IMPLEMENTASI SISTEM DETEKSI DINI DAN RESOLUSI KONFLIK OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI KONFLIK SOSIAL DI NUSA TENGGARA BARAT (STUDI KASUS : KONFLIK SOSIAL ANTARA SUKU SAMAWA DENGAN SUKU BALI TAHUN 2013)
THE IMPLEMENTATION OF EARLY WARNING AND CONFLICT RESOLUTION SYSTEM BY LOCAL GOVERNMENT TO HANDLING THE SOCIAL CONFLICT IN WEST NUSA TENGGARA (CASE STUDY: SOCIAL CONFLICT BETWEEN SAMAWA ETHNIC AND BALI ETHNIC IN 2013) Auliyaul Hamidah Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan
Abstrak - Sistem deteksi dini dan resolusi konflik merupakan upaya pencegahan dan respon dini terhadap konflik yang muncul di masyarakat. Sistem ini telah tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang penanganan konflik. Pada 2013, di kabupaten Sumbawa terjadi konflik sosial antara suku Samawa dengan suku Bali. Penyebab konflik yakni adanya kesenjangan ekonomi yang kemudian memunculkan kecemburuan sosial oleh suku Samawa sebagai suku asli kepada suku pendatang yakni suku Bali. Konflik ini kemudian mengalami eskalasi pada 22 Januari 2013 yakni ketika munculnya kejanggalan di tubuh Arniati setelah mengalami kecelakaan bersama kekasihnya I Gede Eka yang berasal dari suku Bali. Kejadian ini kemudian memicu tindakan anarkis yang dilakukan oleh suku Samawa terhadap suku Bali dengan melakukan perusakan, pembakaran dan penjarahan. Konflik ini seharusnya tidak mengalami eskalasi apabila stakholders dapat menjalankan sistem deteksi dini konflik dengan optimal. Untuk itu, penelitian ini bertujuan menganalisa bagaimana implementasi sistem deteksi dini konflik oleh pemerintah daerah NTB dalam mencegah konflik sosial antara suku Samawa dengan suku Bali di Sumbawa pada 2013. Selain itu, dibahas juga mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi sistem deteksi dini konflik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah tidak optimalnya implementasi sistem deteksi dini konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah NTB dalam mencegah konflik sosial di Sumbawa pada 2013. Kata Kunci : Konflik sosial, Implementasi Kebijakan, Sistem Deteksi Dini dan Resolusi Konflik Abstract - Early warning and conflict resolution system is to detect and to respons the escalation of conflict that arise in the community. This system has been listed in the ministerial decree number 7 of 2012 regarding the handling of social conflicts. In 2013, in the district of Sumbawa has occured social conflicts between Samawa ethnic and Balinese ethnic. The causes of the conflict is economic Implementasi Sistem Deteksi Dini dan Resolusi Konflik oleh Pemerintah …| Auliyaul Hamidah | 77
inequality is felt by ethnic Samawa as the indigenous ethnic of Sumbawa againts ethnic Balinese as immigrant communities. Besides, this conflict escalated on January 22, 2013 when Arniati’s family find irregularities in her body after she got an accident with his boyfriend, I Gede Eka as Balinese ethnic. This incident extends to anarchic acts conducted by ethnic Samawa. Therefore this conflict should not be escalated if stakholders can implement the early warning systems. This study aims to analyze how the implementation of an early warning conflicts system by NTB local governments to preventing social conflicts between ethnic Samawa and ethnic Balinese in Sumbawa in 2013. In addition, this research considerations about supporting and obstacles factors in the implementation of the system. The method used is qualitative. The results of this research shows the implementation of early warning and conflict resolution by NTB local government in tackling social conflict in Sumbawa did not run optimally. Keywords: Social Conflict, Policy Implementation, Conflict Early Warning and Conflict Resolution System
Pendahuluan
P
melibatkan tokoh agama, tokoh adat,
emerintah Indonesia memiliki
dan/atau unsur masyarakat lainnya.
Undang-Undang No. 7 Tahun 2012
tentang
Selain itu, terdapat pula Peraturan
Penanganan
Menteri No. 12 Tahun 2006 tentang
Konflik Sosial yang menjelaskan bahwa
Kewaspadaan Dini Masyarakat. Peraturan
pencegahan
ini
dibentuk
dalam
rangka
serangkaian kegiatan yang dilakukan
penyelenggaraan
otonomi
sehingga
untuk
daerah
dengan
konflik
mencegah
merupakan
terjadinya
peningkatan
dan
konflik kapasitas
mempunyai
kewajiban
memelihara ketenteraman dan ketertiban
kelembagaan dan sistem deteksi dini. Di
masyarakat
dalam undang-undang tersebut telah
keutuhan NKRI. Oleh karena itu, dengan
dijelaskan mengenai upaya pencegahan
adanya hal tersebut tersebut maka
konflik. Pasal 2 dalam undang-undang
pemerintah daerah NTB seharusnya dapat
tersebut menjelaskan bahwa pemerintah
meningkatkan upaya pencegahan konflik
dan pemerintah daerah sesuai dengan
dengan menerapkan sistem deteksi dini
kewenangannya melakukan pencegahan
konflik yang efektif di wilayah NTB.
Konflik
dengan
melalui
memelihara
Namun demikian, pada kenyataannya
kondisi
damai
dalam
masyarakat,
konflik masih sering terjadi sehingga
sistem
penyelesaian
memunculkan pertanyaan apakah sistem
secara damai, meredam potensi konflik
deteksi dini konflik tidak berjalan efektif
dan membangun sistem peringatan dini.
dalam
Dalam melaksanakan pencegahan konflik,
penanganan konflik?.
mengembangkan
sehingga dapat
upaya
pemerintah dan pemerintah daerah dapat 78 | Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2
menjaga
pencegahan
dan
Sebenarnya
sudah
strategi kunci yang sangat efektif yakni
dikenal dengan CEWS (Conflict Early
dengan mengembangkan sinergi antara
Warning System) dan ditemukan pertama
peringatan
kali pada saat terjadinya Perang Dingin.
pembangunan perdamaian. Selain itu, ITP
Konsep CEWS digunakan oleh intelejen
juga telah membuat terobosan dengan
militer untuk memprediksi munculnya
mengatur
potensi penyerangan ballistic oleh lawan.
percontohan,
CEWS menjadi salah satu konsep dalam
CEWERS dan meningkatkan liputan media
militer yang kemudian diperkenalkan oleh
terkait konsep tersebut.
PBB
sebagai
konsep
sebuah
ini
sistem
atau
dini
dan
sekretariat
program
di
daerah
menerbitkan
modul
Di sisi lain, konsep kerangka
instrumen untuk meramalkan terjadinya
dinamis
bencana
diprakarsai oleh Ichsan Malik (2013) juga
alam
munculnya
serta
mendeteksi
potensi-potensi
konflik
dan
resolusi
menghadirkan
upaya
konflik
efektif
yang
dalam
komunal (Arnado, 2012, h. 3). Di Indonesia
pencegahan dan penanganan konflik
sendiri, konsep early warning atau yang
yang
dikenal dengan sistem deteksi dini konflik
masyarakat
telah diterapkan dengan cukup baik.
terlibat langsung. Tujuan dari konsep ini
UNDP melalui program Peace Through
sama
Development di Indonesia menemukan
CEWERS
bahwa sistem deteksi dini konflik telah
kearifan lokal menjadi upaya paling
digunakan di sebagian wilayah, bahkan
efektif
perempuan memainkan peran penting
mengingat kondisi negara Indonesia yang
dalam prosesnya. Terdapat pula Institut
bersifat majemuk dengan beragamnya
Titian
telah
suku, agama, adat-istiadat dan budaya.
menerapkan sistem deteksi dini konflik di
Dengan adanya ITP dan kerangka dinamis
lima
Ambon,
pencegahan dan resolusi konflik ini maka
Masohi, Ternate, dan Jailolo. Tujuan
seharusnya konflik dengan pola yang
utama
adalah
sama tidak akan terulang kembali. Namun
mempromosikan keterkaitan antara early
demikian, hal ini bertolak belakang jika
warning dan peacebuilding (Rohwerder,
melihat berbagai kasus konflik yang
2015, h. 8). Sleanjutnya, Arnado (2012, h.
terjadi di Indonesia.
Perdamaian
wilayah
dari
(ITP)
seperti
lembaga
yang
Poso,
ini
mengikutsertakan serta
dengan
seluruh
stakholder
elemen-elemen
namun
dalam
adanya
untuk
dalam
pendekatan
mencegah
konflik
5) menyatakan bahwa ITP memiliki Implementasi Sistem Deteksi Dini dan Resolusi Konflik oleh Pemerintah …| Auliyaul Hamidah | 79
Dalam sejarahnya, konflik sosial di
kuburan antara keduanya. Kedua pihak
NTB telah banyak terjadi dengan pola
saling
menantang
dan
menyerang
yang sama yaitu dipicu dengan adanya
sehingga memunculkan keagresifan yang
perkelahian antar pemuda, penyebaran
ditandai dengan penggunaan senjata api
informasi yang tidak jelas dan rasa curiga
rakitan laras panjang, panah dan senjata
yang muncul terhadap kelompok lainnya.
tradisional lainnya. Perkelahian antara
Konflik seperti ini tidak hanya sekali
keduanya hampir terjadi setiap saat bila
terjadi namun sifatnya berulang. Terdapat
ada kesempatan (Asnawi, 2008, p. 61).
beberapa contoh konflik di NTB yang
Selanjutnya, konflik dengan pola
berulang dengan pola yang sama. Contoh
serupa juga terjadi di wilayah Sumbawa.
pertama yaitu konflik yang terjadi di
Pada tahun 1980 terjadi konflik komunal
Pagutan antara masyarakat lingkungan
yang disebabkan oleh adanya gadis
Karang Genteng dengan masyarakat di
Samawa yang dilarikan oleh pemuda Bali.
lingkungan Petemon. Di wilayah ini,
Konflik ini kemudian meluas menjadi
sebelum
dan
konflik antara suka Samawa dan suku Bali
komunikasi antar masyarakat Petemon
dan dikenal dengan konflik berdarah.
dan Karang Genteng cukup harmonis.
