SUKSESI KEPEMIMPINAN DALAM PANDANGAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Oleh Ragil Sapto Wibowo NIM: 106045201538
KONSENTRASI SIYASAH SYAR’IYYAH PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2011 M / 1432 H
SI]KSESIKEPEMIMPINAN DALAM PANDANGAN PARTAI KEADILAII SIJAHTf,RA (PKS) SkiPsi Diajulfl KepadaFotultasSyniahdm Hutum UntntMenenuni P€ayaratarMenpeoleh G.ld saj@ syaial (s.sy)
Raeil SabroWibowo NIM: 106045201538
r91412L2003121002
197501022001121001
KONSENTRASISIYASAHSYAR'IYYAII PROGRAMSTUDTJINAYAII SryASAII FAKULTAS SYARIAII DAN HUKUM UIN SYARIFHIDAYATULLAH
JAKARTA 20llM/1432Ir
PENCESATIANPANITIA UJIAN Skipsi bsrjudulSUKSESI(€PEMIMPINAN DALAM PANDANCANPARTAI KEADILANSEJAHTEM(PKS)telohdiujikandalamSidaneMunoqasyah Fakulbs Syariahda.HukumUnivesilasIslamNesei (UIN)SyarifHidayalullah Jakarrapsda 2l luli 2011.Skripsiini telahdnerimasebasai salahsatusyorclnenperolehgele Sariana Sy.riah (S.Sy) pado Pbsram Studi Jinayah Siysah Konsennosi Kelat.ne8a@nhlam (SiyasahSyal i yyah).
DekanFakuhos S'€riahdanHukum
5505051982010t.2
: Dr. AsnawiM.Ae N t Pt 9 7 2 t 0 t 0 1 9 9 7 0 1 t 0 0 8 : AfNanFaizinM.A! N t Pt 9 7 2 t 0 2 6 2 0 0 3 t 2 t 0 0 1
Khamami Zoda. MA NIt 19750t022003121001 FrhmiM Ahmadi M.Si
NIP19?412132003 r2r002 i Prot Dr. Hi. AmanyB Lubis.MA NIP 1963t2221994032002 : Dr. AsmaNiMA! N I P1 9 7 2 1 0 r 0 1 9 9 7 0 3 r 0 0 3
LEMBAR PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 15 Juni 2011
Ragil Sapto Wibowo
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah Dzat yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan banyak nikmat dan senantiasa memberikan hidayahnya kepada setiap makhluk ciptaan-Nya. Sehingga dengan izinnya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya minadzulumati illa nur dan kesejahteraan semoga selalu tercurahkan kepada keluarga besar beliau, sahabatsahabat-Nya, tabi’in-tabi’uttabiin, dan kita sebagai umat-Nya semoga mendapatkan syafaatnya kelak. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari sempurna baik dalam proses maupun isinya. Namun berkat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan target yang diharapkan. Dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran diri, penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil, sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini. Maka penulis berterima kasih kepada :
i
1. Prof. Dr. Drs. H.M. Amin Suma, SH, MA, MM, selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan beserta staf-staf nya. 2. Ketua Program Studi Jinayah Siyasah Dr. Asmawi, M.Ag dan Sekretaris Program Studi Jinayah Siyasah Ibu Sri Hidayati, M. Ag serta Bapak Afwan Faizin, MA, atas bantuan Akademisnya selama ini. 3. Kepada Bapak Khamami Zada, MA dan Bapak Fahmi M. Ahmadi, S.Ag, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya
untuk membimbing dan memberikan pengarahan serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 4. Kepada Ayahanda dan Ibunda penulis, Bpk. H. Slamet Riyadi dan Hj. Rahayu yang telah membesarkan dan membimbing penulis dari kecil hingga saat ini dengan penuh kesabaran dan pengertian. Serta tiada henti memberikan do’a dan dukungan kepada penulis baik secara moril maupun materil. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Uyut penulis, Hj. Poni, tanpa do’a dan nasehatnya penulis tidak akan bisa seperti ini. Semoga Allah selalu melindungi dan memberkahi kalian dengan nikmat rohani dan kesehatan jasmani, amin. 5. Kepada
kakak-kakakku
Ahmad
Fabianto,SE,
Warsudi,SE,
Atun
Suryadiningsih,SE dan Suci,SE serta adikku Ari, terimakasih atas motivasi dan do’a kalian semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat. Untuk keponakan-keponakanku Tanti, fadhil dan ii
Dzaki yang selalu membawa kecerian dan senyuman disaat penulis merasa jenuh dalam proses pembuatan skripsi ini, sehingga timbul semangat baru dalam diri penulis. 6. Kepada Ayah Asep Saepullah dan Mamah Sarnati yang selalu memberi tempat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini, tak lupa memberi do’a serta motivasi kepada penulis. Serta untuk adik-adikku Anisa dan Aji yang selalu memberi keceriaan dan menghibur penulis. 7. Kepada kekasihku Ade Asti Saemustika, SS yang selama ini selalu setia menunggu dan mendukung serta memberi motivasi dalam pembuatan skripsi ini. 8. Dosen dan staf pengajar Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan banyak ilmu pengetahuan dan kesabaran dalam mendidik penulis selama penulis melakukan studi. 9. Bagian administrasi dan tata usaha yang telah banyak membantu memberikan kelancaran
kepada
penulis
dalam
proses
penyelesaian
prosedur
kemahasiswaan, serta pimpinan dan segenap karyawan perpustakaan umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan khususnya perpustakaan FSH, terima kasih atas penyediaan buku-buku penunjang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
iii
10. Bapak Drs. Mahfudz Siddiq, M. Si sebagai Wakil Sekjen Bidang Media DPP PKS beserta staf-stafnya dalam hal ketersediaannya menjadi narasumber dalam proses wawancara, demi kelengkapan data dalam skripsi ini. 11. Majelis Ta’lim Musholah Al-Hidayah yang tiada henti mendo’akan dan memberi dukungan kepada penulis. 12. Kepada sahabatku Mufti Aulia, SHI yang selalu membantu dan mendukung dalam pembuatan skripsi ini. 13. Sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya Siyasah Syar’iyyah angkatan 2006, Mufti, Yudha, Imran (boim), Pardi, Esa, Ila, Rifqo, Alif, Irsyad, Jawir, Bangkit, Lutfi, Ridwan, Ade, Eca, Apri, Aci, Atiqoh, Naziah, dan Lina. Semoga setiap mimpi dan cita-cita akan menjadi nyata. Allah memiliki rahasia dari takdir kita, berusahalah terbaik dan tawakallah padanya.
Demikianlah beberapa pihak yang mendukung skripsi ini, terima kasih penulis ucapkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat besar bagi keperluan pengembangan ilmu syariah dan hukum khususnya ketatanegaraan Islam.
Jakarta, 15 Juni 2011
Ragil Sapto Wibowo iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR......................................................................................
i
DAFTAR ISI………………………………………………………………….
v
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah........................................................
1
B. Pembatasan dan perumusan Masalah....................................
6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.............................................
6
D. Review Studi Terdahulu.......................................................
7
E. Metode Penelitian..................................................................
9
F. Sistematika Penulisan............................................................ 11 BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG SUKSESI DAN KEPEMIMPINAN A. Pengertian Suksesi kepemimpinan.......................................... 13 B. Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadits........ 16 C. Suksesi Kepemimpinan dalam Sejarah Islam.......................... 20 D.Pola-pola Suksesi Kepemimpinan............................................ 27 1) Suksesi Dinastik.................................................................. 27 2) Pemilu................................................................................. 28 3) Kudeta................................................................................ 30 4) People Power..................................................................... 31
v
vi
BAB III
PROFIL PARTAI KEADILAN SEJAHTERA A.Sejarah Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera.......................... 32 B.Pengaruh Ikhwanul Muslimin Terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS)………………………………………..…… 38 1) Konsep Pembinaan dan Pengkaderan……………..…….. 40 2) Ideologi Ikhwanul Muslimin………….......................….. 43 C. Konstituen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia.… 49
BAB IV
SUKSESI KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS A. Kepemimpinan Dalam Pandangan PKS................................. 54 B. Suksesi Kepemimpinan Dalam Pandangan PKS..................... 61 C. Suksesi kepemimpinan Nasional............................................. 66 a)People Power.............................................................................. 66
b)Pemilu................................................................................ 67 BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan......................................................................... 71 B. Saran................................................................................... 72
DAFTAR PUSTAKA......................................................................................... 74 LAMPIRAN-LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 digaungkan sebagai suatu era yang menghapus rezim orde baru Soeharto. Pada saat itu reformasi bagaikan suatu harapan seluruh rakyat Indonesia untuk mendapat kesejahteraan yang diimpikan. Akan tetapi saat ini kenyataan kurang berpihak dengan harapan rakyat Indonesia, kenyataan malah mengatakan hal yang sebaliknya. Reformasi yang tergantikan bukanlah rezim orde baru melainkan hanya Soeharto, sistem yang dijalankan tidak jauh berbeda dengan orde baru.
Birokrasi yang buruk ini dapat dicontohkan dengan masih banyaknya pihak-pihak pemerintah yang mudah disuap, kemudian mempersulit birokrasi jika tidak ada uang “pelicin”-nya. Pilkada langsung yang diharapkan pemimpin yang akan memimpin suatu daerah tersebut dapat benar-benar mewakili aspirasi rakyat malah menjadi “lintah darat” bagi rakyat sendiri. 1
Pada tahun 1997, krisis finansial Asia tidak membawa hal bagus bagi pemerintahan Presiden Soeharto ketika ia dipaksa untuk meminta pinjaman,
1 . Artikel diakses pada tanggal 23 Februari 2011 pukul 18.30 wib dari http://politik.kompasiana.com/2011/02/24/reformasi-orde-baru/.
1
2
yang juga berarti pemeriksaan menyeluruh dan mendetail dari IMF. Setelah beberapa demonstrasi, kerusuhan, tekanan politik dan militer terjadi, serta berpuncak pada pendudukan gedung DPR/MPR RI, Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah lima tahun berturut-turut menjadi Presiden RI, yakni tahun 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Beliau mengundurkan diri dengan membacakan pidato untuk terakhir kali, pada 21 Mei 1998 di Credentials Room, Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Keputusan ini diambilnya untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia. Kemudian pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, dan setelah melaksanakan sumpah jabatan, akhirnya BJ Habibie resmi memangku jabatan presiden ke-3 RI.2
Adanya pergantian kepemimpinan dalam suatu negara, maka kita mengenal istilah Suksesi, yang biasa diartikan sebagai suatu proses perubahan yang berlangsung satu arah secara teratur yang terjadi didalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu hingga terbentuk negara baru yang berbeda dengan negara semula. Secara gamblang, suksesi adalah penggantian kepemimpinan dari suatu negara.
Persepsi sebuah suksesi selalu ditanggapi dengan sebuah kontroversi, hal ini sangatlah wajar sebagai sebuah dinamika kehidupan yang selalu ada dua sisi bertolak belakang. Ada yang menanggapi dengan dukungan dan sudah pasti ada banyak yang menolak terjadinya suksesi ini, rasionya bisa berat sebelah, tidak 2 Artikel diakses pada tanggal http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto
23
Februari
2011 pukul
18.30
wib dari
3
seimbang. Sebuah suksesi biasanya benar-benar mendapat dukungan positif, dikarenakan sang pemimpin sudah menemui ajal dan kondisi negara saat beliau tinggalkan dalam keadaan yang sangat baik.3
Seorang pemimpin adalah seorang yang mempunyai wewenang untuk memerintah orang lain, yang di dalam pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi memerlukan bantuan orang lain. Sebagai seorang pemimpin ia mempunyai peranan yang aktif dan senantiasa ikut campur tangan dalam segala masalah yang berkenaan dengan kebutuhan anggota kelompoknya. Pemimpin ikut merasakan kebutuhan-kebutuhan itu dan dapat membantu menstimulir para anggotanya dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. 4
Usaha-usaha pemimpin untuk mempengaruhi sifat orang lain, banyak berhubungan dengan persepsi maupun pengertian tentang pembawaan dan proses kepemimpinan. Dengan kata lain, ia akan mengembangkan cara kepemimpinan sesuai dengan konsep peranan kepemimpinan. Oleh karena itu, yang dicapai oleh pemimpin adalah dirinya sendiri, asumsi dan kepercayaan mengenai kelakuan manusia, gaya kepemimpinan, dan berhubungannya dengan penampilan bawahan, memang fakta menunjukkan bahwa setiap perubahan yang diusahakan seseorang untuk mempengaruhi orang lain harus mengikuti perubahan kepemimpinan dalam diri sendiri. Akibatnya, jika pemimpin itu ingin menyempurnakan kemampuannya untuk mengubah sifat orang lain, ia harus mengubah sifatnya lebih dulu. Dan
3 . Artikel diakses pada tanggal 23 Februari 2011 pukul 18.30 wib dari http://hasmisusanto.web.id/?p=308. 4
. Anogara, panji. Psikologi Kepemimpinan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001). h. 1
4
untuk mengawali tindakannya, ia tidak hanya berlaku sebagai seorang pemimpin; tetapi juga bagaimana kelakuannya berhasil mempengaruhi penampilan orang lain.5
Selain itu perlu diperhatikan pula mengenai gaya kepemimpinan dalam memimpin
sebuah
komunitas.
Adapun
yang
dimaksud
dengan
gaya
kepemimpinan (style) ialah cara pemimpin membawa diri sebagai pemimpin, cara ia “berlagak” dan tampil dalam menggunakan kekuasaannya. Gaya kepemimpinan bisa otoriter atau otokratik, artinya sangat memaksakan, sangat mendesakkan kekuasaanya kepada bawahan. Bawahan dikendali dan diperintah seperti tidak mempunyai martabat manusia.
Seorang pemimpin juga bisa bergaya demokratik. Ia sadar bahwa ia mengatur manusia-manusia. Manusia-manusia pada dasarnya memiliki harkat dan martabat yang sama. Karena itu sang pemimpin tetap berusaha menghormati dan memperhitungkan pendapat serta saran dari orang lain. Gaya lain ialah gaya paternalistik. Pemimpin paternalistik menganggap bawahannya sebagai “anak yang belum dewasa”, anak yang tidak mampu menjadi dewasa. Karena itu ia selalu bersikap sebagai seorang bapak (pater artinya bapak), yang selalu membuat segala sesuatu untuk anak. Ia yang mengatur, ia yang memprakarsa, ia yang merencanakan, dan ia pula yang melaksanakan menurut pahamnya sendiri. 6
5
. Heckman, Huneryager. Kepemimpinan.(semarang: Dahara Prize, 1992). h. 12-13
6
. Riberu,J. Dasar-Dasar Kepemimpinan. (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992). h. 7-8
5
Dalam konteks pergantian kepengurusan, PKS relatif sebagai partai yang tidak mengalami kontraksi kepemimpinan yang berarti. Proses pergantian kepengurusan juga hampir diketahui oleh kader, sehingga bisa dimaknai bahwa keterlibatan kader dalam pengambilan keputusan terkait dengan kepengurusan relatif tinggi. Hanya masalahnya, pertama, apakah keterlibatan tersebut signifikan sebagai cerminan passive participation. Meminjam istilah Mutiah Allagapha tatkala melakukan assesment legitimasi di dunia Islam, bahwa orang sepertinya terlibat dalam proses politik, namun sejatinya mereka tidak terlibat. PKS harus bisa menjelaskan kepada publik bahwa keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan di partai adalah cerminan active participation. Kedua, selama ini ada analisis yang menyatakan bahwa PKS memiliki daya tahan yang tinggi untuk mengelola issue suksesi karena masih kohesifnya elit politik PKS sebagai implikasi dari mapannya sistem perkaderan dakwah Tarbiyah. Pertanyaanya adalah, jika PKS telah menjadi partai terbuka dan kompleks, sehingga elit politik PKS tidak hanya didominasi oleh perkaderan Tarbiyah, apakah PKS masih mampu mempertahankan situasi pergantian kepemimpinan sebagai sesuatu yang alamiah. Artinya, dengan menjadi partai yang inklusif, PKS harus mulai menyiapkan supra-struktur dan infra-struktur yang memadai, agar ruang transformasi yang dibuat tidak menjadi bumerang. 7
Dari penjelasan latar belakang tersebut, penulis bermaksud mengadakan penelitian ilmiah dan akan dibahas dalam skripsi dengan judul: “SUKSESI
7
. Artikel diakses pada tanggal 23 Februari 2011 pukul 18.30 wib dari http://www.suksesi+kepemimpinan+dalam+pandangan+PKS,
6
KEPEMIMPINAN
DALAM
PANDANGAN
PARTAI
KEADILAN
SEJAHTERA (PKS)”. B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Untuk menghindari luasnya permasalahan yang akan dijadikan sasaran dalam penelitian maka perlu dibuat batasan masalah. Oleh karena itu penulis membatasi permasalahan pada judul Suksesi Kepemimpinan dalam Pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 2. Perumusan Masalah Melihat judul skripsi tersebut maka penulis perlu membuat rumusan masalah yang dianggap penting yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini. Di antara rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana Kepemimpinan dalam Pandangan PKS? 2. Bagaimana Suksesi Kepemimpinan dalam Pandangan PKS? 3. Bagaimana Suksesi Kepemimpinan Nasional? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan pasti untuk mencapai suatu tujuan, maksud, dan manfaatnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Kepemimpinan dalam pandangan PKS (Partai Keadilan Sejahtera).
