G.P. Handoko 1. Universitas Pertahanan Indonesia

SINERGI PANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT IV DENGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PENANGANAN PEROMPAKAN DI PERAIRAN NIPAH DAN SELAT SINGAPURA

THE SYNERGY OF INDONESIAN MAIN NAVAL BASE IV AND RIAU ISLANDS PROVINCIAL GOVERNMENT IN HANDLING SEA ARMED ROBBERY IN THE NIPAH ISLAND WATERS AND SINGAPORE STRAIT G.P. Handoko1 Universitas Pertahanan Indonesia ([email protected])

Abstrak - Perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi kerawanan perompakan yang tinggi. Jika hal tersebut tidak ditangani secara serius akan mempengaruhi opini masyarakat internasional tentang ketidakmampuan Indonesia dalam menjamin rasa aman di wilayah perairannya dan berpotensi mengundang hadirnya negara tertentu di perairan tersebut dengan alasan mengamankan kepentingannya. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV telah berupaya maksimal untuk menangani masalah perompakan di perairan tersebut melalui penindakan dan penegakan hukum, sementara di sisi lain Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab atas stabilitas dan kondusifitas wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis sinergi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penanganan perompakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura, serta faktor pendukung dan faktor penghambat pada sinergi kedua institusi tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis menggunakan pendekatan teori sinergi, teori pencegahan dan penanggulangan kejahatan, teori hubungan sipil militer, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum terjalin sinergi antara Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan dalam penanganan perompakan di wilayah perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura. Kedua institusi walaupun telah melaksanakan program pembinaan dan rehabilitasi terhadap pelaku perompakan, namun kegiatan dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Faktor penghambat utama adalah terkait dengan belum adanya regulasi yang mengatur sinergi program secara jelas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta belum ada pedoman yang dapat digunakan sebagai referensi bersama dalam menyelenggarakan kegiatan. Akibatnya penanganan perompakan sebagai salah satu bentuk ancaman non-tradisional di wilayah perairan tersebut belum berjalan secara optimal. Kata kunci: perompakan, sinergi, stabilitas dan kondusifitas

1

Penulis adalah seorang Perwira TNI AL yang telah menyelesaikan pendidikan Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan di Universitas Pertahanan Indonesia, Prodi Strategi Perang Semesta Tahun 2016.

Sinergi Pangkalan Utama TNI AL IV dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam … | G.P. Handoko | 25

Abstract - The Nipah Island waters and the Strait of Singapore is located in the province of Riau Islands. Its have the high potential vulnerability to sea armed robbery. If these problems are not addressed seriously, it will affect the international public opinion about the inability of Indonesia to secure their own territorial seas. Its potentially invite the presence of another states by reason for securing their interests. This research raised the phenomenon that tackling sea armed robbery by Indonesian Main Naval Base IV through prosecution and law enforcement are still not able enough to fully cope with the sea armed robbery threats in the waters of Nipah Island and the Strait of Singapore, meanwhile the local government is also has a responsibility to maintain the stability and conduciveness of their territory. This research aimed to analyze the synergy of the Indonesian Main Naval Base IV with the Provincial Government of Riau Islands in the handling of sea armed robbery in the waters of Nipah Island and the Strait of Singapore, as well as supporting factors and inhibiting factor on the synergy of the two agencies. The research method that have been used is the qualitative method of analysis, with the approach of the synergy theory, the theory of prevention and control of crime, the civil-military relations theory, with data collection through study of literature, interview and observation. The results showed there’s still has not established a synergy yet between the Indonesian Main Naval Base IV and the Provincial Government of Riau Islands in handling sea armed robbery in the territorial waters of Nipah Island and the Strait of Singapore. Both agencies despite implementing coaching programs and rehabilitation of perpetrators of sea armed robbery, but the activity is undertaken on their own. The main obstacles is a lack of regulations in governing the synergy program that is clearly appropriate mention the basic tasks and functions of each agencies, and there is no guidelines that can be used as a reference on those agencies activities. As a result, the handling of sea armed robbery as a form of non-traditional threats in the territorial waters is not running optimally. Keywords: sea armed robbery, synergy, stability and conduciveness

Pendahuluan

N

pembajakan laut, penyelundupan senjata,

egara

Indonesia

yang

perdagangan manusia, dan perdagangan

sebagian besar wilayahnya

obat-obat terlarang3.

terdiri

laut

Prabowo, 2014) menyebutkan pengertian

dengan luas 5,9 juta km2, memiliki potensi

perompakan di laut sebagai tindakan

kerawanan yang tinggi berupa ancaman

kekerasan yang tidak sah di perairan

tradisional dalam bentuk invasi militer

yurisdiksi suatu negara terhadap orang

maupun potensi ancaman nontradisional

atau barang di atas kapal atau perahu

dalam bentuk kejahatan transnasional2.

sebagai

Terdapat

kebutuhan hidup sehari-hari. Perompakan

lima

dari

jenis

perairan

kejahatan

yang

memiliki dimensi keamanan maritim dan

dianggap

terdapat

dalam

nontradisional, 2

upaya

Dumais (dalam

untuk

sangat

memenuhi

mengganggu

konteks

keamanan

kepentingan negara-negara yang secara

yaitu

terorisme,

hukum memiliki hak keamanan dan

Marsetio, "Diplomasi maritim dalam mendukung poros maritim dunia". Materi kuliah umum disampaikan di Universitas Pertahanan tanggal 30 Maret 2016.

3

Octavian dan Yulianto, Budaya, Identitas & Masalah Keamanan Maritim: "Praktik Melaut di Ujung Kulon", (Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia, 2014) hlm. 28

26 | Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2

keselamatan dalam melakukan pelayaran.

Implikasi dari tingginya tingkat

Berdasarkan data Annual Report Regional

kerawanan perompakan tersebut telah

Cooperation Agreement on Combating

menimbulkan persepsi bahwa perairan

Piracy and Armed Robbery against Ships in

tersebut merupakan perairan yang tidak

Asia (ReCAAP)4 ISC 2011-2015, sebagian

aman bagi pelayaran dan akan membawa

wilayah perairan Indonesia termasuk

akibat yang tidak baik dari segi politik,

rawan perompakan, diantaranya adalah

ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan

Selat

dan

keamanan7. Pada periode tahun 2011

perairan di Kepulauan Riau. Perairan ini

sampai dengan 2015, di perairan Pulau

merupakan jalur perlintasan perdagangan

Nipah dan Selat Singapura telah terjadi

dunia, dan negara-negara di dunia sangat

perompakan8, sebagaimana ditunjukkan

berkepentingan

dalam Gambar 1, yang menunjukkan

Malaka,

Selat

Singapura,

terhadap

kondisi

keamanan dan keselamatan pelayaran di

bahwa

perairan tersebut. Laksamana Thomas B.

perairan tersebut cukup tinggi, bahkan

Fargo5

ada kenaikan yang cukup signifikan pada

di depan Konggres Amerika

kerawanan

tahun 2015.