Konflik ini tidak diselesaikan dengan
Namun
efektif
tahun
1988,
hubungan
interaksi
keduanya
mulai
sehingga
memungkinkan
terganggu sejak 11 Juni 1988 yakni ketika
munculnya konflik baru. Kondisi serupa
terjadinnya perkelahian antar pemuda
terjadi
yang mengakibatkan timbulnya korban
(Amrullah et al., 2013, pp. 196-197). Pada
luka-luka dari kedua belah pihak. Konflik
dasarnya konflik di Sumbawa terjadi
ini berlanjut pada 12 Juni 1988, ketika hari
karena
raya idul fitri terjadi perkelahian fisik
permasalahan sosial seperti kesenjangan
secara kolektif antar masyarakat (Asnawi,
ekonomi,
2008, p. 59). Pada 25 Juni 1988,
permasalahan etnis, agama dan budaya.
dibentuklah
perdamaian
Akumulasi dari permasalahan tersebut
interaksi
bisa mengalami eskalasi apabila ada
oleh
kesepakatan
keduanya
sehingga
lagi
pada
akumulasi
awal
tahun
dari
kecemburuan
2013
berbagai
sosial,
masyarakat dari dua lingkungan tersebut
pemicunya. Terkait
kembali
Sumbawa pada 2013 tersebut, Ria (5
konflik
harmonis. kembali
dikarenakan
Namun
terjadi
kasus
demikian,
pada
sengketa
konflik sosial
di
1998,
Februari 2013) menyatakan bahwa awal
tanah
mula terjadinya konflik yaitu pada Sabtu,
80 | Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2
19 Januari 2013 pukul 23.00 WITA ketika
Samawa
adanya
Penelitian
insiden
kecelakaan
yang
di
Sumbawa ini
tahun
diharapkan
2013. dapat
menewaskan Arniati yang berasal dari
memberikan informasi mengenai sistem
suku Samawa dan anggota polisi, I Gede
deteksi dini konflik yang paling efektif
Eka Swarjana dari suku Bali. Ketika proses
untuk menyelesaikan konflik di Sumbawa.
pemandian
keluarga
Metodologi Penelitian
disekujur
Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai
jenazah
menemukan
Arniati,
kejanggan
tubuhnya sehingga memunculkan adanya
penelitian
dugaan pembunuhan terhadap Arniati
berdasarkan
yang dilakukan oleh pacarnya yaitu I Gede
analisisnya. Menurut Denzin dan Licoln
Eka. Hal inilah yang kemudian memicu
(Noor, 2011, p. 33), penelitian kualitatif
konflik sosial antara kedua suku di
adalah suatu proses penelitian dan
Sumbawa.
pemahaman
yang
berdasarkan
pada
metodologi
yang
menyelidiki
suatu
Dengan demikian, melalui uraian di
kualitatif
apabila
klasifikasi
jenis
dilihat dan
atas seharusnya konflik di Sumbawa tidak
fenomena sosial dan masalah manusia.
akan terjadi apabila dilakukan deteksi dan
Pada pendekatan ini, peneliti biasanya
pencegahan dini terhadap potensi konflik.
menekankan sifat realitas yang terbangun
Hal
dengan
secara sosial, hubungan erat antara
menerapkan sistem deteksi dini konflik
peneliti dan subjek yang diteliti. Lebih
sehingga dapat meminimalisir terjadinya
lanjut, Bogdan dan Taylor (Moleong,
eskalasi
2007, p. 4)
ini
dapat
konflik
dilakukan
yang
disebabkan
mendefinisikan metode
kesalahpahaman antara kedua pihak.
kualitatif sebagai prosedur penelitian
Deteksi dini terhadap bibit-bibit konflik
yang menghasilkan data deskriptif berupa
sangat
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
penting dilakukan mengingat
Indonesia
memiliki
masyarakat
yang
orang dan perilaku yang dapat diamati.
majemuk dan beragamnya suku, adat dan
Penelitian ini memiliki strategi
budaya sehingga sering menjadi sumber
kualitatif dalam bentuk studi kasus. Stake
terjadinya
konflik.
itu,
(1995) dalam (Creswell, 2009, p. 20)
penelitian
ini
mengenai
menyatakan bahwa strategi studi kasus
implementasi sistem deteksi dini konflik
merupakan strategi penelitian di mana di
oleh pemerintah daerah dalam mencegah
dalamnya peneliti menyelidiki secara
konflik sosial antara suku Bali dan suku
cermat
Oleh
membahas
karena
suatu
program,
peristiwa,
Implementasi Sistem Deteksi Dini dan Resolusi Konflik oleh Pemerintah …| Auliyaul Hamidah | 81
aktivitas,
proses,
atau
sekelompok
dan
conclusion
drawing/verification.
individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu
Dalam hal ini, data reduction berarti
dan aktivitas dan peneliti mengumpulkan
merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
informasi
memfokuskan pada hal-hal yang penting,
secara
menggunakan
lengkap
berbagai
dengan prosedur
dicari
tema
dan
polanya.
Dengan
pengumpulan data berdasarkan waktu
demikian data yang telah direduksi akan
yang telah ditentukan. Strategi kualitatif
memberikan gambaran yang lebih jelas
studi kasus pada dasarnya mempelajari
dan
secara intensif seorang individu atau
melakukan data display yakni penyajian
kelompok yang dipandang mengalami
data bertujuan untuk memudahkan dalam
kasus tertentu yang dipelajari secara
memahami isu yang akan diteliti. Dalam
mendalam. Artinya, peneliti harus mampu
penelitian
mengungkap semua variabel yang dapat
dilakukan dalam bentuk teks naratif dan
menyebabkan terjadinya kasus ini dari
dalam bentuk gambar. Penyajian data ini
berbagai aspek.
untuk mempermudan penyampaian ide
mempermudah
ini,
peneliti
proses
data
untuk
display
Analisis data kualitatif terletak
dan gagasan dari penelitian ini. Penarikan
pada tiga proses yang berkaitan yaitu
kesimpulan dan verifikasi merupakan
mendeskripsikan
fenomena,
temuan baru yang sebelumnya belum
melihat
pernah ada. Data display yang telah
bagaimana konsep-konsep yang muncul
didukung oleh data-data maka dapat
berkaitan satu dengan lainnya (Moleong,
dijadikan
2007, p. 289). Berbeda dengan definisi di
(Sugiyono, 2012, pp. 95-99).
atas,
Pembahasan
mengklasifikasikannya
Miles
dan
dan
Huberman
dalam
kesimpulan
yang
kredibel
(Sugiyono, 2012, p. 91) menyatakan
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
bahwa analisis data pada penelitian
2012, konflik sosial diartikan sebagai
kualitatif
saat
perseteruan
dan
dengan kekerasan antara dua kelompok
data.
masyarakat atau lebih yang berlangsung
Aktivitas dalam analisis data dilakukan
dalam waktu tertentu dan berdampak
secara interaktif dan berlangsung secara
luas yang mengakibatkan ketidakamanan
terus menerus sampai tuntas. Aktivitas ini
dan
terdiri dari data reduction, data display,
mengganggu
dilakukan
pengumpulan setelah
data
selesai
pada berlangsung
pengumpulan
dan/atau
disintegrasi
sosial
stabilitas
82 | Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2
benturan
fisik
sehingga
nasional
dan
menghambat
pembangunan
nasional.
komunikasi.
Media
memiliki
Untuk itu, penting sekali adanya upaya
penting
pencegahan konflik yang dilakukan oleh
tercapainya perdamaian ketika terjadi
seluruh elemen masyarakat dimulai dari
konflik.
pemerintah hingga ke masyarakat. Lebih lanjut,
pencegahan
dilakukan
dapat
pemberitaan,
demikian, wartawan
terkait tentunya
cenderung fokus pada isu yang ingin
penerapan sistem deteksi dini konflik di
dibaca masyarakat tanpa melihat sisi
sebuah wilayah berjalan dengan baik.
edukasinya. Artinya berita yang disiarkan
lanjut,
efektif
Namun
mengupayakan
apabila
Lebih
dengan
konflik
dalam
peran
dalam
Undang-
hanya untuk meningkatkan angka rating
Undang tersebut dinyatakan juga bahwa
dan
pemerintah
(newsworthiness).
dan
pemerintah
daerah
dianggap
memiliki
nilai
berita
Disinilah
para
membangun sistem peringatan dini untuk
wartawan dan jurnalis terlihat mulai
mencegah
melakukan
diidentifikasi
konflik
di
sebagai
daerah daerah
yang potensi
framing
framing sering
berita.
