DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Peran, tugas dan fungsi Kekuatan Pertahanan ditangani oleh sebuah Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan atau disebut Ditjen Kuathan, yang merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan RI yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. Ditjen Kuathan dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan atau disebut Dirjen Kuathan. Ditjen Kuathan bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekuatan pertahanan militer. Dalam melaksanakan tugas Ditjen kuathan menyelenggarakan fungsi 1. Perumusan kebijakan Kementerian di bidang kekuatan pertahanan militer; 2. Pelaksanaan kebijakan Kementerian di bidang kekuatan pertahanan militer, meliputi pembinaan sumber daya manusia, materiil, fasilitas dan jasa serta kesehatan pertahanan militer; 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekuatan pertahanan militer; 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekuatan pertahanan militer; dan 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan.
STRUKTUR Susunan organisasi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan terdiri dari Sekretariat; Direktorat Sumber Daya Manusia; Direktorat Materiil; Direktorat Fasilitas dan Jasa; serta Direktorat Kesehatan. Sekretariat. Sekretariat Direktorat Jenderal adalah unsur pembantu Direktorat Jenderal, dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal disebut Ses Ditjen, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif Ditjen. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Ditjen menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Ditjen; penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen; pembinaan kepegawaian, administrasi keuangan, materill, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Ditjen; pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi dan perpustakaan Ditjen; serta koordinasi dan supervisi staf. Sekretariat Ditjen terdiri dari Bagian Program dan Laporan, Bagian Data dan Informasi, Bagian Umum, serta Kelompok Jabatan FungsionaI. Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM). Direktorat SDM adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Ditjen Kuathan, dipimpin oleh Direktur Sumber Daya Manusia, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, standarisasi teknis dan pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara dan administrasi keveteranan. Dalam melaksanakan tugas Direktorat SDM menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan di bidang sumber daya manusia
komponen utama pertahanan negara dan administrasi keveteranan; penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan perawatan, pemisahan dan penyaluran, gelar kehormatan, serta pengembangan kemampuan dan pengembangan pendidikan SDM komponen utama pertahanan negara dan administrasi keveteranan; pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan penyediaan tenaga, pemisahan dan penyaluran, gelar kehormatan, serta pengembangan kemampuan dan pengembangan pendidikan SDM komponen utama pertahanan negara dan administrasi keveteranan; pemberian bimbingan dan supervisi teknis di bidang perencanaan penyediaan tenaga, pemisahan dan penyaluran, gelar kehormatan, pengembangan kemampuan dan pengembangan pendidikan SDM komponen utama pertahanan negara dan administrasi keveteranan serta perijinan pendidikan kemiliteran; dan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat. Direktorat SDM terdiri dari empat Subdirektorat, yaitu Subdirektorat Perencanaan Penyediaan Tenaga dan Perawatan, Subdirektorat Pemisahan dan Penyaluran, Subdirektorat Gelar Kehormatan, dan Subdirektorat Pengembangan dan Pendidikan, serta Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Direktorat Materiil. Direktorat Materiil adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Ditjen Kuathan, dipimpin oleh Direktur Materiil, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan serta standarisasi teknis dan evaluasi di bidang pembinaan materiil komponen utama pertahanan negara. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Materiil menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan materiil komponen utama pertahanan negara; penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan sistem dan prosedur, pembinaan pemeliharaan dan pengendalian inventori materiil komponen utama pertahanan negara; pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan sistem dan prosedur, pembinaan pemeliharaan dan pengendalian inventori serta materiil komponen utama pertahanan negara; pemberian bimbingan dan supervisi di bidang pembinaan sistem dan prosedur, pembinaan pemeliharaan dan pengendalian inventori materiil komponen utama pertahanan negara; dan pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggan Direktorat. Direktorat Materiil terdiri dan empat subdirektorat, yaitu Subdirektorat Inventori, Subdirektorat Standarisasi, Kelaikan dan Kodifikasi, Subdirektorat Tata Kelola Materiil, dan Subdirektorat Pemeliharaan, serta Subbagian Tata Usaha dan Ketompok Jabatan Fungsional. Direktorat Fasilitas dan Jasa (Fasjas). Direktorat Fasjas adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Ditjen Kuathan, dipimpin oleh Direktur Fasilitas dan Jasa, yang mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan serta standarisasi teknis dan evaluasi di bidang pembinaan fasilitas dan jasa pertahanan. