalah penentuan kesepakatan nisbah bagi hasil dan pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah. Mudharib dapat memilih sistem angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati misalnya harian, mingguan atau bulanan. Kemudian dapat dilakukan kesepakatan antara calon mudharib dan pihak BMT untuk menentukan nisbah bagi hasil dari keuntungan usaha tersebut. Persentase nisbah bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak dimasukkan ke dalam akad pembiayaan mudharabah. Akad tersebut bersifat mengikat kedua pihak sesuai ketentuan yang berlaku sampai jangka waktunya habis. Setelah dilakukan ijab kabul dan penandatanganan akad oleh kedua belah pihak, plafond pembiayaan yang diajukan dapat segera dicairkan. Pencairan pembiayaan dilakukan oleh teller setelah memperoleh memo atau instruksi pencairan dari manajer pembiayaan. Rangkaian proses pengajuan hingga pencairan pembiayaan di BMT Tanjung sejahtera berlangsung sekitar 3-5 hari. Sedangkan di BMT Al-Kautsar seluruh prosesnya berlangsung sekitar 2 minggu. Proses pengajuan hingga pencairan pembiayaan mudharabah di BMT Al-Kautsar terjadi lebih lama karena Sumber Daya Manusia (SDM) di BMT tersebut masih terbatas dan lokasi usaha calon mudharib cukup jauh dari kantor BMT. Beberapa lokasi usaha mudharib antara lain Pasar Jati Negara, Pasar Mainan Prumpung dan Pasar Tanah Abang.

65

Mudharib yang telah menerima pencairan pembiayaan mudharabah dapat segera mamanfaatkan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan usahanya. Mudharib juga diberikan arahan tentang perhitungan pembagian keuntungan bagi BMT dan nasabah. Dalam sistem bagi hasil terdapat (dua) pola perhitungan, pertama profit sharing (pembagian keuntungan). Profit sharing digunakan dengan cara membagi laba bersih yang diperoleh mudharib. Pola perhitungan bagi hasil yang kedua adalah revenue sharing (pembagian pendapatan). Hasil yang dibagikan berdasarkan persentase nisbah adalah total pendapatan mudharib tanpa dikurangi dengan biayabiaya. Pola revenue sharing masih banyak digunakan di bank-bank syariah dengan alasan untuk menghindari kecurangan mark up biaya oleh mudharib. Bagi hasil yang berlaku di BMT Tanjung sejahtera ini adalah murni profit sharing. Nisbah bagi hasil yang telah disepakati berlaku untuk pembagian keuntungan yang diperoleh nasabah. Berikut ini rumus perhitungan bagi hasil di BMT Tanjung Sejahtera : Profit = TR – TC Keterangan : TR = Total Revenue atau total pendapatan/omzet TC = Total Cost atau biaya produksi

Dana pembiayaan yang telah dicairkan harus segera dialokasikan untuk usaha yang telah direncanakan. Nasabah dilarang menggunakan dana tersebut di luar kebutuhan usahanya, apalagi jika dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan

66

pribadi. Penyalahgunaan alokasi dana (side streaming) dapat menyebabkan rusaknya akad pembiayaan mudharabah. Jika operasional usaha telah berjalan maka pengembalian pembiayaan mudharabah melalui pembayaran angsuran dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang tertulis pada akad. Pembayaran angsuran pembiayaan mudharabah di BMT Tanjung Sejahtera hanya berlaku bagi profit atau keuntungan yang di dapat mudharib. Jadi, pokok modal pembiayaan mudharabah tetap digunakan oleh mudharib sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian pembiayaan mudharabah. Contoh perhitungannya sebagai berikut : Jika nisbah yang disepakati 45 % untuk nasabah dan 55 % untuk BMT maka 45% x net profit = keuntungan untuk mudharib 55% x net profit = keuntungan untuk BMT/angsuran Berbeda

dengan

BMT

Tanjung

sejahtera,

pihak

BMT

Al-Kautsar

menggunakan sistem revenue sharing (pembagian pendapatan) dengan jumlah angsuran yang dibayarkan adalah pokok dan bagi hasilnya. Contoh : pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000,- dengan nisbah bagi hasil 55:45 dengan angsuran harian selama 100 hari maka perhitungannya adalah :