Selat Malaka dapat dikategorikan sebagai

40 JUMLAH KEJADIAN PEROMPAKAN

(31/3/2004), menyatakan bahwa perairan

Black Waters. Negara-negara pantai di sekitar Selat Malaka dianggap tidak mampu mengamankan jalur pelayaran di perairan tersebut sehingga angkatan laut

Selat

Malaka

28

20 19 13

10

2011 2012 2013 2014 2015 TAHUN KEJADIAN PEROMPAKAN

melalui

Regional Maritime Security Initiative6.

Gambar 1 Data Perompakan di perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura

4

ReCAAP merupakan sebuah kerangka kerjasama keamanan jalur pelayaran, yang disepakati pada tanggal 11 November 2004 dan berlaku mulai tanggal 4 September 2006. Beranggotakan 19 negara, salah satu program yang dijalankan adalah membuat ReCAAP Information Sharing Centre (ISC) tentang kejadian perompakan di kawasan Asia. 5 Laksamana Thomas Fargo adalah Panglima Armada Pasifik Amerika Serikat periode Tahun 2002-2006. 6 Octavian dan Yulianto, Bajak laut: "Antara Aden dan Malaka", (Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia, 2015), hlm. 154

36

30

10

di

0

Amerika Serikat harus berperan aktif mengamankan

perompakan

Sumber: Koarmabar, 2015 (telah diolah kembali)

7

Kresno Buntoro, Antara Piracy dan Armed Robbery di Laut (Tinjauan Singkat Keamanan di Selat Malaka), lex jurnalica, 3(2), 2006, hlm 82 8 Koarmabar, Data Kejadian dan Pelaku Perompakan periode Tahun 2011 - 2015.


Prabowo

membedakan

perompakan

ancaman terhadap penegakan hukum

menjadi dua macam: pertama; pencurian

dan kedaulatan di Negara Kesatuan

(stealing)

yang

Republik Indonesia (NKRI). Dalam UU

dilakukan dengan motif semata-mata

Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

untuk keuntungan ekonomi, dan kedua;

mengamanatkan tugas TNI dalam Operasi

perompakan terencana (well planned)

Militer Selain Perang (OMSP) di antaranya

yaitu ada motif selain finansial 9. Dalam

adalah membantu Pemerintah dalam

konteks penelitian ini, perompakan di

pengamanan pelayaran dan penerbangan

perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura

terhadap pembajakan, perompakan, dan

merupakan

penyelundupan,

yaitu

perompakan

perompakan

yang

dapat

serta

pemberdayaan

digolongkan sebagai tindak kejahatan

wilayah pertahanan. Sinergi Lantamal IV

dengan motif semata-mata kebutuhan

dengan Pemprov Kepulauan Riau penting

ekonomi.

dilakukan

Pelaku

merupakan

sebagian

masyarakat

desa

besar pesisir

mendukung

pulau kecil disekitarnya10. Hal ini senada

Keamanan

dengan

dilakukan

didokumentasikan

lapangan oleh

Eric

yang Frecon,

dapat

mengatasi

permasalahan yang terjadi, dan dapat

daerah Batam, Pulau Terong dan pulau-

catatan

agar

pelaksanaan Laut oleh

Operasi

(Opskamla) Lantamal

IV

yang untuk

mencegah serta meniadakan terjadinya

menyebutkan bahwa para perompak di

aksi

Kepulauan Riau melakukan aksinya di

memperkokoh pertahanan negara yang

malam

diwujudkan

hari.

Di

siang

hari

mereka

perompakan

di

dalam

laut,

aspek

guna

penegakan

melakukan kegiatan seperti orang biasa,

hukum dan penegakan kedaulatan negara

dengan menjadi nelayan atau pengemudi

di laut.

taksi laut. Mereka tinggal di salah satu

dihadapi dalam penanganan perompakan

pulau kecil di sekitar Pulau Batam 11. Aksi

di perairan Pulau Nipah dan Selat

perompakan

Singapura adalah masih terjadinya aksi

dalam

perspektif

Masalah

utama

pertahanan merupakan salah satu faktor

perompakan,

9

keamanan laut terus digelar sepanjang

Eko Budi Prabowo, Penindakan Terhadap Perompakan di Selat Malaka oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Perspektif Hukum, 14(1), 2014, hlm 19 10 Koarmabar, Loc. Cit. 11 Eric Frecon, Piracy in the Malacca Straits: "Notes from the Field", International Institute for Asian Studies (IIAS) Newsletter #36, 2005, March.

tahun

oleh

diperlukan penindakan

meskipun

yang

Lantamal upaya secara

IV,

operasi

sehingga

penanganan sinergi

pasca dengan

Pemprov Kepulauan Riau. Berdasarkan


pada penjelasan di atas, maka pertanyaan

kualitatif bertujuan menemukan jawaban

penelitiannya adalah bagaimana sinergi

terhadap

Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan

pertanyaan melalui aplikasi prosedur

Riau dalam penanganan perompakan

ilmiah

pasca

menggunakan

penindakan

dan

apa

faktor

suatu

secara

fenomena

sistimatis pendekatan

atau

dengan kualitatif.

pendukung serta faktor penghambat

Merujuk pada penjelasan tersebut, maka

pelaksanaan sinergi antara Lantamal IV

penelitian ini bertujuan untuk memahami

dengan

dan

Pemprov

Kepulauan

Riau

menafsirkan

makna

dari

suatu

tersebut.

fenomena yang akan diteliti yaitu tentang

Metodologi

sinergi Lantamal IV dengan Pemprov

Dalam menganalisis sinergi Lantamal IV

Kepulauan

dengan Pemprov Kepulauan Riau untuk

perompakan

dapat menjawab pertanyaan penelitian,

perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura,

sehingga menghasikan sebuah pemikiran

secara induktif untuk memperoleh data

ilmiah dan representatif kedalam ilmu

yang bersifat menyeluruh dan mendalam.

pertahanan, peneliti menggunakan kajian

Teknik pengumpulan data melalui studi

berdasarkan

teori

sinergi,

literatur,

pencegahan

dan

penanggulangan

teori

Penelitian ini menggunakan

metode kualitatif.

dalam

pasca

wawancara

penanganan

penindakan

mendalam

di

dan

observasi

kejahatan, dan teori hubungan sipil militer.