7
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Suksesi Kepemimpinan dalam Pandangan PKS (Partai Keadilan Sejahtera). 3. Untuk mengetahui dan menjelaskan Suksesi Kepemimpinan secara Nasional. Salah satu hal terpenting di dalam kegiatan penelitian ini adalah mengenai manfaat dari penelitian tersebut, adapun manfaat tersebut diantaranya: 1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Kepemimpinan. 2. Agar dapat dipahami dan dimengerti oleh khalayak umum terutama civitas akademika bahwa terdapat beberapa macam gaya mengenai Kepemimpinan. 3. Karya ilmiah ini diharapkan menjadi motivasi bagi masyarakat Indonesia
mengenai
suksesi
kepemimpinan,
khususnya
dalam
pandangan PKS (Partai Keadilan sejahtera) dan dalam perspektif Islam. D. Review Studi Terdahulu Sejumlah penelitian dengan bahasan tentang suksesi kepemimpinan yang mengarah pada upaya formalisasi syari’at Islam telah dilakukan, baik yang mengkaji secara spesifik topik tersebut maupun yang bersinggungan secara umum dengan bahasan penelitian. Berikut ini merupakan paparan atas sebagian karyakarya penelitian tersebut: Buku pertama disunting oleh M. Imdadun Rahmat (2008) “Ideologi Politik PKS: Dari Masjid ke Gedung Parlemen”. Buku ini menjelaskan tentang sebuah
8
gerakan Islam, PKS berbasis ideologi Ikhwanul Muslimin. PKS mengadopsi hampir secara penuh pemikiran, ideologi, strategi gerakan (manhaj), agenda perjuangan, dan sistem pendidikan (tarbiyah) dari Ikhwanul Muslimin. Studi serupa dalam bentuk Tesis yang pernah ditulis oleh Imam Ibnu Hajar (1999) yang berjudul: “Suksesi Dalam Pemerintahan Islam: Telaah Historis Atas Sistem Peralihan Kekuasaan Pada Masa al-Khulafa’ al-Rasyidun”. Tesis ini menjelaskan mengenai adanya proses musyawarah yang baik dalam setiap pelaksanaan suksesi, terjaminnya rotasi kepemimpinan yang bukan atas dasar hubungan darah yang memungkin suksesi mendapatkan pilihan terbaik dari para calon, serta terwadahinya pilihan bebas umat dalam bai’at, kiranya menjadi benang merah yang menjadi titik temu dari cara-cara peralihan kekuasaan pada masa khalifah empat pertama, sehingga kaum muslimin dapat menerima cara-cara itu semua dengan lapang dada, dan tentu implikasi langsungnya adalah bahwa mereka semua dapat diterima oleh umat dengan suara bulat (ijma ‘al-ummah) Adapun buku-buku yang berkaitan dengan Partai Keadilan Sejahtera antara lain adalah karangan Ali Said Damatik yang berjudul Fenomena Partai Keadilan Sejahtera; Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia. Buku ini menjelaskan tentang kemiripan antara PKS dengan gerakan Ikhwanul Muslimin. Sedangkan skripsi yang terkait dengan Partai Keadilan Sejahtera adalah karya Miftahuddin (S1, PPI, FUF, 2008) yang berjudul Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin Terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia menjelaskan proses pengaruh ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera
9
terjadi melalui proses transfer pemikiran yang dibawa oleh para sarjana-sarjana dari timur tengah tahun 1980-an yang membentuk sebuah gerakan yang terkenal dengan istilah “Tarbiyah” Dalam beberapa buku dan tesis diatas, terdapat beberapa kesamaan mengenai pembahasan–pembahasan yang sama dengan tujuan untuk mengetahui konsep kepemimpinan. Dan dalam hal ini, jauh berbeda pada penelitian penulis yang berjudul “SUKSESI KEPEMIMPINAN DALAM PANDANGAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)”. E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini juga sering disebut non eksperimen, karena pada penelitian ini penelitian tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Dengan metode deskriptif, penelitian memungkinkan untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal.8 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analisis yaitu yang bertujuan untuk menguraikan, mengembangkan atau menggambarkan suatu masalah berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk ditelaah sehingga dapat memperluas gambaran mengenai kasus yang sedang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan metode yang 8
. Suharsimi, Arikuntor, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1998), Cet. II, hal. 246.
10
sedang dipakai dalam penelitian ini dapat memperluas kesimpulan yang bersifat kualitatif.9 2. Sumber Data a)
Data Primer
Teknik pengumpulan data primer yaitu berupa wawancara secara langsung untuk mendapatkan informasi yang aktual kepada obyek yang akan dijadikan permasalahan dalam pembahasan ini. Adapun yang dimaksud Wawancara adalah percakapan antara penulis dengan seseorang yang berharap mendapat informasi dari seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi langsung dari sumbernya. Misalnya antara penulis dengan pimpinan Partai Keadilan Sosial (PKS). b) Data Sekunder Teknik pengumpulan data sekunder yaitu berupa studi dokumen (dokumentasi), yang artinya pengumpulan data tersebut sering digunakan dalam berbagai pengumpulan data. Dokumentasi dapat berbentuk dokumen publik atau dokumen privat melalui buku-buku, makalah-makalah dan rekaman yang berhubungan dengan judul yang peneliti angkat. 3. Teknik Analisis Data Setelah pengumpulan data selesai, maka proses selanjutnya adalah melakukan analisa data dengan menggunakan analisis isi (content analysis) yaitu menganalisis data deskriptif mengenai suksesi kepemimpinan dalam pandangan
9
Esti Ismawati, Metode Penelitian, (Surakarta: Pustaka Cakra, 2003), h. 7.
11
PKS. Kemudian mencari kesesuaian tahapan-tahapan mengenai proses suksesi kepemimpinan PKS menurut Fiqh Siyasah. Adapun metode penulisan dalam skripsi ini, penulis mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta
tahun
2007,
dengan
menggunakan
Ejaan
Yang
Disempurnakan. F. Sistematika penulisan Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut : Bab I
Pada Bab ini penulis akan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
Bab II
Pada Bab ini penulis akan membahas tentang Tinjauan Umum Mengenai Pengertian Suksesi Kepemimpinan dan Pola-pola Suksesi yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Pemilu, Kudeta dan People power.
Bab III
Pada Bab ini penulis akan membahas tentang Profil dari Partai Keadilan Sejahtera; Sejarah Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Pengaruh Ikhwanul Muslimin terhadap PKS, ada pun konstituen PKS di Indonesia.
12
Bab IV
Pada
Bab
ini
penulis
akan
membahas
tentang
Suksesi
Kepemimpinan dalam Pandangan Partai Keadilan Sejahtera, Suksesi Kepemimpinan di Partai Keadilan Sejahtera dalam Perspektif Islam dan Demokratisasi Pemilihan Kepemimpinan dalam Partai Keadilan Sejahtera. Bab V
Pada Bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran.
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SUKSESI DAN KEPEMIMPINAN
Adanya pergantian kepemimpinan dalam suatu negara, maka terdapat istilah mengenai suksesi, yang biasa diartikan sebagai suatu proses perubahan yang berlangsung atu arah secara teratur yang terjadi di dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu hingga terbentuk negara baru yang berbeda dengan negara semula. Secara gamblang, suksesi adalah pergantian kepemimpinan dari suatu negara. Sedangkan seorang pemimpin adalah seorang yang mempunyai wewenang untuk memerintah orang lain, yang di dalam pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi memerlukan bantuan orang lain. A. Pengertian Suksesi Kepemimpinan
Istilah suksesi diambil dari kata bahasa Inggris succession, atau bahasa Latin succeio, yang berarti penggantian, urutan, pewarisan.1 Dalam suatu kehidupan bermasyarakat yang mengenal peradaban, membentuk suatu komunitas yang di dalamnya terdapat pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan ini sering menimbulkan sebuah permasalahan tersendiri terutama pada proses alih kepemimpinan yang biasa dikenal dengan Suksesi Kepemimpinan. Titik kritis dalam suksesi kepemimpinan ini diantaranya adalah bagaimana mendapatkan seorang calon pemimpin yang sadar akan posisinya sebagai pemimpin yang 1
Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 553., Arieeff.S,(ed), Kamus Hukum Edisi Lengkap, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, tth), hal. 404., Peter.
13
14
memiliki makna bahwa pemimpin itu pelayan.2 Suksesi menjadi hal yang mutlak dalam sebuah organisasi. Dewasa ini, suksesi hanyalah dimaknai sebagai ajang perebutan kekuasaan saja. Padahal dibalik itu, tersirat makna akan kehadiran setitik sinar yang akan membawa pada benderangnya lautan gulita. Langkah dan sikap yang bijak diperlukan dengan tujuan mengkonstruk organisasi ke arah yang lebih baik. Egoisitas hendaknya dikesampingkan demi kepentingan bersama. Maka, mari kita senantiasa merajut kebersamaan dalam setiap nuansa, terkhusus dalam setiap suksesi di organisasi dan lembaga manapun. Kebersamaan dan kedamaian dinantikan oleh setiap khalayak dalam kelompok atau organisasi tersebut.3
Suksesi yang biasa diartikan sebagai suatu proses perubahan yang berlangsung satu arah secara teratur yang terjadi didalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu hingga terbentuk negara baru yang berbeda dengan negara semula. Secara gamblang, suksesi adalah penggantian kepemimpinan dari suatu negara. Sangat natural hal ini terjadi di dalam sebuah negara, suksesi adalah bentuk dari sebuah dinamika kepemimpinan. Perjalanan sebuah negara yang harus memiliki pemimpin, namun bukan berarti sang pemimpin adalah sosok yang abadi, sebab sesuai dengan Sunatullah, tidak ada yang abadi di dunia ini. Begitu juga dengan kepemimpinan, tidak ada yang harus terus dipertahankan sampai
2
Artikel diakses pada tanggal 2 Maret 2011 pukul http://andreysubiantoro.viviti.com/entries/rekiblik/suksesi-kepemimpinan. 3
10.30
wib
dari
Artikel diakses pada tanggal 2 Maret 2011 pukul 11.00 wib dari.http://azheiv.blog.friendster.com/2008/07/suksesi-kelembagaan-menanti-pemimpin-merajutkebersamaan/.
15
sang pemimpin menemui ajalnya, mungkin itu sebuah pemaksaan, dan pemaksaan adalah hal yang sangat buruk buat siapa saja. Kecuali ditengah-tengah kepemimpinannya terhenti karena Kuasa Illahi yaitu kematian dan ini tidak bisa ditolak.
Persepsi sebuah suksesi selalu ditanggapi dengan sebuah kontroversi, hal ini sangatlah wajar sebagai sebuah dinamika kehidupan yang selalu ada dua sisi bertolak belakang. Ada yang menanggapi dengan dukungan dan sudah pasti ada banyak yang menolak terjadinya suksesi ini, rasio nya bisa berat sebelah, tidak seimbang. Sebuah suksesi yang memang benar-benar mendapat dukungan positip, biasanya dikarenakan sang pemimpin sudah menemui ajal dan kondisi negara saat beliau tinggalkan dalam keadaan yang sangat baik.
Tidak semua suksesi berakhir seperti itu, kebanyakan suksesi terjadi dikarenakan ada sebuah sistem yang mengharuskan itu terjadi, seperti periode jangka waktu kepemimpinan. Hal ini yang selalu menjadi sebuah polemik, ada banyak pertentangan untuk suksesi yang sudah mencapai waktunya untuk berakhir. Ada yang bisa menerima namun banyak pula yang menolaknya mentahmentah, biasanya ditunjukkan dengan ekspresi yang berlebihan bahkan sampai kepada tindakan-tindakan anarkis. Ini yang tidak kita inginkan, siapapun anggota negara itu harus bisa ber-apresiasi secara positip pada setiap sebuah suksesi yang terjadi, pertentangan adalah suatu hal yang wajar, namun jangan sampai menimbulkan hal-hal buruk yang bisa mengarah kepada sebuah provokasi yang mengakibatkan proses suksesi itu terganggu. Maka haruslah bisa menerima
16
suksesi ini dengan lapang dada, meskipun ada semacam intrik-intrik yang melandasi terjadinya suksesi itu. Jika merasa ada sebuah konspirasi yang menjadi penyebab suksesi, terima itu semua dengan “legowo“, apapun komponenkomponen suksesi itu yang diketahui tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu semua dinamika hidup, dinamika negara, dinamika kepemimpinan, jangan terlalu khawatir dengan apa yang akan terjadi jika pemimpin itu diganti. Setiap individu yang memimpin tentulah sudah cukup layak untuk menduduki kursi jabatan kepemimpinannya. 4
Jadi, apapun yang akan terjadi pada saat berlangsungnya suksesi kepemimpinan, maka harus diterima apa adanya tanpa harus berbuat anarkis. Proses suksesi kepemimpinana dalam suatu negara merupakan suatu hal yang pasti terjadi yang tidak mungkin dapat dihindari.
B. Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadits
Kepemimpinan merupakan bagian terpenting dari organisasi lembaga pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada kenyataannya ketika seorang pemimpin telah menjalankan tugasnya dalam mengolah organisasinya dengan baik maka organisasi tersebut akan menjadi baik pula. Dalam Islam sendiri, kepemimpinan mendapatkan porsi bahasan yang tidak sedikit. Tidak sedikit ayat al-Qur’an dan Hadits yang membincang akan pentingnya kepemimpinan dalam sebuah komunitas. Beberapa istilah al-Quran yang terkait dengan kepemimpinan antara 4
Artikel diakses pada http://hasmisusanto.web.id/?p=308.
tanggal
3
Maret
2011
pukul
08.00
wib
dari
17
lain, khalifah (khilafah), imam (imamah) dan uli al-Amri. Disamping itu disebutkan juga prinsip-prinsip kepemimpinan, yang mana prinsip tersebut harus dimilki oleh seorang pemimpin walaupun tidak secara totalitas.5
1. Prinsip – prinsip Kepemimpinan
Dalam Al-Qur’an prinsip-prinsip kepemimpinan antara lain; amanah, adil, syura (musyawarah) dan amr bi al-ma’ruf wa nahy ‘an al- munkar.
a) Amanah
Dalam Kamus Kontemporer (al-Ashr) Amanah diartikan dengan kejujuran, kepercayaan (hal dapat dipercaya).6 Amanah ini merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul. Ada sebuah ungkapan “kekuasan adalah amanah, karena itu harus dilaksanakan dengan penuh amanah”. Ungkapan ini menurut Said Agil Husin AlMunawwar, menyiratkan dua hal.
Pertama, apabila manusia berkuasa di muka bumi, menjadi khalifah, maka kekuasaan yang diperoleh sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah SWT. (delegation of authority) karena Allah sebagai sumber segala kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki hanyalah sekedar amanah dari Allah yang bersifat relative, yang kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Kedua,karena kekuasaan itu pada dasarnya amanah, maka pelaksanaannya pun
5
Artikel diakses pada tanggal 23 Mei 2011 pukul 13.30 wib http://alumnigontor.blogspot.com/2008/04/teori-kepemimpinan-dalam-perspektif-al.html 6
dari
Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Mudlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, Yayasan Ali Maksum, Yogyakarta, tt, hal. 215
18
memerlukan
amanah.
Amanah
dalam
hal
ini
adalah
sikap
penuh
pertanggungjawaban, jujur dan memegang teguh prinsip. Amanah dalam arti ini sebagai prinsip atau nilai.7
Mengenai Amanah ini Allah berfirman:
َ ْاﻟﺴﱠَﺎو َات ِو َاﻷرْ َْضِو َاﳉْﺒَِﺎلِ ﺑـﻓَﲔﺄَ ْ َ أَنْﳛَْﻤِ ﻠﺎﻬﻨِْ َو َ أَﺷْﻔَﻦﻘ ﺿْﻨَ اﻷﻣْ َﺎﻧَﺔَﻋَ ﻠَﻰ ﻤ إِﺎﻧﱠ ﺮﻋََ ﺎ ﴾٧٢ : إِﻧﱠﻪٌ ﻛَﺎنَ ﻮﻇَﻣﻠُْﺎَ ﺟ َﻬﻮُ ْﻻً ﴿اﻷﺣﺰاب،ُﻣِﻨﺎﻬـَْو َﲪََﻬﺎﻠََ اﻹ ِْﺴﻧْ َ ﺎن “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh".
Menurut Hamka, ayat tersebut bermaksud menggambarkan secara majaz atau dengan ungkapan, betapa berat amanah itu, sehingga gunung-gunung, bumi dan langitpun tidak bersedia memikulnya. Dalam tafsir ini dikatakan bahwa hanya manusia yang mampu mengemban amanah, karena manusia diberi kemampuan itu oleh Allah, walaupun mereka ternyata kemudian berbuat dzalim, terhadap dirinya sendiri, maupun orang lain serta bertindak bodoh, dengan mengkhianati amanah itu.8
7 Said Agil Husin Al-Munawar, Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki, Ciputat Press, Jakarta, 2002, hal. 200 8 M. Dawam Raharjo, Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci, Paramadina, Jakarta, 2002, Cet. II, hal. 195
19
إِنﱠاﷲ َﻳﺮَﻣُﺄُْ ﻢﻛُْ أَنْ ﺗـُﺆَودُاْ اﻷﻣْ َﺎﻧَﺎت ِ إِﱃَ أَﻫْﻠِﻬﺎ َو َ اإِذَﺣ َ ﻤﻜَْﻢﺘُ ْﺑـﲔَ ْ َ اﻟﻨﱠﺎسِ أَنْﲢَْﻤﻜﻮُ ْ ا ﴾ ٥٨:ﺼِ ًْ ا ﴿اﻟﻨﺴﺎء ﲰَ ﻴـِﻌْﺎَ ﺑ َ ﻴﺮـ َ إِ نﱠاﷲ َ ﻛَﺎن،ِ إِ نﱠاﷲ َ ﻧِﻌِﺎﻤﱠﻳ َﻌِ ﻈُﻢﻜُْ ﺑِﻪ،ِﺑِﻌﺎﻟَْﺪْل
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu”. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Dua ayat di atas jelas menunjukkan perintah Allah mengenai harus dilaksanakannya sebuah amanah. Manusia dalam melaksanakan amanah yang dikaitkan dengan tugas kepemimpinannya memerlukan dukungan dari ilmu pengetahuan dan hidayah dari Allah. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah
“Sesungguhnya
Allah
memberi
pengajaran
yang
sebaik-baiknya
kepadamu”, pengajarannya bisa lewat hidayah yang merupakan anugrah dari Allah, bisa juga melalui ilmu pengetahuan.