Revenue/pendapatan

= Price (harga) x Quantity (jumlah barang)

Angsuran harian

=

55% x revenue 100 hari

67

B. Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah

Sebelum membahas bagaimana proses analisis kelayakan pembiayaan, penulis akan memberikan gambaran tentang hal-hal yang harus dimiliki seorang account officer antara lain :

1. kemampuan menggali informasi dari calon mudharib dan lingkungannya 2. mengetahui harga dan situasi pasar 3. kemampuan membaca karakter seseorang 4. memahami prosedur dan peraturan pembiayaan di BMT 5. memahami sistem peraturan dan perizinan

Setelah berkas pengajuan dicatat ke dalam daftar survei, customer service memberikannya kepada Account Officer (AO) untuk segera dilakukan proses analisis kelayakan pembiayaan, agar tidak terjadi kesalahan pemberian pembiayaan yang dapat merugikan BMT. Proses analisis kelayakan pembiayaan dilakukan secara kualitatif berdasarkan gambaran usaha secara langsung. Proses tersebut dimulai dengan memeriksa legalitas berkas pengajuan. Pada aplikasi permohonan pembiayaan harus ditandatangani oleh suami-istri sehingga tidak dibenarkan mengajukan pembiayaan tanpa diketahui oleh suami/istri.

68

Jika legalitas berkas telah memenuhi syarat, langkah selanjutnya adalah survei lapangan terhadap calon mudharib dan keadaan usahanya. Kegiatan survei baik di BMT Tanjung Sejahtera maupun BMT Al-Kautsar tersebut mengacu pada prinsip umum 5 C antara lain : 1. Character (Karakter) Account officer melakukan penilaian terhadap karakter dari calon mudharib. Proses penilaian tersebut dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap calon mudharib dan orang-orang di lingkungan usahanya. Hasil dari wawancara tersebut dapat menunjukkan sifat calon mudharib, apakah calon mudharib tersebut dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang akan diberikan. 2. Capacity (Kemampuan) Penilaian dilakukan oleh account officer untuk mengetahui tingkat kemampuan calon mudharib dalam mengembalikan pinjaman. Penilaian tersebut dapat dilihat dari kondisi usaha calon mudharib meliputi jumlah omzet per hari dan volume penjualannya. Account officer juga melihat mutasi dari rekening tabungan calon mudharib untuk mengetahui frekwensi menabungnya. 3. Capital (Modal) Dalam melakukan survei lapangan, account officer melihat kegiatan usaha dari calon mudharib. Penilaian dilakukan terhadap modal usaha yang selama ini digunakan, asset yang dimiliki dan yang paling penting adalah komoditi

69

usahanya harus halal dan legal. Walaupun semua aspek penilaian memenuhi syarat tetapi terdapat komoditi barang yang tidak halal, maka BMT tidak dapat memberikan pembiayaan terhadap usaha tersebut. 4. Collateral (Jaminan) Dalam sebuah pengajuan pembiayaan di BMT, jaminan menjadi aspek komplementer yang turut disertakan. Disebut sebagai komplementer karena tidak semua calon mudharib wajib mencantumkan. Jika calon mudharib memiliki asset seperti kendaraan atau tanah maka BPKB dan sertifikatnya menjadi barang jaminan. Account officer memeriksa legalitasnya juga melihat langsung barang jaminan sehingga dapat diketahui harga perolehan dari jaminan tersebut. Calon mudharib di BMT sebagian besar adalah UKM sehingga BMT tidak dapat memaksakan adanya jaminan dalam pengajuan pembiayaan. Jika calon mudharib tidak memiliki asset yang dapat dijaminkan maka usahanya tersebut yang dijadikan jaminan oleh BMT. 5. Condition (Keadaan) Account officer melihat kegiatan usaha calon mudharib dan keadaan lingkungannya. Penilaian dilakukan terhadap usahanya apakah sesuai dengan keadaan perekonomian masyarakat sekitar, apakah memiliki letak yang strategis, apakah kegiatan usahanya masih diminati masyarakat dan memiliki market share yang cukup besar. Penilaian ini termasuk kedalam analisis eksternal karena melihat keadaan di luar usaha nasabah.