Riau

Menurut penjelasan Deardorff dan Williams, bahwa yang dimaksud dengan

Penelitian kualitatif

pengertian sinergi adalah sebuah proses

merupakan suatu strategi inquiry yang

interaksi dari dua bagian atau lebih, yang

menekankan

makna,

akan menghasilkan pengaruh gabungan

pengertian, konsep, karakteristik, gejala,

yang lebih besar dibandingkan dengan

simbol maupun deskripsi tentang suatu

jumlah dari pengaruh masing-masing

fenomena; fokus dan multimode, bersifat

secara individual13.

alami

mengutamakan

dapat dideskripsikan sebagai tindakan

kualitas, menggunakan beberapa cara,

yang berkembang dan mengalir dari

serta disajikan secara naratif12. Penelitian

kelompok orang yang bekerja bersama

dan

pencarian

holistik;

Sinergi kelompok

13

12

M. Yusuf, Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 329

Dale S. Deardorff DM & Williams, Synergy leadership in quantum organizations, (California: Fesserdorff Consultants, 2006), p. 5


secara sinkron satu dengan yang lain lain,

Singapura, melalui program pembinaan

sehingga diantara mereka dapat berpikir

terhadap pelaku perompakan maupun

dan bergerak sebagai satu kesatuan.

masyarakat

Dalam melakukan sinergi, diperlukan

daerahnya

suatu insting, positif, memberdayakan,

domisili pelaku perompakan.

daerah

pesisir

diidentifikasi

yang

merupakan

dan menggunakan sumberdaya yang ada

Dengan adanya kesamaan tujuan

dalam kelompok secara keseluruhan dan

dari program kegiatan yang dilaksanakan,

terpadu. Intisari sinergi adalah masing-

maka sinergi antara Lantamal IV dengan

masing bagian memiliki perbedaan sudut

Pemprov

pandang maupun sumberdaya, namun

melaksanakan program tersebut sangat

tetap adanya rasa saling menghargai

dibutuhkan.

serta terdapat saling percaya (trust) di

kedua kelompok dapat saling percaya,

antara

koordinasi, dan bekerja bersama secara

pihak-pihak

tersebut

sebagai

Kepulauan

Dengan

Riau

terjalin

dalam

sinergi,

bagian dari kelompok yang melakukan

sinkron

kegiatan bersama secara sinkron antara

dalam pelaksanaan program, sehingga

satu dengan lainnya, sehingga mampu

diperoleh multiplier effect yang membuat

memperoleh suatu output yang lebih

energi

besar bila dibandingkan dengan upaya

ganda, berpikir dan bergerak dalam satu

secara masing-masing individu.

Teori

keterpaduan. Penjelasan Deardorff dan

sinergi Deardorff dan Williams digunakan

Williams tersebut, jika dianalogikan pada

untuk menganalisis masalah penelitian

masalah penelitian yakni apabila Lantamal

dan dianggap dapat menjelaskan soal

IV dengan Pemprov Kepulauan Riau saling

penelitian yang peneliti lakukan dan

percaya,

memiliki relevansi dengan penelitian yaitu

bekerja sama secara sinkron dalam

tentang sinergi Lantamal IV dengan

mekanisme pelaksanaan satu sama lain,

Pemprov

dalam

masalah perompakan akan dapat diatasi

pasca

dengan lebih optimal.

Kepulauan

penanganan

Riau

perompakan

penindakan. Lantamal IV dan Pemprov

antara satu dengan yang lain

pekerjaan

saling

kelompok

berkoordinasi,

berlipat

saling

Menurut Hoefnagel (dalam Ravena,

Kepulauan Riau merupakan kelompok

1998),

yang

berkepentingan

kejahatan dapat ditempuh melalui cara-

mewujudkan stabilitas dan kondusifitas

cara; a) Criminal law application; b)

wilayah perairan Pulau Nipah dan Selat

Prevention without punishment; dan c)

sama-sama

kebijakan


penanggulangan

Influencing views of society on crime and

Batam, Pulau Terong

society crime and punishment.

Dalam

kecil di sekitarnya menjadi hilang niat

wilayah hukum dikenal secara umum

untuk melakukan perompakan di waktu

tentang

penanggulangan

yang akan datang, sehingga kejadian

kejahatan, yang dalam pelaksanaannya

perompakan di perairan Pulau Nipah dan

dilakukan

melalui

Selat Singapura akan dapat ditekan atau

peradilan pidana (pendekatan penal),

bahkan dihilangkan, yang pada akhirnya

maupun dengan sarana non penal melalui

akan menimbulkan citra positif bangsa

berbagai usaha pencegahan tanpa harus

Indonesia

menggunakan sistem peradilan pidana.

pertahanan

Upaya

penegakan hukum dan kedaulatan di laut.

kebijakan

secara

mencegah

represif

dan

menanggulagi

kejahatan dengan sarana penal lebih mengutamakan sesudah

pada

terjadinya

sedangkan

sarana

sifat suat

non

sekaligus negara

Hubungan

dan pulau-pulau

memperkokoh dalam

wujud

sipil-militer

adalah

represif

merupakan hal yang sangat vital bagi

kejahatan,

suatu bangsa karena sangat berpengaruh

penal

lebih

pada ketahanan nasionalnya. Hubungan

menitikberatkan pada sifat

preventif

sipil-militer pada satu negara dapat

(pencegahan,

sebelum

dipastikan akan berbeda dengan di

terjadinya suatu kejahatan.14 Intisari dari

negara lain, karena corak hubungan sipil-

pencegahan

militer

penangkalan)

dan

penanggulangan

di

negara

tersebut

sangat

kejahatan adalah suatu upaya maksimal

dipengaruhi oleh bentuk pemerintahan

untuk tidak terjadinya suatu tindak pidana

yang diadopsi oleh negara tersebut.

kejahatan.

dan

Corak hubungan sipil-militer dalam satu

kejahatan

dalam

negara tidak terlepas dari keberadaan

perompakan

yang

pihak-pihak

dengan

memahami

suatu

Pemprov Kepulauan Riau, akan dapat

bagaimana

cara

meningkatkan

pelaku

kepekaannya terhadap segala hal yang

perompakan maupun masyarakat desa

mungkin berpeluang menjadi sebuah

pesisir yang berdomisili di daerah pesisir

ancaman terhadap negaranya. Hubungan

Dengan

penanggulangan penanganan dilaksanakan

14

pencegahan

Lantamal

IV

kesadaran

Ravena, Kebijakan Penal dan Nonpenal dalam Penanggulangan Kejahatan yang Dilakukan Pelajar, Tesis, Program Pendidikan Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, 1998, hlm. 10

yang

berbeda persepsi

dalam ancaman,

mengatasi

dan

sipil-militer dapat juga diwarnai karena ketidakpercayaan atau kecurigaan antar pihak-pihak yang saling bersaing, apalagi


bila diantara pihak ada yang merasa

sebagai kontrol sipil terhadap militer.