20
b) Adil
Kata Adil ini merupakan serapan dari bahasa arab ‘adl. Dalam Al-Qur’an istilah adil menggunakan tiga term yaitu ‘adl, qisth dan haqq.9 Adapun ayat-ayat yang berbicara mengenai keadilan antara lain:
َُﺼِ ْ َ ﻪﻟ ِ و َ ﻴﻗِأَﻤْﻮاُ ْو ُﺟﻮُ ْﻫَ ﻢﻜُْ ﻋِﻨْﺪَ ﻛُﻞﱢﻣ َﺴ ْﺠ ِﺪٍو َادْﻮﻋُﻩْ ُ ﳐُْﻠِﲔ،ﻘِﺴ ْﻂ ْﻞﻗُ ْ ﻣﺮأََر َﰊﱢ ﺑِ ﺎﻟ ﴾٢٩ : ﻤﻛَﺎَ ﺑ َﺪَ أَﻢﻛُ ْ ﺗﻌـَﻮُ ْودُ ْنَ ﴿اﻷﻋﺮاف، َ اﻟﻳﺪْﻦﱢ Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)".
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyuruh orang menjalankan keadailan.
Secara
konkret,
(a)mengkonsentrasikan
yang
perhatian
disebut
keadilan
dalam
shalat
(qisth) kepada
itu Allah
adalah: dan
(b)mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya.10
Dari uraian tersebut dapat ditarik kepada aspek kepemimpinan, yaitu seorang pemimpin harus benar-benar ikhlas dalam menjalankan tugasnya dan juga orientasinya semata-mata karena Allah. Sehingga ketika dua hal tersebut sudah tertanam maka akan melahirkan suatu tingkah laku yang baik.
9
M. Dawam Raharjo,. Op.Cit., hal 369 Ibid.., h.370
10
21
Islam menetapkan tujuan dan tugas utama pemimpin adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintahperintah-Nya. Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa kebajikan seorang pemimpin yang telah ditunjuk dipandang dari segi agama dan dari segi ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pendekatan diri kepada Allah adalah dengan menaati peraturan-peraturan-Nya dan Rasul-Nya. Namun dalam hal itu lebih disalah gunakan oleh orang-orang yang ingin mencapai kedudukan dan harta.
ُﻲ َ اﷲ ُ ﻋَ ﻨـْﻬ ُ ﻤ َ ﺎ أَنﱠ ر َ ﺳ ُ ﻮ ْ لُ اﷲِ ﺻ َ ﻠﱠﻰ اﷲ ُ ﻋَ ﻠَﻴ ْ ﻪِ و َ ﺳ َ ﻠﱠﻢ َ ﻳـ َ ﻘُﻮ ْ ل ُ ﻴﱠﺘِلٌﻪِ و َ اﻟﺮﱠﺟ ُ ﻞ ’ْﻋَﻦ ْ ﻣ َر َﺴ ْﻋِوﺊ َ اَعٍِ و ﻴﱠﺘِﻪِر اﻹ ُ َ اعٍ و َ ﻛُ ﻠﱡﻜُﻢ ْ ﻣ َ ﺴ ْ ﺌـُﻮ ْ لٌ ﻋَ ﻦ ْ ر َ ﻣﻋَِ ﺎم ْ ْﺖﻣَِ ﺴ ْ ﺌـُﻮ ْ ﻟَﺔ ﻋَ ﻦ َ زَو ْﰲ ِﺟ ِ ْ ﻬ ﺑـَ َﺎ ﻴ و ﺌـُﻮ ْ لٌ ﻋَﻦ ْ ر َ ﻋِ ﻴﱠﺘِ ﻪِ و َ اﻟْﻤ َ ﺮ ْ أَةُ ر َ اﻋِ ﻴﱠﺘِ ﺔ ْ ﻋَﻦُﻢْ ْ ررَ َﻋِاعٍﻴﱠﺘِو َ ﻣ َ ﺴ ْ ﺌـُﻮ ْ لٌ ﻋَﻦ ﺎلٍﻮ ْو لٌَﻛُ ﻠﱡﻜ ِﻴِﺪِاعٍﻩِ ﰲو َِ ﻣْ َ ﻣﺴَْ ﺌـُﻪ َ ِ ﻴﱠﺘِﻬﺎَ و َ اﳋَْﺎدِ مﺳُ َ ر . ِر َ ﻋِ ﻴﱠﺘِﻪ Artinya :
Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah saw. Berkata : “Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.pelayan adalah pemimpin dalam mengelolah harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”
22
Hal yang paling mendasar yang dapat diambil dari hadis di atas adalah bahwa dalam level apapun, manusia adalah pemimpin termasuk bagi dirinya sendiri.
Setiap
perbuatan
dan
tindakan
memiliki
resiko
yang
harus
dipertanggungjawabkan. Setiap orang adalah pemimpin ketika ia harus berhadapan untuk menciptakan solusi hidup dimana kemampuan,
dan
kekuatannya dibatasi oleh sekat yang ia ciptakan sendiri dalam posisinya sebagai bagian dari komunitas.
ِﻗَﺎلَ َ ﺮﻋَْ ء اﻟْﻤ ُ ﺴ ْ ﻠِ ﻢ ﻦِ ﻋُﻤ َ ﺮ َ ﻋَﻦ ْ اﻟﻨﱠﱯ ِ ﱠ ﺻ َ ﻠﱠﻰ اﷲ ﻋَ ﻠَﻴ ْ ﻪِ و َ ﺳ َ ﻠﱠﻢ َ أَﻧﱠﻪ ُﻠَﻰ اﻟْﻤ َ ﻓَﺎِنَْنْأُﻣِ ﺮ َ ِ ﻣ َ ﻌ ْﺼِ ﻴ َ ﺔٍ ﻓَﻼَ ﲰَْﻊ َﻛَﺮِﻩ َ ﺇِﻻ أ ٍْﺼِ ﻴ َ ﺔ َﻌّ ﺎ أَو َﺐ ّﺎﻋَﺮﺔ َﻓِﺣﲟﻴَِْ ﻤ َ اﻟﺴﱢ ﻤ ْ ﻊ ُ وﻳـ َُ ﺆ ْاﻟﻄﻣ . َو َ ﻻَ ﻃﺎَﻋَ ﺔ Artinya : Dari Ibn Umar r.a., dari Nabi Saw., sesungguhnya beliau bersabda :”Seorang Muslim wajib mendengan dan taat terhadap perintah yang disukai maupun tidak disukainya. Kecuali bila diperintahkan mengerjakan kemaksiatan, mka ia tidak wajib mendengar dan taat.”
Secara kontekstual hadis diatas dapat diartikan dalam berbagai dimensi. Dalam sebuah komunitas, masyarakat dan agama setiap manusia memiliki sistem yang mengatur mereka. Maka wajar sebagian dari sistem tersebut untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Namun ketaatan tersebut tidak serta merta menjadi sikap yang selalu taklid terhadap pemimpin. Dalam Islam diajarkan tidak diperbolehkan taat atau mematuhi pemimpin kecuali dalam batas-batas yang telah
23
dijelaskan Allah dalam Al-Qur’an dan Hadits bahwa tidak wajib mematuhi seorang pemimpin melainkan karena Allah.
C. Suksesi Kepemimpinan dalam Sejarah Islam
Dengan wafatnya Nabi maka berakhirnya situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal (duniawi) yang berdasarkan kenabian dan bersumberkan Wahyu Illahi. Dan situasi tersebut tidak akan terulang kembali, karena menurut kepercayaan Islam, Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan Tuhan yang terakhir. Sementara itu beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa di antara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Dalam AlQur’an maupun Hadist Nabi tidak terdapat petunjuk tentang bagaimana cara menentukan pemimpin umat atau kepala negara sepeninggal beliau nanti, selain petunjuk yang sifatnya sangat umum agar umat Islam mencari penyelesaian dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama melalui musyawarah, tanpa adanya pola yang baku tentang bagaimana musyawarah itu harus diselenggarakan.11
Proses Pengangkatan Empat Al-Khulafa Al-Rasyidin
Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama melalui pemilihan dalam satu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah Nabi wafat dan sebelum jenazah beliau dimakamkan.
11
Munawir, Syadzali. Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 1999) h. 21
24
Pada pagi hari itu Umar bin Khattab mendengar berita bahwa kelompok Anshar sedang melangsungkan pertemuan di Saqifah atau balai pertemuan Bani Saidah, Madinah, untuk mengangkat Saad bin Ubadah, seorang tokoh Anshar dari suku Khazraj, sebagai khalifah. Dalam keadaan gusar Umar cepat-cepat pergi ke rumah kediaman Nabi dan menyuruh seseorang untuk menghubungi Abu Bakar, yang berada dalam rumah, dan memintanya supaya keluar. Semula Abu Bakar menolak dengan alasan sedang sibuk. Tetapi akhirnya dia keluar setelah diberitahu bahwa telah terjadi satu peristiwa penting yang mengharuskan kehadiran Abu Bakar. Abu bakar dan Umar segera pergi ke balai pertemuan Bani Saidah. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Abu Ubaidah bin Jarah, seorang sahabat senior juga dari kelompok Muhajirin, dan diajaknya ikut.
Ketika tiga tokoh tersebut sampai dibalai pertemuan ternyata sudah datang pula sejumlah orang Muhajirin, dan bahkan telah terjadi perdebatan sengit antara kelompok Anshar dan kelompok Muhajirin. Umar hampir tidak dapat menguasai diri, tetapi ketika beliau hendak mulai berbicara, dihentikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar dengan nada tenang mulai berbicara. Kepada kelompok Anshar beliau mengingatkan, bukankah Nabi pernah bersabda bahwa kepemimpinan umat Islam itu seyogyanya berada pada tangan suku Quraisy, dan bahwa hanya di bawah pimpinan suku itulah akan terjamin keutuhan, keselamatan, dan kesejahteraan bangsa Arab. Kemudian Abu Bakar menawarkan dua tokoh Quraisy untuk dipilih sebagai khalifah, Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Jarah. Orang-orang Anshar tampaknya sangat terkesan oleh ucapan Abu Bakar itu, dan Umar tidak menyia-nyiakan momentum yang sangat baik itu. Dia bangun dari tempat
25
duduknya dan menuju ke tempat Abu Bakar untuk berbaiat dan menyatakan kesetiaannya kepada Abu Bakar sebagai khalifah, seraya menyatakan bahwa bukanlah Abu Bakar yang selalu diminta oleh Nabi untuk menggantikan beliau sebagai imam shalat bilamana Nabi sakit, dan bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling disayangi oleh Nabi.
Umar bin Khattab, berbada dengan pendahulunya, Abu Bakar, mendapatkan kepercayaan sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam suatu forum musyawarah yang terbuka, tetapi melalui penunjukan atau wasiat oleh pendahulunya. Pada tahun ketiga sejak menjabat khalifah, Abu Bakar mendadak jatuh sakit. Selama lima belas hari dia tidak pergi ke masjid, dan meminta kepada Umar agar mewakilinya menjadi ima shalat. Makin hari sakit Abu Bakar makin parah dan timbul perasaan padanya bahwa ajalnya sudah dekat. Sementara itu kenangan tentang pertentangan di balai pertemuan Bani Saidah masih segar dalam ingatannya. Dia khawatir kalau tidak segera menunjuk peganti dan ajal segara dating, akan timbul pertentangan di kalangan umat Islam yang dapat lebih hebat daripada ketika Nabi wafat dahulu. Bagi Abu Bakar orang yang paling tepat menggantikannya tidak lain adalah Umar bin Khattab. Maka dia mulai mengadakan permusyawarahan tertutup dengan beberapa sahabat senior yang kebetulan menengoknya di rumah. Di antara mereka adalah Abd al-Rahman bin Auf dan Utsman bin Affan dari kelompok Muhajirin, serta Asid bin Khudair dari kelompok Anshar. Pada dasarnya semua mendukung maksud Abu Bakar, meskipun ada beberapa di antaranya yang menyampaikan catatan.
26
Sesuai dengan catatan tersebut, sepeninggal Abu Bakar, Umar bin Khattab dikukuhkan sebagai khalifah kedua dalam suatu baiat umum dan terbuka di Masjid Nabawi.
Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga melalui proses lain lagi, tidak sama dengan Abu Bakar, tidak serupa pula dengan Umar. Dia dipilih oleh sekelompok orang yang nama-namanya sudah ditentukan oleh Umar sebelum dia wafat. Seperti telah kita baca dalam buku-buku sejarah, pada pertengahan tahun ke-sebelas sejak Umar menjabat khalifah dia menderita luka-luka berat akibat enam kali tikaman seorang Persia bernama Fairus, yang lebih terkenal dengan panggilan dengan Abu Luluah. Waktu itu datanglah sejumlah tokoh masyarakat memohon kepada Umar supaya segera menunjuk pengganti, karena mereka khawatir bahwa akibat luka-lukanya itu Umar tidak akan hidup lebih lama lagi, dan kalau sampai wafat tanpa terlebih dahulu menunjuk penggantinya, dikhawatirkan akan terjadi pertentangan dan perpecahan di kalangan umat. Tetapi Umar menolak memenuhi permintaan mereka dengan alasan bahwa orang-orang yang menurut pendapatnya pantas ditunjuk sebagai pengganti sudah lebih dahulu meninggal.
Akhirnya Umar menyerah, tetapi tidak secara langsung menunjuk pengganti. Dia hanya menyebutkan enam sahabat senior, dan merekalah nanti sepeninggalnya yang harus memilih seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah: Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abu Waqqash, Abd alRahman bin Auf, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah, serta Abdullah
27
bin Umar, putranya, tetapi “tanpa hak suara”. Menurut Umar, dasar pertimbangan mengapa memilih enam orang tersebut, yang semuanya dari kelompok Muhajirin atau Quraisy, karena mereka berenam itu dahulu dinyatakan oleh Nabi sebagai calon-calon penghuni surga, dan bukan karena mereka masing-masing mewakili kelompok atau suku tertentu.
Pesan Umar, sepeninggalnya nanti mereka berenam segera berunding dan dalam waktu paling lama tiga hari sudah dapat memilih salah seorang di antara mereka menjadi khalifah.
Setelah Umar wafat, lima dari enam orang tersebut segera bertemu untuk merundingkan pengisian jabatan khalifah. Pada waktu itu Thalhah bin Ubaidillah kebetulan tidak ada di Madinah. Sejak awal jalannya pertemuan itu sangat alot. Abd al-Rahman bin Auf mencoba memperlancarnya dengan imbauan agar sebaiknya di antara mereka dengan sukarela mengundurkan diri dan memberi kesempatan kepada orang yang betul-betul paling memenuhi syarat untuk dipilh sebagai khalifah. Tetapi imbauan itu tidak berhasil. Tidak ada satu pun yang mengundurkan
diri.
Kemudian
Abd
al-Rahman
sendiri
menyatakan
mengundurkan diri, tetapi tidak ada seorang pun dari keempat orang lain yang mengikutinya. Kemudian Abd al-Rahman memanggil Ali dan menanyakan kepadanya,
seandainya
dia
dipilih
menjadi
khalifah,
sanggupkah
dia
melaksanakan tugasnya berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah Rasul, dan kebijaksanaan dua khalifah sebelum dia. Ali menjawab bahwa dirinya berharap dapat berbuat sejauh pengetahuan dan kemampuannya. Abd al-Rahman berganti mengundang
28
Utsman dan mengajukan pertanyaan yang sama kepadanya. Dengan tegas Utsman menjawab: “Ya! Saya sanggup.” Berdasarkan jawaban itu Abd al-Rahman menyatakan Utsman sebagai khalifah ketiga, dan segeralah dilaksanakan baiat. Waktu itu usia Utsman tujuh puluh tahun. Dalam hubungan ini patut dikemukakan bahwa Ali sangat kecewa atas cara yang dipakai oleh Abd al-Rahman tersebut dan menuduhnya bahwa sejak semula sudah merencanakannya bersama Utsman, sebab kalau Utsman yang menjadi khalifah, berarti pula kelompok Abd alRahman bin Auf berkuasa.
Ali bin Abu Thalib, dua belas tahun kemudian, diangkat menjadi khalifah yang keempat melalui pemilihan, yang penyelenggaraannya jauh dari sempurna. Setelah para pemberontak membunuh Utsman bin Affan, mereka mendesak Ali agar bersedia diangkat menjadi khalifah.
Perlu kiranya dikemukakan bahwa terdapat perbedaan antara pemilihan terdapat Ali dan pemilihan terdapat Abu Bakar dan Utsman. Dalam dua pemilihan yang terdahulu meskipun mula-mula terdapat sejumlah orang yang menentang, tetapi setelah calon-calon itu terpilih dan diputuskan menjadi khalifah, orangorang tersebut menerimanya dan ikut berbaiat serta menyatakan kesetiaannya, termasuk Ali, baik terhadap Abu Bakar maupun terhadap Utsman. Lain halnya dalam pemilihan terhadap Ali. Penetapannya sebagai khalifah ditolak antara lain oleh Mu’awiyah bin Abu Sufyan, gubernur di Suria yang keluarga Utsman, dengan alasan: pertama, Ali harus bertanggungjawabkan tentang terbunuhnya Utsman; dan Kedua, berhubung wilayah Islam telah meluas dan timbul
29
komunitas-komunitas Islam di daerah-daerah baru itu, maka hak untuk menentukan pengisian jabatan khalifah tidak lagi merupakan hak mereka yang berada di Madinah.
Dengan wafatnya Ali bin Abu Thalib maka berakhirlah satu era, era AlKhulafa al-Rasyidin, dan berakhir pula tradisi pengisian jabatan kepala negara melalui musyawarah. Mu’awiyah bin Abu Sufyan mendapatkan kedudukan sebagai khalifah tidak melalui musyawarah lagi atau persetujuan dari tokoh-tokoh masyarakat, tetapi lewat ketajaman pedang dan tipu muslihat. Kemudian menjelang akhir
hayatnyaia
menunjuk
Yazid,
anaknya,
sebagai calon
penggantinya nanti. Dan itula titik awal dari lahirnya sistem monarki atau kerajaan, yaitu pengisian jabatan kepala negara yang ditentukan atas dasar keturunan, dan dari situ pulalah dibangun dinasti Umawiyah. 12
D. Pola-pola Suksesi Kepemimpinan 1. Suksesi Dinastik Yang dimaksud dengan suksesi dinastik yaitu suksesi kepala negara yang dilakukan dengan sistem penunjukan atau pewarisan. Tegasnya, Kepala Negara itu mendapatkan kedudukannya berdasarkan warisan dari kepala negara yang mendahuluinya.13 Jadi di dalam suksesi model ini, ada lembaga negara, yaitu kedudukan kepala negara, yang dapat diwariskan. Adapun tentang siapa-siapa
12 13
Munawir, Syadzali. Islam dan Tata Negara, h. 21-28 Ibid.