70

Aspek lain yang diperhatikan dalam melakukan analisis kualitatif yaitu melihat variable internal usaha tersebut antara lain : a. Pola manajemen yang digunakan UKM dalam menjalankan usahanya. Meskipun masih sederhana hal ini dapat terlihat dari pencatatan pemasukan dan pengeluaran sehari-hari. Keuangan usaha jangan sampai tercampur dengan keuangan rumah tangga. b. Kemampuan pengorganisasian atau pembagian kerja dan tugas masingmasing pekerja. c. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dipekerjakan untuk usaha tersebut. d. Sistem promosi yang digunakan untuk menarik minat masyarakat Berikut ini penulis akan memberikan sebuah hasil observasi terhadap kasus dari nasabah BMT Tanjung Sejahtera yang melibatkan seorang ibu pemilik warung makan dalam

mengajukan pembiayaan mudharabah di BMT Tanjung Sejahtera

untuk kebutuhan modal membuka cabang baru warung makannya. Plafond yang diajukan senilai Rp. 10.000.000,- untuk seluruh kebutuhan pembukaan cabang baru warung makan tersebut. Dari pengajuan permohonan tersebut dilakukan analisis kelayakan pembiayaan mudharabah dengan melakukan kegiatan survei lapangan oleh Account Officer dan wawancara yang disaksikan langsung oleh penulis sebagai observer. Hasil dari kegiatan survey lapangan tersebut yaitu :

71

1. Character (Karakter) Dari hasil wawancara tersebut diperoleh informasi antara lain ibu tersebut berasal dari Tegal, Jawa Tengah dengan logat bicara daerah yang masih kental. Pada saat diwawancarai, ibu tersebut terlihat antusias dan terbuka menceritakan tentang kondisi keluarga dan awal beliau menjalankan usahanya. Usaha tersebut merupakan usaha keluarga yang dibangun bersama suami dan anak-anaknya. 2. Capacity (Kemampuan) Ibu tersebut memiliki rekening tabungan di BMT Tanjung Sejahtera dengan saldo rata-rata perbulan Rp. 200.000,- selama 3 bulan. Dilihat dari mutasi rekening tabungan tersebut beliau dianggap mampu mengembalikan pembiayaan dengan sistem angsuran harian atau mingguan. 3. Capital (Modal) Warung makan pertama yang telah dijalankan oleh ibu tersebut berjalan cukup maju di sebuah kios milik sendiri yang juga digunakan sebagai tempat tinggal beliau dan keluarganya. Makanan yang disediakan di warung tersebut adalah asli makanan Indonesia yang terjamin kehalalannya. Peralatan yang digunakan sudah cukup memadai untuk kegiatan memasak sehari-hari. Warung makan tersebut buka 24 jam nonstop dengan omzet Rp. 1.000.000 sampai Rp.1.200.000 per hari.

72

4. Collateral (Jaminan) Ibu tersebut hanya memberikan jaminan berupa BPKB motor Supra X tahun 2006 karena tidak ada lagi surat-surat berharga yang dapat dijadikan jaminan.. 5. Condition (Keadaan) Account officer melihat letak kios tempat sasaran pembukaan cabang baru warung makan tersebut sangat strategis yaitu di samping pasar lontar dengan sekelilingnya adalah pemukiman penduduk yang cukup ramai. Setelah penulis melakukan observasi terhadap kasus tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan survei untuk mengetahui kelayakan usaha yang dilakukan di BMT berlangsung sederhana namun tetap mengacu pada prinsip 5C dalam analisis kelayakan pembiayaan. Jika bank-bank syariah masih mewajibkan adanya jaminan dalam pemberian pembiayaan, hal tersebut tidak berlaku di BMT. Pihak BMT menjadikan jaminan sebagai instrument tambahan untuk menjaga keamanan dana pembiayaan mudharabah tersebut.

C. Proses Pengawasan dan Pembinaan bagi Nasabah Pembiayaan Jika seluruh rangkaian analisis kelayakan pembiayaan selesai dilaksanaakan dan akad mudharabah telah disepakati kedua belah pihak maka realisasi pembiayaan dapat segera dicairkan. Nasabah dapat menggunakan dana tersebut semaksimal mungkin untuk keperluan usahanya. Namun tugas BMT tidak berhenti sampai disini, pihak BMT perlu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah pembiayaan tersebut.

