M O N E
KPPN JAKARTA VI
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU
LANGKAH STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN Jakarta, 2017
PEMBAGIAN KEWENANGAN Kewenangan Administratif :
PAKET UU KEUANGAN NEGARA
1. melakukan perikatan yang berakibat penerimaan/ pengeluaran negara;
PRESIDEN
2. Melakukan pengujian dan pembebanan atas tagihan; dan
Konsekuensi pembagian kewenangan : Terselenggaranya
KEMENTERIAN/ LEMBAGA KEWENANGAN ADMINISTRATIF
Check and Balance
KEMENTERIAN KEUANGAN
(Chief Operational Officer)
KEWENANGAN KEBENDAHARAAN (Chief Financial Officer)
SPP
SP2D
SPM
3. Memerintahkan pembayaran yang timbul dalam pelaksanaan anggaran. Kewenangan Kebendaharaan : Menteri Keuangan selaku BUN menilai kebenaran atas tagihan tersebut. BUN selaku pengelola keuangan (Membayar, pengawasan keuangan dan manajer keuangan)
PELAKSANAAN ANGGARAN PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN
PEJABAT PERBENDAHARAAN : 1. Menteri/Pimpinan menunjuk KPA, dan menetapkan PPK dan PPSPM 2. Kewenangan menetapkan PPK dan PPSPM dapat dilimpahkan kepada KPA 3. Menteri mengangkat Bendahara Pengeluaran, dan dapat didelegasikan kepada Kepala Satker 4. Kedudukan Pejabat Perbendaharaan dalam pelaksanaan anggaran adalah setara untuk menjamin terciptanya Check and Balance PMK 190, KPA menyampaikan Surat Keputusan penetapan PPK dan PPSPM kepada KPPN beserta spesimen Tandatangan PPSPM dan stempel Satker; kepada PPSPM beserta spesimen Tandatangan PPK; dan kepada PPK.
PELAKSANAAN ANGGARAN
TUGAS TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN PEJABAT PERBENDAHARAAN PA/Kuasa PA
PPK
Adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau Kuasanya yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. 1. Adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara; 2. PPK dapat ditunjuk oleh KPA lebih dari satu dalam satuan kerja sesuai kebutuhan.
PPSPM
Adalah pejabat yang diberi kewenangn untuk menguji tagihan kepada negara dan menerbitkan serta menandatangani SPM.
BENDAHARA PENGELUARAN
1. Adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara; 2. Bendahara dapat dibantu oleh BPP yang ditunjuk oleh KPA dan diusulkan ke KPPN; 3. Bendahara dapat ditunjuk oleh KPA untuk mengelola lebih dari satu DIPA,
PELAKSANAAN ANGGARAN
TUGAS TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN PEJABAT PERBENDAHARAAN
a. KPA bertanggungjawab manajerial b. PPK bertanggungjawab material dan formal c. PPSPM bertanggungjawab formal d. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas uang yang dikelolanya. Kejelasan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan fungsi check and balance di satker berjalan dengan baik.
PENYAMPAIAN LAPORAN PEJABAT PERBENDAHARAAN PMK 190 TAHUN 2012 PPK, dan PPSPM menyampaikan Laporan BULANAN kepada KPA, paling kurang memuat :
1. Perjanjian/Kontrak pihak ketiga yang telah ditandatangani 2. Tagihan yang belum dan telah disampaikan pihak ketiga 3. Tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPP 4. Jangka waktu penyelesaian tagihan 1. Jumlah SPP yang diterima 2. Jumlah SPM yang diterbitkan 3. Jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM
KHUSUS BENDAHARA :
1. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada KPPN 2. LPJ telah direkonsiliasi dan diperiksa oleh KPA/PPK atas nama KPA 3. Menerima laporan dari Bendahara Pembantu
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DIPA Sebagai dasar pelaksanaan Pengeluaran Negara Alokasi dana DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara
Pengeluaran tidak boleh dilaksanakan jika tidak ada dana atau tidak cukup tersedia Khusus untuk Gaji dan Tunjangan boleh melebihi pagu sebelum dilakukan REVISI DIPA
PENYELESAIAN TAGIHAN Pengeluaran Negara dilakukan melalui
KOMITMEN
Perjanjian/Kontrak (PBJ)
Penetapan Keputusan
Mekanisme Pembayaran dilakukan dengan Langsung (LS) atau swakelola (UP) Perjanjian/Kontrak menggunakan LS, untuk Penetapan Keputusan menggunakan LS atau UP
PEMBUATAN KOMITMEN
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara, dilakukan melalui pembuatan komitmen.
Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentuk: • Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa; dan/atau • Penetapan keputusan
Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk: • pelaksanaan belanja pegawai • pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelola; • pelaksanaan kegiatan swakelola, termasuk pembayaran honorarium kegiatan; atau • pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima bantuan;
PROSES PENYELESAIAN TAGIHAN PENYAMPAIAN DOKUMEN TAGIHAN
PPK
KPPN
PPSPM SPP
PPK 1. PPK perikatan dengan Pihak III 2. Daftarkan ke KPPN 3. Memberitahukan kepada Pihak III untuk mengajukan tagihan 4. Memeriksa tagihan dan 5. Menerbitkan SPP dan diajukan ke PPSPM beserta dokumen dukung
SPM PPSPM 1. Memeriksa SPP beserta dokumen 2. Menguji ketersediaan dana 3. Menerbitkan SPM dan diajukan ke KPPN 4. Menyimpan bukti tagihan atau dokumen
SP2D
KPPN 1. Meneliti dan menguji kebenaran SPM (formal dan substantif) 2. Menguji ketersediaan dana 3. Menerbitkan SP2D
NORMA WAKTU PENYELESAIAN TAGIHAN
PIHAK 3
BAST
INVOICE 5 HK
5 HK
PPK
PPSPM
SPP
SPM 5 HK
FO
KPPN 2 HK
17 HARI KERJA PMK 190, norma waktu penyelesaian tagihan sejak muncul tagihan adalah 17 hari kerja.
SP2D
MEKANISME PENYELESAIAN TAGIHAN
Pelaksananaan pembayaran tagihan, dilakukan dengan MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) dari Rekening Kas Umum Negara kepada: 1. Penyedia barang/jasa; 2. Bendahara; 3. Pihak lainnya.
Dalam hal PEMBAYARAN LS tidak dapat dilakukan, pembayaran Tagihan kepada Penerima Hak dilakukan dengan MEKANISME UANG PERSEDIAAN (UP)
UANG PERSEDIAAN (UP) 1. UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS. 2. UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving).
3. Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/ penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. 4. Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
UANG PERSEDIAAN (UP) 5. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran: Belanja Barang; Belanja Modal; dan Belanja Lain-lain. 6. Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA. 7. Penggantian UP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen). 8. Setiap BPP mengajukan penggantian UP melalui Bendahara Pengeluaran, apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) Pemberian UP diberikan paling banyak: a.
Rp. 50.000.000,- untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp. 900.000.000;
b.
Rp.100.000.000 untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp. 900.000.000 sampai dengan Rp. 2.400.000.000;
c.
Rp.200.000.000 untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp. 2.400.000.000 sampai dengan Rp.6.000.000.000; atau
d.
Rp.500.000.000 untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp. 6.000.000.000.
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
PENGAWASAN UANG PERSEDIAAN (UP) OLEH KPPN Ilustrasi : Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA, 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP.
1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan, belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala KPPN memotong UP sebesar 25% (dua puluh lima persen). 1 (satu) bulan berikutnya jika belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala KPPN memotong UP sebesar 50% (lima puluh persen). Pemotongan dana UP dilakukan dengan cara: ▪ memperhitungkan potongan UP dlm SPM dan/atau ▪ menyetorkan ke Kas Negara.