Konsep
digunakan
konflik atau perluasan konflik di daerah
menggambarkan
yang sedang terjadi konflik. Sistem
menonjolkan aspek tertentu dari realitas
peringatan dini yang dimaksudkan adalah
oleh media. Framing dapat dipandang
berupa penyampaian informasi mengenai
sebagai penempatan informasi-informasi
potensi konflik atau terjadinya konflik di
dalam konteks yang khas sehingga isu
daerah
masyarakat.
tertentu mendapatkan alokasi lebih besar
Penyampaian informasi dapat dilakukan
daripada isu lain. Dalam hal ini, Robert M.
dengan berbagai macam cara, antara lain
Entman, mendefinisikan framing sebagai
melalui aparat pemerintah daerah secara
seleksi dari berbagai aspek realitas yang
berjenjang yang dimulai dari Bupati
diterima dan membuat peristiwa itu lebih
sampai tingkat desa, RT mapun RW.
menonjol dalam suatu teks komunikasi,
Dapat juga dilaksanakan melalui aparat
dalam banyak hal itu berarti menyajikan
TNI/Polri yang bertugas di daerah seperti
secara khusus definisi terhadap masalah,
Polda hingga Babinkam dan Kodim hingga
interpretasi sebab akibat, evaluasi moral,
Babinsa. Selain itu, pemerintah dan
dan tawaran penyelesaian sebagaimana
pemerintah daerah juga membangun
masalah itu digambarkan (Nugroho et al.,
sistem peringatan dini melalui media
1999, p. 26).
tertentu
kepada
proses
seleksi
untuk dan
Implementasi Sistem Deteksi Dini dan Resolusi Konflik oleh Pemerintah …| Auliyaul Hamidah | 83
Dalam konflik di Sumbawa yang
melakukan
penelitian
dan
pemetaan
terjadi pada 2013, terdapat media yang
wilayah konflik. Dalam hal ini, sebagai
menyebarkan berita profokatif untuk
pembina
memancing emosi masyarakat. M. Ridha
fungsi
(wawancara 24/10/2016) selaku pimpinan
Preemptive diartikan sebagai tindakan
media
NTB
mendeteksi gejala-gejala awal terjadinya
termasuk dalam kategori war journalism.
suatu kejadian yang dilakukan oleh badan
Ia mengaku bahwa sengaja membuat
intelejen dan setelah itu baru dilakukan
kondisi pada saat itu semakin memanas.
tindakan represif. Di setiap instansi
Dengan kata lain, M. Ridha sengaja
pemerintahan terdapat lembaga intelejen
memprovokasi massa untuk melakukan
yang
tindakan anarkis. Di sinilah upaya M.
menyertai
Ridha dalam melakukan framing media
apabila muncul kejadian maka badan
yang diartikan juga sebagai metode
intelejen harus mengetahui hal tersebut
penyajian realitas di mana kebenaran
lebih dahulu dan harus menyertai ketika
tentang suatu realitas tidak diingkari
kejadian berlangsung hingga semuanya
secara total, melainkan dibelokkan secara
berakhir. Dengan adanya hal ini maka
halus, dengan cara memberikan sorotan
intel harus memiliki daya analisa yang
terhadap aspek-aspek tertentu saja. Hal
tajam terhadap setiap kejadiannya yang
ini
ada. FKDM dapat dikatakan sebagai
Harian
dilakukan
Umum
dengan
Gaung
menggunakan
FKDM,
kepolisian
preemptive
berfungsi dan
dan
untuk
represif.
mengawali,
mengakhiri.
badan
tertentu dan dengan bantuan foto,
dengan Pemda (Muhammad Nasution
karikatur
wawancara
alat
ilustrasi
lainnya.
yang
Artinya
istilah-istilah yang mempunyai koneksi
dan
intelejen
memiliki
berkoordinasi
27/10/2016).
Dengan
Dengan kata lain, sebuah realitas yang
terjalinnya koordinasi yang baik antara
ada akan dibingkai, dikonstruksi dan
FKDM
dimaknai oleh media (Kriyanto, 2006, p.
meningkatkan peran serta fungsi FKDM
253).
dalam melakukan deteksi dini konflik Selan uraian di atas, pada pasal 11
juga dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan cara-cara
berikut
untuk
dan
kepolisian
maka
dapat
dengan melokalisir konflik agar tidak menyebar ke wilayah lain. Kedua, penyampaian data dan
membangun
informasi mengenai konflik secara cepat
sistem peringatan dini, yakni: pertama,
dan akurat. Di wilayah NTB, jaringan
84 | Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2
FKDM sudah sampai tingkat kabupaten
oleh TNI, Polisi dan Pemda untuk
hingga
yang
melakukan pengendalian konflik misalnya
dilakukan dalam penyampaian informasi
pengobatan terhadap korban, melakukan
di mulai dari tingkat kecamatan kemudian
penegakan
ke kabupaten dan berlanjut ke provinsi.
kriminal yang terlibat dalam konflik,
Berikut untuk lebih jelasnya proses
memberikan
koordinasi dan penyampaian informasi
kelurahan ataupun sarana-sarana agama
dalam FKDM. Setiap ketua FKDM tingkat
kepada masyarakat yang ikut terlibat
kecamatan
dalam
kecamatan.
Koordinasi
menyampaikan
informasi
hukum
terhadap
pelaku
pencerahan
provokasi,
melalui
kerusuhan
dan
terkait konflik kepada ketua FKDM di
penjarahan. Selain itu, pemerintah harus
tingkat
melakukan pendekatan kepada tokoh
kabupten.
Dari
kabupaten
kemudian informasi disampaikan kepada
untuk
memberikan
himbauan
agar
ketua FKDM provinsi NTB yang nantinya
mereka tidak mudah terprovokasi oleh
disampaikan kepada Gubernur namun
isu-isu yang belum jelas kebenarannya (M.
melalui Kepala Badan Provinsi NTB.
Natsir wawancara 11/11/2016).
Namun, apabila konflik telah terjadi maka
Dengan demikian, peneliti dapat
ketua FKDM Provinsi NTB tidak hanya
menyimpukan bahwa pada dasarnya
melaporkan
konflik
FKDM telah melakukan upaya deteksi dini
melainkan memberikan rekomendasi atau
konflik kemudian mengirimkan informasi
upaya-upaya yang harus dilakukan oleh
terkait konflik kepada atasan. Namun
Gubernur dalam menyelesaikan konflik.
upaya tersebut didahului oleh cepatnya
Rekomendasi
segera
penyebaran informasi provokatif yang
melakukan tindakan penegakan hukum
disampaikan oleh provokator kepada
yang cepat dan profesional. Rekomendasi
kelompok
kedua melakukan pendekatan dengan
kemudian menyebabkan sistem deteksi
tokoh
dini
informasi
pertama
masyarakat
kalangan
terkait
baik
tokoh
konflik
Hal
inilah
tidak
dapat
Hindu.
Untuk lebih jelasnya, berikut proses
Rekomendasi ketiga terkait koordinasi
pelaksanaan sistem deteksi dini oleh
yang seharusnya dilakukan dengan cepat
FKDM.
kalangan
dengan
yang
terimplementasikan
dari
maupun
dari
rentan.
tokoh
masyarakat
Sumbawa
yakni
optimal.
Implementasi Sistem Deteksi Dini dan Resolusi Konflik oleh Pemerintah …| Auliyaul Hamidah | 85
Gambar 4.6: Proses pelaksanaan Deteksi Dini oleh FKDM dalam Konflik Sosial di Sumbawa tahun 2013
Melalui gambar di atas dapat
rentan. Pendekatan kultural di Sumbawa
dilihat bahwa penyebaran informasi yang
tidak dilaksanakan mengingat kurangnya
disampaikan
kepada
peran tokoh informal di masyarakat
kelompok rentan selalu lebih cepat
sehingga inilah yang menjadi penghambat
dibandingkan dengan upaya deteksi dini
dalam upaya pembangunan perdamaian.
provokator
konflik. Hal ini dikarenakan adanya proses
Ketiga,
penyelenggaraan
birokrasi yang harus dilalui FKDM untuk
pendidikan dan pelatihan. Pemerintah NTB
menentukan upaya dalam penanganan
dalam upaya menjaga keamanan dan
konflik.
ketertiban wilayah membentuk berbagai
Proses
inilah
yang
sering
membutuhkan waktu banyak sehingga
forum
pengaruh provokator kepada kelompok
Kebangsaan atau FPK. Penyelenggaraan
rentan akan sampai terlebih dahulu
forum
sebelum
konflik
merupakan proses pelaksanaan kegiatan
dilakukan oleh stakeholder. Untuk itu,
integrasi anggota masyarakat dari berbagai
pendekatan kearifan lokal merupakan
ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial
upaya paling efektif yang seharusnya
dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni
dapat diterapkan oleh seluruh masyarakat
budaya, pendidikan, dan perekonomian
dan
memotong
untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia
pengaruh provokator terhadap kelompok
tanpa harus menghilangkan identitas ras,
aksi
pemerintah
penanganan
untuk
yakni
Forum
pembauran
86 | Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2
Pembauran
kebangsaan
ini
suku, dan etnis masing-masing dalam
untuk
kerangka
upaya pencegahan konflik di masyarakat.
Negara
Indonesia.
Kesatuan
Selanjutnya,
Republik
dibentuk
juga
membangun
Keempat,
silaturahmi
peningkatan
dalam
dan
forum Pendidikan Wawasan Kebangsaan
pemanfaatan modal sosial. Pemerintah
(PWK). Wawasan Kebangsaan adalah cara
kabupaten
pandang bangsa Indonesia tentang diri dan
(Lembaga Adat Tana Samawa) seringkali
lingkungannya mengutamakan persatuan
mengadakan pertemuan di Bala Kuning
dan kesatuan bangsa serta kesatuan
yang dihadiri oleh pejabat daerah, tokoh
wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-
agama, tokoh adat, tokoh masyarakat,
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tokoh pemuda dan tokoh perempuan
Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan
untuk membangun jaringan dalam upaya
Negara
pencegahan dan resolusi konflik. Bahkan,
Kesatuan
Pemerintah
Republik
Indonesia.
daerah
wajib
Sumbawa
Sumbawa
sendiri
melalui
memiliki
adat
LATS
Tao
menyelenggarakan Pendidikan Wawasan
Samawa yang berarti sikap terbuka untuk
Kebangsaan (PWK). Forum lainnya yang
menerima setiap suku pendatang yang
memiliki
dalam
telah
adalah
menganggap bahwa mereka semua adalah
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
suku Samawa atau suku asli Sumbawa.