73

Proses pengawasan sangat penting dilakukan oleh BMT terhadap nasabah pembiayaan, adapun tujuan dilakukannya proses pengawasan tersebut adalah : 1. mencegah terjadinya penyalahgunaan dana pinjaman (side streaming) 2. mengawasi keberhasilan usaha nasabah 3. mengetahui tingkat kolektibilitas nasabah dalam mengembalikan dana 4. mempererat hubungan silaturahmi dan kekeluargaan antara BMT dan nasabah Dalam

hal

pengawasan

nasabah

pembiayaan

mudharabah,

penulis

memperoleh hasil penelitian yang sama antara Pihak BMT Tanjung Sejahtera dan BMT Al-Kautsar dalam melakukan pengawasan terhadap usaha mudharib selama jangka waktu pembayaran angsuran. Proses pengawasan dilakukan oleh seorang funding officer yang telah ditunjuk dengan cara sebagai berikut : 1. melihat kelancaran pembayaran angsuran mudharib. 2. melihat mutasi rekening tabungan mudharib. 3. mendatangi tempat usaha mudharib sewaktu-waktu tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu untuk mengetahui volume penjualan dan tingkat keramaian usaha tersebut. Selain pengawasan, pihak BMT juga melakukan kegiatan pembinaan kepada nasabah pembiayaan untuk mencapai tujuan sebagai berikut : 1. memberikan wawasan dan pengetahuan baik dari sisi keagamaan, sistem ekonomi syariah dan kewirausahaan 2. melatih nasabah untuk melakukan tertib administrasi dan akuntansi 3. mengembangkan usaha nasabah ke tingkat kesuksesan yang lebih baik

74

Setiap BMT memiliki langkah dan strategi tersendiri untuk melakukan pembinaan terhadap nasabah pembiayaan mudharabah. Peneliti menemukan hal yang berbeda antara BMT Tanjung Sejahtera dan BMT Al-Kautsar. Adapun upaya pembinaan yang dilakukan di BMT Tanjung Sejahtera seperti : 1. Pengajian rutin setiap bulan yang diadakan di BMT. Pengajian ini diperuntukkan bagi seluruh pegawai BMT dan beberapa mudharib yang dipilih secara bergiliran. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan keagamaan dan meningkatkan keimanan agar sikap istiqomah berjalan di jalur syariah tetap dijaga oleh pegawai dan mudharib. 2. Pelatihan entrepreneurship dan training motivasi yang diselenggarakan atas kerjasama antara BMT, PINBUK dan BMI. 3. Membuka jaringan usaha nasabah untuk pengembangan pemasaran. BMT Tanjung Sejahtera terus berusaha agar kegiatan operasionalnya mengacu pada standar yang telah ditetapkan BI tanpa mengabaikan peran penting BMT dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan modal kerja dengan proses dan prosedur yang mudah. BMT sangat menjaga kepercayaan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi, hal tersebut guna mencapai perkembangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

75

Tabel 4.2 Data Realisasi Pembiayaan BMT TJ. Sejahtera Tahun 2008 No.

Bulan

Jumlah Nasabah

Nominal

1.

Januari

8 orang

29.000.000

2.

Februari

14 orang

120.500.000

3.

Maret

12 orang

72.150.000

4.

April

20 orang

320.200.000

5.

Mei

13 orang

335.633.000

6.

Juni

7 orang

76.700.000

7.

Juli

12 orang

201.300.000

8.

Agustus

11 orang

263.000.000

TOTAL

1.418.483.000

BMT Al-Kautsar juga memiliki upaya pembinaan terhadap nasabah pembiayan mudharabah untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada mudharib agar mereka memiliki bekal yang cukup untuk mengembangkan usahanya. Hal tersebut diwujudkan dengan cara melakukan pembinaan berupa pelatihan maupun talk show. Pelatihan tersebut dilaksanakan atas kerjasama BMT Al-Kautsar dengan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dan pihak perbankan maupun organisasi ekonomi syariah lainnya.