dirugikan

(O’Connor

Dengan adanya supremasi sipil, dapat

Pada negara-negara

diartikan suatu produk kebijakan elit sipil

kepentingannya

dalam Said, 2012).

barat, promosi soal demokrasi telah

terkait

menjadi jauh lebih sentral pada kebijakan

nasional, harus dilakukan oleh militer. Ada

luar negeri sejak tahun 1990-an, dan

berbagai

diplomasi pertahanan telah digunakan

hubungan sipil-militer saat ini, namun

sebagai

secara garis besar hubungan sipil-militer

sarana

demokrasi

mempromosikan

hubungan

dengan

strategi

macam

keamanan

definisi

mengenai

sipil-militer.

ini dapat dikatakan merupakan suatu

Pergeseran ini mencerminkan salah satu

interaksi antara lembaga militer dengan

faktor

pengambil keputusan negara/pemerintah,

yang

disebut

'third

wave',

demokratisasi telah melihat transisi dari

LSM,

otoritarianisme ke demokrasi di Eropa

masyarakat disisi lain.16 Teori hubungan

Selatan, Amerika Selatan, Asia Timur,

sipil-militer

Eropa Tengah dan Timur, bekas Uni

menganalisis hubungan antara Lantamal

Soviet dan Afrika sejak 1970-an, secara

IV dengan Pemprov Kepulauan Riau

dramatis meningkatkan jumlah negara

dalam sinergi penanganan perompakan

demokratis atau demokratisasi di dunia15.

pasca

Hubungan sipil-militer semula hanya

pemimpin

ini,

penindakan,

mengetahui

opini

publik

digunakan

terutama

faktor-faktor

dan

untuk

untuk

pendukung

dikenal di dunia barat. Namun seiring

maupun faktor-faktor penghambat dalam

perjalanan waktu, hal tersebut sudah

pelaksanaan sinergi tersebut.

merupakan hal yang tidak asing lagi dan

Pembahasan

menjadi pengertian yang dipergunakan

Menurut data dari Lantamal IV tentang

secara umum di Indonesia. Pengertian

pelaku perompakan, bahwa sebagian

hubungan sipil-militer di Indonesia sangat

besar kejadian perompakan di wilayah

dipengaruhi oleh penerapan demokrasi di


Indonesia.

hakekatnya

dilakukan oleh masyarakat daerah pesisir

tegaknya

Batam, Pulau Terong dan pulau-pulau

supremasi sipil atau yang biasa dikenal

kecil sekitarnya dengan latar belakang

prinsip

Dimana

demokrasi

pada adalah

15

Cottey & Forster, Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance. Adelphi Paper 365, (New York: Routledge, 2004), p. 31

16

B. D. Said, Menakar Ulang Hubungan Sipil Militer, Forum Kajian Pertahanan dan Maritim, 2012.


motif ekonomi. Masyarakat daerah pesisir

Sinergi Lantamal IV dengan Pemprov

wilayah

Kepulauan Riau

Batam,

khususnya

wilayah

Kecamatan Belakang Padang, tergolong

Untuk dapat melaksanakan pengamanan

miskin


dan

berpendidikan

rendah

dibanding daerah lainnya17. Dihadapkan

dari

dengan tingginya kebutuhan hidup di

menyelenggarakan

wilayah Batam, maka hal ini dapat

laut secara berkelanjutan, Lantamal IV

diterima dan dijadikan bahan pemikiran

juga harus bisa menentukan langkah-

bagaimana

tingginya

langkah yang tepat serta efisien dalam

kejadian perompakan di perairan Pulau

penanganan aksi perompakan, bersinergi

Nipah dan Selat Singapura. Penanganan

dengan Pemprov Kepulauan Riau, yaitu

perompakan dengan cara penindakan dan

penanganan

penegakan hukum telah dilakukan secara

penindakan

berkelanjutan oleh Lantamal IV, namun

dalam

data menunjukkan bahwa masih tetap

pelaku

saja terjadi aksi perompakan di wilayah

menjalani

perairan

Pemasyarakatan, dan juga pembinaan

menghadapi

Pulau

Nipah

dan

Selat

kerawanan

perompakan, operasi

keamanan

perompakan melalui

bentuk

selain

pasca

upaya

preventif

pembinaan

terhadap

perompakan

yang

pembinaan

di

selesai Lembaga

Singapura.18 Kondisi demikian menuntut

masyarakat

perlunya suatu penanganan perompakan

daerahnya

dalam bentuk yang lain, diantaranya

domisili para pelaku perompakan.

melalui penanganan perompakan pasca

Kegiatan yang dilaksanakan

penindakan dalam wujud pembinaan

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa

terhadap pelaku perompakan, dengan

permasalahan

melibatkan stake holder terkait secara

pun masalah-masalah sosial yang terjadi

sinergi

meminimalkan

di wilayah Kepulauan Riau, khususnya

kejadian perompakan sehingga dapat

perompakan yang terjadi di wilayah

terpeliharanya stabilitas dan kondusifitas

perairan Nipah dan Selat Singapura

di wilayah perairan tersebut dalam rangka

adalah

memperkokoh pertahanan negara.

kebutuhan

17

untuk

dapat

Pemko Batam, Data Agregat Kependudukan Kota Batam Semester II Tahun 2015, hlm. 24 dan 33. 18 Koarmabar, Loc. Cit.

daerah

pesisir

diidentifikasi

merupakan

kriminal/kejahatan

terletak

dari

manusia

yang

atau

permasalahan yang

paling

dasar/Human Basic Need. Hal tersebut disebabkan adanya kebutuhan dasar dari para pelaku perompakan yang menuntut


harus dipenuhi dan hal tersebut diakui

Upaya pembinaan yang dilakukan

dan dibenarkan oleh pelaku perompakan

oleh

yang telah selesai menjalani pembinaan di

community engagement effort melalui

Lembaga

kegiatan pressuring and legall counselling,

Pemasyarakatan

dan

telah

Lantamal

IV

diwujudkan

Pemprov Kepulauan Riau melaksanakan

penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada

program penanganan perompakan pasca

para pelaku perompakan dan masyarakat

penindakan, berupa pembinaan terhadap

daerah

para pelaku perompakan, dalam suatu

diidentifikasi merupakan domisili pelaku

bentuk kegiatan. Kata pembinaan diambil

perompakan.

dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu;

pembinaan yang dilakukan oleh Pemprov

"usaha, tindakan dan kegiatan yang

Kepulauan Riau melalui Dinas Sosial

dilakukan secara berdaya guna dan

adalah berupa pembinaan dan rehabilitasi

berhasil guna untuk memperoleh hasil

sosial terhadap Bekas Warga Binaan

yang

Lembaga

baik,

meningkat,

dan

pesisir

bentuk

program

kembali ke masyarakat. Lantamal IV dan

lebih

dalam

berupa

yang

kegiatan

daerahnya

Sedangkan

Pemasyarakatan

upaya

(BWBLP).