30
yang berwenang mendapatkan warisan kepala negara ini, maka negara itu sendirilah yang mengaturnya atau bahkan itu menjadi hak progratif sang raja sendiri. Suksesi politik semacam ini, akan baik dan cenderung tidak menimbulkan kekacauan dan bahkan pemberontakan, apabila mengikuti pola garis keturunan yang teratur, dengan pola-pola yang sudah baku dan diketahui oleh semua anggota kerajaan. Sebagai contoh adalah suksesi pada kerajaan Inggris yang sangat teratur dengan menyiapkan dan menunjuk “putra mahkota” semenjak dini dengan nomornomor urut kebangsawan yang jelas. Namun apabila tidak mengikuti garis keturunan yang teratur. Maka potensi konflik yang sangat besar akan muncul pada negara tersebut. Contoh suksesi model ini banyak ditemukan pada kerajaan Islam periode klasik dan pertengahan, dimana raja, ketika akan mendekati kematianya, segera menunjuk siapapun dari anggota kerajaan yang diinginkannya, yang biasanya adalah dipilih diantara anak-anaknya, semisal dinasti Ghazwani, Turki Ustmani,14 dan lain sebagainya. Khusus negara kerajaan konstitusional semacam Inggris, ia mempunyai dua macam suksesi; suksesi untuk memilih Kepala Negara dan suksesi untuk memilih Kepala pemerintah.15 pada suksesi yang pertama, maka Inggris mengikuti pola suksesi dinastik. Tetapi pada suksesi yang kedua, Inggris menggunakan pola pemilihan, yaitu dengan diadakannya pemilu. Di Inggris terdapat tiga partai 14
C.H. Dodd, “Suksesi Politik di Kerajaan Ottoman dan Turki Modern”, dalam Peter Calverd, Proses Suksesi Politik, op, cit., h.65 15 Moh. Tolchah Mansoer, “Fungsi Eksekutif”, dalam Padmo Wahyono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, op, cit., h.180
31
polotik; partai Konservatif, Buruh, dan Liberal. Ketua dari partai yang dominan dalam majelis rendah (house of common) secara tradisional diangkat oleh Ratu (Raja) untuk menjadi Perdana Menteri, dan bersama kabinetnyan menentukan kebijaksanaan politik pemerintah. 16 sistem ini juga terdapat di Jepang. Hanya saja dengan partai yang lebih banyak (multi partai). 2.
Pemilu Suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi
jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan disini beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat, diberbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa, pada konteks yang lebih luas. Sistem pemilu yang digunakan di Indonesia adalah asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil).17 Adapun
yang dimaksud
dengan sistem
pemilihan
yaitu
sistem
pengangkatan kepala negara dimana ia menduduki kedudukannya sebagai kepala negara bukan berdasarkan pewarisan tetapi berdasarkan pemilihan. Siapapun dapat menjadi kepala negara, asalkan mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku pada negara tersebut, dan mendapatkan dukungan yang sesuai dengan harapan, sistem ini masih dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu; sistem pemilihan langsung dan tidak langsung.
16
Redaksi Ensiklopedi Indonesia, Ensiklopedi Indonesia seri Geografi “Eropa”, (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990), Cet, ke-1, h.98 17
Rumidan Rabi’ah, Lebih Dekat dengan Pemilu di Indonesia. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), cet ke-1, h.46
32
Sistem pemilihan adalah pemilihan dimana semua warga negara yang sudah mempunyai hak pilih, memilih calon kepala negara secara langsung, dan tidak melalui perwakilan. Contoh model ini yaitu Amerika Serikat. Pola suksesi yang digunakan pada negara ini adalah pemilihan langsung calon kepala negara (Presiden) yang sudah dipilh dan disiapkan oleh partai-partai yang ada. Pada suksesi model ini, kepala negara sudah dapat diketahui langsung setelah penghitungan suara selesai. Adapun pemilihan yang tidak langsung adalah pemilihan kepala negara dimana warga negara yang sudah mempunyai hak pilih memilih wakil-wakil yang di anggap dapat
mewakili aspirasinya. Kemudian wakil-wakil inilah, yang
dianggap penjelmaan rakyat, yang akan menentukan dan memilih siapa kepala negara yang akan diangkat. Dengan anggapan wakil-wakil rakyat adalah penjelmaan rakyat seluruhnya, maka kepala negara yang dipilih juga dianggap sebagai pilihan rakyat.18 Contoh suksesi model ini yaitu Indonesia. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat. Sebagai perwujudan negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemilu tersebut baik untuk pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan menurut undang-undang. Atas dasar itu, maka Presiden dan Wakil Presiden diplih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu seperti
18
Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Tatanegara di Indonesia, Jakarta: Dian Rakyat, 1983), cet ke-5, h. 63
33
dinyatakan pada pasal 6A UUD 1945 bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” dan “pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”19 3.
Kudeta Ketika memahami sebuah kudeta, ada dua peristiwa yang tampak nyata.
Pertama orang yang terdepak biasanya orang yang sudah tidak memiliki pendukung, ditinggalkan kekuatan, dan tidak berkuasa melawan. Kedua orang yang kemudian mengambil alih kekuasaan, pada umumnya didukung pada kekuatan, loyalitas dan keberuntungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kudeta hanya bisa dilakukan jika ada sejumlah dukungan dan kekuatan. 20 Seperti contohnya pada masa Presiden Soeharto yang dikudeta pada tahun 1998 karna beliau sudah tidak memiliki kekuatan apa-apa dan tidak berkuasa untuk melawan sejumlah elemen masyarakat di seluruh penjuru Indonesia yang kontra terhadap dirinya dan menginginkan dirinya untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden. Pada saat itu terjadi krisis moneter, demonsstrasi besar – besaran dan banyak terjadi penjarahan atau anarkisme dimana-mana. 4.
People power Yang dimaksud dengan people power adalah suksesi yang dilakukan
dengan penggunaan kekuatan keamanan (fisik) untuk menegakkan kekuasaan 19
20
Hasyim Asy’ari, “Menghitung Hari Pemilu Presiden,” Suara Merdeka, 5 Juli 2004.
Arwan Tuti Artha, Kudeta Mei ’98 Perseteruan Habibie-Prabowo, (Yogyakarta: Galangpress, 2007), h. 10-11
34
politik.21 Suksesi politik semacam ini bisa berbentuk revolusi (suatu cara perebutan kekuasaan dengan menggunakan kekuatan seluruh rakyat), coup d’etat (suatu cara perebutan kekuasaan dengan menggunakan kekuatan pemerintah lama untuk menggulingkan dan kemudian menggantikannya) atau pronunciamiento (suatu perebutan kekuasaan semacam coup d’etat, tetapi dengan menggunakan kekuatan militer).22 Setelah dijelaskan di atas, maka dapat di ketahui bahwa terdapat pola-pola suksesi kepemimpinan yang harus diketahui oleh hal layak umum agar tercapai tujuan suksesi yang diinginkan dalam sebuah negara.
21
Peter Calvert, Proses Suksesi Politik, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993)., h. 249
22
Soehono, Ilmu Negara, op. cit., h. 207
BAB III PROFIL PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Cikal-bakal Partai Keadilan Sejahtera lahir dari perjalanan panjang politik Islam di Indonesia sejak masa awal kemerdekaan di Indonesia sampai dengan mengganasnya kekuasaan Orde baru yang kemudian menjadi berantakan karena perlawanan rakyat. Melalui kelompok–kelompok kecil lingkaran pengajian yang biasa disebut halaqah tarbawiyah atau kegiatan mentoring yang digawangi aktivis–aktivis masjid kampus, maka tokoh–tokoh PKS yang muncul hari ini adalah mereka yang sudah terbina jauh sebelum PK dan kemudian berganti nama menjadi PKS hadir sebagai salah satu peserta pemilu dalam wujudnya adalah partai politik. Bagi komunitas PKS, hubungan antara Islam dengan negara dalam lembaran sejarah bangsa hampir selalu diwarnai saling mencurigai bahkan sering terjadi permusuhan, sehingga kesadaran aktivis–aktivis ini sebagai bagian dari mayoritas masyarakat muslim di Indonesia terpanggil melakukan perubahan melalui partai politik, terutama mengadvokasi umat Islam yang senantiasa terpinggirkan sejak masa orde lama dan orde baru kepentingan – kepentingannya. A. Sejarah berdirinya Partai Keadilan Sejahtera Partai Keadilan Sejahtera yang disingkat menjadi PK Sejahtera merupakan partai berdasarkan Islam yang pendiriannya terkait dengan pertumbuhan dakwah
35
36
Islam semenjak awal tahun delapan puluhan. Partai ini menjunjung tinggi perlindungan, pemenuhan dan penega32kan Hak Asasi Manusia (HAM).33 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK), adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia. PKS didirikan di Jakarta pada 20 April 2002 (9 Jumadil 'Ula 1423 H) dan merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK). Partai Keadilan (PK) didirikan di Jakarta pada 20 Juli 1998 (26 Rabi'ul Awwal 1419 H) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Adapun Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.34 Lahirnya sebuah gerakan dakwah kampus merupakan cikal bakal dari kemunculan kader-kader Partai Keadilan di era reformasi yang berawal dari munculnya kelompok anak muda yang memiliki semangat tinggi dalam mempelajari dan mengamalkan Islam, sebagai respon dari tekanan politik yang dilakukan oleh pemerintah orde baru, ketika itu terhadap umat Islam dan juga adanya ruang publik yang relatif lapang yang bernama masjid atau mushola kampus, tempat dimana idealisme kaum muda Islam itu mengalami persemaian ideal secara tepat. Mereka terlembagakan dalam lingkungan usrah-usrah35 yang akrab dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin. Orientasi ke-ikhwanul muslimin-an
32 33
Daniel Dhakidae, Ph. D, Parta-partai Politik Indonesia Ideologi dan program 20042009, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2004), h. 301 34
35
Artikel Republika 10 Agustus 1998, h. 3
Usrah adalah istilah dalam Bahasa Arab yang artinya “keluarga”, merupakan bentuk gerakan keagamaan yang dikembangkan oleh para aktivis mahasiswa Islam di masjid Salman ITB dan kemudian dikenal di kalangan aktivis muda islam pada akhir 70 an dan awal 80 an.
37
inilah yang menjadi pintu masuk bagi alumni Timur Tengah sebagai narasumber atau penterjemah gagasan-gagasan Islam Timur Tengah di Indonesia, mereka terlibat dalam kegiatan dakwah kampus. Kenyataan bahwa Timur Tengah merupakan wilayah yang memiliki keterikatan erat dengan Indonesia adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah dan ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor agama dan politik, di mana sejak lama Timur Tengah telah memberikan kontribusi pemikiran dan gerakan dalam dinamika keagamaan dan politik di Indonesia. Pada era sebelum kemerdekaan, bermunculan setelah itu pendirinya berinteraksi dengan pemikiran dan gerakan Islam di Arab Saudi maupun Mesir contohnya, Muhammadiyah. PKS yang terinspirasi oleh gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, gerakan tarbiyah yang merupakan tulang punggung dan pendukung utama partai ini mencoba untuk memformulakan ajaran-ajaran Islam dengan kehidupan sehari-sehari.36 Namun bayang-bayang Ikhwanul Muslimin dalam diri partai ini membuat banyak pengamat Islam dan politik menganggap PKS tidak ada bedanya dengan kelompok-kelompok fundamentalis saat ini, karena mengingat Ikhwanul Muslimin dalam persepsi mereka adalah organisasi fundamentalis terlarang di Mesir yang dianggap ancaman bagi kelangsungan pemerintah yang berkuasa apabila dilihat dari sisi politik.
36
Yon Machmudi. Partai Keadilan Sejahtera; Wajah Baru Islam Politik Indonesia, (Bandung: Harakatun€a. 2005) h. 59
38
Momen keterbukaan politik yang diawali sejak dekade 1990-an telah menjadikan model dakwah tarbiyah ini semakin luas. Keterbukaan politik yang diawali pemerintahan ini, ditambah dengan kecenderungan mengakomodasi kepentingan umat Islam telah membawa angin segar bagi dakwah-dakwah di kampus. Bagi gerakan tarbiyah, era keterbukaan ini membawa berkah yang luar biasa untuk ekspansi gerakan-gerakan kampus. Usaha-usaha untuk kembali berpartisipasi dalam dinamika politik dan sosial Indonesia semakin terbuka. Akitivitas-aktivitas gerakan ini mulai meluaskan sayapnya. Kesempatan untuk partisipasi langsung dalam kancah politik nasional menjadi terbuka setelah rezim yang berkuasa selama 32 tahun mengalami kehancuran.37 Partai Keadilan didirikan dengan sebuah keputusan yang diambil berdasarkan survey yang dilakukan kepada para aktivis gerakan dakwah di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Inti pertanyaan yang diajukan dalam jajak pendapat tersebut adalah bentuk apa yang ditampilkan untuk muncul ketengah publik pada era reformasi, apakah bentuk organisasi atau organisasi politik, atau tetap mempertahankan penampilan yang selama ini digunakan yaitu dalam bentuk yayasan atau lembaga-lembaga dakwah.38 Nur Mahmudi Isma’il (Presiden PK pertama), menyebut akar histories dari ideologis Partai Keadilan sangatlah panjang. 39 Karena itu sangat sulit untuk
37
Yon Machmudi. Partai Keadilan Sejahtera ….., h. 69
38 Ali Said Damanik. Fenomena Partai keadilan: Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia. h. 228 39
Republika 10 Agustus 1998, h.3. Sementara dalam Majalah Tempo. Edisi 18 Januari 1999, h.58. Nur Mahmudi menyebutkan akar histories itu hampir selama 20 tahun
39
mengelompokkan mereka ke dalam genre politik
tertentu, karena dalam
sejarahnya pada level yang nyaris tidak bersentuhan dengan kekuatan politik manapun.40 Dalam perkembangan selanjutnya, PK mulai melibatkan diri dalam ajang pemilihan umum untuk kali pertama pada tahun 1999. Namun pencapaian pada pemilu tahun 1999, tidak memungkinkan bagi sustainibilitas parati ini. Ketentuan electoral threshold mengharuskan sebuah partai melewati perolehan 2 % jika ingin mengikuti pemilu berikutnya. Berdasarkan undang-undang Pemilu 1999, Bab VII, pasal 39 mengenai syarat keikutsertaan dalam Pemilu, Parati Keadilan tidak diperbolehkan mengikuti pemilihan umum tahun 2004, kecuali PK mau bergabung dengan partai lainnya, atau mendirikan partai politik baru.41 Pada tahun 2001 diadakanlah rapat pleno untuk mencari cara lain agar dakwah melalui jalur politik bisa berjalan. Rapat menghasilkan kesepakatan untuk membuat partai politik baru yang simbolnya tak jauh berbeda dengan partai keadilan. Perumusan mengenai pembentukan partai baru ini diserahkan pada sebuah tim yang dipimpin oleh Muzammil Yusuf.42
40
Menurut Fahri Hamzah, salah seorang deklator PK, para pengurus PK merupakan personel baru yang selama ini tidak pernah tampil baik di masa Orde Baru maupun Orde Lama “Para pengurus PK murni orang-orang baru, yaitu dari kelompok muda yang akar historisnya memang bisa dicarikan. Meraka itu sebelumnya tidak ada yang ikut Golkar, PPP, maupun PDI, apalagi PKI” (Republika. 10 Agustus 1998) h. 3 41
Aay Muhammad Furqon, Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslimin Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Teraju, 2004), h. 289 42 Ibid
40
Akhirnya pada tanggal 20 April 2002, PKS resmi berdiri sebagai langkah strategis dalam menjawab hambatan menyangkut electoral threshold. Dengan demikian maka visi dan misi partai tidak bergeser dari khittah PK dan kalaupun ada perbedaan hanya dalam bentuk redaksional dan teknisi semata. Atas dasar kesamaan visi dan misi tersebut, musyawarah Majelis Syuro partai keadilan keXIII yang berlangsung di Wisma Haji, Bekasi, pada 17 April 2003, memutuskan Partai Keadilan untuk mengubahnya dengan nama Partai Keadilan Sejahtera.43 Sejatinya perubahan PK ke PKS hanyalah semata-mata perubahan nama untuk menyiasati agar bisa mengikuti Pemilu 2004. Oleh karena itu, suprastruktur (ideologi, pemikiran dan konsep-konsep partai), maupun infrastruktur PKS (baik berupa jaringan kader, kepengurusan hingga asset-aset partai) adalah pelimpahan dari Partai Keadilan.44 PKS percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan professional. Karena itu, PKS sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan kearah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera. Kepedulian inilah yang menapaki setiap jejak langkah dan aktivitas partai, dari sebuah entitas yang belum dikenal sama sekali dalam jagat perpolitikan
43
44
Ibid., h. 291-292
M. Rahmat Imadadun. Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen, (Yogyakarta: Lkis, 2008), h. 38-39
41
Indonesia hingga dikenal dan eksis sampai saat ini, sebagai partai yang menduduki peringkat enam dalam Pemilu 2004 lalu.45 Oleh karena itu untuk mencapai peringkat tiga besar dalam Pemilu yang akan datang maka diperlukan kader-kader yang berkualitas secara moral, intelektual, dan professional serta dengan adanya dukungan antar pihak yang satu dengan pihak yang lainnya demi menunjang kesuksesan bersama. B. Pengaruh Ikhwanul Muslimin Terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ke-universal-an ajaran Islam yang diyakini oleh para pendiri dan pendukung PKS menjadikan PKS sebagai salah satu partai Islam di Indonesia yang mempunyai ideologi yang khas (berbeda) dengan partai Islam lainnya yang ada di Indonesia. Keyakinan tersebut justru menjadikan PKS dikatakan sangat mirip dengan pergerakan Islam lainnya di dunia, terutama Ikhwanul Muslimin. Sampai seorang pemikir Ikhwan kontemporer Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawi mengindentikkan PKS sebagai kepanjangan tangan dari Ikhwanul Muslimin. H. Anis Matta, Lc (saat menjabat sebagai Sekjen PK) tidak menampik pengaruh Ikhwanul Muslimin, tapi ia menegaskan, bahwa pengaruhnya hanya sebatas pemikiran dan wacana saja. 46 PKS merupakan partai yang menjadikan Ikhwanul Muslimin (IM) sebagai acuan utama dalam gerakan politiknya. Partai ini banyak mengadopsi pemikiran
45 Dikutip dari www.pk-sejahtera.or.id/organisasi.php.op=struktur pada tanggal 10 Maret 2011 pukul 10.30 wib. 46
Nandang Burhanudin, Penegakan Syariat Islam Menurut PKS, (Jakarta: Al-Jannah Pustaka, 2004). h. 98
42
IM, baik dalam ideologi politik, manhaj dakwah, maupun pemahaman keislamannya. Oleh karena itu, banyak kader PKS yang menyebut partainya sebagai “anak ideologis” IM. Para aktivis PKS dengan penuh kesadaran menyebut diri mereka sebagai kader Ikhwanul Muslimin. Di kalangan kader Tarbiyah, PKS didaku sebagai IM-nya Indonesia. bahkan, PKS ditengarai pernah merencanakan menjadikan
Indonesia
sebagai
sentrum
perjuangan
Ikhwanul
Muslimin
internasional. Itulah sebabnya PKS memiliki hubungan yang deket dengan berbagai kelompok di Timur Tengah, baik ormas maupun partai politik yang menjadikan IM sebagai acuan ideologinya. Produk-produk tertulis resmi IM, baik Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, produk-produk Munas IM, maupun risalah-risalah Syaikh Hasan AlBanna.47 serta pemikiran para tokoh IM yang lain banyak dipelajari oleh kader PKS, dan sangat berpengaruh pada pembentukan pandangan-pandangan politik maupun keagamaan mereka. Banyak unsur-unsur dasar pemikiran IM yang diadopsi menjadi bangunan pemikiran yang membentuk jati diri PKS. Ini tidak mengherankan karena pengaruh IM terhadap kader PKS terjadi sejak awal terbinanya gerakan dakwah kampus era 1970-an sebagai embrio PKS.