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Fasjas menyelenggarakan fungsi penyiapan rumusan kebijakan di bidang pembinaan fasilitas dan jasa pertahanan; serta penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang listrik, gas dan air, barang tidak bergerak, bahan bakar minyak dan pelumas, fasilitas serta komunikasi dan elektronika pertahanan yang terdiri dari kegiatan komunikasi, peperangan elektronika serta pembekalan, pemeliharaan, instalasi dan cyber war; pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang listrik, gas dan air, barang tidak bergerak, bahan bakar minyak dan pelumas, fasilitas serta
komunikasi dan elektronika pertahanan yang terdiri dari kegiatan komunikasi, peperangan elektronika serta pembekalan, pemeliharaan, instalasi dan cyber war; pemberian bimbingan, supervisi, dan perijinan di bidang listrik, gas dan air, barang tidak bergerak, bahan bakar minyak dan pelumas, fasilitas serta komunikasi dan elektronika pertahanan yang terdiri dari kegiatan kornunikasi, peperangan elektronika serta pembekalan, pemeliharaan, instalasi dan cyber war; dan pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat. Direktorat Fasjas terdiri dari lima Subdirektorat, yaitu Subdirektorat Fasilitas Komponen Utama, Subdirektorat Listrik, Gas dan Air, Subdirektorat Bahan Bakar Minyak dan Pelumas, Subdirektorat Komunikasi dan Elektronika, dan Subdirektorat Barang Tidak Bergerak, serta Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Direktorat Kesehatan. Direktorat Kesehatan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Ditjen Kuathan, dipimpin oleh Direktur Kesehatan, yang mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan serta standarisasi teknis dan evaluasi di bidang kesehatan komponen utama pertahanan negara. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Kesehatan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pembinaan kesehatan komponen utama pertahanan Negara; penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kekuatan kesehatan, pembinaan faslitas kesehatan, termasuk perencanaan dan penentuan kebutuhan alat peralatan kesehatan, serta bantuan kesehatan; pelaksanaan evaluasi kebijakan di bidang kekuatan kesehatan, pembinaan kemampuan dan profesi tenaga kesehatan, materiil dan fasilitas kesehatan, termasuk perencanaan dan penentuan kebutuhan alat peralatan kesehatan, serta bantuan kesehatan; pemberian bimbingan, supervisi dan perijinan di bidang kekuatan kesehatan, pembinaan kemampuan dan profesi tenaga kesehatan, materiil dan fasilitas kesehatan, termasuk perencanaan dan penentuan kebutuhan alat peralatan kesehatan, serta bantuan kesehatan; dan pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat. Direktorat Kes terdiri dan empat Subdirektorat, yaitu Subdirektorat Kekuatan Kesehatan, Subdirektorat Tenaga Kesehatan, Subdirektorat Materiil dan Fasilitas Kesehatan, Subdirektorat Bantuan Kesehatan, serta Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Direktorat SDM. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI belum dapat dilaksanakan karena belum mengatur tentang pengertian penghasilan terakhir bagi pensiunan TNI dan hak prajurit penyandang cacat yang meninggal dunia pada tanggal atau setelah 1 Januari 2008 yang belum menerima santunan dan tunjangan cacat disamping jumlah nominal yang diterima relatif kecil. Dalam rangka mempercepat penerimaan santunan dan tunjangan cacat maka Direktorat SDM telah selesai merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI dan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 228/PMK.05/2011 tentang Pembayaran Tunjangan Cacat Prajurit TNI. Akhir tahun 2011 Tunjangan Cacat Prajurit TNI telah dibayarkan.
HIBAH KAPAL PERANG DAN HELIKOPTER Rencana hibah Helikopter BELL 412 EP dari Pemda Provinsi Kaltim kepada Korem 09/ASN pada tahun 2009 namun realisasinya dilakasanakan pada tahun anggaran 2011 dengan mengaju kepada beberapa kebijakan antara lain : 1. Menhan melalui surat Nomor : B/472/09/23/04/DJKUAT tanggal 19 April 2011 tentang tindak lanjut rencana hibah asset pemda Pemda Provinsi Kaltim dan Pemda Prov Kalsel kepada TNI telah melayangkan surat kepada Pangdam VI/MLW menindak lanjuti rencana hibah asset Pemda Kaltim dan Kalsel kepada TNI. 2. Permenkeu nomor. 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan 3. Permenkeu nomor. 255/PMK/2010 tentang Tata cara Pengesahan Realisasi Pendataan dan Belanja yang bersumber dari Hibah Lugri/Dagri yang di terima langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk uang. Setelah menjalani proses panjang maka pada tanggal 8 Desember 2011 telah dilaksanakan penyerahan secara resmi 6 Unit Salute Gun di Bali dari Pemerintah RI yang diwakili oleh Menteri Pertahanan RI Bp. Purnomo Yusgiantoro kepada Pemerintah PNG yang diwakili oleh Bp. Hon. Ano Pala CMG, MP. Hibah Helikopter Bell 412 dari Pemda Provinsi Kaltim telah dilaksanakan pada tanggal 19 September 2011 oleh Gubernur Kaltim dengan Sekjen Kemhan RI.