UP: 100 Juta 10 Januari S.D 10 Maret belum ajukan GUP
Kepala KPPN menyampaikan Surat S.D 10 April belum ajukan GUP UP dipotong 25%
Pemotongan pada SPM GUP atau disetor Setelah dipotong/disetor UP, pengajuan GUP berikutnya diawasi
S.D 10 Mei belum ajukan GUP UP dipotong 50%
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP) 1.
Persetujuan TUP dilakukan oleh Kepala KPPN (nilai berapapun) dengan disertai: • Rincian Rencana Pengguna TUP; dan • Surat Pernyataan dari KPA bahwa TUP: ▪ digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; dan ▪ tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS.
2.
3.
Kepala KPPN melakukan penilaian atas pengajuan TUP meliputi: • pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP bukan merupakan pengeluaran yang harus dilakukan dengan pembayaran LS; • pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP masih/cukup tersedia dananya dalam DIPA; • TUP sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan seluruhnya; dan • TUP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke Kas Negara. KPA dapat mengajukan permintaan TUP untuk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan dengan pertimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan.
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP) 4. TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap. 5. Bila 1 bulan (sesuai waktu pertanggungjawab UP) belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP, maka Kepala KPPN menyampaikan surat teguran TP kepada KPA. 6. Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu pengajuan pertanggungjawaban TUP. (SPM-PTUP) 7. Kepala KPPN dapat menyetujui permohonan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, dengan pertimbangan: • KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang telah dipergunakan; dan
• KPA menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya.
DITJEN PDTU DALAM ANGKA TA 2016 REALISASI ANGGARAN TREND PENYERAPAN ANGGARAN No. Jenis Belanja 1
Pegawai
2 3
Pagu
Realisasi
20,152,140,000
13,932,933,728
Barang
1,262,562,065,000
600,055,968,020
Modal
7,154,235,000
7,138,060,406
Jumlah
1,289,868,440,000
621,126,962,154
Sisa
Ket
6,219,206,272
69.14%
100.00% 90.00% 80.00%
16,174,594
668,741,477,846
47.53% 99.77%
48.15%
70.00% PRESENTASI
662,506,096,980
60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Target
15.00%
40.00%
60.00%
90.00%
Realisasi
0.08%
1.77%
16.76%
48.15%
DITJEN PDTU DALAM ANGKA TA 2017 1
PAGU TA 2017 = RP. 260,953,983,000 REALISASI TW I = RP. 9,923,750,654 (3.80% ) DIBAWAH TARGET 15%
2
Penyampaian DATA KONTRAK 66.67% Terlambat Perincian Data Kontrak : • Masuk Ke KPPN sebanyak 6 kontrak • 2 tepat waktu • 4 terlambat • 4 kontrak sudah selesai • 2 kontrak belum realisasi senilai Rp 539.750.000
3
Pengelolaan UP/TUP 100% Tepat Waktu
Kinerja penyerapan anggaran Sama dengan TA 2016 Kinerja data kontrak menurun dibanding TA 2016
Kinerja pengelolaan UP/TUP meningkat dibanding TA 2016
KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN ▪ Pengukuran kinerja didasarkan pada aspek penyerapan anggaran, tidak menggambarkan kinerja yang sesungguhnya. ▪ Tren Realisasi rendah di awal, meningkat tajam di akhir tahun (menumpuk) Indikator penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang digunakan adalah : Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Penyampaian Data Kontrak, Pengeloaan uang persediaan (UP), Kesalahan SPM, Deviasi Rencana Penarikan Dana, Penyampaian LPJ Bendahara, dan Retur SP2D. Bahan Montoring dan evaluasi dan strategi pelaksanaan anggaran
STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2017 Arahan Menteri Keuangan dalam rangka pengendalian belanja K/L (Surat nomor S-153/MK.05/2017 tanggal 27 Februari 2017)
1
Memastikan K/L melaksanakan Belanja dengan efektif, efisien dan optimal serta taat azas, untuk menjamin tercapainya program strategis nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
2