47
Risalah-risalah ini merupakan tulisan maupun pidato pendiri Ikwanul Muslimin yang dipublikasikan melalui media-media IM maupun buku. Risalah-risalah ini banyak dikutip dan dijadikan tonggak bangunan pemikiran para tokoh PKS. Risalah-risalah tersebut, antara lain: “Aqidah Kami”, “Dakwah Kami”, “Kemana Kita Membawa umat”, “Untukmu Para Pemuda”, “Ikhwanul Muslimin di Bawah Bendera Al-Qur’an”, “Program Pendidikan”, “Pengarahan”, “Problema Kita di Bawah Sorotan Hukum Islam”, “Antara Kemarin dan Hari Ini”, “Agama dan Polotik”, dan “Menuju Cahaya”. Lebih jauh tentang isi risala-risalah tersebut bisa dilihat dalam Ali Abdul Halim Mahmud, Ikhwanul Muslimin: Konsep Gerakan Terpadu Jilid I, (Jakarta, Gema Insani Press: 1997), h. 363-400.
43
Selanjtunya, bentuk-bentuk keorganisasian IM juga mengilhami bentukbentuk organisasi yang dipakai PKS. Pemikiran IM juga sangat mempengaruhi keputusan-keputusan resmi partai ini, di samping juga sangat mewarnai materi, model, serta pola-pola pendidikan dan pengkaderan di PKS. Hasilnya, pemikiranpemikiran IM menjadi acuan utama, baik secara resmi oleh partai maupun para kadernya. 48 Pengaruh IM terhadap PKS sangatlah besar, semua itu dikarenakan IM merupakan acuan utama bagi PKS terutama dalam hal gerakan politik. Partai Keadilan Sejahtera banyak mengadopsi pemikiran IM, baik dalam ideologi, manhaj dakwah, maupun pemahaman ke-Islamannya. Oleh karena itu, banyak kader PKS yang menyebut partainya sebagai cabang dari IM itu sendiri. 1) Konsep Pembinaan dan Pengkaderan Sebagaimana diuraikan di atas, pengaruh IM dalam pembentukan ideologi PKS sangatlah besar. Mendalamnya pengaruh IM dalam bangunan pemikiran politik PKS ini dapat dimengerti karena pemikiran-pemikiran IM telah semai semenjak awal masa-masa embrional partai ini. Untuk melihat proses bagaimana persemaian pemikiran-pemikiran IM dalam tubuh PKS ini terjadi, kita perlu melihat kembali perjalanan LDK (Lembaga Dakwah Kampus) dan gerakan tarbiyah sebagai embrio dari PKS, serta bagaimana pengaruh IM dalam fase LDK maupun fase tarbiyah.
48
Fathi Yakan, Revolusi Hasan al-Banna: Gerakan Ikhwanul Muslimin dari Sayyid Quthb Sampai Rasyid Al-Ghannusyi, (Bandung: Penerbit Harakah, 2002), h.12-13
44
Menurut penelitian Mahfudz Siddiq (anggota DPR RI dari PKS), munculnya LDK bukanlah semata hasil dari dinamika internal dakwah di Indonesia, melainkan ada pengaruh dari dinamika eksternal dakwah di tingkat dunia, khususnya dari unsur-unsur gerakan Islam. Mahfudz menyimpulkan bahwa pola aktivitas dakwah dan konsep pemikiran Islam yang dikembangkan oleh Masjid Salman ITB (yang merupakan cikal bakal LDK) bersinggungan dengan pola dakwah dan pemikiran IM. Persinggungan tersebut antara lain terkait dengan sistem usrah dan konsep Islam kaffah. Garakan usrah yang dikembangkan dari Masjid Salma ITB ini memiliki persamaan dengan konsep tarbiyah yang dimiliki gerakan IM di Mesir. Masjid Salman mengadopsi konsep usrah setelah sebelumnya terjadi interaksi pemikiran dengan pemikiran gerakan IM melalui buku-buku yang tulis para pemimpinnya.49 Beberapa prinsip pemikiran IM yang disosialisasikan dalam LDK. Antara lain: Islam merupakan ajaran yang bersifat sempurna, yang tidak memisahkan satu aspek dengan aspek yang lainnya. Islam tidak dilihat dari perspektif yang memisahkan antara yang sakral dan yang profan, yang transenden dan yang temporal.50 Secara umum, ideologi IM dibangun berdasarkan premis awal bahwa Islam
merupakan agama yang syumul (lengkap), yang meliputi segala segi 49
Mahfudz Siddiq, KAMMI dan Pergulatan Reformasi, (Solo: Era Intermedia, 2003), h.
78 50
Abdul Azis, (ed.), Gerakan Kontemporer Islam Indonesia, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989), h. 217
45
kehidupan. Ajaran-ajaran Islam tidak hanya mengatur ibadat ritual dan urusanurusan privat semata, tetapi ia juga mengatur kehidupan publik umat Islam, utamanya urusan politik. Umat Islam berkewajiban menegakkan Islam secara menyeluruh, tidak setengah-setengah. Oleh karena itu, seluruh ajaran Islam menyangkut segenap bidang kehidupan harus dilaksanakan. Dengan demikian, Al-Qur’an dan as-Sunnah harus dijadikan landasan bagi setiap aktivitas hidup, baik sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Dengan demikian, Islam mesti mewarnai seluruh bangunan sistem hidup umat Islam sehingga, bagi IM, dakwah Islam harus menjangkau seluruh aspek kehidupan dan tidak boleh meninggalkan satu aspek pun.51 Pengaruh Ikhwanul Muslimin dalam konsep pengkaderan dan pembinaan PKS, dikarenakan PKS terlahir dari gerakan dakwah kampus yang merupakan cikal bakal kemunculan kader-kader Partai Keadilan Sejahtera. Anggota dalam partai PKS ini mayoritas beranggotakan anak muda yang memiliki semangat tinggi dalam mempelajari dan mengamalkan Islam, sebagai respon dari tekanan politik yang dilakukan pemerintah Orde baru ketika itu terhadap umat Islam, dan dengan adanya ruang publik yang relatif lapang yang kita kenal masjid atau mushollah kampus, dimana idealisme kaum muda Islam mengalami persemaian ideal secara tepat.
51
M. Rahmat Imadadun . Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen, (Yogyakarta: Lkis, 2008), h. 104
46
2) Ideologi Ikhwanul Muslimin Dalam konteks Partai Keadilan, pengaruh IM sangat kental dalam filosofi sebagai verstehen partai yang digunakan untuk memahami kenyataan Indonesia pada era kekuasaan otoriter. Dari sini lalu lahir dua nomenklatur yang menandai filosofi PK, yaitu “Jati Diri” Partai dan “Manifesto” Partai. Berdasarkan nomenklatur tersebut, kian jelas bahwa filosofi PK dibentuk berdasarkan konsepsi Tarbiyah, pemaknaan terhadap syari’at Islam, konsepsi negara Islam, serta konsepsi tentang khilafah. Dalam landasan filosofis terdapat pencegahan bahwa Islam merupakan kaca mata pandang untuk memahami realitas politik maupun untuk membangun strategi-strategi perjuangan politik. Partai ini hendak membuktikan kebenaran sebuah aksioma dalam dunia politik bahwa Islam merupakan agama universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan dengan berbagai dimensinya yang kompleks.52 Islam dalam konsepsi para aktivis PK tergambar dalam statemen berikut: “Islam adalah sistem hidup yang universal, mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat, moral dan kekuatan, rahmat dan keadilan, kebudayaan dan perundang-undangan, ilmu dan peradilan, materi dan sumber daya alam, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, tentara dan fikrah, aqidah yang lurus dan ibadah yang benar”. Keuniversalan itu sebagai inti dan pokok-pokok ajaran Islam yang bernilai perintah kepada kaum muslimin 52
Ibid h. 113
47
untuk diterapkan secara utuh. Islam adalah suatu tata hidup yang meliputi agama, politik, negara, dan masyarakat. 53 Pemahaman PK terhadap Islam sama persis dengan apa yang disampaikan Hasan al-Banna tentang Islam. Menurut Aay Muhammad Furqan, secara eksplisit apa yang dipahami PK dan tertulis dalam filosofinya begitu artikulatif mengutip statemen Hasan al-Banna: “Islam adalah akidah dan ibadah, negara dan kewarganegaraan, toleransi dan kekuatan, moral dan materiil, peradaban dan perundang-perundangan”. Menurut Aay Muhammad Furqan, statemen ini kian menguatkan citra PK sebagai “kembar siam” Ikhwanul Muslimin”.54 Sejak awal berdirinya, partai jaringan dakwah kampus ini telah mendeklarasikan dirinya sebagai partai Islam. Lebih dari itu, partai ini mencanangkan sebagai partai dakwah, yakni partai yang mendedikasikan dirinya untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada semua orang dan merealisasikan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan. Dengan kata lain, PK lahir untuk memperjuangkan kepentingan dan kejayaan Islam. Hal yang sama terjadi ketika PK berubah menjadi PKS pada 2002. PKS merupakan kontinuitas ideologi, pemikiran, serta manhaj perjuangan PK. Bahkan, ketika telah menjadi PKS, tampak terjadi penguatan ideologi dan agenda Islamis yang lebih nyata dan artikulatif. Dalam konteks pergeseran ini, PKS menjadi semakin dekat dengan IM, baik dari sisi ideologi, pemikiran, maupun langkah53
Ibid h. 113 Aay Muhammad Furqon, Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslimin Indonesia Kontemporer, h.184-185 54
48
langkah politik yang ditempuhnya. Kentalnya persinggungan PKS dengan IM ini terlihat pada keterusterangan PKS dalam menerapkan ideologi
Islam dan
memperjuangkan berlakunya sistem sosial Islam, sistem politik Islam, dan penerapan syari’at Islam sebagai hukum formal negara. Dalam Anggaran Dasar disebutkan bahwa PKS adalah partai berasaskan Islam. Partai ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 dan mewujudkan masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan sasaran perjuangan PKS adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri, bermartabat, bertanggung jawab, peduli, sejahtera, dan bahagia, serta mewujudkan pemerintahan yang jujur, bersih, transparan, berwibawa, dan bertanggung jawab. Dalam rumusan visi umumnya, partai ini menyebutkan: “PKS sebagai partai dakwah penegak keadlian dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa”. Visi umum ini dijabarkan lagi dalam visi khusus, yakni: “Menjadi partai berpengaruh, baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani”. Visi umum dan khusus PKS ini diorientasikan pada terwujudnya PKS sebagai: 1.
Partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2.
Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
49
3.
Kekuatan yang memelopori dan menggalang kerja sama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil ‘alamin.
4.
Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.55 Selain sebagai partai dakwah, PKS juga menjadikan Islam sebagai
ideologinya. Bangunan ideologi PKS berpijak pada prinsip utama bahwa Islam merupakan konsep yang utuh dan sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Islam diwahyukan sebagai petunjuk bagi manusia untuk mengelola hidup dan kehidupan. Adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk mewujudkan tata hidup sesuai dengan ajaran Islam. Di sini, Islam dipahami sebagai agama (addin), yakni sebuah tuntunan hidup dalam penghambaan dan penyerahan diri kepada Allah SWT., dan sekaligus negara (ad-daulah), yakni tata aturan mengelola kehidupan dalam konteks kekuasaan. Oleh karena itu, ideologi sekular yang memisahkan antara agama dengan pengaturan kehidupan bersama tidak bisa diterima. Agama tidak bisa hanya menjadi aturan dalam domain privat, tetapi juga harus merambah ke domain publik. Dalam dasar pemikiran Kebijakan Dasar PKS termaktub bahwa “Islam adalah sistem integral yang mampu membimbing umat manusia menuju kesejahteraan lahir dan batin, duniawi dan ukhrawi. Kesejahteraan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui dua kemenangan, yaitu kemenangan pribadi (futuh khashah) dan kemenangan politik (futuh amah). Kemenangan pribadi diraih
55
M. Rahmat Imadadun. Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen, h. 114-115
50
dengan ketaqwaan yang bersifat individu, sedangkan kemenangan politik diraih dengan ketaqwaan kolektif. Dakwah yang sistemik dan terus-menerus adalah satusatunya jalan menuju dua kemenangan tersebut. Oleh karena itu, PKS memahami Islam sebagai aturan yang mengikat dalam hal ubudiyyah (peribadatan), mu’amalah (interaksi antarmanusia) dan siyasah (politik kenegaraan). Dengan demikian, sistem ritual, kemasyarakatan, dan negara harus diatur dengan ketentuan Islam. Adalah sebuah keharusan bagi setiap muslim untuk berjuang menegakkan kehidupan yang Islami dan menerapkan syari’at Islam sebagai hukum publik, termasuk mendirikan negara Islam.56 Hal ini bisa kita pahami dengan dua cara pandang; pertama, kelahiran PK berbarengan dengan masa bergolaknya reformasi sehingga semangat berpatisipasi dalam proses perubahan bangsa ini sangat kuat. Hal ini dimungkinkan karena peran-peran para aktivis muda dalam pembentukan serta perumusan jati diri partai masih cukup dominan. Sementara itu, perubahan menjadi PKS merupakan buah dari “kekalahan” dalam kancah persaingan politik dalam pemilu 1999. Ini menyebabkan PKS terstimulasi untuk mengurangi komitmennya terhadap agenda kebangsaan dan bergeser ke arah menguatnya agenda Islam. Bersamaan dengan itu, terlihat ada konsolidasi kekuatan para aktivis PKS yang berlatar belakang Timur Tengah dan kader-kader LDK generasi awal. Kedua, pergeseran ini
56 Dalam pernyataan resmi PK/PKS tidak pernah disebut secara verbal tujuan mendirikan “Negara Islam”. Akan tetapi dalam berbagai tulisan kader-kader dan tokoh-tokoh PK/PKS, tujuan terwujudnya negara Islam sangat mudah dijumpai. Demikian juga dalam forum-forum pengkaderan.