SIMAK Penata usahan BMN jajaran Kemhan dan TNI melalui SIMAK BMN telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Laporan kekayaan Kemhan dan TNI sesuai SIMAK BMN akan menjadi dasar/saldo awal dalam pembuatan laporan Keuangan Kemhan. Dalam laporan keuangan Kemhan tahun anggaran 2007 sesuai opini yang dibuat BPK masih dinyatakan "Disclaimer". Namun dalam laporan keuangan Kemhan TA. 2008 sudah dapat meningkat menjadi "Wajar Dengan Pengecualian" (WDP). Peningkatan opini ini disebabkan bukannya karena nilai laporan yang sudah benar melainkan opini tersebut dikarenakan oleh langkahlangkah strategis yang telah ditempuh Kemhan dan TNI untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan mengaplikasikan SIMAK BMN dengan langkah-langkah meliputi : membuat peraturan-peraturan sebagai penjabaran Peraturan Pemerintah melaksanakan sosialisasi dan pelatihan. Melaksanakan penertiban Barang Milik Negara (BMN). Melaksanakan penilaian Barang Milik Negara (BMN) bersamasama dengan Ditjen Kekayaan Negara Kemkeu. Membangun Jaringan Komunikasi Data SIMAK BMN. Mengaplikasikan SIMAK BMN secara terbatas. Perubahan manajemen pengelolaan aset BMN dengan sistem baru yang dibangun oleh pemerintah dalam rangka penertiban untuk mendapatkan data-data BMN yang tepat dan akuntabel. Sistem penatausahaan yang baru diberlakukan tersebut masih bersifat umum untuk mewakili seluruh Kementerian/Lembaga Negara. Sehingga untuk diadopsi dan diaptikasikan di jajaran Kemhan dan TNI ternyata masih banyak kendala/permasalahan yang harus disesuaikan, hal ini disebabkan :
Struktur organisasi yang ada di Kemhan dan TNI sangat berbeda dengan struktur organisasi di Kementerian/Lembaga Negara yang lain. Jajaran Kementerian/Lembaga Negara terbagi dalam wilayah yang sifatnya Homogen. Namun di jajaran Kemhan dan TNI yang terdiri-dari kurang lebih 2700 satker/subsatker memiliki sifat yang Heterogen dengan spesifik masing-masing yang berbeda sesuai tugas pokoknya. BMN di jajaran Kemhan dan TNI sangat banyak macamnya dan sulit menentukan nilainya karena sebagian besar merupakan aset lama dengan dokumen sumber yang sudah tidak ada, disamping itu jenis barangnya spesifik misalnya Alutsista yang tidak dimiliki instansi lain. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang untuk menangani sistem baru, perlu adanya pelatihan khusus bagi personel yang ditugasi menangani sistem pelaporan BMN. Sarana Hard Ware berupa komputer, printer dan server belum sampai tingkat satker/subsatker. Pembangunan dan pengembangan sistem yang sesuai dengan kondisi organisasi Kemhan dan TNI belum memadai. Belum semua memiliki Jaringan Komunikasi data yang diperlukan untuk operasional sistem penatausahaan BMN. Dalam rangka meningkatkan kualitas penatausahaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI sehingga sasaran yang ingin dicapai Kemhan dalam laporan keuangan pada Tahun 2011 menjadi "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP), akan dapat terwujud apabila SIMAK BMN sebagai dasar laporan keuangan Kemhan sudah operasional sampai tingkat Satker/Subsatker, adapun upaya yang telah dilaksanakan antara lain : Penyempurnaan Aplikasi SIMAK BMN (versi 3.8) atas dasar masukan dari Unit Organisasi (UO) Kemhan dan TNI dan telah dilaunching sesuai surat Dirjen Kuathan Kemhan Nomor : B/2685- 16/03/01/DJKUAT tanggal 9 Desember 2011. Program update Aplikasi dan Jukops bisa di download melalui website Kemhan, Server maupun distribusi DVD (ke tiap-tiap UO). Titik berat penyempurnaan Aplikasi adalah pelaksanaan konversi kode BMN dari kode sesuai PMK 97 tahun 2007 ke PMK 29 tahun 2010. Sosialisasi dan pelatihan SIMAK BMN baik secara terpusat oleh Kemhan maupun dilaksanakan oleh masing-masing UO. Dengan adanya validasi Organisasi di jajaran Kemhan dan TNI maka pada Tahun Anggaran 2012 akan dilaksanakan kegiatan dalam rangka penyusunan kebijakan sebagai berikut : Revisi Permenhan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Revisi Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : SKEP/505/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara dengan SIMAK BMN di lingkungan Dephan dan TNI. Pokja Penyusunan Juklak tentang tata cara Rekonsiliasi BMN di lingkungan Kemhan dan TNI. Pokja Penyusunan Juklak tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN di lingkungan Kemhan dan TNI. Pokja Penyusunan Juklak tentang Pedoman Kapitalisasi BMN Alutsista di lingkungan Kemhan dan TNI.