mendapatkan manfaat yang positif".19

Pembinaan tersebut tidak bisa dilakukan

Pada dasarnya pembinaan juga diartikan

secara

sebagai kegiatan yang dilakukan untuk

memerlukan sinergi antara kedua stake

memperoleh hasil yang maksimal dan

holder tersebut, guna mewujudkan hasil

memiliki manfaat yang positif. Wiranto

yang optimal. Merujuk pada teori sinergi

dalam

menyebutkan

menurut Deardorrf dan Williams20, sinergi

bahwa pembinaan merupakan upaya

sebagai tindakan yang berkembang dan

untuk

kapasitas

mengalir dari kelompok orang yang

masyarakat dan pemberian kesempatan

bekerja bersama secara sinkron satu

yang

sama

Julianda

(2015)

meningkatkan

seluas-luasnya

kategori

miskin

bagi

lain,

melainkan

sehingga

dapat

melakukan

melipatgandakan pengaruh (multiplier

kegiatan sosial ekonomi yang produktif,

effect) yang menjadikan energi pekerjaan

sehingga

nilai

kelompok berlipat ganda, mampu berpikir

tambah yang lebih tinggi dan pendapatan

dan bergerak sebagai satu kesatuan. Bisa

yang lebih besar.

dikatakan, dengan terjalinnya sinergi,

mampu

untuk

penduduk

sendiri-sendiri,

menghasilkan

kedua kelompok dapat saling percaya, 19

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

20

Dale S. Deardorff DM & Williams, Loc. Cit.


saling berkoordinasi, dan saling bekerja

illegal

bersama secara sinkron

antara satu

perompakan terhadap kapal-kapal yang

dengan yang lain dalam pelaksanaan

melintas di daerah tersebut. Pencegahan

program.

dan

Berdasarkan penjelasan teori

dengan

cara

penanggulangan

melakukan

kejahatan

oleh

tersebut, jelas bahwa belum terjalin

Lantamal IV dan Pemprov Kepulauan Riau

sinergi

dengan

dilakukan melalui pendekatan dengan

Pemprov Kepulauan Riau karena belum

menggunakan security approach yang

ada kerjasama, koordinasi dan kesamaan

dikombinasikan

visi

approach.

antara

dalam

Lantamal

penanganan

IV

perompakan

dengan

Wilayah

prosperity

Batam

yang

pasca penindakan di perairan Pulau Nipah

berbatasan langsung dengan Singapura,

dan Selat Singapura. Berdasarkan hasil

jalur perekonomiannya begitu luas namun

penelitian dapat diketahui bahwa saat ini

lapangan pekerjaan bagi masyarakat

masing-masing institusi memiliki kegiatan

hinterland

yang sama-sama menangani masalah

tuntutan kebutuhan ekonominya begitu

pelaku perompakan, namun pelaksanaan

tinggi. Mayoritas masyarakat desa pesisir

kegiatan masih berjalan secara sendiri-

di Kecamatan Belakang Padang adalah

sendiri dan belum ada kegiatan secara

bekerja

terpadu.

dengan tingkat ekonomi dan pendidikan

Sasaran yang diharapkan

yang

Banyak faktor yang menjadi tantangan

menjadikan merompak kapal merupakan

bagi Lantamal IV maupun Pemprov

suatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh

Kepulauan

penanganan

sebagian masyarakat tersebut. Menurut

perompakan di perairan Pulau Nipah dan

salah seorang tokoh masyarakat Pulau

Selat Singapura secara optimal, antara

Terong mengakui dirinya merupakan

lain; banyaknya pulau-pulau kecil di

pelaku perompakan sejak berumur 12

sekitar perairan Pulau Nipah dan Selat

tahun dan telah berhenti tahun pada

Singapura

domisili

tahun 2002, menyatakan bahwa untuk

ataupun dapat digunakan sebagai tempat

masa sekarang ini rendahnya tingkat

persembunyian pelaku perompakan, dan

sosial ekonomi dan pendidikan membuat

tingkat sosial ekonomi dan pendidikan

sebagian

masyarakat pesisir yang rendah sehingga

Batam dan pulau-pulau kecil sekitarnya

mendorong

21

Riau

yang

untuk

untuk

merupakan

melakukan

tindak

tidak

tersedia,

sebagai rendah21.

nelayan

sementara

tradisional

Situasi

masyarakat

daerah

tersebut

pesisir

Pemko Batam, Loc. Cit.


memilih jalan pintas bekerja sebagai

be based upon the elimination of causes

perompak terhadap kapal-kapal yang

and conditions giving rise to crime 22.

melintas di wilayah perairan tersebut.

Penanganan

Namun

faktor

penindakan yang dilakukan oleh Lantamal

ekonomi, faktor lainnya yang sangat

IV dan Pemprov Kepulauan Riau, sudah

berpengaruh adalah faktor tradisi atau

sesuai dengan teori tersebut, dimana

kebiasaan yang berkembang di daerah

penerapan

hukum

pidana

sudah

tersebut, yaitu turun kelaut melakukan

dilakukan

terhadap

para

pelaku

perompakan adalah hal yang biasa bagi

perompakan

sebagian kalangan masyarakat setempat

dilaksanakan upaya preventif setelah

dan sudah berlangsung sejak lama.

mereka selesai menjalani pembinaan di

menurutnya,

selain

Merujuk pada teori pencegahan dan penanggulangan

kejahatan

menurut

perompakan

dan

pasca

selanjutnya

Lembaga Pemasyarakatan, agar para pelaku

perompakan

tersebut

tidak

Hoefnagel (dalam Ravena, 1998) bahwa

kembali lagi melakukan kegiatan serupa

penanggulangan kejahatan bisa dilakukan

dimasa mendatang. Dalam pelaksanaan

secara represif yang ditempuh melalui

penelitian,

criminal

mewawancarai

2

perompakan

yang

hukum

law

application

pidana)

(penerapan

ataupun

prevention

peneliti

berhasil

orang

pelaku melakukan

without punishment (pencegahan tanpa

perompakan lagi setelah keluar dari

pidana)

Lembaga

melalui

berbagai

usaha

Pemasyarakatan.