51
merupakan implementasi strategi tadarruj (pentahapan perjuangan) dan penerapan taktik sirriyah (gerakan bawah tanah) dan jahriyyah (gerakan terbuka) yang dipakai oleh kalangan PKS. Strategi dan taktik di atas menuntut para kader PKS untuk bertindak hati-hati dan penuh perhitungan terkait dengan kalkulasi besarkecilnya hambatan dan dukungan. Dengan menyadari sepenuhnya bahwa cita-cita politik PKS berbenturan dengan mainstream kekuatan politik yang menghendaki dipertahanankannya Indonesia sebagai negara kebangsaan, para kader PKS menerapkan strategi dan taktik di atas dengan sungguh-sungguh. Kegagalan dan sejarah kelam keuatan politik Islamis di masa lalu menjadi pelajaran berharga bagi para kader PKS. Oleh karena itu, partai ini tidak hendak buru-buru menyuarakan secara terang-terangan agenda ideologisnya, seperti formalisasi syari’at Islam, agenda negara Islam, dan khilafah. Melihat hal di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa PKS tidak mencoba mengadaptasi atau mengubah ideologi IM dengan menyesuaikannya dengan konteks realitas kebangsaan Indonesia yang menganut pancasila. Ideologi Islam ala IM tetap dijadikan acuan sepenuhnya. Penyesuaian dan adaptasi hanya dilakukan pada aplikasi atau penerapannya, bukan kandungan ideologinya. Konstitensi pada ideologi Islam ini terlihat pula dari tidak disebutnya kata “Pancasila” dalam dokumen PKS.57 Namun kenyataannya saat ini, PKS dalam jargon politik terkininya mengusung ide sebagai partai Islam yang terbuka, ini juga dibuktikan dengan masuknya orang – orang non – Muslim dalam struktur dibeberapa daerah yang 57
M. Rahmat Imadadun., h. 123-124
52
Muslimnya minoritas, sehingga kenyataannya bahwa sat ini PKS tidak lagi menjadi partai yang men – thagutkan pancasila, tetapi PKS ikut mengadopsi nilai pancasila sebagai buah dari reformasi berbangsa dan bernegara PKS. C. Konstituen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sering disebut sebagai keajaiban politik di Indonesia. Betapa tidak, hanya sekitar satu tahun setelah ia dideklarasikan (Agustus 1998), partai yang semula bernama Partai Keadilan itu telah berhasil mengikuti pemilu 1999 dan menjaring sebanyak 1.436.565 suara atau sekitar 1,36% dari keseluruhan jumlah suara dan menempatkan 7 wakilnya di DPR. Partai yang dideklarasikan oleh 52 tokoh gerakan Tarbiyah ini disebut orang sebagai orang sebagai “The Rising Star” Dalam pemilu 2004, PKS mampu meningkatkan jumlah suara sangat signifikan. Partai yang karena alasan electoral threshold berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera ini meraih 8.325.020 suara atau sekitar 7,34% dari total suara dan berhasil menduduki 45 orang wakilnya di DPR. Bahkan, mantan Presiden partai ini, Hidayat Nur Wahid, terpilih sebagai ketua MPR. Meskipun kalah dibandingkan partai-partai besar, partai ini mampu mengungguli partaipartai baru lain, yang memiliki sejarah lebih tua.58 Sebagai tindak lanjut dari deklarasikan ini, PK melakukan upaya membangun struktur dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) di tingkat nasional,
58
M. Imadadun Rahmat. Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen, (Yogyakarta: Lkis, 2008), h. 1
53
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) di tingkat propinsi, Dewan Pengurus Daerah (DPD) di tingkat kabupaten/kota, Dewan Pengurus Cabang (DPC) di tingkat kecamatan, dan Dewan Pengurus Ranting (DPRa) di tingkat desa/kelurahan. Adapun modal awal dan sekaligus tulang punggung terbangunnya struktur dari pusat hingga daerah adalah para kader Tarbiyah. Pada masa-masa
awal
didirikannya PK, kader Tarbiyah mencapai 42.202 orang. Jumlah ini terdiri dari kader inti sebanyak 2.371 orang, dan kader pendukung sebanyak 39.831. kader inti terdiri dari 120 anggota Ahli dan 2.251 Anggota Dewasa, dengan komposisi jenis kelamin 2.049 laki-laki dan 322 perempuan. Pada perkembangan berikutnya, PK terus berbenah dan memperkuat dirinya. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa capaian pada pemilu 1999 tidak memungkinkan bagi sustainibilitas partai ini. Ketentuan electoral threshold mengharuskan sebuah partai melewati perolehan 2% jika ingin mengikuti pemilu berikutnya. Berdasarkan UU Pemilu 1999, bab VII, pasal 39 mengenai syarat keikutsertaan dalam pemilu, Partai Keadilan tidak diperbolehkan ikuti pemilihan umum 2004, kecuali jika PK mau bergabung dengan partai lainnya, atau mendirikan partai politik baru. Atas ketentuan tersebut, dan setelah gagal melakukan lobi di parlemen untuk menurunkan batas electoral threshold, PK akhirnya menempuh jalan menolak ketentuan tersebut dengan menempuh jalan judicial review ke Mahkamah Konstitusi bersama partai-partai lain yang tidak lolos. Akan tetapi, di tengah proses tersebut PK menarik diri dan membatalkan pengajuan judicial review tersebut.
54
Langkah antisipasi yang dilakukan PK untuk mengikuti Pemilu 2004 tidak hanya mengajukan peninjauan ulang mengenai electoral threshold, tetapi juga mempersiapkan berdirinya partai baru, jika gagal dalam memperjuangkan pengurangan batas ketentuan tersebut. Oleh karena itu, dalam sebuah rapat pleno tahun 2001 dicari cara lain untuk meneruskan dakwah melalui jalur politik. Dalam rapat tersebut, muncul dua pemikiran: pertama, pendapat agar PK menjadi organisasi massa, kedua, pendapat yang menginginkan membuat partai baru yang simbolnya tak jauh berbeda dengan Partai Keadlian. Pendapat kedua inilah yang akhirnya dipilih. Belajar dari “kegagalan” pada pemilu 1999, PKS menempuh upaya perekrutan kader dan simpatisan dengan ekstra keras. Selain itu, PKS juga mengubah strategi dengan menampilkan citra yang lebih inklusif dengan mengangkat isu-isu yang relavan bagi seluruh elemen masyarakat. Ini ditempuh dengan harapan PKS mampu menjaring pemilih seluas-luasnya, tidak terbatas hanya pada kalangan kader Tarbiyah. Berbagai upaya keras ini berbuah manis. Perekrutan dan pengkaderan PKS yang tetap mengandalkan gerakan Tarbiyah ini menunjukkan perkembangan yang sangat cepat. Jika pada awal berdirinya (1998) partai ini baru memiliki kader 42.202 orang maka pada 2004 pertumbuhan kader (inti maupun pendukung) berjumlah 394.190 orang. Artinya, pertumbuhan kader yang dibangun selama lima tahun mencapai 834 persen.
55
Kader-kader partai tersebut tersebar di seluruh propinsi di Indonesia dengan Jawa Barat sebagai kantong terbesar kader (berjumlah 59.595 orang). Jawa Tengah menduduki urutan kedua dengan 52.793 kader, disusul DKI Jakarta dengan 52.287 sebagai urutan ketiga. Selanjutnya secara berurutan Sulawesi Selatan dengan 37.909 kader, Maluku: 28.146 kader, DI Yogyakarta: 25.415 kader, Jawa Timur: 16.578 kader, Maluku Utara: 15.552 kader, Sulawesi Tengah: 12.047 kader, Banten: 11.632 kader, dan Lampung: 10.386 kader. Selebihnya, kader-kader tersebut tersebar di propinsi lain dengan kisaran jumlah di bawah 10.000 orang hingga 300-an orang. Peningkatan jumlah kader PKS ini ternyata juga parallel dengan peningkatan perolehan suara dalam pemilu 2004. Pada pemilu 2004 ini PKS mampu meraih suara sangat signifikan, yakni 8.325.020 suara (7,3% dari total suara). Jumlah kursi PKS di DPR Pusat juga melonjak menjadi 45 kursi. Partai ini juga mendudukkan wakilnya di DPRD provinsi sebesar 157 orang, dan di DPRD kabupaten/kota sebesar 900 orang. Sebuah jumlah yang sangat signifikan. Sebagaimana jumlah kader yang meningkat dengan cepat, demikian juga jumlah simpatisan partai ini mengalami peningkatan yang sangat cepat. Pada Pemilu 1999, partai ini (saat itu masih bernama PK) meraih 1,4 juta suara (1,43%) nasional. Jika jumlah ini dikurangi oleh jumlah kader sebesar 42.202 maka kita dapatkan jumlah simpatisan partai ini sebesar 1.350.000-an orang. Pada Pemilu 2004, yang sangat itu memiliki 394.190 kader, PKS meraih suara sebesar 8.325.020 orang. Dengan demikian, pada 2004 simpatisan PKS melonjak hingga
56
hamper 8 juta orang. Jadi, kenaikan simpatisan PKS dalam kurun waktu 5 tahun mencapai sekitar 580%.59 Gerakan dakwah ini semakin membesar dan berkembang, dan jaringan mereka pun semakin luas. Mereka juga berupaya membangun ruh ke-Islam-an melalui media tabligh, seminar, aktivitas social, ekonomi, dan juga pendidikan, sehingga saat ini PKS coba mendeklarasikan diri sebagai partai Islam yang terbuka, tidak eksklusif bagi elit aktivis kampus saja, tapi kepentingan masyarakat luas dan kesejahteraan bangsa Indonesia, melalui upaya pemenangan – pemenangan pemilu dalam rangka mengisi suksesi kepemimpinan bangsa ini. Masuknya kader – kader PKS dalam lingkaran elit penguasa sebagai ketua MPR, juga beberapa menteri sejak era presiden Abdurahman Wahid, menjadi bukti bahwa PKS juga ikut berperan besar dalam hajatan suksesi kepemimpinan di negara Indonesia.
59
M. Imadadun Rahmat. Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen, (Yogyakarta: Lkis, 2008), h. 36-41
BAB IV “SUKSESI KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS”
Semangat reformasi yang membawa angin keterbukaan dan menumpaskan orde otoriter dibawah kepemimpinan Soeharto, menjadi alasan kuat PKS hadir dan ikut ambil bagian sebagai peserta suksesi atau pemilu di negara demokratis ini sebagai partai politik. Orde baru benar – benar masa kelam bagi pengkaderan kepemimpinan nasional saat ini, sehingga kepemimpinan baru yang hadir pada era reformasi sangat labil dan mudah ditumbangkan, tercatat B. J Habibie yang langsung otomatis menggantikan presiden Soeharto, kemudian Abdurahman Wahid dan Megawati tercatat tidak pernah sampai satu periode kepemimpinan yaitu lima tahun, hanya Susilo Bambang Yudhoyono yang sampai saat ini bisa bertahan, ini menunjukkan bahwa bangsa yang besar ini butuh angin – angin segar mengisi kepemimpinan, semangat pembaharuan ini di praktikkan oleh PKS, sehingga memadukan system politik demokratis dan era reformasi PKS memiliki peluang besar, bukan saja hanya untuk menjadi partisipasi pemilu, tetapi lebih dari itu ikut mengisi kepemimpinan nasional. A. Kepemimpinan dalam Pandangan PKS Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berlambangkan bulan sabit dan padi merupakan sebuah partai yang belum lama lahir, tetapi mampu meraih simpati
57
58
pemilih dalam pemilu beberapa waktu lalu, sungguh merupakan fenomena yang tidak biasa. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mampu melakukan lompatan jauh ke depan dengan menunjukkan diri sebagai partai yang tampil tidak membosankan. Kesantunan yang ditunjukkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mendatangkan simpati masyarakat, walaupun usia partai ini masih relatif muda dibanding dengan usia partai-partai lainnya. Dalam pandangan publik, PKS merupakan salah satu partai yang memiliki karakter tersendiri. Salah satu karakter yang ditampilkan partai tersebut adalah kuatnya dalam membangun sistem kepartaian. Ketika banyak partai dilanda konflik saat melakukan suksesi kepemimpinan, PKS bisa menghindarinya. Tidak ironis jika PKS meraih prestasi yang cukup memuaskan, bahkan dapat melampaui partai-partai yang usianya jauh lebih tua. Dalam Pemilu 1999, partai ini meraih 1,5 juta suara, 7 kursi DPR dan 100 kursi DPRD. Dengan nama PKS, dalam Pemilu 2004, diraih 9,1 juta suara, 45 kursi DPR dan 100 DPRD.1 Pada hakekatnya PKS tidak memiliki public figure seperti PKB dengan Gus Dur, PDI-P dengan Megawati atau Partai Demokrat dengan SBY. Walaupun tanpa public figure PKS dapat meraih prestasi yang eskalatif dan spektakuler, yaitu mencapai perolehan 600 persen suara. Hal itu disebabkan karena PKS merupakan salah satu partai yang mampu menata kesinambungan kepengurusan, baik secara internal maupun eksternal. Pada tataran praksis, partai tersebut tampak kuat dalam membangun sistem kepartaian baik secara struktural maupun kultural. 1
Artikel diakses pada tanggal 24 April 2011 dari online.com/news.html?id=117228
http://www.suarakarya-
59
Tidak mengherankan jika partai ini tidak pernah dilanda konflik sebagaimana yang telah terjadi pada beberapa partai yang lain. Selain itu, basis utama PKS berasal dari kalangan muda Islam terdidik. Barisan mereka amat kokoh seperti diperlihatkan di banyak kampus. Anak-anak muda dengan tekun berdiskusi sepanjang hari sebagai bagian dari upaya mereka membangun kader secara terus-menerus. Pada tataran empiris PKS menampakkan kesan sebagai partai yang berpihak terhadap rakyat, khususnya dalam membela golongan ekonomi lemah. Untuk sekadar menjadi contoh, ketika masyarakat dikejutkan dengan kenaikan tunjangan gaji DPR, PKS adalah salah satu pihak yang menolak kenaikan gaji tersebut dan program studi banding anggota DPR ke luar negeri. PKS harus mampu mempertahankan citra di mata masyarakat sehingga prestasi yang telah diraih dapat meningkat pada masa-masa mendatang. Untuk itu, PKS harus dapat menampilkan kader-kader yang mampu merepresentasikan para pemilihnya di lembaga legislatif. Keseragaman dalam tindakan berpolitik harus tetap dianut agar tidak menghilangkan citra dan nama baik partai. Untuk mempertahankan citra di mata masyarakat, para kader PKS harus tetap berada dalam lingkaran keberpihakan kepada kaum tertindas sebagai bentuk konsistensi terhadap masa depan rakyat Indonesia. Selain itu, komitmen dan loyalitas partai harus tetap terbina untuk membumikan demokrasi substantif yang bercorak liberatif dan transformatif demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan partai yang merakyat, maka posisi PKS harus tetap netral sehingga dapat diterima oleh semua golongan. Patut diacungi jempol
60
karena partai ini telah beranggota secara beragam mulai dari lingkungan santri pedesaan sampai keluarga profesional, birokrat, dan militer di kalangan perkotaan. PKS adalah fenomena baru yang membuat kita terkesima karena mesin politiknya efisien, efektif, meski cenderung eksklusif. Sebagai partai yang tentu memiliki salah satu misi untuk menunjang pembangunan demokrasi, maka PKS harus mengarahkan agenda partai terhadap upaya pembangunan negara yang demokratis. Sebuah negara akan disebut demokratis jika negara itu dapat membebaskan rakyatnya dari belenggu kemiskinan, keterbelahan, ketidakadilan, dan keterbelakangan. Di tengah masyarakat kita yang sarat dengan krisis multidimensi dan suasana konfliktual, pemahaman dan paradigma demokrasi yang substantif, liberatif, dan transformatif itu hendaknya menjadi inspirasi dan guidance bagi PKS agar tetap komit pada masyarakat yang lemah dan menderita. Dengan terselenggaranya negara yang bersifat demokratis maka seiring juga dengan kepemimpinan dalam sebuah negara. Karena kepemimpinan dan kekuasaan merupakan hasil dari demokrasi itu sendiri.2 Pada perkembangan kontemporer, kepemimpinan dalam masyarakat kita menjadi begitu beragam baik dari segi tingkataan maupun bidangnya. Dalam sebuah negara pun terdapat kepemimpinan-kepemimpinan cabang dengan karakteristik dan tugasnya masing-masing. Di Indonesia misalnya, kita mengenal adanya Presiden, Menteri, Gubernur dan Bupati. Semua jenis kepemimpinan tersebut tentu mempunyai karakteristik tersendiri, dan dengan sendirinya membutuhkan pengkajian lebih khusus tentang posisi kepemimpinan tersebut 2
Artikel diakses pada tanggal 24 April 2011 dari online.com/news.html?id=117228
http://www.suarakarya-
61
dalam aturan syariat kita, khususnya berkaitan dengan siapa saja yang berhak dan boleh menjabatnya. Diantara yang paling banyak disorot dalam masyarakat kita, khususnya terkait dengan pemilihan pemimpin baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada, adalah keberadaan calon-calon non muslim di dalamnya. Tentu saja ini adalah sebuah bentuk realitas dalam masyarakat kita, dimana tidak semua tempat dan kondisi umat Islam di sebuah daerah bisa menghadirkan pemimpin ideal dari golongan muslim yang komitmen. Inilah kemudian yang menjadi ganjalan sekaligus pertanyaan dari umat, tentang sejauh mana syarat dan kriteria dalam menentukan pemimpin, khususnya dalam konteks kedaerahan. Atas dasar itulah, Partai Keadilan Sejahtera sebagai Partai Dakwah sekaligus bagian dari umat Islam merasa perlu untuk ikut mengkaji lebih jauh tentang bahasan pemilihan pemimpin dalam Islam. Dari berbagai konsep mengenai kepemimpinan dalam sebuah negara, PKS membatasi dalam hal sebagai berikut: 1) Kewajiban Mengangkat Pemimpin Kepemimpinan dalam Islam mempunyai urgensi dan fungsi yang begitu mulia. Bahkan dalam jumlah yang sedikit pun, sekelompok orang haruslah memilih seorang di antara mereka untuk menjadi pemimpinnya. Rasulullah SAW bersabda:
َذَ◌ َا ﻛُﻨْﻢﺘُ ْ ﺛَﻼَﺛَﺔُ ﻓَﻣﺮﺄَْوُ ْ اﺣأََﺪُك ِإ
62
Artinya: "Jika engkau bertiga, maka hendaklah seorang menjadi pemimpinnya" (HR Thobroni dari Ibnu Mas'ud dengan Sanad Hasan). Dalam hal ini, kepemimpinan dalam Islam bukan hanya menegaskan tentang urgensinya, Syariah Islam pun mempunyai sejumlah aturan dan syaratsyarat tertentu dalam menentukan seorang pemimpin. Dalam bahasan fiqh, hal tersebut biasa dimasukkan dalam bab "al-imamah" dan " al-wilayah". Dalam perkembangan selanjutnya, beberapa ulama secara khusus menuliskan tentang kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam. Seperti Ibnu Taimiyah dalam Siyasah Syar’iyyah dan Al-Mawardi dalam Ahkam Sulthoniyah. Banyak permasalahan ijtihad fikih dalam masalah politik dan pemerintahan yang dibahas dalam buku tersebut. Tentu saja ini menunjukkan keluasan dan keluwesan syanat Islam dalam menghadapi perkembangan zaman. 2) Pelarangan Pengangkatan Non Muslim dalam Kepemimpinan Menurut pandangan PKS, haram hukumnya mengangkat pemimpin dari golongan non muslim. Terdapat firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 51:
ٍ◌ ْۘ ﻟ ِ ﻴ َ ﺎء ُ ﺑـ َ ﻌ ْﺾ ﻀُﻟﻬِ ُﻴ َﻢ ْﺎء َأَو ْ َىٰﻌ ْأَو َ ﱠﺨِ ﺬُ وا اﻟْﻴـ َ ﻬ ُ ﻮدَ و َ اﻟﻨﱠﺼ َ ﺎر ﺑـ ﴿ ِ ﻳﻦ َ آﻣ َ ﻨُ ﻮا ﻻَ ﺗـَ ﺘ ﴾ َاﻟﻠﱠﻪـَْﻬ ُﻻَﻢ ﻳـْ َ◌ ۗﻬ ْ ﺪِي اﻟْﻘَﻮ ْ م َ اﻟﻈﱠﺎﻟِﻤِﲔ ◌ ۚﻣﱢﻨﻜُﻢ ْ ﻓَﺈِ ﻧإِﱠﻪ ُنﱠ ﻣِ ﻨ َ ﻣ َ ﻦ ﻳـ َ ﺘـَﻮ َ ﳍﱠ ُﻢ Artinya: "Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali, sesungguhnya sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain" (QS Al Maidah 51).