76

Pada awalnya mudharib tidak tertarik mengikuti kegiatan tersebut karena mereka menganggap “waktu adalah uang” sehingga lebih baik berdagang dari pada mengikuti pelatihan. BMT Al-Kautsar kemudian mencari cara untuk menarik minat mudharib mengikuti pelatihan yaitu dengan memberikan door prise bagi mereka yang menghadirinya. Kegiatan pelatihan dirancang sedemikian rupa bersifat semi formal agar para mudharib merasa nyaman mengikutinya. Cara tersebut cukup berhasil karena sampai sekarang mereka sangat antusias untuk menghadiri pelatihan yang dilaksanakan.

D. Kendala yang Dihadapi dan Solusinya Setiap pekerjaan memiliki tingkat kesulitan dan kendala tersendiri yang harus bisa dihadapi dengan cermat, begitupun dengan seorang account officer di BMT. Walaupun masih dalam lingkup mikro dan sederhana, seringkali ditemui berbagai kendala dalam proses analisis kelayakan hingga pengambilan keputusan pembiayaan khususnya di BMT. Keberadaan BMT sangat dekat dengan masyarakat sehingga hubungan yang terjalin antara BMT dan nasabah lebih erat dibandingkan pada lembaga keuangan lainnya. Hal tersebut menjadi tantangan bagi account officer dan komite pembiayaan dalam menjaga professionalisme kerja. Jangan sampai keputusan pembiayaan diambil berdasarkan hubungan pribagi maupun emosional. Berikut ini kendala yang dihadapi dalam proses analisis kelayakan pembiayaan di BMT Tanjung Sejahtera :

77

1. Internal BMT Tanjung Sejahtera29 a. Pengajuan pembiayaan yang setiap hari masuk ke BMT Tanjung Sejahtera cukup banyak. b. Banyaknya pekerjaan yang dimiliki oleh masing-masing pegawai sehingga tidak tersedia waktu luang untuk lebih fokus dalam menyelesaikan pekerjaan. c. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia di BMT. 2. Eksternal BMT Tanjung Sejahtera30 a. Nasabah banyak yang berasal dari kalangan menengah ke bawah sehingga diperlukan kesabaran dan kreatifitas dalam memberikan penjelasan khususnya tentang sistem bagi hasil. b. Banyak

nasabah

yang

menganggap

jika

memiliki

hubungan

silaturahmi dengan salah seorang pegawai maka permohonan pembiayaan pasti diterima. Dari kendala-kendala yang dihadapi tersebut, solusi yang dilakukan adalah : 1. memberikan target waktu penyelesaian setiap pekerjaan. 2. menerapkan job description bagi setiap pegawai sehingga dapat terlihat kinerja perorangan dan menghindari adanya tugas rangkap. 3. menambah sarana dan prasarana secara bertahap dan terencana

29

Hasil wawancara dengan Bapak Wawan, Manajer Pembiayaan BMT Tanjung Sejahtera, Jum’at 12 September 2008 30 Hasil wawancara dengan Nuraeni, Customer Service BMT Tanjung Sejahtera, Jum’at 12 September 2008

78

Beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan di BMT Al-Kautsar antara lain :

1. Minimnya SDM yang dimiliki oleh BMT Al- Kautsar sehingga terjadi rangkap tugas bagi tiap pegawai. 2. Lokasi kantor yang belum memadai. Saat ini BMT Al-Kautsar berada di Jl. Tanjung Lengkong Bidara Cina-Jati Negara dan 1 (satu) kantor cabang di Radio Dakta Bekasi. 3. Tidak adanya kendaraan operasional yang dapat digunakan untuk mencapai nasabah yang letaknya cukup jauh dari daerah Jakarta Timur. 4. Sistem teknologi yang belum memadai sehingga pencatatan masih dilakukan secara manual.

Walaupun terdapat kendala-kendala tersebut operasional BMT masih dapat berjalan. Namun pihak BMT terus mencari solusi dan berupaya mencari jalan keluar bagi setiap masalah yang dihadapi demi meningkatkan kinerja BMT Al-Kautsar. Berikut ini beberapa cara sebagai solusi menghadapi kendala tersebut antara lain :

1. Pegawai diwajibkan mengikuti training dan pelatihan tentang sistem operasional BMT secara keseluruhan. 2. Pembagian tugas dilakukan secara fleksible. 3. Pencarian calon pegawai diutamakan laki-laki dan memiliki kendaraan untuk dapat menjangkau nasabah di luar daerah Jakarta Timur.