Hal

ini

pencegahan tanpa harus menggunakan

menunjukkan bahwa penerapan pidana

sistem

Peneliti

tidak serta merta bisa membuat jera

berpendapat bahwa dalam penanganan

pelaku kejahatan, melainkan diperlukan

perompakan

upaya-upaya lanjut setelah mereka selesai

peradilan

pidana.

seyogyanya

digunakan

kebijakan secara integral, baik secara

menjalani

pidana maupun non pidana, dimana

Pemasyarakatan,

upaya non pidana berada pada posisi

kepedulian stake holder terkait dan

utama sebagai upaya secara maksimal

Pemerintah Daerah selaku penanggung

untuk tidak terjadinya tindak pidana

jawab wilayah untuk meningkatkan sosial

perompakan. Dan hal tersebut dinyatakan di dalam pertimbangan resolusi PBB, bahwa crime prevention strategies should

pembinaan

22

di

diantaranya

Lembaga dengan

United Nation Office on Drugs and Crime, Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders. Caracas, Venezuela, 25 August - 5 Sept 1980.


ekonomi,

martabat

kesadaran

hukum

(dignity)

dan

yang

hampir

sama,

dan

pelaku

kesamaan sasaran yang diharapkan. Dari

perompakan dan masyarakat daerah

aspek sasaran yang diharapkan, dapat

pesisir. Arief dan Muladi (dalam Ravena,

dinyatakan Lantamal IV dan Pemprov

1998)

Kepulauan

menyatakan

mengendalikan

atau

para

kegiatan

bahwa

untuk

menanggulangi

Riau,

melaksanakan

dapat

bersinergi

program

penanganan

kejahatan tidak hanya menggunakan

perompakan pasca penindakan, melalui

sarana penal (hukum pidana), tetapi

pembinaan serta rehabilitasi sosial.

dapat juga dengan menggunakan sarana

Pemanfaatan Sumber Daya

nonpenal,

misalnya

dalam

Menurut Hasibuan dalam (Mamik dan

pemberian

bantuan,

santunan

pendidikan

sosial

bentuk dan

Usman Sarif, 2016), Sumber Daya Manusia

rangka

(SDM) adalah kemampuan terpadu dari

mengembalikan aktualisasi diri mereka di

daya pikir dan daya fisik yang dimiliki

masyarakat,

mengembangkan

individu. SDM atau manusia menjadi

tanggung jawab sosial warga masyarakat.

unsur utama dalam setiap aktivitas yang

serta

Mengacu diharapkan,

pada hasil

dilaksanakan kegiatan

dalam

yang

sasaran

yang

dilakukan. Peralatan yang canggih tanpa

penelitian

yang

peran aktif SDM, tidak akan berarti apa-

menunjukkan

bahwa

dilaksanakan

apa.

Pelaksanaan suatu kegiatan bisa

oleh

dikatakan berhasil apabila didukung oleh


SDM yang tepat. Dalam Undang-undang

dalam penanganan perompakan pasca

Nomor

penindakan melalui upaya pembinaan

Kesejahteraan

terhadap pelaku perompakan, memiliki

kesejahteraan sosial bagi masyarakat,

kesamaan, yaitu: Pertama, meningkatnya

terutama

sosial ekonomi dan pendidikan para

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

pelaku

tidak

perompakan

dan

masyarakat

11

Tahun

2009

Sosial,

disebutkan

masyarakat

cukup

tentang

Penyandang

ditangani

hanya

oleh

daerah pesisir yang diidentifikasi daerah

pemerintah, dalam hal ini Kementerian

tersebut

dan Dinas Sosial, akan tetapi merupakan

merupakan

domisili

pelaku

perompakan; Kedua, meningkatnya

tanggungjawab

martabat (dignity) dan aktualisasi diri

pemerintah dan masyarakat. Undang-

dalam kehidupan bermasyarakat.

undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Data

hasil penelitian, didapatkan adanya obyek

Kesejahteraan

bersama

Sosial

dan

antara

Peraturan


Pemerintah

Nomor

39

Tahun

2012

Merujuk pada teori sinergi dari Williams23,

tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan

Daerdorrf

Sosial merupakan implementasi dalam

merupakan tindakan yang berkembang

rangka menangani PMKS. Dalam pasal 1

dan mengalir dari kelompok orang yang

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun

bekerja bersama secara sinkron antara

2012,

bahwa

satu dengan lainnya, sehingga didapatkan

sosial

pengaruh yang berlipat ganda (multiplier

adalah upaya yang terarah, terpadu dan

effect) yang menjadikan energi pekerjaan

berkelanjutan

oleh

kelompok menjadi lebih besar, berpikir

dan

dan bergerak sebagai satu kesatuan.

masyarakat dalam bentuk pelayanan

Tindakan sinergi ini diwujudkan dengan

sosial guna memenuhi kebutuhan dasar

memberdayakan,

setiap warga negara, yang meliputi

menggunakan sumberdaya yang ada di

rehabilitasi

kelompok

secara

pemberdayaan sosial dan perlindungan

Pemanfaatan

sumber

sosial. Dalam Undang-undang Nomor 23

dalam pelaksanaan program kegiatan

Tahun

Pemerintahan


daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah

dapat dikatagorikan sebagai kelompok

Daerah bertanggung jawab sepenuhnya

orang yang bekerja bersama secara

terhadap kesejahteraan masyarakatnya

sinkron antara yang satu dengan lainnya,

dan

sehingga

menyatakan

penyelenggaraan

Pemerintah,

2014

kesejahteraan

yang

dilakukan

Pemerintah

sosial,

jaminan

tentang

ketentraman

Daerah

serta

sosial,

ketertiban

dan

sinergi

memanfaatkan

dan

keseluruhan.

didapatkan

daya

manusia

pengaruh

yang

wilayahnya. Sementara itu sesuai Undang-

berlipat ganda (multiflier effect).

undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang

hal

TNI pasal 7, disebutkan TNI membantu

Pemprov Kepulauan Riau secara sinergi

pemerintah

pengamanan

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki

pelayaran dan penerbangan terhadap

dalam melaksanakan pembinaan dan

pembajakan,

dan

pemberdayaan masyarakat daerah pesisir

penyelundupan dan juga memberdayakan

di wilayah tersebut melalui program

wilayah

Karya Bhakti TNI AL maupun Pembinaan

dalam

perompakan

pertahanan

dan

kekuatan

ini,

Lantamal

sebagai

bersama-sama

pendukungnya secara dini sesuai dengan

Desa

sistem pertahanan semesta.

Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut 23

Pesisir

IV

Dalam

bagian



dari

(Dawilhanla)24 dalam rangka peningkatan

dalam pengamanan perairan tersebut.

sosial ekonomi dan tingkat pendidikan,

Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan,

kesadaran

keinginan

hukum

(dignity)

pelaku

serta

martabat

perompakan

dan

kebijakan

potensi menjadi pelaku perompakan.

datang25.

pembahasan

tentang

tertentu

tersebut menjadi tantangan terhadap

masyarakat desa pesisir yang mempunyai

Dari

negara-negara

pertahanan

di

masa-masa

Faktor Pendukung

pelaksanaan sinergi antara Lantamal IV

Berdasarkan

dengan Pemprov Kepulauan Riau yang

sinergi dalam penanganan perompakan

meliputi

pasca

aspek

kegiatan

yang

hasil

penelitian,

penindakan,

secara

bahwa

organisasi

dilaksanakan, sasaran yang diharapkan

masih belum terjalin secara optimal.

dan pemanfaatan sumber daya, dapat

Namun dalam pelaksanaan di lapangan,

dilihat bahwa Lantamal IV dan Pemprov

Tim pressuring and legall counselling

Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan

Lantamal IV telah mampu menjalin sinergi

pembinaan

memiliki

dengan aparat pemerintahan yang paling

kesamaan sasaran yang yang diharapkan

rendah di daerah yaitu Lurah Pulau

dan sama-sama memanfaatkan sumber

Terong dan Lurah Kasu yang wilayahnya

daya manusia sebagai peserta/obyek

merupakan

kegiatan.

pelaksanaan


kegiatan, baik Lantamal IV dan Pemprov

perompakan. Merujuk pada teori sinergi

Kepulauan Riau masih melakukan secara

yang dijelaskan oleh Deardorrf dan

sendiri-sendiri (lihat Tabel 1).

Williams26, sinergi dapat dideskripsikan

secara

Namun

rutin,

untuk

daerah

pesisir

yang

Belum adanya sinergi Koarmabar

sebagai tindakan yang berkembang dan

dengan Pemprov Kepulauan Riau dalam

mengalir dari kelompok orang yang

penanganan

dihadapkan


dengan posisi strategis perairan Pulau

yang satu dengan lainnya, sehingga

Nipah

didapatkan

dan

mendorong

perompakan

Selat

Singapura,

keinginan

dapat

pengaruh yang berlipat

negara-negara

ganda (multiplier effect) yang menjadikan

tertentu untuk ikut berperan langsung

yang satu dengan lainnya, sehingga

24

Mabesal, Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Perkasal /39/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 tentang Buku Petunjuk Induk Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut, 2011.

25

Kemenhan RI, Strategi Pertahanan Negara, 2014, hlm. 30 26 Dale S. Deardorff DM & Williams, Loc. Cit.


Tabel 1 Pelaksanaan Sinergi Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau

LANTAMAL IV,

TEORI SINERGI

PEMPROV. KEPULAUAN RIAU

KET

DEARDORRF DAN WILLIAMS (2006)

 Kegiatan pembinaan bersifat

 Tindakan yang berkembang dan  Bersinergi

rutin.

mengalir dari orang yang bekerja bersama secara sinkron antara yang satu dengan lainnya.

 Adanya kesamaan obyek dan

 Memberdayakan dan

sasaran yang diharapkan.

 Bersinergi

mempergunakan sumber daya yang ada dalam kelompok secara keseluruhan

 Kegiatan pembinaan masih

 Melipatgandakan pengaruh

dilakukan secara sendiri-sendiri,

(multiplier effect) yang

belum terjalin koordinasi dan

menyebabkan energi pekerjaan

kerjasama secara organisasi.

kelompok menjadi berlipat

Belum ada regulasi atau

ganda.

 Belum bersinergi

pedoman yang mengatur. Sumber : Diolah oleh Peneliti (2016)

didapatkan

pengaruh yang berlipat

perangkat Pemerintah Daerah pada unit

ganda (multiplier effect) yang menjadikan

paling kecil yang berada di daerah

energi

menunjukkan

pekerjaan

kelompok

semakin

bahwa

dari

aspek

besar, berpikir dan bergerak sebagai satu

pemanfaatan sumber daya telah terjalin

kesatuan. Tindakan sinergi ini dilakukan

sinergi antara kelompok-kelompok yang

dengan

berkepentingan

insting,

memberdayakan,

pengaruh dan

positif,

menggunakan

perompakan,

dalam

meskipun

penanganan hal

tersebut

sumberdaya yang ada dalam kelompok

masih belum menyentuh pada tataran

secara keseluruhan. Keterlibatan Lurah

organisasi yang lebih besar.

Pulau Terong dan Lurah Kasu sebagai 40 | Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2

Adanya dukungan dan kesediaan

semata-mata tugas aparat keamanan

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dan

dalam hal

Dinas Sosial Kota Batam untuk bersinergi

merupakan tanggung jawab bersama

dengan Lantamal IV dalam pembinaan

aparat keamanan, pemerintah dan juga

terhadap

dan

masyarakat. Dalam hubungan ini, tidak

yang

ada institusi yang superior dan inferior,

merupakan

namun saling mengisi dan melengkapi

domisili pelaku perompakan. Sejauh ini

sesuai dengan tugas dan kewenangan

memang belum terjalin sinergi antara

masing-masing dalam suatu kegiatan

kedua

yang sinergi.

pelaku

perompakan

masyarakat

daerah

didentifikasi

daerahnya

institusi

pesisir

dalam

pelaksanaan

ini Lantamal

IV, namun

program, namun adanya kesadaran Dinas

Faktor Penghambat

Sosial provinsi Kepulauan Riau maupun

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Kota Batam dengan Lantamal IV bahwa

belum adanya regulasi yang mengatur

terdapat kesamaan kegiatan dan sasaran

tentang sinergi pelaksanaan program

yang diharapkan dalam pembinaan dan

antara Lantamal IV dengan Pemprov

rehabilitasi sosial bagi BWBLP, yang

Kepulauan Riau, secara jelas sesuai tugas

didalamnya

pelaku

pokok dan fungsi masing-masing. Selain

perompakan. Dengan demikian, Dinas

itu Lantamal IV dan Dinas Sosial Provinsi

Sosial selain melaksanakan pembinaan

Kepulauan

dan rehabilitasi sosial secara mandiri

perompakan

setelah BWBLP keluar dari Lembaga

pelaksanaannya

Pemasyarakatan, juga secara bersama-

membentuk suatu kegiatan yang terpadu.

sama

Kegiatan masih dilaksanakan oleh masing-

termasuk

dengan

Lantamal

IV

dalam

Riau

dalam pasca

penanganan penindakan,

belum

melakukan program Karya Bhakti TNI AL

masing

ataupun Pembinaan

walaupun

dalam

daerah pesisir Batam dan sekitarnya yang

terdapat

kesamaan


diharapkan. Merujuk pada teori sinergi

perompakan.