Menjaga kredibilitas pelaksanaan APBN, dengan menjamin ketepatan waktu belanja negara selaras dengan kecukupan penerimaan dan ketersediaan kas Pemerintah
Lanjutan
1
Melakukan reviu atas perencanaan kegiatan, penyerapan, dan capaian kinerja : 1.Mereviu target capaian output, penyerapan anggaran dan jangka waktu pelaksanaan a) memperbaiki informasi Rencana Penarikan Dana dan Rencana Penerimaan; b) memperbaiki Rencana Pelaksanaan Kegiatan untuk pencapaian target kinerja; c) menyampaikan informasi tersebut kepada BUN/Kuasa BUN (KPPN)
2.Melakukan revisi halaman III DIPA 3.Memastikan rencana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA sebagai dasar pencairan dana. 4.Memperhatikan capaian output dan tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran
2
Meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak ke KPPN 1.Memastikan data supplier tidak terdapat kesalahan, untuk menghindari proses pembayaran yang gagal dilakukan oleh KPPN. 2.Memastikan penyampaian data perjanjian/kontrak paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak. 3.Kontrak yang ditandatangani tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017 didaftarkan paling lambat tanggal 28 Februari 2017. 4.Kontrak yang ditandatangani setelah tanggal 21 Februari 2017 didaftarkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani. 5.Data kontrak yang terlambat diajukan, pendaftaran kontrak dapat diproses setelah memperoleh dispensasi KPPN.
Lanjutan
3
4
Memastikan Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan : 1.Tidak menunda proses pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai 2.Penyelesaian tagihan terpenuhi sesuai dengan ketentuan, mengendalikan dan mengawasi setiap tagihan. 3.Tagihan s.d tanggal 31 Maret 2017 diselesaikan paling lambat tanggal 27 April 2017. Selanjutnya, tagihan bulan-bulan berikutnya paling lambat 17 hari kerja setelah timbulnya hak tagih. 4.Norma waktu penyelesaian tagihan : a.Tagihan kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara. b.Proses penyelesaian SPP oleh PPK kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja c. Penerbitan SPM oleh PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SPP diterima. 5. Memastikan KPPN menerima SPM selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan SPM
Pengendalian UP / TUP 1.Pengajuan UP agar dilakukan secara rasional sesuai kebutuhan operasional Satker satu bulan. 2.Segera melakukan revolving UP telah mencapai minimal 50%. 3.Apabila memerlukan dana lebih besar dari UP yang dimiliki, : a. Mempercepat frekuensi Penggantian Uang Persediaan (GUP); b. Mengajukan TUP sesuai norma, yaitu: 1) Pengajuan TUP disertai dengan rincian penggunaan TUP; 2) TUP habis digunakan dalam 1 (satu) bulan; 3) TUP digunakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak bersifat LS; c. Pertanggungjawaban TUP harus sesuai dengan rencana penggunaan TUP; d. Apabila penggunaan TUP tidak sesuai rencana KPA memberikan penjelasan kepada KPPN.
4.Pengelolaan UP/TUP akan direviu oleh Kanwil DJPB/atau KPPN. dasar pencairan UP/TUP
REVIU PERENCANAAN KEGIATAN, PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT SATKER 1 Reviu atas rencana kegiatan : 1.KPPN meminta Satker untuk mereviu rencana kegiatan berdasarkan jenis belanja pada DIPA 2.KPPN meminta Satker untuk mereviu rencana kegiatan berdasarkan kategori output pada kertas kerja RKA-KL/POK 2
Reviu atas rencana penyerapan/penarikan dana 1.KPPN dan Satker melakukan reviu deviasi Halaman III DIPA Satker setiap awal Triwulan menggunakan data yang disediakan pada tool ME Budget Execution untuk menilai kesesuaian rencana penarikan dana dengan realisasi Satker. 2.Meminta Satker untuk menyusun perbaikan rencana penyerapan/penarikan dana pada Halaman III DIPA untuk Triwulan selanjutnya. 3.Hasil reviu dan perbaikan rencana penyerapan/penarikan dana antara KPPN dengan Satker agar dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu dan Analisis Ringkas Reviu.