Tujuan terbentuknya FKUB adalah untuk
Namun demikian, kurangnya penghargaan
membangun,
masyarakat Sumbawa terhadap tokoh
peran
mengefektifkan
penting
kinerja
FKDM
memelihara
dan
menetap
di
informal
makin rukun dan harmonis. Program-
keterlibatan tokoh informal dalam upaya
program
yang
pencegahan dan penanganan konflik yang
meliputi
dialog,
rapat
oleh kerja
FKUB dan
mengadakan pertemuan-pertemuan yang
penghambat
dan
memberdayakan umat beragama agar
dilakukan
menjadi
Sumbawa
bagi
terjadi pada 2013 di Sumbawa. Kelima,
penguatan
membahas permasalahan konflik serta
pemanfaatan
upaya
dengan ketentuan peraturan perundang-
yang
menciptakan
harus
dilakukan
perdamaian.
Selain
untuk itu,
undangan.
fungsi
Di
NTB,
intelejen
dan
terdapat
sesuai
juga
terdapat pula kegiatan dialog antar tokoh
Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
agama, tokoh adat, tokoh masyarakat,
yang tercantum dalam Peraturan Menteri
tokoh pemuda dan tokoh perempuan
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 yang berfungsi untuk melakukan deteksi dini
Implementasi Sistem Deteksi Dini dan Resolusi Konflik oleh Pemerintah …| Auliyaul Hamidah | 87
konflik. Kominda selaku badan intelejen
Pada prinsipnya setiap kebijakan publik
melakukan segala usaha, kegiatan, dan
selalu ditindaklanjuti dengan implementasi
tindakan
dengan
kebijakan. Dengan begitu, implementasi
menggunakan metode tertentu untuk
kebijakan merupakan aktivitas yang akan
menghasilkan produk tentang masalah
terlihat setelah dikeluarkan pengarahan
yang
yang
dihadapi
terorganisir
seluruh
aspek
yang sah dari suatu kebijakan. Hal ini
disampaikan
kepada
meliputi upaya mengelola input untuk
pimpinan sebagai bahan pertimbangan
menghasilkan output atau outcomes bagi
dalam mengambil keputusan. Kominda
masyarakat. Dalam hal ini, melalui Undang-
juga
forum
undang No. 7 Tahun 2012 pasal 10 yang
komunikasi dan koordinasi unsur Intelijen
menetapkan agar Pemda membangun
dan unsur pimpinan daerah di provinsi dan
sistem peringatan dini, pemerintah daerah
kabupaten/kota. Dengan adanya koordinasi
NTB sebenarnya telah membangun sistem
yang efektif antar pimpinan daerah maka
tersebut dalam bentuk FKDM. FKDM
dapat
pengambilan
berfungsi untuk mendeteksi dini konflik,
keputusan yang tepat sebagai langkah
bencana serta gangguan yang muncul di
mencapai solusi. Terkait konflik sosial yang
masyarakat.
terjadi di Sumbawa pada 2013 yang lalu,
pelaksanaan
KOMINDA
upaya
penting untuk mengetahui bagaimana
maksimal dalam upaya deteksi dini konflik
implementasi yang telah dilakukan oleh
dengan
pemerintah daerah dalam konflik sosial di
kehidupan
untuk
bisa
dari
dikatakan
sebagai
mempermudah
telah
melakukan
mengidentifikasi
aktor-aktor
provokator yang terlibat dalam konflik dan kemudian menahan 10 orang terspidana
Untuk dari
menganalisa
kebijakan
ini
maka
Sumbawa pada 2013 yang lalu. Dalam
proses
manajemen
dengan masa tahanan 1 tahun 8 bulan
implementasi kebijakan sistem deteksi
hingga
dini dan resolusi konflik oleh pemerintah
5
tahun
(Agus
Prasiswandy,
wawancara tanggal 28/10/2016). Lebih
lanjut,
kebijakan
daerah NTB. Perlu diketahui terlebih publik
dahulu bahwa misi merupakan elemen
merupakan keputusan pemerintah untuk
utama yang merupakan alasan bagi
mengubah kondisi ke arah yang lebih baik.
sebuah organisasi untuk tetap eksis
Dengan kata lain, kebijakan merupakan
sehingga misi dari pemerintah NTB terkait
penggerak utama menuju perubahan sosial
masalah ini adalah pencegahan dan
yang lebih baik (Nugroho, 2014, p. 137).
penanganan
konflik
88 | Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2
sosial.
Hal
ini
berdasarkan
pada
akan
Di sisi lain, Sekretaris Daerah
pentingnya upaya deteksi dini untuk
Kabupaten Sumbawa Lalu Suharmaji
melihat potensi konflik di lapangan
(wawancara
sehingga tidak mengalami eskalasi yang
bahwa tanpa adanya anggaran maka
dapat
dan
kegiatan dan program FKDM tidak akan
visinya
berjalan dengan baik. Namun, di sisi lain,
merugikan
pemerintah.
kesadaran
masyarakat
Dengan
begitu,
2/11/2016)
menyatakan
adalah pemerintah daerah yang didukung
keterbatasan
oleh stakeholder dan masyarakat harus
karena tidak bisa menghibahkan sesuatu
menerapkan sistem deteksi dini konflik di
tiap tahunnya yang kemudian menjadi
wilayah NTB. Strategi yang dilakukan
salah satu faktor penghambat dari kinerja
untuk mencapai misi dan visi adalah
FKDM. Lebih lanjut, turunan dari program
dengan
membentuk
adalah
efektif
dan
kebijakan
komprehensif
yang
anggaran
proyek
yakni
dari
Pemda
kegiatan
yang
untuk
dilakukan untuk melaksanakan program
mencegah dan menangani segala jenis
yang dilakukan dalam bentuk rapat kerja
konflik di wilayah NTB. Maka dibentuklah
dan laporan. FKDM memiliki fungsi
Peraturan Gubernur NTB Nomor 31 Tahun
penting untuk melaporkan setiap kejadian
2008
Forum
yang terjadi di masyarakat dan laporan ini
Kewaspadaan Dini Masyarakat atau yang
mendapat pengawasan langsung dari
disingkat FKDM. Program dari FKDM
pemerintah
meliputi deteksi dan cegah dini konflik,
kepolisian selaku pembina FKDM. Dalam
memberikan
kepada
kasus yang terjadi di Sumbawa pada 2013
perpanjangan
yang lalu kurang optimalnya koordinasi
Tentang
masyarakat,
Pembentukan
penyuluhan sebagai
daerah
tangan dari Pemda dalam melakukan
antara
deteksi dini dan memberikan laporan
menghambat
terkait
FKDM.
konflik
kepada
stakeholder.
Bupati
dan
dan
lembaga
Kapolres
pelaksanaan
Inilah
yang
yang
program kemudian
Pelaksanaan program tergantung dari
mempengaruhi efektifitas dari kinerja
anggaran yang diberikan oleh pemerintah
FKDM
daerah kepada FKDM, permasalahannya
penanganan konflik di Sumbawa. Proses
adalah anggaran yang terbatas menjadi
terakhir adalah produk dari kebijakan
salah satu kendala kurang efektifnya
yang telah ditetapkan yakni terbentuknya
kinerja FKDM.
FKDM
dalam
dari
kabupaten
pencegahan
tingkat namun
provinsi setelah
dan
hingga
dievaluasi
Implementasi Sistem Deteksi Dini dan Resolusi Konflik oleh Pemerintah …| Auliyaul Hamidah | 89
maka penting untuk membentuk FKDM di tingkat
desa
untuk
mengoptimalkan
Melalui dijelaskan
uraian
bahwa
di
atas
pelaksanaan
dapat dari
kinerja FKDM dalam upaya deteksi dini
sebuah kebijakan dapat berjalan optimal
konflik. Selain itu, pendekatan kearifan
apabila terdapat kepatuhan kelompok
lokal
dengan
sasaran terhadap kebijakan tersebut.
informal
Kelompok sasaran dalam hal ini adalah
dapat
meningkatkan
dilakukan peran
tokoh
dalam pembangunan perdamaian.
Pemerintah
Daerah,
Kepolisian,
TNI,
Lebih lanjut, pelaksanaan kegiatan
FKDM, stakholder dan forum lainnya yang
FKDM secara berkala disertai dengan
memiliki kewajiban untuk mendukung
laporan administrasi dapat menunjang
implementasi sistem deteksi dini konflik
kinerja
administrasi
di kabupaten Sumbawa. Pendapat ini
penting untuk memudahkan pemerintah
sejalan dengan pemikiran Ripley dan
dalam melakukan pengawasan terhadap
Franklin
kinerja FKDM. Yudiana Dwi Maherdi
mengatakan
(Wawancara
keberhasilan
FKDM.