63
Secara singkat PKS lebih melihat kepemimpinan sebagai sebuah fungsi dari pada sebuah posisi. Dari sudut posisi pun kepemimpinan itu adalah posisi sebagai penerima amanah dan kepercayaan. 3 Secara Lahiriyahnya kepercayaan dari komunitas sosial yang mengamanahkan, dan pada hakekatnya sebagai amanah dari Allah swt sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah saw “Innaha laamanah” kepemimpinan itu adalah amanah. Karena amanah kepemimpinan sesungguhnya merupakan kursi panas dan sungguh membawa hina dan sesal di hari kiamat, namun bisa menjadi kursi yang empuk dan nyaman bagi orang yang meraih kepemimpinanan tersebut secara hak dan menunaikan kewajibannya. Jadi poin terpenting dalam
kepemimpinan
adalah
kinerja
atau
performance, karenanya posisi kepemimpinan itu berat. Kepemimpinan itu lebih sebagai “taklif” atau tugas dari pada sebuah “tasyrif” atau penghormatan, terlebih bagi pemimpin politik yang punya relasi kuat dengan urusan masyarakat umum, dan hanya dengan menjalankan fungsi-fungsinya maka kepemimpinan akan membawa kebaikan serta berkah.4 Seperti dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Anbiyaa’ dan Hadits :
َ اﻟﺼﱠﻠَﻮﻳٰـ ْ ﺘَﺂء ِاﳋَْ ﻴـو َْ ﺮ ٰإِﻗَﺎم َةٍ و َ إ ِ ﻬِﻢ ْ ﻓِ ﻌ ْ ﻞ َت نَﻟَﻣَﻴْْﺮِﻧَﺎ ﻨَﺂﺑِإِﺄ ْ َﺋِﻤﱠﺔًأﻨـَٰوﻢﻳـ َْﺣﻬ َْ ﻴـﺪُْ و ُْو َﺟأَ﴿ﻌوَﻬَﻠ ﴾ َ ﺒِﺪِ ﻳﻋْٰﻦ َﻛَﻮﺎٰﻧةٍـُﻮ ْ أ ﻟَﻨَﺎ َواﻟﺰﱠﻛ Artinya : “Dan Kami jadikan mereka ( para Nabi ) itu sebagai pemimpinpemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat
3
Wawancara Pribadi dengan Bapak Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si Jakarta, 6 juni 2011
4
Wawancara Pribadi dengan Bapak Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si Jakarta, 6 juni 2011
64
dan menunaikan zakat dan hanya kepada Kami mereka menyembah.” ( QS 21 : 73 )
. ِ ْ لٌ ﻋَ ﻦ ْ ر َ ﻋِ ﻴﱠﺘِ ﻪ,ﺆُو ٍﺴ َْ اع ُﻢ ْﻜُﻢﻣَْ ر ﻛُﻠﱡ و َ ﻛُ ﻠﱡﻜ “Setiap kalian adalah pemimpin (penggembala) dan setiap pemimpin akan di tanyai tentang kepemimpinannya (gembalaannya). Seorang pemimpin masyarakat adalah penggembala dan akan di tanya tentang gembalaannya”. (Hadist).
Dengan demikian, sebuah kepemimpinan lebih dititik beratkan kepada hasil kinerja kepemimpinan tersebut dibandingkan dengan pengertian konsep itu sendiri. Karena sebuah konsep yang baik, belum tentu berjalan dengan efektif apabila hasil kinerja tersebut tidak sesuai dengan yang ada. Dengan kata lain, hasil akhir sebuah kepemimpinan ditentukan oleh fungsi dari kepemimpinan itu sendiri. B. Suksesi Kepemimpinan dalam Pandangan PKS Pada sub bab di atas, menerangkan mengenai arti atau pemahaman sebuah konsep kepemimpinan dalam sebuah negara dalam pandangan PKS. Dalam sebuah kepemimpinan, terdapat suatu keadaan yang dinamakan periode yaitu masa atau waktu kepemimpinan tersebut menjalankan kekuasaannya. Setelah berakhirnya periode dalam suatu kekuasaan, maka akan dimulainya sebuah suksesi kepemimpinan yang diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam kepemimpinan yang berlangsung satu arah secara teratur yang terjadi didalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu hingga terbentuk negara beserta kepemimpinan baru yang berbeda dengan negara semula.
65
Melalui hasil wawancara peneliti dengan narasumber dari PKS, dapat di ambil penjelasan bahwa yang dimaksud dengan suksesi kepemimpinan adalah sesuatu yang sudah menjadi bagian dari perjalanan roda kehidupan umat manusia/bangsa, seperti yang telah Allah jelaskan dalam Kitab Sucinya:
﴾..... ِو َ ﺗِ ﻠْﻚَ اﻷ ْ َﻳﱠﺎم﴿ُ ﻧُﺪَ اوِﳍَُﺎ ﺑـ َﲔ ْ َ اﻟﻨﱠﺎس Artinya
“Dan
masa
(kejayaan/kekuasaan/kepemimpinan
dan
kejatuhan/kehancuran ) itu, Kami pergilirkan di antara manusia ( agar dapat menjadi pelajaran ) …” ( QS Ali Imran : 140 ).
Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa sesungguhnya suksesi kepemimpinan itu adalah hal alamiah yang akan terjadi kepada siapapun dan penguasa di negara manapun, termasuk di negara kita ini. Hal terpenting adalah bagaimana cara dan mekanisme yang dilalui oleh proses suksesi itu dapat berjalan dengan baik.5 Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana
kita
berupaya
mempersiapkan diri untuk menghadapi dan menjalani suksesi itu sendiri dan dalam konteks PKS sebagai sebuah partai politik, maka pertanyaan yang sama pun akan tetap muncul yaitu apakah PKS telah mempersiapkan diri jika proses suksesi di negara ini jatuh ke tangan PKS. Kalau sekiranya kita membuat perumpamaan dan pengandaian pergiliran sejarah suksesi di negri ini maka kita akan melihat peta pergiliran adalah sebagai berikut, era orde baru dikuasai oleh parpol Golkar, kemudian era orde reformasi berturut-turut ditangan parpol PKB, 5
Wawancara Pribadi dengan Bapak Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si Jakarta, 6 juni 2011
66
diteruskan oleh PDIP dan sekarang Demokrat selama 2 periode. Saat ini PKS telah masuk ke jajaran parpol 4 besar di tanah air, maka bukanlah hal yang mustahil pergiliran suksesi tersebut akan berada di tangan PKS. Jadi dalam konteks ini PKS memandang bahwa suksesi adalah sebuah perjalanan alamiah bagi setiap bangsa/negara. PKS lebih melihat bagaimana agar proses suksesi itu dapat berjalan secara alamiah dan normal tanpa harus melalui jalan yang mengandung kekerasan fisik seperti kudeta maupun people power. Karena bila sebuah proses suksesi dilakukan dengan jalan kudeta misalnya maka yang dikhawatirkan dan perlu diwaspadai adalah akan lahirnya dendam politik dari pihak yang digulingkan, dan bila hal tersebut yang terjadi maka stabilitas negara pasti akan sangat terganggu. Pakistan adalah salah satu contoh negara yang stabilitas negerinya tidak aman karena buah dari tindakan kudeta yang mengawalinya. Begitu pula dengan people power, karena dilihatnya memiliki tingkat resiko bahaya dan atau merugikan bagi rakyat lebih besar. Sejarah negeri kita telah mencatatnya bagaimana people power itu telah memakan korban dari rakyat dan anak bangsa sendiri ketika terjadi gejolak tahun 66, 74, dan 98, contoh aktual yang saat ini dapat kita saksikan bersama gejolak yang terjadi di negara-negara timur tengah, diawali dari Mesir, Yordania, Yaman, Suriah dan mungkin menyusul negara-negara lainnya. Memang tindakan kudeta ataupun gerakan people power dapat menjadi jalan bagi terjadinya proses suksesi sebuah kekuasaan, namun bila di lihat dari tingkat resiko yang akan terjadi maka akan jauh lebih baik dan elok bila proses suksesi itu dijalankan secara alamiah dan dengan cara-cara yang demokratis.
67
Dalam kaidah ushul fiqh pun ada kaidah yang berbunyi “ Menghindari mudharat yang lebih besar jauh lebih utama daripada mengharapkan maslahat yang belum tentu di dapatkan”.6 Selain itu, terdapat pula suksesi kepemimpinan menurut pandangan PKS, yang di simpulkan menjadi tiga pola, yaitu: 1) Pertama, mekanisme pemilihan langsung yang dijalankan oleh pemimpin yang menunjuk
langsung
suksesor
atau
penerus
kepemimpinannya
dalam
menjalankan kekuasaan. Lalu, dilakukan pemilihan (pembaiatan) langsung oleh rakyat kepada pemimpin yang telah ditunjuk. 2) Kedua, mekanisme formatur yang digunakan oleh pemimpin terdahulu dalam memilih orang yang akan mengantikannya. Pemimpin menunjuk beberapa orang untuk mengemban tugas memimpin yang memiliki kredibilitas tinggi, keluasan ilmu dan pengalaman, serta merupakan panutan dan sosok yang berpengaruh dalam masyarakat. Lalu diadakan musyawarah untuk memilih pemimpin yang baru dan setelah terpilih langsung diadakan baiat terhadap pemimpin yang terpilih dalam suksesi kepemimpinan tersebut. 3) Ketiga, pola monarki sebagai alat terjadinya suksesi kepemimpinan. Dalam pola ini pemimpin yang baru mendapatkan kedudukannya berdasarkan warisan dari pemimpin yang mendahuluinya. Jadi di dalam suksesi model ini, ada lembaga negara, yaitu kedudukan pemimpin yang dapat diwariskan. Adapun tentang siapa-siapa yang berwenang mendapatkan kepemimpinan ini, maka
6
Wawancara Pribadi dengan Bapak Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si Jakarta, 6 juni 2011
68
negara itu sendirilah yang mengaturnya atau bahkan itu menjadi hak progratif pemimpin itu sendiri. Pola pemilihan kedua dan ketiga ini, merupakan sistem yang baik, karena orang yang dijadikan pengganti (dan tim formatur yang akan memilih pengganti) pemimpin tidak dipilih berdasarkan kekerabatan, atau golongan (nepotisme), melainkan berdasarkan profesionalisme dan kelayakan. Seperti halnya suksesi di dalam PKS, proses suksesi yang terjadi melalui sistem pemilu yang kita sebut sebagai pemira (pemilu raya). Proses pemilihan pimpinan dalam tubuh PKS melalui sistem atau mekanisme syura (musyawarah) dan sumpah (janji setia). Syura yang diselenggarakan oleh para tokoh pilihan yang merepresentasikan perwakilan dengan otoritas “ahlul halli wal’aqdi”, sebagai lembaga pemutus dengan putusan yang mengikat, antara lain dengan memilih kandidat pemimpin partai. Langsung setelah terpilih dalam syura lembaga tertinggi itu dan mendapat sumpah (janji setia) dari seluruh anggotanya, sang pemimpin terpilih pada level syura diserahkan kepada masyarakat (kader) untuk mendapatkan janji setia, dukungan kesetiaan mereka. Dan dalam tataran teknis dan mekanisme modern dikenal dengan istilah referendum atau pemilu.7 Pada intinya suksesi kepemimpinan sangat menghindari jalan yang mengandung kekerasan fisik seperti kudet dan people power. Hal ini dikarenakan tindakan kudeta ataupun people power sangat mengandung resiko yang sangat tinggi. Dalam Islam pun tidak dibenarkan dengan adanya sebuah sistem yang mengandung kekerasan dan menimbulkan sebuah pihak. Seperti kaidah Ushul 7
Wawancara Pribadi dengan Bapak Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si Jakarta, 6 juni 2011
69
Fiqh yang berbunyi “Menghindari mudharat yang lebih besar jauh lebih utama daripada mengharapkan maslahat yang belum tentu di dapatkan”. C. Analisis Suksesi Kepemimpinan Nasional Untuk mendapatkan tenaga-tenaga kepemimpinan bagi bermacam-macam usaha yang diciptakan oleh masyarakat modern, juga untuk keperluan proses regenerasi (penggantian dari generasi tua ke generasi penggantinya), diperlukan penyiapan dan pembinaan calon-calon pemimpin. Tugas ini terutama dibebankan kepada pemerintah dan partai-partai politik. Juga dilakukan oleh organisasiorganisasi masyarakat/sosial yang turut serta dalam suksesi kepemimpinan nasional. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam suksesi kepemimpinan nasional adalah sebagai berikut: a) People power Yang dimaksud dengan people power adalah suksesi yang dilakukan dengan penggunaan kekuatan keamanan (fisik) untuk menegakkan kekuasaan politik.8 Hal ini pernah terjadi dalam suksesi kepemimpinan nasional yang terjadi pada tahun 1998, yang disebut era reformasi. Era reformasi ditandai dengan berakhirnya era orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama kurang lebih 32 tahun. Pada saat itu, mahasiswa selaku motor pergerakan pembaharuan nasional, melakukan aksi melalui kekuatan fisik yang menginginkan terjadi suksesi kepemimpinan nasional dari tangan Presiden Soeharto kepada pemimpin yang lebih berkompeten. Karena pada saat itu, Presiden Soeharto dinilai gagal melakukan demokrasi di Indonesia. 8
Peter Calvert, Proses Suksesi Politik, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993)., h. 249
70
b) Pemilu Suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan disini beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat, di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa, pada konteks yang lebih luas. Sistem pemilu yang digunakan di Indonesia adalah asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil).9 Presiden dan Wakil Presiden diplih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu seperti dinyatakan pada pasal 6A UUD 1945 bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” dan “pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”10. Kita bisa melihat dari sejarah bangsa kita bagaimana roda suksesi itu terjadi dalam rentang waktu yang berbeda-beda. Presiden 1 Soekarno dengan era orde lamanya setelah menjalankan kekuasaanya selama sekitar 20 tahunan akhirnya harus berakhir juga dan digantikan oleh Soeharto dengan era orde barunya yang berlangsung sekitar 30 tahun. Dan ternyata kekuasaan orde baru yang bercokol selama hampir 30 tahun akhirnya runtuh juga dan digantikan 9
Rumidan Rabi’ah, Lebih Dekat dengan Pemilu di Indonesia. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), cet ke-1, h.46 10
Hasyim Asy’ari, “Menghitung Hari Pemilu Presiden,” Suara Merdeka, 5 Juli 2004.
71
dengan era orde reformasi yang sampai kini masih berjalan terseok-seok dengan 4 orang presiden yang menjabatnya dengan rentang masa yang relativ singkat. 11 Bentuk nyata dari suksesi kepemimpinan nasional yang melibatkan PKS (dalam pada waktu itu bernama PK) yakni ketika Presiden Soeharto turun dari jabatannya lewat jalan people power dan digantikan oleh BJ. Habibie yang selang beberapa lama juga mengundurkan diri. Selain itu, PKS (dalam pada waktu itu bernama PK) juga terlibat dalam sistem Pemilu terutama pada awal era reformasi yang dilaksanakan pada tahun 1999 yang hasilnya dimenangkan oleh KH. Abdurahman Wahid sebagai presiden dengan partainya PKB dan wakil presiden yaitu Hj. Megawati Soekarno Putri dengan partainya PDI selain itu PKS juga berpartisipasi pada pemilu tahun 2004 yang dimenangkan oleh DR. Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat sebagai presiden dan wakilnya Jusuf Kalla dari partai Golkar. Kemudian pemilu tahun 2009 dimenangkan kembali oleh DR. Susilo Bambang Yudhono dengan wakilnya DR. Boediono.12 Dari hasil suksesi kepemimpinan nasional yang melibatkan PKS melalui sistem pemilu yang terjadi dalam kurun waktu 1999-2009 dapat dilihat bahwa suksesi kepemimpinan nasional lebih cenderung mencapai hasil yang memuaskan melalui mekanisme atau sistem pemilu. Hal ini dikarenakan sistem pemilu lebih mengakomodir kepentingan rakyat yang merepresentasikan wujudnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam bentuk presiden yang telah di pilih oleh suara terbanyak dalam pemilu. Dengan terpilihnya seorang presiden sebagai
11 12
Wawancara Pribadi dengan Bapak Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si Jakarta, 6 juni 2011 Wawancara Pribadi dengan Bapak Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si Jakarta, 6 juni 2011
72
kepala negara, maka suksesi kepemimpinan nasional dapat dikatakan telah berhasil. Kita memang menyadari bahwa bangsa ini sedang dalam proses menuju kedewasaannya dalam berdemokras. Hal itu memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, apalagi bangsa kita memang baru bisa membebaskan diri dari 2 belenggu era yang otoriter yaitu era orde lama dan orde baru yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Sedangkan era reformasi baru berjalan 12 tahun namun telah melalui 4 pergantian presiden. Hal ini cukup berdampak pada terhambatnya pencapaian cita-cita reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998 lalu. Namun demikian, kita sebagai anak bangsa harus dan wajib untuk tetap mempunyai harapan dan optimisme bahwa bangsa ini akan menjadi lebih baik. Dan proses suksesi yang nantinya akan dijalankan di tahun 2014 akan berjalan dengan alamiah dan stabil. Kita tentunya berharap kedepannya bangsa ini akan menjadi bangsa yang demokratis. 13 Sistem pemilu dirasakan lebih optimal dalam suksesi kepemimpinan nasional. Hal ini disebabkan pemilu lebih dapat mewujudkan aspirasi kepentingan rakyat kepada seorang kepala negara yang terpilih dari hasil pemilu tersebut. Oleh karena itu, hasil dari sebuah pemilu merupakan wujud demokrasi. Artinya dengan semangat “menghindari mudharat yang lebih besar jauh lebih utama daripada mengharapkan maslahat yang belum tentu di dapatkan” dan sebagai partai berbasis masa Muslim dengan ideologi Islam. 13
Wawancara Pribadi dengan Bapak Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si Jakarta, 6 juni 2011
73
Suksesi kepemimpinan merupakan sebuah upaya dan jalan bagi PKS untuk sampai kepada tujuan mendasarnya memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Hal ini lah yang membedakan Partai Keadilan Sejahtera dengan partai politik lainnya.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) PKS secara singkat lebih melihat kepemimpinan sebagai sebuah fungsi dari pada sebuah posisi. Dari sudut posisi pun kepemimpinan itu adalah posisi sebagai penerima amanah dan kepercayaan. Lahiriyahnya kepercayaan dari komunitas sosial yang mengamanahkan, dan pada hakekatnya sebagai amanah dari Allah swt sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah saw “Innaha laamanah” kepemimpinan itu adalah amanah. Jadi poin terpenting dalam kepemimpinan adalah kinerja atau performance, karenanya posisi kepemimpinan itu berat. Kepemimpinan itu lebih sebagai “taklif” atau tugas dari pada sebuah “tasyrif” atau penghormatan, terlebih bagi pemimpin politik yang punya relasi kuat dengan urusan masyarakat umum, yang hanya menjalankan fungsi-fungsinya maka kepemimpinan akan membawa kebaikan serta berkah. 2) Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suksesi kepemimpinan adalah sesuatu yang sudah menjadi bagian dari perjalanan roda kehidupan umat manusia/bangsa. Suksesi kepemimpinan itu adalah hal alamiah yang akan terjadi kepada siapapun dan penguasa di negara manapun, termasuk di negara kita ini. Yang terpenting adalah bagaimana cara dan mekanisme yang
74
75
dilalui oleh proses suksesi itu dapat berjalan dengan baik. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita berupaya mempersiapkan diri untuk menghadapi dan menjalani suksesi itu sendiri. 3) Dari hasil suksesi kepemimpinan nasional yang melibatkan PKS melalui sistem pemilu yang terjadi dalam kurun waktu 1999-2009 dapat dilihat bahwa suksesi kepemimpinan nasional lebih cenderung mencapai hasil yang memuaskan melalui mekanisme atau sistem pemilu dibandingkan dengan sistem yang lain seperti people power atau kudeta. Hal ini dikarenakan sistem pemilu lebih mengakomodir kepentingan rakyat yang merepresentasikan wujudnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam bentuk presiden yang telah di pilih oleh suara terbanyak dalam pemilu. Dengan terpilihnya seorang presiden sebagai kepala negara, maka suksesi kepemimpinan nasional dapat dikatakan telah berhasil.