Merujuk

teori

dari Daerdorrf dan Williams27, sinergi

hubungan

militer,

menunjukkan

merupakan tindakan yang berkembang

bahwa

sipil

antar

kedua

Desa Pesisir di

pada

institusi

institusi

pernah

secara

terpisah,

kegiatan

tersebut

sasaran

yang

saling

dan mengalir dari kelompok orang yang

menyadari bahwa penanganan masalah


sosial dan keamanan wilayah bukan

27



yang satu dengan lainnya, sehingga dapat

belum optimal.

Merujuk pada teori

diperoleh pengaruh yang berlipat ganda

hubungan

militer,

(multiplier effect) yang menjadikan energi

bahwa

pekerjaan kelompok menjadi semakin

terdapat kurangnya komunikasi dalam

besar, berpikir dan bergerak sebagai satu

memadukan tugas dan fungsi masing-

kesatuan. Belum adanya regulasi atau

masing dalam penanganan permasalahan

pedoman dalam pelaksanaan program

di daerah.

yang dilaksanakan kedua institusi dan

Kesimpulan

belum adanya satu kegiatan yang terpadu

Sinergi Lantamal IV dengan Pemprov

menunjukkan

Kepulauan

bahwa

diantara

kedua

sipil

antar

kedua

Riau

menunjukkan

institusi

dalam

masih

penanganan

institusi masih belum bisa berfikir sebagai

perompakan pasca penindakan belum

satu kesatuan yang bekerja bersama

terwujud.

secara sinkron antara satu dengan yang

institusi sudah memiliki program masing-

lainnya,

masing,

sehingga

dapat

diperoleh

Meskipun

yaitu

masing-masing

Lantamal

IV

memiliki

pengaruh yang berlipat ganda (multiplier

program community engagement

effect). Solusi yang ditempuh saat ini

dilaksanakan melalui pressuring and legall

bekerja

counselling, dan Pemprov Kepulauan Riau

berdasarkan

aturan

masing-

masing, namun lebih mengedepankan

memiliki

koordinasi

untuk

rehabilitasi sosial, namun kedua institusi

akan

tidak melakukan kegiatan secara terpadu.

dan

mensinkronkan

kerjasama kegiatan

yang

dilaksanakan bersama.

program

pembinaan

yang

dan

Belum terwujudnya sinergi karena belum

Fakta lain yang ditemukan dalam

ada

kerjasama,

kordinasi

maupun

penelitian ini, yaitu belum sepenuhnya

kesamaan perepsi dalam penanganan

ada pemahaman dari pemerintah daerah

perompakan pasca penindakan, yang

setempat

dapat bermuara pada tidak optimalnya

tentang

wilayahnya

yang

merupakan daerah kepulauan, dengan

penanganan

sebagian besar wilayahnya adalah laut.

perairan tersebut.

Hal tersebut disebabkan cara berfikir

bahwa dalam melakukan penanganan

pejabat

masih

perompakan pasca penindakan tidak

berorientasi daratan, sehingga perhatian

hanya ke pelaku perompakan saja, tetapi

terhadap ketentraman dan ketertiban

juga perlu dilakukan terhadap masyarakat

masyarakat dari aspek maritim masih

desa pesisir yang daerahnya diidentifikasi

Pemerintah

Daerah

perompakan


di

wilayah

Temuan penelitian

merupakan domisili pelaku perompakan agar tidak terpengaruh. Faktor pendukung dalam sinergi penanganan

perompakan

pasca

penindakan, antara lain: embrio sinergi penanganan

perompakan

pasca

penindakan antara Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau sudah berjalan pada tataran yang paling bawah di lapangan; adanya dukungan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam untuk bersinergi dengan Lantamal IV dalam program penanganan perompakan pasca penindakan.

Sedangkan untuk

faktor penghambat, antara lain; belum ada regulasi yang mengatur tentang sinergi

pelaksanaan

program

antara

Lantamal IV dengan Pemprov Kepulauan Riau serta sebagai

belum

referensi

adanya

pedoman

bersama

dalam

menyelenggarakan

kegiatan;

belum

sepenuhnya

pemahaman

ada

dari

pemerintah daerah setempat tentang peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memelihara stabilitas dan kondusifitas wilayahnya yang merupakan daerah kepulauan. Daftar Pustaka Buntoro, K. (2006). Antara Piracy dan Armed Robbery di Laut (Tinjauan Singkat Keamanan di Selat Malaka), lex jurnalica, 3(2),hlm 82 Cottey & Forster. (2004). Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for

Military Cooperation and Assistance. Adelphi Paper 365. New York: Routledge Dale S. Deardorff DM & Williams, G. (2006). Synergy leadership in quantum organizations. California: Fesserdorff Consultants. Depdikbud. (1990). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Frecon, E. (2005, March). Piracy in the Malacca Straits: Notes from the Field, International Institute for Asian Studies (IIAS) Newsletter #36 ISC ReCAAP. (2015). Annual Report January – Desember 2015, Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia Julianda, H. (2015). Pembangunan Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Kota Samarinda (Upaya Pembinaan dan Pemberdayan Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat di Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang). eJournal Pemerintahan Integratif, 2015, 3 (1); 295-306 Kemenhan RI. (2014). Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 26 Tahun 2014 tentang Strategi Pertahanan Negara. Koarmabar. (2015). Data kejadian perompakan di perairan Selat Malaka dan Selat Singapura, periode 2011 – 2015 Mabesal. (2011). Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Perkasal /39/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 tentang Buku Petunjuk Induk Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut. Marsetio. (2016). Diplomasi maritim dalam mendukung poros maritim dunia. Materi kuliah umum disampaikan di Universitas Pertahanan tanggal 30 Maret 2016. Mamik dan Sarif. (2016). Manajemen dan Sumber Daya Manusia. Sidoarjo: Zifatama Publisher


Octavian dan Yulianto. (2014). Budaya, identitas & masalah keamanan maritim: Praktik melaut di ujung kulon. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia. Octavian dan Yulianto. (2015). Bajak laut: Antara Aden dan Malaka. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia. Prabowo, E.B. (2014). Penindakan terhadap perompakan di selat malaka oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Perspektif Hukum, 14(1), hlm 19 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, (2015). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Pemerintah Kota Batam, (2015). Data Agregat Kependudukan Kota Batam Semester II Tahun 2015. Ravena. (1998). Kebijakan penal dan nonpenal dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan pelajar. Tesis. Program Pendidikan Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro. Said, B. D. (2012). Menakar ulang hubungan sipil militer. Forum Kajian Pertahanan dan Maritim, 30 Agustus 2012. Undang-Undang Negara RI Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Undang-undang Negara RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Negara RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. United Nation Office on Drugs and Crime. (1980). Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders. Caracas, Venezuela, 25 August - 5 Sept 1980. Yusuf, M. (2014). Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif & penelitian

gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group.


G.P. Handoko 1. Universitas Pertahanan Indonesia

Recommend Documents