Laporan
1/11/2016)
juga
(Akib,
2010,
p.3)
bahwa
pendukung
implementasi
yakni,
ada deteksi dini dari FKDM dalam konflik
birokrasi terhadap birokrasi di atasnya.
sosial tahun 2013 di Sumbawa namun
Dengan kata lain seluruh kelompok
tidak
sasaran
secara
administratif
harus
adanya
kebijakan
menambahkan bahwa sebenarnya sudah
dilaporkan
pertama
yang
memiliki
kepatuhan
karena laporan langsung kepada ketua
birokrasi
FKDM. Selain itu, pendekatan dengan
impelemntasi dapat berjalan optimal.
provokasi
Kedua, adanya kelancaran rutinitas dan
lebih
cepat
menyebar
di
sehingga
kepatuhan
adanya
proses
masalah.
masyarakat sehingga tingkat emosi masa
tidak
semakin tinggi. Inilah yang menyebabkan
sebagai harus adanya program beserta
antisipasi yang dilakukan oleh FKDM
evaluasi yang dilakukan secara berkala.
gagal. Perlu diketahui bahwa fungsi dari
FKDM selaku perpanjangan tangan dari
FKDM ini adalah memberikan masukan
pemerintah daerah tidak memiliki laporan
terkait langkah-langkah dalam upaya
administratif terkait program yang telah
pencegahan konflik. FKDM akan efektif
diadakan secara berkala sehingga tidak
apabila dibantu oleh tokoh masyarakat,
bisa dilakukan evaluasi terhadap kinerja
tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda
FKDM tersebut. Ketiga, pelaksanaan dan
dan tokoh informal lainnya.
manfaat yang dikehendaki dari semua
90 | Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2
Ini
dalam
diartikan
program terarah. Terkait hal ini, tidak
tahun Kabupaten Sumbawa. Penyebab
adanya evaluasi berkala yang dilakukan
konflik adalah diawali pada 20 Januari
FKDM serta PEMDA dan Polisi sebaga
2013 yakni ketika terjadinya kecelakaan
pembina
yang mengakibatkan korban jiwa, Arniati.
maka
pelasanaan
program
kurang terarah.
Sebelumnya diketahui jika Arniati pergi
Pada kondisi konflik yang sangat
dengan pacarnya yakni I Gede Eka S.,
kompleks, fenomena konflik tetap dapat
seorang
dideteksi
sejak
Sumbawa. Awalnya isu ini dilihat sebagai
direspon
dengan
dini
sehingga
cepat
dan
bisa tepat.
insiden
anggota
kecelakaan
polres
Kabupaten
namun
isu
ini
Pendeteksian dini juga lebih mudah
kemudian berubah menjadi penyebab
dilakukan untuk konflik yang sebelumnya
konflik sosial ketika keluarga korban
pernah
menemukan kejanggalan di bagian tubuh
terjadi
karena
kita
dapat
menganalisa dari gejala dan pola yang
korban
berulang dari konflik tersebut. Seperti
memandikan mayat, 21 Januari 2013.
halnya konflik sosial yang terjadi di
Adanya kejanggalan inilah yang kemudian
Sumbawa tahun 2013, sebelumnya pernah
menyebabkan
terjadi pada tahun 1980. Sama halnya
didampingi oleh beberapa mahasiswa
dengan konflik sosial yang terjadi pada
mendatangi
1980, konflik tahun 2013 di Sumbawa juga
meminta kejelasan atas hal tersebut pada
diawali dengan adanya hubungan asmara
22 Januari 2013. Mendengar pernyataan
antara perempuan yang berasal dari suku
Kapolres yang menyatakan bahwa korban
Samawa
Bali.
murni mengalami kecelakaan inilah yang
Hubungan keduanya yang berujung pada
menyebabkan keluarga dan mahasiswa
kecelakan pada 21 Januari 2013 kemudian
melanjutkan
sengaja dibentuk menjadi isu SARA oleh
melampiaskan kekecewaan mereka.
dengan
golongan
lelaki
tertentu
suku
menjalani proses
keluarga
polres
aksi
korban
yang
Sumbawa
untuk
demonstrasi
untuk
memiliki
Namun demikian, di tengah aksi
kepentingan. Untuk lebih jelasnya maka,
tersebut datanglah kelompok LSM yang
konflik
dengan
juga sedang berunjuk rasa di Polres
Dinamis
dengan kasus berbeda yakni masalah
ini
menggunakan
akan
yang
pada saat
dianalisa
Kerangka
Pencegahan dan Resolusi Konflik. Eskalasi
penahanan
8
orang
konflik terjadi pada 22 Januari 2013
melakukan sweeping di sekitar daerah
bertepatan dengan perayaan hari ulang
Newmont.
Kedua
yang
diduga
kelompok sempat
Implementasi Sistem Deteksi Dini dan Resolusi Konflik oleh Pemerintah …| Auliyaul Hamidah | 91
Gambar : Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik dalam Konflik Sosial di Sumbawa Tahun 2013
beradu mulut namun dapat dihentikan oleh
pihak
kepolisian.
Kelompok
Provokasi yang dilakukan oleh Kelompok
LSM
ini
kemudian
mahasiswa dan keluarga korban akhirnya
mempengaruhi kelompok rentan yang
pulang,
LSM
terdiri dari preman, para pemuda serta
melanjutkan orasinya. Setelah kejadian
masyarakat lainnya untuk ikut melakukan
tersebut,
perusakan,
aksi demo sebagai bagian solidaritas
pembakaran hingga penjarahan terhadap
suku, yakni suku Samawa. Adanya hal
barang-barang Suku Bali. Dari sini, peneliti
inilah
dapat
semakin meningkatnya eskalasi konflik.
sedangkan
kelompok
muncullah
aksi
menyimpulkan
terlihat
bahwa
bahwa
sangat
kelompok
LSM
yang
Di
kemudian
sisi
lain,
peran
kelompok
mempolitisir masalah kejanggalan atas
fungsional
meninggalnya Arniati menjadi isu SARA
bertanggung jawab untuk menghentikan
dengan
kekerasan dan mencegah meluasnya
menyebarkan
kebencian
sebagai
menyebabkan
terhadap seluruh suku Bali yang ada di
konflik
sangat
Sumbawa.
meminimalisir
aksi
92 | Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2
kelompok
dibutuhkan anarkis
yang
untuk tersebut.
Kelompok fungsional terdiri dari Pemda,
koordinasi dan komunikasi antar pihak
Polisi, Tentara, tokoh masyarakat/tokoh
yang tidak berjalan dengan baik sehingga
agama/tokoh adat, Perguruan Tinggi, LSM
masyarakat cenderung melihat bahwa
dan
pemerintah melakukan pembiaran atas
Media.
Seluruh
elemen
ini
bertanggungjawab untuk membangun
konflik
perdamaian ketika terjadinya konflik.
pembiaran ini sebenarnya disebabkan
Berikut analisa konflik sosial 2013 di
oleh
Sumbawa
terhadap perayaan hari ulang tahun
kerangka
dengan dinamis
menggunakan pencegahan
dan
resolusi konflik.
tersebut.
fokusnya
perhatian
bahwa kelompok
fungsional
adanya
pemerintah
Kabupaten Sumbawa yang dihadiri oleh pejabat-pejabat
Melalui gambar di atas terlihat
Dugaan
beberapa
pemerintah
Gubernur
dari
luar
dan kota
sebagai
sehingga mengesampingkan isu ini yang
pendorong terciptanya perdamaian tidak
juga tidak dianggap menjadi isu penting.
dapat menerapkan aksi deteksi dini
Selain itu, adanya koordinasi yang kurang
konflik
optimal antar stakholder menyebabkan
sehingga
eskalasi.
konflik
Ichsan
Malik
mengalami (2013,
p.6)
semakin sulitnya penanganan konflik
menyatakan bahwa dari pengalaman
dengan efektif. Dengan kata lain, konflik
konflik yang terjadi selama ini, aktor
sosial pada 2013 tersebut tidak mungkin
fungsional
sering
akan mengalami eskalasi yang tinggi
pengaruh
dari
gagal
memotong
provokator
kelompok-kelompok
rentan
kepada dan
cenderung terlambat serta tidak mampu
apabila
kelompok
fungsional
dapat
menerapkan sistem deteksi dini konflik dengan baik dan benar.
berkoordinasi dengan stakeholder dalam
Selain penjelasan di atas, jika
upaya penyelesaian konflik. Dalam hal ini,
dilihat melalui beberapa metode early
Aparat keamanan beserta stakeholder
response dalam analisis CEWERS (Tim
lainnya
CEWERS ITP, 2016), maka implementasi
cenderung
terlambat
dalam
mengambil sikap pencegahan terhadap
sistem
aksi
provokator
deteksi
dini
konflik
oleh
yang
dapat
pemerintah daerah NTB di Sumbawa
masyarakat
untuk
pada 2013 masih belum optimal, hal ini
melakukan tindakan anarkis. Dengan kata
dapat dianalisa dengan menggunakan
lain, konflik tidak dengan cepat diredam
beberapa faktor berikut:
memprovokasi
oleh kelompok fungsional mengingat Implementasi Sistem Deteksi Dini dan Resolusi Konflik oleh Pemerintah …| Auliyaul Hamidah | 93
Pertama, lokalisasi wilayah konflik. Tujuan dari lokalisasi wilayah konflik
hanya formalitas sehingga kinerjanya belum efektif.
adalah untuk melakukan pembatasan
Ketiga, mediasi. Kondisi konflik yang
area konflik agar tidak menyebar ke
begitu kompleks menyebabkan sulitnya
tempat lainnya. Di dalam kasus 221 di
proses mediasi antara pihak-pihak yang
Sumbawa,
aparat
keamanan
serta
berkonflik. TNI dan Pemda merupakan
stakholder
tidak
dengan
cepat
pihak mediator yang paling berwenang
melakukan
lokalisasi
wilayah
konflik
dalam konflik sosial di Sumbawa tahun
sehingga
terlihat
seperti
melakukan
2013. Pada dasarnya
polisi memiliki
pembiaran. Seharusnya, ketika terjadinya
wewenang yang lebih besar mengingat
insiden kecelakaan pada 21 Januari 2013,
perannya untuk menjaga ketertiban dan
kepolisian
dalam
keamanan wilayah maka pihak kepolisian
memberikan keputusan bahwa kasus
seharusnya bisa menjadi mediator dalam
tersebut merupakan kecelakaan murni.
dalam
Hal ini mengingat permasalahan yang
tersangka utamanya adalah anggota
terjadi merupakan isu sensitif di Sumbawa
polisi maka hal inilah yang kemudian
yakni hubungan pemuda yang berlainan
menghambat
agama
menentukan tindakan.
tidak
dan
gegabah
suku
menyebabkan
yang
seorang
kemudian perempuan
meninggal.