B. Saran-saran 1) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diharapkan untuk menghindari adanya Kudeta ataupun People Power dalam proses suksesi kepemimpinan karena bila sebuah proses suksesi dilakukan dengan jalan Kudeta ataupun People Power maka dikhawatirkan dan yang perlu diwaspadai adalah akan lahirnya dendam politik dari pihak yang digulingkan, dan bila hal tersebut yang terjadi maka stabilitas negara pasti akan sangat terganggu. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita berupaya mempersiapkan diri untuk menghadapi dan menjalani suksesi itu sendiri agar proses suksesi itu dapat
76
berjalan secara alamiah dan normal tanpa harus melalui jalan kudeta maupun people power. 2) Kepada seluruh masyarakat diharapkan agar turut berperan aktif dalam setiap proses suksesi kepemimpinan yang terjadi melalui sistem pemilu yang kita sebut sebagai pemira (pemilu raya), agar setiap proses pemilihan pimpinan dalam tubuh PKS melalui sistem atau mekanisme syura (musyawarah) dan sumpah (janji setia) dapat berjalan dengan alamiah dan stabil. Karna tentunya masyarakat berharap kedepannya bangsa ini akan menjadi bangsa yang demokratis. 3) Bagi para akademis, diharapkan mampu memperbanyak karya ilmiah mengenai suksesi kepemimpinan baik secara umum maupun secara konsep Islam. Selain itu, sebagai anak bangsa kita harus dan wajib untuk tetap mempunyai harapan dan optimisme bahwa bangsa ini akan menjadi lebih baik.
DAFTAR PUSTAKA
Aay Muhammad Furqon, Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslimin Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Teraju, 2004).
Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Arieeff.S,(ed), Kamus Hukum Edisi Lengkap, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, tth) Peter.
Anogara, panji. Psikologi Kepemimpinan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001).
Ali Said Damanik. Fenomena Partai keadilan: Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia.
Arwan Tuti Artha, Kudeta Mei ’98 Perseteruan Habibie-Prabowo, (Yogyakarta: Galangpress, 2007).
C.H. Dodd, “Suksesi Politik di Kerajaan Ottoman dan Turki Modern”, dalam Peter Calverd, Proses Suksesi Politik, op, cit..
Daniel Dhakidae, Ph. D, Parta-partai Politik Indonesia Ideologi dan program 2004-2009, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2004).
Esti Ismawati, Metode Penelitian, (Surakarta: Pustaka Cakra, 2003).
Fathi Yakan, Revolusi Hasan al-Banna: Gerakan Ikhwanul Muslimin dari Sayyid Quthb Sampai Rasyid Al-Ghannusyi, (Bandung: Penerbit Harakah, 2002).
Hasyim Asy’ari, “Menghitung Hari Pemilu Presiden,” Suara Merdeka, 5 Juli 2004.
77
78
Heckman, Huneryager. Kepemimpinan.(semarang: Dahara Prize, 1992).
Munawir, Syadzali. Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 1999).
M. Imadadun Rahmat. Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen, (Yogyakarta: Lkis, 2008).
Moh. Tolchah Mansoer, “Fungsi Eksekutif”, dalam Padmo Wahyono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, op, cit.
Nandang Burhanudin, Penegakan Syariat Islam Menurut PKS, (Jakarta: Al-Jannah Pustaka, 2004).
Peter Calvert, Proses Suksesi Politik, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993)..
Redaksi Ensiklopedi Indonesia, Ensiklopedi Indonesia seri Geografi “Eropa”, (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990), Cet-1.
Republika 10 Agustus 1998, h.3. Sementara dalam Majalah Tempo. Edisi 18 Januari 1999, h.58. Nur Mahmudi menyebutkan akar histories itu hampir selama 20 tahun
Riberu,J. Dasar-Dasar Kepemimpinan. (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992).
Rumidan Rabi’ah, Lebih Dekat dengan Pemilu di Indonesia. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), cet ke-1.
Soehono, Ilmu Negara, op. cit.,.
79
Suharsimi, Arikuntor, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1998).
Wawancara Pribadi dengan Bapak Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si Jakarta, 6 juni 2011 Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Tatanegara di Indonesia, Jakarta: Dian Rakyat, 1983).
Yon Machmudi. Partai Keadilan Sejahtera; Wajah Baru Islam Politik Indonesia, (Bandung: Harakatun€a. 2005) h.69
http://andreysubiantoro.viviti.com/entries/rekiblik/suksesi-kepemimpinan. og.friendster.com/2008/07/suksesi-kelembagaan-menantipemimpin-merajut-kebersamaan/.
http://hasmisusanto.web.id/?p=308 http://politik.kompasiana.com/2011/02/24/reformasi-orde-baru/ http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto http://hasmisusanto.web.id/?p=308http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id=117228
LAMPIRAN-LAMPIRAN
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (IJIN) SYARIF HIDAYATL,'LLAH JAKARTA FAKULTAS SYARIAII DAN HUKUM
Un 01/F4/KM.00.02lr l) /2011 PermohonanDat.,4vawan.ara DPPParraiKeadilanS€jahtcra Di AssnIn,tuf Inikt, 1Wt.t^lb. PimpinanFakultasSyariahdan Huklm UIN Syarif Hidayatullah lakarta menenngkan bahwai 106045201538 Jakarra,2Juli 1986
Tempat/Tanggal Lahn
x (sepuluh)
khm JhayahSi),asah/Ketatal€garaan : JL. Peranburanv Rt 003/0ENo: 11 lakarta 08978555r.11l08568270380
Telp/Hp
Artalah b€nar mahasisuaFakultasS-rariahdan Hukutu UIN S),arif H nyatullah]akarta yang sedarg menycl.saikanskripsi ltenganToPik " SrkscslKetallhpnlat dala Pntd1"8a" Pattai K.4t1il4nSejiht 6 " Untuk nelenS!.pi bahan/data yang b€rkaitan dengan p..ulisan/pembahasan ToPik/ludul di atas, dimohon kiranya Bapak/lbu/saudara/idapat nembantu/ menerimayang bersanSkutan At s kes€diaan Bapat/lbu/s.ldara/i, kani ucapkanbanl,aktciima rtnssrln M t'dlniku,t Vlt.Wb. DEKAN,
. ArrJtlii
Dr. N]P r957011119850.1r001 u l t a ' S l n n h , i a nl l d ] ! m U I N T J t r r i a
Yangbeddda tanee di ba*th ini, HMs DP?PKS,nddmgk n bahM :
106045201538
NM
sydiahdm Hukm CIINSydif Hidaratullan) SiybahSyd'i'.yth(K€lalmeearMIslm) Ngm tqsbut dia16 telahnel.ksFkd ptrlitid lapmem sbagai svml kele4kapa dalaskilsi dengejudrl "Suk!6i Kep.nibpintn Ddth Pndalgtn Parti K€adilar Soj.nt€n (PKs)". Ddili$
sud keterege ini dibut untuk tLpat dieuat6
'Wakil
sebagainda
SekjenBiddg Mcdia
OUTLINE TRANSKRIP WAWANCARA
Judul Skripsi : SUKSESI KEPEMIMPINAN DALAM PANDANGAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS). Narasumber
: Bapak Drs. Mahfudz Siddiq, M. Si sebagai Wakil Sekjen Bidang Media DPP
PKS 1. Apa jabatan Bapak dalam struktur kepengurusan DPP PKS ? J : Sebagai Wakil Sekjen Bidang Media
2. Siapa Ketua DPP PKS saat ini? J : Lutfi Hasan Ishaq.MA
3. Bagaimana pandangan PKS mengenai konsep kepemimpinan dalam negara? J : PKS lebih melihat kepemimpinan sebagai sebuah fungsi dari pada sebuah posisi, dari sudut posisi pun kepemimpinan itu adalah posisi sebagai penerima amanah dan kepercayaan. Lahiriyahnya kepercayaan dari komunitas sosial yang mengamanahkan, dan pada hakekatnya sebagai amanah dari Allah swt sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah saw “Innaha laamanah”, Kepemimpinan itu adalah amanah. Karena amanah kepemimpinan sesungguhnya merupakan kursi panas dan sungguh membawa hina dan sesal di hari kiamat, namun bisa menjadi kursi yang empuk dan nyaman bagi orang yang kewajibannya.
meraih kepemimpinanan tersebut secara hak dan menunaikan
Jadi poin terpenting dalam kepemimpinan adalah kinerja /performance, karenanya posisi kepemimpinann itu berat. Kepemimpinan itu lebih sebagai “taklif” atau tugas dari pada sebuah “tasyrif” atau penghormatan, terlebih bagi pemimpin politik yang punya relasi kuat dengan urusan masyarakat umum. Dan hanya dengan menjalankan fungsi-fungsinya maka kepemimpinan akan membawa kebaikan serta berkah. “Dan Kami jadikan mereka (para Nabi) itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan , melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan hanya kepada Kami mereka menyembah.” (QS 21 : 73). “Setiap kalian adalah pemimpin (penggembala) dan setiap pemimpin akan di tanyai tentang kepemimpinannya (gembalaannya) . Seorang pemimpin masyarakat adalah penggembala dan akan di tanya tentang gembalaanya.”(al hadist).
4. Bagaimana pandangan Bapak mengenai suksesi kepemimpinan dalam pandangan PKS dan Fiqh Siyasah? J : Suksesi kepemimpinan adalah sesuatu yang sudah menjadi bagian dari perjalanan roda kehidupan umat manusia/bangsa, seperti yang telah Allah jelaskan dalam kitab sucinya “ Watilkal ayyamu nudawiluha bainannaasa…” yang artinya “Dan masa (kejayaan /kekuasaan/kepemimpinan dan kejatuhan/kehancuran) itu Kami pergilirkan diantara manusia (agar menjadi pelajaran) …”(QS Ali Imran : 140). Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa sesungguhnya suksesi kepemimpinan itu adalah hal alamiah yang akan terjadi kepada siapapun dan penguasa di negara manapun, termasuk di negara kita ini. Yang terpenting adalah bagaimana cara dan mekanisme yang dilalui oleh proses suksesi itu dapat berjalan dengan baik.
Kita bisa melihat dari sejarah bangsa kita bagaimana roda suksesi itu terjadi dalam rentang waktu yang berbeda-beda. Presiden 1 Soekarno dengan era orde lamanya setelah menjalankan kekuasaanya selama sekitar 20 tahunan akhirnya harus berakhir juga dan digantikan oleh Soeharto dengan era orde barunya yang berlangsung sekitar 30 tahun, dan ternyata kekuasaan orde baru yang bercokol selama hamper 30 tahun akhirnya runtuh juga dan digantikan dengan era orde reformasi yang sampai kini masih berjalan terseok-seok dengan 4 orang presiden yang menjabatnya dengan rentang masa yang relative singkat. Nah, saya melihat bahwa yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita berupaya mempersiapkan diri untuk menghadapi dan menjalani suksesi itu sendiri. Dan dalam konteks PKS sebagai sebuah partai politik maka pertanyaan yang sama pun akan tetap muncul yaitu adalah apakah PKS telah mempersiapkan diri jika proses suksesi di negara ini jatuh ke tangan PKS?.Kalau sekiranya kita membuat perumpamaan dan pengandaian pergiliran sejarah suksesi di negri ini maka kita akan melihat peta pergiliran adalah sebagai berikut, era orde baru dikuasai oleh parpol Golkar, kemudian era orde reformasi berturut-turut ditangan parpol PKB, diteruskan oleh PDIP dan sekarang Demokrat selama 2 periode. Dan saat ini PKS telah masuk ke jajaran parpol 4 besar di tanah air, maka bukanlah hal yang mustahil pergiliran suksesi tersebut akan berada di tangan PKS. Jadi dalam konteks ini PKS memandang bahwa suksesi adalah sebuah perjalanan alamiah bagi setiap bangsa/negara .
5. Lalu Adakah Istilah Kudeta dan People Power dalam PKS mengenai Suksesi Kepemimpinan itu sendiri? 6. Jika ada/tidak, mohon di jelaskan?
7. Benarkah dalam pandangan ulama di Fiqh Siyasah tidak mengenal istilah Kudeta dan People Power? J : No 5 - 7 PKS lebih melihat bagaimana agar proses suksesi itu dapat berjalan secara alamiah dan normal tanpa harus melalui jalan kudeta maupun people power. Karena bila sebuah proses suksesi dilakukan dengan jalan kudeta misalnya, maka yang dikhawatirkan dan perlu diwaspadai adalah akan lahirnya dendam politik dari pihak yang digulingkan, dan bila hal tersebut yang terjadi maka stabilitas negara pasti akan sangat terganggu. Pakistan adalah salah satu contoh negara yang stabilitas negrinya tidak aman karena buah dari tindakan kudeta yang mengawalinya. Begitu pula dengan people power, saya melihatnya memiliki tingkat resiko bahaya dan atau merugikan bagi rakyat lebih besar. Sejarah negri kita telah mencatatnya bagaimana people power itu telah memakan korban dari rakyat dan anak bangsa sendiri ketika terjadi gejolak tahun 1966, 1974, dan 1998, atau contoh aktual yang saat ini dapat kita saksikan bersama gejolak yang terjadi di negara-negara timur tengah, diawali dari Mesir, Yordania, Yaman, Suriah dan mungkin menyusul negara-negara lainnya. Memang tindakan kudeta ataupun gerakan people power dapat menjadi jalan bagi terjadinya proses suksesi sebuah kekuasaan, namun bila di lihat dari tingkat resiko yang akan terjadi maka akan jauh lebih baik dan elok bila proses suksesi itu dijalankan secara alamiah dan dengan cara-cara yuang demokratis. Dalam kaidah ushul fiqh pun ada kaidah yang berbunyi “ Menghindari mudharat yang lebih besar jauh lebih utama daripada mengharapkan maslahat yang belum tentu di dapatkan”.
8. Apakah dalam suksesi kepemimpinan dalam PKS selalu melalui Pemilu? 9. Jika ya, kenapa? Dan mengapa harus melalui pemilu? 10. Sedangkan dalam Fiqh Siyasah tidak ada istilah pemilu? 11.Bagaimana Demokratisasi Pemilihan Seorang Pemimpin dalam PKS? J : N0 8 - 11 Ya, di dalam PKS proses suksesi yang terjadi melalui sistem pemilu yang kita sebut sebagai pemira (pemilu raya). Proses pemilihan pimpinan dalam tubuh PKS melalui sistem atau mekanisme syura ( musyawarah ) dan sumpah ( janji setia ). Syura yang diselenggarakan oleh para tokoh pilihan yang merepresentasikan perwakilan dengan otoritas “ahlul halli wal’aqdi“, sebagai lembaga pemutus dengan putusan yang mengikat, antara lain dengan memilih kandidat pemimpin partai. Langsung setelah terpilih dalam syura lembaga tertinggi itu dan mendapat sumpah ( janji setia ) dari seluruh anggotanya, sang pemimpin terpilih pada level syura diserahkan kepada masyarakat ( kader ) untuk mendapatkan janji setia, dukungan kesetiaan mereka. Dan dalam tataran teknis dan mekanisme modern dikenal dengan istilah referendum atau pemilu.
12. Bagaimana menurut pandangan bapak mengenai suksesi kepemimpinan di Indonesia ? J : Kita memang menyadari bahwa bangsa ini sedang dalam proses menuju kedewasaannya dalam berdemokrasi. Dan hal itu memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, apalagi bangsa kita memang baru bisa membebaskan diri dari 2 belenggu era yang otoriter yaitu era orde lama dan orde baru yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Sedangkan era reformasi baru berjalan 12 tahun namun telah melalui 4 pergantian presiden. Hal ini cukup berdampak pada terhambatnhya pencapaian cita-cita reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998 lalu.
Namun demikian , kita sebagai anak bangsa harus dan wajib untuk tetap mempunyai harapan dan optimisme bahwa bangsa ini akan menjadi lebih baik. Dan proses suksesi yang nantinya akan dijalankan di tahun 2014 akan berjalan dengan alamiah dan stabil. Kita tentunya berharap kedepannya bangsa ini akan menjadi bangsa yang demokratis.