REVIU PERENCANAAN KEGIATAN, PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT SATKER 3
Reviu atas rencana capaian output 1.KPPN dan Satker melakukan reviu realisasi capaian output sesuai dengan rencana pencairan dana berdasarkan kategori output Satker setiap awal Triwulan, menggunakan data yang disediakan pada tool ME Budget Execution, untuk menilai kesesuaian rencana penyerapan/penarikan dana dengan rencana capaian output Satker 2.Meminta Satker untuk menyusun perbaikan rencana penyerapan/penarikan dana pada Halaman III DIPA akibat penyesuaian rencana capaian output, untuk Triwulan selanjutnya. 3.Hasil reviu dan perbaikan rencana penyerapan/penarikan dana antara KPPN dengan Satker agar dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu dan Analisis Ringkas Reviu Pelaksanaan reviu antara KPPN dan Satker dilakukan dalam bentuk pertukaran data melalui media surat elektronik dan media social (email, WA dan sejenisnya), atau rapat koordinasi, focus group discussion, one-on-one meeting, dan/atau bimbingan teknis, di KPPN atau di Satker
REVIU PERENCANAAN KEGIATAN, PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT SATKER
REVIU PERENCANAAN KEGIATAN, PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT SATKER
MONITORING PENYELESAIAN TAGIHAN Menyampaikan kepada SATKER bahwa dalam uraian SPM yang diajukan agar dilengkapi dengan catatan sebagai berikut:
1
2
3
Untuk SPM-UP/GUP/ TUP/PTUP, paling kurang memuat: Nomor dan tanggal SPP Untuk SPM-LS yang ditujukan kepada penyedia barang/jasa, paling kurang memuat: a. Nomor dan tanggal SPP; b. Nomor dan tanggal Perjanjian/Kontrak; dan c. Nomor dan tanggal Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) atau Berita Acara Serah Terima (BAST); Untuk SPM-LS yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas, paling kurang memuat: a. Nomor dan tanggal SPP; b. Nomor dan tanggal Surat Keputusan/Surat Tugas
MONITORING PENYELESAIAN TAGIHAN
1
Memproses SPM yang diajukan Satker sesuai ketentuan yang berlaku, apabila norma penyelesaian tagihan masih dalam batas jangka waktu 17 hari kerja
2
Dalam hal jangka waktu penyelesaian tagihan melebihi 17 hari kerja, KPPN meminta Satker untuk melampirkan Surat Pernyataan SPM melebihi batas waktu, pada saat pengajuan SPM
3
Melaporkan jumlah surat pernyataan pengajuan SPM Satker yang mengalami keterlambatan penyelesaian tagihan, kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan setiap triwulan
4
Dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelesaian tagihan, KPPN dapat melakukan koordinasi dengan Satker terkait permasalahan dalam penyelesaian tagihan
5
Laporan surat pernyataan pengajuan SPM yang penyelesaian tagihannya melebihi batas waktu disampaikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat Minggu Pertama pada bulan berikutnya setelah triwulan berkenaan berakhir.
SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN TAGIHAN LEBIH DARI 17 (TUJUH BELAS) HARI KERJA
PENYAMPAIAN DATA KONTRAK A
B
C
Kontrak didaftarkan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani. Terhadap penyampaian data kontrak yang terlambat, KPPN menerapkan ketentuan sebagai berikut : 1) Apabila waktu pendaftaran data kontrak tidak bersamaan dengan waktu pengajuan SPM, maka data kontrak dapat didaftarkan kembali ke KPPN setelah terlebih dahulu mendapat Dispensasi Pendaftaran Data Kontrak dari Kepala KPPN. 2) Apabila waktu pendaftaran data kontrak bersamaan dengan waktu pengajuan SPM, maka data kontrak dapat didaftarkan kembali ke KPPN setelah terlebih dahulu mendapat Dispensasi Pendaftaran Data Kontrak dari Kepala KPPN, dan SPM baru dapat diajukan ke KPPN paling cepat 5 (lima) hari setelah data kontrak terdaftar di KPPN. Dalam kondisi mendesak, pengajuan SPM yang bersamaan dengan penyampaian data kontrak, dapat dipertimbangkan diproses oleh KPPN dengan melampirkan Surat Pernyataan dari KPA dan mendapat persetujuan Kepala KPPN.