Namun,
sikap
dikarenakan
kepolisian
dalam
Keempat, negosiasi. Kondisi konflik yang begitu kompleks menyebabkan
Kedua, penangkalan isu/persebaran informasi.
konflik.
Pemerintah
badan
pihak yang berkonflik sehinga tidak
intelejen tidak cepat tanggap dalam
tercapainya kesepakatan damai. Aparat
membendung
yang
kepolisian dalam hal ini mengambil
beredar di masyarakat sehingga isu
langkah aman yakni dengan menegaskan
kecelakaan Arniati dan I Gede Eka
bahwa
dikonfrontir menjadi isu pembunuhan
kecelakaan murni. Sikap inilah yang
yang
membuat
berita
kemudian
serta
sulitnya proses negosiasi antara pihak-
provokasi
tersebar
sehingga
insiden
tersebut
masyarakat
merupakan
beranggapan
memunculkan amarah masyarakat yang
bahwa Kapolres cenderung melindungi
berujung pada tindakan anarkis. Selain
anggotanya
itu, di Sumbawa juga ada FKDM sampai
utama dalam kasus tersebut. Adanya
tingkat kecamatan namun terbentuknya
langkah aman inilah yang membuat
yang
94 | Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2
menjadi
tersangka
aparat kepolisian mengabaikan upaya
Melalui
analisa
di
atas,
baik
negosiasi sehingga tidak tercapainya
dengan
kesepakatan damai antara tersangka
implementasi
dengan keluarga korban.
dinamis pencegahan dan resolusi konflik
Kelima, dialog. Penyebab konflik yang
sensitif
konsep
kebijakan,
kerangka
CEWERS
maka
dapat
pembunuhan
disimpulkan bahwa implementasi sistem
terhadap seorang perempuan menjadi
deteksi dini konflik dalam bentuk FKDM
hambatan tersendiri bagi berlangsungnya
oleh pemerintah daerah NTB belum
proses dialog sehingga sulit mencapai
dijalankan secara optimal. Padahal fungsi
kesepahaman bersama. Padahal, penting
FKDM sendiri adalah sebagai forum yang
diadakannya dialog antara stakeholder
bertugas melakukan deteksi dini terhadap
dengan masyarakat dan keluarga korban
setiap masalah sosial. Dengan kata lain,
untuk meluruskan informasi yang telah
FKDM selaku perpanjangan tangan dari
tersebar di masyarakat. Dengan adanya
pemerintah daerah seharusnya mampu
dialog
menganalisa
maka
terkait
ataupun
menggunakan
akan
mempermudah
terciptanya perdamaian antar pihak. Keenam,
metode
terakhir
bercermin yang
pola
konflik
pada
dengan
konflik
1980.
Ketidakmampuan FKDM dalam mengelola
dilakukan dalam tanggapan dini adalah
konflik
kampanye yang sifatnya membawa nilai-
menyimpulkan
nilai perdamaian. Kampanye perdamaian
sendiri belum efektif dalam melaksanakan
belum dilakukan secara efektif oleh
setiap tugas yang tercantum dalam
pemerintah
kebijakan yang telah disahkan oleh
mengingat
banyaknya
kendala dalam pelaksanaannya yakni
sosial
pada bahwa
2013
tersebut
kinerja
FKDM
Gubernur Nusa Tenggara Barat.
anggaran dan kesadaran masyarakat akan
Tidak optimalnya sistem deteksi
pentingnya menjaga keharmonisan dalam
dini dalam konflik sosial di Sumbawa
kehidupan bermasyarakat. FKDM sebagai
mengakibatkan
forum yang fokus pada deteksi dini
eskalasi pada 22 Januari 2013 yang
konflik, bencana alam serta gangguan
ditandai
yang terjadi di tengah masyarakat belum
pembakaran, kerusuhan dan penjarahan
memiliki program yang berkala untuk
yang
mencegah munculnya konflik.
pemerintah. Untuk itu, penting adanya
dengan
merugikan
konflik
aksi
mengalami
anarkis,
masyarakat
aksi
serta
resolusi konflik yang tepat agar konflik Implementasi Sistem Deteksi Dini dan Resolusi Konflik oleh Pemerintah …| Auliyaul Hamidah | 95
tidak terulang kembali. Pada pasal 12 UU
masuknya masyarakat di luar kabupaten
No. 7 Tahun 2012 dinyatakan bahwa
Sumbawa yang akan mengikuti aksi
penghentian konflik dilakukan melalui :
demonstrasi. Selain itu, seluruh PNS juga
pertama, penghentian kekerasan fisik.
menjaga
Dalam konflik sosial yang terjadi di
kampung Muslim yang berseberangan
Sumbawa tidak ada kekerasan fisik,
langsung dengan kampung Bali. Dengan
melainkan
dilakukan
adanya hal ini maka masyarakat melihat
dengan merusak dan membakar sarana
ketegasan seorang pemimpin karena ini
serta prasarana milik suku Bali.
adalah jaminan keamanan, sehingga akan
amukan
massa
Kedua, penetapan Status Keadaan Konflik.
Penetapan
Status
Keadaan
keamanan
mengeliminir
disekita
keresahan
area
masyarakat.
Harus ada preemptive yakni langsung
Konflik dilakukan apabila konflik yang
melakukan
terjadi tidak dapat dikendalikan oleh Polri
masyarakat door to door.
dan terganggunya fungsi pemerintahan.
pendekatan
Ketiga,
terhadap
dilakukannya
tindakan
Konflik di Sumbawa ditetapkan sebagai
darurat penyelamatan dan perlindungan
status keadaan konflik skala kabupaten
korban. Aparat kepolisian memfasilitasi
sehingga Bupati Sumbawa melaporkan
tempat
kondisi konflik kepada Gubernur. Selain
kepada pengungsi yang berasal dari suku
itu, dalam pasal 26 ayat d dinyatakan
Bali. Selain itu, TNI-AD (Kodim 1607 dan
bahwa Bupati/Wali Kota dapat melakukan
Kompi B Yonif 742) juga menampung 80%
pelarangan
memasuki
pengungsi suku Bali untuk menghindari
kawasan konflik untuk sementara waktu.
amukan massa. Pemerintah Daerah NTB
Hikmawan (Wawancara 21/10/2016) selaku
juga berkontribusi dalam memberikan
Sekretaris
bantuan
orang
untuk
Kesbangpol
Kabupaten
tinggal
di
dana
Polres
untuk
Sumbawa
membiayai
Sumbawa menyatakan bahwa Pemda
kebutuhan pengungsi di Kodim dan di
meminta bantuan kepada seluruh Camat
Polres.
untuk melarang masyarakat berkumpul
Keempat, bantuan penggunaan
lebih dari dua orang untuk menghindari
dan pengerahan kekuatan TNI. Dalam
penyebaran
profokatif.
status keadaan konflik skala kabupaten
Kemudian, Pemda juga meminta bantuan
maka pihak kepolisian Polres Kabupaten
koramil untuk berjaga-jaga di daerah
Sumbawa
perbatasan
terlebih
informasi
Luyuk
untuk
mencegah
meminta dahulu
kepada
untuk
96 | Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2
pemda
berkoordinasi
dengan TNI dalam penanganan konflik di
menghilangkan
Sumbawa pada 2013. Selain itu, pada 23
berkepanjangan antar kedua suku. Ketiga,
Januari 2013 TNI-AD dari Jawa Timur juga
dalam mengupayakan rekonstruksi pasca
hadir untuk membantu aparat keamanan
konflik
dalam
sosial
berkompeten, baik Tokoh formal maupun
wawancara
informal harus terlibat. Dalam hal ini
menangani
(Muhammad
konflik
Keniti,
1/11/2016).
maka
stakeholder,
Selain
membahas
penghentian
konflik
mengenai
maka
Undang-
trauma
seluruh
Tokoh
yang
pihak
yang
Adat,
Tokoh
Masyarakat, Tokoh Adat, FKDM, FKUB, Forum
Komunikasi
pimpinan
Daerah
Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
(FORKOMPINDA) yang terdiri dari Bupati
penanganan
Sumbawa pada saat itu Drs Jamaludin
konflik
sosial
juga
membahas mengenai pemulihan pasca
Malik,Ketua
konflik. Dalam hal ini dinyatakan bahwa
Kapolres AKBP Drs Yayan Artadi Dandim
pemerintah
daerah
Letkol Inf Agus Supriyanto kajari Sugeng
upaya
Hariyadi SH,MH dan ketua Pengadilan
secara
Muhammad Yuliadi SH.MH. Semua pihak
terencana, terpadu, berkelanjutan dan
sepakat untuk melakukan pertemuan
terukur. Upaya pemulihan konflik ini
tokoh lintas agama guna menghimbau
meliputi : pertama, rekonsiliasi. Upaya
kepada seluruh tokoh unutuk tetap aktif
rekonsiliasi dilakukan oelh stakeholder
dalam
bersama
Sumbawa.
dan
berkewajiban pemulihan
pemerintah melakukan
pasca
seluruh
konflik
tokoh
formal
dan
DPRD
menjaga Selain
Farhan
Bulkiyah,
keamanan itu,
wilayah
pemerintah
informal yang ada di Sumbawa. Kedua,
kabupaten Sumbawa mulai membangun
rehabilitasi. Dengan adanya bantuan dari
kembali
PMI dan seluruh masyarakat Sumbawa
terbakar akibat amuk massa (Lalu Perwira
maka
Bhakti, 1/11/2016).
dilakukanlah
pendampingan
psikologi kepada anak-anak dari suku Bali
tempat-tempat
ibadah
yang
Melalui uraian di atas, Kriesberg
yang mengalami trauma atas kejadian
dalam
tersebut. Khususnya di kecamatan Rei
mengidentifikasi empat dimensi dalam
dan Utan yang suku Bali dan suku
resolusi
Samawa
paling
berdampingan. rehabilitasi
banyak Maka
ini
Fischer
konflik
(2011,
sebagai
h.
