DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan disebut Ditjen Strahan adalah unsur pelaksanaan tugas dan fungsi pertahanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Ditjen Strahan dipimpim oleh Direktur Jenderal Strategi Pertahanan disebut Dirjen Strahan. Ditjen Strahan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara. Dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud, Ditjen Strahan menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan kebijakan kementerian di bidang strategi pertahanan negara; 2. Pelaksanaan kebijakan kementerian di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara meliputi perumusan kebijakan strategis, pengerahan, analisa strategis, kerjasama internasional, wilayah pertahanan dan hukum strategi pertahanan. 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan krieteria di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara; 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara; 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan.
STRUKTUR Ditjen Strahan terdiri dari Sekretariat, Direktorat Kebijakan Strategi, Direktorat Pengerahan, Direktorat Analisa Strategi, Direktorat Kerjasama Internasional, Direktorat Wilayah Pertahanan dan Direktorat Hukum Strategi Pertahanan. Sekretariat Direktorat Jenderal. Sekretariat Direktorat Jenderal ini merupakan unsur pembantu Ditjen dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi Ditjen. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Ses Ditjen menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Ditjen, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen, pembinaan kepegawaian, administrasi keuangan, materiil, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Ditjen, pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi dan perpustakaan Ditjen serta Koordinasi dan supervisi staf. Sekretariat Ditjen terdiri dari Bagian Program dan Laporan, Tat Usaha dan Informasi, Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Direktorat Kebijakan Strategi. Direktorat Kebijakan Strategi selanjutnya disebut Direktorat Jakstra adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, dipimpin oleh Direktur Kebijakan Strategi disebut Dir Jakstra mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kebijakan strategis pertahanan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jakstra menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kebijakan umum pertahanan negara,
kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, pembinaan doktrin dan kebijakan pelaksanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan strategi pertahanan di bidang kebijakan umum pertahanan negara, kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, pembinaan doktrin dan kebijakan pelaksanaan, pemberian bimbingan, supervisi dan perijinan di bidang kebijakan umum pertahanan negara, kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, pembinaan doktrin serta kebijakan pelaksanaan dan pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat. Direktorat Jakstra terdiri dari Subdirektorat Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pertahanan Negara, Subdirektorat Penyusunan Kebijakan Pembinaan Pertahanan Negara, Subdirektorat Kebijakan Pelaksanaan, Subdirektorat Doktrin, Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Direktorat Pengerahan. Direktorat Pengerahan selanjutnya disebut Direktorat Rah adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Pengerahan disebut Dir Rah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengerahan komponen pertahanan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Rah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kebijakan organisasi, penggunaan kekuatan, mobilisasi dan demobilisasi komponen pertahanan negara, perencanaan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan di bidang organisasi, penggunaan kekuatan, mobilisasi dan demobilisasi komponen pertahanan negara, pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perijinan di bidang kebijakan organisasi, penggunaan kekuatan, mobilisasi dan demobilisasi komponen pertahanan negara dan pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat. Direktorat Rah terdiri dari Subdirektorat Organisasi, Subdirektorat Penggunaan Kekuatan Komponen Utama, Subdirektorat Penggunaan Kekuatan Komponen Cadangan dan Pendukung, Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Direktorat Analisa Strategi. Direktorat Analisa Strategis selanjutnya disebut Direktorat Anstra adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Analisa Strategis disebut Dir Anstra mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis strategis. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Anstra menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang analisis strategis, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang analisis strategis dalam negeri, Asia Pasifik, Amerika, Eropa, Afrika, organisasi internasional dan perkembangan global, perencanaan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan analisis strategis dalam negeri, Asia Pasifik, Amerika, Eropa, Afrika, organisasi internasional dan perkembangan global, pelaksanaan bimbingan, supervisi kebijakan analisis strategis dan pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat. Direktorat Anstra terdiri dari Subdirektorat Dalam Negeri, Subdirektorat Asia dan Pasifik, Subdirektorat Amerika, Eropa dan Afrika, Subdirektorat Organisasi Internasional, Subdirektorat Kawasan Global, Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Direktorat Kerjasama Internasional. Direktorat Kerjasama Internasional selanjutnya disebut Direktorat Kersin adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Kerjasama Internasional disebut Dirkersin mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kebijakan kerjasama internasional. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Kersin menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang kerjasama internasional baik bilateral maupun multilateral, perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang hubungan bilateral, hubungan multilateral, pendidikan dan materiil, pembinaan atase pertahanan dan Foreign Military Sales (FMS) serta protokoler, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang hubungan bilateral, hubungan multilateral, pendidikan dan materiil, pembinaan atase pertahanan dan Foreign Military Sales serta protokoler, pemberian bimbingan, supervisi dan perijinan di bidang hubungan bilateral, hubungan multilateral, pendidikan dan materiil, pembinaan atase pertahanan dan Foreign Military Sales serta protokoler, pemegang kebijakan satu pintu (“one gate policy”) bagi kerjasama internasional di lingkungan Kementerian dan TNI, penyiapan dan proses penempatan Perwira Foreign Military Sales Washington DC dan pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat. Direktorat Kersin terdiri dari Subdirektorat Bilateral, Subdirektorat Multilateral, Subdirektorat Kerjasama Pendidikan dan Materiil, Subdirektorat Atase Pertahanan, Subdirektorat Protokoler dan Perijinan, Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Direktorat Wilayah Pertahanan. Direktorat Wilayah Pertahanan selanjutnya disebut Direktorat Wilhan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Wilayah Pertahanan disebut Dir Wilhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan penataan wilayah pertahanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Wilhan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang penataan wilayah pertahanan, perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang survei dan pemetaan, penegasan dan delimitasi batas, tata ruang dan geoinformasi, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang survei dan pemetaan, penegasan dan delimitasi batas, tata ruang dan geoinformasi, pemberian bimbingan, supervisi dan perijinan di bidang survei dan pemetaan, penegasan dan delimitasi batas, tata ruang dan geoinformasi dan pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat. Direktorat Wilhan terdiri dari Subdirektorat Survey dan Pemetaan, Subdirektorat Perbatasan Darat, Subdirektorat Perbatasan Laut dan Udara, Subdirektorat Tata Ruang, Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Direktorat Hukum Strategi Pertahanan. Direktorat Hukum Strategi Pertahanan selanjutnya disebut Direktorat Kumstrahan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direkturat Jenderal Strategi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Hukum Strategi Pertahanan disebut Dir Kumstrahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perundang-undangan pertahanan negara, kajian pertahanan, hukum internasional, dan informasi hukum.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Direktorat Kumstrahan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang Perundang-Undangan, perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perundang-undangan, kajian pertahanan, hukum internasional, dan informasi hukum, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan strategi pertahanan di bidang perundang-undangan, kajian pertahanan, hukum internasional dan informasi hukum, pemberian bimbingan, supervisi dan perijinan di bidang Perundang-undangan, kajian pertahanan, hukum internasional dan informasi hukum dan pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat. Direktorat Kumstrahan terdiri dari Subdirektorat Peraturan, Subdirektorat Penelaahan Hukum Pertahanan, Subdirektorat Hukum Internasional, Subdirektorat Informasi Hukum, Subbag Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
STRATEGI BESAR Tugas pokok dari Ditjen Strahan yang sangat strategis adalah merumuskan dan merancang grand strategy pertahanan negara yang akan dijadikan landasan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah Negara, khusunya di bidang pertahanan. Dalam kaitan tersebut pada abad ke-21 ini, sumber daya manusia (SDM) pertahanan akan menjadi rujukan sistem pendidikan pada konteks implementasi kebijakan. Dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pertahanan negara, Diejen Strahan bekerja berdasarkan arahan dari Menhan mengenai penyelengaraan pertahanan Negara. Setelah arahan kebijakan turun maka disusunlah strategi, postur, buku putih serta doktrin pertahanan negara. Prinsip-prinsip mendasar perlu menjadi acuan dalam membentuk profesonalisme TNI sebagai tentara rakyat, tentara perjuang, tentara nasional dan tentara professional. Selain itu, juga di tambah dengan konsep Menhan tentang perwujudan konsep Trimatra Terpadu di lingkungan TNI. Seyogyanya konsep-konsep seperti itu dituangkan juga dalam strategi pengembangan SDM pertahanan ke depan. Intinya mencangkup spiritual, akhlak, dan lain-lain. Konsep ini kemudian diwujudkan dalam kurikulum, terutama di lingkup Kementerian Pendidikan Nasioanal (Kemdiknas). Penerapan sejak masa kecil, secara psikologis ajaran-ajaran tersebut akan melekat terus. Karena itu dalam kurikulum Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah masalah yang terkait dengan spiritual mutlak diajarkan.
WILAYAH PERBATASAN Indonesia sebagai adalah negara kepulauan (Archipelagic State) memiliki ± 17.504 pulau dan panjang garis pantai ± 80.290 Km, dimana 2/3 luas wilayahnya berbatasan di wilayah darat dengan 3 (tiga) negara tetangga yaitu Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste berbatasan laut dengan 10 (sepuluh) negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam,Philipina, Palau, Papua New Guinea, Timor Leste dan Australia. Arah kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan telah berubah dari kebijkan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi kedalam (inward looking) menjadi keluar (outward looking). Paradigma pengelolaan secara “outward looking” tersebut diarahkan untuk mengelola wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara yang berfungsi sebagai pintu gerbang keluar/masuk orang, barang dan semua aktivitas. Pengelolaan wilayah perbatasan
selain menggunakan pendekatan keamanan seperti yang pernah dilakukan, juga dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan. Dalam pengelolaan pertahanan di wilayah perbatasan juga harus mengimplimentasikan aspek mana yang harus di kedepankan, aspek Security, Prosperity atau Environment tanpa mengesampingkan yang satu dengan yang lainnya, sehingga pemberdayaan pertahanan dapat dilakukan keseluruhan. Wilayah perbatasan RI dengan negara-negara tetangga memiliki peran yang sangat strategis dalam hubungannya dengan nasionalisme, keutuhan, kehormatan, martabat, dan kedaulatan RI baik secara Gegorafi, Demografi, Sumber Daya Alam, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan. Hal tersebut mengingat karena wilayah perbatasan merupakan bagian wilayah yang tidak boleh dipisahkan dari wilayah NKRI secara keseluruhan. Dengan kata lain mengabaikan masalah perbatasan antar negara, berarti mengabaikan eksistensi, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta keutuhan NKRI. Pemerintah telah memebentuk Badan Nasional Pengelolahan Perbatasan (BNPP) melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri. Selain itu, BNPP memiliki fungsi pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan, sehingga pengelolaan di wilayah perbatasan dapat diupayakan seoptimal mungkin