PENYAMPAIAN DATA KONTRAK
PENGENDALIAN UP DAN TUP UP
TUP
Uang Persediaan UP harus diajukan secara rasional dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan. Satker agar segera melakukan revolving UP (penggantian UP) jika penggunaannya telah mencapai minimal 50%. Dalam hal Satker tidak melakukan revolving UP dalam waktu 1 (satu) bulan, maka KPA harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada KPPN saat mengajukan SPM-GUP
Tambahan Uang Persediaan Dalam hal terdapat rencana kegiatan Satker yang memerlukan dana lebih besar dari UP yang dimiliki, maka Satker agar melakukan: 1) Mempercepat frekuensi Penggantian Uang Persediaan (GUP). 2) Mengajukan TUP sesuai norma, yaitu: a) Pengajuan disertai rincian rencana penggunaan TUP; b) TUP habis digunakan dalam 1 (satu) bulan; c) TUP digunakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak bersifat LS. 3) Mempertanggungjawabkan TUP sesuai dengan rencana penggunaan TUP. Dalam hal penggunaan TUP tidak sesuai dengan rencana, maka KPA harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada KPPN saat mengajukan SPM-PTUP.
PENGENDALIAN UP DAN TUP SURAT TERLAMBAT REVOLVING UP
SURAT PENJELASAN PENGGUNAAN TUP YANG TIDAK SESUAI
STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2017 KONT RAK TUAL
IDENTIFIKASI KEGIATAN
RKAKL/ POK
OUT PUT COME
SWA KELO LA
Berdasar RKA-KL/POK, diidentifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sistem kontraktual atau swakelola (UP); dengan berpedoman pencapaian output dan manfaat atas output yang maksimal. “semakin cepat barang/jasa diperoleh, semakin besar manfaat yang didapat”
STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2017 JADWAL KEGIATAN
KONT RAK TUAL
TETAPKAN JADWAL & RPD
KEGIATAN
JAN
PEB
DST
MOBIL
Kontrak
Minggu 1
GEDUNG
Lelang
Kontrak
Minggu 1
RPD
RPD
RPD
JADWAL KEGIATAN
SWA KELO LA
KEGIATAN
JAN
SOSIALI SASI PERJADIN
PEB
DST
Minggu 1 Minggu 1
Minggu1
Minggu 1
RPD
RPD
RPD
Perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana yang optimal, mempengaruhi capaian kinerja penyerapan anggaran dan meminimalisir deviasi. “Indikator kinerja : penyerapan anggaran per triwulan, penyelesaian tagihan, Pengelolaan UP dan akurasi RPD ”
STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2017 PA/KPA MELAKUKAN MONEV ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENYERAPAN ANGGARAN SESUAI DENGAN RENCANA (DIPA+POK), YANG DILAKUKAN OLEH PPK, PPSPM DAN BENDAHARA BERDASAR LAPORAN SECARA RUTIN. (PMK 190 : TUGAS KPA/PPK/PPSPM /BENDAHARA)
MONEV
MENGOPTIMALKAN SISTEM OMSPAN (MONITORING ONLINE) DALAM MEMONITOR PAGU DAN REALISASI ATAS KEGIATAN SATKER NYA.
STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2017 MENGOPTIMALKAN DAN KOORDINASI PERAN PENGAWAS INTERNAL DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN (MULAI PERENCANAAN HINGGA PELAKSANAAN) : ITJEN/APIP.
MONEV
BERKOORDINASI DENGAN PIHAK TERKAIT (LKPP, DJA, DJPBN DLL) DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN, BERUPA SHARING KNOWLEDGE TERKAIT KOMPETENSI DAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil DJPBN Prov. DKI Jakarta
KPPN JAKARTA VI
Melalui Inovasi dan Kreasi
T
H
A
N
K
Y
O
U