417)
upaya
dan
hidup
pembangunan perdamaian di masyarakat
penting
upaya
paska terjadinya konflik, yaitu : Truth
agar
yakni kebenaran sangat penting dalam
dilakukan
Implementasi Sistem Deteksi Dini dan Resolusi Konflik oleh Pemerintah …| Auliyaul Hamidah | 97
sebuah
masyarakat
yang
sedang
Adanya keamanan ini menjadi alasan bagi
mengalami konflik. Untuk itu, setelah
pihak yang berkonflik untuk percaya dan
terjadinya konflik di Sumbawa pada 2013
berharap dapat hidup bersama-sama
yang lalu,
tanpa
stakeholders
berkewajiban
adanya
perasaan
saling
untuk memberikan informasi yang paling
mengancam satu sama lain. Dalam hal ini,
benar dan akurat terkait konflik. Hal ini
penting sekali perat seluruh aparat
dilakukan
keamanan dan stakeholder untuk terlibat
agar
tidak
memunculkan
banyak persepsi di masyarakat. Dimensi
langsung
kedua adalah justice atau keadilan untuk
bersama demi memberikan rasa aman
keluarga
dan tenteran kepada masyarakat.
korban
dalam
menjaga
keamanan
dengan
cara
yang
pantas
Keempat dimensi resolusi konflik
terhadap pelaku atau tersangka utama
tersebut seharusnya dapat diterapkan
dalam insiden kecelakaan yakni I Gede
sebagai upaya deteksi dini dan respon
Eka S. Namun, pihak kepolisian terkesan
disini terhadap konflik untuk mencegah
lambat
munculnya konflik di masa yang akan
memberikan
hukuman
dalam
tersebut
mengambil
mengingat
mempengaruhi
keputusan
kasus
nama
ini
baik
juga
instansi
datang.
Selain
dilakukan
itu,
untuk
upaya
menjaga
juga
stabilitas
kepolisian. Hal inilah yang kemudian
keamanan
memicu munculnya aksi anarkis oleh
Terciptanya keamanan nasional sangat
masyarakat. Dimensi ketiga adalah adalah
penting
Expression
pembangunan
of
masing-masing
Regard
oleh
komunitas
anggota terhadap
nasional
ini
bagi
mewujudkan
wilayah
NTB.
keberlangsungan nasional
tujuan
guna
nasional.
Buzan
komunitas lainnya dalam mengakui hak
dalam Stone (2009, p. 4) menyatakan
asasi
bahwa
manusia.
Setiap
masyarakat
sektor
keamanan
mencakup
berkewajiban untuk memiliki sikap saling
politik, militer, ekonomi, sosial
menghormati dan menghargai sehingga
lingkungan. Dengan kata lain, keamanan
dapat memnimalisir munculnya konflik
meliputi setiap sektor dalam kehidupan
antar suku dan agama yang berbeda.
sehingga
Selanjutnya, dimensi terakhir yakni terkait
keterkaitan antar sektor karena apabila
security. Keamanan dalam arti personal,
tidak dikelola dengan baik maka dapat
collective
adalah
menyebabkan ketidakamanan nasional
rekonsiliasi.
(national insecurity). Oleh karena itu,
bagian
dan
kesejahteraan
konstitutif
dari
penting
98 | Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2
untuk
dan
menjaga
penerapan sistem deteksi dini konflik
tertentu
harus didukung dengan upaya resolusi
tersebut
konflik yang efektif agar konflik tidak
kepentingannya. Inilah yang menyebabkan
akan mengalami pengulangan sehingga
penanganan konflik semakin sulit untuk
dapat menciptakan perdamaian yang
dicapai
berkelanjutan/sustainable
peace
untuk
menjaga stabilitas keamanan nasional. Terkait
faktor
pendukung
untuk
memanfaatkan
sebagai
upaya
situasi
mencapai
Kedua, isi kebijakan. Terkait hal ini, isi kebijakan yang telah ditetapkan juga
dan
menjadi
faktor
penting
yang
dapat
penghambat implementasi dari sistem
mempengaruhi kebijakan tersebut. Apabila
tersebut maka Peters dalam Tangkilisan
isi kebijakan masih samar atau belum jelas
(2003, p. 22) menyatakan bahwa terdapat
maka akan mempengaruhi implementasi
beberapa
kebijakan
faktor
yang
mempengaruhi
itu
sendiri.
Tidak
jelasnya
kegagalan dan keberhasilan implementasi
kebijakan maka berimplikasi terhadap tidak
kebijakan yakni: Faktor pertama adalah
jelasnya penerapan oleh pihak pembuat
informasi.
akan
dan pelaksana kebijakan. Namun demikian,
dengan mudah mengakibatkan adanya
kebijakan pencegahan dan penanganan
gambaran yang kurang tepat baik kepada
konflik
obyek kebijakan maupun para pelaksana
dijelaskan dengan baik sesuai dengan tugas
dan isi kebijakan yang akan dilaksanakan.
pokoknya. Namun demikian, permasalahan
Seperti halnya yang terjadi pada konflik
di sini bukan karena ketidakjelasan dari
sosial di Sumbawa tahun 2013 yakni adanya
kebijakannya tetapi pelakasana kebijakan
kontra
yang
Kekurangan
informasi
informasi
yang
tersebar
di
yang
telah
cenderung
ditetapkan
lambat
dan
dalam
masyarakat maupun yang disampaikan
meelaksanakan kebijakan tersebut. Banyak
langsung
pihak yang menyayangkan sikap Kapolres
berbagai
oleh
stakeholder.
macam
menyebabkan
Adanya
informasi
masyarakat
ini
memiliki
yang
gegabah
keputusan
yakni
dalam
menentukan
dengan
mengatakan
berbagai persepsi terkait isu tersebut.
bahwa kasus tersebut murni kecelakaan
Lebih lanjut, berkembangnya informasi
tanpa mempertimbangkan berbagai hal
provokatif yang tidak bertanggungjawab
yang sensitif seperti perbedaan suku,
semakin meningkatkan intensitas konflik.
agama dan sejarah konflik tahun 1980.
Dalam kondisi seperti ini maka semakin mempermudah
masuknya
pihak-pihak
Selanjutnya, faktor ketiga yakni dukungan. Implementasi kebijakan publik
Implementasi Sistem Deteksi Dini dan Resolusi Konflik oleh Pemerintah …| Auliyaul Hamidah | 99
akan sangat sulit tercapai apabila pada
masyarakat dan tokoh pemuda dapat
pelaksanaannya tidak cukup dukungan
memberikan
untuk penerapan kebijakan tersebut agar
untuk menghimbau masyarakat dalam
tujuannya tercapai. Sebenarnya terdapat
upaya
tiga faktor pendukung kinerja FKDM yakni:
minimnya
penghargaan
masyarakat
terbentuknya beberapa forum pendukung
kepada
tokoh-tokoh
tersebut
seperti Kominda, FPK, PWK dan FKUB yang
menyebabkan tidak efektifnya pendekatan
dapat meningkatkan efektifitas kinerja
yang dilakukan oleh para tokoh kepada
FKDM, adat Tao Samawa dan karakter
masyarakat.
hubungan
optimalnya dukungan dari kepolisian dalam
Samawa
yang
inklusif
dengan
suku
antara Bali.
suku
Namun
upaya
dukungan
pencegahan
berupa
konflik.
Lebih
peran
Namun,
lanjut,
penyelesaian
konflik.
Hal
ini
demikian, terdapat beberapa keterbatasan
disebabkan
dukungan
kemampuan serta alat yang dimiliki oleh
yang
kemudian
menjadi
adanya
kurang
keterbatasan
penghambat dalam implementasi FKDM
kepolisian.