79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Setelah melakukan rangkaian kegiatan penelitian, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut : 1. BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang keberadaannya sangat dekat dengan masyarakat dan berperan aktif dalam upaya

meningkatkan

perekonomian

rakyat

melalui

pembiayaan

mudharabah. UKM dapat memperoleh pembiayaan modal kerja dengan prosedur dan persyaratan yang lebih mudah dari bank syariah. 2. Proses analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh account officer baik di BMT Tanjung Sejahtera maupun BMT Al-Kautsar bersifat analisis kualitatif dan sudah memenuhi standar dalam kehati-hatian pemberian pembiayaan dengan memperhatikan aspek 5 C. 3. Kedua BMT melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap kondisi usaha yang dibiayai untuk menjaga kolektibilitas dan terus mengembangkan usaha tersebut. 4. Masing-masing BMT menghadapi kendala berbeda dalam proses analisis kelayakan pembiayaan. BMT Tanjung Sejahtera menghadapi kendala baik secara internal maupun eksternal dan sampai saat ini pihak BMT berusaha

80

untuk menangani kendala tersebut. BMT Al-Kautsar memiliki kendala internal yang cukup sulit yaitu masalah SDM, lokasi dan sarana prasarana.

B. Saran Konsep BMT di Indonesia sudah bergulir lebih satu dekade. Konsep ini telah banyak mengalami pembuktian-pembuktian dalam ‘mengatasi’ dan mengurangi kemiskinan. Peran lembaga ini untuk mengurangi angka kemiskinan sangat strategis, mengingat lembaga perbankan belum mampu menyentuh sektor riil dan UKM secara maksimal. Untuk terus mengembangkan BMT, penulis memberikan beberapa saran antara lain : 1. BMT-BMT di DKI Jakarta memerlukan satu wadah komunikasi dan silaturahmi untuk mempererat mata rantai BMT seperti yang terjadi di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. 2. BMT Tanjung Sejahtera dan BMT Al-Kautsar terus mengembangkan penyaluran pembiayaan kepada UKM dengan prosedur dan proses analisis kelayakan pembiayaan yang sesuai dengan kapasitas UKM. 3. Pihak BMT Al-Kautsar perlu menyediakan SDM yang memadai untuk menunjang kegiatan operasional BMT. 4. Pihak BMT Tanjung Sejahtera terus memasyarakatkan keberadaannya sehingga masyarakat meninggalkan pinjaman dari rentenir.

81

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur’anul Karim, Jakarta : Al-Huda. Abdul Majid, Baihaki dan A.Rasyid, Saifudin. Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah:Perjanjian Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia. Jakarta : PINBUK. 2000. Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah dari teori ke Praktik. Jakarta : Gema Insani Press. 2001. _____________. Apa dan Bagaimana Bank Islam. Yogyakarta : Dfhana Bhakti Prima Yasa.1992. Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Edisi 1.Cet 3.2004 DSN. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Ed. Ketiga. Ciputat : CV.Gaung Persada. 2006. Hamidi, Muhammad Luthfi. Jejak-jejak Ekonomi Syariah. Jakarta : Senayan Abadi Publishing. 2003. Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000 Http://www.one.indoskripsi.com Http://www.pkes interaktif.com Jusuf, Jopie. Analisis Kredit untuk Account Officer. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama. 2006 Karim, Adiwarman. Ekonomi Mikro Islami. Jakarta : III. 2003

82

_______________. Bank Iskam (Analisis Fiqh dan Keuangan), PT RajaGrafindo Persada, Edisi kedua, Cet. 2. 2004 ________________. Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan), Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Edisi kedua, Cet. ke 2, 2004 Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Ed.Keenam. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1999 ________________. Dasar-dasar Perbankan, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Edisi pertama, Cet. ke 3, 2004 Kasmir dan Jakfar. Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta : Kencana, 2000 Muhammad. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta : UPP AMK YKPN. 2005 PINBUK. BMT sebagai Alternatif Model LKM. Jakarta : PINBUK. 2000 Sutrisno, Noer. Peranan Perbankan sebagai Sumber Pembiayaan Usaha Golongan Ekonomi Lemah dan Koperasi. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 1998 Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta : PT.Pustaka Utama Grafiti. 1999 Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, Pedoman Penulisan Skripsi, Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum. 2007

83