Selain
yakni terbatasnya dukungan dana yang
disebabkan
oleh
dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan
kepolisian dalam menentukan kebijakan
FKDM menjadi kendala dalam efektifitas
mengingat anggotanya menjadi tersangka
kinerja FKDM. Pemerintah Daerah juga
utama dalam insiden tersebut. Dengan
mengakui bahwa keterbatasan anggaran
demikian, sikap inilah yang kemudian
menjadi hambatan bagi terlaksananya
menyebabkan kepolisian bersikap lambat
FKDM sehingga kinerjanya masih belum
dalam mengambil keputusan sehingga
optimal. Selain itu, banyaknya forum lain
cenderung terlihat melakukan pembiaran.
yang
membutuhkan
dana
itu,
hal
ini
juga
sikap dilema
dari
dalam
Faktor keempat adalah masalah
pelaksanaan tugas menjadi pertimbangan
pembagian potensi yang artinya para aktor
bagi pemda untuk memberikan anggaran
implementasi harus memiliki pembagian
dengan adil sesuai kebutuhan masing-
tugas dan wewenang yang jelas sehingga
masing forum.
mempermudah
tercapainya
koordinasi
Kurangnya dukungan dari tokoh
yang lebih komprehensif dan efektif. Ketika
informal dan tokoh pemuda di wilayah
terjadinya konflik sosial di Sumbawa tahun
Sumbawa dalam pelaksanaan program
2013,
FKDM. Seharusnya tokoh informal seperti
terbilang
Sultan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh
berbenturan dengan kepentingan mereka
koordinasi kurang
100 | Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2
antar
stakeholder
efektif
karena
masing-masing.
lembaga
kejanggalan yang dilihat pihak keluarga
untuk
saat memandikan jenazah Arniati menjadi
menciptakan keamanan dan ketertiban
pemicu munculnya dugaan tersebut.
tidak bisa optimal dalam melaksanakan
Menyikapi hal tersebut, keluarga korban
tugas dikarenakan tersangka utama dalam
beserta
kasus tersebut adalah anggota polisi. Inilah
masyarakat yang berjumlah kurang lebih
yang menjadi pertimbangan penting bagi
200 orang mendatangi Polres Sumbawa
aparat
untuk meminta kepastian hukum atas
kepolisian
Misalanya
yang
kepolisian
bertugas
dalam
langkah-langkah yang
menentukan
mahasiswa
dan
dilakukan
meninggalnya Arniati. Menanggapi aksi
tanpa memperparah keadaan. Di sisi lain,
tersebut, Kapolres Sumbawa AKBP Yayan
TNI juga memiliki keterbatasan karena
Artadi
tidak bisa turun langsung ke wilayah
tersebut merupakan kecelakaan murni.
konflik. Hal ini dikarenakan belum adanya
Pernyataan
Inpres No. 2 Tahun 2013 sehingga untuk
membuat pihak keluarga dan masyarakat
melibatkan TNI dalam penanganan konflik
melakukan
maka polisi harus meminta persetujuan
bentuk kekecewaan atas sikap Kapolres
melalui Pemda terlebih dahulu. Inilah yang
tersebut. Aksi ini kemudian meluas
membuat upaya penyelesaian semakin
menjadi tindakan anarkis yang dilakukan
lambat. Lebih lanjut, hubungan yang tidak
dengan
harmonis
maslah
sarana prasarana serta rumah ibadah
personal antara Kapolres Yayan Artadi
agama Hindu serta penjarahan barang-
dengan Bupati Djamaluddin Malik menjadi
barang milik suku Bali. Munculnya konflik
penghambat bagi terciptanya koordinasi
ini menandai bahwa sistem deteksi dini
yang efektif.
konflik
Kesimpulan
optimal. Dengan kata lain, konflik tidak
Konflik sosial yang terjadi di Sumbawa
dapat diredam dengan cepat karena
tahun 2013 disebabkan oleh munculnya
kurang
dugaan
Arniati,
komunikasi antar stakeholder sehingga
seorang perempuan dari suku Samawa
masyarakat menilai bahwa pemerintah
yang mengalami kecelakaan pada saat
telah melakukan pembiaran atas konflik
dibonceng oleh pacarnya I Gede Eka S
tersebut. Jika dianalisa menggunakan
yang merupakan anggota polisi. Adanya
konsep implementasi kebijakan maka
dikarenakan
pembunuhan
harus
beberapa
adanya
atas
menyatakan
inilah
aksi
yang
dan
Sumbawa
efektifnya
insiden
kemudian
demonstrasi
perusakan
di
bahwa
sebagai
pembakaran
tidak
berjalan
koordinasi
dan
Implementasi Sistem Deteksi Dini dan Resolusi Konflik oleh Pemerintah …| Auliyaul Hamidah | 101
dapat terlihat bahwa Peraturan Gubernur
upaya pencegahan dan penyelesaian
NTB Nomor 31 Tahun 2008 tentang
konflik.
pembentukan FKDM tidak bekerja secara
menyebabkan peran kelompok fungsional
optimal
kurang optimal dalam mencegah eskalasi
dalam
mencegah
konflik
tersebut. Dalam konsep implementasi proses penganggaran dan pengendalian
Inilah
yang
kemudian
konflik. Terdapat
beberapa
merupakan tahap penting yang dapat
pendukung
mepengaruhi
implementasi sistem deteksi dini konflik
Jika
implementasi
dilihat,
kebijakan.
penghambat
dalam
atau yang dikenal dengan FKDM di
yang
Sumbawa, NTB. Peters dalam Tangkilisan
dilakukan oleh FKDM guna melakukan
(2003, p. 22) menyatakan bahwa terdapat
deteksi dini konflik masih terbatas. Lebih
empat
lanjut,
pengendalian,
kegagalan dan keberhasilan implementasi
kepolisian sebagai pembina FKDM harus
kebijakan yakni informasi yang tidak jelas
bekerjasama
untuk
terkait konflik, isi kebijakan yang sudah
meningkatkan kinerja FKDM. Namun pada
jelas namun pelaksana tidak menerpakan
kenyataannya adanya adanya koordinasi
kebijakan
yang kurang efektif antar stakeholder
dukungan dari berbagai pihak, seperti
telah menghambat proses pengontrolan
stakholder, masyarakat dan forum-forum
dan koordinasi antar pihak. Permasalahan
lainnya dalam upaya deteksi dini konflik
inilah yang kemudian menyebabkan tidak
serta adanya pembagian potensi yang
optimalnya peran pemerintah melalui
kurang jelas yakni para aktor yang
FKDM dalam mencegah konflik. Apabila
berwenang
dianalisa dengan menggunakan kerangka
kebijakan tidak menjalankan koordinasi
dinamis pencegahan dan resolusi konflik
dan tugasnya dengan baik. Oleh karena
maka
bahwa
itu, penting bagi pemerintah untuk
kelompok fungsional yang terlibat dalam
melakukan evaluasi dengan melihat dari
konflik
berbagai faktor yang mempengaruhi
menunjang
penganggaran
dan
faktor
program-program
dalam
tahap
dengan
dapat
Pemda
disimpulkan
tersebut
gagal
pengaruh
dari
kelompok
rentan
memotong
provokator
faktor
yang
dengan
dalam
mempengaruhi
baik,
kurangnya
melaksanakan
kepada
ketidakefektifan FKDM sebagai upaya
cenderung
resolusi konflik yang tepat sehingga
terlambat serta tidak mampu melakukan
menjaga keamanan nasional, khususnya
koordinasi dengan stakholder sebagai
di wilayah Nusa Tenggara Barat.
dan
102 | Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2
Daftar Pustaka Buku, Jurnal dan Artikel Amrullah, et al. (2013). Menguak Sejarah Komunitas Dodo di Sumbawa. Depok : Insos Books. Arnado, Mary Ann M., 2012, Women’s Involvement in Conflict Early Warning Systems: Moving From Rhetoric to Reality in Mindanao, Centre for Humanitarian Dialogue. Asnawi. (2008). Agama dan Konflik Sosial Di Lombok Nusa Tenggara Barat. Jakarta: Sentra Media. Creswell, J. W. (2009). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Fischer. Martina. (2011). Transitional Justice and Reconciliation: Theory and Practice. Advancing Conflict Transformation. The Berghhof Handbook II. Opladen/Framington Hills. Barbara Budrich Publishers. Kriyanto, R. (2006). Teknik Praktik: Riset Komunikasi . Jakarta: Kencana. Malik, Ichsan. (2013). Strategi Pencegahan Konflik: Kerangka Dinamis Pencegahan Konflik. Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. In L. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (p. 4). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Nugroho, R. (2014). Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Nugroho, Bimo et al. (1999). Politik Media Mengemas Berita, Institut Studi Arus Informasi. Institut Studi Arus Informasi: Yogyakarta. Ria. (5 Februari 2013). Pasca Konflik, Sumbawa Kembali Kondusif. Sumber: http://linjamsos.kemsos.go.id/modul es.php?name=News&file=article&si d=75
Rohwerder, Brigitte, 2015, Conflict Early Warning and Early Response, GSDRC (Government, Social Development, Humanitarian, Conflict). Stone, Marianne, 2009, Security According to Buzan: A Comprehensive Security Analysis, Published in France Columbia University, School of International and Public Affairs – New York, USA, Security Discussion Papers Series 1 Sugiyono. (2012). Memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta. Tangkilisan, H. N. (2003). Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI Tim CEWERS ITP. (2006). Membangun Kapasitas untuk Sistem Peringatan & Tanggapan Dini Konflik Berbasis Jaringan. Jakarta: Institut Titian Perdamaian. Wawancara Agus Prasiswandy, KANIT IV INTELKAM Kabupaten Sumbawa, wawancara tanggal 28 Otober 2016 Hikmawan, Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Sumbawa, wawancara tanggal 21 Oktober 2016 Lalu Suharmaji, Staf Ahli Bidang Pembangunan Sekda Kabupaten Sumbawa, wawancara tanggal 2 November 2016 Lalu Perwira Bhakti, Kapten Inf NRP Kabupaten Sumbawa, 1 November 2016 M. Natsir, Ketua FKDM Provinsi NTB, wawancara tanggal 11 November 2016. M. Ridha, Pimpinan Harian Umum Gaung NTB, wawancara tanggal 24 Oktober 2016 Muhammad Keniti, Wartawan Media Online, wawancara tanggal 1 November 2016
Implementasi Sistem Deteksi Dini dan Resolusi Konflik oleh Pemerintah …| Auliyaul Hamidah | 103
Muhammad Nasution, Kapolres Sumbawa, wawancara tanggak 27 Oktober 2016. Yudiana Dwi M., Kepala Sub. Bidang Wawasan Kebangsaan, wawancara tanggal1 November 2016 Dokumen Lembaga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2006 Peraturan Gubernur NTB Nomor 31 Tahun 2008
Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 540 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2012 Peraturan Gubernur No. 324 A Tahun 2006 PP NO. 16 Tahun 1960 Tentang Bantuan Militer Inpres No. 2 Tahun 2013
104 | Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2
